PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN...
Transcript of PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN...
PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
MUHAMMAD FATHUN NIZAM
NIM 1110044200020
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
2016 M / 1437 H.
PENDAYAGUNAAN BARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
JAKARTA BARAT
Skripsi
Diajukan Kepada Fakuttas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
Oleh
MUHAMMAD FATILUN NIZAM
NIM 1110044200020
Di Bawah Binibingan
Arip Purkon, M.A.
NIP: 197904272003121002
PROGRAM STUD! HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA 2016M/1437H.
PENGESARAN PANETIA UJIAN
Skripsi bed udul PENDAYAGUNAAN IIARTA WAKAF DI KECAMATAN
KEBO JERIIK JAKARTA BARAT telah diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukurn Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam
Negri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 Juni 2016. Skripsi mi telah
diterima sebagai salah satu syarat untuk mernperoleh gelar Sarjana Program Strata
Satu (S-I) pada Program Studi Hukum Keluarga.
Jakarta, 27 Juni 2016
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
;
Dr.sep PI rr1ahtr, MA. 19 91996031001
PANITL4 UJIAN MUNAQASYAH
1. Ketua : Dr. H. Abdul Halim, M. NIP: 196706081994031
2. Sekertaris : A.rip Purkon, M.A. NIP: 197904272003121002
3. Pembimbing : Arip Purkon, M.A. NIP: 197904272003121002
4. Penguji I : Dr. Alfitrah, MR. NIP: 197202032007011034
5. Penguji II
: Pr, FIM AliWa.fa.,.MA NIP: 1973042420002121007
LEMBAR PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ml menyatakan bahwa:
1. Skripsi mi saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai tugas akhir dan syarat
untuk memperoleh Stratal (Si) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negri (UN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Skripsi mi saya buat berdasarkan dengan data yang diperoleh darl pustaka
serta data hasil dari penelitian.
3. Bila didalam penulisan skripsi mi, penulis terbukti menjiplak skripsi yang
lain, maka penulis siap untuk diberi sanksi hukurn berdasarkan ketentuan
yang berlaku di akademik.
Jakarta, 14ApriI 2016 6Rajab 1437
W-A/ i_I RAJ
VD2 6 61
LI2 0 Penulis
v
Abstrak
Muhammad Fathun Nizam, NIM 1110044200020,
“PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON
JERUK JAKARTA BARAT” Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta,
1438H/2016M.
Skripsi ini bertujuan mengetahui prosedur masyarakat Kecamatan Kebon
Jeruk mendaftarkan wakaf dan pembuatan sertifikat, karena banyak masyarakat
belum mengetahui dan tidak mensertifikatkan harta wakafnya. Padahal
pemerintah sudah membuat peraturan tentang kewajiban mendaftarkan wakaf
kepada Kantor Urusan Agama Tingkat Kecamatan. Skripsi ini juga membahas
kendala nadzhir dan solusi mereka dalam mengelola wakaf. Tujuannya untuk
mengetahui cara nadzhir mengelola harta wakaf.
Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menekankan
pada kualitas pemahaman terhadap penjelasan narasumber wawancara.
Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan Empiris-Yuridis
dengan mengambil data dari eksperimen dan observasi mengenai fakta-fakta
masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Adapun pengelolaan yang
dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun
pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik
kesimpulan dari permasalahan yang umum terhadap permasalahan yang kongkret
dihadapi.
Hasil penelitian 6 Narasumber wawancara menunjukkan bahwa banyak
harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk belum memiliki sertifikat dan diantaranya
ada yang masih proses di Badan Pertahanan Nasional. Harta wakaf tersebut diurus
Nadzhir. Ada dua tipe Nadzhir, amanah dan tidak amanah. Dalam pengelolaan,
Nadzhir amanah terkadang menemui beberapa kendala sulit khususnya dalam
kepengurusan. Solusi yang mereka tempuh dalam menangani kendala tersebut
sebanyak 99% adalah dengan cara bermusyawarah dengan sesama pengurus,
wakif, masyarakat, dan tokoh agama.
Kata Kunci : Wakaf, Pengelolaan, Nadzhir, Kendala, Solusi.
Pembimbing : Arip Purkon, MA.
Daftar Pustaka : Tahun 2003 sampai dengan 2016.
vi
بسمي اهلل الرحمن الرخيمKATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Seiring dengan rahmat Allah, serta
barokahnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kepada Allah swt. Kita
memanjatkan pujian, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kepada-Nya
pula kita meminta perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan.
Shalawat dan salam teriring mahabbah semoga senantiasa tercurahkan
kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang
yang mengikuti ajaran beliau hingga hari Akhir. Dialah Nabi utusan Allah yang
terakhir dan tiada Nabi setelahnya. Kemuliaannya lebih utama dari pada manusia
dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling
taat akan perintah-perintah Allah, Rasul yang sangat mencintai umatnya, ridha
Allah agar bisa hidup berdampingan dengan Rasulullah saw disurga merupakan
cita-cita hambanya.
Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa diri ini berutang budi kepada banyak
pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penulisan
skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menanamkan jasa baik berupa
bimbingan, arahan serta bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Oleh karena itu, ucapan terima kasih diberikan kepada :
vii
1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag., Ketua Program Studi dan Bapak Arip
Purkon, M.A., sebagai Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Bapak Arip Purkon, M.A., Dosen Pembimbing yang telah berkenan
meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk memberikan
bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua KUA Kebon Jeruk, Petugas bidang wakaf KUA Kebon Jeruk, beserta
jajarannya yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-
data yang diperlukan untuk penelitian ini.
5. Para Nadzhir wakaf Kepala Sekolah TK Al-Mustariyyah, Ketua Musholla
Baitul Karim, Pengurus Masjid Al-Anwar, Ketua Musholla Al-Masyhury,
Pengurus Musholla Uswatul Muslimin dan Pengurus Masjid Baitul Karim
yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh data-data yang
diperlukan untuk penelitian ini.
6. Para responden yang telah membantu proses kelancaran dalam memperoleh
data-data yang diperlukan untuk penelitian ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum, terima
kasih atas ilmu dan bimbingannya. Seluruh staf Akademik, Program Studi,
Kasubag Keuangan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam upaya
membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
viii
8. Ayah bapak Drs. Zainuddin Ma’ruf M.Pd.I dan Ibu Faroh S.Pd.I tercinta atas
pengorbanan dan cinta kasihnya baik berupa moril dan materil, serta doa yang
tak terhingga sepanjang masa untuk keberhasilan studi Penulis, segala hormat
penulis persembahkan.
9. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberi dorongan dan motivasi
agar penulis tetap semangat dalam menempuh studi di kampus tercinta ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga
yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa
menebarkan benih-benih keceriaan dalam bingkai kebersamaan baik suka
maupun duka.
Besar harapan bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa
saja yang memerlukannya dan dapat memberikan khazanah baru dalam dunia
akademik. Sebagai manusia yang dho’if, yang memiliki keterbatasan dan
kekurangan, tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya, hanya
kepada Allah swt. juga kita memohon agar apa yang telah kita lakukan menjadi
suatu investasi yang sangat berharga dan kelak dapat membantu kita di Yaumil
Akhir.
Jakarta, 14 April 2016
Penulis
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………………………………….......... ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ………..……………………………… iii
LEMBAR PERNYATAAN …………………………………………………… iv
ABSTRAK …………………………………………………………………..….. v
KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………...…. ix
BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………………... 1
A. Latar Belakang Masalah …………………………………………………. 1
B. Identifikasi Masalah ……………………………………………………... 2
C. Pembatasan Masalah …………………………………………………….. 3
D. Rumusan Masalah ……………………………………………………….. 3
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………………... 4
F. Studi Literatur / Book Review …………………………………………… 5
G. Kerangka Teori …………………………………………………………... 8
H. Metodologi Penelitian ………………………………………………….. 10
I. Sistematika Penulisan …………………………………………………... 13
BAB II : KETENTUAN PERWAKAFAN DI INDONESIA …………...…... 14
A. Pengertian Wakaf …….…...……………………………………………. 14
B. Tujuan Wakaf …………………………………………………………... 15
C. Macam-Macam Wakaf …………………………………………………. 16
D. Rukun dan Syarat Wakaf ……………………………………………….. 18
E. Tata Cara Wakaf ………………………………………………………... 28
F. Tata Cara Pengelolaan Harta Wakaf
Menurut Undang-Undang ………………………………………………. 30
BAB III : DESKRIPSI HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON
JERUK ………………………………………………………………………… 31
A. Profil Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk …………………………….. 31
B. Kesan Masyarakat Tentang Pelayanan Kantor Urusan Agama ………… 37
C. Gambaran Lokasi Wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk …………………. 40
D. Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ………………... 42
x
BAB IV : PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN
KEBON JERUK ………………………………………………………………. 44
A. Fungsi atau Kegunaan Harta Wakaf
di Kecamatan Kebon Jeruk ……………………………………………... 44
B. Kendala yang Dihadapi Nadzhir dalam
Pengelolaan Harta Wakaf ………………………………………………. 47
C. Solusi yang Ditempuh Nadzhir untuk
Menangani Segala Kendala …………………………………………….. 51
D. Strategi Pengembangan Pendayagunaan Harta Wakaf ………………… 53
BAB V : PENUTUP …………………………………………………………... 59
A. Kesimpulan …………………………………………………………… 59
B. Saran …………………………………………………………………... 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perbuatan hukum untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta
benda untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan
umum menurut syariah disebut juga dengan wakaf.1 Sedangkan pihak yang
mewakafkan harta benda disebut sebagai wakif. Kebanyakan masyarakat
melaksanaan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah. Tanah wakaf memiliki
kepastian hukum apabila telah memenuhi persyaratan administrasi yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 serta peraturan
pelaksanaan khusus sertifikat tanah, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan wakaf serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah yang tidak memenuhi
Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 tidak mempunyai kepastian hukum.
Untuk menghindari terjadinya sengketa, maka pendaftaran tanah yang
belum bersertifikat adalah perlu dengan mempertimbangkan prosesnya :
a. Nazhir mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat,
apabila nazhir tidak ada maka wakif atau ahli waris yang mendaftarkan.
b. Apabila semua tidak ada, maka kepala desa sebagai orang yang paling
mengetahui mengenai riwayat dan situasinya berkewajiban mendaftarkan
kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.2
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Wakaf.
2 Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.72.
2
Berdasarkan hasil penelitian, tanah wakaf terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kebon Jeruk sebanyak 134 lokasi dengan luas 81.524 m2.
3
Tanah wakaf tersebut sebagian telah mempunyai sertifikat dan sebagian lagi
belum mempunyai sertifikat. Penggunaannya berbeda-beda. Digunakan sebagai
kepentingan masjid, mushala, sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, masjlis
ta’lim, dan makam.4
Tidak dapat dipungkiri penggunaannya bermacam-macam. Lalu
bagaimana dengan pengelolaan yang terjadi. Data rekapitulasi Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kebon Jeruk menggambarkan bahwa sebagian besar
pendidikan Nadzhir adalah lulusan SMA dan dalam kenyataan, pengelolaan harta
wakaf kurang dikelola dengan baik.5 Berpedoman pada latar belakang tersebut
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk
skripsi dengan judul Pendayagunaan Harta Wakaf Di Kecamatan Kebon
Jeruk Jakarta Barat.
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka identifikasi masalah penelitian.
1. Apakah harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk, pengelolaan dan
pendayagunaannya dikelola dengan baik oleh Nadzhir ?
2. Bagaimana persyaratan menentukan Nadzhir di Kecamatan Kebon Jeruk,
khususnya dalam hal pendidikan ?
3
Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015), h. 1 4
Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta, 30 September 2015, Jam 13.51 wib. 5
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf, (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015). h. 2 – 15
3
3. Apakah pendidikan Nadzhir Kecamatan Kebon Jeruk sesuai dengan
persyaratan pemerintah ?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk pada peraturan
pemerintah tentang kewajiban mensertifikatkan wakaf ?
5. Mengapa terdapat wakif yang tidak mewakafkan tanahnya langsung kepada
Kantor Urusan Agama ?
6. Berapa jumlah wakaf bersertifikat dan belum bersertifikat di Kecamatan
Kebon Jeruk ?
7. Apakah Nazhir amanah dalam menjalani tugas mengelola harta wakaf ?
8. Apa kendala yang dihadapi Nadzhir dan Solusi yang ditempuh untuk
menangani setiap kendala dalam pengelolaan harta wakaf ?
C. PEMBATASAN MASALAH
Dalam penelitian, penulis hanya membatasi pada pendayagunaan harta
wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk dengan meneliti 6 lokasi harta wakaf berupa
TK, Masjid, dan Musholla yang menggambarkan keseluruhan pengelolaan wakaf
Kecamatan Kebon Jeruk.
D. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini dirinci sebagai berikut:
1. Bagaimana pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ?
2. Apa kendala yang dihadapi nazhir Kecamatan Kebon Jeruk ?
3. Bagaimana solusi yang ditempuh untuk menangani setiap kendala ?
4
E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah : Untuk mengetahui
pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ; Untuk mengetahui
kendala yang dihadapi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Kecamatan
Kebon Jeruk ; Untuk mengetahui solusi yang ditempuh nazhir dalam menghadapi
setiap kendala.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pada skripsi ini ditinjau dari penulis, tempat penelitian,
dan pembaca.
1. Untuk penulis.
Menerapkan ilmu berdasarkan Syariah yang diperoleh pada Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan
menambah wawasan tentang pendayagunaan harta wakaf.
2. Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
Memperoleh gambaran pendayagunaan harta wakaf yang dapat dijadikan
pertimbangan dalam kebijakan di masa mendatang.
3. Untuk Pembaca.
Memperoleh gambaran pendayagunaan harta wakaf Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta Barat. Agar dijadikan sebagai referensi pembanding atau penelitian
lanjutan ditinjau dari variabel lain. Dan Melalui skripsi ini penulis berharap
dapat melahirkan suatu sistem pengelolaan wakaf yang bermanfaat bagi umat
Islam.
5
F. STUDI LITERATUR/BOOK REVIEW
Dalam penyusunan, penulis telah melakukan tinjauan pustaka dan
menemukan sumber kajian dengan permasalahan yang telah dibahas pada Jurnal
dan Skripsi orang lain. Namun tinjauan yang diteliti berbeda. Oleh karenanya,
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti “menjiplak” maka penulis
mempertegas perbedaannya
1. Jurnal Kajian lslam I Oleh Tri Hidayati Volume 4 Nomor 2, Agustus
2012: Halaman. 212-231 tentang tanah wakaf terlantar : Perspektif
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010. Artikel Tri Hidayati
menjelaskan wakaf terlantar menurut peraturan pemerintah. Letak perbedaan
pembahasan antara Jurnal Tri Hidayati dengan skripsi penulis adalah melalui
skripsi ini penulis menggambarkan pengelolaan wakaf di kecamatan Kebon
Jeruk menurut pegawai bidang perwakafan di Kantor Urusan Agama,
Nadzhir, dan wakif.
2. Jurnal Studia Islamika oleh Hunafa Ahmadan B. Lamuri, Volume 11,
Nomor 2, Desember 2014: Halaman 315-346 Tentang Pengelolaan Wakaf
Al-Khairat Palu Sulawesi Tengah. Artikel Hunafa Ahmadan menjelaskan
pengelolaan wakaf pondok pesantren Al-Khairat wilayah palu Sulawesi
tengah. Letak perbedaan pembahasan antara jurnal Hunafa Ahmadan dengan
skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis menjelaskan pengelolaan
harta wakaf pada enam lokasi penelitian yang digunakan sebagai Masjid,
Musholla dan sekolah Taman Kanak-kanak di Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta Barat
6
3. Jurnal Bimas Islam oleh Abas Sambas, ISSN : 1978-9009 Volume 7
Nomor 4, Tahun 2014: Halaman 699 : 727. Tentang Perkembangan
Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan Tantangan. Artikel Abas
Sambas memberitahukan potensi dan tantangan dalam mengembangkan
pengelolaan wakaf di Indonesia agar lebih baik dari pengelolaan wakaf yang
diterapkan oleh Nadzhir. Letak perbedaan pembahasan antara jurnal Abas
Sambas dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis
memberitahukan kepada pembaca kendala dan solusi yang ditempuh Nazhir
Kecamatan Kebon Jeruk dalam pengelolaan harta wakaf agar lebih
bermanfaat untuk perwakafan Indonesia.
4. Skripsi oleh Oktiyanto Malisi Mahasiswa Prodi Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah
Jakarta Tahun 2014. Berjudul Kerjasama Pengembangan Wakaf oleh
Kementrian Agama Republik Indonesia (Direktor Pemberdayaan
Wakaf) Dengan Badan Wakaf Indonesia Pasca Keluarnya Regulasi
Tentang Wakaf di Indonesia. Skripsi Oktiyanto Malisi membahas
kerjasama yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian
Agama Republik Indonesia dengan Badan Wakaf Indonesia dalam pembinaan
dan pengembangan untuk membangun perwakafan Indonesia. Letak
perbedaan pembahasan antara Skripsi Oktiyanto Malisi dengan skripsi
penulis adalah melalui skripsi ini, penulis membahas kerjasama yang
dilakukan KUA Kecamatan Kebon Jeruk dengan Nadzir, Wakif untuk
menciptakan pengelolaan wakaf amanah dan berjalan dengan baik.
7
5. Skripsi oleh Abia Dahlan Abdullah Mahasiswa Peradilan Agama Prodi
Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009. Berjudul Praktik Wakaf
di Kecamatan Limo. Abia Dahlan mengambil penelitian tentang praktik
wakaf di kecamatan Limo daerah Depok dengan meninjau Undang-Undang
Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1997 dan Kitab Fikih. Letak perbedaan pembahasan antara Skripsi Abia
Dahlan dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis mengambil
penelitian tentang pendayagunaan harta wakaf didaerah Kecamatan Kebon
Jeruk Jakarta Barat dengan meninjau enam lokasi harta wakaf yaitu berupa
Masjid, Musholla, dan juga sekolah taman kanak-kanak.
6. Skripsi oleh Ikhsanudin Fadhilah Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun
2007. Berjudul Strategi Perhimpunan Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Wakaf di Majlis Wakaf dan ZIS Pimpinan Cabang
Muhammadiyah Rawamangun Pulogadung. Skripsi Ikhsanuddin
menjelaskan strategi Majlis Wakaf dan Lembaga ZIS Cabang Muhamaddiyah
Rawamangung Pulogadung dalam penghimpunan, pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf. Letak perbedaan pembahasan antara Skripsi
Ikhsanudin dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis
menjelaskan strategi Nadzhir dalam menjaga dan mengelola harta wakaf.
8
7. Skripsi oleh Didin Sanudin Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005.
Berjudul Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
di Era Modernisasi. Skripsi Didin Sanudin menjelaskan cara pemberdayaan
wakaf agar berguna dan barjalan dengan maksimal untuk kesejahteraan umat
Isam pada zaman modern. Letak perbedaan pembahasan antara Didin
Sanudin dengan skripsi penulis adalah melalui skripsi ini penulis menjelaskan
Lika liku pengelolaan wakaf yang nantinya dapat bermanfaat untuk Indonesia
khususnya untuk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta.
G. KERANGKA TEORI
Berdasarkan pembelajaran dari buku wakaf di perpustakaan, diperoleh
teori sebagai kerangka pemikiran skripsi. Penulis rangkum menjadi narasi
berbentuk paragraf dan dibagi pada tiga bagian yaitu.
1. Teori pendayagunaan wakaf secara umum
Pengelolaan harta wakaf dilaksanakan dengan prinsip syariah dan
produktif. Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan,
pemerintah membentuk lembaga Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai tugas
dan wewenang membina nazhir dalam mengelola harta wakaf, mengelola harta
wakaf skala nasional dan internasional, menyetujui perubahan status kepemilikan
harta wakaf, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan saran kepada
pemerintah dalam penyusunan kebijakan tentang perwakafan.6
6 Elsi Kartikia Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007),
h.77.
