PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI - pontianak.bpk.go.id · 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI - pontianak.bpk.go.id · 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan...
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MELAWI
BUPATI MELAWI,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dirubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang…
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan…
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Melawi Nomor 47).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Melawi Nomor 47), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf A angka 1 huruf b) dan angka 2 huruf a) dan huruf c)
diubah, huruf b) dihapus; huruf C angka 9) dan angka 10) diubah dan ditambah 2
(dua) angka yakni angka 12 dan 13; huruf D angka 2), 3) dan angka 5) diubah
bunyinya dan angka 4) dihapus, huruf E diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu
angka 1), angka 2) dan angka 3); dan huruf J ditambah 4 (empat) angka yaitu angka
8), angka 9), angka 10) dan angka 11), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2…
Pasal 2
Perangkat Daerah Kabupaten meliputi :
A. Sekretariat Daerah terdiri dari ;1. Asisten I (Asisten Pemerintahan) membawahi :
a) Bagian Pemerintahan;b) Bagian Hukum dan HAM;c) Bagian Hubungan Masyarakat;
2. Asisten II (Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat)a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan;b) dihapusc) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
3. Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum)a) Bagian Organisasi;b) Bagian Umum;c) Bagian Perlengkapan Setda.
B. Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi
C. Dinas Daerah terdiri dari ;
1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan;2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;3) Dinas Pekerjaan Umum;4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;6) Dinas Kesehatan;7) Dinas Pendidikan;8) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi;9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;11) Dinas Pertambangan dan Energi;12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;13) Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan
D. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan
Politik;3) Badan Lingkungan Hidup;4) dihapus5) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;6) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana;7) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.
E. Lembaga Lain terdiri dari :
1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2) Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia
(KORPRI) Kabupaten Melawi.
F. Inspektorat Kabupaten Melawi.
G. Badan Kepegawaian Daerah.
H. Rumah Sakit…
H. Rumah Sakit Umum Daerah.
I. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Melawi.
J. Kecamatan terdiri dari :
1) Kecamatan Nanga Pinoh ;2) Kecamatan Ella Hilir ;3) Kecamatan Menukung ;4) Kecamatan Sokan ;5) Kecamatan Sayan ;6) Kecamatan Tanah Pinoh ;7) Kecamatan Belimbing;8) Kecamatan Pinoh Utara;9) Kecamatan Pinoh Selatan;10) Kecamatan Belimbing Hulu;11) Kecamatan Tanah Pinoh Barat.
K. Kelurahan.
2. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan pasal 53 dihapus, sehingga ketentuan pasal 45
sampai dengan pasal 53 disesuaikan bunyinya dengan Bab V Pasal 16 sampai 24
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007;
3. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71
(1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf d diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf d, huruf, e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 72
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat di daerah;
d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainya;
f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
5. Ketentuan…
5. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a, b, dan c dan (2), ditambah huruf d, e dan f serta ditambah Pasal 73 A, 73B dan 73C, sehingga keseluruhan Pasal 73, 73A, 73B, dan 73C, berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 73
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat;
c. Bidang;
d. Sub Bagian;
e. Seksi;
f. Unit Pelaksana Teknis Satuan;
g. Penyidik/ Kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiranPeraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pasal 73A
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
(2) Sekretariat dapat membawahi sebanyak – banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
Pasal 73B
(1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebayak – banyaknya 4 (empat) Bidang;
(2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris;
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membawahi sebayak–banyaknya 2 (dua) seksi.
Pasal 73C
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74
Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah inidipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7. Ketentuan…
7. Ketentuan Pasal 75 diubah, ditambah pasal 75A sehingga Pasal 75 dan Pasal 75A
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 75
(1) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, sebagai unsur pelaksana oprasional Satuan Daerahdilapangan yang melaksanakan sebagian tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
(2) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat kecuali yang mempunyai kekuatan khusus.
Pasal 75A
Penyidik/Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Penyidik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui sekretaris satuan.
8. Ketentuan Pasal 90 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90
(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural eselon II a;
(2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kabupaten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan stuktural eselon II b;
(3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Inspektur Pembantu, dan Camat adalah pejabat struktural eselon IIIa;
(4) Direktur Rumah sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang Dinas/Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris BPBD, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang di BPBD adalah pejabat struktural eselon IIIb;
(5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas/Badan, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Sub Bagian di BPBD dan Kepala Seksi di BPBD adalah pejabat eselon IVa;
(6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian Pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Pejabat eselon IVb;
(7) Dihapus.
9. Ketentuan…
9. Ketentuan Bab XVIII Pasal 99 diubah bunyinya, sehingga Bab XVIII Pasal 99
berbunyi sebagai berikut :
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan segala Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi tetap berlaku, selama masih mengatur ketentuan peraturan lainnya dan segala ketentuan Peraturan Bupati Melawi Nomor 12 tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Melawi dan Peraturan Bupati Melawi Nomor 3 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Melawi serta ketentuan yang telah ada dan mengatur materi yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal II
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2011
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,
IVO TITUS MULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 1
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWINOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
I. UMUMPasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, sedangkan berdasarkan pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Badan Satuan Polisi Pamong Praja.
Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi dilaksanakan setelah melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi. Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Melawi dan mendukung terwujudnya Tata Pemerintahan yang lebih baik (Good Local Governance). Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani. Bahwa tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam Organisasi sendiri. Dengan demikian Penetapan Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, lebih didasarkan pada hasil evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain Kewenangan, Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Luas Wilayah Kerja, JumlahPenduduk dan Kondisi Geografis.
II. PASAL DEMI PASALPasal I s/d II
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 87
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
LINGKUP TUGAS BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN MELAWI
NO NAMA UNIT KERJA LINGKUP TUGAS
1 2 3
BAGIAN PEMERINTAHAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pemerintahan yang meliputi:a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan
kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan serta pembinaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
b. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, penataan dan pengembangan wilayah pemerintahan serta fasilitasi pengangkatan pejabat Daerah, instansi vertikal, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan ;
c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pengembangan sistem dan pendidikan politik di daerah, pengembangan kerukunan sosial serta penanganan terhadap warga Negara asing ;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan serta pelaporan pelaksanaan tugas umum Pemerintah Kabupaten, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2 BAGIAN HUKUMDAN HAM
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang hukum dan HAM yang meliputi :a. penyusunan program dan pelaksanaan dan
fasilitasi kegiatan perencanaan pengembangan hukum dan HAM ;
b. penyiapan bahan pembinaan dan merumuskan kebijakan penyusunan perundang-undangan ;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum dan fasilitasi usaha penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ;
d. pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk hukum dan HAM yang menjadi kewenangan Bupati.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang hukum dan HAM yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3 BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Hubungan Masyarakat yang meliputi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pembinaan
hubungan dengan masyarakat dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman kerja ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk kerja berdasarkan rencana kegiatan ;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pembinaan administrasi hubungan dengan Masyarakat ;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pemyelenggaraan kehumasan ;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Hubungan Masyarakat yang diserahkan oleh Bupati Melalui Sekretaris Daerah.
4. BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan
dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan peningkatan perekonomian kerakyatan dan pembangunan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan prasarana dan sarana ekonomi dan pembangunan daerah serta Koperasi dan UKM ;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi dibidang pengendalian perekonomian,Pembangunan, usaha daerah dan perdagangan ;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diserahkan oleh Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
5. DIHAPUS DIHAPUS
6. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang kesehjateraan Rakyat ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang kehidupan beragama dan pendidikan ;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang mental spiritual ;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Kesejahteraan Rakyat yang diserahkan oleh Bupatimelalui Sekretaris Daerah.
7. BAGIAN ORGANISASI
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Organisasi yang meliputi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten serta lembaga ektra struktural, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah ;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja, standarisasi prosedur pelayanan serta pengembangan kinerja instansi perangkat daerah Kabupaten Melawi ;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan, perumusan jabatan dan penyusunan formasi jabatan kompetensi jabatan, pengembangan SDM aparatur serta fasilitasi dan evaluasi ;
2.Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8 BAGIAN UMUM 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Umum yang meliputi :a. penyiapan bahan pembinaan tata usaha umum,
aparatur, perlengkapan dan perawatan, tata usaha keuangan dan penyusunan program di lingkungan Sekretariat Daerah ;
b. penyelenggaraan urusan kehumasan dan penyebaran informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten ;
c. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan protokol dan tata usaha pimpinan ;
d. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan sandi dan telekomunikasi.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Umum yang diserahkan oleh Bupati.
9. BAGIAN PERLENGKAPANSETDA
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perlengkapan Sekretariat Daerah yang meliputi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis penyusunan p;erencanaan kebutuhan dan inventarisasi perlengkapan Sekretariat Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis pengadaan perlengkapan Sekretariat Daerah;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis penyimpanan di lingkungan
Sekretariat Daerah;d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan
petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perlengkapan Sekretariat Daerah.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Perlengkapan Sekretariat Daerah yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
LINGKUP TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN MELAWI
NO NAMA SATUAN ORGANISASI
LINGKUP TUGAS
1 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MELAWI
1. Memberikan pelayanan kepada anggota dewan Perwakilan Rakyar daerah yang meliputi : a. Pelaksanaan fasilitasi rapat anggota Dewan
perwakilan Rakyat Daerah;b. Penyiapan naskah Rancangan Peraturan Daearah
usul inisiatif dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk-produk hukum lainnya;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.Penyiapan, pengelolaan, penyusunan infomasi dalam lingkup tugasnya;
e. Pengolahan administrasi, organisasi pegawai, keuangan dan peralatan di lingkungan unit kerjanya.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
LINGKUP TUGAS DINAS-DINAS KABUPATEN MELAWI
NO NAMA DINAS LINGKUP TUGAS1. DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pertanian, peternakan dan perikanan ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kabupaten ;
c. penetapan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
d. penetapan standar pembibitan / pembenihan pertanian,peternakan dan perikanan ;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sumber daya manusia aparat pertanian, peternakan dan perikanan keterampilan diklat kejuruan tingkat menengah;
f. penyiapan bahan untuk pelaksanaan promosi ekspor komoditas pertanian, peternakan dan perikanan unggulan Kabupaten ;
g. penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan luar negeri di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian, peternakan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota ;
i. pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan dan perikanan ;
j. penetapan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu berdasarka kesepakatan dengan Kab/Kota ;
k. pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota ;
l. penyediaan dukungan pengendalian pembasmian/pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
m. pengaturan penggunaan air irigasi ;n. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta
penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
o. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tehnis penelitian dan pengembangan terapan bidang pertanian, peternakan dan
perikanan ;p. Pengalokasian sumber daya potensial
di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ;
q. Penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugas pertanian, peternakan dan perikanan ;
r. Pengelolaan administrasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang diserahkan oleh Bupati.
2. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan
perkebunan;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional
makro di bidang kehutanan dan perkebunan di wilayah Kabupaten;
c. penyelenggaraan inventarisasi hutan dan pemetaan hutan dan perkebunan;
d. pengusulan penunjukan kawasan hutan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
e. penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
f. penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan tanam hutan raya perkebunan;
g. pelaksanaan rehabilitasi hutan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan, dan di luar kawasan hutan skala kabupaten.
h. pengusulan perubaha status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
i. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
j. pengelolaan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten.
k. pertimbangan teknis dalam rangka untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
l. pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
m. pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
n. Pemberian ijin pemanfaatan kayu UPK dala, Areal Penggunaan Lain (APL).
o. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
p. pengawasan dan pengendalian penataausahaan hasil hutan skala kabupaten.
q. penetapan lahan kritis skala kabupaten.r. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan
usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
s. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
t. bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
u. penyusunan rencana makro bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten;
v. penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai Kabupaten;
w. pedoman penyelenggaraaan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung;
x. penyelenggaraan perizinan Kabupaten meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengelolaan hasil hutan;
y. bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan;
z. pengawasan, perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan wilayah kabupaten;
aa. pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu;
bb. menyelenggarakan pengawasan dan rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur, budidaya dan pengolahan di bidang kehutanan dan perkebunan;
cc. penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungut hasil hutan bukan kayu di Kabupaten;
dd. turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten;
ee. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan Kabupaten;
ff. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
gg. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya;
hh. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.
ii. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten.
jj. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.kk. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.ll. Pemantauan dan evaluasi pengembagan air untuk
perkebunan.mm. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan
wilayah kabupaten.nn. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
perkebunan.oo. Pemberian izin produksi benih perkebunan.pp. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih
perkebunan tanaman.qq. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.rr. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah
kabupaten. ss. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.tt. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-
sumber pembiayaan/kredit perkebunan.uu. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
vv. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
ww. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten.xx. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di
wilayah kabupaten.yy. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya
perkebunan wilayah kabupaten.zz. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha
tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.
aaa. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten.
bbb. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.ccc. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan
usaha perkebunan.ddd. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan
pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten.eee. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah
kabupaten.fff. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah
kabupaten.ggg. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten.hhh. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.iii. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah
kabupaten.jjj. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.kkk. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan
wilayah kabupaten.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang diserahkan oleh Bupati.
3 DINAS PEKERJAAN UMUM
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan
Umum, perumahan dan Tata Kota;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Kota di wilayah Kabupaten ;
c. penetapan tata ruang Kabupaten ;d. penyedian bantuan/dukungan penerapan hasil
penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan ;
e. pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten ;
f. penyediaan bantuan/dukungan untuk kerjasama antar Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jakan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan ;
g. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air untuk permukaan pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten serta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan-bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap
h. perencanaan, bangunan, pemeliharaan prasarana pengairan dan penanggulangan bencana banjir serta usaha-usaha pengendalian erosi sungai dan abasi Kabupaten ;
i. perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten ;
j. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, termasuk yang berada di dalam,diatas, maupun yang melintasi saluran sungai ;
k. penataan ruang perairan di wilayah laut Kabupaten ;
l. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan Tata Kota Kabupaten ;
m. pelatihan tertentu di bidang pekerjaan umum,perumahan dan Tata Kota;
n. pengalokasian sumber daya potensial di bidang pekerjaan umum, perumahan dan Tata Kota;
o. penelitian terapan di bidang pekerjaan umum dan perumahan ;
p. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;
q. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum,perumahan dan Tata Kota yang diserahkan oleh Bupati.
4. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di wilayah Kabupaten ;
c. penyediaan dukungan pengembang an Industri, Perdagangan dan Koperasi penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;
d. pengelolaan laboratorium kemetrologian ;e. pelatihan tertentu di bidang Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi ;f. pengalokasian sumber daya potensial di bidang
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ;g. penelitian terapan di bidang Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi ;h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi
dalam lingkup tugasnya ;
i. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan perumahan yang diserahkan oleh Bupati.
5. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perhubungan, dan Telekomunikasi yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ;
c. penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten ;d. penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten
untuk penumpang kelas ekonomi ;e. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan
alat pengawasan dan alat pengamatan (rambu-rambu) Kabupaten ;
f. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan ;
g. pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara yang dibangun atas prakarsa Kabupaten dan atau pelabuhan dan Bandar udara yang diserahkan oleh pemerintah ;
h. penyusunan dan penetapan jaringan transportasijalan ;
i. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan ;
j. penetapan standar batas maksimum muatandan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib
pemanfaatan antar Kabupaten ;k. penetapan lintas penyebrangan ;l. penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan
timbang ;m. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan
kereta api lintas Kabupaten ;n. pelatihan tertentu di bidang perhubungan,
telekomunikasi dan pariwisata ;o. alokasi sumber daya potensial di bidang
perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ; p. penyiapan, pengolahan dan penyusunan
informasi dalam lingkup tugasnya ;q. pengelolaan administrasi, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
r. melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekon sentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata yang diserahkan oleh Bupati
6. DINAS KESEHATAN 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi
Kabupaten di bidang Kesehatan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang
kesehatan;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang kesehatan;c. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye
kesehatan ;d. pengelolaan dan pemberian izin sarana dan
prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker ;
e. sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi ;;f. survailans epidimiologi serta penanggulangan
wabah penyakit dan kejadian luar biasa ;g. penempatan tenaga kesehatan strategis,
pemindahan tenaga kesehatan ;h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang
kesehatan;i. alokasi sumber daya potensial di bidang kesehatan
;j. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi
dalam lingkup tugasnya ;k. pengelolaan administrasi, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Bupati.
7. DINAS PENDIDIKAN 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pendidikan yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang
pendidikan ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang pendidikan ;c. penetapan kebijakan tentang pendidikan ;d. penyedian bantuan pengadaan buku pelajaran
pokok model pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah ;
e. mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis ;
f. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi ;
g. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru ;
h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang pendidikan ;
i. alokasi sumber daya potensial di bidang pendidikan ;
j. penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan ;k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi
dalam lingkup tugasnya ;l. pengelolaan administrasi, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Bupati.
8. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial,
tenaga kerja dan trasnigrasi ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ;
c. mendukung upaya pengembangan pelayanan Sosial,tenaga kerja dan trasnigrasi;
d. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum regional ;
e. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ;
f. alokasi sumber daya potensial di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ;
g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;
h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi yang diserahkan oleh Bupati.
9. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
c. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
d. pengalokasian sumber daya potensial di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
e. pengawasan pelaksanaan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;
g. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang diserahkan oleh Bupati.
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
c. perumusan dan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, monitoring, koordinasi, evaluasi program dan statistik dan pelaporan program administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dan pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis budang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
f. fasilitasi pengembangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
g. pelatihan tertentu dna penelitian terapan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
h. alokasi sumber daya potensial di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;
j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pertambangan dan Energi yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang
Pertambangan dan Energi ;b. perencanaan dan pengendalian pembangunan
regional makro di bidang Pertambangan dan Energi ;
c. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah ;
d. pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi ekslorasi dan eksploitasi ;
e. pengendalian dampak lingkungan hidup ;f. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non
migas kecuali bahan radio aktif ;
g. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Pertambangan dan Energi ;
h. pengalokasian sumber daya potensial di bidang Pertambangan dan Energi ;
i. pengawasan pelaksanaan konservasi ;j. penetapan baku mutu lingkungan hidup Nasional ;k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi
dalam lingkup tugasnya ;l. pengelolaan administrasi, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang diserahkan oleh Bupati.
12. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
c. pelaksanaan pengelolaan anggaran perbendaharaan, dan pembukuan keuangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
d. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;
e. penyelenggaraan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ;
f. penyelenggaraan pengkajian dan analisis kebutuhan dan pengadaan aktiva tetap ;
g. melaksaakan pengelolaan dan pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian, Pengamanan, penghapusan dan pengendalian aktiva tetap serta seluruh bukti sah kepemilikan asset daerah Kabupaten;
h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ;
i. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAHKABUPATEN MELAWI
NO NAMA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. penyusunan Program Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah Kabupaten ;
c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan visi, misi daerah, renstra dan skala prioritas ;
d. penyusunan rencana program tahunan sebagai penjabaran program jangka menengah ;
e. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah dengan unit kerja lainnya ;
f. pelaksanaan Penyusunan program Perencanaan pembangunan daerah ;
g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang diserahkan oleh Bupati.
1 2 32 BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis bidang
Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
d. mendukung upaya pengembangan Kesatuan
Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa ;
f. fasilitasi pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga adat ;
g. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
h. alokasi sumber daya potensial di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;
j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diserahkan oleh Bupati.
3. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Melaksanakan tugas di bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, kebakaran dan tata kota yang `meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
lingkungan hidup;b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
lingkungan hidup;c. pelaksanaan kajian strategis di bidang
lingkungan hidup;d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
kegiatan pelayanan lingkungan hidup dengan unit kerja terkait ;
e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang lingkungan hidup;
f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Bupati.
1 2 34. KANTOR KEBERSIHAN DAN
KEBAKARAN1. Melaksanakan tugas di bidang Kebesihan dan
Kebakaranyang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di Kebesihan
dan Kebakaran;b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan
bidang Kebersihan dan Kebakaran;c. pelaksanaan kajian strategis di bidang
Kebersihan dan Kebakaran;d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
kegiatan bidang Kebersihan dan Kebakaran dengan unit kerja terkait ;
e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Kebersihan dan Kebakaran;
f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kebersihan dan Kebakaran yang diserahkan oleh Bupati.
5. BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
1. Melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah;
b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah;
c. pelaksanaan kajian strategis di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah;
d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah dengan unit kerja terkait ;
e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah;
f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
E.LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS LAINNYAKABUPATEN MELAWI
1 2 31.
2.
PELAKSANA HARIAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KANTOR PELAKSANAPEYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PEKERBUNANDAN KETAHANAN PANGAN
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelaksanaan Harian Badan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yangmeliputi :a. perumusan kebijakan teknis dibidang
pelaksanaan penaggulangan bencana didaerah;
b. penyusunan Program kerja dibidang Pelaksana Penaggulangan Bencana Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penaggulangan bencana di daerah;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penaggulangan bencana didaerah;
e. memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional Kepala pelaksanaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pelaksana penaggulangan bencana daerah;
g. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang penaggulangan bencana di daerah;
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pekerbunan dan Ketahanan Pangan yangmeliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pelaksanaan penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan;
b. penyusunan Program kerja Pelaksana
3. SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN
Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluh pertanian, perikanan, peternaka, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan,peternakan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan;
e. memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional Kepala Badan Pelaksana Peyuluh Pertanian, Perikanan, peternakan, Kehutanan, perkebunan dan Ketahanan Pangan;
f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang penyuluh Pertanian, Perikanan, peternakan, Kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan;
g. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelaksana penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi fasilitasi Dewan Pengurus Korpri dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan dewan Pengurus Korpri yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis dibidang
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. penyelenggaraan fasilitasi dukungan
teknis dan administratif kepada Dewan
pengurus Korpri dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya;
c. penyelenggaraan pengelolaan
administrasi umum Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri dan Dewan Pengurus
Korpri;
d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan
perlindungan hukum anggota korpri;
e. penyelenggaraan fasilitasi dukungan
perumusan pengembangan kelembagaan ,
sumber daya anggota Korpri dan
kesejahteraan anggota Korpri;
f. penyelenggaraan fasilitasi dukungan
perumusan kebijakan Dewan Pengurus
Korpri;
g. penyelenggaraan fasilitasi program,
kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan
Dewan Pengurus Korpri;
h. pengelolaan administratif kepegawaian,
organisasi, tatalaksana, keuangan, umum,
dan asset sekretariat Dewan Pengurus
Korpri;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh Ketua Dewan Pimpinan Pengurus
Korpri dan bupati sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
F. LINGKUP TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI
1 2 3INSPEKTORAT KABUPATEN 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi
Kabupaten di bidang Pengawasan yang `meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pengawasan ;b. pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan tugas umum pemerintah kabupaten, tugas dekosentrasi dan pembantuan ;
c. pengujian dan penilaian atas kebenaran berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas unit kerja perangkat daerah kabupaten dan satuan polisi pamong praja ;
d. pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan mengenai hambatan, penyimpangan atau penyalah gunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab unit kerja perangkat daerah kabupaten dan satuan polisi pamong praja ;
e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap tindak lanjut hasil temuan dan penyimpangan ;
f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan ;g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan
informasi di bidang pengawasan ;h. pengelolaan administrasi, organisasi dan
ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
G. LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHKABUPATEN MELAWI
NO NAMA SATUAN ORGANISASI LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang kepegawaian yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ;
b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, pendidikan dan latihan pegawai ;
c. pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan ;
h. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuankerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
H. LINGKUP TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO NAMA SATUAN ORGANISASI LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1. Melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum yang `meliputi :a. menyusun petunjuk operasional
pelayanan medis rumah sakit umum ;b. penyusunan program kegiatan
pelayanan penunjang medis rumah sakit umum ;
c. pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan rumah sakit umum ;
d. pelaksanaan pelayanan rujukan, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program pedoman dan petunjuk teknis ;
e. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya ;
f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan ;
g. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan rumah sakit umum yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
I. LINGKUP TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MELAWI
NO NAMA SATUAN ORGANISASI LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan Peraturan Daerah yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. penyusunan program di bidang Ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
c. pelatihan teknis di bidang Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
d. pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dengan aparat negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya ;
g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
h. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
J. LINGKUP TUGAS KECAMATAN KABUPATEN MELAWI
NO NAMA SATUAN ORGANISASI LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 KANTOR KECAMATAN KABUPATEN MELAWI
1. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten di wilayah kerjanya yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pemerintahan, ekomomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelayanan umum ;
b. penyusunan rencana program kecamatan serta pelaksanaan statistik dan pelaporan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga kecamatan dan urusan umum lainnya ;
c. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat ;
d. pengkoordinasian kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga masyarakat ;
e. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, Pendidikan dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 7 JANUARI 2011TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
K. LINGKUP TUGAS KELURAHAN KABUPATEN MELAWI
NO NAMA SATUAN ORGANISASI LINGKUP TUGAS
1 2 3
1 KANTOR KELURAHAN KABUPATEN MELAWI
1. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah di wilayah kerjanya yang meliputi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang
pemerintahan, ekomomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelayanan umum ;
b. penyusunan rencana program kelurahan serta pelaksanaan statistik dan pelaporan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga kelurahan dan urusan umum lainnya ;
c. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ;
d. pengkoordinasian kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga masyarakat ;
e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.
2. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT
BIDANGPERHUBUNGAN SUNGAI,DANAU DAN
PENYEBERANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI LALU LINTAS DAN PERBENGKELAN
SEKSI ANGKUTAN JALAN
SEKSI LALU LINTAS SUNGAI, DANAU
DAN PENYEBERANGAN
SEKSIANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
BIDANGKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMATIKA
SEKSIPOS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT
SEKSISARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
BIDANGENERGI
BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PERIZINAN, DIKLAT DAN
REKLAMASI
SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI
SEKSIKETENAGA LISTRIKAN
SEKSIKONSERVASI
SEKSIGEOLOGI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
BIDANGPERTERNAKAN
BIDANGPERIKANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PRODUKSI PERTANIAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
SEKSI PERLINDUNGAN PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN
PETERNAKAN
SEKSIKESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
VETERINER
SEKSI PRODUKSI PERIKANAN
SEKSIPERLINDUNGAN PERIKANAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSISARANA DAN PRASARANA PERIKANAN
SEKSISARANA DAN PRASARANA
PETERNAKAN
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TANAMAN
PANGAN DAN HOLTIKULTURA
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA BADAN
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN
BIDANGPERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
SUBBIDPERTANIAN, INDUSTRI,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
SUBBIDPERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
SUBBIDPEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
SUBBIDKESEJAHTERAAN RAKYAT
BIDANGPERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA
SUBBIDSUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN
DAN PERMUKIMAN
SUBBIDINFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA
RUANG
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGDATA DAN PENGENDALIAN
SUBBIDDATA STATISTIK DAN PENELITIAN
SUBBIDPENGENDALIAN DAN PELAPORAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANAPARATUR DAN
UMUM
KEPALA BADAN
SUB BAGIANPERLENGKAPAN
BIDANG DATA DAN PENGADAAN PEGAWAI
BIDANGMUTASI DAN KEPANGKATAN
BIDANGPEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
SUB BIDANGDATA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEGAWAI
SUB BIDANGPENGADAAN DAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI
SUB BIDANGMUTASI
SUB BIDANGKEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN PENSIUN
SUB BIDANGPEMBINAAN PEGAWAI
SUB BIDANGKESEJAHTERAAN PEGAWAI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI
SUB BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
SUB BIDANGPENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS
DAN FUNGSIONAL
SUB BAGIANPROGRAM DAN
KEUANGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MELAWI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PENDAPATAN
BIDANGANGGARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSIPENDATAAN
SEKSIPAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH
SEKSIPERENCANAAN ANGGARAAN
SEKSIANALISA BELANJA DAN
PEMBIAYAAN
BIDANGPEMBENDAHARAAN
SEKSIPENDATAAN ANALISA KEUANGAN
DAERAH
SEKSIPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGASSET DAERAH
SEKSIPERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
INVENTARISASI
SEKSIPEMANFAATAN, PENGAWASANDAN
PENGAPUSAN
SEKSIPENGADAAN, PENILAIAN DAN
DOKUMENTASI
SEKSIBAGI HASIL,
PERIMBANGAN DAN PENERIMAAN LAIN - LAIN
SEKSIVERIFIKASI DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAERAH
SEKSIPENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
BIDANGAKUNTANSI
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG KEPENDUDUKAN
BIDANGPENCATATAN SIPIL
BIDANGINFORMASI DAN
EVALUASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PENDATAAN, ANALISA DAN
PELAPORAN
SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI KELAHIRAN, KEMATIAN DAN
PENGESAHAN ANAK
SEKSIPERKAWINAN, PERCERAIAN DAN
PENGAKUAN ANAK
SEKSI INFORMASI , EDUKASI DAN
DOKUMENTASI
SEKSIPENGENDALIAN DAN EVALUASI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA
SEKSIPERLINDUNGAN ANAK
SEKSI
KELUARGA SEJAHTERA
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
SEKSIKELUARGA BERENCANA
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
BIDANGPRODUKSI KEHUTANAN
BIDANGUSAHA PERKEBUNAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN
PERHUTANAN SOSIAL
SEKSI PENATAGUNAAN DAN
PERLINDUNGAN HUTAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
KEHUTANAN
SEKSIPENGENDALIAN PEREDARAN
HASIL HUTAN
SEKSI PENGEMBANGAN USAHA
PERKEBUNAN
SEKSIPERLINDUNGAN TANAMAN
PERKEBUNAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
BIDANGPENGEMBANGAN
KAPASITAS PERKEBUNAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN KELEMBAGAAN PETANI
SEKSI PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANGPENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
BIDANGPROMOSI DAN INFORMASI
KESEHATAN
SEKSI YANKES DASAR DAN RUMAH SAKIT
SEKSI PELAYANAN KHUSUS DAN
BENCANA
SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT
SEKSIPENYEHATAN LINGKUNGAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKSI PROMOSI KESEHATAN
