Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang...
Transcript of Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang...
Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang Telekomunikasi
Oleh : Agus Priyanto, M.Kom
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA TELKOM
Smart, Trustworthy, And Teamwork
Timeline Perundang-undangan Telekomunikasi
■ 27 Maret 1966 ditetapkan Kepres No.63 tahun 1966, KementerianPos dan Telekomunikasi diubah statusnya menjadi Departemen Posdan Telekomunikasi yang dikepalai oleh seorang Deputi Menteri danberada di dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yangdipimpin oleh Menteri Perhubungan.■ 25 juli 1966 dengan Keppres No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora
dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Didalam Kabinet Ampera, Departemen Pos dan Telekomunikasidalam Kabinet Ampera, Departemen Pos dan Telekomunikasidiubah statusnya menjadi Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasiyang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi danberada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan.■ Penyelenggaran telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah yang
diwakili oleh Depparpostel di bawah Direktur Jenderal Pos danTelekomunikasi yang selanjutnya penyelenggaraan jasatelekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badanpenyelenggara, yakni Badan Usaha Milik Negara yang bentukusahanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)
• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan jaringan tetap
• Layanan yang diberikan berupa layanan suara
• Penetapan tarif sesuai jumlah “menit”
Kondisiindustri
• Penyelenggara telekomunikasi dibedakan atas jasa telekomunikasi dasar dan jasa Peta atas jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi non dasar
• Teknologi telekomunikasi didominasi olehsaluran kawat/kabel
Petalisensi
• Pasar telekomunikasi yang bersifatmonopolistik
• Penyelenggaraan telekomunikasididominasi oleh Badan Usaha Milik Negara
• Penerapan regulasi yang ketat
Pola Kompetisi
Pemenuhan Aspek Era UU 3 Tahun 1989 (monopoli)
• , perkembangan jaringan telepon tetap(fixed telephone) masih sangat rendahbahkan jika dibandingkan dengannegara-negara lain di Asia Tenggara
Aksesibilitas
• Jaringan Telepon Tetap, Pada tahun 1989 baru tersedia 800.000 Satuan Sambungan Telepon ,tahun 1996 dan Availabilitas Sambungan Telepon ,tahun 1996 dan akan mencapai 8.000.000 SST
Availabilitas
• Susunan tarif jasa telekomunikasi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah. Affordabilitas
Pencapaian industri pada Era UU Nomor 3 Tahun 1989
Dampak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 adalahmulai masuknya pihak-pihak swasta dengan modal yang besardan harus menjalin kerjsama dengan Badan Penyelenggara, yaituPT Telkom dan PT Indosat.
Perusahaan – perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi adalah:• Jaringan lokal nasional dilakukan oleh PT Telkom, kecuali di • Jaringan lokal nasional dilakukan oleh PT Telkom, kecuali di
Jakarta dan Jawa Barat dilakukan oleh PT Telkom dan PT Ratelindo
• Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) dilakukan oleh PT Telkom
• Sambungan Langsung Internasional (SLI) dilakukan oleh PT Indosat dan PT Satelindo
• Jaringan Bergerak dilakukan oleh PT Satelindo, PT Telkomsel, dan PT Excelcomindo dengan jaringan GSM.
Kondisi Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999
Pada implementasi UU Nomor 36 Tahun 1999, masih terdapat duopolidalam penyelenggaraan jaringan tetap lokal, jaringan SLJJ, danjaringan SLI oleh penyelenggara PT. Telkom dan PT. Indosat, namundengan adanya Keputusan Menteri Kominfo No. 76 Tahun 2007,secara resmi diumumkan pembukaan peluang usaha untukpenyelenggaraan jaringan tersebut diatas.
Jumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia akhir tahunJumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia akhir tahun2005 lebih dari 40 Juta, sementara tahun 2006 diperkirakan jumlahpelanggan menjadi 55 Juta SST atau tumbuh sekitar 30%. Namundemikian, pertumbuhan tersebut didominasi oleh pelanggan teleponbergerak seluler.Dalam era kompetisi ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahguna meningkatkan aksesibilitas dan availibilitas layanantelekomunikasi serta kreativitas dan inovasi masyarakat melaluilayanan telekomunikasi belum dapat tercapai. Pada era kompetisijaringan dan layanan telekomunikasi di Indonesia masih belum merata
Kebijakan yang Ditempuh Sektor Telekomunikasi Era UU 36 Tahun 1999
• Dengan dilakukannya duopoli maka pemerintah bisa melakukan divestasiTelkom dan Indosat sehingga mereka berubah menjadi perusahaan terbuka.
• Penyelenggaraan Fixed Wireless Access (FWA).• Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi dibedakan atas jasa
telekomunikasi dasar dan telekomunikasi non dasar.• Penyelenggaraan telekomunikasi tidak lagi hanya diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Telekomunikasi, tetapi dapat diselenggarakan pulaoleh Badan Hukum lain (Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milikoleh Badan Hukum lain (Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha MilikNegara/Swasta maupun Koperasi)
• Mewajibkan kepada setiap penyelenggara jaringan dan atau penyelenggarajasa telekomunikasi memberikan kontribusi dalam pelayanan di daerah yangbelum berkembang atau belum terlayani jaringan telekomunikasi yangmerupakan penugasan dari Pemerintah (Universal Service Obligation/USO).
• kebijakan modern licensing yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasiuntuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan dievaluasisecara berkala oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sertapemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
Kerangka UU 36 Tahun 1999
Ketentuanumum
Asas dantujuan
Penyidikantujuan
PembinaanPenyelenggar
aan
Penyidikan
Ketentuan umum
• Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan ataupenerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atausistem elektromagnetik lainnya;
• Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakandalam bertelekomunikasi;
• Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yangmemungkinkan bertelekomunikasi;memungkinkan bertelekomunikasi;
• Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yangmemungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
• Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan danmemancarkan gelombang radio;
• Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, BadanUsaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badanusaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanannegara;
• Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnyadi bidang telekomunikasi.
Asas dan tujuan
•Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asasmanfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan,kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.
•Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untukmendukung persatuan dan kesatuan bangsa,meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatmeningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsecara adil dan merata, mendukung kehidupanekonomi dan kegiatan pemerintahan, sertameningkatkan hubungan antarbangsa.
Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukanoleh Pemerintah.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Penyelenggaraantelekomunikasi
penyelenggaraanjaringan
telekomunikasi
penyelenggaraanjasa
telekomunikasi
penyelenggaraantelekomunikasi
khusus
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
TELEKO TELEPONI
JARAK JAUH
INTERNASIONAL
TERESTRIAL
•TELEPON•TELEXS
TELKOM
S E G M E N
TERBUKA
JARINGAN
PENYELENGGARAAN
SEJAK 2005HINGGA 2004PERIZINAN
SELEKSI
PERSAINGAN
PERSAINGAN
PERSAINGAN
PERSAINGAN( EKSKLUSIVITAS)
TERBUKA
STRUKTUR
SELEKSI
TETAP
BERGERAK
LOKALPAKET
SIRKIT
TERTUTUP
SELULER
SATELIT
TERBUKATELKOM - ISAT
TERBUKATELKOM - ISAT
TERBUKATELKOM - ISAT
TERBUKA
SELEKSI
OMUNIKASI
TELEPONI DASAR
TERBUKA
•TELEXS•TELEGRAP•FAKSIMILI
TERBUKA
&ISAT
TELSUS
TERTUTUP
TERBUKA
PERSAINGAN
PERSAINGAN
TERTUTUP
PERSAINGAN(EKSKLUSIVITAS)
PERSAINGAN TERBUKA
-
JASANILAI
TAMBAHTELEPONI
MULTIMEDIA
KEPERLUANSENDIRI
PENYIARAN
HANKAM
•AMATIR RADIO•PEMERINTAH•DINAS KHUSUS•BADAN HUKUM
•RADIO SIARAN•TELEVISI SIARAN
•TNI•POLRI
-
SELEKSI
EVALUASI
EVALUASI
EVALUASI
SELEKSI
-
•PANGGILAN PREMIUM•KARTU PANGGIL•TELEPON MAYA•RTUU•STORE & FORWARD•CALL CENTRE
•TELEVISI BERBAYAR•ISP•NAP•INTERNET TELEPONI•WAP•DLL
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan danatau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkanterselenggaranya telekomunikasi.
