PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVIII
Transcript of PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVIII
PELATIHAN DASAR CPNS
ANGKATAN XVIII
LAPORAN AKTUALISASI
DIGITALISASI ARSIP BUKTI TRANSFER VALIDASI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH MELALUI APLIKASI 3G PADA
SUBBIDANG PEMBUKUAN BADAN PENGELOLA PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Oleh
Annisa Tricahya, S.E.
NDH 05
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA 2021
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI
Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar
Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XVIII Tahun 2021:
Nama : Annisa Tricahya, S.E.
NDH : 05
NIP : 199205312020122007
Jabatan : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan
Judul Aktualisasi : Digitalisasi Arsip Bukti Transfer Validasi
Penerimaan Pajak Daerah Melalui Aplikasi 3G
Pada Subbidang Pembukuan Badan Pengelola
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota
Balikpapan
Telah disetujui dan dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Laporan Aktualisasi
pada Senin, 07 Juni 2021 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi
dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
Mentor, Coach/Pembimbing,
Sumetri, S.E. Ika Retna Ningrum, S.Pd., M.PP.
NIP. 196708111994032006 NIP. 198503232008042001
LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI
Judul : Digitalisasi Arsip Bukti Transfer Validasi Penerimaan
Pajak Daerah Melalui Aplikasi 3G Pada Subbidang
Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan
Nama : Annisa Tricahya, S.E.
NIP : 199205312020122007
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan
Jabatan : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Telah diseminarkan dalam Seminar Laporan Aktualisasi pada Hari Senin, Tanggal 07 Juni
2021 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
Mentor, Coach/Pembimbing,
Sumetri, S.E. Ika Retna Ningrum, S.Pd., M.PP.
NIP. 196708111994032006 NIP. 198503232008042001
Penguji,
Dr. Rahmat, M.A.
NIP. 197103031996031001
LEMBAR KONSULTASI MENTOR
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XVIII
Puslatbang KDOD LAN Samarinda
Nama : Annisa Tricahya, S.E.
NDH : 05
Jabatan : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
Nama Mentor : Sumetri, S.E.
No. Hari/Tgl Uraian Konsultasi Media
Konsultasi
TTD/Paraf
Coach
1. Kamis/08
April 2021 Menyampaikan identifikasi isu yang
terdapat di Subbidang Pembukuan
Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota
Balikpapan
Mentor memberikan masukan:
Beberapa isu yang disampaikan
belum tepat karena bukan
merupakan tugas Subbidang
Pembukuan
Penyampaian isu ini sebaiknya
juga dikomunikasikan dengan
rekan kerja yang lain di Subbidang
Pembukuan
Mentor menambahkan isu yang
terjadi di Subbidang Pembukuan
Tatap Muka
2. Jumat/09
April 2021 Menyampaikan hasil analisis penetapan
(prioritas) isu berdasarkan metode USG
Menyampaikan gagasan terkait isu yang
menjadi prioritas
Menyampaikan rancangan kegiatan
yang akan diaktualisasikan
Mentor memberikan masukan:
Pada uraian analisis penatapan isu
perlu dilakukan penjabaran alasan
pemberian skala
Menambahkan alasan penetapan
isu
Tatap Muka
3. Jumat/16
April 2021 Menyampaikan laporan rancangan
aktualisasi
Mentor memberikan masukan:
Tatap Muka
Perbaikan kata Subbidang
Keuangan menjadi Subbagian
Keuangan
Pada uraian penetapan skala pada
metode USG, kata tidak ada
koordinasi atau kerja sama dengan
bagian lain dirubah menjadi belum
maksimalnya koordinasi atau kerja
sama dengan bagian lain.
Penulis bersama mentor menyampaikan
laporan rancangan kepada Kepala
Bidang Penagihan dan Pembukuan
Kabid memberikan penguatan alasan
mengapa kearsipan begitu penting di
Subbidang Pembukuan BPPDRD.
4. Senin/19 April
2021 Menyampaikan laporan rancangan
aktualisasi kepada mentor (finishing)
Meminta persetujuan rancangan
aktualisasi untuk diseminarkan
Tatap Muka
5. Kamis/ 22
April 2021 Melakukan koordinasi untuk membuat
sop
Saran Kabid :
Sebelum buat sop buat rapat internal
mengenai :
1. Pemaparan gagasan aktualisasi
2. Pembahasan mengenai sop
3. Pemaparan dan persetujuan
Tatap Muka
6. Senin/03 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu pertama
Tatap Muka
7. Jumat/07 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu kedua
Tatap Muka
8. Senin/24 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu ketiga
Tatap Muka
9. Jumat/28 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu keempat
Tatap Muka
10. Senin/31 Mei
2021 Menyampaikan laporan aktualisasi Tatap Muka
LEMBAR KONSULTASI COACH
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XVIII
Puslatbang KDOD LAN Samarinda
Nama : Annisa Tricahya, S.E.
NDH : 05
Jabatan : Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
Nama Mentor : Ika Retna Ningrum, S.Pd., M.PP.
No. Hari/Tgl Uraian Konsultasi Media
Konsultasi
TTD/Paraf
Coach
1. Senin/12
April 2021 Menyampaikan identifikasi isu dan
analisis penetapan isu berdasarkan
metode USG
Coach memberikan masukan :
Judul dibuat semenarik mungkin,
sebaiknya singkat dan jelas, tidak
perlu dijabarkan kata-kata
Google Form, Google Sheet, dan
Google Drive karena terlalu
panjang
Pada identifikasi isu perlu
ditambahkan keterkaitan isu
dengan kedudukan dan peran
ASN dalam NKRI dan sebaiknya
penjabaran isu dalam identifikasi
isu dibuat menggunakan kolom
saja agar lebih mudah
menjelaskannya
Pada dampak isu sebaiknya
dibuatkan poin-poin penting saja
Untuk lebih menguatkan kalimat
“Jumlah bukti transfer jumlahnya
banyak” harus menambahkan
perkiraan jumlahnya dan lebih
baik lagi apabila ada rekap
jumlah bukti transfer yang
diterima
Perhatikan kerapihan penulisan,
nama font yang digunakan harus
seragam
Zoom Meeting
2. Jumat/16
April 2021 Menyampaikan laporan rancangan
aktualisasi: Cover, Bab I, Bab II, dan
Telepon
Bab III
Coach memberikan masukan :
Pada latar belakang kalimat
“Pada mata pelatihan dasar”
diganti menjadi “Pada pelatihan
dasar”
Pada latar belakang ditambahkan
kalimat “menganalisa isu
berdasarkan kedudukan dan
peran ASN dalam NKRI”
Pada latar belakang gagasan
perlu ditambahkan penjelasan 3G
(Google Form, Google Sheet,
dan Google Drive)
Pada latar belakang perlu
ditambahkan perkiraan jumlah
bukti transfer yang diterima dan
lebih baik lagi jika ditambahkan
foto kondisi pengarsipan bukti
transfer saat ini dengan izin
mentor
Pada identifikasi isu perlu
ditambahkan kalimat” Isu yang
diperoleh memiliki keterkaitan
dengan kedudukan dan peran
PNS dalam NKRI”.
Pada tahapan kegiatan yang
kelima ditambahkan kata
“Monitoring”
3. Senin/19
April 2021 Meminta persetujuan rancangan
aktualisasi untuk diseminarkan
4. Jumat/30
April 2021 Menanyakan pelaksanaan kegiatan
aktualisasi apakah dapat dilaksanakan
diluar jam kerja
Saran Coach:
Diperbolehkan melaksanakan
kegiatan aktualisasi di luar jam kerja
sertakan bukti kegiatannya
5. Sabtu/ 01 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu pertama
6. Sabtu/08 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu kedua
7. Senin/24 Mei
2021 Menyampaikan laporan kegiatan
minggu ketiga
Menanyakan apakah boleh
menyampaikan hasil tindak lanjut
dari diskusi dengan Bidang
Whatsapp dan
Telepon
Pengembangan Program terkait
aplikasi baru yang akan digunakan
untuk digitalisasi arsip
Saran Coach:
Diperbolehkan menyampaikan
tindak lanjut
Disampaikan dalam laporan
sebelum ada kegiatan ini berapa
lama waktu menemukan arsip
setelah ada kegiata berapa lama
waktu yang diperlukan
8. 27 Mei 2021 Berdiskusi mengenai tampilan
kegiatan digitalisasi arsip bukti
transfer validasi pajak pada laporan
dan video
Telepon
9. 31 Mei 2021 Menyampaikan Laporan Aktualisasi
Saran Coach :
Gambar 4.4.6 dimasukan di
lampiran karena gambar terlalu
kecil agar dapat terlihat dengan
jelas
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Robbil `Alamin
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, penulis dapat
menyelesaikan laporan aktualisasi pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun
2021 dengan judul “Digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah melalui
aplikasi 3G pada Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan”. Laporan aktualisasi ini berisi uraian rencana kegiatan yang menerapkan
nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan
Anti Korupsi (ANEKA) serta kedudukan dan peran dan ASN (Manajemen ASN, Pelayanan
Publik, dan Whole of Government). Dalam penulisan laporan aktualisasi ini, penulis
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada:
1. Dr. Mariman Darto, M.Si selaku Kepala Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi
Negara Samarinda.
2. Haemusri, S.E., M.Ec.Dev. selaku Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kota Balikpapan
3. Haeruddin, S.Pi. selaku Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pengelola
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yang telah memberikan masukan
dan arahan.
4. Sumetri, S.E. selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pengelola
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dan juga selaku mentor yang
telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan dukungan sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan aktualisasi ini.
5. Ika Retna Ningrum, S.Pd., M.PP. selaku coach yang telah membimbing, memberi
masukan, memfasilitasi dan memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan laporan
aktualisasi ini.
6. Para Widyaiswara PUSLATBANG KDOD Lembaga Administrasi Negara Samarinda
yang telah memberikan materi dan juga bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh panitia penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Puslatbang KDOD Lembaga
Administrasi Negara yang telah menyelenggarakan latsar.
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I iv
8. Peserta Latsar CPNS Angkatan XVIII Tahun 2021 Puslatbang KDOD Lembaga
Administrasi Negara Samarinda atas kebersamaannya.
9. Rekan-rekan di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
khususnya Subbidang Pembukuan dan Subbagian Pengembangan Program atas
bantuan dan kerjasamanya.
10. Keluarga saya tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan aktualisasi ini masih banyak
kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan masukan untuk perbaikan. Semoga
laporan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.
Balikpapan, 29 Mei 2021
Penulis,
Annisa Tricahya, S.E.