9
Tanggal 8 oktober 1956 pemerintah mengeluarkan surat prosedur wakaf
untuk menunjang kebijakan tentang perwakafan Indonesia. Bertujuan mengganti
peraturan lama yang tidak memberikan kepastian hukum mengenai wakaf dan
dalam rangka penertiban pembaharuan hukum agraria Undang-Undang Pasal 49
Nomor 5 Tahun 1960.7
a. Untuk keperluan ibadah dan keperluan suci, tanah yang dikuasai langsung
oleh Negara. Dapat diberikan kepada masyarakat dengan hak pakai.
b. Perwakafan tanah dilindungi dan diatur langsung oleh Peraturan Pemerintah.
2. Teori Wakaf Secara Khusus
Dalam wakaf terdapat jenis-jenis wakaf yang paling banyak diketahui oleh
masyarakat adalah jenis wakaf ditinjau menurut peruntukannya dibagi kedalam
dua bagian.8
(1) Wakaf Ahli yaitu wakaf untuk orang-orang tertentu dalam hal ini adalah
keluarga wakif atau orang kepercayaan. Mereka yang ditunjuk dalam
pernyataan wakaf, Hukum wakafnya adalah sah dan berhak mengambil
manfaat dari wakaf milik wakif.
(2) Wakaf Khairi yaitu wakaf untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan
sosial. Seperti contohnya wakaf untuk keperluan masjid atau musholla,
sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, rumah sakit, panti jompo, dan
pemakaman umum.
7 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.17. 8 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Fiqih wakaf, (Jakarta: Kementrian Agama, 2006), h.14.
10
3. Teori Analisis S.W.O.T
Data wakaf kecamatan kebon keruk memperlihatkan kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan pengelolaan wakaf yang mereka hadapi. Kekuatannya
meliputi kesadaran pemerintah, wakaf dijadikan sebagai tempat peribadahan.
Kelemahannya meliputi minimnya wakaf bersertifikat, pengelolaan wakaf kurang
di kelola dengan baik. Peluangnya meliputi masih tersedia dukungan pemerintah
untuk terwujudnya wakaf bersertifikat. Tantangannya meliputi paham masyarakat
yang masih awam mengenai pentingnya mensertifikatkan wakaf, nazhir tidak
amanah, dan faktor kemiskinan.
H. METODOLOGI PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dalam pengumpulan data,
yaitu penelitian yang dihasilkan berupa kalimat yang menggambarkan situasi pada
saat wawancara. Sedangkan pendekatan penetian dengan cara Empiris-Yuridis
yaitu penelitian hukum yang bersumber pada data primer dan penelitiannya
mengambil dari fakta masyarakat atau lembaga pemerintah.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer didapat dari wawancara enam narasumber yaitu Nurmin,
Deden Qomarudin, Abdul Hakim, Rahmat, Didi, Anwar Khair Okto dengan enam
lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, TK Al-
Mustariyah, Musholla Baitul Karim, Musholla Al-Masyhury, Musholla Uswatul
Muslimin, Masjid Al-Mukarromah.
11
b. Data sekunder
Data sekunder didapat dari pustaka pengetahuan ilmiah, gagasan, atau
fakta masyarakat berupa buku dan data-data terkait dengan penelitian.
3. Subyek dan obyek penelitian
Subyek yang diteliti adalah enam orang nadzhir dan petugas wakaf Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk. Sedangkan obyek yang diteliti adalah
enam lokasi wakaf dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk.
4. Tekhnik pengumpulan data
a. Wawancara
Penulis mewawancari petugas wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kebon Jeruk dan enam orang Nadzhir wakaf pilihan acak penulis dengan melihat
data rekapitulasi wakaf Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
b. Observasi
Penulis melakukan pengamatan pada enam lokasi yaitu : Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kebon Jeruk; TK Al-Mustariyyah dan Musholla Baitul Karim
di Sukabumi Utara; Musholla Al-Masyhury di Sukabumi Selatan; Musholla
Uswatul Muslimin di kedoya utara; dan Masjid Al-Mukarromah di Kepa Duri.9
9 Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015).
12
c. Dokumen
Skripsi menggunakan dokumen berupa Data Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebon Jeruk, dan data penelitian kualitatif diperoleh melalui observasi
dan wawancara.
5. Metode Analisis data
Analisis Deskriptif Kualitatif
Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mengungkap fakta, keadaan,
fenomena, dan situasi yang terja di dalam masyarakat.
6. Teknik Penulisan
Teknik penyusunan skripsi berlandaskan pada buku Pedoman Penulisan
Skripsi Tahun 2012. diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negri Syarif Hidayatullah.
7. Penentuan Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah petugas bidang wakaf Kantor Urusan Agama
Kebon Jeruk, dan lima orang nazhir. Sedangkan sampel penelitian adalah satu
orang petugas Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk, dan lima orang nazhir TK Al-
Mustariyyah dan Musholla Baitul Karim di Sukabumi Utara, Musholla Al-
Masyhury di Sukabumi Selatan, Musholla Uswatul Muslimin di Kedoya Utara,
dan Masjid Al-Mukarromah di Duri Kepa.10
10
Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015).
13
I. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Skripsi ini disusun dalam 5 BAB. Yaitu : BAB I berisi
pendahuluan. Didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
studi literature atau book review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
Adapun BAB II berisi ketentuan perwakafan di Indonesia. Didalamnya
membahas pengertian wakaf, tujuan wakaf, macam-macam wakaf, rukun dan
syarat wakaf, tata cara wakaf, dan tata cara pengelolaan harta wakaf menurut
Undang-Undang.
Selanjutnya BAB III berisi deskripsi harta wakaf di Kecamatan Kebon
Jeruk. Didalamnya meliputi profil KUA Kecamatan Kebon Jeruk, gambaran
lokasi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk, dan penggunaan tanah wakaf di
Kecamatan Kebon Jeruk.
Kemudian Bab IV berisi pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon
Jeruk, Diurai terkait dengan fungsi atau kegunaan harta wakaf, kendala yang
dihadapi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf, serta solusi yang mereka tempuh.
Setelah itu Bab V berisi penutup. Yang didalamnya terdiri dari kesimpulan
keseluruhan skripsi ini dan saran dari penulis yang mungkin bisa bermanfaat bagi
pengelolaan perwakafan di Kecamatan Kebon Jeruk.
14
BAB II
KETENTUAN PERWAKAFAN DI INDONESIA
A. PENGERTIAN WAKAF
Pasal 215 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wakaf adalah
perbuatan hukum seseorang, kelompok, atau lembaga, dalam memisahkan harta
benda berupa tanah untuk kepentingan ibadah atau keperluan lain sesuai ajaran
islam dan mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama.1 Doktor Kusuma Atmaja
juga menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum dengan barang yang keadaan
manfaatnya telah diambil oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi, atau
sebagai amal ibadah untuk seseorang yang telah meninggal.2
Abu Hanifah mengartikan wakaf adalah menahan benda berupa tanah
berkekuatan hukum kepunyaan wakif yang bermanfaat untuk kebajikan. Imam
malik mengartikan wakaf adalah pencegah tindakan wakif dalam melepaskan
status kepemilikan harta orang lain. Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal
bersepakat wakaf adalah pemberian tanggung jawab kepengurusan harta milik
wakif kepada nazhir setelah prosedur pendaftaran wakaf.
Berdasarkan pendapat para ahli dan Undang-Undang. wakaf adalah
perbuatan menyisihkan harta benda berupa tanah untuk dijadikan tempat ibadah
atau keperluan lain sesuai syariah bertujuan sebagai amal ibadah seseorang yang
telah meninggal.
1
Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), h.55. 2 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.73.
15
B. TUJUAN WAKAF
Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan
dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk mewujudkan
tujuan tertentu. Oleh karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya
mewujudkan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah
ditentukan pada harta tersebut.3
Wakaf bertujuan Pertama, kebaikan seperti : yayasan pendidikan untuk
membantu mencerdaskan anak bangsa; Sekolah untuk membantu anak-anak faqir
miskin dan kaum dhuafa dalam memperoleh pendidikan layak; panti asuhan
untuk memelihara anak yatim ; panti jompo untuk memelihara orang tua lemah;
pelayanan kesehatan untuk masyarakat berupa puskesmas dan rumah sakit ;
Masjid serta Musholla sebagai tempat ibadah umat muslim. Kedua, Tidak
dijadikan sebagai tempat maksiat seperti diskotik, tempat pelacuran, atau tempat
biliyar. Ketiga, Tidak bertentangan dengan undang-undang wakaf yang disahkan
pemerintah, tradisi yang berlaku di masyarakat Indonesia, dan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang wakaf.4
Fyzee Asaf. A. A. mengutip pendapat Ameer Ali dan membagi tujuan
wakaf kepada 3 golongan yaitu Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin
dengan tidak berbeda, Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk
yang miskin, Untuk keperluan yang miskin semata-mata.5
3
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.321.
4 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.159 – 160.
5 Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT grasindo, 2007), h.66.
16
C. MACAM-MACAM WAKAF
1. Macam-macam wakaf berdasarkan peruntukannya
(1) Wakaf Ahli
Wakaf yang ditunjukan kepada seseorang, atau keluarga wakif. Dengan
pengertian, apabila seorang wakif mewakafkan tanah kepada anaknya lalu
cucunya dan terdaftar dalam surat pernyataan akta ikrar wakaf maka wakaf
tersebut berhukum sah dan mereka berhak mengambil manfaat dari wakaf yang
didaftarkan. Secara hukum islam wakaf untuk keluarga di benarkan. Berdasarkan
Hadits Nabi dari Annas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
مها اب و طلحة ف اقا , ف قس ربي ها, وان ارى ان تعلها ف االق عت ما ق لت في ربه.قد س
Artinya :
Saya telah mendengar ucapan kamu. Saya berpendapat sebaiknya kamu
memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membaginya untuk
para keluarga dan anak-anak pamannya.6
(2) Wakaf Khairi
Wakaf untuk kepentingan agama atau masyarakat dengan memperhatikan
kesejahteraan manusia. Seperti masjid sebagai tempat ibadah umat muslim,
sekolah sebagai sarana mencerdaskan anak bangsa, panti asuhan sebagai tempat
pemeliharaan anak yatim.7
6
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih wakaf, (Jakarta : Kementrian
Agama, 2006), h.15. 7
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih wakaf, (Jakarta : Kementrian
Agama, 2006), h.16.
17
2. Macam-macam wakaf berdasarkan bentuk pengelolaan
Berdasarkan bentuk pengelolaan, wakaf dibagi menjadi empat macam.8
1. Wakaf dikelola wakif atau keturunan yang ditunjuk langsung oleh wakif
2. Wakaf dikelola orang kepercayaan wakif dan memegang jabatan dalam
kepengurusan.
3. Hakim menunjuk langsung seseorang untuk mengelola wakaf. Dikarenakan
hilangnya dokumen wakaf.
4. Wakaf dikelola oleh pemerintah.
3. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktu.
Berdasarkan batasan waktu, wakaf terbagi menjadi dua macam :9
1. Wakaf Abadi, yaitu jenis barang yang diwakafkan bersifat abadi. Dalam
artian tidak mudah rusak dan tidak dapat dipindah lokasinya. Seperti tanah
dan bangunan.
2. Wakaf Sementara, yaitu jenis barang yang diwakafkan adalah barang yang
mudah rusak dan wakif tidak memberi syarat kepada pengelola untuk
mengganti kerusakan. Wakaf sementara juga dikarenakan oleh keinginan
wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.
4. Macam-Macam wakaf berdasarkan ekonomi
Berdasarkan ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua.10
8 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.21.
9 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.162.
10 Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.22 – 23.
18
1. Wakaf langsung, yaitu wakaf langsung untuk kepentingan umat, seperti
wakaf masjid sebagai tempat ibadah, wakaf sekolah untuk tempat siswa
mencari ilmu, dan wakaf rumah sakit sebagai tempat perawatan orang sakit.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang digunakan untuk kepentingan usaha
bidang pertanian, industri, perdagangan atau jasa contohnya seperti super
market, mini market atau pasar swalayan.
D. RUKUN DAN SYARAT WAKAF
Wakaf dinyatakan sah apabila jika rukun dan syarat wakaf terpenuhi.
Empat rukun wakaf yaitu Wakif (Orang yang mewakafkan), Mauquf bih (Barang
atau harta yang diwakafkan), Mauquf ‘alaih (pihak yang diberi wakaf), Shighat
(pernyataan wakif sebagai suatu kehendak dalam mewakafkan). 11
1. Syarat Wakif (Pewakaf).
Seorang wakif yang akan mewakafkan hartanya wajib mempunyai empat
kriteria kecakapan hukum dalam membelanjakan harta.12
Pertama, Merdeka.
Wakaf adalah pengguguran hak dengan cara memberikan hak milik kepada orang
lain. Sedangkan hamba sahaya atau budak tidak mempunyai hak milik. Hak milik
yang ada pada dirinya adalah kepunyaan tuannya. Dengan kata lain wakaf yang
dilakukan oleh seorang hamba sahaya atau budak, tidak sah hukumnya.
Namun menurut pendapat Abu Zahrah, budak boleh mewakafkan harta
bila mendapatkan izin tuannya. Bahkan menurut pendapat Adz-Dzahiri, budak
dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris.
11
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.21 12
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.22 – 23
19
Kedua, Berakal Sehat. Wakaf orang yang lemah mental atau orang gila,
orang yang sudah lanjut usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah. karena
akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggunakan hak miliknya.
Ketiga, Dewasa atau Baligh. Wakaf yang dilakukan oleh anak kecil
hukumnya tidak sah karena dipandang belum mampu untuk melakukan akad dan
menggugurkan hak miliknya.
Keempat, Bukan termasuk orang yang boros atau lalai. Orang yang boros
atau lalai dipandang tidak mampu berbuat kebaikan. Maka wakaf yang dilakukan
hukumnya tidak sah. Namun seseorang yang mewakafkan harta tetapi tidak
langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain.
Seperti orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya berdasarkan tiga
hal.13
Pertama, Jika tujuannya boros atau lalai karena hutang. lalu mewakafkan
seluruh atau sebagian harta. Sedangkan jumlah hutang meliputi seluruh harta yang
dimiliki, maka wakaf itu berhukum sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada
kerelaan kreditur. Apabila mereka merelakan, wakaf bisa terlaksana sebab para
kreditur telah menggugurkan hak wakaf debitur.
Kedua, Jika tujuannya boros atau lalai karena hutang, lalu mewakafkan
seluruh atau sebagian harta ketika sakit parah, maka wakaf itu berhukum sah dan
pelaksanaannya juga tergantung pada kerelaan kreditur. Apabila mereka
merelakan setelah wakif meninggal, maka wakafnya dapat dilaksanakan. tetapi
jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan dan berhak
13
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.23 – 25
20
menuntut pembatalan wakaf jika hutang wakif meliputi seluruh harta yang
dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk
melunasi hutang.
Ketiga, Jika berhutang tidak diikuti dengan sifat boros atau lalai dan
mewakafkan seluruh atau sebagian harta ketika sehat, maka wakafnya sah dan
dapat dilaksanakan.
2. Syarat Mauquf bih (Harta atau barang yang diwakafkan)
Pertama, Harta wakaf harus mutaqawwam. Madzhab Hanafi mengartikan
mutaqawwam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan
dalam keadaan normal (Bukan dalam keadaan darurat). Karena madzhab ini
memandang tidak sah mewakafkan benda yang bukan harta, seperti mewakafkan
manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati ; Harta yang tidak mutaqawwam,
seperti alat-alat musik atau buku yang dapat merusak islam.14
Kedua, Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Harta yang akan
diwakafkan harus diketahui dengan yakin, sehingga tidak akan menimbulkan
persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas.15
Ketiga, Milik wakif. Hendaklah harta yang diwakafkan adalah milik penuh
dan mengikat. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif.
Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan hak milik atau
sumbangan.16
14
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.27 15
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama. Fiqih wakaf, 2006, h.27 16
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.28
21
Keempat, Terpisah, bukan milik bersama (Musya). Hukum wakaf benda
milik bersama salah satu contohnya adalah : A mewakafkan sebagian dari Musya’
untuk dijadikan masjid atau pemakaman tidak sah dan tidak menimbulkan akibat
hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan
ditetapkan batas-batasnya.17
Mengenai benda yang boleh diwakafkan. Terdapat beberapa pendapat.
Madzhab Hanafi berpendapat, harta yang sah diwakafkan adalah berjenis tidak
bergerak karena dipastikan memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat
dimanfaatkan. Dan untuk benda bergerak sah jika diwakafkan sebagai
pengecualian karena kaidah madzhab Hanafi menuturkan : “pada prinsipnya, yang
sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak.18
Jenis benda bergerak sah diwakafkan menurut madzhab Hanafi adalah :
barang yang mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan bersifat tetap
misalnya bangunan dan pohon ; benda bergerak yang digunakan untuk membantu
benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak tanah, kerbau, dan lain-lain.19
3. Syarat Mauquf Alaih (Orang atau badan hukum yang berhak menerima harta
wakaf).
Wakaf harus bermanfaat dan sesuai dengan syariat islam. Pada dasarnya
wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu
Mauquf alaih haruslah pihak yang memiliki sifat kebajikan.20
17
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.29 18
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.31 19
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.31 20
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.46
22
Perbedaan pendapat ulama fiqih mengenai jenis ibadah, apakah ibadah
menurut pandangan islam atau menurut keyakinan wakif atau keduanya.21
a. Madzhab Hanafi mensyaratkan Mauquf alaih ditunjukan untuk ibadah
menurut pandangan islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud
salah satunya, maka wakaf tidak sah. Karena :
- Sah, wakaf orang islam kepada tujuan syiar Islam dan pihak yang
memiliki sifat kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat
penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syariat-syariat islam dan
pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah.
- Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat
ibadah, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun
kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan
agama.
سلم
ر امل الث واب له صدقة جارية ي عن ث واب ها يرى ابدا وغي
Artinya :
Pahala sedekah jariyah terus mengalir selain muslim tidak ada pahalanya.
b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut
pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syari’at islam dan badan-
badan sosial umum.
c. Madzhab Syafi’I dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah
menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena
21
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.46 – 47
23
itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti
penampungan, tempat peristirahatan, dan badan kebajikan seperti masjid. Dan
tidak sah wakaf muslim dan non-muslim kepada badan-badan sosial yang
tidak sejalan dengan islam.
4. Syarat Shighat (Ikrar Wakaf)
Shighat wakaf adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang
berakad untuk menyatakan kehendak. Shighat wakaf cukup dengan ijab wakif saja
tanpa memerlukan qabul dari Mauquf alaih. Status Shighat, secara umum adalah
salah satu rukun wakaf dengan kata lain wakaf tidak akan sah apabila tanpa
sighat.
Sighat Ijab, baik berupa ucapan atau tulisan secara garis umum syarat
sahnya.22
1. Sighat harus munjazah (Terjadi seketika atau selesai) Maksudnya Wakaf
terjadi dan terlaksana langsung setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
Contoh Sighat Ijab adalah “saya mewakafkan tanah.. atau saya sedekahkan
tanah sebagai wakaf”.
2. Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu). Syarat bathil atau palsu maksudnya
adalah syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukum. Misalnya
wakif berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri sendiri seumur hidup.
Setelah saya meninggal wakaf ini untuk anak-anak dan cucu-cucu saya
dengan syarat saya boleh menjual atau menggadaikan kapan saja saya
kehendaki atau jika saya meninggal wakaf ini akan menjadi harta waris.”
22
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.59 – 60
24
Kalimat wakif yang memperbolehkan menjual atau menggadaikan wakaf dan
meniadakan hukum sampai wakif meninggal adalah syarat yang menodai
dasar wakaf. Apabila syarat tersebut diterapkan, hukumnya tidak sah karena
penyertaan shighat akan menjadikan wakaf tidak menunjukkan arti wakaf
menurut syara”.
3. Shighat tidak dibatasi oleh waktu. Dalam pengertian perjanjian Shighat sudah
tertera bahwa wakaf ditunjukkan untuk selamanya. Karena wakaf adalah
shadaqah yang disyariatkan untuk selamanya. Jika dalam perjanjian Sighat
wakaf dibatasi oleh waktu maka hukumnya tidak sah dan bertentangan
dengan syariah.
4. Dalam perjanjian Sighat tidak mengandung pengertian mencabut kembali
wakaf yang sudah dilakukan.
Semua golongan ulama sepakat dengan syarat-syarat tersebut. Kecuali
Imam Malik mempunyai pendapat yang bertolak belakang.
1. Tidak disyaratkan wakaf untuk selamanya, walaupun wakaf berupa masjid.
Boleh mewakafkan selama setahun atau lebih, kemudian harta yang
diwakafkan kembali menjadi kepunyaan wakif.
2. Tidak harus bebas dari syarat, maka boleh berkata : “Barang itu diwakafkan
kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata : kalau rumah
ini milik saya, maka saya wakafkan”.
3. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata : “Saya
wakafkan benda ini kepada Allah SWT, tanpa ditentukan kepada wakaf itu
ditunjukkan”.
25
Pentingnya Nazhir Wakaf
Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwakafan, kehadiran
nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf
sangatlah penting. Walaupun para Mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah
satu rukun wakaf, namun para ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjuk
nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.
Persyaratan nazhir wakaf berdasarkan jenis dibagi menjadi syarat moral,
syarat manajemen, dan syarat bisnis.23
a) Syarat Moral Nazhir adalah : Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik
dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara Republik
Indonesia; Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses
pengelolaan kepada sasaran wakaf ; Tahan godaan, terutama menyangkut
perkembangan usaha ; pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan ; Punya
kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
b) Syarat Manajemen Nazhir adalah : Mempunyai kapasitas dan kapabilitas
yang baik dalam leadership ; Visioner ; Mempunyai kecerdasan yang baik
secara intelektual, sosial dan pemberdayaan ; professional dalam bidang
pengelolaan harta.
c) Syarat Bisnis Nazhir adalah : Mempunyai keinginan ; Mempunyai
pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan ; Punya ketajaman melihat
peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.
23
Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, Fiqih wakaf, 2006, h.62 – 63
26
Seorang nazhir tentu mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan
tugasnya. Kewajiban nazhir sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 pada pasal 7, dan peraturan menteri agama nomor 1 tahun
1978 pasal 10 yang mana kedua pasal ini telah dituangkan dalam Peraturan
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 pada
lampiran II, bagian IV, kesimpulannya secara berurutan adalah sebagai berikut.24
a. Nazhir berkewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dalam :
menyimpan lembaran kedua salinan Akta Ikrar Wakaf ; Memelihara dan
memanfaatkan, serta meningkatkan hasil harta wakaf ; Menggunakan hasil-
hasil sesuai dengan ikrar wakaf.
b. Nazhir berkewajiban menyelenggarakan pembukuan-pembukuan :
1. Membuat buku catatan keadaan tanah wakaf.
2. Membuat buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
3. Membuat laporan keadaan tanah wakaf kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan.
4. Memberikan laporan berupa anggota nazhir, apabila meninggal dunia ;
mengundurkan diri ; melakukan tindak pidana kejahatan yang
berhubungan dengan benda wakaf ; tidak memenuhi syarat lagi sebagai
nazhir ; tidak dapat melaksanakan kewajiban nazhir.
5. Mengajukan permohonan kepada Kanwil Kementrian Agama cq Kepala
Bidang Urusan Agama Islam melalui Kantor Urusan Agama dan Kantor
24
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.115
27
kementrian agama, apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf
bila tidak sesuai dengan tujuan ikrar wakif demi kepentingan umum.
6. Mengajukan permohonan pergantian status tanah wakaf, kepada Menteri
Agama melalui Kantor Urusan Agama dan Kantor Kementrian Agama.
Untuk kepentingan umum.
7. Melaporkan kepada bupati / walikota kepala daerah cq. Kepala sub
direktorat agraria setempat apabila terjadi perubahan status dan
penggunaan tanah wakaf, untuk penyelesaian lebih lanjut.
8. Melaporkan kepada Kantor Urusan Agama tentang :
a) pencatatan tanah wakaf oleh kepala agrarian setempat.
b) Pencatatan tanah pengganti.
c) Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf.
Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam syariah islam
diberikan hak nazhir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf.
Sebagaimana menurut PP. 28 tahun 1977 tetang perwakafan tanah milik dan
peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 yang menyatakan bahwa hak
seorang nazhir berhak menerima penghasilan harta wakaf. Besar upah tersebut
sesuai dengan ketentuan wakif, bisa sepersepuluh, seperdelapan dari hasil tanah
yang diwakafkannya atau berapa saja yang pantas menurut pertimbangan wakif.
Bila wakif tidak menentukan besar upah itu per bulan atau per tahun sesuai
dengan berat-ringannya tugas yang dibebankan kepadanya. Asalkan tidak boleh
lebih dari sepuluh persen.25
25
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 117
28
E. TATA CARA WAKAF
Harta wakaf harus terlepas dari milik wakif. tidak boleh dijual, dihibahkan
atau diwariskan. Oleh karenanya pengelolaan harta wakaf dianggap perlu agar
tercipta kekuatan hukum didalam wakaf tersebut. Nazhir wakaf diberi tugas
mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.26
Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam ditemui peraturan yang mengatur
prosedur wakaf islam Indonesia. Lembaga pengurus pengelolaan wakaf adalah
Badan Wakaf Indonesia. Tugasnya adalah mengkordinir nazhir, mengelola secara
mandiri terhadap harta wakaf yang sudah dipercayakan, dan mengamankan harta
benda wakaf tidak bergerak yang mempunyai nilai ibadah dan produktif.27
Tata cara pendaftaran wakaf menurut berbagai sumber.28
a. Wakif melengkapi surat–surat yang diperlukan untuk perwakafan tanah.
b. Wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada Nazhir yang telah disahkan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan dihadiri minimal 2 orang
saksi dan membuat pernyataan dalam bentuk tertulis.
c. Apabila Wakif tidak mampu hadir, maka membuat ikrar wakaf secara tertulis
dengan persetujuan Kepala Kantor Urusan Agama. Kemudian dibacakan
kepada Nadzhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan
diketahui saksi.
26
Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007),
h.77. 27
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra
Abadi Press, 2006), h.95 – 96. 28
Mitra kerja smk, “Mengelola Wakaf Dengan Amanah”, artikel diakses pada 2 Juni 2014
dari http://mitrakerjasmk.blogspot.co.id/2014/06/mengelola-wakaf-dengan-amanah.html.
29
d. Setelah ikrar wakaf dilaksanakan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
membuat Akta Ikrar Wakaf sebanyak 3 rangkap, beserta salinannya sebanyak
4 rangkap, dengan rincian : Lembar pertama disimpan Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf, Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran
wakaf kepada Bupati atau Walikota, Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan
Agama setempat, Salinan sebanyak 4 lembar dibagikan kepada : wakif, nazhir,
Kepala Kantor Urusan Agama, dan Lurah setempat.
e. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf mengajukan permohonan pendaftaran
wakaf kepada Bupati atau Walikota Badan Pertanahan Nasional setempat
untuk dicatat dan diterbitkan sertifikat wakaf.
f. Setelah didaftarkan dan dicatatkan dalam bentuk sertifikat, maka wakaf telah
mempunyai kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.
Masyarakat mengelola harta wakaf jenisnya bermacam-macam.29
a. Pemerintah yang secara langsung mengelola harta wakaf.
b. Badan pengurus atau organisasi yayasan wakaf yang mengelolaa wakaf
c. Orang biasa yang ditentukan hakim mengelola wakaf dan Hakim mengawasi
pengelolaannya.
Hasil pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah
oleh nazhir dan Badan Wakaf Indonesia digunakan untuk keperluan sosial yang
diharapkan dapat membantu dalam pembiayaan, pembinaan, atau pengawasan.30
29
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007), h.297. 30
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra
Abadi Press, 2006), h.96.
30
F. TATA CARA PENGELOLAAN HARTA WAKAF MENURUT
UNDANG-UNDANG
Di Indonesia wakaf termasuk hukum yang diatur dalam Undang-Undang
Agraria pasal 49 ayat 3 Nomor 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa wakaf tanah
untuk kepentingan tempat ibadah seperti masjid, musholla dan pesantren
dilindungi dengan peraturan pemerintah. Kemudian lahir Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.31
Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 menjelaskan
pengelolaan wakaf nazhir dilaksanakan sesuai syariah dan dilakukan secara
produktif. Pasal 42 menjelaskan, Nadzhir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga
agar terhindar dari kerugian dan Nadzhir harus menjamin kepada asuransi syariah
agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau terkurangi sedikitpun. 32
Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 memiliki penjelasan keseluruhan
bahwa bukan hanya menerangkan wakaf benda tidak bergerak namun juga wakaf
benda bergerak ; mengatur pentingnya pendaftaran wakaf oleh Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf paling lambat tujuh hari kerja setelah ditanda tangani akta irar
wakaf ; mengatur syarat nazhir ; mengatur pentingnya Badan Wakaf Indonesia
dalam pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat ; mengatur hukuman
pidana dan sanksi admistrasi bagi penyalahgunaan harta wakaf, pengubah status
peruntukan harta wakaf, dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang melanggar
dalam pelayanan pendaftaran harta wakaf.33
31
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra
Abadi Press, 2006), h.89 – 90. 32
Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT grasindo, 2007), h.77. 33
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, h.91 – 93.
31
BAB III
DESKRIPSI HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
A. Profil KUA Kecamatan Kebon Jeruk
1. Latar Belakang KUA Kecamatan Kebon Jeruk
Sembilan budaya kerja Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk yaitu Jujur;
berintegritas tinggi; beretika; berakhlak mulia; memberi suri tauladan;
menghormati hukum dan aturan yang berlaku; bertanggung jawab; akuntable;
hormat kepada hak orang lain; tidak mudah menyalahkan orang lain; mencintai
pekerjaan; bekerja keras; transparasi; koordinasi; berdisiplin tinggi; dan
bersahaja.1
Kesembilan budaya kerja dapat membentuk perilaku kerja produktif yaitu
bekerja sesuai rencana; mencatat dan melaporkan hasil; amanah; merekam,
mencatat, menstabulasi data informasi; melakukan pengawasan dan evaluasi;
melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat;
melahirkan gagasan pengembangan sistem kerja dan pelayanan rencana kerja, dan
memelihara martabat, harmoni, prestasi kerja dan pencitraan organisasi.2
Tugas Kantor Urusan Agama yaitu menyelenggarakan statistik
dokumentasi; mengurus surat menyurat, arsip dan rumah tangga Kantor Urusan
Agama; melakukan pembinaan; dan mengatur pola kerja penghulu.3
1
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Dokumen Reformasi Birokrasi,(Jakarta :
Kementrian Agama). 2
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.1 3 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di
Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.101
32
2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk
a. Letak Wilayah
Secara geografis letak lokasi Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk sebelah
utara berbatasan dengan Kecamatan Petamburan, sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan Palmerah; sebelah Barat dengan Kecamatan Kembangan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
b. Luas Wilayah
Kecamatan Kebon Jeruk memiliki luas wilayah 1.764.480 hektar terdiri
dari 7 Kelurahan, 70 RW, dan 716 RT, KK 200.206 Jiwa.4
3. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Kantor Urusan Agama
a. Kedudukan
Sebagai realisasi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementrian Agama, maka diterbitkan
Keputusan Mentri Agama Nomor 18 tahun 1975, Jo. Intruksi Mentri Agama
Nomor 1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Kementrian Agama. Kantor
Urusan Agama berkedudukan di wilayah Kecamatan berkoordinasi oleh kepala
seksi urusan islam atau bimbingan masyarakat dan kelembagaan agama Islam.5
Bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama
dalam melayani masyarakat dan membantu membangun pemerintahan bidang
keagamaan tingkat kecamatan.6
4
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.4 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h.5 6
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di
Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.109
33
b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama
Keputusan Mentri Pertanahan Nomor 63 tahun 2004 menjelaskan kualitas
pelayanan publik adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat. Pelayanan prima ini memiliki landasan terbuka, dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kondisi untuk memenuhi prinsip
efektifitas dan efisiensi, mendorong peran serta masyarakat, kesamaan hak atau
tidak diskriminatif, keseimbangan hak dan tanggung jawab antara pihak pemberi
dan penerima layanan.7
Keputusan Menteri Agama pasal 717 menyebutkan pelayanan Kantor
Urusan Agama adalah bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kantor
Urusan Agama dalam pembangunan bidang urusan agama islam wilayah
kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pasal 718 menyebutkan fungsi
Kantor Urusan Agama.8
a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi
b. Menyelenggarakan pengetikan surat menyurat, mengurus arsip, dan rumah
tangga Kantor Urusan Agama
c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk untuk masyarakat muslim,
membina pengurus masjid dan musholla, mengurus dana ZIS, mengurus
wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, membina keluarga sakinah,
menyelenggarakan maasik haji dan pusat informasi haji, pembinaan produk
halal, hisab rukyat dan kemitraan umat.
7 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di
Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.108 8 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 6
34
Dalam menjalani tugasnya Kantor Urusan Agama memiliki beberapa
lembaga semi resmi yang dibentuk hasil kerja sama dengan masyarakat, antara
lain Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP-4),
Penyuluh Pengalaman Ajaran Agama Islam (P2-A), Dewan Masjid Indonesia
(DMI) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Semuanya bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang beriman dan bertakwa, memiliki ketahanan
keluarga yang sangat tinggi, terbinanya keluarga sakinah yang bermoral atau
berakhlakul karimah.9
c. Kewajiban Kantor Urusan Agama
Pemerintah, dalam keputusan Mentri pertahanan Nomor 81 tahun 1993
tentang pedoman tatalaksana pelayanan umum menyebutkan beberapa prinsip
yang harus dipegang oleh pejabat publik dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.10
Upaya perjuangan elemen bangsa dalam pembenahan sektor
perekonomian nasional masih dilanda krisis, dan dengan TAP MPR VI Tahun
2002 yang mengamanatkan penyelenggara Negara untuk melepas diri dari
ketergantungan IMF, Pemberdayaan wakaf merupakan alternatif mengatasi
masalah sosial. Sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi dibawah kendali
Kementrian Agama, wakaf harus dikelola profesional. Untuk itu, Kementrian
Agama melakukan langkah strategis.11
9 Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di
Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.109 – 110 10
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan
Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.107 11
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.83
35
1. Sederhana yaitu prosedur dan tata cara pelayanan harus dilaksanakan secara
mudah, lancar, cepat, tepat, dan mudah dipahami.
2. Jelas dan pasti yaitu sebelum pelayanan, pejabat berwenang bertanggung
jawab memberi pemahaman kepada masyarakat secara jelas tentang prosedur
tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan teknis adminitratif, rincian biaya,
tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan.
3. Aman yaitu proses dan hasil pelayanan harus memberi kemanan dan
kenyamanan.
4. Terbuka yaitu prosedur pelayanan, persyaratan, pejabat yang bertanggung
jawab memberi pelayanan, waktu pelaksanaan, rincian biaya, dan lain-lain
yang berkenaan dengan proses pelayanan. Wajib diinformasikan secara
terbuka.
5. Efisien yaitu persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Dengan tetap
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan.
6. Ekonomis yaitu biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar
dengan mempertimbangkan : nilai barang dan jasa pelayanan, ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, dan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
7. Adil dan merata yaitu jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin
dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Tepat waktu yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada
waktu yang telah ditentukan.
36
Menurut Zeitham dan Bitner kualitas pelayanan dapat diukur dengan
mempertimbangkan 5 faktor yaitu sarana fisik, keterandalan dalam menyediakan
pelayanan, kesanggupan memberikan pelayanan cepat dan tepat, keramahan dan
sopan santun dalam meyakinkan kepercayaan pelanggan, dan sikap penuh
perhatian terhadap konsumen.12
4. Rencana Strategis Unit Kerja
a. Motto
Dalam hal melayani masyarakat, Kantor Urusan Agama mempunyai motto
pelayanan yaitu Profesional Ramah Ikhlas Memuaskan Akuntable yang disingkat
menjadi PRIMA.
b. Visi
Adapun visi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya
melayani masyarakat adalah PRIMA dalam pelayanan dan santun membimbing
umat islam bersendikan akhlaqul karimah
c. Misi
Dengan Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk yang
demikian luas penjabarannya maka diperlukan suatu kerangka sistematis yang
hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut
terimplementasikan dalam suatu misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon
Jeruk.13
12
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan
Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.108 13
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 25
37
a. Peningkatan pelayanan bidang tekhnis administrasi nikah rujuk.
b. Peningkatan pelayanan bidang tekhnis administrasi kemasjidan.
c. Peningkatan pelayanan bidang administrasi ZIS dan wakaf.
d. Peningkatan pelayanan tekhnis bidang kependudukan dan keluarga sakinah.
e. Peningkatan pelayanan bidang produk halal
f. Peningkatan pelayanan bidang info madrasah, pesantren, haji dan umroh.
d. Tujuan
a. Mewujudkan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik.
b. Menciptakan pelayanan memuaskan dalam pencatatan nikah dan rujuk.
c. Mewujudkan keluarga harmonis.
d. Mewujudkan pembinaan pengelolaan masjid, zakat wakaf, baitul mal untuk
meningkatkan kesejahteraan umat.
e. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal.
f. Meningkatkan pelayanan haji yang memuaskan dan berkualitas. 14
B. KESAN MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN KANTOR
URUSAN AGAMA
Masyarakat memiliki kesan pada pelayanan Kantor Urusan Agama yang
cendrung kurang berkualitas. Kementrian Agama pun tidak acuh dengan
keresahan masyarakat, terkait ketidakjelasan pelayanan Kantor Urusan Agama.15
14
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014), h. 26 15
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan
Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama, 2004), h.110
38
Terutama dalam hambatan pemahaman dan minimnya keterampilan
pengelolaan Nazhir wakaf yang tentunya harus dibenahi. Sebagaimana telah
diketahui bersama bahwa kemampuan nazhir wakaf selama ini masih sangat
tradisional, baik yang berkaitan dengan aspek pemahaman terhadap wakaf itu
sendiri maupun aspek keterampilan dalam menjalankan roda kenazhiran. Langkah
yang sedang dilakukan oleh Kementrian Agama adalah dengan melakukan
berbagai pelatihan, workshop kenazhiran wakaf, dalam rangka mencapai tujuan-
tujuan sebagai berikut.16
a. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan
keterampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan, dari tingkat kecamatan
sampai tingkat nasional.
b. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang
seharusnya, yaitu pemegang amanat umat islam yang mempercayakan harta
benda untuk dikelola secara baik dan penanggungjawaban dihadapan Allah.
c. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan
menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-
undangan maupun tekhnis pengelolaan sehingga mudah diadakan kontrol di
daerah atau pusat.
d. Mengajak nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang
lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariah islam secara lebih
luas dan dalam jangka panjang.
16
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h. 95 – 96.
39
Disamping itu keinginan yang kuat dari masyarakat islam di Indonesia
terhadap pengelolaan wakaf yang lebih professional harus didukung pula oleh
kebajikan-kebajikan pemerintah yang lebih arif, baik dalam bidang ekonomi
maupun politik. Untuk itu, wakaf secara potensial bisa diarahkan pada usaha
perataan pendapatan, yakni dari kelompok ekonomi mampu, kepada kelompok
ekonomi lemah. Misalnya, penyaluran hasil pengelolaan wakaf melalui antar
individu atau keluarga, dan juga bisa diberikan secara kolektif, yaitu dengan
membangun usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.17
Pengembangan pelayanan publik Indonesia menuju sistem yang lebih baik
juga akan dapat dilakukan apabila pelayanan tidak hanya mengatur tentang
standar pelayanan, namun juga mengatur secara menyeluruh proses
penyelenggaraan pelayanan, termasuk tentang standar biaya, mekanisme alokasi
anggaran, dan pembagian peran para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
Untuk menuju ke arah itu semua, diperlukan sebuah upaya kerja sama
kebijakan, agar pemerintah memberikan akses formil dan kebijakan tekhnis agar
wakaf dapat dikelola secara maksimal oleh pihak-pihak yang terkait. Pemberian
akses formil dibidang ekonomi yang mengatur seluruh pemberdayaan wakaf
dimaksudkan agar kondisi sosial ekonomi umat islam dapat ditingkatkan dan
benda-benda wakaf yang ada tidak menjadi beban sosial bagi nazhir wakaf.18
17
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.108 18
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.109
40
C. GAMBARAN LOKASI WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
Peneliti menyajikan tabel penggambaran secara jelas, jumlah luas dan
presentase lokasi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.19
No Kabupaten / Kota Jumlah Presentase
Lokasi Luas M2
Lokasi Luas M2
1. KEDOYA SELATAN 25 33328 18,65 % 40,88 %
2. DURI KEPA 21 9047 15,67 % 11,09 %
3. KEBON JERUK 30 12337 22,38 % 15,13 %
4. KELAPA DUA 14 6436 10,44 % 7,89 %
5. SUKABUMI UTARA 15 8342 11,19 % 10,23 %
6. SUKABUMI SELATAN 8 5858 5,97 % 7,18 %
7. KEDOYA UTARA 21 6176 15,67 % 7,57 %
JUMLAH 134 81524 100 % 100 %
19
Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015).
.
41
Berdasarkan tabel diketahui bahwa dalam Kecamatan Kebon Jeruk
memiliki jumlah lokasi wakaf sebanyak 134 lokasi dan jumlah luas keseluruhan
81.524 m2 dari tujuh kelurahan yang dimiliki oleh Kecamatan Kebon Jeruk.
Dengan rincian kelurahan Kedoya Selatan mempunyai 25 lokasi wakaf dengan
jumlah luas tanah 33.328 m2 ; kelurahan Duri Kepa mempunyai 21 lokasi wakaf
dengan jumlah luas tanah 9.047 m2 ; kelurahan Kebon Jeruk mempunyai 30 lokasi
wakaf dengan jumlah luas tanah 12.337 m2
; kelurahan Kelapa Dua mempunyai
14 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 6.436 m2 ; kelurahan Sukabumi Utara
mempunyai 15 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 8.342 m2 ; kelurahan
Sukabumi Selatan mempunyai 8 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah 5.858 m2;
kelurahan Kedoya Utara mempunyai 21 lokasi wakaf dengan jumlah luas tanah
6.176 m2.
Jika dirubah dalam bentuk presentase, kelurahan Kedoya Selatan
mempunyai 18,65 % lokasi wakaf dan luas tanah 40,88 % m2 ; kelurahan Duri
Kepa mempunyai 15,67 % lokasi wakaf dan luas tanah 11,09 % m2 ; kelurahan
Kebon Jeruk mempunyai 22,38 % lokasi wakaf dan luas tanah 15,13 % m2 ;
Kelurahan Kelapa Dua mempunyai 10,44 % lokasi wakaf dan luas tanah 7,89 %
m2 ; kelurahan Sukabumi Utara mempunyai 11,19 % lokasi wakaf dan luas tanah
10,23 % m2 ; kelurahan Sukabumi Selatan mempunyai 5,97 % lokasi wakaf dan
luas tanah 7,18 % m2 ; kelurahan Kedoya Utara mempunyai 15,67 % lokasi wakaf
dan luas tanah 7,57 % m2. Jika dihitung, keseluruhan hasil antara lokasi wakaf dan
luas wakaf Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, masing-masing berjumlah
seimbang yaitu 99,97 % atau mendekati angka 100%.
42
D. PENGGUNAAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
Dari 134 lokasi wakaf dan total 81.524 m2 luas wakaf Kecamatan Kebon
Jeruk. Penggunaannya bermacam-macam yaitu sebagai masjid, musholla, makam
keluarga, dan sekolah pendidikan islam, dan pondok pesantren. Wakaf Kecamatan
Kebon Jeruk ada yang sudah bersertifikat, belum bersertifikat, ada pula yang
masih proses di Badan Pertanahan Nasional.20
Proses perwakafan tanah milik sebelum lahirnya peraturan pemerintah
Nomor 28 tahun 1977, umumnya dilakukan atas dasar keikhlasan semata tanpa
mempunyai suatu bukti secara tertulis. Sehingga secara yuridis kedudukan wakaf
tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa dan mengakibatkan
terancam tanah wakaf. Sejalan dengan persoalan itu, pemerintah mengambil
tindakan yang dinilai cukup tepat dan menggembirakan dengan mengambil
langkah kebijaksanaan untuk menerbitkan, mengamankan, dan melestarikan tanah
wakaf, yaitu dikeluarkannya PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah
milik.21
Dalam PP. 28 tahun 1997 mengatur prosedur perwakafan tanah milik
seperti terdapat pada pasal 9 bab III. Sebagai berikut :22
1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan
pejabat pembuat akta tanah ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Pejabat pembuat akta tanah ikrar wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama.
3. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh kementrian agama.
4. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah,
jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
20
Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf (Jakarta:
Kementrian Agama, 2015). 21
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.111 22
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.105
43
5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan
tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam
ayat (2) surat-surat :
a. Sertifikat hak milik atau tanda kepemilikan lain.
b. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan
setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak
tersangkut suatu sengketa.
c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
d. Izin dari bupati atau walikotamadya kepala daerah atau kepala sub
direktorat agraria setempat.
44
BAB IV
PENDAYAGUNAAN WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK
A. FUNGSI ATAU KEGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN
KEBON JERUK
Kantor Urusan Agama mengelola wakaf dengan caramendata tanah wakaf.
Pendataan tersebut sebagai langkah untuk memastikan jumlah wakaf di Indonesia
dan memberikan sertifikat dan memberikan bantuan terhadap wakaf yang
bermasalah.Dalam hal ini, Nazhirmempunyai tanggung jawab penuh sehingga
fungsi dan kegunaan harta wakaf di kecamatan kebon jeruk dapat berjalan dengan
baik dan tidak pernah terdengar terjadi sengketa.1Salah satu faktor penyebab
suksesnya nazhirdalam mengelola wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk karena 90 %
nazhirmempunyai silsilah keluarga dengan wakif dan hanya hanya meneruskan
pengelolaan bangunan.
Wakifdi Kecamatan Kebon Jeruk mewakafkan tanah hanya atas dasar
keikhlasan, tidak menggunakan lembaga apapun, dan hanya dengan meminta
persetujuan saksi.Lalu karena peraturan sertifikat wakaf berlaku setelah wakif
meninggal.Maka,Anak cucu keturunan wakif atau nazhir kepercayaan wakif yang
mensertifikatkan harta wakaf.2
1 Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib. 2 Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20
Maret 2016, jam 18.30 wib.
45
Fungsi dan kegunaan harta wakaf di kecamatan kebon jeruk bermacam-
macam.lebih banyak digunakan sebagai tempat peribadahan, majlis talim, dan
pembacaan yasin berbentuk bangunan Masjid dan Musholla contohnya seperti
Mushola Baitul Karim3 dan Musholla Al-Masyhury.
4Selain sebagai tempat ibadah
penggunaannya juga sebagai sekolah seperti TK Al-Mustariyyah. Kondisi status
wakaf Kecamatan Kebon Jeruk ada yang sudah bersertifikat digunakan sebagai
persyaratan meminta bantuan dana kepada pemerintah seperti dilakukan oleh
Masjid Al-Mukkarromah untuk pembangunan menara. Ada yang sertifikatnya
masih dalam proses di Badan Pertahanan Nasional seperti Musholla Al-Masyhury.
Ada juga yang belum bersertifikat seperti Musholla Uswatul Muslimin.Dari segi
pemanfaatan semua harta wakaf kecamatan kebon jeruk sudah bejalan dengan
cukup baik.
Dalam pengelolaan wakif tidak mengurus semua sendiri.Wakif menunjuk
Nazhir.Prosedur menjadi nazhir adalah wakif menyerahkan sebidang tanah untuk
dikelola nazhir yang terpercaya, cakap, amanah, jujur, berkompeten, dan berpikir
luas. Dijadikan apa wakaf tersebut adalah tanggung jawab Nadzhir. Jika dijadikan
sebagai masjid.Nadzhir harus berpandangan luas dijadikan sebagai apa selain
untuk ibadah. Kalau nazhir berpikiran sehat bisa dijadikan untuk kegiatan
pendidikan keagamaan atau sebagai tempat perayaan hari-hari besar.5
3 Wawancara pribadi dengan Abdul Hakim. Musholla Baitul Karim Sukabumi Utara
Jakarta, 4 Januari 2015, jam 16.00 wib. 4 Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,
21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 5 Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib.
46
Seperti riwayat sejarah Masjid Al-Mukarromah yang mengagumkan.
Berdiri sekitar tahun 70-an. Mengalami renovasi pertama tahun 80 berbentuk
surau atau musholla kecil kubahnya pun hanya dari seng dan berplafon kayu.
Karena masyarakat disekitar Masjid Al-Mukarromah mayoritas 99% muslim. Dan
kebutuhan jama’ah sering membludak apalagi hari raya gang di sekitar masjid
dipakai semua sampai jalan. Akhirnya mengalami renovasi kedua atau renovasi
total dan mengalami perubahan status dari musholla kepada masjid berbentuk
kramik pada tahun 2000 sampai 2002. Dengan diresmikan oleh Bapak Fauzi
Bowo.Dan sekarang Masjid Al-Mukarromah mempunyai jama’ah sebanyak 6000
jamaah dalam 1 RW.Dengan rincian 1 RT 300 atau 350 kepala keluarga.6Dengan
banyaknya jamaah menadakan keberhasilah nazhir dalam mengelola masjid Al-
Mukarromah.
Berbeda penggunaannya dengan TK Al-Mustariyyah yang dijadikan
sebagai tempat pendidikan untuk anak-anak kecil.sejarah pada awal mula TK Al-
Mustariyyah adalah tanah seseorang. Kemudian dari keluarga wakif berunding
dan bermusyawarah membangun sekolah Taman Kanak-kanak.Tadinya
diperuntukkan untuk anak yatim dan dhuafa.Namun, karena sulit mencari anak
yatim, Akhirnya untuk umum.kalaupun ada anak yatim yang mendaftar tetap
diutamakan dan gratis semua biaya dari pertama masuk hingga selesai.7
6 Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20
Maret 2016, jam 18.30 wib. 7 Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara
Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib.
47
Jenis wakaf yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah dari segi
peruntukannya ada dua macam yaitu wakaf ahli, wakaf untuk keluarga.Dan wakaf
khairi, wakaf untuk kepentingan agama. Berdasarkan hasil wawancara, jenis
wakaf di kecamatan kebon jeruk adalah 80% berjenis wakaf khairi dan sisanya
berjenis wakaf ahli karena maksud dan tujuan wakif dan nazhir Kecamatan Kebon
Jeruk membangun harta wakaf adalah untuk kepentingan ibadah untuk umat
muslim.
B. KENDALA YANG DIHADAPI NAZHIRDALAM PENGELOLAAN
HARTA WAKAF
Secara garis besar, seorang nazhir, dalam undang-undang perwakafan
mempunyai tugas, hak, dan kewajiban yang jelas, sebagaimana dijelaskan pada
pasal 11, bahwa Nazhir mempunyai tugas :8
a. Melakukan pengadmistrasian benda wakaf.
b. Mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan dan
fungsi wakaf.
c. Mengawasi dan melindungi benda wakaf.
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Untuk menunjang tugas pengelolaan, Nadzhir mempunyai kekuatan
(Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan juga
tantangan (Treats).Kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan tersebut tersaji
dalam tabel dibawah.
8Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.102.
48
Strengths (Kekuatan)
1. Kesadaran pemerintah.
2. Tanah wakaf digunakan untuk
Peribadahan.
3. Masyarakat mewakafkan tanah kepada
tokoh panutan Masyarakat.
Weaknesses (Kelemahan)
1. Banyak tanah wakaf belum bersertifikat.
2. Pengelolaan pendayagunaan harta wakaf
kurang di kelola dengan baik.
3. Banyak tanah wakaf yang tidak strategis
Opportunities (Peluang)
1. Sebagian harta wakaf bersertifikat.
2. Tersedia sumber daya manusia (SDM).
3. Dukungan pemerintah.
Treats (Tantangan)
1. Paham masyarakat tentang pentingnya
sertifikat wakaf.
2. Sebagian nadzhir tidak amanah.
Nadzhir tidak amanah menjadi kendala perwakafan di Kecamatan Kebon
Jeruk.Seperti pada Musholla Uswatul Muslimin.musholla tersebut tidak memiliki
Nadzhir hanya diurus oleh pengurus hariankarena Nazhir kabur pindah rumah
membawa serta surat wakaf Musholla Uswatul Muslimin.9Berdasarkan data
petugas Kantor Urusan Agama memang banyak Nazhir berpikir sudah diserahkan
amanah oleh wakif maka seolah-olah harta wakaf tersebut menjadi miliknya, ada
juga Nazhir berkuasa dalam segala urusan, ada juga nazhir dimakmurkan
masjid.Namun banyak juga, Nazhir amanah yang memakmurkan
masjid.Tanggung jawab bangunan wakaf seharusnya tergantung Nazhir.Jika
Nazhir tidak amanah maka bisa jadi akan diselewengkan atau digadaikan.
9 Wawancara pribadi dengan Muhammad Mi’an dan Didi. Musholla Uswatul Muslimin
Kedoya Utara Jakarta, 9 April 2016, Jam 01.30 wib.
49
Kendala juga terjadi pada pembuatan surat wakaf. nazhir mengeluhkan
dipersulit. Musholla Baitul Karim contohnya. Dulu pertama dibangun belum ada
surat wakaf hanya diserahkan tanah, dibentuk pengurus, ketua musholla otomatis
menjadi nazhir. Setelah beberapa tahun baru dibikin surat wakaf.10
Belum ada
donatur juga termasuk kendala yang dihadapi nazhir.Seperti yang dikeluhkan oleh
kepala sekolah TK Al-Mustariyyah. Tidak adanya donatur yang memberikan dana
jika terjadi kerusakan sekolah, memberikan dana pembelian peralatan sekolah dan
memberikan dana jika ada acara sekolah. Untuk mengatasinya beliau harus
meminimalisir pengeluaran dengan biaya yang sebenarnya harus di tekan karena
tidak ada donatur sama sekali.11
Peneliti menyarankan bapak Deden Qomaruddin menyebarkan proposal
bantuan dana tetapi beliau tidak mau dan dari pihak keluarga tidak mengizinkan.
Menurut penuturan beliau, dulu setelah beliau membuat surat wakaf di kantor
urusan agama. Kalau memang surat tersebut diteruskan sampai Badan Wakaf
Indonesia. Nanti ada dana dari pemerintah. Tapi beliau belum mengurus sampai
sana. Hanya sampai Kantor Urusan Agama berbentuk surat wakaf saja.12
Nazhir
mengaku ingin mengurus sertifikat wakaf tetapibelum banyak yang mengetahui
berapa dana yang harus dikeluarkan.13
10
Wawancara pribadi dengan Abdul Hakim. Musholla Baitul Karim Sukabumi Utara
Jakarta, 4 Januari 2015, jam 16.00 wib. 11
Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara
Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib. 12
Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara
Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib. 13
Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara
Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib.
50
Melihat pengelolaan wakaf di Negara Republik Indonesia sendiri beberapa
faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dengan baik adalah :Masalah
Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Wakaf, Selama ini umat Islam masih
banyak yang beranggapan aset wakaf hanya untuk tujuan ibadah. Padahal, nilai
ibadah tidak harus berwujud langsung. Bisa berupa pusat perbelanjaan yang
keuntungannya untuk beasiswa anak-anak tidak mampu, layanan kesehatan gratis,
atau riset ilmu pengetahuan ;Pengelolaan wakaf di Indonesia masih
memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam
pengelolaan ; tanah wakafumat Islam di Indonesia hanya cukup untuk
membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Memang
ada beberapa tanah wakaf yang cukup luas, tetapi nazhir tidak profesional.Padahal
berfungsi atau tidak wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir.14
Wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Untuk mengatasi masalah
ini, hendaknya calon wakif sebelum berwakaf memperhatikan lebih dahulu
apayang diperlukan masyarakat, dalam memilih nazhir sebaiknya
mempertimbangkan kompetensinya. Sehingga pengelolaan wakaf di Indonesia
khususnya di Kecamatan Kebon Jeruk sama persis dengan pengelolaan wakaf di
berbagai Negara di dunia yaitu wakaf dapat berkembang dan berfungsi dengan
baik dan dapat memberdayakan ekonomi umat.
14
Nurkholis,“Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”,
artikeldiaksespada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-
upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/.
51
C. SOLUSI YANG DITEMPUH NAZHIR UNTUK MENANGANI
SEGALA KENDALA
Banyak masyarakat tidak mengetahui proses sertifikat wakaf. Karena
zaman wakif tidak ada proses sertifikat wakaf. Adapun proses sertifikat wakaf
yang berlaku sekarang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 : (a) Calon wakif bersama dengan saksi dan nazhir yang telah ditunjuk
datang ke Kantor Urusan Agama bertemu dengan kepala Kantor Urusan Agama
setempat selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, (b) Pejabat Pembuat Akta
Ikrar Wakaf memeriksa persyaratan wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nazhir,
(c) Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi, untuk selanjutnya Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Akta Ikrar Wakaf dan salinannya, (d)
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir menuju ke kantor Badan
Pertahanan Nasional dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah
wakaf dengan pengantar formulir W-7, (e) Kantor Badan Pertahanan Nasional
memproses sertifikat wakaf, (f) Kepala kantor Badan Pertahanan Nasional
menyerahkan sertifikat wakaf kepada Nazhir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk dicatat pada daftar Akta Ikrar Wakaf
atau formulir W.415
Berapakah dana yang dikeluarkan wakif atau nazhir dalam
mengurus sertifikat wakaf. Petugas bidang wakafan Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebon Jeruk menjalaskan sesuai dengan direktur jendral, pelayanan
Kantor Urusan Agama gratis seikhlasnya.Siapkan minimal 8 materai sebagai
kelengkapan persyaratan.
15
Direktur jendral Bimbingan masyarakat islam, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006), h.19.
52
Tentang nadzhirtidak amanah petugas bidang wakaf Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kebon Jeruk juga menjelaskan dalam membina nazhir sudah
sering diadakan oleh petugas bidang wakaf tingkat kantor wilayah atau tingkat
pusat. Pertemuan nazhir setahun minimal 8 kali.Sosialisasi nazhir melibatkan
tokoh masyarakat.16
Dalam pertemuan tersebut diputuskan masa jabatan nazhir
adalah 5 tahun sekali.Jika sebelum 5 tahun tidak amanah maka harus diganti, 5
tahun amanah bisa dilakukan perpanjangan jabatan. Namun faktanya dalam
masyarakat susah diterapkan hal tersebut padahal petugas bidang wakaf Kantor
Urusan Agama sudah memberikan peringatan.
Dalam pengelolaan jika terjadi kendala kebanyakan nazhir mengambil
solusi dengan bermusyawarah dan berunding bersama seluruh pengurus, wakif,
masyarakat, dan jama’ah untuk mencari pemecahan dari kendala tersebut. Karena
bagaimanapun Musholla, Masjid, atau bangunan wakaf lain. Bukan hanya milik
wakif, nazhir, dan pengurus namun juga milik jamaah.Pemecahan jika terjadi
suatu kendala dalam pengelolaan harus diselesaikan bersama-sama.17
Dengan
metode sistim rembuk jama’ah. Setiap permasalahan diselesaikan dengan cara
berembuk, bermusyawarah, bermuzakarah. Seluruh kendala selesai teratasi dan
dengan sistim gotong royong yang masih kuat.18
Namun selain gotong royong ada juga yang mengurus semua sendiri.
Seperti kepala sekolah TK Al-Mustariyyah. Karena kendala yang dihadapi masih
16
Wawancara pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta, 28 Desember 2015, Jam 14.00 wib. 17
Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,
21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 18
Wawancara pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepaduri Jakarta, 20
Maret 2016, jam 18.30 wib.
53
bisa diatasi.beliau menuturkan kalau memang terdapat sedikit kekurangan biaya
karena tahun ajaran baru memerlukan uang banyak. Beliau bisa berbicara kepada
wakif atau saudara yang lain.19
Lain hal dengan musholla Al-Masyhury yang
menerapkan sistem managemen.Ketua musholla membagi tugas antar pengurus
dan beliau hanya mengontrol kerja yang dilakukan pengurus.Karena setiap
pengurus sudah mempunyai tugasnya masing-masing dan berjalan cukup baik.20
Mengenai pendaftaran wakaf tanah milik terdapat pada pasal 10, yakni :21
1. Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan
(5) pasal 9. Maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas namanazhir yang
bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada
bupati/walikotamadya kepala daerah atau kepala sub direktorat agraria
setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan
menurut ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2. Bupati / Walikotamadya kepala daerah atau kepala sub direktorat agraria
setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat
perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka
pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk dibuatkan
sertifikatnya.
4. Oleh menteri dalam negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang
dimaksud dalam ayat (2) dan (3).
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan
sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka nazhir yang
bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri
agama.
D. STRATEGI PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN HARTA
WAKAF
Nazhirmerupakankunci pengelolaan dan pengembangan wakaf, berhasil
atau tidak pengelolaan dan pengembangan wakaf sangat tergantung pada
19
Wawancara pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi Utara
Jakarta, 29 Desember 2015, jam 10.00 wib. 20
Wawancara pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan Jakarta,
21 Maret 2016, jam 08.00 wib. 21
Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h.106.
54
kemampuan Nazhir. wakif yang menyerahkan tanah kepada Nazhir,
tanpadiberikan biaya, tentumenjadi persoalan serius. Karena itu, strategi
diperlukanagar wakaf dapat segera diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum,
dipandang perlu untuk meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan
yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial,
melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk
memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya
sesuai dengan prinsip syariah. Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan
masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam
berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau
beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.
Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau
ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf
melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami
status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum
sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.22
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan
hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk undang-
undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan
22
Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat:Ciputat Press, 2005), h.99
55
berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali
dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, namun terdapat pula berbagai pokok
pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut :
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi
benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan
hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung
terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan,
menurut undang-undang ini wakif dapat pula mewakafkan sebagian
kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak
berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan
intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah
dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum
dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.
4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang
merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan professional
nazhir.
5. Selain itu, dalam undang-undang juga dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang
merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang
perwakafan.
56
Atas dasar itu perlu diadakan langkah-langkah dalam rangka penertiban
tanah-tanah wakaf, mulai dari pengadaan pendataan tanah wakaf.mengadakan
penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat bahwa harta wakaf merupakan
tanggung jawab bersama seluruh umat muslim. Oleh sebab itu perlu secara
bersama-sama memelihara wakaf.membentuk tim koordinasi penertiban tanah
wakaf, mengadakan supervisi perwakafan tanah milik, mengusahakan dana biaya
sertifikat tanah wakaf. Mengadakan safari wakaf terpadu, mengusahakan
peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam mengurus
wakaf.langkah-langkah kongkrit itu menyangkut : pendataan, pengaktaan,
pensertifikatan, pemanfaatan secara optimal.Sedangkan upaya agar peraturan
perwakafan terlaksana dengan baik, maka ada beberapa strategi yang mesti
dilakukan, yaitu ;23
a. Penyuluhan secara bertahap.
b. Meningkatkan peran dan fungsi wakaf.
c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial.
d. Meningkatkan peran dan fungsi serta koordinasi Kementrian Agama
disetiap tingkat II.
e. Merealisir pencatatan, pengangkatan tanah wakaf.
f. Penataran pejabat dan nazhir.
g. Evaluasi dan pembenahan pengurus atau nazhir.
h. Pertemuan berkala antar kecamatan.
23
Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.112
57
i. Nazhir atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka
pendek dan jangka panjang.
j. Nazhir harus punya pendidikan dan orang yang paham tentang wakaf dan
upaya-upaya yang mesti dilakukan.
Adapun penyebab kurang terlaksananya PP. Nomor 28 tahun 1977
setidaknya disebabkan : Rendahnya pengetahuan nazhir atau pejabat nazhir ;
Rendahnya kesadaran dan motivasi nazhir ; Kurang arif terhadap bahaya yang
mengancam wakaf ; Terbatasnya dana ; Berbelit-belitnya prosedur sertifikat.24
Untuk menjamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan
pelayanan prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan diatas
biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sehingga dengan demikian pada proyek
penyedia jasa nazhir pun diperlukan persyaratan menghasilkan pendapatan untuk
menutup biaya pemeliharaan.
Sebagaimana diketahui tanah atau bangunan saja tidak akan menghasilkan
seperti yang diharapkan apabila tidak diolah dengan pemeliharaan. Inilah biaya
yang nyata harus dikeluarkan atau disebut juga investasi atau penanaman
modal.Sedangkan hasilnya setelah melalui proses investasi adalah pendapatan
yang diharapkan dapat menutup biaya investasi dan pemeliharaannya. Hitungan
pendapatan yang diharapkan inilah yang menjadi kajian studi kelayakan ekonomi
suatu proyek harta wakaf.25
24
Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesia,(Ciputat:Ciputat Press, 2005),h.113 25
Direktur Bimbingan Masyarakat, Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf,
(Jakarta :Kementrian Agama, 2006). h.113
58
Dengan memperhatikan beberapa faktor upaya tersebut.Kita yakin bahwa
masalah wakaf akan selesai dengan melibatkan seluruh pihak.Dan hasil
daripengembangan wakaf ini mempunyai potensi yang berimbas pada masyarakat.
Potensi tersebut berupa : masyarakatislam menumbuhkan kesadarannya
sendiri bahwa penggalangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah
penting ;Payung hukumUndang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
telah tersedia dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaannya telah membuka peluang jenis harta yang boleh diwakafkan, tidak
terbatas benda tidak bergerak tetapi juga meliputi wakaf benda bergerak yang
meliputi uang dan benda berharga lainnya ; tersedianya fatwa Majlis Ulama
Indonesia yang membolehkan wakaf uang; tersedianya jumlah tanah wakaf cukup
banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk usaha produktif.26
26
Ichsan Amir Mujahid “Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”, artikel
diakses pada20 Juni 2016 pukul 16.00 dari http://k2ichsan.blogspot.co.id/2012/06/strategi-nazhir-
produktif-2.html.
59
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Dalam pendayagunaan harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk berjumlah 134
lokasi dengan luas keseluruhan 81.524 m2. Penggunaannya sebagai masjid,
musholla, makam keluarga, dan sekolah pendidikan islam. Secara
keseluruhan wakaf di kecamatan kebon jeruk lebih banyak berjenis wakaf
khairi dari pada wakaf ahli. Harta wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk ada yang
masih belum bersetifikat. Dalam penelitian ditemukan bahwa harta wakaf di
Kecamatan Kebon Jeruk tidak pernah terjadi sengketa dan pengelolaannya
berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk
adalah Nazhir tidak amanah, pembuatan surat wakaf dipersulit, kurangnya
donatur, dan masyarakat tidak paham mengurus sertifikat.
3. Solusi nazhir saat terjadi kendala adalah bermusyawarah, dan dengan sistim
gotong royong. Lalu, menjawab pertanyaan Nazhir mengenai proses sertifikat
wakaf. Surat Akta Ikrar Wakaf yang sudah dibuatkan Kantor Urusan Agama,
kemudian didaftarkan pengantarnya ke Badan Pertahanan Nasional. Setelah
didaftarkan, Badan Pertahanan Nasional mengukur tanah wakaf dan lain
sebagainya. Menurut Kantor Urusan Agama, dana sertifikat wakaf adalah
gratis. Dan tentang Nazhir tidak amanah, pegawai wakaf mengaku sering
mengadakan pembinaan nazhir, setahun minimal 8 kali pertemuan. Nazhir
mempunyai masa jabatan 5 tahun. Jika sebelum 5 tahun, Nazhir tidak amanah
maka harus diganti. Namun dalam masyarakat susah diterapkan hal tersebut.
60
B. SARAN
1. Peneliti mengharapkan pengelolaan wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk sesuai
dengan syariat islam yang berlaku dengan di dayagunakan untuk
kepentingan-kepentingan agama.
2. Pemerintah seharusnya lebih mempedulikan pembangunan wakaf Indonesia
khususnya di kecamatan kebon jeruk karena peneliti melihat kondisi sarana
dan prasarana harta wakaf masih sangat terbatas dan memprihatinkan karena
kekurangan dana. Mereka sangat membutuhkan cucuran dana dari pemerintah
tapi mereka bungkam karena sudah lelah meminta kepada pemerintah tetapi
tidak direspon.
3. Masyarakat belum mengetahui tentang wakaf secara rinci. Seharusnya Kantor
Urusan Agama memberikan pencerahan sosialisasi kepada masyarakat
tentang perwakafan setiap tiga bulan sekali.
4. Untuk nazhir tidak amanah setidaknya bisa menjaga tanggung jawabnya
kepada harta wakaf yang diberikan oleh wakif. jangan disemena-menakan dan
ditelantarkan hanya untuk kegiatan ibadah karena masih banyak kegiatan lain
yang lebih berguna untuk kemajuan wakaf.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abia Dahlan. “Praktik Wakaf di Kecamatan Limo” (Skripsi S1 Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2009).
Amir Mujahid, Ichsan, “Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif”,
artikel diakses pada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari
http://k2ichsan.blogspot.co.id/2012/06/strategi-nazhir-produktif-2.html.
B Lamuri, Hunafa Ahmadan, “Pengelolaan Wakaf Al-Khairat Palu Sulawesi
Tengah”, Studia Islamika XI, no 2 (Desember 2014).
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat, Fiqih wakaf, (Jakarta: Kementrian
Agama, 2006).
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Peberdayaan Tanah
Wakaf Produktif Strategis Tahun 2003. (Jakarta : Kementrian Agama,
2003).
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan &
Pengembangan Wakaf, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006).
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Perkembangan Pengelolaan
Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Kementrian Agama, 2006).
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Polemik Biaya Pencatatan
Perkawinan Di Kantor Urusan Agama, (Jakarta : Kementrian Agama,
2004).
Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. Menuju Era Wakaf Produktif. (Jakarta
: Mitra Abadi Press, 2006).
Fadhilah, Ikhsanudin. “Strategi Perhimpunan Pengelolaan dan Pengembangan
Harta Wakaf di Majlis Wakaf dan ZIS Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Rawamangun Pulogadung”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).
Fakultas Syariah dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi, (Ciputat : Pusat
Peningkatan dan Jaminan Mutu Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2012).
Halim, Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005).
Kantor Ururan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Data Rekapitulasi Wakaf
(Jakarta: Kementrian Agama, 2015).
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Dokumen Reformasi
Birokrasi,(Jakarta : Kementrian Agama).
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan, (Jakarta : Kementrian Agama, 2014).
Kartika, Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Jakarta: PT Grasindo, 2007).
Malisi, Oktiyanto, “Kerjasama Pengembangan Wakaf Oleh Kementrian Agama
RI (Direktorat Pemberdayaan Wakaf) Dengan Badan Wakaf Indonesia
Pasca Keluarnya Regulasi Tentang Wakaf di Indonesia”, (Skripsi S1
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2014).
Mitra kerja smk, “Mengelola Wakaf Dengan Amanah”, artikel diakses pada 2 Juni
2014 dari http://mitrakerjasmk.blogspot.co.id/2014/06/mengelola-
wakaf-dengan-amanah.html.
Nurkholis, “Upaya Memberdayakan Potensinya Secara Produktif di Indonesia”,
artikel diakses pada 20 Juni 2016 pukul 16.00 dari
http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-
potensinya-secara-produktif-di-indonesia-3/.
Qahaf, Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifa, 2007).
Sambas, Abas. “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia : Potensi dan
Tantangan”, Bimas Islam VII No. 4 ISSN : 1978-9009, (2014)
Sanudin, Didin. “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat di
Era Modernisasi”, (Skrisi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas
Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).
Trihidayati. “Tanah Wakaf Terlantar : Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor
11”, Kajian lslam IV No. 2 (Agustus 2012).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Wakaf.
_______Usman, Rachmadi, Hukum Perwakafan di Indonesia. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009).
Wawancara Pribadi dengan Abdul Hakim. Mushola Baitul Karim Sukabumi Utara
Jakarta, 4 Januari 2015.
Wawancara Pribadi dengan Anwar Octo. Masjid Al-Mukarromah Kepa Duri
Jakarta, 20 Maret 2016.
Wawancara Pribadi dengan Deden Qomaruddin. TK Al-Mustariyyah Sukabumi
Utara Jakarta, 29 Desember 2015.
Wawancara Pribadi dengan Muhammad Mi’an dan Didi. Musholla Uswatul
Muslimin Kedoya Utara Jakarta, 9 April 2016.
Wawancara Pribadi dengan Nurmin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon
Jeruk Jakarta, 30 September dan 28 Desember 2015.
Wawancara Pribadi dengan Rahmat. Musholla Al-Masyhury Sukabumi Selatan
Jakarta, 21 Maret 2016.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
r
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
U11 I FAKULTAS SYA1UAH DAN HUKUM
TeIp. (021) 7471 1537 ext. 1605, Fax. (021) 749 1821 juanda No. 95 CiputatTangrang Selatan Website: www.uinjkt.ac.id , E-mail: [email protected]
Nomor : UN.01/F4 /KM.01.03/639/2016 Jakarta, 13 April 2016
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data/Wawancara
Kepada
Yth. Bapak Nurmin, Petugas Bidang Wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk
Temp at
Assalammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
menerangkan bahwa
Nama : Muhammad Fathunnizam TempatTanggal : Jakarta I 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : 12 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat : JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Telp/Hp : +628159786957
Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judut:
PENDAYAGUNAANHARTA WAKAF DI KECAMA TAN KEBON JER(JK JAKARTA BARAT.
Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/lbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleb data guna penulisan skripsi dimaksud.
Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.
am. Dekan Kepala Bagian Tata Usaha
Doa rTPd NIP.19620408 8710 1 001
Tembusan:
1. Dekari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Kaprodi/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)/Administrasi Keperdataan Islam
■
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Telp. (62-21) 74711537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821 {,)panda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia VVebsite : www.uinjkt.ac.id E-mail: [email protected]
Nomor : UN.01/F4 /KM.01.03/35/2016 Jakarta, 19 Januari 2016
Lampiran
Hal Permohonan Data/Wawancara
Kepada
Yth. Bapak Qomaruddin TK / RA Al - Mustariyyah
di Tempat
Assa/ammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan
bahwa : Nama : MUHAMMAD FATHUNNIZAM Tempat/Tanggal : Jakarta / 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : 11 Program Studi : Hukurn Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat : JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Te!p/Hp : +628159786957
Ada!ah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:
PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT
Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/lbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi dimaksud.
Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalam, a.n. Dekan y~
Wakil qk Bing Akademik
DR. 1 , M. AG
NIP.197t0.701: 99803 2 002
Tembusan El 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Ka/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) / Administrasi Keperdataan Islam Q • r
KEMENTERIAN AGAMA () UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
I SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FA.KULTAS SYARIAI-I DAN HUKUM
TeIp. (62-21) 74711537, 7401925 Fax. (62-21) 7491821
luanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412 Indonesia Website : www.uinjkt.ac.id E-mail [email protected]
Nomor : UN.01/F4 IKM.01.03/38/2016 Jakarta, 19 Januari 2016
Lampiran
Hal : Permohonan Data/Wawancara
Kepada
Yth. Bapak KH. Balya isa Musholla Al - Masyhury
di Tempat
Assalammu'alaikum, Wr. Wb. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerangkan
bahwa:
Nama : MUHAMMAD FATHUNNIZAM TempaUTanggal Jakarta / 20 Juli 1992 NIM : 1110044200020 Semester : Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Alamat JL. E E NOMOR 6 A KELURAHAN SUKABUMI UTARA
KECAMATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT 11540 Telp/Hp : +628159786957
Adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum U1N Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun skripsi dengan judul:
PENDAYAGUNAAN HARTA WAKAFD! KECAM.4 TAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT
Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapakllbu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan skripsi di ma ks ud.
Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalam, a. n. LeJanr-.
Akademik
,M.AG
9803 2 002
Tembusan: IR V EEl 1. Dekan Fakultas Syariah clan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Ka/Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) I Administrasi Keperdataan Islam I!1
Data wawancara awal tentang waqaf di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebon Jeruk
1. Berapa jumlah waqaf di KUA ini ?
2. Bentuk waqaf apa saja yang diurus ?
3. Berapa jenis waqaf yang tersertifikasi dan berapa yang tidak ?
4. Apa nama lembaga waqafnya ?
5. Berapa waqaf yang produktif dan bentuk lembaga yang produktif apa saja ?
Jawaban dari salah satu pengurus Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebon Jeruk
1. Jumlah lokasi wakaf seluruhnya ada 132 lokasi
Jumlah luas tanahnya ada 81.551 meter
2. Bentuk waqaf yang di urus di KUA ini :
- Wakaf Masjid
- Wakaf Musholla
- Wakaf yayasan pendidikan agama islam / sekolah
- Pondok Pesantren
- Yayasan yatim piatu
- Majlis ta’lim
- Wakaf makam / kuburan
- Dan lain-lain
Bentuk wakaf itu ada 2 :
- Akta ikrar wakaf : Yang mewakafkan tanah orangnya masih hidup
- Akta pengganti : Yang mewakafkan tanah orangnya sudah tidak ada
dan digantikan oleh keturunannya
3. Yang sudah sertifikat jumlahnya ada 72 lokasi
Yang belum sertifikat jumlahnya ada 60 lokasi
4. Kepengurusannya yang mengurusi masalah wakaf di sebut nazir. Nazir itu
orang yang mengelola harta benda wakaf. Maju mundurnya suatu pesantren,
maju mundurnya yayasan pendidikan islam, maju mundurnya masjid
tergantung pada nazirnya itu. Kira-kira di kelola dengan baik tidak, amanah
tidak.
5. Wakaf yang produktif di kecamatan kebon jeruk hanya baru ada 1 lokasi di
daerah kelurahan kedoya utara. Berbentuk mini market. Namun datanya di
KUA kecamatan kebon jeruk tidak ada karena pemilik wakaf langsung
mengurus ke pusat. Kita disini seperti tidak ada wewenang padahal
seharusnya pengurusannya disini.
Penyebab hanya satu lokasi wakaf produktif di kecamatan kebon jeruk karena
wakaf produktif baru dipopulerkan beberapa tahun belakangan ini. Wakaf
yang sejak dulu ada belum banyak dikenal orang.
Informan mengesahkan wawancara ini. Tertanda,
Pegawai Bidang Wakaf Kecamatan Kebon Jeruk
(_______________________________)
Data Hasil Wawancara Tentang Tanah Wakaf di Kecamatan
Kebon Jeruk
A. Pegawai bidang wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk
Informan : Nurmin Tanggal Wawancara :28 Desember 2015
1. Bagaimana cara bapak membina para nadzhir dalam mengelola harta
wakaf ? Sebenarnya, Kementrian Agama tingkat kanwil atau tingkat pusat
khusus yang menangani bidang wakaf sudah sering mengadakan pembinaan
nazhir wakaf. Minimal setahun 8 kali pertemuan. Melibatkan tokoh
masyarakat dan para nazhir. Jadi pihak yang membina nazhir bukan dari
pihak Kantor Urusan Agama tetapi langsung dari pimpinan tingkat pusat atau
direktur wakaf beralamat di taman mini. Kalau dari tingkat DKI beralamat di
Jalan Mardani Raya Cempaka Putih.
2. Menurut pengalaman bapak apakah ada nadzir yang tidak amanah
dalam mengelola harta wakaf ? Banyak, Dia berpikir sudah diserahkan
amanah maka seolah-olah menjadi miliknya, ada juga dalam segala urusan
nazhir yang berkuasa, ada juga nazhir yang dimakmurkan oleh masjid.
Contoh kasus nazhir tidak amanah : Sudah sekian tahun, nazhir berkerja
sudah tidak baik ; Uang kas masjid dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri,
kalau seandainya suruh diganti, tidak mau. Karena, sudah merasa miliknya
sendiri. Namun dibalik itu semua banyak juga, Nazhir amanah yang
memakmurkan masjid.
Nazhir memiliki masa jabatan 5 tahun sekali. Jika sebelum 5 tahun tidak
amanah harus diganti, 5 tahun amanah bisa diperpanjang lagi. Namun
dimasyarakat susah untuk menerapkan seperti itu padahal saya sudah
memberikan pengarahan. Karena walau bagaimanapun nazhir memiliki
tanggung jawab kepada wakaf. Jika nazhir tidak amanah bisa saja
diselewengkan atau digadaikan.
3. Jika ingin menjadi Nadzir wakaf di kecamatan kebon jeruk, bagaimana
caranya ? Wakif menyerahkan sebidang tanah kepada seorang nazhir yang
dia percaya : cakap ; amanah ; jujur ; berkompeten ; berpikiran luas. Jika
nazhir sudah memiliki kriteria itu, wakif percaya diserahkan sebidang tanah
wakaf untuk dikelola nazhir. Kedepannya mau dijadikan apa harta benda
wakaf, Apa ingin dijadikan yayasan. Jika dijadikan sebagai yayasan ingin
dijadikan seperti apa yayasan tersebut. Atau jika dijadikan sebagai masjid,
nazhir harus berpikir digunakan untuk apa selain untuk ibadah. Kalau nazhir
berpikiran sehat bisa dijadikan untuk kegiatan keagamaan. Seperti hari-hari
besar, bisa juga dibuat sarana pendidikan TPA, atau segala macam.
Sebaliknya kalau nazhir vakum, masjid ya hanya sebagai masjid saja tidak
dibuat kegiatan lain.
4. Bagaimana prosesnya, jika saya ingin membuat akta ikrar wakaf ?
1. Meminta pengantar dari RT.
2. Meminta PM 1 ke Kelurahan yang menerangkan bahwa “Saya akan
mewakafkan sebidang tanah seluas lebih kurang sekian meter yang
berlokasi di jalan ini, RT ini, RW ini, Kelurahan ini”.
3. Surat keterangan ahli waris bila pemilik harta benda wakaf telah
meninggal dunia.
4. Surat keterangan riwayat tanah, bila harta benda wakaf masih berbentuk
girik atau akta jual beli (AJB).
5. Di lengkapi surat keterangan tidak sengketa yang menerangkan bahwa
tanah dalam keadaan tidak sengketa dan tidak dalam jaminan hutang
piutang dari pihak bank. Apabila tanah tersebut adalah tanah sengketa, pak
lurah tidak mau membuatkan karena takut suatu saat nanti tersangkut
masalah kasus, pak lurah tidak mau terlibat. Sudah disebutkan dalam surat
keterangan PM 1 “Apabila surat keterangan ini tidak benar atas pengakuan
yang bersangkutan maka kami sebagai pihak kelurahan tidak mau
dilibatkan dalam proses hukum yang berlaku”.
6. Setelah dari kelurahan, dibawa ke Kantor Urusan Agama. Jenis wakafnya,
wakaf baru (wakaf akta ikrar wakaf) atau wakaf pengganti (wakaf
pengganti akta ikrar wakaf). Jika wakaf baru berarti wakifnya masih ada
namun jika wakaf pengganti berarti wakifnya sudah meninggal. Wakaf
baru (wakaf akta ikrar wakaf) contohnya jika ingin mewakafkan tanah dan
wakifnya masih ada, Sedangkan wakaf pengganti (wakaf pengganti akta
ikrar wakaf) contohnya kalau wakif terdahulu sudah meninggal dunia.
Namun baru sekarang Surat Akta Ikrar Wakaf baru dibuatkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan dan ditanda tangani oleh ahli waris atau anak-
anaknya. Itu dinamakan Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf
7. Ahli waris dikumpulkan untuk melakukan musyawarah dan meminta
persetujuan bahwa orang tua telah mewakafkan sebidang tanah, bagaimana
baiknya. Anak – anak setuju atau tidak atas penunjukan wakif dengan
membuat pernyataan disertai tanda tangan. Jika satu anak, tidak setuju
maka pembuatan wakaf tidak bisa diteruskan atau ditunda sampai proses
musyawarah antar keluarga diselesaikan.
8. Setelah itu, dibuat kepengurusan nazhir terdiri dari 5 orang. Orang
pertama sebagai Ketua, orang kedua sebagai Sekertaris, orang ketiga
sebagai Bendahara, dan 2 orang lainnya sebagai Anggota.
Berapa dana untuk mewakafkan tanah ? Sesuai surat edaran direktur jendral,
layanan Kantor Urusan Agama seiklasnya. Terpenting disiapkan 8 materai.
5. Bagaimana prosedur mensertifikatkan tanah ?
1. Surat Akta Ikrar Wakaf yang sudah dibuatkan oleh Kantor Urusan Agama.
Kemudian dibuatkan surat pengantar ke Badan Pertanahan Nasional.
Disana didaftarkan.
2. Setelah didaftarkan, selanjutnya proses ukur mengukur dan proses yang
lain. Proses ukur mengukur misalnya tanah wakaf 725 meter tetapi ukuran
Badan Pertanahan Nasional 715 meter. Ya itu yang diakui dan didaftarkan
di sertifikat.
6. Apakah fungsi wakaf di Kecamatan Kebon Jeruk pendayagunaannya
berjalan dengan baik ? Fungsi wakaf tergantung nazhir. Mau diapakan
harta benda wakaf. Berdasarkan laporan baik-baik saja tidak pernah terdengar
terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa lapor ke Pengadilan Agama untuk
disidangkan.
7. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang mungkin
bermanfaat bagi Indonesia khususnya bagi Kecamatan Kebon Jeruk ?
Harta benda wakaf dirawat, dijaga dengan baik, diperuntukan sesuai dengan
peruntukannya, terpenting bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Jangan
sampai harta benda wakaf digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan
jangan disemena-menakan. Contohnya untuk kemaksiatan. Misalnya sudah
diwakafkan tetapi dijadikan untuk tempat biliyar, itu menyalahi aturan. Tidak
sesuai peruntukannya. Karena sesungguhnya peruntukan wakaf untuk
kemaslahatan umat, untuk manfaat dan pahala untuk wakif. Jika dijadikan
tempat biliyar mana bisa pahalanya mengalir kepada wakif yang ada paling
hanya kemudhorotan.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Pegawai Bidang Wakaf KUA Kecamatan Kebon Jeruk
(_____________________________)
B. Wakif Musholla Baitul Karim
Informan : Abdul Hakim Tanggal Wawancara : 4 Januari 2016
1. Berapa luas tanah wakaf Musholla Baitul Karim ? Luas tanah keseluruhan
Musholla Baitul Karim adalah 200 Meter. Dengan rician 110 Meter bangunan
lama dan mengalami perluasan baru-baru ini berjumlah 90 Meter.
2. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf Musholla Baitul Karim ?
Mushola Baitul Karim digunakan sebagai tempat ibadah. Dan selain untuk
tempat Ibadah juga digunakan sebagai Tempat Pengajian Anak atau TPA,
Pengajian ibu-ibu pada hari selasa, pengajian bapak-bapak pada malam selasa
dan malam sabtu, dan juga Yasinan tahlilan pada malam jumat.
3. Bagaimana cara bapak H. Abdullah mengelola tanah wakaf ini ? Ya
sudah seperti ini, untuk dibangun musholla, untuk tempat ibadah, untuk
pendidikan, untuk kemasyarakatan seperti santunan yatim dan lain-lain.
Ada lagi nggak kira-kira tips dan triknya mengelola tanah wakaf ini ?
Sudah berbentuk bangunan gini ya tinggal manfaatin aja yang sudah ada.
Wakaf dari wakif ya kita manfaatin dari pewakifnya.
4. Apakah pemanfaatannya sudah berjalan dengan baik ? Selama ini saya
kira cukup baik.
Apakah ada kasus yang terjadi ? Tidak ada, Hanya dulu waktu pembuatan
surat wakaf ada kendala.
5. Bagaimana bapak H. Abdullah bisa diangkat menjadi Nazhir wakaf ?
Apakah bapak H. Abdullah adalah keturunan dari pewakif ? Tidak, Dia
ketua umum musholla.
Dulu bapak H. Abdullah diangkat menjadi nazhir karena apa ? Tidak ada
hubungan keluarga, wakif yang mengangkatnya menjadi nazhir.
6. Pernahkah terjadi sengketa di musholla baitul karim ? Tidak pernah.
7. Didalam suatu proses pasti ada suatu kendala. Apa saja kendala yang
dihadapi dalam mengelola Musholla Baitul Karim ? Dulu pertama
dibangun musholla ini belum ada surat wakaf hanya diserahkan tanah begitu
saja, dibentuk pengurus, ketua musholla otomatis menjadi nazhir. Setelah
beberapa tahun kemudian yaitu tahun 1996 baru dibikin surat wakaf. Awal
musholla ini dulu adalah Musholla panggung kecil. Sudah 3 kali renovasi
baru perluasan tanahnya tahun kemarin. Belum setahun. Kendala yang berat
tidak ada.
8. Apa solusi bapak untuk menghadapi jika terjadi suatu kendala ? Di
musyawarahkan sama pengurus dan pewakif. Tapi selama ini tidak ada
hambatan jadi tidak ada beban masalah.
9. Apa kritik dan saran bapak untuk perwakafan di Indonesia khususnya
sama di kecamatan kebon jeruk ini ? Saran saya kalau musholla atau
sekolah agama yang ingin membuat sertifikat wakaf tolong dipermudah
karena untuk umat. Dulu, kalau dikenakan biaya melalui pegawai kelurahan
yang mengurus kepengadilan agama, jangan terlalu mahal. Kalau sekarang
sih tidak ada biaya. Langsung masuk ke kas Negara melalui bank. Sudah
bagus sekarang.
10. Bagaima sejarah Musholla Baitul Karim berdiri ? Kalau pertamanya saya
kurang tahu. Harusnya nanya dengan yang lebih tua lagi. Katanya dulu
pertama ini musholla panggung dibikin sama pak haji, satiri dan yang
memberikan tanah adalah Pak Muhammad Sidiq dan Ibu Rogayah, Tahun 70-
an jika tidak salah. Setelah itu pembangunan renovasi ke dua, tahun 80-an.
selanjutnya renovasi ke tiga dan peresmian sertifikat di Kantor Urusan
Agama, tahun 2002. Dan mengalami perluasan sedikit, tahun 2015.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Wakif Musholla Baitul Karim
(_____________________________)
C. Kepala sekolah / Nadzhir / Keluarga pewakif TK Al-Mustariyyah
Informan : Deden Qomaruddin Tanggal Wawancara :29 Desember 2015
1. Siapa Nama Bapak ? Nama saya Haji Deden Qomaruddin SE.
2. Sudah berapa tahun tempat ini berdiri ? Kalau tidak salah dari tahun 2006
3. Bolehkah saya mengetahui sejarah TK Al-Mustariyyah ? Ini awal
mulanya tanah seseorang, tanah pribadi. Kemudian dari keluarga Almarhum
H. Ahfas bin H. Mamat mempunyai beberapa orang anak. Kemudian 3 orang
anak berunding, bermusyawarah, untuk membangun sekolah taman kanak-
kanak. Tadinya Taman Kanak-kanak ini untuk anak-anak yatim, yatama,
dhuafa. Karena kesulitan mencari anak yatim disini. Paling ada 3, 4, atau 5.
Akhirnya untuk umum saja. Meskipun untuk umum jika ada anak yatim tetap
di utamakan, dengan digratiskan semua biaya dari pertama masuk hingga
selesai. Biaya anak yatim tersebut dari pendapatan uang sekolah.
Tanah ini adalah tanah wakaf atas kerja sama orang tua kami dengan adeknya
orang tua kami. Mereka patungan membeli tanah ini sekian demi sekian
hingga dibangunlah bangunan TK Al-Mustariyyah. Jadi nama TK Al-
Mustariyyah di ambil dari mana ? Yang saya tahu TK Al-Mustariyyah
sudah dinamakan sama paman saya. Itu dinamakan sebelum saya
berkecimpung disini. Tidak tahu ngambil dari nama apa. Kayaknya sih nama
dari nama orang itu. Namanya kan Haji Mustari kemudian dinamakanlah Al-
Mustariyyah. Orangnya sih sudah meninggal. Semua orang tua saya sudah
meninggal. Berarti bapak termasuk wakif ? Ya saya termasuk wakif, Cuma
dari anak, cucu disebutnya. Karena saudara yang lain meminta tolong kepada
saya. Sama keluarga kong ahfas dimintai tolong untuk mengelola sekolah TK
Al-Mustariyyah. Sebenarnya saya tidak ada kredibilitas dalam bidang TK
karena lulusan saya adalah sarjana ekonomi. Tapi saya pikir demi untuk
berlangsungnya sekolah TK ini. ya sudah.
4. Berapa luas bangunan ini ? Luas bangunan sekitar kurang lebih 100 meter.
Tanah sekitar 150 meter.
5. Melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Seperti yang sudah
sudah saya bilang tadi, dari lembaga Kantor Urusan Agama.
6. Bagaimana cara bapak mewakafkan tanah ? Awalnya seperti sudah saya
bilang tadi. Atas dasar musyawarah dari keluarga anaknya H. Ahfas bin H.
Mamat, untuk mendirikan sekolah TK. Yang tujuannya untuk anak-anak
yatama dan dhuafa dilingkungan ini. itulah niat dari orang tua kami.
7. Apakah tanah ini bersertifikat ? Belum, Alasannya sedang diurus. Jadi
tanah ini masih berbentuk surat wakaf. Apakah bapak berkeinginan untuk
mensertifikatkan tanah ? Ya Insha Allah nanti jika memang ada jalan
kemudahan saya akan urus itu semua.
8. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang bapak kelola, Apakah
sudah berjalan dengan baik atau tidak ? Pengelolaan tanah ini sebenarnya
sudah berjalan dengan baik. hanya masih ada sedikit kendala dan kendala
tersebut tidak terlalu besar. Masih bisa saya atasi walaupun memang sekarang
belum ada donatur kecuali dulu masih ada orang tua kami. Tapi sekarang
sudah pada meninggal jadi sebisa saya kelola uang tanah wakaf ini. saya
putar-putar sehingga dapat terus berlanjut sekolah ini.
9. Boleh saya mengetahui kendala apa yang bapak hadapi ? Kendalanya jika
terjadi kerusakan sekolah harus direnovasi, beli peralatan, terus jika ada acara
sekolah. Tapi Alhamdulillah kalau sekarang sudah diatasi walau budged
terbatas. Saya harus bisa meminimalisir pengeluaran dengan biaya yang
sebenarnya harus saya tekan karena memang tidak ada donatur. Rencana saya
banyak tujuan. Renovasi sekolah biar enak walaupun memang sekolah ini
masih kelihatan bagus tapi ada rencana lain. Kenapa tidak coba untuk
menyebarkan proposal untuk meminta bantuan dana ? Tidak, saya tidak
mau dan dari pihak keluarga juga memang enggak mau kayak begitu. Dulu
juga dari kantor urusan agama setelah saya membuat surat wakaf. Kalau
memang surat ini diteruskan sampai ke Badan Wakaf Indonesia. Nantinya ada
dana pemerintah. Mungkin tahun ini sekolah ini. tapi kan saya belum
mengurus sampai sana. Baru sampai Kantor Urusan Agama hanya berbentuk
surat wakaf saja. Jadi belum diurus ke Kementrian Agama ? Belum, nanti
rencananya begitu. Kalau memang ada uang, nanti saya akan urus ke Taman
Mini, kantor badan wakaf Indonesia. Terus ke Kartor Urusan Agama juga.
10. Bagaimana cara bapak mengelola bangunan wakaf ini ? Sudah berbentuk
sekolah jadi saya tinggal meneruskan rencana orang tua yang sudah tidak ada.
Artinya jangan sampai sekolah ini putus dan terhenti. Jadi sekolahnya harus
tetap berjalan terus. Mudah-mudahan sih seperti itu.
11. Pernahkah terjadi sengketa atas tanah wakaf ini ? Alhamdulillah tidak
ada. Karena memang semuanya saudara dan sudah saling mengetahui
semuanya. Makanya saya membuat surat wakaf agar nanti cucu-cucunya
dalam priode kedepan, mengetahui bahwa ini adalah tanah wakaf dan tidak
bisa diperjual-belikan. Jadi kalau kata orang Kantor Urusan Agama sudah
menjadi milik Negara.
12. Tadikan bapak bilang ada kendala kecil, kira-kira apa solusi bapak
untuk menangani masalah tersebut ? Solusinya saya sendiri aja. Bagaima
solusi untuk menangani ini. karena memang kendala itu masih bisa saya atasi
seperti yang tadi saya bilang. Kalau memang ada sedikit yang kekurangan
uang misalkan. Tahun ajaran baru memerlukan uang banyak. Membeli
pakaian seragam anak-anak, Membeli perlengkapan alat tulis. Kalau saya
tidak ada uang. saya bisa ngomong ke ibu haji, atau dengan saudara yang lain.
Nanti setelah anak-anak murid masuk. Ada pelunasan uang spp dari anak
murid. Saya kembalikan uangnya yang telah saya pinjam. Untuk apa saja
pak dananya ? Dananya untuk membeli seragam sekolah (Disini ada 4 setel
seragam), tas sekolah, perlengkapan sekolah, alat tulis, semua dari sini. Itu
harus saya sediakan walaupun memang anak tersebut masuk belum lunas
katakanlah baru bayar 25%, tetap saya harus kasih. Karena anak kecil kalau
dibedakan yang belum bayar dengan yang sudah bayar. Nanti anak kecil
nangis. Jadi harus di sama ratakan. Disitu kita harus mempunyai niat ikhlas.
13. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang terjadi di
Indonesia, khususnya di kecamatan kebon jeruk ? Kalau kritik sementara
ini belum ada. Karena memang saya belum lengkap surat-suratnya. Nah kalau
masalah saran, agar supaya pemerintah lebih memperhatikan masalah wakaf
sekolah yang ada di kecamatan kebon jeruk. Terutama sekolah yang memang
keuangannya pas-pasan. Itulah saran saya semoga bisa diperhatikan.
14. Kira-kira berapa untuk mensertifikatkan tanah wakaf ? Apakah ada
dananya untuk mensertifikatkan tanah ? Saya belum sempat nanya.
Belum lama juga saya minta tolong tanya sama guru, dari kementrian agama
mengatakan sekolah ini paling tidak harus mempunyai Surat dari notaris.
Sudah. Memang waktu itu saya mau urus. Saya tanya ke guru lain. Apakah
dia lupa atau belum bertanya kepada notaris. Sekarang sih belum tahu. Tapi
biasanya kalau tanah wakaf, Mungkin biayanya tidak terlalu mahal.
Barangkali adminitrasinya saja. Memang saya mau urus ke notaris tapi saya
juga belum mengetahui. Apakah notaris yang biasa atau notaris khusus untuk
wakaf. Nanti perlu saya tanyakan lagi.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Nazhir TK Al-Mustariyyah
(______________________________)
D. Sekertaris 1 sekaligus cucu pewakif Masjid Al-Mukarromah
Informan : Anwar Tanggal Wawancara : 20 Maret 2016
Keterangan : pembaharuan wawancara karena wawancara asli terhapus.
1. Siapa nama bapak ? Nama saya pak Anwar.
2. Sebagai apa jabatan bapak di Masjid Al-Mukarromah ? Kalau untuk
tanfis kepengurusannya saya sebagai sekertaris 1.
3. Sudah berapa tahun Masjid Al-Mukarromah berdiri ? Sekitar tahun 70-
an lebih. Renovasi pertama tahun 80. Renovasi kedua atau renovasi total
tahun 2000, 2002 sampai sekarang. Awalnya bentuk Masjid Al-
Mukarromah seperti apa ? Dulu bentuknya musholla kecil. Pada saat itu
siapa yang memindahkan status dari musholla ke masjid ? Dari Kakek
saya bernama Haji Limin bin Merin. Haji limin bin merin punya anak, Haji
Namin sebagai penerus awal wakif masjid Al-Mukarromah. Lalu di teruskan
oleh penerus kedua bernama Haji Naman. Anaknya haji namin. Kalau bapak
saya adalah anak dari pak haji Limin. Berarti bapak masih ada keturunan
dari pewakif ? Ya masih ada. Saya sebagai cucu dari anak ibu pertama.
Karena Haji limin mempunyai dua istri.
4. Bolehkah saya mengetahui kronologi sejarah masjid Al-Mukarromah
dari pertama masih tanah wakaf sampai masjid seperti sekarang ? Kalau
sejarahnya dulu tahun 80-an memang bentuknya masjid, cuma dulu
bentuknya masjid berplafon kayu. Jama’ah makin lama bertambah banyak
dan padat. Kalau dulu jama’ahnya hanya dari kampung ini saja. Dari satu RW
ini sampai daerah taman ratu. Cukup banyak juga ya pak jama’ahnya ? ya.
Disini 6000 kurang lebih 1 RW, 1 RT ada 300 Kepala Keluarga. Ada yang
350 Kepala Keluarga. Disini padat. Karena masyarakat disini mayoritas
hampir 99 % Muslim. Kalau dulu tahun 80-an adalah warga jakarta semua.
Masih jarang orang trans kesini. Sesuai kebutuhan jama’ah makanya
direnovasi tahun 80-an. setelah direnovasi, tahun 2000 sama juga kebutuhan
jama’ah sering membludak. Apalagi hari raya Idul Fitri, gang kecil dipakai
semua sampai ke jalan. Akhirnya kesepakatan ditahun 2000 diadakan
renovasi total. Tadinya kubah hanya dari seng. Tahun 2000 semua direnovasi
berbentuk cor dan juga kramik. Selesai, kurang dari tahun 2002. Pengerjaan
hampir 1 tahun 9 bulan atau 1 tahun 10 bulan. Jadi renovasi kurang lebih 2
tahun selesai. Itu yang meresmikan adalah gubernur Fauzi Bowo. Itu bisa
mengundang pak Fauzi Bowo gimana pak ? Karena guru ta’limnya Fauzi
Bowo mengajar di Masjid ini. yaitu Almarhum KH. Shidiq Fauzi yang
bertempat tinggal di Mampang. Mereka adalah sesepuh. Dan juga Dewan
penasehat DKM Masjid se-DKI, mereka juga Dewan Host PWNU. Jadi
semua nyambung dan ada hubungan sama pak Fauzi Bowo. Jadi pada saat
Ta’lim gabungan atau halal bi halal di rumah guru besar, Itu kita bertemu.
Waktu itu pak fauzi bowo masih menjadi sekertaris gubernur. Terus jadi
wakil gubernur. Sampai jadi gubernur. Memang pada saat beliau jadi
Gubernur dia mengatakan “nanti saya juga belum pernah silaturahmi ke
wilayah sini. Pengen”. Nah Kebetulan kesampean pada saat beliau menjadi
gubernur. Secara kekeluargaan, bukan atas nama kerabat. Waktu itu dia
datang juga tidak menggunakan protokoler atau tidak dinas, jadi biasa saja.
Kalau pengawalan kan tetap. Protapnya tetap. Gubernur walau bagaimanapun
pasti ada yang ngawal. Cuma ini, acara keluarga tidak dinas. Akhirnya secara
kekeluargaan dia menanyakan “masjidnya perlu apa lagi” Kita bilang,
“memang masjid setelah kita renov kita belum punya halaman parkir”.
Makanya atas nama keluarga, dia menginfakkan. Dikasih infak untuk
membantu sarana parkir sebesar 25 Juta Rupiah. Uang 25 juta itu kita jadikan
pancingan. Kita musyawarah lagi. Kita lelang lagi untuk parkiran. Akhirnya
hampir 3 tahun. Itu uangnya di lelang maksudnya ? Enggak, itu maksudnya
parkiran tadinya rumah orang. Kita tanya kepada pemilik rumah. Ada minat
mau jual atau enggak. Ada katanya. Berapa ?. Kurang lebih semeternya
waktu itu masih 4 sampai 5 juta permeter. Ya kurang lebih ada 150 atau 300
meter. Akhirnya kita total angkanya, kita musyawarahkan, kita lelang sama
jama’ah. “Nih silahkan. Kita perlu lahan parkir. Ini ada sekian. Seandainya
dijual nilainya sekian. Kalau ada yang mau nyumbang silahkan. Dikasih
tempo rencana 3 tahun. Jadi selama 3 tahun silahkan. Untuk pembebasan
lahan parker” dan Alhamdulillah. Jadi itu untuk diberikan ke yang punya
rumah uang 25 juta itu ? Ya enggak, 25 juta itu buat pancingan dulu.
Maksudnya ini sebagai dana awal untuk pembebasan lahan. Gimana jama’ah
setuju atau enggak kalau kita beli lahan itu. Mereka setuju. Dikasih tempo.
Itu keseluruhan berapa pak yang bayar rumah untuk pembebasan lahan
parkir ? Kalau nilainya saya juga kurang begitu jelas karena pada saat itu
yang menangani adalah ketua pengurus masjid pokoknya luas tanahnya
kurang lebih sekitar 200 meter. Harganya kurang lebih sekitar 4 hingga 5 juta
permeter. Jadi 5 juta kali 200 meter.
Berarti keseluruhan masjid Al-Mukarromah berapa ? Kalau dihitung 650
meter ditambah kurang lebih sekitar 200 meter. Ya 900 meter-lah kalau sama
makam semuanya hampir 900 meter Terus pak, sejarahnya masjid Al-
Mukarromah setelah dilelang terus ? Itu kan lahan parkir sudah di dapat
kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun lahan parkir dibebaskan. Jadi kita
punya lahan parkir. Lahan parkir itu juga bukan semata-mata sebagai lahan
parkir karena apabila ada kegiatan PHBI. Kita mengadakan diluar, taruh
panggung di depan halaman masjid. Jadi jama’ah dari dalam masjid bisa lihat,
di jalanan juga bisa lihat. Jadi jika ada acara kita mengadakannya di luar.
Kurban sama. Kalau mengadakan kurban itu dihalaman masjid. Kita kan
kalau nyebar kurban hampir 2 ribu kupon. Nah sejarahnya setelah sudah ada
pembebasan. Ya kita bikin lahan parkirnya. Kalau sampai sekarang ini kita
musyawarah lagi tahun 2014. Waktu itu kita coba ngajuin ke gubernur. Masih
jaman jokowi. Dapet sekitar 50 juta. Akhirnya kita punya budged untuk
menara. Sama juga dana ini untuk dana awal. Tapi bukan semata-mata dana
awal. Karena kita sudah berembuk walaupun tidak mendapat sumbangan dari
gubernur, tetap kita bangun menara ini dari kas masjid. Karena kas masjid
kita dari tahun 2015 kemaren kita berembuk total kas kita hampir 300 juta.
Kan sarana dan prasarana semenjak tahun 2005 sampai 2015 Itu tidak ada
pembangunan yang cukup signifikan. Jadi dana itu terkumpul kas-kas untuk
bayar listrik, ganti keran rusak. Hanya itu saja. Kalau ini sekarang kita pakai
budged kita hampir 279 juta. 279 juta itu akan digunakan untuk
pembangunan menara ? Iya untuk pembangunan menara ini kita hampir
kurang lebih 55 % karena kita tinggal naik lagi ketinggian hampir 25 meter
plus antena kubah menjadi 26 meter.
5. Pada saat dulu wakifnya siapa saja ? Para pewakifnya itu dulu anaknya
Bapak Haji Namin (Almarhum), Bapak Haji Muhammad Natsir (Almarhum),
terus dari Bapak Haji Naman pada saat itu posisinya masih pengurus dari
wakif, Bapak Haji Saman (Almarhum). Mereka pengurus yang
menandatangani semua sertifikat wakaf. Memang sudah disertifikatkan ?
Ada kita punya sertifikat sama pak Haji Naman. Kalau kita tidak ada
sertifikat wakaf tidak mungkin kita bisa mengajukan ke kantor gubernur.
Karena persyaratan kalau kita mau minta bantuan, mau bikin menara, mau
apa. ya persyaratannya harus ada sertifikat wakaf. Memang itu sudah
diwakafkan bukan pribadi atau bukan yayasan. Dulu kita juga enggak mau
kalau dinamakan yayasan. Kita enggak mau karena kita tetap pewakaf.
6. Alamat pewakaf dimana saja ? Kalau alamat pewakaf itu ada di RT 04, di
RT 05 kalau sekarang. Jadi sudah pindah ? Ya kalau dulu kan disini RTnya
masih 4, sekarang sudah 10. Jalan Asia Baru. Pewakafnya sekarang masih
ada pak ? Sudah Almarhum semua.
7. Waktu itu melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Kalau
kakek saya dulu tidak pake lembaga-lembaga. Kalau yang namanya wakaf itu
kalau orang dulu ikhlas. Jadi intinya ikhlas. Bukan harus ada A diatas B.
Yang penting keikhlasan kalau dulu. Pokoknya dia sudah syuhada saksi-
saksinya adalah murid-muridnya semua. Tanah ini diwakafkan, anak-anaknya
dikumpulkan memberitahukan bahwa tanah ini diwakafkan. Sah. Jadi enggak
perlu hitam diatas putih. Pakai materai enggak perlu. (pakai materai tetap saja
kalau keikhlasannya enggak). Itu yang sertifikatin ? Nah, penerus.
Pengurus. Yang tadi saya bilang sudah pada Al-Marhum. Ada tinggal satu
yaitu Bapak Haji Naman. karena bapak saya anak ke, pertama Bapak Haji
Namin, Hajjah Isa, Haji Muhammad Nashir, Haji Ikhsan, baru bapak saya.
Bapak saya itu yang ke-5 yang bontot. Jadi lima-limanya anaknya sudah
meninggal. Ada dari istri ke dua anaknya tiga. Itu yang ada tinggal satu yaitu
bapak Suaib. Sekarang itu tinggal anaknya Bapak Suaib saja itu yang jadi pak
RT. Jadi itu sertifikatnya melalui lembaga apa ? Kalau pengurus baru
melalui KUA makanya kalau dari kakek saya, saya bilang tadi tidak ada
hitam diatas putih. Dengan keikhlasan. Karena dia tahun berapa. Tahun 70
berapa. Sertifikat itu muncul tahun 74. Jadi kakek saya itu ya kalau bicara
mewakafkan dari awal musholla. Kakek saya kan mewakafkan dari awal
musholla awalnya. Musholla Jadi masjid.
8. Jadi dulu cara mewakafkannya dengan cara suka rela ya pak ? Iya dulu
dipanggil anak -anaknya, dikumpulin. Panggil jama’ah bahwa ini diwakafkan
untuk musholla dulu awalnya untuk musholla, depan untuk makam keluarga,
itu yang disana untuk makam pribumi sini itu kurang lebih 3000 meter. Itu
wakaf dari pak haji limin tapi dari istri, dari nenek saya.
9. Pada saat itu untuk keperluan apa bangunan masjid Al-Mukarromah
diwakafkan ? Untuk kepentingan jama’ah. Semata-mata untuk peribadahan
10. Apa jenis tanah wakaf masjid Al-Mukarromah ? wakaf ahli atau wakaf
khairi ? Kalau kakek saya mewakafkan untuk kepentingan agama. Karena
memang untuk tempat peribadahan. Apa tidak ada untuk keluarga ? Kalau
keluarga itu yang makam yang depan masjid. Itu untuk keluarga. Ini masjid
untuk peribadahan. Nah kalau makam untuk warga se-RW ini. khususnya
pribumi itu yang 3000. Jadi dua-duanya sudah ada. Wakaf khairi dan ahli.
11. Apakah bangunan masjid Al-Mukarromah bersertifikat ? Ya, sudah.
12. Tahun berapa pak bersertifikat ? Kalau tidak salah tahun 2000-an.
13. Diangkat pak haji naman tahun berapa ? Wah.. kalau bicara tahunnya
beliau tahun 86 sudah jadi. Karena bapaknya meninggal tahun 85. Langsung
tidak memakai pemilihan. Karena dari akhlaknya.
14. Bagaimana pendayagunaan masjid Al-Mukarromah, apakah sudah
berjalan dengan baik ? Kalau pendayagunaan tanahnya dan bangunan kita
sudah maksimal. Kalau kepengurusannya pak ? Kalau kepengurusannya
kita punya ketua Pembina, penasehat, sampai marbot.
15. Bagaimana cara bapak mengelola masjid Al-Mukarromah ? Ya, kita
jalani saja rutinitas. Kalau untuk fisik bangunannya ada yang rusak kita
betulin. Dan kita tidak pernah minta. Kalau untuk perbaikan yang skalanya
kecil tidak. Ya ibaratnya ke pemerintah. Tidaklah kalau skrup-skrupnya kecil.
Pernah minta ke pemerintah pak ? Itu yang tadi saya bilang. Untuk menara
saja. kita dapat dari gubernur.
16. Siapa nadzhir masjid Al-Mukarromah ? Nadzhirnya bapak Haji Naman.
17. Bapak H. Naman bisa diangkat menjadi nadzhir karena apa pak ?
Karena dia adalah cucu tertua dari haji Muhammad Natshir (anak dari wakif).
Bearti ada keturunan dari pewakif ya pak ? Ya, keturunan kuat. Nasabnya
kuat. Jadi dulu kan Almarhum Haji Muhammad Natshir. Anak dari kakek
saya. Kalau haji naman, cucu. Tapi posisinya dia ketua pengurus masjid.
Cucu tapi. Kalau haji Muhammad Natshir. Dia dulu RW. Jadi ada dua
pewakif, gitu ? ya jadi disitu atas nama wilayah ada, atas nama kepengurusan
masjid ada. Maksudnya karena ini yang jadi RW adalah anaknya. Nasabnya
kuat. Anak dari pewakif. Nah ini yang jadi ketua pengurus masjid adalah
cucunya pewakif.
18. Pewakif ada banyak, kira-kira pernahkah terjadi sengketa antara
pewakif ? Tidak, kalau disini antara pewakif itu tidak ada. Karena mereka
hanya meneruskan. Dulu kakek saya tok sendiri. Jadi ini cucu sama anaknya
yang mendaftarkan ke KUA. Karena posisi di Jakarta. Harus ada bukti yang
kuat bahwa ini jangan sampai di kemudian hari digugat. Makanya dibikinlah
oleh anaknya dan cucunya. Kalau pewakif awalnya ya satu. Dari kakek saya
tok. Jadi cucunya tidak ada yang berani menggugat. Orang yang paling nomor
satunya koq yang mewakafkan. Syuhadanya juga banyak. Saksi-saksinya juga
banyak dulunya.
19. Dalam suatu proses ada suatu kendala ya pak, kira-kira apa kendala
yang bapak hadapi ? Kalau kendalanya maaf-maaf dari faktor SDM.
Mereka maaf-maaf ada yang lulusan SR (Sekolah Rakyat). Kalau ibaratnya
manusia jaman sekarang ketemunya generasi orde lama, orde baru. Orde lama
ketemu orde baru. Ya gitu aja kita ngimbanginnya. Tapi dalam masjid ini
bukan orde lama, orde baru. Keilmuan. Saling menopang.
20. Apakah ada kendala yang sangat sulit bapak hadapi ? Sudah tidak ada
lagi. Dulu pertama kali yang agak sulit mengawali untuk renovasi total.
Memang ada kendala dulu masalah pendanaan. Kasnya Cuma 25 juta. Kok
berani ngerenovasi kurang lebih 8 ratus juta hampir 1 Milyar anggarannya.
Kalau ibaratnya orang kok nekat banget. Punya uang 25 juta pengen bangun 1
Milyar. Tapi kita bismillah karena ini untuk rumah peribadahan. Bukan milik
kita. Milik jama’ah semua. Dan Alhamdulillah dengan metode. Metodenya
harus di lelang. Kita butuh apa nih semen seribu sak. Kita kumpulin warga,
jama’ah, siapa yang ingin menyumbang. Itu namanya kita lelang.
21. Apa solusi yang bapak tempuh dalam menghadapi kendala tersebut ? Ya
Alhamdulillah dengan kita memakai metode sistim rembuk jama’ah. Ada
permasalahan kita berembuk, bermusyawarah, bermuzakarah. Selesai
kesulitan-kesulitan kita. Jadi karena kita gotong royong. Disini sistem gotong
royongnya masih kuat. Kalau untuk sistem peribadahan masih kuat kita. Jadi
Alhamdulillah. Rapat pertama yang saya ingat. Itu kumpul kurang lebih
hampir 80 Juta. Karena satu orang bisa 20, bisa 15. Tapi di tempo 3 bulan
atau 4 bulan. Jadi kita jual kontrakannya buat masjid. Kalau disini masih
memakai kayak gitu untuk tempat peribadahan. Selain gotong royong solusi
yang ditempuh apa saja ? Tidak kalau saya hanya itu saja yang pernah di
tempuh seperti itu. Karena kita waktu itu ada kepanitiaan. Saya sekertaris
panitia awalnya. Ketuanya bapak haji naman. Nah itu kesulitan-kesulitannya
kita sudah berembuk bahwa kita kepanitiaan tidak mau meminta sumbangan
di jalan. Jadi kita bikin solusinya 2 waktu itu. Kita bikin kotak. Kita taro
diwarung-warung. Itu boleh diperkenankan. Orang yang mau belanja ada
kembaliannya inget tuh beramal. Kita mengajak kok. Bahasanya kita
mengajak kebaikan kepada orang.
22. Apakah bapak mempunyai kritik dan saran untuk pengelolaan wakaf di
kecamatan kebon jeruk, terutama untuk pengelolaan wakaf di Indonesia
? Kalau saya paling juga yang sampai sekarang saya pertanyakan itu kan
pernah saya ingin membuat surat izin wakaf makam untuk pribumi, untuk
warga disini. Pribumi sini kan ada mantunya orang luar. Selagi masih
sebelahnya suami istri. Istrinya orang sini. Boleh lakinya dimakamkan disini.
Itu yang bapak keluhin apa ya pak ? Bikin surat katanya enggak bisa.
Alasannya katanya SIWnya sudah tidak turun lagi. Dulu masjid kita urus dan
makam kita urus. Cuma yang keluar hanya satu. Katanya ini luasnya kurang
standard.
Memang tidak keluarnya SIW kenapa pak ? Luasnya mungkin menurut
dia tuh 5000. Karena disini ada 3000. Jadi luasnya dianggap kurang standard.
Itu yang saya dapat info. Surat SIW nya tidak turun lagi. Waktu itu camatnya
masih pak Marhasan. Saya tanya langsung karena waktu itu saya menjadi
dekel. Pak camat betul SIWnya tidak turun lagi untuk wakaf. Tapi yang saya
heran kenapa yang 32 meter keluar. Yang kita takutkan gini generasi
penerusnya mati generasi. Diungkit-ungkit nanti sama anak keturunannya itu
sebenarnya kita enggak mau. Kenapa disini kan yang tua-tua masih ada. Itu
PR wilayah sini cuma itu. SIW untuk RW 4 dulu pernah diproses katanya
persyaratannya kurang. Di apa itu. Karena terus terang ini kan Jakarta. Kita
enggak mau pada saat digusur. Mereka ngakuin, ini ngakuin. Ya enggak bisa.
Kita maunya kalau memang boleh dibikin surat izin wakafnya panggil saja
RWnya. Itu sekarang sama masyarakat sini lagi ditunggu. Itu masyarakat sini
model kaya masjid dibikinin. Jadi kita kan maaf-maaf kalau digusur dengan
kebutuhan bikin jalan atau bikin apa. Kita mau pertahaninnya seperti apa ?
Ada lagi pak kritik dan sarannya ? Sama zis, tolong untuk di musholla-
musholla khusus zis. Saya mengkritik masalah zis saja. Saya enggak tau
instansi mana yang menurunkan. Di Kementrian Agama itu saya belum
pernah denger ada yang nyumbang-nyumbang ke musholla. Padahal maaf-
maaf orang berangkat haji ada dana abadi. Setiap orang berangkat haji itu ada
anggaran abadi. Dikirimnya kemana ke Kementrian agama kan. Saya tidak
pernah dengar ada musholla dikirimin Al-Qur’an dari Kementrian Agama.
Jadi bapak maunya dikirimin Al-Qur’an ? Ya seharusnya kan Kementrian
Agama berkaitan dengan peribadatan. Kebutuhannya apa ini. kirim. Begitu
dong. Kalau ini kan enggak cuma ngawinin saja orang nikah. Kementrian
agama itu luas. Cuma kedengerannya. Kesannya Kantor Urusan Agama ini
khusus untuk itu padahalkan seharusnya Musholla, Ta’lim. Kenapa tidak
pernah disentuh dari Kantor kementrian agama Jakarta Barat. Sebetulnya
masalah sarana dan prasarana itu tanggung jawab dari tingkat KUAnya. Itu
mereka harus mikirin kalau yang berkaitan dengan peribadatan. Itu selama ini
saya perhatikan tidak ada.
Apa pernah coba ngomong ke Kantor kementrian agama ? Saya mah
usulan-usulan sudah capek. Seharusnya kalau zis yang benar itu, RT-RT kan
disuruh nyetor zis. Wajib kan ?. Tapi seharurnya setahu saya kalau zis yang
betul itu harus ada feed backnya. Berikan sumbangan ke musholla berupa Al-
Qur’an, atau karpet atau lainnya yang berhubungan dengan sarana dan
prasarana. Ini enggak RT nyetor tiap tahun tapi tidak pernah disumbang tiap
tahun dari dana JIS. Itu feed backnya enggak ada. Mintain dana JIS dari
masyarakat. Feed back buat mushollanya enggak ada. Feed back buat majlis
ta’limnya enggak ada. Seharusnya enggak perlu diminta dong. Masyarakat
sudah nyetor, dari sananya Follow up. Oh disini ada majlis ta’lim. Disini
kudunya majlis ta’lim ngusulin. Belum tentu semua majlis Ta’lim bisa
ngusulin. Contoh pengajian ibu-ibu. Mana ada pengajian ibu-ibu disini yang
ngajuin ke pemerintah ? enggak ada.
Terus ada lagi pak kritik dan sarannya ? Tidak ada kalau kritik dan
sarannya cuma itu saja. Kalau buat peribadahan, kalau buat kewilayahan itu.
Kalau memang ada tindak lanjut. Ya siapapun yang berwenang saya berharap
pr saya hanya makam ini tidak ada SIW 10 tahun atau 20 tahun digusur. Saya
sebagai putra daerah mempertahankannya apa. Oke kepentingan developer
kasarnya nih untuk pemerintah. Kan pasti saya lawan dulu. Saya sebetulnya
maunya ada dasar. Dulu sempat ingin diurus oleh sesepuh masyarakat sini.
Yang turun hanya SIW masjid. Padahal makamnya cukup luas.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Sekretaris 1 Masjid Al-Mukarromah
(_____________________________)
E. Ketua Musholla Al-Mashury
Informan : Rahmat Tanggal Wawancara : 21 Maret 2016
Keterangan : pembaharuan wawancara karena wawancara asli terhapus.
1. Siapa nama bapak ? Nama saya Rahmatullah.
2. Sudah berapa tahun Musholla Al-Masyhury berdiri ? Musholla Al-
Masyhury berdiri sekitar 8 tahun. Sejak kapan pak ? Sejak tahun 2009 atau
2008. Atara pertengahan 2009 lah.
3. Bagaimana sejarah musholla Al-Masyhury dari pertama berdiri sampai
sekarang ? Pertama kali musholla merupakan wakaf sebidang tanah dari
sesepuh daerah situ itu pertama adalah bangunan berupa kontrakan. Akhirnya
setelah bermusyawarah dari pewakif. Akhirnya pewakif itu memberikan
tanah kepada masyarakat seluas 176 Meter persegi. Setelah itu akhirnya
swadaya masyarakat. Ya jadilah bangunan sampai sekarang yang dinamakan
Musholla Al-Masyhury.
4. Berapa luas bangunan Musholla Al-Masyhury ? 176 Meter.
5. Apakah bangunan Musholla Al-Masyhury berdiri atas tanah wakaf ?
Ya. Waktu itu siapa yang mewakafkan pak ? Keluarga besar Haji Masyhur
bin H. Muhammad. Alamatnya ? Di depan Musholla.
6. Pada saat itu melalui lembaga mana bapak mewakafkan tanah ? Tidak
ada hanya melalui kepercayaan dimasyarakat saja tidak memakai lembaga-
lembaga ini itu. Pada saat sertifikatnya pak ? Tidak ada, saya belum punya
sertifikat.
7. Apakah pendayagunaan musholla Al-Masyhury sudah berjalan dengan
baik ? Ya, kalau dinilai baik sih sudah baik. Sementara ini memang berjalan
untuk kegiatan ibadah, majlis ta’lim. Yang memang itu dikelola utama dari
pengurus musholla. Dan Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan terus.
Kira-kira apakah ada suatu kendala ? Kalau kendala Alhamdulillah
sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa.
8. Apakah bapak masih ingat tahun berapa musholla Al-Masyhury
diwakafkan ? Pertengahan tahun 2009 Tanggal berapa ? Saya enggak
hafal, bulannya berapa saya enggak hafal.
9. Bagaimana cara bapak pada saat itu mewakafkan tanah ? Itu buat
pewakif kalau saya enggak bisa jawab kan bukan saya yang mewakafkan.
10. Untuk keperluan apa bapak pada saat itu mewakafkan tanah ? Untuk
kepentingan ibadah. Selain untuk kepentingan Ibadah ? Tidak ada.
11. Jenis tanah wakaf tersebut. Apa wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) atau
wakaf khairi (wakaf untuk kepentingan agama) ? Wakaf khairi (wakaf
untuk kepentingan agama)
12. Apakah bangunan Al-Masyhury sudah bersertifikat ? Belum.
13. Kira-kira kenapa alasannya belum bersertifikat ? Masih proses di BPN
(Badan Pertanahan Nasional) Itu kendalanya apa pak ? Tidak ada kendala
apa-apa karena memang masih proses saja. Maksudnya kendala di BPN ?
Enggak ada masih proses saja.
14. Bagaimana cara bapak mengurus Musholla Al-Masyhury ? Kalau saya
selaku ketua kan punya banyak anggota, banyak seksi. Masing-masing
mereka punya tugas dan job masing-masing. Kalau saya kan sifatnya hanya
controlling terhadap kerja mereka. Mereka sudah punya tugas masing-masing
yang mereka tahu ya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan jobnya masing-
masing gitu. Saya cuma ngontrol-ngontrol saja.
15. Bolehkah saya mengetahui pak, Bagaimana bapak Balia Isa pada saat
itu diangkat menjadi nazhir wakaf ? apakah keturunan dari pewakif ?
Tidak atas penunjukkan masyarakat karena memang dipandang beliau itu
sesepuh yang berada disekitar lingkungan masyarakat itu.
16. Pernahkah terjadi sengketa pak ? Enggak pernah ada. Kenapa enggak
pernah ada pak ? Karena memang ya antara pewakaf itu ikhlas memberikan
tanahnya kepada masyarakat. Sudah enggak ada masalah apa-apa.
17. Dalam suatu proses pasti ada suatu kendala. Kira-kira apa kendala yang
bapak hadapi dalam kepengurusan wakaf bangunan Al-Masyhury ?
Alhamdulillah memang sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa. Kalau ada
kendala berarti bangunannya enggak selesai. Kan bangunan sudah selesai,
bangunan sudah bagus. Belum ada kendala apa-apa. Kira-kira ada kendala
yang sulit bapak hadapi ? Alhamdulillah semua baik-baik saja berjalan
sesuai dengan apa yang direncanakan.
18. Jika di kemudian hari terjadi suatu kendala, solusinya yang bapak
tempuh apa ? Ya, melalui musyawarah dengan masyarakat dan jama’ah.
Karena bagaimanapun musholla bukan punya perorangan, bukan punya
pengurus, bukan punya pewakif. Sedangkan Musholla ini sudah punya
jama’ah. Punya bersama-sama. Ya pemecahannya harus masyarakat bersama-
sama.
19. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang berguna
untuk Indonesia khususnya untuk kecamatan kebon jeruk ? Cuma satu
sih mungkin lebih banyak badan wakaf turun langsung ke lapangan, bisa
sosialisasi, kemudian bisa memberikan pencerahan kepada jama’ah tentang
masalah wakaf itu bagaimana tata caranya, jenis wakaf itu apa saja. Yang
memang sekarang ini di masyarakat masih sedikit awam. Sebisa mungkin
kalau memang ada petugas khusus secara rutin itu bisa ada penyuluhan dan
sosialisasi.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Nazhir Musholla Al-Masyhury
(_____________________________)
F. Ketua dan wakil ketua Musholla Uswatul Muslimin
Informan : Muhammad Mi’an dan Didi Tanggal : 9 April 2016
1. Siapa nama bapak ? Bapak Muhammad Mi’an
2. Sudah berapa tahun tempat ini berdiri ? 45 Tahun Sejak tahun berapa ?
Dari 1971
3. Sejarah tempat ini dari pertama berdiri hingga menjadi seperti ini ?
Kapan rencananya pak ? Dulu ada sebidang tanah yang kosong dibikin
namanya kalau dikampung langgar. Setelah dibikin langgar itu ada gusuran
kali. Jadi langgar tersebut tetap ada sekarang jadinya musholla. Mudah-
mudahan nanti ingin di bikin masjid sama saya Itu kapan rencananya ?
Kalau ada cukup persyaratannya saya bikin. Terus setelah diwakafkan
istilahnya untuk rumah ibadah saja, untuk musholla.
4. Berapa luas bangunan ini ? Kalau enggak salah dulunya sekitar 100.
Sekarang mungkin ada 60. Karena lokasinya yang dibeli agak mahal. Kalau
dulu murah.
5. Apakah bangunan ini berdiri atas tanah wakaf ? Berdiri dibangun sama
warga bukan sama pemilik. Berarti ini namanya sudah diwakafkan. Sudah
ada nadzhirnya, sudah ada pengurusnya, sudah ada wakifnya. Lengkap sudah.
Jadi didirikan atas nama wakaf. Jadi kalau wakaf itu kan punya Allah. Berarti
punya Allah, punya Negara. Kesadaran masyarakat yang istilahnya
membantu pembangunannya. Namanya didirikan atas tanah wakaf yang
membangun ya umat islam.
6. Pada saat itu siapa yang mewakafkan ? Pak Mudini sudah Almarhum
Nadzhirnya siapa pak ? Nadzhir ketua pembangunan Bapak Idris pada saat
itu bapak didi bilang, dia pindah domisili. kenapa pak alasannya ?
Sebenernya bukan kabur tapi pindah rumah enggak tinggal disini lagi.
Rumahnya dijual sudah tidak punya tempat lagi disini. Kenapa ? Itu masalah
dia. Ya dia ibaratnya orang lain, orang jauh dari tasik.
7. Dimana alamat pewakif dan Nazhir ? Yang mewakafkan Alamatnya masih
disini. Disekitar musholla. Cuma sudah pada tidak ada. Sudah pada
meninggal. Kalau Nazhirnya sudah pindah
8. Pada saat itu melalui lembaga mana bapak mendaftarkan tanah ? Kalau
jaman dahulu tidak ada lembaga jadi diangkat ustadz saja. Jadi orang tersebut
(wakif) mempercayai kepada ustadz.
9. Pada saat itu untuk keperluan apa ? Ibadah. Untuk musholla, untuk tempat
sholat. Selain untuk ibadah ? Tidak ada lagi, khusus untuk ibadah saja. Ya
boleh misalkan ada yang ingin numpang nikah. Misalnya warga yang tempat
rumahnya tidak muat ya dipakai untuk numpang nikah, buat pengajian, buat
ta’lim untuk kegiatan agama.
10. Didalam fiqih ada dua, wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) dan wakaf
khairi (wakaf untuk kepentingan agama). Disini jenis wakafnya apa pak
? Untuk keluarga amalnya. bukan untuk keluarga, untuk kepentingan umum.
Jadi disini jenis wakafnya apa, wakaf ahli atau wakaf khairi ? Wakaf ahli
jadi untuk keluarga amal ibadahnya. Rata-rata kalau orang yang mewakafkan
untuk amal ibadah. Maksudnya kepentingannya ? Kepentingannya ya buat
keluarga. Jadi musholla ini untuk keluarga ? Iya, kalau yang namanya
musholla kan buat keluarga dulu dia bikin setelah itu orang lain pada ngikut
begitu. Kalau keluarga sembahyang, orang lain pada boleh. Dari bapak
Muhammad : Kalau begitu saya sudah ngertiin kan. Yang namanya wakaf
maaf nih. Ya kalau sudah wakaf untuk kepentingan umum keluarga sudah
tidak punya lagi. Jadi kalau yang punya wakaf malah enggak mau namanya
disebut. Dari bapak Muhammad : Kecuali begini musholla untuk keluarga
saya itu namanya bukan wakaf. Kalau saya wakafkan tanah ini untuk
musholla buat umat islam. Jadi kita Cuma pengurus doang.
11. Apakah tanah ini bersertifikat ? Belum. Kenapa ? Tidak ada yang
mengurus. Kira-kira akan diurus atau tidak ? Diurus boleh enggak diurus
juga boleh Maksudnya ? Begini yang namanya musholla mau diurus punya
musholla, kagak diurusin ya punya musholla. Kecuali punya saya, saya
urusin. Berarti pemerintah setempat yang aktif masalah ini. yang penting
sudah menjadi surat wakaf, mau dijadikan apa lagi. Bukan jadinya sertifikat,
jadinya surat wakaf.
12. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf yang bapak kelola ? Ini yang
namanya wakaf untuk kepentingan umat. Ya ibaratnya untuk musholla. Pada
mau sholat, mau apa kita imam. Maksud saya apakah sudah berjalan
dengan baik ? Insya Allah Alhamdulillah dari dulu memang sudah berjalan
dengan baik. semua kegiatan aktif.
13. Bagaimana cara bapak mengelola tanah wakaf disini ? Kalau saya sebagai
wakil ketua. Kalau misal dikampung ada kebakaran. Mungkin saya bisa
tampung di Musholla, ada kebanjiran, ada musibah boleh pake musholla. Jadi
saya sebagai pengurus disini yang kira-kira ada yang kesusahan, tersesat,
ingin tidur dimusholla silahkan. Istilahnya musholla sebagai tempat
serbaguna. Selama masih muat kita tampung ya silahkan saja. Ya gunanya
seperti itu misalnya ada yang mau nikah tetapi tidak punya tempat. Ya
silahkan di Musholla.
14. Bapak idris pada saat itu bisa menjadi nazhir wakaf karena apa ? Karena
dia dipercaya oleh masyarakat.
15. Apakah pernah terjadi sengketa ? Tidak ada.
16. Didalam suatu proses kepengurusan wakaf apakah pernah terjadi suatu
kendala ? Tidak ada.
17. Jika nanti terjadi suatu kendala solusi apa yang bapak tempuh ?
Solusinya ya ajak musyawarah. Pokoknya tiap-tiap masalahkan harus dicari
solusinya dengan bermusyawarah tapi sampai saat ini belum pernah terjadi
kendala
18. Apa kritik dan saran bapak untuk pengelolaan wakaf yang mungkin
berguna untuk kecamatan kebon jeruk khususnya untuk Indonesia ?
Dari Bapak Didi : Kalau menurut saya surat wakaf dibikinin juga enggak
ada artinya buat orang lain atau Negara. Karena Negara dari RT sampai camat
tidak memberikan sumbangan. Kecuali dari camat dari walikota mau ngasih
dananya.
Dari bapak Muhammad Mi’an : kritik saya begini kalau kita ingin
menyerahkan wakaf kepada umat itu sebaiknya secara aklamasi, secara
pemilihan umum.
Dari Bapak Didi : Kritik saya pemerintah harus lebih memperhatikan
marbotnya. Pengurusnya kudu dilihat sama pemerintah. Karena yang
mengurus tidak ada gajinya. Sedangkan wakaf sudah diserahkan setengah
kepada pemerintah. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab. Pemerintah
harus memperhatikan. Karena wakaf juga punya pemerintah.
Informan Mengesahkan Wawancara ini. Tertanda,
Ketua Musholla Uswatul Muslimin
(_____________________________)
Lampiran Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kebon Jeruk
BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU
Chairunisa, S. Ag
BENDAHARA
Saipudin Juhri
PENGOLAH DATA
Indri Hapsari, SE
KEPALA KUA
H. Andi, S. Ag
PENGOLAH DATA
Nurmin, S. Sos
ARSIPARIS
Kris Sunarni
PENGOLAH BAHAN
REGISTRASI & SERTIFIKASI
H. Misnadin
PENGOLAH BAHAN
REGISTRASI & SERTIFIKASI
Hj. Nurlailah
PENGOLAH DATA
Zainal Arifin, S. Kom
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
Voni Dewi Pratiwi
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
Abu Sufyan
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
M. Zawawi, S. Ag
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
Siti Zaharani
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
Munawaroh, S. Ag
PENGHULU
PERTAMA / III a
Nusirwan, S.Ag
PENGHULU
MADYA/ IV a
Drs. Hamdani
TATA USAHA
DAN RUMAH TANGGA
Kurniasih
PENGHULU
PERTAMA / III b
Mulky Sulaeman, S.Sos.I
PENGHULU
PERTAMA / III b
Romdoni, S. Ag
PENGHULU MUDA/
III d
Abdul Rosyid, S. Ag
PENGOLAH PROGRAM
PENYULUH
Ummu Shofiyah, S. Ag
PENYULUH
Syafi’I, S. Pdi
Lampiran Bukti Foto
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Foto 1 : Kode Etik Pegawai Foto 2 : Struktur Organisasi KUA
Kementrian Agama Kecamatan Kebon Jeruk
Gambar 3 : Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk
2. Wawancara dengan nazhir wakaf Kecamatan Kebon Jeruk.
Foto 1 : Prosesi wawancara dengan pak Nurmin Pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kebon Jeruk
Foto 2 : Prosesi wawancara dengan pak Deden Qomarudin
Kepala Sekolah TK Al-Mustariyyah
Foto 3 : Prosesi wawancara dengan pak Abdul Hakim
Wakif Musholla Baitul Karim
Foto 4 : Prosesi wawancara dengan pak Rahmatullah
Ketua musholla Al-Masyhuri
Foto 4 : Prosesi wawancara dengan pak Anwar Khair Octo
Sekertaris 1 masjid Al-Mukarromah
Foto 5 : Prosesi wawancara dengan pak Muhammad Mi’an
Ketua umum musholla Uswatul Muslimin