Penyelenggara dari penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat berbentukbadan hukum yaitu BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan koperasi.
Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat sekaligus menjadipenyelenggara jasa telekomunikasi.penyelenggara jasa telekomunikasi.
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
• Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan ataupelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi.
• Dalam penyelenggaraannya, dapat menggunakan dan atau menyewa jaringantelekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraantelekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus.
Penyelenggara telekomunikasi khusus ini dapat menyelenggarakantelekomunikasi untuk :
• keperluan sendiri• keperluan hankam negara• keperluan penyiaran
Penyelenggaraan bentuk seperti ini dapat berupa penyelenggaraan untukkeperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, keperluan meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasikhusus instansi pemerintah tertentu/swasta.
Pihak-pihak yang menyelenggarakan untuk penyelenggaraantelekomunikasi khusus adalah :
• perseorangan• instansi pemerintah• dinas khusus• badan hukum
Hak Penyelenggara dan pengguna telekomunikasi
Untuk kemudahanan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringantelekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diberi kemudahan untukmemanfaatkan dan atau melintasi batas yang dikuasai pemerintah.
Pemanfaatan dan pelintasan tersebut dapat berupa pelintasan bangunan & tanah negara, sungai, danau, laut (permukaan dan dasar).
Namun pemanfaatan dan pelintasan tersebut harus telah mendapatpersetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan pihak-pihak yang terkait. Dari sisi pengguna telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang sama Dari sisi pengguna telekomunikasi, haruslah memperoleh hak yang samauntuk dapat menggunakan atau memperoleh fasilitas yang sama dalampenggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi denganmemperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kewajiban Penyelenggara Telekomunikasi
• memberikan kontribusi dalam pelayanan universal yang berbentukpenyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau konpensasi lain
• menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pengguna• meningkatkan efisuensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi• memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan
prasarana• mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang
digunakan oleh pengguna (untuk penyelenggara jasa telekomunikasi)• menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi• menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi
lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi (untuk penyelenggarajaringan telekomunikasi)
• memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, penyampaian informasipenting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia danharta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.
• Membayar biaya oenyelenggaraab telekomunikasi dengan prosentasependapatan.
Larangan Penyelenggara Telekomunikasi
• Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atauketertiban umum. Selain itu setiap orang dilarang melakukan perbuatantanpa hak / tidak sah / memanipulasi akses ke 3 bentuk penyelenggaraantelekomunikasi (jaringan, jasa & khusus)
• Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi. tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
Perizinan
Izin Prinsipmerupakan izin yang diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada penyelenggara untuk menyiapkan sarana dan prasarana selama waktu tertentu sesuai jenis penyelenggaraan telekomunikasi.
Uji Laik Operasi (ULO)adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dengan tugas melaksanakan proses pengujian system secara teknis dan operasional.
Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing) Izin yang diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus
uji laik operasi. Izin penyelenggaraan berbentuk kontrak yang memuat hak,
kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan. Izin akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.
Interkoneksi
Interkoneksi adalah keterhubungan antarjaringan telekomunikasi daripenyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda.
Dalam pelaksanaannya, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasiberhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringantelekomunikasi lain.
Disamping itu, penyelengggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakaninterkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasilainnya. lainnya.
Hak dan kewajiban yang dimaksud harus dilakukan dengan prinsip untukpemanfaatan sumber daya secara efisien, keserasian system dan perangkattelekomunikasi, peningkatan muti pelayanan dan persaingan sehat.
Regulasi mengenai interkoneksi terdapat pada PM 8 tahun 2006 tentang interkoneksi
Interkoneksi
POI
PoC 1 op. B PoC 2 op. B
Pengakhiran panggilan dimana pengguna yang dituju dan titik interkoneksi milik penyelenggara tujuan atau milik penyelenggara asal berada pada titik pembebanan interkoneksi yang berbeda milik penyelenggara tujuan
A number
B number
Biaya hak penyelenggaraan
Semua penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasatelekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasiyang diambil dari prosentase pendapatan dan menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.
Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi merupakan kewajiban yang dikenakan kepada penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasisebagai kompensasi atas perizinan yang diperolehnya.
Kewajiban BHP Telekomunikasi dihitung sebesar 0,5% (nol komaKewajiban BHP Telekomunikasi dihitung sebesar 0,5% (nol komalima persen) dari pendapatan kotor penyelenggaraantelekomunikasi.Kewajiban BHP USO sebesar 1,25% dari pendapatan kotorpenyelenggaraan telekomunikasi.Kewajiban BHP Frekuensi
• Kebijakan baru pemerintah untuk memberlakukan BHP Berbasis Lebar Pitapada frekuensi penyelenggara seluler. BHP pita mulai diterapkan per 15Desember 2010
Tariff
Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan TarifJasa Telekomunikasi yang disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler.
Peraturan Menteri nomor 15 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan TarifJasa Teleponi Dasar yang disalurkan melalui Jaringan Tetap.
Tariff
• Susunan tariff penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi diaturoleh Regulasi yang meliputi struktur dan jenis tariff.
• Struktur tariff terdiri dari : (1) biaya pasang baru (aktivasi) ; (2) biayaberlangganan bulanan; (3) biaya jasa penggunaan ; (4) biaya jasa tambahan(feature).
• Berdasarkan struktur dan jenis tariff yang dianggap sebagai formula, ditentukan besaran tariffnya yang merupakan penetapan daripenyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.
• Jenis tariff terdiri atas : (1) pulsa local ; (2) tariff pulsa Sambungan Langsung• Jenis tariff terdiri atas : (1) pulsa local ; (2) tariff pulsa Sambungan LangsungJarak Jauh (SLJJ) ; (3) tariff Sambungan Langsung Internasional ; (4) air time untuk jasa sambungan telepon bergerak
• Formula atau pola perhitungan besaran tariff yang ditetapkan oleh pemerintahterdiri dari formula tariff awal dan formula tariff perubahan.
• Untuk menetapkan formula tariff awal harus memperhatikan komponenbiaya sedangkan untuk menetapkan formula besaran tariff perubahandiperhatikan juga antara lain factor inflasi, kemampuan masyarakat, dankesinambungan pembangunan telekomunikasi.
Perangkat TelekomunikaSi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit
• Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit,dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesiawajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Secara garis besar, dalam peraturan pemerintah ini mengatur dua hal yaituspektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Dengan masing-masingpembagian sebagai berikut:1. Spektrum Frekuensi Radio, yang mencakup beberapa bagian, yaitu:1. Spektrum Frekuensi Radio, yang mencakup beberapa bagian, yaitu:
a. Perencanaanb. Penggunaanc. Perizinand. Relokasi Frekuensi Radioe. BHP Frekuensi Radio
2. Orbit Satelita. Penggunaanb. BHP Orbit Satelit
Perangkat Telekomunikasi, Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit
Spektrum frekuensi radio dilarang digunakan oleh kapal berbenderaasing yang berada di wilayah perairan Indonesia di luarperuntukannya, kecuali. • untuk kepentingan keamanan negara, keselamatan jiwa manusia
dan harta benda, bencana alam, keadaanmarabahaya, wabah, navigasi, dan keamanan lalu lintas pelayaran; atau
• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh• disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan olehpenyelenggara telekomunikasi; atau
• merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalampenyelenggaraan telekomunikasi dinas bergerak pelayaran.