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI ..................................................... ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKTUALISASI ...................................................... iii
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. iv
DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ..vi
DAFTAR TABEL .................................................................................................................. viii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. ..ix
ONE PAPER REPORT.......................................................................................................... .xii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................... 1
1.2 TUJUAN AKTUALISASI ............................................................................................. 3
TUJUAN UMUM ........................................................................................................... 3
TUJUAN KHUSUS........................................................................................................ 3
1.3 MANFAAT AKTUALISASI ......................................................................................... 4
MANFAAT UMUM ...................................................................................................... 4
MANFAAT KHUSUS ................................................................................................... 4
1.4 RUANG LINGKUP ....................................................................................................... 4
1.5 NILAI-NILAI DASAR ASN ......................................................................................... 5
AKUNTABILITAS ........................................................................................................ 5
NASIONALISME .......................................................................................................... 6
ETIKA PUBLIK ............................................................................................................. 6
KOMITMEN MUTU ..................................................................................................... 7
ANTI KORUPSI ............................................................................................................ 8
1.6 KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI ................................................... 8
MANAJEMEN ASN ...................................................................................................... 8
PELAYANAN PUBLIK ................................................................................................ 9
WHOLE OF GOVERNMENT..................................................................................... .10
BAB II DESKRIPSI ORGANISASI ..................................................................................... 11
2.1 PROFIL ORGANISASI ............................................................................................... 11
2.2 VISI, MISI, DAN NILAI ORGANISASI .................................................................... .11
2.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN JABATAN .......................................... .12
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI ...................................................................... .12
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI......................................................................... .13
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I v
i
DAFTAR ISI
TUGAS DAN FUNGSI JABATAN ...................................................................................... .13
2.4 IDENTIFIKASI ISU .................................................................................................... .14
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI ............................................................................ .16
3.1 PENETAPAN ISU ....................................................................................................... .16
3.2 GAGASAN PEMECAHAN ISU ................................................................................. .18
3.3 URAIAN RANCANGAN AKTUALISASI................................................................. .19
3.4 JADWAL KEGIATAN ................................................................................................ .27
BAB IV PELAKSANAAN AKTUALISASI ........................................................................ .28
4.1 HASIL PELAKSANAAN AKTUALISASI ................................................................. .28
4.2 KENDALA DAN STRATEGI KENDALA ................................................................. .54
4.3 VIDEO AKTUALISASI ............................................................................................... .54
4.4 ROLE MODEL ............................................................................................................. .55
BAB V PENUTUP ................................................................................................................ .56
5.1 KESIMPULAN ............................................................................................................. .56
5.2 SARAN .......................................................................................................................... .56
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ .57
LAMPIRAN ........................................................................................................................... .58
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I v
ii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Identifikasi Isu-Isu di Subbidang Pembukuan BPPDRD ................................... .14
TABEL 3.1 Analisis USG...................................................................................................... .16
TABEL 3.2 Uraian Rancangan Aktualisasi ........................................................................... .19
TABEL 3.3 Jadwal Kegiatan ................................................................................................. .27
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I v
iii
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1.1 Pelatihan Dasar CPNS ..................................................................................... 1
GAMBAR 1.1 Rekap Jumlah Bukti Transfer Validasi Penerimaan Pajak Daerah ................. 2
GAMBAR 1.2 Folder Penyimpanan Bukti Transfer Validasi Soft Copy Tahun 2021 ........... 2
GAMBAR 1.3 Bukti Transfer Penerimaan Pajak Daerah Hard Copy Tahun 2020,2021 ...... 2
GAMBAR 4.1.1 Bukti Diskusi Pertama Dengan Mentor dan Kepala Bidang ...................... 29
GAMBAR 4.1.2 Bukti Diskusi Kedua Dengan Mentor dan Kepala Bidang........................ 29
GAMBAR 4.1.3 Bukti Notulensi Dengan Mentor dan Kepala Bidang ................................. 30
GAMBAR 4.1.4 Bukti Mencari Referensi Mengenai Cara Pengaplikasian 3G .................... 30
GAMBAR 4.1.5 Bukti Membuat Undangan Rapat ............................................................... 31
GAMBAR 4.1.6 Bukti Undangan Rapat Tanggal 26 & 28 Mei 2021 ................................... 31
GAMBAR 4.1.7 Bukti Pelaksanaan Rapat Pertama .............................................................. 32
GAMBAR 4.1.8 Bukti Notulensi Rapat Pertama .................................................................. 32
GAMBAR 4.1.9 Bukti Pembuatan SOP ................................................................................ 32
GAMBAR 4.1.10 Bukti Rancangan SOP dan Alur Proses Validasi Bukti Transfer Pajak
Daerah ..................................................................................................... 33
GAMBAR 4.1.11 Bukti Pelaksanaan Rapat Kedua .............................................................. 33
GAMBAR 4.1.12 Bukti Penyampaian Rancangan SOP dan Alur Proses Validasi Bukti
Transfer .................................................................................................. 33
GAMBAR 4.1.13 Bukti Notulensi Rapat Kedua .................................................................. 34
GAMBAR 4.1.14 Bukti Penyampaian Rancangan SOP dan Alur Proses Validasi Bukti
Transfer Kepada Kabid Penagihan dan Pembukuan ............................... 34
GAMBAR 4.1.15 Bukti Meminta Persetujuan dan Tanda Tangan SOP Kepada Kepala
BPPDRD Kota Balikpapan ..................................................................... 34
GAMBAR 4.1.16 Bukti SOP dan Alur Prosedur Validasi dan Digitalisasi Arsip Bukti
Transfer Validasi Pajak Daerah .............................................................. 35
GAMBAR 4.1.17 Bukti Penyampaian SOP dan Alur Proses Kepada Kasubbid Pengendalian
Operasional ............................................................................................. 35
GAMBAR 4.1.18 Bukti Penyampaian SOP danAlur Proses Kepada Kasubbid Pengembangan
Potensi ..................................................................................................... 35
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I ix
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 4.1.19 Bukti Sosialisasi SOP dan Alur Proses Bidang Pembukuan & Bidang
Lainnya .................................................................................................... 36
GAMBAR 4.1.20 Bukti Sosialisasi SOP dan Alur Proses Kepada Staff Pengembangan
Program ................................................................................................... 36
GAMBAR 4.2.1 Bukti Diskusi Dengan Mentor dan Rekan Kerja Dalam Pembuatan Formulir
Digital ...................................................................................................... 38
GAMBAR 4.2.2 Bukti Meminta Persetujuan Mentor ........................................................... 38
GAMBAR 4.2.3 Bukti Diskusi Dengan Mentor .................................................................... 38
GAMBAR 4.2.4 Bukti Verifikasi 2 Langkah Pada Akun Google Telah Aktif ..................... 39
GAMBAR 4.2.5 Bukti Pembuatan Formulir Digital Arsip Bukti Tranfer Validasi Penerimaan
Pajak Daerah ........................................................................................... 39
GAMBAR 4.2.6 Bukti Formulir Digital Arsip Bukti Tranfer Validasi Penerimaan Pajak
Daerah ..................................................................................................... 40
GAMBAR 4.3.1 Bukti Dokumen Bukti Transfer Validasi Soft Copy .................................. 42
GAMBAR 4.3.2 Bukti Dokumen Bukti Transfer Validasi Hard Copy ................................. 42
GAMBAR 4.3.3 Bukti Melakukan Scanning Berkas Hard Copy Arsip Bukti Transfer
Validasi Pajak Daerah ............................................................................... 42
GAMBAR 4.3.4 Bukti Hasil Scanning Bukti Transfer Validasi ........................................... 43
GAMBAR 4.3.5 Bukti Hasil Pengelompokkan Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah ........ 43
GAMBAR 4.3.6 Bukti Melakukan Konversi Dalam Format Pdf dan Memberikan Password
Pada File .................................................................................................... 43
GAMBAR 4.3.7 Bukti Melakukan Penginputan Pada Formulir Digital ............................... 44
GAMBAR 4.3.8 Bukti Hasil Penginputan Arsip Bukti Trasfer Validasi Pajak Daerah Pada
Formulir Digital ......................................................................................... 44
GAMBAR 4.4.1 Bukti Menyiapkan Seluruh Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah yang
Berbentuk Hard Copy ................................................................................ 46
GAMBAR 4.4.2 Bukti Mengelompokkan Arsip Bukti Transfer Validasi Berdasarkan Jenis
Pajak .......................................................................................................... 46
GAMBAR 4.4.3 Bukti Mengurutkan Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah
Berdasarkan Tanggal Penerimaan Pajak Daerah ....................................... 47
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I x
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 4.4.4 Bukti Melakukan Pengarsipan Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah Dalam
File Odner .................................................................................................. 47
GAMBAR 4.4.5 Bukti Melakukan Pengarsipan Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah Dalam
File Odner Berdasarkan Bulan Penerimaan Pajaknya ............................... 47
GAMBAR 4.4.6 Bukti Memberikan Penamaan File pada Arsip Hard Copy Bukti Transfer
Pajak Daerah .............................................................................................. 48
GAMBAR 4.5.1 Bukti Melakukan Pemeriksaan Ulang Hasil Penginputan Pada Formulir
Digital ........................................................................................................ 50
GAMBAR 4.5.2 Bukti Melakukan Pencadangan Database .................................................. 50
GAMBAR 4.5.3 Bukti Laporan Rekap Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak daerah Bulan
Januari dan Februari 2021 dan Laporan Evaluasi Kegiatan ...................... 51
GAMBAR 4.5.4 Bukti Menyampaikan Lapora Kepada Mentor Secara Langsung dan Melalui
E-mail ........................................................................................................ 51
GAMBAR 4.5.5 Bukti Melakukan Diskusi Dengan Mentor dan Bagian Pengembangan
Program ..................................................................................................... 52
GAMBAR 4.5.6 Bukti Rancangan Aplikasi Dari Bagian Pengembangan Program ............. 52
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I x
i
emi mewujudkan dan mencapai tujuan
negara Indonesia seperti yang tertuang
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 alinea ke 4 yaitu
diperlukan peran Aparatur Sipil Negara. Aparatur
Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN
dituntut untuk dapat menjalankan perannya
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 2014 Pasal 12 yakni sebagai perencana,
pelaksana, dan pengawai penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik
yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Untuk mendapatkan ASN khususnya Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang dapat menjalankan perannya sesuai
amanat Undang-Undang diperlukan proses
rekruitmen yang profesional, bersih, transparan, dan
bebas praktik KKN (sistem merit).
Hasil proses rekruitmen ini diperoleh Calon
Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat CPNS.
Syarat CPNS dapat diangkat menjadi PNS
sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 Pasal 65 yakni lulus pendidikan
dan pelatihan dan sehat jasmani dan rohani. Pelatihan
dasar (Latsar) CPNS ini diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
(LAN RI). Tujuan pendidikan dan pelatihan dasar
CPNS ini untuk mengembangkan kompetensi CPNS
yang dilakukan secara terintegrasi berdasarkan
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5.
D “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”
1.1 LATAR BELAKANG
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.1 Pelatihan Dasar CPNS
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
Dalam pelatihan dasar ini, CPNS dibekali
nilai-nilai dasar ASN yakni Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan
Anti Korupsi atau yang biasa disingkat ANEKA.
Diharapkan setelah mengikuti pelatihan dasar ini,
CPNS dapat mengamalkan dan menerapkan nilai-
nilai yang telah dibekali dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, untuk lebih memahami peran dan
kedudukan ASN, CPNS dibekali mata pelatihan
Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of
Government. Dalam pelatihan dasar ini juga, CPNS
diarahkan untuk dapat menganalisa isu atau
permasalahan ditempat kerja berdasarkan kedudukan
dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Atas dasar itulah maka disusun
sebuah aktualisasi sebagai bentuk solusi dari isu yang
telah dianalisa di tempat kerja.
Tujuan utama Badan Pengelola Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
yakni mewujudkan akuntabilitas pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sebagai
wujud penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan
pajak daerah dan retribusi daerah pengelolaan arsip
pajak daerah dan retribusi daerah sangat diperlukan.
Dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
setiap aparatur mesti bersinggungan dan bergelut
dengan urusan arsip (Gentur Prihantono).Terciptanya
arsip sebagai bukti adanya transaksi atau proses
bisnis yang telah dilaksanakan. Salah satu arsip
dalam Subbidang Pembukuan (BPPDRD) Kota
Balikpapan adalah bukti transfer penerimaan pajak
daerah.
Saat ini pengelolaan arsip bukti transfer
penerimaan pajak daerah di Subbidang Pembukuan
belum maksimal. Jumlah bukti transfer penerimaan
pajak daerah pada tahun 2021 rata-rata mencapai 100
bukti transfer tiap bulannya, apabila belum
dilakukan pengelolaan arsip bukti transfer secara
optimal maka akan menimbulkan risiko kehilangan
dan kerusakan.
Belum optimalnya pengklasifikasian atau pemisahan
bukti transfer berdasarkan tanggal penerimaan pajak
dan jenis pajaknya akan mengakibatkan kesulitan
dalam mencari bukti transfer yang diperlukan, serta
BAB I
PENDAHULUAN
Gambar 1.2 Rekap Jumlah Bukti Transfer Validasi
Gambar 1.3 Folder Bukti Transfer Validasi Soft
Copy
Gambar 1.4 Bukti Transfer Validasi Hard Copy LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
kurang tersedianya tempat penyimpanan arsip bukti
transfer penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal-
hal tersebut diperoleh isu “Belum optimalnya
pengelolaan arsip bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah pada Subbidang Pembukuan Badan
Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
Sebagai upaya untuk mengatasi isu tersebut,
diperoleh gagasan “Digitalisasi arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah melalui aplikasi 3G
(Google Form, Google Sheet, dan Google Drive)
pada Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Isu dan gagasan ini
penulis tuangkan dalam aktualisasi pelatihan dasar
CPNS Tahun 2021.
ecara garis besar tujuan dari aktualisasi
yakni agar CPNS dapat bekerja secara
profesional dengan cara mengaktualisasikan
nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas di unit
kerja serta mengetahui peran dan kedudukan ASN
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di unit
kerja. Selain itu, sebagai sarana untuk dapat
memahami isu atau permasalahan di unit kerja serta
mampu mengatasi isu atau permasalahan tersebut.
Oleh karena itu, tujuan aktulisasi dibagi menjadi dua
yakni tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum dari aktualisasi adalah sebagai berikut:
1. Menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di unit
kerja.
2. Menerapkan dan menjungjung tinggi semangat
nasionalisme dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab di unit kerja.
3. Menerapkan nilai-nilai etika publik dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di unit
kerja.
4. Menerapkan nilai-nilai komitmen mutu dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di unit
kerja.
5. Menenerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam
melaksankan tugas dan tanggung jawab di unit
kerja.
6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN
serta menerapkan prinsip-prinsip pelayanan
publik dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab di unit kerja.
Tujuan khusus dari aktualisasi ini adalah
untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah pada
Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah melalui aplikasi
digital sehingga diharapkan akan membantu
pekerjaan subbidang pembukuan dalam mengelola
dan memelihara arsip bukti transfer penerimaan
pajak daerah.
S
BAB I
PENDAHULUAN
1.2 TUJUAN AKTUALISASI
TUJUAN UMUM
TUJUAN KHUSUS
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
Manfaat aktualisasi ini yaitu dapat
menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai dasar
ASN dalam pelaksanaan tugas di unit kerja, serta
memahami kedudukan dan peran ASN dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat aktualisasi ini
dibagi menjadi dua yakni manfaat umum dan
manfaat khusus.
1. Membiasakan diri bersikap dan berperilaku
sesuai nilai-nilai akuntabilitas dalam bekerja dan
juga kehidupan sehari-hari.
2. Membiasakan diri bersikap dan berperilaku
berdasarkan nilai-nilai nasionalisme dalam
bekerja dan juga kehidupan sehari-hari.
3. Membiasakan diri bersikap dan berperilaku
sesuai nilai-nilai etika publik (memiliki
kepekaan dan kepedulian terhadap orang lain)
dalam bekerja dan juga kehidupan sehari-hari.
4. Membiasakan diri bersikap dan berperilaku
sesuai nilai-nilai komitmen mutu, berpikir kreatif
serta memiliki inovasi dalam bekerja dan juga
kehidupan sehari-hari.
5. Membiasakan diri bersikap dan berperilaku
sesuai nilai-nilai anti korupsi dalam bekerja dan
juga kehidupan sehari-hari.
1. Bagi Penulis
Sebagai tempat untuk menanamkan dan
mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan
anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari serta
menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan
kedudukan dan peran ASN dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bagi Instansi
Terlaksananya pengelolaan arsip berbasis digital
yang dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi dalam proses kerja.
1.3 MANFAAT AKTUALISASI
BAB I
PENDAHULUAN
MANFAAT UMUM
MANFAAT KHUSUS
1.4 RUANG LINGKUP
Kegiatan aktualisasi ini disusun sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi pelaksana
Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota
Balikpapan. Pelaksanaan aktualisasi dilakukan di
Instansi BPPDRD khususnya di Subbidang
Pembukuan pada tanggal 20 April 2021 sampai
dengan tanggal 31 Mei 2021. Mengingat
keterbatasan waktu pelaksanaan aktualisasi,
maka penulis melakukan pembatasan bukti
transfer validasi yang akan diarsip dengan
aplikasi digital yakni bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah bulan januari dan
februari 2021. Kedepannya, seluruh arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah ini
akan diarsip secara digital.
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
engertian Akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2003),
akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Dalam arti lainnya, akuntabilitas tidak hanya
dimaknai bagaimana seseorang atau institusi telah melaksanakan
kewajibannya saja tetapi juga mampu memberikan bukti bahwa
kewajiban tersebut telah dilaksanakan. Merujuk pada salah satu aspek
akuntabilitas yakni akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan
memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap
tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau
institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses
yang telah dilakukan (Modul Latsar CPNS, 2015). Laporan yang
diberikanpun juga harus berisi informasi yang lengkap, benar, dan
mudah dipahami.
Nilai-nilai akuntabilitas yakni kepemimpinan, transparansi,
integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan,
kejelasan, dan konsistensi (Modul Latsar CPNS, 2015). Nilai-nilai
akuntabilitas tersebut menjadi dasar bagi PNS agar mampu menjadi
PNS yang akuntabel. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung
jawab dan dapat dipertanggungjawabkan serta berintegritas dan juga
mampu memberikan solusi atas sebuah permasalahan merupakan salah
satu penerapan nilai akuntabilitas bagi seorang PNS.
P
1.5 NILAI-NILAI
DASAR ASN
BAB I
PENDAHULUAN
Terdapat 5 nilai-
nilai dasar ASN
yakni
Akuntabilitas,
Nasionalisme,
Etika Publik,
Komitmen Mutu,
dan Anti Korupsi.
AKUNTABILITAS
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
asionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap
bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain (Modul Latsar CPNS, 2015). Rasa
cinta terhadap bangsa Indonesia dapat diwujudkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila
yang merupakan pedoman hidup rakyat Indonesia dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai wujud
nasionalisme, PNS harus menerapkan nilai-nilai pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya. PNS yang
memiliki nilai-nilai nasionalisme akan memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa
dan negara (Modul Latsar CPNS, 2015).
Penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan dapat diwujudkan dengan:
1. Menerapkan nilai-nilai ketuhanan sebagai
landasan rohani dan moral
2. Menerapkan nila-nilai kemanusiaan
sebagai landasan dalam menciptakan
kesetaraan derajat
3. Menerapkan nilai-nilai persatuan
Indonesia sebagai landasan dalam
menerima keberagaman budaya serta
menciptakan rasa cinta tanah air
engertian etika publik adalah refleksi
tentang standar atau norma yang
menentukan baik atau buruk, benar atau
salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik
(Modul Latsar CPNS, 2015). Etika publik
4. Menerapkan nilai-nilai kerakyatan dalam
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
sebagai landasan dalam menciptakan demokrasi
serta pengambilan keputusan dilakukan dengan
musyawarah dan mufakat
5. Menerapkan nilai-nilai keadilan sosial sebagai
landasan menciptakan keadilan dan sikap saling
tolong menolong antar sesame
merupakan refleksi kritis yang mengarahkan
bagaimana nilai-nilai (kejujuran, solidaritas,
keadilan, kesetaraan, dan lain-lain) dipraktikan
dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap
kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain
(Modul Latsar CPNS, 2015). Etika publik
diperlukan agar PNS memiliki rasa kepekaan serta
kepedulian terhadap masyarakat sekitar sehingga
N
P
NASIONALISME
BAB I
PENDAHULUAN
ETIKA PUBLIK L
AP
OR
AN
AK
TU
AL
ISA
SI
6
mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
secara professional.
Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pasal 4, yakni sebagai berikut:
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi
Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip
keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non
diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika
luhur.
7. Mempertanggung jawabkan tindakan dan
kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan
kebijakan dan program pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara
jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya
guna, berhasil guna, dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas
tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan
kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil dan
mendorong kinerja pegawai.
13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan
yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
omitmen mutu merupakan suatu upaya
atau tindakan yang berorientasi pada
mutu. Komitmen mutu merupakan
pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi,
inovasi, dan mutu. Berkaitan dengan komitmen
mutu, dalam menjalankan tugasnya PNS harus
mampu mencapai target yang telah ditetapkan yakni
kepuasan masyarakat, dapat mengelola sumber daya
secara hemat dan bertanggung jawab, memiliki
kreativitas untuk menciptakan perubahan yang lebih
baik, dan mampu memberikan pelayanan melebihi
harapan masyarakat. Pelayanan dan pelaksanaan
kebijkan yang berkomitmen mutu terwujud saat
mampu memberikan suatu hal yang lebih sehingga
stakeholder menerima dan merasa puas.
Penyelenggaraan kerja yang kreatif, inovatif, dan
berkomitmen terhadap mutu, akan sangat
bermanfaat baik bagi aparatur, institusi, maupun
masyarakat yang dilayani (Modul Latsar CPNS,
2015). Semua pihak akan merasakan kepuasan dan
nilai tambah atas layanan yang diberikan (Modul
Latsar CPNS, 2015).
K
BAB I
PENDAHULUAN
KOMITMEN MUTU
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 7
orupsi sering dikatakan sebagai
kejahatan luar biasa, salah satu
alasannya adalah karena dampaknya
yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam
ruang lingkup, pribadi, keluarga, masyarakat dan
kehidupan yang lebih luas (Modul Latsar CPNS,
2015). Menurut UU No. 31/1999 jo No. UU
20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi
yang terdiri dari: kerugian keuangan negara, suap-
menyuap, pemerasan, perbuatan curang,
penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan
dalam pengadaan, dan gratifikasi (Modul Latsar
CPNS, 2015).
anajemen Aparatur Sipil Negara
bertujuan untuk membangun aparat
sipil negara yang memiliki integritas,
profesional dan netral serta bebas dari intervensi
politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik yang berkualitas bagi
PNS erat kaitannya dengan tindak korupsi
karena adanya kewenangan jabatan yang menjadi
kesempatan.
masyarakat (Modul Latsar CPNS, 2015). Pegawai
ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh
pimpinan Instansi Pemerintah serta harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai
politik. Pegawai ASN memiliki peran yaitu sebagai
perencana, pelaksana, dan pengawas
K
M
BAB I
PENDAHULUAN
ANTI KORUPSI
Oleh karena itu, PNS harus memiliki
nilai-nilai anti korupsi yakni jujur,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung
jawab, kerja keras, sederhana,
berani, dan adil. Sembilan nilai ini
ditanamkan dalam diri PNS agar
mampu mencapai komitmen
integritas.
1.6 KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM
NKRI
MANAJEMEN ASN L
AP
OR
AN
AK
TU
AL
ISA
SI
8
LAPORAN AKTUALISASI 57
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional melalui pelaksanaan
kebijakan dan pelayanan publik yang profesional,
bebas dari intervensi politik, serta bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Modul
Latsar CPNS, 2015). Pegawai ASN memiliki tugas
untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas, dan mempererat persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Modul Latsar CPNS, 2015).
Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi
ASN berlandaskan pada kode etik dan kode
perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat
dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku
berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur,
bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan
disiplin
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan
tanpa tekanan
4. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan
5. Melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah
atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan
6. Menjaga kerahasian yang menyangkut
kebijakan Negara
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik
Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan
efisien
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan
dalam melaksanakan tugasnya
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern
Negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu
menjaga reputasi dan integritas ASN
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
elayanan publik adalah segala bentuk
kegiatan pelayanan umum yang
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di
Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN atau
BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik
dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga
Administrasi Negara: 1998). Prinsip pelayanan
publik adalah untuk mewujudkan pelayanan prima .
Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu (Modul
Latsar CPNS, 2015):
1. Partisipatif yakni pemerintah perlu melibatkan
masyarakat dalam merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
P PELAYANAN PUBLIK
BAB I
PENDAHULUAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 9
2. Transparan yakni pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik harus
menyediakan akses bagi warga negara untuk
mengetahui segala hal yang terkait dengan
pelayanan publik yang diselenggarakan
tersebut, seperti: persyaratan, prosedur, biaya,
dan sejenisnya.
3. Responsif yakni pemerintah wajib mendengar
dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga
negaranya.
4. Tidak Diskriminatif yakni pelayanan publik
yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak
boleh dibedakan antara satu warga negara
dengan warga negara yang lain.
5. Mudah dan Murah yakni berbagai persyaratan
yang dibutuhkan dalam hal pelayanan publik
tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi.
6. Efektif dan efisien yakni penyelenggaraan
pelayan publik harus mampu mewujudkan
tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara
mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan
prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang
sedikit, dan biaya yang murah
7. Aksesibel yakni pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat
dijangkau oleh warga negara yang
membutuhkan dalam arti fisik (dekat,
terjangkau dengan kendaraan publik, mudah
dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain.)
8. Akuntabel yakni semua bentuk
penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada
masyarakat.
9. Berkeadilan yakni penyelenggaraan pelayanan
publik harus dapat dijadikan sebagai alat
melindungi kelompok rentan dan mampu
menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok
lemah ketika berhadapan dengan kelompok
yang kuat.
hole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor
dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan
pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik (Modul Latsar CPNS, 2015). Dalam
menerapkan pendekatan WoG ini membutuhkan prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan
bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WoG sangat
penting diterapkan oleh instansi pemerintahan karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik
dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan
yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai
penyelenggara kebijakan dan layanan publik (Modul Latsar CPNS, 2015).
W Whole of Government
BAB I
PENDAHULUAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
0
erdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola
Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana
otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan
pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
isi merupakan cita-
cita yang ingin
dicapai, berkaitan
dengan pandangan ke depan
menyangkut kemana instansi
pemerintah harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya
secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif, serta
produktif. Visi BPPDRD Kota
Balikpapan adalah :
an untuk mewujudkan
visi tersebut yang
sesuai dengan tugas
pokok maka ditetapkanlah misi
BPPDRD Kota Balikpapan
sebagai berikut:
adan Pengelola Pajak
dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan telah
merumuskan Nilai-nilai
Organisasi sebagai berikut :
B
V D B
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
2.1 PROFIL ORGANISASI
2.2 VISI, MISI DAN NILAI ORGANISASI
“MENJADI PERANGKAT
DAERAH YANG
PROFESIONAL DALAM
MENGELOLA PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH”
1. Meningkatkan
Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
2. Meningkatnya Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah
3. Meningkatkan
Profesionalisme Aparatur
4. Meningkatkan pelayanan
Pajak Daerah kepada
Masyarakat
Pelayanan Prima,
Profesionalisme,
Transparansi, Disiplin,
Tanggung jawab,
Akuntabilitas
BAB I
PENDAHULUAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
1
erdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dan memiliki fungsi:
a. Penyusunan program dan
kegiatan di bidang
pengelolaan pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
b. Penyusunan kebijakan teknis
pelaksanaan pengelolaan pajak
Daerah,Retribusi Daerah dan
lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
sesuaikewenangannya
c. Pelaksanaan pendaftaran,
pendataan, penetapan,
pemungutan danpenagihan
serta penggalian potensi Pajak
Daerah
d. Pelaksanaan pembukuan dan
pelaporan hasil pemungutan
dan SetoranPajak Daerah,
Retribusi Daerah dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang
Sah sesuai kewenangannya
e. Pelaksanaan perencanaan,
pengawasan dan pengendalian
operasional dibidang
pendaftaran, pendataan,
penetapan, pemungutan dan
penagihanserta penggalian
potensi Pajak Daerah
f. Pelaksanaan pelayanan
pendaftaran, pendataan,
penetapan, pemungutan dan
penagihan serta penggalian
potensi Pajak Daerah
g. Pelaksanaan penyuluhan
mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
h. Pelaksanaan monitoring,
evaluasi, pengendalian dan
pelaporan
Pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi
i. Pelaksanaan tugas lainnya
yang diberikan oleh
pimpinan/atasan sesuaidengan
tugas dan fungsinya
B
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
2.3 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN JABATAN
TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
2
erdasarkan Peraturan Walikota
Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016,
Subbidang Pembukuan memiliki tugas
sebagai berikut :
1. Menyusun program dan kegiatan Subbidang
Pembukuan.
2. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai
realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak
Daerah, Retribusi
Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
sesuai kewenangannya
3. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya
4. Menyelenggarakan pencatatan mengenai
penetapan dan penerimaan dari pungutan atau
pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah sesuai kewenangannya
B
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI
SUBBIDANG PEMBUKUAN
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
3
5. Menyelenggarakan pelaporan realisasi
penerimaan tunggakan pungutan atau
pembayaran atau penyetoran Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah sesuai kewenangannya
6. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan
awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah sesuai kewenangannya akibat
terjadinya restitusi
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
alam menentukan isu atau permasalahan, penulis melakukan konsultasi dengan mentor yaitu Kepala
Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) dan juga
rekan kerja yaitu Staff Pelaksana Subbidang Pembukuan BPPDRD. Isu atau permasalahan yang
diperoleh memiliki keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Dari hasil diskusi, penulis dapat mengidentifikasi 3 isu permasalahan dalam subbidang pembukuan
BPPDRD yaitu:
D
No. Isu Penyebab Dampak Keterkaitan dengan peran
dan kedudukan PNS
1. Belum optimalnya
pengelolaan arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah
Belum adanya
pegawai yang
membantu mengelola
dan memelihara arsip
Belum optimalnya
pendokumentasian
serta penyimpanan
bukti transfer validasi
penerimaan pajak
daerah secara digital
Belum optimalnya
pemisahan atau
pengklasifikasian
bukti transfer validasi
berdasarkan jenis
pajak dan tanggal
penerimaan pajak
Kurang tersedianya
tempat penyimpanan
arsip dalam bentuk
hard copy
Risiko kehilangan
dan kerusakan
bukti transfer
Pegawai
mengalami
kesulitan dalam
mencari bukti
transfer validasi
yang diperlukan.
Apabila terjadi
force majeure
seperti kebakaran
atau bencana alam
tidak ada cadangan
penyimpanan atas
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
Belum adanya pegawai
yang membantu mengelola
dan memelihara arsip
sehingga pegawai harus
bekerja melebihi
kapasitasnya
(Melaksanakan kewajiban
secara tidak efektif)
(Manajemen ASN)
Pendokumentasian bukti
transfer validasi yang belum
berbasis digital
menyebabkan Belum
maksimalnya koordinasi
atau kerjasama dengan
Bagian lain karena kesulitan
mencari bukti transfer
validasi yang diperlukan
Bagian lain (Whole of
Government)
2.4 IDENTIFIKASI ISU
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
4
Tabel 2.1 Identifikasi Isu-Isu di Subbidang Pembukuan BPPDRD
No. Isu Penyebab Dampak Keterkaitan dengan peran
dan kedudukan PNS
2. Belum optimalnya
aplikasi pembukuan
saldo akhir piutang
pajak daerah
Aplikasi yang
digunakan belum
mampu
mengakomodir
pembukuan saldo
akhir piutang pajak
daerah
Proses pembukuan
saldo akhir piutang
pajak daerah
dilakukan dengan
cara manual
menggunakan
Microsoft Excel
Diperlukan ketelitian
dan waktu untuk
mengolah data dari
aplikasi karena
jumlah transaksi yang
harus diolah dalam
jumlah yang banyak
Pegawai melaksanakan
kewajiban secara tidak
efektif karena apabila
aplikasi dapat
mengakomodir
pembukuan saldo
piutang pajak daerah
maka pegawai tidak
perlu melakukan
pengolahan data hanya
perlu melakukan
pengecekan saja
(Manajemen ASN)
3. Kurangnya Sumber
Daya Manusia
dalam Subbidang
Pembukuan Badan
Pengelola Pajak
Daerah dan
Retribusi Daerah
Adanya tanggung
jawab untuk
melakukan evaluasi
dan pengawasan
terhadap besarnya
nilai piutang pajak
daerah yang semakin
meningkat
Pegawai piutang
pajak daerah harus
merangkap tugas
Selain menyajikan
laporan piutang pajak
daerah juga harus
berkoordinasi dengan
subbidang penagihan
terkait penagihan
kepada wajib pajak
yang memiliki nilai
piutang besar
Pegawai piutang pajak
daerah harus merangkap
tugas (Melaksanakan
kewajiban secara tidak
efektif) (Manajemen
ASN)
BAB II
DESKRIPSI ORGANISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
5
Dalam menetapkan isu yang akan dipilih, penulis
menggunakan metode analisis Urgency,
Seriousnees, and Growth (USG). Urgency yaitu
seberapa mendesak suatu isu harus dibahas,
dianalisis dan ditindaklanjuti.
Seriousness yaitu seberapa serius suatu isu harus
dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan
ditimbulkan. Growth yaitu seberapa besar
kemungkinan memburuknya isu tersebut jika
tidak ditangani segera.
Tabel 3.1 Analisis USG
No Isu atau Permasalahan U S G Total Skor Peringkat
1. Belum optimalnya pengelolaan arsip
bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah
5 5 5 15 1
2. Belum optimalnya aplikasi yang
digunakan untuk melakukan
pembukuan saldo akhir piutang pajak
daerah
5 5 4 14 2
3. Masih kurangnya Sumber Daya
Manusia di Subbidang Pembukuan
4 4 4 12 3
Penentuan Nilai :
1 : Sangat Kecil
2 : Kecil
3 : Sedang
4 : Besar
5 : Sangat Besar
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 PENETAPAN ISU PRIORITAS
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
6
Proses pemberian nilai dalam metode analis
USG ini penulis lakukan bersama dengan mentor
dan diperoleh isu yang menjadi peringkat pertama
yakni “Belum optimalnya pengelolaan arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah”. Dalam hal urgency (pentingnya isu),
pemberian nilai 5 diberikan pada isu pertama dan
isu kedua. Pada isu pertama berkaitan dengan
pentingnya bukti transfer validasi sebagai bukti
pendukung yang dapat menunjukan telah
terlaksananya kegiatan di instansi. Bukti transfer
penerimaan pajak daerah menunjukan bahwa wajib
pajak telah melakukan pembayaran pajak, yang
mana hal ini menjadi dasar dalam penyajian laporan
penerimaan pajak daerah. Bukti transfer yang
jumlahnya banyak apabila belum dikelola dengan
baik dapat menimbulkan risiko kehilangan dan
kerusakan. Oleh karena itu, digitalisasi dalam
pengelolaan arsip bukti transfer validasi ini menjadi
isu yang mendesak. Selain itu pada isu kedua,
kurang optimalnya aplikasi dalam melakukan
pembukuan saldo akhir piutang pajak daerah
menyebabkan penyajian laporan tunggakan pajak
memerlukan beberapa penyesuaian. Pemberian nilai
4 pada isu ketiga karena subbidang pembukuan
membutuhkan SDM yang secara optimal dapat
melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap nilai
tunggakan pajak daerah. Saat ini penambahan SDM
tersebut belum terlalu mendesak karena tugasnya
masih dapat dilakukan oleh bagian piutang pajak
daerah.
Dalam hal seriousness (keseriusan isu),
pemberian nilai 5 diberikan pada isu pertama dan
isu kedua. Pada isu pertama berkaitan dengan whole
of government, bukti transfer juga diperlukan oleh
Bagian lain seperti Subbagian Keuangan sebagai
bukti pencatatan bahwa adanya penerimaan pajak
daerah di Kas Daerah. Belum adanya
pengklasifikasian dalam pengarsipan bukti transfer
ini akan mempersulit menemukan bukti transfer
yang diperlukan Bagian lain. Hal ini menyebabkan
belum optimanya koordinasi atau kerjasama dengan
Bagian lain. Selain itu pada isu kedua kurang
optimalnya aplikasi dalam melakukan pembukuan
saldo akhir piutang pajak daerah menyebabkan data
yang diperoleh dari aplikasi harus diolah terlebih
dahulu sehingga memerlukan ketelitian. Pemberian
nilai 4 pada isu ketiga karena kurangnya SDM
dalam subbidang pembukuan menyebabkan
pegawai harus merangkap tugas. Rangkap tugas ini
menyebabkan kurang efektif dalam melaksanakan
tugas.
Dalam hal growth (berkembangnya isu),
pemberian nilai 5 diberikan pada isu pertama
karena jika tidak dilakukan pengarsipan secara
digital maka tidak ada cadangan pendokumentasian
bukti transfer, mengingat pentingnya bukti transfer
ini sebagai bukti pendukung setiap transaksi
penerimaan pajak daerah. Pemberian nilai 4 pada
isu kedua karena meskipun kurang optimalnya
aplikasi dalam melakukan pembukuan saldo akhir
piutang pajak daerah, penyajian laporan tunggakan
pajak masih dapat dilakukan dengan menggunakan
aplikasi pembukuan manual (Microsoft excel).
Pemberian nilai 4 pada isu ketiga karena kurangnya
Sumber Daya Manusia di Subbidang Pembukuan
menyebabkan koordinasi dengan Bidang lain yakni
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
7
Belum optimalnya pengelolaan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah ISU
Digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah melalui 3G (Google Form, Google
Sheet, dan Google Drive) pada Subbidang
Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Gagasan
1. Membuat SOP dan alur proses digitalisasi arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah
2. Membuat formulir digital bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah
3. Melakukan penataan arsip bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah secara digital
4. Melakukan penataan arsip bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah yang berbentuk hard copy
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah
Kegiatan
Subbidang Penagihan sedikit terhambat namun
koordinasi masih tetap dapat dilakukan.
Berdasarkan identifikasi dan penetapan isu diatas,
maka disusunlah gagasan dan kegiatan yang akan
dilakukan selama aktualisasi. Gagasan yang terpilih
yakni “Digitalisasi arsip bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah melalui 3G (Google
Form, Google Sheet, dan Google Drive) pada
Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah”.
Gagasan tersebut juga mendukung
pergerakan instansi menuju era
revolusi industri 4.0 dimana seluruh
proses kegiatan berbasis digital
dengan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi sehingga
mencapai efisiensi. Penggunaan
teknologi diharapkan mampu
mempermudah pekerjaan Subbidang
Pembukuan BPPDRD.
Proses digitalisasi arsip ini diharapkan mampu
meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam
melakukan pemeriharaan arsip. Pada pelaksanaan
kegiatan, setiap tahapan kegiatan mengandung
penerapan nilai-nilai dasar ASN yakni akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan
anti korupsi.
3.2 GAGASAN PEMECAHAN ISU
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
8
Unit Kerja : Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya pengelolaan arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah
2. Belum optimalnya aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembukuan saldo akhir piutang pajak
Daerah
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Subbidang Pembukuan
Isu yang Diangkat : Belum optimalnya pengelolaan arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah
Gagasan Pemecahan Isu : Digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah melalui 3G (Google Form,
Google Sheet, dan Google Drive) pada Subbidang Pembukuan Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/ Hasil Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan
Kontribusi Terhadap
Visi Misi Organisasi
Penguatan Nilai
Organisasi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
Membuat
Standar
Operasional
Prosedur (SOP)
dan alur proses
digitalisasi arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan
pajak daerah
a. Melakukan diskusi
dengan mentor dan
juga Kepala Bidang
Penagihan dan
Pembukuan
mengenai alur dan
tahapan proses
digitalisasi arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
SOP dan alur
proses digitalisasi
arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
daerah
Akuntabilitas:
Menghasilkan SOP
digitalisasi arsip bukti
transfer validasi
merupakan bentuk
kejelasan terhadap alur
kerja digitalisasi arsip
Nasionalisme:
Melakukan diskusi dengan mentor dan juga
Kepala Bidang mengenai
Membuat SOP dan alur
proses digitalisasi arsip
bukti transfer validasi
merupakan tindakan
yang mendukung
tercapainya misi
organisasi yakni
“Meningkatkan
profesionalisme aparatur”.
Menghasilkan SOP
dan alur proses
digitalisasi arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak merupakan
penguatan nilai
profesionalisme
3.3 URAIAN RANCANGAN AKTUALISASI
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 1
9
Tabel 3.2 Uraian Rancangan Aktualisasi
b. Mencari referensi
mengenai cara
penggunaan dan
pengaplikasian 3G
dalam mengelola
arsip bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
alur dan tahapan proses
digitalisasi arsip
merupakan penerapan
sila ke empat Pancasila
Etika Publik:
Menggunakan fasilitas
instansi yaitu internet
secara bertanggung
jawab untuk mencari
referensi mengenai cara
pengaplikasian 3G
Komitmen Mutu:
Membuat SOP
digitalisasi arsip
merupakan suatu bentuk
berpikir kreatif
Anti Korupsi:
Membuat SOP
digitalisasi arsip serta
mencari referensi
mengenai cara
penggunaan dan
pengaplikasian 3G
secara mandiri sehingga
tidak mengganggu
pekerjaan rekan kerja
c. Membuat SOP dan
alur proses
digitalisasi arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
menggunakan
aplikasi 3G
d. Meminta
persetujuan Kepala
Badan BPPDRD
mengenai SOP
digitalisasi arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
menggunakan
aplikasi 3G
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI LAPORAN AKTUALISASI 57 LAPORAN AKTUALISASI 57 BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
0
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
e. Menjelaskan atau
mensosialisasikan
SOP digitalisasi
arsip bukti transfer
validasi
menggunakan
aplikasi 3G kepada
rekan kerja di
Subbidang
Pembukuan
lain merupakan sikap
kemandirian
2.
Membuat
formulir digital
bukti transfer
validasi
penerimaan
pajak daerah
a. Melakukan diskusi
dengan mentor dan
rekan kerja terkait informasi yang
diperlukan dalam
formulir digital
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
Formulir digital
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah (Google
Form)
Akuntabilitas:
Meminta persetujuan
mentor untuk membuat
akun Google merupakan
bentuk sikap
transparansi, dimana
semua pelaksanaan
kegiatan harus
disampaikan kepada
atasan
Nasionalisme:
Memberikan kesempatan
kepada rekan kerja untuk
menyampaikan
pendapatnya pada saat
melakukan diskusi
mengenai informasi yang
diperlukan dalam
formulir digital
merupakan pengamalan
sila keempat Pancasila
Etika Publik:
Menghasilkan formulir
digital bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah, hal ini
mendukung tercapainya
visi organisasi yakni
“Menjadi perangkat
daerah yang
profesional dalam
rangka mengelola pajak
daerah dan retribusi
daerah”.
Menghasilkan
formulir digital bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
daerah merupakan
penguatan terhadap
nilai organisasi yaitu
tanggung jawab
b. Meminta
persetujuan mentor
untuk membuat
akun Google atas
nama pembukuan
BPPDRD
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
1
c. Membuat formulir
digital bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
menggunakan
aplikasi Google
Form
Menggunakan bahasa
yang sopan ketika
meminta persetujuan
kepada mentor
Komitmen Mutu:
Membuat formulir bukti
transfer validasi digital
merupakan bentuk
kreativitas
Anti Korupsi:
Berupaya untuk
menghasilkan formulir
digital bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah yang tepat
guna merupakan bentuk
sikap kerja keras
3.
Melakukan
penataan arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan
pajak daerah
secara digital
a. Menyiapkan seluruh
bukti transfer
penerimaan pajak
daerah dari rekan
kerja, baik yang
berbentuk hard copy
maupun foto (soft
copy)
Pengelolaan arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah berbasis
digital
Akuntabilitas:
Membuat pemisahan
folder berdasarkan jenis
pajak dan bulan
penerimaan pajak secara
konsisten
Nasionalisme: Dalam menyiapkan
seluruh bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
memerlukan kerja sama
dengan rekan kerja lain
merupakan bentuk
penerapan sila ketiga
Melakukan penaatan
arsip bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah berbasis
digital, hal ini
mendukung tercapainya
visi organisasi yakni
“Menjadi perangkat
daerah yang
profesional dalam
rangka mengelola pajak
daerah dan retribusi
daerah”.
Melakukan penaatan
arsip bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
berbasis digital
secara teratur
mendukung nilai
organisasi yakni
disiplin
b. Melakukan scanning
atau pemindaian dari
bentuk hard copy
menjadi soft copy
c. Memisahkan folder
di komputer
berdasarkan jenis
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
2
pajak dan
mengurutkan bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
berdasarkan tanggal
penerimaan pajak
daerah
Pancasila
Etika Publik:
Melakukan penginputan
bukti transfer validasi
pada formulir digital
dengan cermat dan
penuh ketelitian sehingga menghasilkan
informasi yang tepat
Komitmen Mutu
Melakukan penginputan
bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah
pada formulir digital
dapat menggunakan
telepon seluler sehingga
meningkatkan efisiensi
dalam melaksanakan
tugas
Anti Korupsi:
Melakukan penginputan
bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah
pada formulir digital
secara teratur merupakan sikap
kedisiplinan
d. Melakukan
penginputan serta
mengunggah file
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah yang
telah berbentuk soft
copy pada formulir
digital
4.
Melakukan
penataan arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan
a. Menyiapkan seluruh
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
berbentuk hard copy
Arsip hard copy
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah sudah
Akuntabilitas:
Bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip
hard copy bukti transfer
validasi penerimaan
Melaksanakan
pengelolaan arsip hard
copy sebagai bentuk
pemeliharaan terhadap
bukti pendukung
Melaksanakan
pemeliharaan arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
3
pajak daerah
yang berbentuk
hard copy
b. Melakukan
pengelompokan atau
pengklasifikasian
arsip bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
berdasarkan jenis
pajak
tertata secara rapi
dan sesuai
pajak daerah sehingga
arsip bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah tersusun
rapi dan sesuai
Nasionalisme:
Saling bekerja sama dengan rekan kerja yang
lain dalam
mengelompokan jenis
pajak pada arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
merupakan penerapan
sila ketiga Pancasila
Etika Publik:
Melakukan
pengklasifikasian dan
pengurutan arsip secara
cermat dan tepat agar
dapat dapat memberikan
informasi yang sesuai
Komitmen Mutu:
Melakukan penataan
arsip hard copy sebagai
upaya pemeliharaan
bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah
merupakan bentuk
efektivitas
Anti Korupsi:
Melakukan penataan
kegiatan, hal ini
mendukung tercapainya
visi organisasi yakni
“Menjadi perangkat
daerah yang
profesional dalam
rangka mengelola pajak
daerah dan retribusi
daerah”.
merupakan
penguatan terhadap
nilai organisasi yaitu
tanggung jawab
c. Mengurutkan arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah
berdasarkan tanggal
penerimaan pajak
daerah
d. Mengarsipkan bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
daerah ke dalam
satu file per bulan
e. Membuat penamaan
file agar
memudahkan
pencarian
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
4
ulang arsip hard copy
sebagai bentuk
kepedulian agar arsip
terpelihara dengan baik
5.
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
kegiatan
pengelolaan
arsip bukti
transfer validasi
penerimaan
pajak daerah
a. Melakukan
pemeriksaan ulang
terhadap hasil
penginputan
formulir digital yang
secara otomatis
tersaji di aplikasi
Google Sheet dalam
bentuk laporan
rekapitulasi arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah serta
memastikan arsip
bukti transfer
validasi telah
tersimpan secara
otomatis di aplikasi
Google Drive
Laporan
rekapitulasi arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah dan
laporan evaluasi
kegiatan
pengelolaan arsip
bukti transfer
validasi
penerimaan pajak
daerah
Akuntabilitas:
Laporan rekapitulasi
arsip bukti transfer
penerimaan pajak daerah
dan Laporan evaluasi
kegiatan pengelolaan
arsip bukti transfer
validasi ini merupakan
bentuk tanggung jawab
dalam melaksanakan
tugas
Nasionalisme:
Menyampaikan laporan
evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak daerah
kepada mentor
merupakan sikap berani
menyatakan pendapat,
hal ini merupakan
pengamalan sila
keempat Pancasila
Etika Publik:
Melakukan pencadangan
database arsip setiap 2
minggu sekali
merupakan sikap
Melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
daerah serta melakukan
pencadangan database
arsip, Hal ini
mendukung tercapainya
misi organisasi yakni
“Meningkatkan
Profesionalisme
Aparatur”.
Melakukan
monitoring dan
evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah serta
melakukan
pencadangan
database arsip
merupakan
penguatan nilai
akuntabilitas
organisasi
b. Melakukan
pencadangan
database arsip
dengan mengunduh
folder arsip serta
rekap arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak
daerah dari Google
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
5
Drive setiap 2
Minggu Sekali
proaktif
Komitmen Mutu:
Menghasilkan laporan
rekapitulasi arsip bukti
transfer validasi
penerimaan pajak dengan
cepat karena
menggunakan aplikasi
Google Sheet yang sudah
terintegrasi merupakan
upaya meningkatkan
efisiensi
Anti Korupsi:
Melakukan pemeriksaan
ulang terhadap hasil
penginputan formulir
bukti transfer merupakan
sikap kerja keras.
c. Membuat laporan
evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip
bukti transfer
validasi penerimaan
pajak daerah dan
menyampaikan
laporan evaluasi
tersebut kepada
mentor
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
6
Berikut ini adalah rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi yang akan dimulai pada tanggal 21 April 2021 hingga 31 Mei 2021.
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan
No. Kegiatan
April Mei
Minggu ke-
4 1 2 3 4
1. Membuat SOP dan alur proses digitalisasi arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
2. Membuat formulir digital bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah
3. Melakukan penataan arsip bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah secara digital
4. Melakukan penataan arsip bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah yang berbentuk hard copy
5. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan
arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.4 JADWAL KEGIATAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
7
Pelaksanaan aktualisasi dimulai pada
Tanggal 21 April sampai 31 Mei 2021
pada Subbidang Pembukuan Badan
Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan. Kegiatan dan
tahapan kegiatan pada pelaksanaan
aktualisasi ini sesuai dengan tabel
rancangan pada bab sebelumnya.
Setiap kegiatan dan tahapan kegiatan
mengandung nilai-nilai ANEKA serta
penguatan terhadap visi dan misi
organisasi serta nilai organisasi.
Berikut uraian serta deskripsi kegiatan
yang dilaksanakan.
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
4.1 HASIL PELAKSANAAN AKTUALISASI
Terdapat 5 kegiatan dalam
pelaksanaan aktualisasi yakni (1)
Membuat SOP dan alur proses
digitalisasi arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
(2) Membuat formulir digital
bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah (3)
Melakukan penataan arsip bukti
transfer validasi penerimaan
pajak daerah secara digital (4)
Melakukan penataan arsip bukti
transfer validasi penerimaan
pajak daerah yang berbentuk
hard copy (5) Melakukan
monitoring dan evaluasi kegiatan
pengelolaan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
8
NASIONALISME
Tahapan pertama pada kegiatan ini yaitu
melakukan diskusi dengan mentor yaitu Ibu
Sumetri, S.E. dan juga Kepala Bidang Penagihan
dan Pembukuan yaitu Bapak Haeruddin,S.Pi.
mengenai alur dan tahapan proses digitalisasi
arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 22 April 2021. Tahapan ini bertujuan agar
dalam penyusunan SOP dilakukan secara benar.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Mentor dan Kabid
Penagihan dan Pembukuan diperoleh masukan dan
saran dalam menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) yakni (1) Membaca Peraturan
mengenai pedoman penyusunan SOP Administrasi
pemerintahan (2) Format SOP BPPDRD terdapat
pada Bidang Pengembangan Potensi (3) Sebelum
menyusun SOP dan alur proses digitalisasi ini
terlebih dahulu melakukan rapat dengan para staff
pembukuan. Pembahasan pada rapat pertama
mengenai gagasan aktualisasi peserta latsar CPNS
tahun 2021 dan alur kegiatan untuk penyusunan
Standar Operasional Prosedur digitalisasi arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah.
Pembahasan rapat kedua mengenai persetujuan
Standar Operasional Prosedur digitalisasi arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah yang telah
dibuat.
Berdasarkan arahan Kabid pada diskusi pertama,
format SOP BPPDRD telah diperoleh dari Bidang
Pengembangan Potensi sehingga melakukan diskusi
kembali dengan Mentor dan Kabid Penagihan dan
Pembukuan. Pada diskusi ini, penulis mendapat
arahan dalam membuat flowchart atau bagan alur
pada SOP digitalisasi arsip bukti transfer.
MEMBUAT SOP DAN ALUR PROSES
DIGITALISASI ARSIP BUKTI TRANSFER VALIDASI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
Gambar 4.1.1 Bukti Diskusi Pertama Dengan
Mentor dan Kabid Penagihan dan Pembukuan
Gambar 4.1.2 Bukti Diskusi Kedua Dengan
Mentor dan Kabid Penagihan dan Pembukuan
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 2
9
Melakukan diskusi serta menerima masukan dari
Kabid sebagai bentuk menghargai pendapat dan
merupakan pengamalan sila keempat Pancasila
(Nasionalisme).
Setelah melakukan diskusi dengan Mentor dan Kabid Penagihan dan Pembukuan tahapan kegiatan selanjutnya
yakni mencari referensi mengenai cara penggunaan dan pengaplikasian 3G dalam mengelola arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 April
2021. Dalam mencari referensi menggunakan fasilitas kantor yakni internet secara bertanggung jawab
untuk memproleh informasi yang bermanfaat mengenai cara pengalipkasian 3G (Google Form, Google Sheet,
dan Gogle Drive) (Etika Publik). Selain itu, penulis mencari referensi secara mandiri sebagi bentuk sikap
kemandirian sehingga tidak menggangu pekerjaan rekan kerja yang lain (Anti Korupsi).