SEKSI INFORMASI KESEHATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PUSAT PELAYANAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN PUSKESMAS
BIDANGKESEHATAN KELUARGA
SEKSI KESEHATAN IBU, ANAK DAN
KELUARGA
SEKSI GIZI
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA BADAN
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
BIDANGKESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BIDANGPEMBANGUNAN DESA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SUB BIDANGPENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA
SUB BIDANGADMINISTRASI DAN DANA DESA
SUB BIDANGKESATUAN BANGASA
SUB BIDANGPOLITIK
SUB BIDANGPENGEMBANGAN FISIK
SUB BIDANGEVALUASI DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DESA
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANGPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUB BIDANGKELEMBAGAAN SOSIAL DAN
MASYARAKAT
SUB BIDANGPEMBINAAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF DAN TTG
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN
KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANGMANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
SLB
BIDANGMANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH
BIDANGPENDIDIKAN NON FORMAL
DAN INFORMAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PEMBELAJARAN DAN KESISWAAN
TK,SD, DAN SLB
SEKSI PERENCANAAN DAN
KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR
SEKSIPEBELAJARAN DAN KESISWAAN
SMP,SMA DAN SMK
SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
SEKSIPENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS –
KURSUS DAN KELEMBAGAAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
BIDANGDATA, INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
SEKSIPENDATAAN PENDIDIKAN
SEKSI INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI
PENDIDIKAN (ICT CENTER)
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PERENCANAAN DAN KELEMBAGAAN
SMP, SMA DAN SMK
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANKABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PERINDUSTRIAN
BIDANGPERDAGANGAN
BIDANGKOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI BINA PENGEMBANGAN PRODUKSI
SEKSI BINA PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN DAN
PROMOSI
SEKSIPENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
SEKSIBINA KOPERASI
SEKSIUSAHA KECIL MENENGAH
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
BIDANGCIPTA KARYA
BIDANGSUMBER DAYA AIR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN
DAN JEMBATAN
SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
KABUPATEN
SEKSI TATA BANGUNAN DAN GEDUNG
SEKSIPEMUKIMAN, PERUMAHAN DAN
TATA KOTA
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
BIDANGPEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PERAWATAN
SEKSI IRIGASI DAN RAWA
SEKSISUNGAI DAN WADUK
SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN
INFORMASI TATA LAKSANA
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS
BINA MARGA
SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS
CIPTA KARYA
SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS
SUMBER DAYA AIR
SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT
STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG
SOSIAL BIDANG
TENAGA KERJA BIDANG
TRANSMIGRASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI REHABILITASI SOSIAL
SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
SEKSI PELATIHAN, PENGARAHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
SEKSIPENGAWASAN, HUBUNGAN INDUSTRI
DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA
SEKSIPEMBINAAN, PENYIAPAN PERMUKIMAN
DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
SEKSIPENGEMBANGAN PERMUKIMAN
MASYARAKAT KAWASAN TRANSMIGRASI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LURAH
SEKSIPEMERINTAHAN
SEKSI
KEMASYARAKATAN
SEKRETARIS LURAH
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
SEKSIEKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DIREKTUR
SEKSIPELAYANAN MEDIK
SEKSI
PELAYANAN PERAWATAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
SEKSIPELAYANAN PENUNJANG
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI
INSTALASI MEDIK, INSTALASI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK
KOMITE-KOMITE
KEPALA SATUAN POL PP
KABIDPENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
KAPASIATAS PERSONIL
KABID
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIS
KABIDPEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KASIPENENDALIAN DAN DAN
PENGEMBANGAN PERSONIL
KASIPENGAWALAN,KESEMAPTAAN
DAN OPERASI
KASIPEMERIKSAAN DAN PENGUSUTAN
KASIPENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
KASIPENGEMBANGAN SUMBER DAYA
LINMAS
KASIKESIAGAAN PENAGGULANGAN
BENCANA
SUBBAG
PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBBAG
APARATUR DAN UMUM
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIS DEWAN
BAGIANRAPAT DAN RISALAH
BAGIANPERUNDANGAN-UNDANGAN DAN HUMAS
BAGIANUMUM
SUBBAGRAPAT
SUBBAGRISALAH
SUBBAGPERUNDANGAN-UNDANGAN
SUBBAGHUMAS, DOKUMENTASI DAN
PERPUSTAKAAN
SUBBAGAPARATUR DAN PERLENGKAPAN
SUBBAGPROGRAM DAN KEUANGAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSIPEMERINTAHAN
SEKSI
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
SEKSIKETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUBBAG
PROGRAM DAN KEUANGAN
SUBBAG
APARATUR DAN UMUM