ETIKA PUBLIK
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
0
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Gambar 4.1.3 Bukti Hasil Notulensi Diskusi dengan
Mentor dan Kabid Penagihan dan Pembukuan
Gambar 4.1.4 Bukti Mencari Referensi Mengenai Cara Penaplikasian 3G
Berdasarkan arahan pada diskusi pertama, sebelum
membuat SOP dan alur proses digitalisasi arsip bukti
transfer validasi pajak daerah diperlukan adanya
rapat internal dengan para staff Subbidang
Pembukuan. Sebelum dilaksanakan rapat internal
terlebih dahulu membuat undangan rapat mengenai
sosialisasi gagasan rancangan aktualisasi dan
berdiskusi mengenai penyusunan SOP digitalisasi
arsip serta persetujuan rancangan SOP digitalisasi
arsip bukti transfer validasi pajak daerah Tahapan ini
dilaksanakan pada tanggal 23 April 2021.
Gambar 4.1.5 Membuat Undangan Rapat
Gambar 4.1.6 Bukti Undangan Rapat Tanggal 26 April dan 28 April 2021
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
1
Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021 dengan mengundang Kepala Bidang Penagihan dan
Pembukuan serta Staff Subbidang Pembukuan. Pelaksanaan rapat internal ini bertujuan untuk berdiskusi
dengan team untuk menyamakan persepsi dalam menyusun SOP dan Alur proses digitalisasi arsip bukti
transfer validasi pajak daerah sehingga menghasilkan SOP yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang terlibat.
Setelah mengidentifikasi alur, tahapan-tahapan, dan
pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan validasi
bukti transfer dan digitalisasi arsip bukti transfer
validasi pajak daerah, penulis membuat SOP dan
alur proses digitalisasi arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah menggunakan
aplikasi 3G. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan
pada tanggal 26-27 April 2021. Dalam membuat
SOP dan alur proses ini, penulis melakukan secara
mandiri sehingga tidak mengganggu pekerjaan
rekan kerja lain (Anti Korupsi) serta dalam
membuat SOP dan alur proses ini diperlukan
kreativitas agar memperoleh alur proses yang
menarik sehingga informasi tersampaikan dengan
baik dan mudah dipahami (Komitmen Mutu).
Gambar 4.1.7 Bukti Pelaksanaan Rapat Pertama
Gambar 4.1.8 Bukti Notulensi Rapat
Pertama
Gambar 4.1.9 Bukti Pembuatan SOP
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
2
Tahapan kegiatan selanjutnya yakni melaksanakan
rapat kedua yaitu menyampaikan hasil rancangan
SOP dan alur prosedur validasi dan digitalisasi arsip
bukti transfer validasi pajak daerah dan meminta
persetujuan Subbidang Pembukuan dan Subbidang
terkait. Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28
April 2021 sesuai dengan undangan rapat.
Gambar 4.1.10 Bukti Rancangan SOP dan Alur Prosedur Validasi dan Digitalisasi Arsip Bukti Transfer Validasi
Pajak Daerah
Gambar 4.1.11 Bukti Pelaksanaan Rapat Kedua
Gambar 4.1.12 Bukti Penyampaian Rancangan SOP dan Alur Prosedur Validasi dan Digitalisasi Arsip Bukti
Transfer Validasi Pajak Daerah
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
3
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Dari hasil rapat kedua, hasil rancangan SOP dapat
diajukan ke Kepala Badan Badan Pengelola Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dan
kegiatan digitalisasi arsip bukti transfer validasi
pajak daerah akan efektif dilaksanakan setelah SOP
ditandatangani oleh Kepala Badan BPPDRD.
Tahap selanjutnya yaitu menyampaikan SOP dan
alur proses kepada Kabid Penagihan dan Pembukuan
pada tanggal 29 April 2021
Selanjutnya meminta persetujuan dan tanda tangan
Kepala Badan Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kota Balikpapan, Bapak
Haemusri, S.E., M.Ec.Dev. pada tanggal 29 April
2021. Berdasarkan instruksi Kepala Badan
BPPDRD, SOP dan Alur Prosedur Validasi dan
Digitalisasi Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak
Daerah perlu disampaikan kepada Kepala Subbidang
Pengembangan
Potensi dan
Kepala
Subbidang
Pengendalian
Operasional.
Gambar 4.1.13 Bukti Notulensi Rapat
Kedua
Gambar 4.1.14 Bukti Penyampaian Rancangan SOP dan
Alur Proses Kepada Kabid Penagihan dan Pembukuan
Gambar 4.1.15 Bukti Meminta Persetujuan dan Tanda Tangan SOP Kepada Kepala
BPPDRD Kota Balikpapan
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
4
Menghasilkan SOP dan alur proses digitalisasi arsip
bukti transfer validasi merupakan bentuk kejelasan
dan merupakan bentuk pertanggungjawaban
terhadap alur kerja digitalisasi arsip bukti transfer
validasi pajak daerah (Akuntabilitas).
Selanjutnya, menyampaikan SOP dan alur prosedur validasi dan digitalisasi arsip bukti transfer validasi pajak
daerah kepada Kepala Subbidang Pengendalian Operasional yaitu Bapak Tajuddin Noor dan Kepala
Subbidang Pengembangan Potensi yaitu Bapak Dumansyah D, S.E.
Gambar 4.1.16 Bukti SOP dan Alur Prosedur Validasi dan Digitalisasi Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah
(Output Kegiatan )
AKUNTABILITAS
Gambar 4.1.17 Bukti Penyampaian SOP dan Alur Proses
Kepada Kasubbid Pengendalian Operasional
Gambar 4.1.18 Bukti Penyampaian SOP danAlur Proses
Kepada Kasubbid Pengembangan Potensi
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
5
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Tahap selanjutnya menjelaskan atau
mensosialisasikan SOP digitalisasi arsip bukti
transfer validasi menggunakan aplikasi 3G
kepada rekan kerja di Subbidang Pembukuan
dan Pelaksana Program. Sosialisasi kepada
Subbidang Pembukuan dilaksanakan pada tanggal
28 April 2021 pada saat rapat rancangan dan
persetujuan SOP. Berdasarkan hasil rapat tidak ada
perubahan terhadap SOP dan alur prosesnya maka
sosialisasi kepada Staff
Pelaksana Pembukuan hanya dilaksanakan pada saat
pelaksanaan rapat saja. Kegiatan sosialisasi pada
Staff Pengembangan Program dilaksanakan pada
tanggal 30 April 2021.
Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur proses
digitalisasi arsip bukti transfer validasi pajak daerah.
Pelaksanaan kegiatan membuat SOP dan alur
proses digitalisasi arsip bukti transfer validasi
merupakan tindakan yang mendukung tercapainya
misi organisasi yakni “Meningkatkan
profesionalisme aparatur”. Dengan adanya SOP
setiap aparatur yang terlibat akan bertanggung jawab
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
Penyusunan SOP dan alur proses digitalisasi arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak dibuat
untuk dapat memberikan informasi secara tepat .
Oleh karena itu alur proses dibuat secara kreatif .
Hal ini merupakan penguatan terhadap nilai
profesionalisme.
Gambar 4.1.20 Bukti Sosialisasi SOP dan Alur Proses
Kepada Staff Pengembangan Program
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
KONTRIBUSI TERHADAP
VISI MISI ORGANISASI
PENGUATAN NILAI
ORGANISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
6
Gambar 4.1.19 Bukti Sosialisasi SOP dan Alur Proses
Bidang Pembukuan & Bidang Lainnya
Kegiatan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur proses digitalisasi arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah bermanfaat bagi Instansi dan juga Wajib Pajak. Bagi Instansi, pegawai
dapak menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu serta memahami tugas dan tanggung jawabnya terkait
digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah. Bagi Wajib Pajak, mengetahui alur proses
untuk melakukan validasi bukti transfer pajak daerah.
pabila penulis tidak membuat SOP dan
alur proses digitalisasi arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah
maka pegawai tidak memahami dan melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain
itu, apabila dalam penyusunan SOP tidak
melakukan diskusi dengan Mentor, Kepala Bidang
Penagihan dan Pembukuan, serta rekan-rekan Staf
Pelaksana Pembukuan maka proses penyusunan
SOP membutuhkan waktu yang lama dan juga akan
menimbulkan perbedaan persepsi terhadap alur
kegiatan validasi bukti transfer dan juga digitalisasi
arsip bukti transfer validasi pajak daerah. Selain itu,
apabila dalam pembuatan alur proses ini tidak
diterapkan kreativitas maka menghasilkan alur
proses yang tidak menarik sehingga menyebabkan
informasi tidak tersampaikan dengan baik.
Dalam proses merancang SOP dan alur proses
digitalisasi arsip ini memerlukan referensi untuk
pengalikasian 3G, apabila tidak memiliki sikap
kemandirian dalam memperoleh referensi tersebut
maka akan mengganggu rekan kerja yang sedang
bekerja sehingga bergantung terhadap orang lain.
A
MANFAAT KEGIATAN
ANALISIS DAMPAK APABILA NILAI ANEKA TIDAK
DITERAPKAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
7
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Tahapan pertama pada kegiatan ini yaitu
melakukan diskusi dengan mentor dan rekan
kerja terkait informasi yang diperlukan dalam
formulir digital bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah. Tahapan kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 pada saat
rapat rancangan dan persetujuan SOP. Berdasarkan
hasil diskusi diperoleh masukan agar sebelum
mengunggah file bukti transfer di google formulir
sebaiknya menambahkan keamanan dengan
menambahkan password pada file. Memberikan
kesempatan kepada rekan kerja untuk memberikan
masukan sebagai bentuk menyampaikan
pendapatnya pada saat melakukan diskusi
mengenai informasi yang diperlukan dalam formulir
digital merupakan pengamalan sila keempat
Pancasila (Nasionalisme).
Tahap kegiatan selanjutnya yaitu meminta persetujuan mentor untuk membuat akun Google atas nama
pembukuan BPPDRD. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021. Meminta persetujuan mentor
untuk membuat akun Google merupakan bentuk sikap transparansi, dimana semua pelaksanaan kegiatan
harus disampaikan kepada atasan (Akuntabilitas).
MEMBUAT FORMULIR DIGITAL
BUKTI TRANSFER VALIDASI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH
NASIONALISME
Gambar 4.2.1 Bukti Diskusi Dengan Mentor dan Rekan
Kerja Dalam Pembuatan Formulir Digital
Gambar 4.2.3 Bukti Diskusi Dengan Mentor
ETIKA PUBLIK
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
8
Gambar 4.2.2 Bukti Meminta Persetujuan Mentor
AKUNTABILITAS
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Selain itu ketika meminta persetujuan kepada
Mentor menggunakan bahasa yang sopan (Etika
Publik). Setelah mendapatkan persetujuan dari
Mentor dan akun Google sudah berhasil dibuat,
langkah berikutnya yaitu mengaktifkan 2FA (two-
factor authentication) atau verifikasi 2 langkah
sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan
pada akun Google.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu membuat
formulir digital bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah menggunakan aplikasi
Google Form. Tahapan kegiatan ini dilaksana pada
tanggal 01 Mei 2021. Dalam membuat dan
menghasilkan formulir bukti transfer validasi digital
ini memerlukan kreativitas (Komitmen Mutu) agar
informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk
memberikan kemudahan ketika mencari arsip bukti
transfer yang diperlukan, hal ini juga merupakan
bentuk sikap kerja keras (Anti Korupsi). Dalam
formulir digital ini informasi yang harus diinput
petugas yaitu Nama Wajib Pajak, Jenis Pajak,
Tanggal Penerimaan Kas Daerah, Tanggal Validasi,
Nama Petugas Validasi dan Upload Arsip Bukti
Transfer. Kendala yang dihadapi saat membuat
formulir ini yaitu harus terkoneksi jaringan internet
yang stabil. Setelah formulir selesai dibuat,
menyimpan link untuk melakukan penginputan data,
karena informasi ini bersifat privasi (hanya untuk
Formulir Isian Staff Pembukuan saja) maka link
untuk google formulir tidak dibagikan. Formulir
digital ini dibuat menjadi 2 untuk arsip bulan januari
dan bulan februari.
Gambar 4.2.5 Bukti Pembuatan Formulir Digital Arsip
Bukti Tranfer Validasi Penerimaan Pajak Daerah
Gambar 4.2.4 Bukti Verifikasi 2 Langkah Pada Akun
Google Telah Aktif
KOMITMEN MUTU
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 3
9
Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu
formulir digital arsip bukti tranfer validasi
penerimaan pajak daerah.
Menghasilkan formulir digital bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah sebagai upaya untuk
melakukan penataan arsip secara digital, hal ini
mendukung tercapainya visi organisasi yakni
“Menjadi perangkat daerah yang profesional dalam
rangka mengelola pajak daerah dan retribusi
daerah”.
Menghasilkan formulir digital bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah merupakan penguatan
terhadap nilai organisasi yaitu tanggung jawab.
egiatan membuat formulir digital bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah
bermanfaat untuk menghasilkan
informasi yang akan digunakan untuk mencari
dokumen yang diperlukan sehingga dapat
mempermudah ketika pencarian arsip bukti transfer
validasi pajak daerah.
K
Gambar 4.2.6 Bukti Formulir Digital Arsip Bukti Tranfer Validasi Penerimaan Pajak Daerah (Output Kegiatan)
AN
TI
KO
RU
PS
I
KONTRIBUSI TERHADAP
VISI MISI ORGANISASI
PENGUATAN NILAI
ORGANISASI
MANFAAT KEGIATAN
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
0
pabila pada kegiatan membuat formulir
digital bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah tidak menerapkan nilai
Aneka maka Mentor tidak mengetahui dan tidak
dapat memberikan pengawasan atas pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan bawahan sebagai bentuk
transparansi. Apabila tidak melakukan diskusi
dalam membuat formulir digital ini maka bisa terjadi
misinformasi dalam pembuatan formulir digital serta
tidak mendapatkan tambahan masukan dan saran
yang bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan
formulir digital ini.
Kurangnya kreativitas dalam pembuatan formulir
digital ini mengakibatkan informasi yang akan
disajikan tidak tepat guna. Selain itu, apabila nilai
Aneka tidak diterapkan dalam proses pembuatan
formulir digital ini maka pembuatan formulir digital
ini bisa tidak terselesaikan dengan baik karena
kurangnya kerja keras dalam upaya
penyelesaiannya.
A
ANALISIS DAMPAK APABILA NILAI ANEKA TIDAK
DITERAPKAN
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
1
Tahapan pertama pada kegiatan ini yaitu
menyiapkan seluruh bukti transfer penerimaan
pajak daerah dari rekan kerja, baik yang
berbentuk hard copy maupun foto (soft copy.
Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 03
Mei 2021. Dalam menyiapkan seluruh bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah ini memerlukan
kerja sama dengan rekan kerja lain
(Nasionalisme) untuk mengumpulkan seluruh bukti
transfer validasi. Untuk bukti transfer yang
berbentuk soft copy dapat langsung dipindahkan di
folder komputer.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu
melakukan scanning atau pemindaian
dari bentuk hard copy menjadi soft copy.
Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 05 Mei 2021. Hasil pemindaian ini
diperoleh bukti transfer validasi yang
berbentuk file pdf. Setelah selesai melakukan
pemindaian selanjutnya yaitu menyatukan hasil
pemindaian dengan folder soft copy sebelumnya.
MELAKUKAN PENATAAN ARSIP
BUKTI TRANSFER VALIDASI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH SECARA DIGITAL
Gambar 4.3.1 Bukti Dokumen Bukti Transfer
Validasi Soft Copy
Gambar 4.3.2 Bukti Dokumen Bukti Transfer Validasi Hard Copy
Gambar 4.3.3 Bukti Melakukan Scanning Berkas Hard
Copy Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
2
Sebelum melakukan penginputan data pada formulir
digital terlebih dahulu seluruh bukti transfer validasi
soft copy dirubah dalam format pdf dan juga
diberikan password pada saat membuka serta
diberikan password agar dokumen tidak dapat diedit
ataupun di salin. Hal ini dilakukan sebagai upaya
untuk meningkatkan keamanan pada arsip digital
bukti transfer validasi.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan
penginputan serta mengunggah file bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah yang
telah berbentuk soft copy pada formulir digital.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu memisahkan
folder di komputer berdasarkan jenis pajak dan
mengurutkan bukti transfer validasi penerimaan
pajak berdasarkan tanggal penerimaan pajak
daerah. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada
tanggal 06 Mei 2021. Membuat pemisahan folder
berdasarkan jenis pajak dan bulan penerimaan pajak
secara konsisten (Akuntabilitas).
Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08-
13 Mei 2021. Kegiatan melakukan penginputan
bukti transfer validasi pajak daerah ini menggunakan
link Google Form yang telah dibuat pada tahapan
Gambar 4.3.4 Bukti Hasil Scanning Bukti
Transfer Validasi
Gambar 4.3.5 Bukti Hasil Pengelompokkan Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah
Gambar kiri pemisahan folder bukti transfer validasi berdasarkan jenis pajak dan
Gambar kanan memberikan penamaan file berdasarkan urutan tanggal validasi bukti
transfer
Gambar 4.3.6 Bukti Melakukan Konversi Dalam Format
Pdf dan Memberikan Password Pada File
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
3
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk
efisiensi dalam melaksanakan tugas (Komitmen
Mutu). Selain itu, melakukan penginputan bukti
transfer validasi pajak daerah pada formulir digital
dilakukan secara teratur merupakan sikap
kedisiplinan (Anti Korupsi). Kegiatan penginputan
bukti transfer validasi pajak daerah pada formulir
digital ini dilakukan dengan cermat dan penuh
ketelitian sehingga menghasilkan informasi yang
tepat (Etika Publik). Kendala yang dihadapi pada
saat melakukan kegiatan penginputan bukti transfer
validasi pajak daerah ini yaitu koneksi internet yang
digunakan harus stabil karena ketika jaringan
terputus bukti transfer bisa tidak terunggah. Setelah
semua bukti transfer validasi bulan januari dan
februari 2021 berhasil terinput, dilakukan
pengecekan ulang terhadap hasil penginputan
dengan Google Sheet. Untuk meningkatkan
keamananan pada Google Sheet agar tidak bisa
diedit maka dilakukan penguncian sheet. Data ini
bersifat privasi sehingga dokumen di Google Drive
tidak dibagikan secara publik (tidak dibuka untuk
umum).
Gambar 4.3.7 Bukti Melakukan Penginputan Pada Formulir
Digital
Gambar 4.3.8 Bukti Hasil Penginputan Arsip Bukti Trasfer Validasi Pajak Daerah Pada Formulir Digital (Output
Kegiatan)
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
4
Output yang dihasilkan yaitu pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah berbasis
digital.
elakukan penaatan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
berbasis digital sebagai upaya
mendukung tercapainya visi organisasi yakni
“Menjadi perangkat daerah yang profesional dalam
rangka mengelola pajak daerah dan retribusi
daerah”.
Apabila dalam melakukan penataan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah secara
digital ini tidak menerapkan nilai aneka maka
Penulis akan mengalami kesulitan dan
membutuhkan waktu yang lama ketika melakukan
penginputan pada formulir digital karena tidak
dilakukan pemisahan folder secara konsisten. Selain
itu terjadi kesalahan dalam penginputan karena tidak
elakukan penaatan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
berbasis digital secara teratur
mendukung nilai organisasi yakni kedisiplin dalam
melaksanakan pekerjaannya.
egiatan melakukan penataan arsip bukti
transfer validasi pajak daerah secara
digital ini memberikan manfaat yaitu
memudahkan ketika melakukan pencarian bukti
transfer yang diperlukan, mengurangi risiko
kehilangan arsip bukti transfer validasi pajak daerah
apabila terjadi kebakaran atau bencana alam lainnya,
menghemat ruang penyimpanan dan menjadi back
up atau cadangan penyimpanan arsip.
dilakukan cermat dan penuh ketelitian sehingga
informasi yang dihasilkan tidak tepat guna. Selain
itu jika tidak menerapkan nilai aneka dalam
melaksanakan kegiatan maka kegiatan tidak dapat
terselesaikan dengan maksimal.
M M
K
KONTRIBUSI TERHADAP
VISI MISI ORGANISASI
PENGUATAN NILAI
ORGANISASI
MANFAAT KEGIATAN
ANALISIS DAMPAK APABILA NILAI ANEKA TIDAK
DITERAPKAN
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
5
Gambar 4.4.1 Bukti Menyiapkan Seluruh Bukti Transfer
Validasi Pajak Daerah yang Berbentuk Hard Copy
ahap pertama pada kegiatan
ini yaitu menyiapkan
seluruh bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah
berbentuk hard copy. Tahapan
kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
19 Mei 2021. Dalam menyiapkan bukti transfer
validasi ini diperlukan kerja sama dengan rekan
kerja yang lain.
Setelah menyiapkan seluruh bukti transfer validasi,
tahap selanjutnya yaitu melakukan
Setelah semua berkas hard copy bukti transfer bulan
januari dan februari 2021 selesai di kelompokkan
tahap selanjutnya yaitu mengurutkan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah
berdasarkan tanggal penerimaan pajak daerah.
pengelompokan atau pengklasifikasian arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah
berdasarkan jenis pajak. Tahap kegiatan ini
dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2021. Dalam
mengelompokan jenis pajak pada arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak saling bekerja sama
dengan rekan kerja yang lain, rekan kerja yang lain
memberitahukan pengelompokan jenis pajak yaitu 9
pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang
Burung Walet, BPHTB, dan PBB-P2
(Nasionalisme).
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei
2021. Dalam melakukan pengklasifikasian dan
pengurutan arsip secara cermat dan tepat agar
memudahkan dalam menemukan arsip (Etika
Publik).
T
MELAKUKAN PENATAAN ARSIP
BUKTI TRANSFER VALIDASI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH YANG BERBENTUK HARD COPY
Gambar 4.4.2 Bukti Mengelompokkan Arsip Bukti
Transfer Validasi Berdasarkan Jenis Pajak
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
6
Setelah berkas hard copy bukti transfer validasi
selesai diurutkan berdasarkan tanggal penerimaan
pajaknya tahapan selanjutnya yaitu mengarsipkan
bukti transfer validasi penerimaan
pajak daerah ke dalam satu file per
bulan. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 21 Mei 2021. Odner file dibagi
menjadi 3 yaitu 9 Jenis pajak, BPHTB,
dan PBB P-2 kemudian dipisahkan
berdasarkan bulan penerimaan pajaknya.
Gambar 4.4.3 Bukti Mengurutkan Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah Berdasarkan
Tanggal Penerimaan Pajak Daerah
ETIKA PUBLIK
Gambar 4.4.4 Bukti Melakukan Pengarsipan Bukti Transfer Validasi Pajak
Daerah Dalam File Odner
Gambar 4.4.5 Bukti Melakukan Pengarsipan Bukti Transfer Validasi Pajak Daerah Dalam File Odner Berdasarkan Bulan
Penerimaan Pajaknya
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
7
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Kegiatan melakukan penataan arsip hard copy
sebagai upaya pemeliharaan bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah merupakan bentuk
efektivitas agar memudahkan ketika mencari
dokumen yang diperlukan (Komitmen Mutu).
Tahapan kegiatan berikutnya yaitu membuat
penamaan file agar memudahkan pencarian.
Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21
Mei 2021. Penamaan file pada odner pertama yaitu 9
Pajak, Odner kedua BPHTB, dan Odner ketiga PBB-
P2. Bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip
hard copy bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah sehingga arsip bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah tersusun rapi dan sesuai
sebagai bentuk Akuntabilitas.
Output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu arsip
hard copy bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah sudah tertata secara rapi dan sesuai did alam
file.
egiatan melaksanakan pengelolaan arsip
hard copy sebagai bentuk pemeliharaan
terhadap bukti pendukung kegiatan
merupakan kegiatan mendukung tercapainya visi
organisasi yakni “Menjadi perangkat daerah yang
profesional dalam rangka mengelola pajak daerah
dan retribusi daerah”.
Selain itu kegiatan melakukan penataan ulang arsip
hard copy sebagai bentuk kepedulian agar arsip
terpelihara dengan baik (Anti Korupsi).
egiatan melaksanakan pemeliharaan arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah merupakan penguatan terhadap
nilai organisasi yaitu tanggung jawab terhadap
pelaksana tugas.
K K
Gambar 4.4.6 Bukti Memberikan Penamaan File pada Arsip
Hard Copy Bukti Transfer Pajak Daerah (Output Kegiatan)
KONTRIBUSI TERHADAP
VISI MISI ORGANISASI
PENGUATAN NILAI
ORGANISASI
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
8
Kegiatan melakukan penataan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah yang berbentuk
hard copy merupakan upaya untuk melindungi arsip
bukti transfer dari kehilangan, tercecer dan
kerusakan. Pengeloaan arsip hard copy yang benar
dapat memudahkan ketika mencari arsip yang
diperlukan.
Apabila Penulis tidak bertanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan penataan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah yang berbentuk
hard copy ini maka arsip hard copy tidak dapat
terselesaikan dengan baik. Jika Penulis tidak
bekerja sama dengan rekan kerja yang lain dalam
melakukan klasifikasi jenis pajak maka akan terjadi
kesalahan dalam pengelompokkan file arsip bukti
transfer validasi pajak daerah.
Selain itu, kegiatan ini memberikan manfaat
mengurangi penumpukan berkas Arsip di meja kerja
sehingga dapat bekerja dengan nyaman .
Selain itu, apabila Penulis tidak cermat dan tepat
dalam melakukan pengklasifikasian dan
pengurutan arsip maka akan kesulitan dalam
mencari arsip yang diperlukan. Apabila tidak ada
sikap kepedulian terhadap arsip hard copy bukti
transfer validasi pajak daerah yang terus menerus
menumpuk maka meningkatkan risiko berkas mudah
hilang dan tercecer,
MANFAAT KEGIATAN
ANALISIS DAMPAK APABILA NILAI ANEKA TIDAK
DITERAPKAN
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 4
9
ahapan pertama pada kegiatan ini yaitu
melakukan pemeriksaan ulang terhadap
hasil penginputan formulir digital yang
secara otomatis tersaji di aplikasi Google Sheet
dalam bentuk laporan rekapitulasi arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah serta
memastikan arsip bukti transfer validasi telah
tersimpan secara otomatis di aplikasi Google
Drive. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 24 Mei 2021. Kegiatan melakukan
pemeriksaan ulang terhadap hasil penginputan
formulir bukti transfer ini merupakan sikap kerja
keras (Anti Korupsi).
Dari hasil pemeriksaan ini diperoleh hasil yaitu
terdapat kelebihan satu penginputan arsip bukti
transfer validasi pada pajak penerangan jalan pada
bulan Februari 2021 dikarenakan koneksi internet
yang sempat terputus sehingga dilakukan
penginputan ulang, namun pada saat pengecekan
ulang data tersebut berhasil terinput dan menjadi
kelebihan 1 penginputan. Tindak lanjut dari hasil ini
yaitu melakukan penghapusan terhadap kelebihan
penginputan arsip tersebut pada Google Sheet.
Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan
pencadangan database arsip dengan mengunduh
folder arsip serta rekap arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah dari Google
Drive. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 24 Mei 2021. Kegiatan melakukan
pencadangan database arsip merupakan sikap
proaktif (Etika Publik).
T
MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP BUKTI TRANSFER VALIDASI
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
Gambar 4.5.1 Bukti Melakukan Pemeriksaan Ulang Hasil
Penginputan Pada Formulir Digital
ANTI KORUPSI
Gambar 4.5.2 Bukti Melakukan Pencadangan Database
ETIKA PUBLIK
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
0
Tahapan kegiatan selajutnya yaitu membuat laporan evaluasi kegiatan pengelolaan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah dan menyampaikan laporan evaluasi tersebut kepada Mentor.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021. Dalam menghasilkan laporan rekapitulasi arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak dapat dilakukan dengan cepat sebagai bentuk efisisensi karena
menggunakan aplikasi Google Sheet yang sudah terintegrasi dengan hasil penginputan dari formulir digital
(Google Form). Selanjutnya, rekap arsip bukti transfer validasi pajak pada aplikasi Google Sheet di unduh
dalam format Microsoft Excel (Komitmen Mutu).
Setelah selesai membuat laporan rekapitulasi arsip
bukti transfer validasi dan laporan evaluasi kegiatan
digitalisasi arsip bukti transfer, kegiatan selanjutnya
yaitu menyampaikan laporan tersebut kepada
Mentor secara langsung maupun melalui e-mail.
Kegiatan membuat dan menyampaikan laporan
rekapitulasi arsip bukti transfer penerimaan pajak
daerah dan laporan evaluasi kegiatan pengelolaan
arsip bukti transfer validasi ini merupakan bentuk
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
(Akuntabilitas).
Gambar 4.5.4 Bukti Menyampaikan Lapora Kepada Mentor
Secara Langsung dan Melalui E-mail
AKUNTABILITAS
Gambar 4.5.3 Bukti Laporan Rekap Arsip Bukti Transfer Validasi Pajak daerah Bulan
Januari dan Februari 2021 dan Laporan Evaluasi Kegiatan(Output Kegiatan)
KOMITMEN MUTU
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
1
Selain itu kegiatan menyampaikan laporan evaluasi
kegiatan pengelolaan arsip bukti transfer validasi
penerimaan pajak daerah kepada mentor merupakan
sikap berani menyatakan pendapat
(Nasionalisme). Berdasarkan laporan evaluasi
kegiatan digitalisasi arsip bukti transfer validasi
pajak daerah menggunakan aplikasi 3G ini terdapat
kendala yaitu kapasitas penyimpanan dengan
menggunakan Google Drive ini tersedia secara gratis
hanya sebesar 15 GB sedangkan kapasitas
penyimpanan untuk bukti transfer validasi pajak
daerah ini memerlukan kapasitas yang besar. Untuk
itu penulis mengajukan 2 alternatif, alternatif
pertama yaitu menggunakan aplikasi penyimpanan
Google Drive secara berbayar dan alternatif kedua
yaitu melakukan diskusi dengan Bidang
Pengembangan Program untuk membuat aplikasi
secara mandiri. Berdasarkan hasil diskusi dengan
Mentor, alternatif kedua yang menjadi pilihan yaitu
melakukan diskusi dengan Bidang Pengembangan
Program untuk membuat aplikasi secara mandiri.
Kegiatan diskusi dengan Staff Bidang
Pengembangan Program dilaksanakan pada tanggal
25 Mei 2021.
Dari hasil diskusi tersebut, Bidang Pengembangan
Program memberikan tanggapan yang positif serta
memberikan dukungan yaitu dengan membuatkan
aplikasi untuk digitalisasi arsip bukti transfer
validasi pajak daerah. Aplikasi baru yang dibangun
oleh Bidang Pengembanagan Program ini
menggunakan konsep yang sama dengan
penggunaan aplikasi 3G yaitu melakukan
penginputan data terlebih dahulu dimana informasi
yang disajikan berkaitan dengan Nama Wajib Pajak,
Jenis Pajak, Tanggal Penerimaan Kas Daerah,
Tanggal Validasi, Nama Petugas Validasi dan
Upload Bukti Transfer. Hal ini untuk memudahkan
ketika melakukan pencarian arsip bukti transfer
validasi yang diperlukan. Setelah aplikasi ini selesai
dibuat, seluruh arsip bukti transfer validasi pajak
daerah BPPDRD akan menggunakan aplikasi ini.
Gambar 4.5.5 Bukti Melakukan Diskusi Dengan
Mentor dan Bagian Pengembangan Program
Gambar 4.5.6 Bukti Rancangan Aplikasi Dari Bagian
Pengembangan Program
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
2
egiatan melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah
serta melakukan pencadangan database arsip
merupakan bentuk pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini merupakan
upaya untuk mendukung tercapainya misi organisasi
yakni “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur”.
elakukan monitoring dan evaluasi
kegiatan pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak
daerah serta melakukan pencadangan database arsip
merupakan penguatan nilai organisasi yaitu
akuntabilitas.
Output kegiatan ini yaitu Laporan rekapitulasi arsip
bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah dan
laporan evaluasi kegiatan pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah.
egiatan melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pengelolaan arsip bukti
transfer validasi penerimaan pajak daerah
ini memiliki manfaat yaitu memberikan informasi
bahwa pelaksanaan pengarsipan digital bukti transfer
validasi pajak daerah berjalan sesuai dengan
rancangan yang ditetapkan. Selain itu, mengetahui
adanya kendala yang dihadapi saat melaksanakan
kegiatan serta memberikan alternatif aplikasi yang
lebih tepat dan efisiensi untuk dilaksanakan jangka
panjang.
Apabila penulis tidak
bertanggung jawab dalam
membuat laporan rekapitulasi
arsip bukti transfer penerimaan
pajak daerah dan laporan
evaluasi kegiatan pengelolaan
arsip bukti transfer validasi maka
laporan tidak dapat diselesaikan
dengan baik. Apabila tidak berani
dalam menyatakan pendapat
terkait penyampaian hasil
evaluasi kegiatan maka tidak ada
penyelesaian terhadap kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan. Selain itu, apabila tidak
proaktif dalam hal melakukan
pencadangan database arsip
digital bukti transfer validasi
maka tidak ada cadangan arsip
apabila terjadi kerusakan
aplikasi.
K
M
K
KONTRIBUSI TERHADAP
VISI MISI ORGANISASI
PENGUATAN NILAI
ORGANISASI
MANFAAT KEGIATAN
ANALISIS DAMPAK APABILA NILAI ANEKA TIDAK
DITERAPKAN
BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
3
NO KENDALA KEGIATAN STRATEGI PENYELESAIAN
1 Koneksi internet harus stabil dalam
melakukan penginputan data arsip bukti
transfer validasi
Memastikan sebelum penginputan internet stabil dan
setelah proses penginputan dilakukan pengecekan ulang
terhadap hasil penginputan.
2 Jumlah berkas soft copy bukti transfer
validasi yang jumlahnya banyak
menyebabkan adanya berkas yang terselip
pada klasifikasi atau pengelompokkan di
folder komputer
Mengelompokkan dengan cermat dan teliti serta
melakukan pemeriksaan berulang
4.2 KENDALA DAN
STRATEGI
PENYELESAIAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
4
4.3 VIDEO AKTUALISASI
https://youtu.be/thPsm7ztD50
Ibu Sumetri adalah salah satu PNS yang telah menerapkan nilai-nilai
ANEKA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui
sikap dan perilaku beliau, saya telah mendapatkan contoh bagaimana
menjadi seorang PNS yang profesional dan berkompeten. Beliau sangat
menguasai ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya. Beliau
juga sangat bertintegritas dan berkomitmen dalam menjalankan tugas
dan wewenangnya. Beliau juga sosok atasan yang sering berdiskusi
dengan staffnya dalam pengambilan keputusan. Beliau juga membuat
saya mengetahui dan harus menjalankan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku di BPPDRD sesuai tugas dan tanggung jawab
saya. Beliau juga sosok muslimah yang taat dalam menjalankan Ibadah. Selain itu, Beliau memberikan tugas
dan tanggung jawab kepada saya sesuai dengan kompetensi yang saya miliki sehingga kedepannya saya
mampu bekerja dengan sangat baik.
4.4 ROLE MODEL
RIWAYAT HIDUP
Nama : Sumetri, S.E.
TTL : Agam, 11 Agustus 1967
Jabatan : Kepala Subbidang Pembukuan
Instansi : Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota
Balikpapan
Riwayat Pendidikan : - D3 Akuntansi Universitas Andalas, Padang
- S1 Manajemen Keuangan STIEPAN, Balikpapan
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
5
Kesimpulan dari pelaksanaaan kegiatanaktualisasi digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak
daerah melalui 3G (Google Form, Google Sheet, dan Google Drive) pada Subbidang Pembukuan Badan
Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan yaitu :
1. Kegiatan aktualisasi digitalisasi arsip bukti transfer validasi penerimaan pajak daerah melalui 3G
(Google Form, Google Sheet, dan Google Drive) pada Subbidang Pembukuan Badan Pengelola
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah terlaksana dengan baik dan dapat
menjadi salah satu solusi dari pemecahan isu belum optimalnya pengelolaan arsip bukti transfer
validasi penerimaan pajak daerah. Sebelum dilakukan pengelolaan arsip bukti transfer validasi
pajak membutuhkan waktu kurang lebih 47 detik untuk menemukan satu arsip bukti transfer
validasi pajak setelah pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu kurang lebih 25 detik untuk
menemukan satu arsip bukti transfer validasi pajak.
2. Kegiatan ini mendapatkan tanggapan yang positif dari Bidang Pengembangan Program sehingga
akan dibuatkan aplikasi sendiri yang di bangun oleh Bidang Pengembangan Program
berdasarkan konsep aplikasi 3G ini.
3. Setelah aplikasi dari Bidang Pengembangan Program selesai dibuat, segera seluruh arsip bukti
transfer validasi pajak daerah akan diinput ke dalam aplikasi tersebut.
4. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah menerapkan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) denganbaik.
Diharapkan dengan adanya digitalisasi arsip dengan menggunakan aplikasi seperti ini dapat menjadi dorongan
untuk dapat digunakan untuk pengarsipan dokumen pada Bidang yang lain sehingga kedepannya seluruh
Dokumen pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terarsip secara digital.
BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
5.2 SARAN
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
6
disperpusip.jatimprov.go.id,Gentur Prihantono, “PERAN KEARSIPAN WUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE”, 26 Juni 2011,
https://disperpusip.jatimprov.go.id/images/artikel/PERAN%20KEARSIPAN%20WUJUDKAN%20GOO
D%20GOVERNANCE.pdf
LAN RI. 2015. Agenda 2 (ANEKA: Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi): Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Jakarta: LAN RI.
Sedarmayanti. 2003. https://www.kajianpustaka.com/2020/01/akuntabilitas-pengertian-prinsip-dimensi-
dan-jenis.html
LAN RI. 2015. Agenda 3 (Kedudukan dan Peran ASN dalan NKRI): Modul Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan III. Jakarta: LAN RI.
2016-2021. RENSTRA Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Balikpapan.
http://bppdrd.balikpapan.go.id/assets/file/rensra.pdf
kompasiana.com, “Pemanfaatan Google Form untuk Pengumpulan Data dan Informasi dengan Cepat”, 06
maret 2020, https://www.kompasiana.com/irhamzuhroya/5e61fbc9097f3615d17a64b2/pemanfaatan-
google-form-untuk-pengumpulan-data-informasi-dengan-cepat
Peraturan Perundangan:
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)
LA
PO
RA
N A
KT
UA
LIS
AS
I 5
7
DAFTAR
PUSTAKA