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
SEKSI
PENDIDIKAN
KEPALA
SEKSIKEARSIPAN
SEKSIPROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSIPERPUSTAKAAN DAN
DOKUMENTASI
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
STAF AHLI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
UMUM PENY. OTDA
SUB BAGIAN PENATAAN DAN
KOORDINASIPEMERINTAHAN
SUB BAGIAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN DAN PERTANAHAN
BAGIAN HUKUM DAN HAM
SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PRODUK HUKUM
SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
SUB BAGIANBANTUAN HUKUM DAN
HAM
BAGIAN HUMAS
SUB BAGIAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN
SUB BAGIAN SANTEL
SUB BAGIAN PROTOKOL
BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN
SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SUB BAGIAN PEMBANGUNAN
DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
BAGIAN ORGANISASI
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN KETATA
LAKSANAAN
SUB BAGIAN ANALISI JABATAN DAN KEBIJAKAN
APARATUR
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
APARATUR
SUB BAGIAN PENGHUBUNG
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SETDA
SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
SETDA
ASISTEN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SUB BAGIAN AGAMA
SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MELAWI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA BADAN
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENATAAN
LINGKUNGAN
BIDANGPENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN,
KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANGKONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
SUBBIDAMDAL, PENGAWASAN DAN EVALUASI
LINGKUNGAN
SUBBIDPENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
SUBBIDPENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN
SUBBIDKOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SUBBIDPENENDALIAN KERUSAKAN HUTAN, LAHAN SERTA
SUNGAI DAN DANAU
SUBBIDKONSEVASI SDA DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEBERSIHANDAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MELAWI
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA KANTOR
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
SEKSIKEBERSIHAN DAN PENAGULANGAN SAMPAH
SEKSIPEMADAM KEBAKARAN
SEKSISARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN
DAN KEBAKARAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPERENCANAAN DAN KEUANGAN
INSPEKTUR
SUB BAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTUR PEMBANTUWILAYAH I
INSPEKTUR PEMBANTUWILAYAH II
INSPEKTUR PEMBANTUWILAYAH III
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
SUB BAGIANADMINISTRASI DAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA DINAS
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG KEPEMUDAAN
BIDANGKEOLAHRAGAAN
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKSI PENGEMBANGAN AKTIVITAS,
KEPELOPORAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI
PEMUDA, IPTEK DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA
SEKSI OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN
REKREASI
SEKSIOLAHRAGA PRESTASI DAN PENGEMBANGAN IPTEK
KEOLAHRAGAAN
SEKSIKEBUDAYAAN
SEKSIPARIWISATA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKSISARANA PRASARANA KEOLAHRAGAAN
SEKSISARANA PRASARANA KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATASEKSISARANA PRASARANA KEPEMUDAAN
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MELAWI
SUB BAGIAN TATA USAHA
KEPALA KANTOR
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
SEKSI PENYEDIAAN INFORMASI, PENGKAJIAN DAN KERJASAMA
SEKSIPENGEMBANGAN PENYULUH
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKSIKETAHANAN PANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIAT
SUB BAGIANPROGRAM DAN KEUANGAN
KEPALA BADAN
SUB BAGIANAPARATUR DAN UMUM
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN UMUM
BIDANGPENANAMAN MODAL
BIDANGINFORMASI, PENGAWASAN DAN
PELAPORAN
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN
SEKSI PELAYANAN INVESTASI DAN
PENANAMAN MODAL
SEKSIPELAYANAN PROMOSI DAN
KERJASAMA DAERAH
SEKSI PELAYANAN PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PENGADUAN
SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PELAPORAN
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MELAWI KLASIFIKASI A
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAG APARATUR DAN UMUM
SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
BIDANGREHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
UNSUR PENGARAH INSTANSI PROFESIONAL/
AHLI
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
KEPALA PELAKSANA
BPBD
BIDANGPENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
BIDANGKEDARURATAN DAN LOGISTIK
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 7 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
SEKSILOGISTIK
SEKSIKEDARURATAN
SEKSIPENCEGAHAN
SEKSIKESIAPSIAGAAN
SEKSIREHABILITASI
SEKSIREKONSTRUKSI
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MELAWI
SEKRETARIS
SUBBAGIANUsaha, Bantuan Hukum dan
Sosial
SUBBAGIANOlahraga, Seni Budaya,
Mental dan Rohani
SUBBAGIANUmum dan Kerjasama
BUPATI MELAWI,
FIRMAN MUNTACO
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 7 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI