PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON...
Transcript of PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON...
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (STUDI DI KANTOR BKD MUARO JAMBI)
Skirpsi
Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah
OLEH: MASRUL
NIM. SPI.152243
PEMBIMBING:
Drs. ASRI NELDI ABDUL RAZAK, S.HI,M.IS
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
JAMBI TAHUN 2019/1440 H
ii
iii
PERSEMBAHAN
Syukur Alhamdulillah kepada Allah swt karya tulis ini merupakn wujud dari upaya kecil
untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya.
Kulangkahkan kaki ku menuju kesuksesan, benturan demi benturan kulalui untuk meraih
cita-cita yang kudambakan dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati yang tulus dan ikhlas.
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua untuk ayahanda tercinta (Sutrisno)
dan ibunda tercinta (Sariyem) dengan penuh rasa cinta dan doa restu yang telah membesarkanku
dan mendidikku selama ini serta memberi motivasi dan dukungan untuk kemajuan dalam skripsi
ini secara moril maupun materil.
Buat istri (Makawiyah, S.Pd.I.) dan dua anakku tercinta (Faizh Ramadhani dan M. Fadhil
Ziqri) serta keluarga besarku yang telah mensuport dan memberi dukungan sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Buat teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Tatat Negara Angkatan 2016 yang
telah berjasa untukku selama masa perjuanganku di bangku kuliah sampai aku menyelesaikan
skripsi ini.
iv
v
vi
MOTTO
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن
عملا وهو العزيز الغفور
Artinya : Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di
antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun, (QS. Al-Mulk :1-2)
vii
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul pelaksanaan hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil
berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Studi di Kantor BKD Muaro Jambi). Skripsi ini bertujuan
diantaranya adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban calon
pegawai negeri sipil di kabupaten Muaro Jambi dan mengetahui hak dan
kewajiban calon Pegawai negeri sipil di Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskripstif dengan kumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan hak dan
kewajiban calon Pegawai negeri sipil di kantor BKD Muaro Jambi adalah
pegawai yang baru lolos dari tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil
step perdana. CPNS belum mengikuti kewajiban untuk mencukupi syarat sebagai
pegawai negeri sipil dengan upah 100 persen. Mereka diupah dengan persentase
sejumlah 80 persen SK CPNS yg sudah ditentukan dengan berpedoman pada
hukum yang sah di Indonesia. 2) Hak dan kewajiban calon pegawai negeri sipil di
BKD Muaro Jambi yaitu pertama, calon pegawai negeri sipil diangkat menjadi
pegawai negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan dalam
undang-undang nomor 8 tahun 1974 pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun 1976 pasal 13. Kedua, calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani
masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk
diangkat menjadi pegawai negeri sipil; tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat
di luar kesalahan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka
pengangkatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Kata Kunci: BKD Muaro Jambi, Hak dan Kewajiban CPNS.
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat,
taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi di Kantor BKD Muaro Jambi).
Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan
terimakasih kepada semua pihak yang membantu sehingga penulisan skripsi ini
terselesaikan, terutama kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Hadri Hasan, MA., selaku rektor UIN STS Jambi
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M.HI., Ph.D., selaku wakil dekan 1 Fakultas Syariah
UIN STS Jambi bidang akademik.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI selaku wakil dekan 2 Fakultas Syariah UIN STS
Jambi bidang administrasi umum.
5. Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI., selaku wakil dekan 3 Fakultas Syariah UIN STS Jambi
bidang kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. Asri Neldi selaku pembimbing I yang telah membimbing, mendidik, dan
memberikan arahan serta saran sehingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Abdul Razak, S.HI., M.IS., selaku pembimbing II yang telah membimbing,
mendidik, dan dan memberikan arahan, memberikan koreksi serta saran sehingga
penulisan skripsi ini selesai.
8. Ibu Ulya Fuhaida, S.Hum., M.Si., selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah membantu dalam pengurusan skripsi ini.
ix
9. Bapak-bapak selaku staf bidang akademik Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah
membantu pengurusan administrasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
Ucapan terimakasih yang tiadan terhingga disampaikan kepada berbagai pihak
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga amal baik kepada Bapak/Ibu
mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Kritik dan saran untuk perbaikan
skripsi ini juga selalu diharapkan dari pembaca.
Jambi, 2019 Penulis
Masrul NIM SPI.152243
x
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul.....................................................................................
Halaman Pernyataan............................................................................ i
Persembahan........................................................................................ ii
Persetujuan Pembimbing..................................................................... iii
Pengesahan........................................................................................... iv
Motto n................................................................................................ v
Abstrak................................................................................................. vi
Kata Pengantar...................................................................................... viii
Daftar Isi .............................................................................................. ix
BAB I PENDAHULAN....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah..…………………….....……………. 1 B. Rumusan Masalah....……...............………….....……………. 8
C. Tujuan Penelitian……........………………….....……………. 8
D. Manfaat Hasil Penelitian.…………………….....……………. 8
E. Kerangka Teori.....…......…………………….....……………. 9 F. Tinjauan Pustaka.....…......…………………….....……………. 18
BAB II METODE PENELITIAN.....….…………….....…………..........…. 21
A. Tempat dan Waktu Penelitian….…........……......……………. 21
B. Pendekatan Penelitian.......…....………….….....…………...…. 21
C. Subyek Penelitian……..............……….....…..........…..………. 22
D. Jenis dan Sumber Data.........…………..……….......…………… 22
E. Instrumen Pengumpulan Data.............…........………......... 23
F. Teknik Analisis Data.....................…..……………………......... 25
G. Sistematika Penulisan..………….....…….................………........ 26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..........…........ 24
A. Sejarah BKD Muaro Jambi…..………..............……...………. 28
B. Visi dan Misi BKD Muaro Jambi……......……...............……… 30
C. Struktur BKD Muaro Jambi……………………...……………. 31
BAB IV HASIL PENELITIAN……………………...………;.......……. 40
A. Penelitian Hak dan Kewajiban CPNS di BKD Muaro
Jambi……......……..........…….................................….………. 40
B. Hak dan Kewajiban CPNS di BKD Muaro
Jambi……...........................……..........…...........................…. 49
xi
BAB V PENUTUP……....................…………...............................……. 56
A. Simpulan……........................………….............................……. 56
B. Saran……......…..................……...................................………. 57
DAFTAR PUSTAKA…….……....…………………......……...................………. 58
LAMPIRAN .....….........................…………………...........….....……………. 59
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam pelaksaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang
surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan
berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat
intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun
warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.Suatu hal tidak dapat
dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk
melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai
dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut.
Hak merupakan segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap individu
sejak dia dilahirkan di dunia ini, adapun dalam kamu besar bahasa indonesia hak
itu meliputi, kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, kepunyaan, dalam berbuat
sesuatu atau menuntut sesuatu karena sudah ditentukan oleh sebuah peraturan,
undang undang dan lains sebagainya. Pada umumnya hak ini didapatkan oleh
sebuah perjuangan yang telah ia lakukan, maksud dari perjuangan yaitu
melakukan sebuah pertanggung jawaban atas kewajibannya. Sedangkan
kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau di lakakukan oleh
semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak, karena dengan
melakukan kewajiban ini hak yang diperoleh itu menjadi hasil karena kita sudah
melakukan kewajiban, dalam kaidah lain suatu kewajiban itu bisa dikatakan
sebagai hutang yang harus kita lunasi agar kita mendapatkan hak yang layak.
2
Pegawai Negeri menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia
tentang pelaksanaan kebutuhan PNS yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan PNS diatur dengan Peraturan Kepala
BKN.”. Menurut Sastra Djatmika ketentuan tersebut dapat diperinci dalam 5
(lima) pokok yaitu:1
a. Warga Negara Republik Indonesia,
b. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
c. Diangkat oleh pejabat yang berwenang,
d. Diserahi tugas dalam suatu jabatan,
e. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku1 Pada awal
tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, tidak membedakan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai
Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi bahwa “Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Pasal
1 angka 2 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaara
berbunyi “ Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja
yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
1Sastra Djatmika, dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta:
Djambatan), hlm.8.
3
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan”. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina
Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.
Dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “Pegawai ASN terdiri atas :
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
b. b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)”
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan”.
Guna meningkatkan kegairahan bekerja maka pemerintah memberikan
perhatian terhadap cara kerja, beban pekerjaan, dan prestasi kerja Pegawai Negeri
Sipil yaitu dengan memberikan gaji. Menurut Penjelasan Pasal 7 UndangUndang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
gaji adalah sebagai balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang. Gaji
yang diberikan itu harus adil dan layak. Gaji yang adil dan layak berarti bahwa
gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,
sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian,
4
pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus memicu
produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
Pengaturan gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dimaksudkan untuk
mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar Pegawai Negeri Sipil maupun
antar Pegawai Negeri Sipil dengan swasta, dan gaji yang layak dimaksudkan
untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong
produktivitas kreativitas Pegawai Negeri Sipil.2
Sebagaimana diketahui saat ini, pemerintah sedang melaksanakan
reformasi birokrasi di bidang kepegawaian. Salah satu bidang yang direformasi
adalah penataan Sumber Daya Manusia Aparatur meliputi penataan jumlah dan
kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berlaku sejak tanggal
diundangkan yaitu 15 Januari 2014 menggantikan UU No. 8 Tahun 1974 jo UU
No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada pasal 1 angka 22
UU No. 5 Tahun 2014 sistem manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit.
“Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan”.
Dengan adanya Undang-undang ASN tidak ada lagi pegawai honorer atau
pegawai tidak tetap, yang dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
2Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat., Hukum Kepegawaian di
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.103.
5
adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Namun dalam
tulisan ini akan dibahas mengenai perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) adalah sebagai unsur aparatur negara. Sebagai unsur aparatur negara maka
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti melaksanakan
kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dan harus bebas dari
pengaruh intervensi dari semua golongan dan partai politik.
Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
hak dan kewajiban calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pelaksanaan hak dan
kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana
yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas.
Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga memahami
konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.
Selama pegawai bekerja pada pemerintah, maka pekerja pemerintah akan
memperoleh hak-haknya selama ia bekerja. Adapun pelaksanaan hak-hak calon
Pegawai Negeri Sipil dalam perjanjian kerja, telah dijelaskan dalam Pasal 22
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang calon Pegawai Negeri Sipil berhak
memperoleh:
a. Gaji dan tunjangan
b. Cuti
c. Perlindungan dan
d. Pengembangan kompetensi.
6
Selain memiliki hak, pegawai pemerintah juga memiliki kewajiban,
adapun kewajiban dari pada pegawai pemerintah tersebut dijabarkan dalam Pasal
23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa
Pegawai ASN wajib:
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah yang sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sebelum pemerintah dan pegawai melakukan hubungan kerja maka
kesepakatan kerja bersama yang dibuat bersama-sama antara pemerintah dan
pegawainya sebagai dasar dari perjanjian kerja harus sudah terdaftar dan disahkan
oleh instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang
7
ketenagakerjaan. Sebab dalam hubungan kerja antara pemerintah dan pegawai
harus didahului dan ditandatanganinya perjanjian kerja yang didasari pada
kesepakatan kerja bersama.
Jika perjanjian kerja menggunakan kesepakatan kerja bersama yang tidak
sesuai dengan aturan KUH Perdata dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang ketenagakerjaan serta perundang undangan yang ada, maka dalam hal ini
hubungan kerja antara pegawai dan pemerintah tadi dianggap batal demi hukum.
Sudah semestinya instansi pemerintah yang berwenang dalam hal ketenagakerjaan
harus tanggap dalam menghadapi hal-hal tersebut, sehingga hak dan kewajiban
pegawai dapat berjalan seimbang, bukan kewajibannya saja yang harus dipenuhi
melainkan haknya juga harus dipandang sebagai pertimbangan oleh pihak
pemerintah.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah sebuah instansi pemerintah
yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan
penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Walikota
selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. BKD Muaro Jambi
merupakan pusat penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil yang terletak di kota
Sengeti. Alasan memilih BKD Muaro Jambi adalah ingin mengetahui tentan tugas
pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Muaro Jambi.
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik ingin mengetahui tentang
hak dan kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil tentang pokok-pokok
kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muaro Jambi.
8
Karena itu penulis mengangkat penelitian berjudul: “Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi di Kantor BKD
Muaro Jambi)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan
permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimana hak dan kewajiban calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban calon Pegawai Negeri Sipil
tentang pokok-pokok kepegawaian di lingkungan kabupaten Muaro
Jambi?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:
1. Untuk hak dan kewajiban calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban calon Pegawai
Negeri Sipil tentang pokok-pokok kepegawaian di lingkungan
kabupaten Muaro Jambi.
D. Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkuat studi
lapangan. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
9
pengetahuan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban calon Pegawai
Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
masyarakat agar mengetahui hak dan kewajiban calon Pegawai Negeri
Sipil.
E. Kerangka Teori
1. Teori Hukum
Berdasarkan sejarah perkembangan dan pembagian Negara Hukum yang
tumbuh dan berkembang pada dunia barat, maka Negara Hukum yang dianut
Negara Indonesia tidaklah dalam arti formal, namun Negara hukum dalam artian
material yang juga diistilahkan dengan Negara Kesejahteraan (Welfare State,
Welfaarstaat) atau Negara kemakmuran. Sebagai konsekuensi Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum, maka Negara Indonesia telah berkomitmen untuk
menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan Negara dan
pemerintahannya (supremasi hukum).
Dalam hal ini dianut suatu “ajaran kedaulatan hukum” yang menempatkan
hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan guiding principle bagi segala
aktifitas organ-organ negara, pemerintah, pejabat-pejabat beserta rakyatnya.
Dengan demikian, Negara melalui pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat
daerah untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat memerlukan adanya suatu
sistem pengendalian masyarakat, salah satunya berupa hukum. Melalui sistem
hukum yang didukung oleh kaidah dan sanksi akan secara sengaja dan sadar
perilaku manusia diatur maupun diarahkan untuk menciptakan suatu jenis
10
ketertiban tertentu dalam masyarakat. Kekuasaan Hukum seperti itu tumbuh
karena pada hakikatnya hukum itu merupakan kaidah-kaidah yang berisi
petunjuk-petunjuk tentang tingkah laku sebagai pencerminan dari kehendak
manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan.
Menyimak uraian diatas, pemerintah itu dibina dan diarahkan. Hal ini meletakkan
kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan pemerintah itu harus
ditemukan dalam suatu peraturan perundang-undangan.3
Dengan kata lain, badan-badan pemerintah daerah selaku penguasa dapat
diketahui memiliki kewenangan atau tidak melalui peraturan perundang-undangan
yang melandasi kewenangannya. Apabila tindakan pemerintah kurang sempurna
atau tidak berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan menyebabkan
tindakan yang dilakukan tidak sah, baik bersifat sewenang-wenang maupun
bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena Negara Republik Indonesia
juga berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Teori Birokrasi
Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara
ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam
organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol, Taylor dan Weber selama
bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas
administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak
birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan
3 Bagir Manan., Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD
1945, (Bandung: Universitas Padjajaran), hlm. 45.
11
karakteristik struktural. Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan
prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam
pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian
kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.
Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada
divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan
tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas
khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan. Ketiga, hirarki
otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi
didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu
mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna
menyelesaikan tugas-tugas organisasi. Keempat, pekerjaan personil berkualitas
didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.
Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan
individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya
demi perusahaan. Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang
bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh
individu yang berbeda. Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi
yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang
melaksanakan tugasnya-tugasnya. Keenam, impersonality dan profesionalisme
dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu
ke dalam kinerja tugas organisasi.
12
Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan
organisasidan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini
menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam
perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.
Ketujuh, uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota
organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya.pekerja
harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari
kinerja yang mereka lakukan. Kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam
aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan
stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan
dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.4
3. Teori Hak dan Kewajiban
Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, perlu mengerti prinsip-
prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman
pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Hal ini tentu tidak berdiri
sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun
merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang
kehidupan.
Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang
hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar
pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang
4 Bagir Manan., Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD
1945, (Bandung: Universitas Padjajaran), hlm.40.
13
mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban ini.
Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari
pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan.
Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali.
Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting,
daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika
semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh
pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga
akan kehilangan arah, seakanakan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang
dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini
amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat
ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan
perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.
Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh
apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat
Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat
diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa
tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada
pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-
sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan).
Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi
untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa
14
pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang
berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang
cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut
harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.
Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila.
Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan
untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh
kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif,
eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut
memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas
dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan
agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. 5
4. Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon Pegawai Negeri Sipil (disingkat CPNS) adalah pegawai yang baru
lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon
Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai
Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%. Mereka digaji dengan persentase
sejumlah 80% berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman
pada undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kompetensi dan kinerja
mereka dinilai berdasarkan formasi di saat mereka dinyatakan lulus seleksi
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika mereka belum memenuhi kriteria
penilaian tahap kedua, status calon dapat ditunda dengan ketentuan waktu
5 Ismail Suny. Mekanisme Demokrasi Pancasila (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm.8.
15
tertentu. Jika belum memenuhi persyaratan berdasarkan waktu yang telah
ditentukan, mereka dinyatakan gugur atau dibatalkan untuk menjadi Pegawai
Negeri Sipil.
Sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil, mereka diwajibkan memenuhi
beberapa kriteria di bawah ini:
a. Mengikuti diklat prajabatan, dan memiliki sertifikat yang
menyatakan kelulusan mereka dalam kegiatan tersebut.
b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit
pemerintah.
c. Pencapaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dengan
predikat nilai minimum yang telah ditentukan.
Setelah memenuhi kewajiban yang berupakan tes seleksi tahap ketiga
tersebut, Calon Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan status Pegawai Negeri
Sipil dengan gaji 100% setelah menerima SK PNS sebagai pengganti SK CPNS
yang telah mereka miliki sebelumnya. Berdasarkan ketentuan pada undang-
undang nomor 5 tahun 2014 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 menyatakan bahwa
Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-
kurangnya 1 tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah
memenuhi kewajiban dan persyaratan yang telah ditentukan.
16
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
a. Pasal 15
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu
berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
b. Pasal 16
1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi
formasi.
2) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi Pegawai Negeri Sipil.
3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama
masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri
Sipil.
4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil setelah memulai masa percobaan sekurang-kurangnya 1
(satu) tahun dan selama-lamanya 2 (dua) tahun.
6. Pokok-pokok Kepegawaian
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1),
disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah.Badan Kepegawaian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab
17
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas pokok
membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya dalam pasal 4 Keputusan Presiden tersebut, disebutkan bahwa
dalam melaksanakan tugas pokoknya, BKD menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:
a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
yang ditetapkan oleh pemerintah;
b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai
dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;
e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural
atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah
sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan;
18
g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
yang ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam melakukan penelitian, langkah terpenting yang harus dilakukan
seorang peneliti adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahkan tinjauan
pustaka sangat perlu dilakukan sebelum peneliti menemukan permasalahan.6
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap skripsi
mahasiswa/i terdahulu, yaitu Skripsi oleh pemerintah oleh Muhammad Haryono
dari Universitas Jenderal Soedirman dengan judul: Penegakan Hukuman Disiplin
Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa
Barat, dalam penelitiannya tersebut menggunakan metode kualitatif dengan
kesimpulan proses penegakan hukuman disiplin berat bagi PNS di lingkungan
Pemkot Bandung berjalan melalui alur sebagaimana peraturan yang menjadi
pedoman pelaksanaan.7
Dan penelitian yang kedua membahas mengenai hak dan kewajiban
terhadap pegawai oleh Supriadi dari Universitas Diponegoro dengan judul:
6 Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi: syariah Press,
2014). Hlm. 26. 7 Muhammad Haryono. Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas
Jenderal Soedirman. 2012.
19
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administrasi Terhadap
Penjatuhan Sanksi Disiplin Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan
kesimpulan bahwa pelaksanaan sengketa terhadap penjatuhan sanksi pegawai
negeri sipil berjlan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.8
Penelitian selanjutnya membahas tentang artikel oleh Lasarumi dari
Universitas Tadulako dengan judul: Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah. Penelitian tersebut
menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data primer maupun data
sekunder dengan kesimpulan hak pegawai negeri sipil dalam pencalonan kepala
daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), sesuai pasal 123 Ayat (3) Undang-Undang
No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dibatasi dengan alasan
diantaranya profesionalitas dan tanggung jawab jabatan pegawai negeri sipil.9
Dari ketiga penelitian tersebut, maka penulisan ini memiliki kekhasan
dengan fokus penelitian pada pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap CPNS.
Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian
bahwasannya riset terdahulu objek penelitiannya adalah PNS sedangkan
penelitian ini yaitu CPNS. Penelitian terdahulu ada yang hanya fokus pada hak
sebagai PNS sedangkan penelitian sekarang terfokus pada hak dan kewajiban.
8 Supriadi, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administrasi Terhadap
Penjatuhan Sanksi Disiplin Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman
Setelah Berlakunya PP No. 53 Tahun 2010. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
2015. 9 Lasarumi, Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pencalonan Sebagai
Kepala Daerah, Artikel: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.2016.
20
Adapun harapan besarnya adalah dengan penelitian ini maka pelaksanaan
hak dan kewajiban CPNS dapat terlaksana dengan baik serta CPNS juga
mengetahui tentang kewajiban yang harus dilaksanakan selama menjadi pegawai
pemerintahan.
21
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di kantor BKD Muaro Jambi, karena sesuai
dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan
keadaan di lapangan. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan selama 3 bulan
yaitu dimulai sejak tanggal 01 November 2018 - 01 Januari 2019.
B. Pendekatan Penelitian
Suatu disain penelitian yang didasari asumsi seperti halnya metoda inkuiri.
Metode ini memberikan asumsi bahwa dalam menunjukkan arah atau memberi
petunjuk tentang cara pengumpulan dan menganalisis data serta perpaduan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian.
Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan
memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap
berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.10
Sesuai dengan judul penelitian, untuk mengetahui bagaimana hak dan
kewajiban serta pelaksanaan calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kabupaten
Muaro Jambi, maka berdasarkan pokok kajian yang harus ditemui sesuai dengan
rumusan masalah, tujuan penelitian, maka pendekatan yang dilakukan penulis
dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
Dalam peneltian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai hak dan
kewajaiban serta pelaksanaan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Muaro
10
Creswell, Desain Penelitian, (Jakarta: Djambatan, 2008), Hlm. 42.
22
Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen untuk
mengumpulkan data berdasarkan fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.
C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah pengurus BKD Muaro
Jambi sedangkan objek penelitiannya adalah kewajiban dan hak calon pegawai
negeri sipil dilingkunag kabupaten Muaro Jambi.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Sumber data primer penelitian ini hasil wawancara kepada
pengurus pegawai atau staf BKD Muaro Jambi. Metode wawancara
dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Dalam hal
ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh
secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara.
2. Data Skunder
Data skunder adalah data atau sejumlah kerangka yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data skunder
dalam penelitian ini berupa surat kabar, baik itu cetak/elektronik,
jurnal dan lainnya.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Pelaksanaan pengumpulan data terdapat enam sumber yaitu: dokumen,
rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan
perangkat-perangkat fisik. Proses penelitian studi kasus adalah: a. Mendefinisikan
dan merancang penelitian. Peneliti melakukan kajian pengembangan teori atau
23
konsep untuk menentukan kasus atau kasuskasus danmerancang protokol
pengumpulan data. b. Menyiapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data.
Peneliti melakukan persiapan, pengumpulan,dan analisis data berdasarkan
protokol penelitian yang telah dirancang sebelumnya. c. Menganalisis dan
menyimpulkan11
. Data primer diperoleh dengan cara:
a. Wawancara mendalam (indepth interview).
Wawancara mendalam merupakan kegiatan untuk mendapatkan
informasi dari para informan dengan cara tatap muka atau bertemu
langsung. Pedoman wawancara disusun terlebih dahulu dan dapat
dikembangkan sesuai dengan keadaan di lapangan. Penunjukan
informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok
peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang
relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107).
Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa
seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi
penelitian.
Teknik ini memberikan kemudahan kepada peneliti untuk
menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tujuan
penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu: Bapak
Sutrisno, M.Si., selaku kepala BKD Muaro Jambi dan Bapak Sentot,
S.E., selaku sekretaris BKD Muaro Jambi. Dalam wawancara pastinya
dibutuhkan dengan adanya data informan. Data informan ini dalam
11
Robert K Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode. (2011), hlm. 117.
24
suatu penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan
menguasai masalah serta terlbat langsung dengan masalah penelitian.
b. Pengamatan langsung ke lapangan (Observasi)
Observasi atau pengamatan seringkali bermanfaat untuk
memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan di teliti.
Observasi suatu lingkungan sosial atau unit organisasi akan
menambah dimensi-dimensi baru, untuk pemahaman konteks maupun
fenomena yang akan di teliti. Pengamatan bisa begitu berharga
sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi
kasus. Observasi atau pengamatan langsung dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara melihat kondisi terkini di lingkungan BKD
Muaro Jambi.
c. Dokumentasi
Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa
diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan
harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan
sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk
menggali informasi yang terjadi dimasa silam. Peneliti perlu memiliki
kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga
tidak sekadar barang yang tidak bermakna.12
12
Robert K Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode. (2011), hlm. 117.
25
F. Teknik Analisis Data
Dalam pendekatan lain, analisis data kualitatif dapat dilakukan
dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan13
.
a. Reduksi Data,
Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir
dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi
data.Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,
sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka
jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan
rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi
data.
b. Penyajian Data
Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan
informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya
penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks
naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan
bagan.
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
13
Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm 38.
26
Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis
data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat
digunakan untuk mengambil tindakan.
7. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mengenai garis besar proposal skripsi ini
dimaksudkan untuk mempermudah memahami garis besar skripsi secara
keseluruhan. Adapun skripsi ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:
1. Bagian awal skripsi berisi halaman judul, persetujuan, lembar
pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan,
abstrak, kata pengantar, daftar isi.
2. Bagian isi skripsi berisi:
BAB I : BAB ini menguraikan mengenai pendahuluan yang mencakup
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.
BAB II : BAB ini menguraikan tentang metode penelitian, tempt dan
waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan subyek penelitian,
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis
data.
BAB III : BAB ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi
penelitian yang mencakup historis, visi dan misi, dan struktur
organisasi. .
BAB IV : BAB ini membahas mengenai pembahasan dan hasil
penelitian mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban Calon Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
27
Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Studi di Kantor BKD Muaro
Jambi).
BAB V : BAB ini membahas mengenai bagian ppenutup yang meliputi
kesimpulan, saran dan ucapan terimakasih kepada pihak yang turut
andil dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran.
28
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah BKD Muaro Jambi
Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi
Jambi, Indonesia. Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan undang-undang
Nomor 54 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari dan secara
defacto. Kegiatan Pemerintahan efektif berjalan terhitung 12 Oktober 1999
bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang ditetapkannya
pejabat Bupati defenitif, dengan pusat Pemerintahan berada di Sengeti Kecamatan
Sekernan yang berjarak 38 km dari Kota Jambi.
Dalam perkembangan terbentuknya BKD Muaro Jambi tidak terlepas
dari perkembangan Pemerintahan Indonesia dari periode ke periode yang diawali
dengan dibentuknya Kantor Urusan Pegawai (KUP) berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 Tanggal 30 Mei 1960. Hal tersebut
merupakan titik awal perjalanan pengabdian BKD yang ditetapkan sebagai
institusi yang diserahi kewenangan dalam pembinaan PNS. Pada saat
terbentuknya, KUP berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.
Tugas Kantor Urusan Pegawai adalah:
1. Mengurusi segala sesuatu mengenai kedudukan dan gaji Pegawai
Negeri
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan kepegawaian
29
3. Memberi petunjuk dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan
peraturan kepegawaian
4. Mengusulkan perubahan-perubahan peraturan kepegawaian
Sebelum terbentuk KUP telah ada suatu lembaga yang mengurusi
masalah kepegawaian yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jenderal
Nomor 10 tanggal 20 Februari 1948 yang bernama Kantor Urusan Umum
Pegawai di bawah Departemen Sosial. Dengan Keputusan Pejabat yang sama
Nomor 13 Tahun 1948, dan dengan membatalkan keputusan sebelumnya
dibentuk Djawatan Urusan Umum Pegawai (DUUP) yang berkedudukan langsung
dibawah Gubernur. Antara KUP dan DUUP melaksanakan kegiatannya
sendiri-sendiri. Sehingga pada masa itu terjadi dualisme dalam pembinaan
pegawai. Satu dibawah Pemerintah Republik Indonesia dan dipihak lain
pembinaannya berdasarkan Keputusan Gubernur bagi para Pegawai Pemerintah
Sejak Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali ke negara
kesatuan Pemerintah memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya
diselenggarakan oleh KUP di Muaro Jambi .
Sehubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan peraturan
tersebut maka KUP dan DUUP dilebur menjadi satu kedalam kantor Urusan
Pegawai (KUP) yang berkedudukan di Muaro Jambi. Kedudukan KUP
diperkuat dengan dikeluarkannya Undangundang Nomor 18 Tahun 1961
tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian. Hal ini terus berlanjut sampai
dibentuknya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Terbentuknya BAKN tidak
30
terlepas dari perkembangan administrasi kepegawaian pada saat itu yang
dirasakan semakin meningkat peranannya. Untuk memperkuat hal tersebut
maka ditetapkanlah Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok
Pokok Kepegawaian.
Dalam perkembangannya dan untuk meningkatkan mutu pelayanan
kepada PNS, dibentuklah Kantor Wilayah BAKN di tingkat Propinsi
berdasarkan Kepers Nomor 53 Tahuin 1980.Kemudian Kepres tersebut
direalisasikan dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 2035/Kep/1981 Tanggal
6 Agustus 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil BAKN. Berdasarkan
Keputusan Kepala BAKN Nomor 211/KEP/84 Tanggal 10 Juli 1984, dibentuklah
Wilayah I BAKN yang berkedudukan di Jambi, dengan wilayah kerja
Propinsi Jambi. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, dimana
kewenangan pembinaan kepegawaian diserahkan kepada masing-masing
daerah, nama BAKN berubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN),
dimana BKN hanya sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan
menetapkan Norma, Standar dan Prosedur Pembinaan Kepegawaian secara
Nasional, sedangkan fungsi administratifnya diserahkan kepada masing-masing
Daerah/ institusi. Sebagai konsekuensi dari perubahan nama tersebut maka
berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2000 nama Kator wilayah
BKN berubah menjadi Kantor Regional BKN.
B. Visi dan Misi BKD Muaro Jambi
1. Visi
Menjadi pusat pelayanan kepegawaian yang berkualitas
31
2. Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian.
b. Pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi manajemen
kepegawaian.
c. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian .
d. Menyelenggarakan manajemen internal Badan Kepegawaian Negara
Muaro Jambi.
e. Mengantisipasi tantangan global.
C. Unit Keja BKD Muaro Jambi
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan
administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional BKN. Bagian
Umum menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan rencana dan program;
b) Pengelolaan administrasi keuangan;
c) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
d) Pengelolaan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan, serta
perlengkapan dan rumah tangga.
Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub-bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas
melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran
serta pembukuan dan verifikasi.
32
b. Sub-bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan
tata usaha kepegawaian, administrasi mutasi dan pengembangan
kepegawaian serta kesejahteraan pegawai.
c. Sub-bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, mempunyai tugas
melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi,
penggandaan, dokumentasi, kehumasan, penyusunan laporan,
serta urusan perlengkapan, angkutan kendaraan dinas, urusan
dalam dan keamanan.
2. Bidang Mutasi
Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan
teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
dan Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah, dan menetapkan
kenaikan pangkat anumerta, pengabdian, di wilayah kerjanya.
Bidang Mutasi menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan pertimbangan teknis kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b
sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;
b) Pemberian pertimbangan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat
yang berwenang di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan
ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
c) Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian Pegawai
Negeri Sipil Pusat;
33
d) Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja;
e) Penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah
Provinsi dan antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah
Kabupaten/Kota lain Provinsi.
Bidang Mutasi terdiri dari:
a) Seksi Administrasi Mutasi, mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha dan administrasi Mutasi.
b) Seksi Mutasi I, Seksi Mutasi II, dan Seksi Mutasi III
mempunyai tugas melakukan penelitian persyaratan dan
penyiapan bahan pertimbangan mutasi bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I
golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama
golongan ruang IV/e dan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat
untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b
sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b,
serta penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat
anumerta dan pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat
dan penyiapan pertimbangan teknis peninjauan masa kerja
bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah.
3. Bidang Inka
Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sistem
informasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah dan
memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi
34
daerah di wilayah kerjanya. Bidang Informasi Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian;
b) Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;
c) Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian;
d) Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi;
e) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian;
f) Pengelolaan arsip kepegawaian.
Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari:
a) Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian I dan Seksi
Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian II mempunyai
tugas melakukan urusan pengagendaan, penyuntingan,
penyandian, perekaman, pengelompokan, penyimpanan dan
pemeliharaan surat/dokumen kepegawaian, serta penyiapan
penyusunan laporan/perangkaan sesuai beban tugasnya.
b) Seksi Pengolahan Data Kepegawaian, mempunyai tugas
melakukan pengolahan data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
Pusat dan Daerah, koordinasi dalam penyelenggaraan aplikasi
informasi kepegawaian, pemeliharaan basis data kepegawaian
serta penyimpanan data dalam komputer.
c) Seksi Penyajian dan Pertukaran Informasi, mempunyai tugas
melakukan pengelolaan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi
35
data dan sistem informasi kepegawaian, serta penyajian dan
pertukaran informasi kepegawaian.
4. Bidang SKP
Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil,
Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU)
pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
janda/dudanya dan penyiapan pertimbangan teknis bagi Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun, serta
penyiapan pertimbangan status kepegawaian lainnya.
Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
Daerah di wilayah kerjanya;
b) Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU Pegawai
Negeri Sipil;
c) Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil bagi CPNSDaerah yang menjalani masa percobaan
lebih dari 2 (dua) tahun;
d) Penyiapan penetapan ataupertimbangan teknis pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Pusat/Daerah yang
menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
e) Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun
Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I
36
golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun
dan pensiun janda/dudanya;
f) Penyiapan pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian
pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah yang mencapai
batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya;
g) Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan
status hokum kepegawaian;
h) Penyiapan pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas
serta tunjangan cacat;
i) Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan Negara.
Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Terdiri dari:
a) Seksi Administrasi Status Kepegawaian dan
Pensiun,mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha
dan administrasi Status Kepegawaian dan Pensiun.
b) Seksi Status Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penetapan Nomor Identitas Pegawai bagi
CPNS Daerah, pertimbangan teknis pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Daerah yang
menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun,
penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil
bagi CPNS Pusat yang menjalani masa percobaan lebih
dari 2 (dua) tahun, pertimbangan teknis bagi Pegawai
37
Negeri Sipil Daerah yang tewas atau cacat karena dinas,
penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU Pegawai Negeri
Sipil, pemberian pertimbangan kedudukan dan status
hokum kepegawaian, persetujuan cuti di luar tanggungan
negara, dan uang duka tewas.
c) Seksi Pensiun I dan Seksi Pensiun II, mempunyai tugas
melakukan penelitian dan penyiapan bahan penetapan
pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri
Sipil Pusat serta penyiapan bahan pertimbangan teknis
pemberhentian dan pemberian Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang mencapai batas usia pensiun serta pensiun
janda/dudanya, dan pengelolaan tata naskah pensiun.
5. Bidang Bimtek
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian, melakukan
pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian pemanfaatan lulusan
Diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah. Bidang Bimbingan
Teknis Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a) Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian;
b) Perencanaan kebutuhan diklat;
c) Penyiapan penyelenggaraan diklat kepegawaian;
d) Penyiapan kerjasama, monitoring, dan pengendalian pemanfaatan
Diklat;
e) Pengawasan standar kompetensi jabatan;
38
f) Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang
kepegawaian;
g) Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional BKN.
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian terdiri dari:
a) Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I, mempunyai
tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis
kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan,
dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional
bidang kepegawaian di wilayah kerjanya, serta melakukan
pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor RegionalI
BKN.
b) Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II, mempunyai
tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis
kepegawaian, pengawasan standar kompetensi jabatan,
dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional
bidang kepegawaian di wilayah kerjanya.
c) Seksi Pengembangan Kepegawaian, mempunyai tugas
merencanakan kebutuhan diklat, menyusun program
diklat, menyiapkan penyelenggaraan diklat kepegawaian,
melakukan kerjasama Diklat, monitoring danpengendalian
pemanfaatan diklat instansi di wilayah kerjanya.
39
D. Struktur Organisasi BKD Muaro Jambi 14
14
Bagian organissi BKD Muaro Jambi.
Kepala BKD
Kelompok Jabatan
Fungsional Sekretaris
SUBBAGIAN
Perencanaan dan
Kepegawaian
SUBBAGIAN Umum
dan Keuangang
Mutasi dan
Pengembangan
Aparatur Sipil Negara
Pengangkatan,
Pensiun, dan Data
Aparatur Sipil Negara
Kepangkatan dan
Kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara
Mutasi Aparatur Sipil
Negara
Sumber Daya Aparatur
Sipil Negara
Pengembangan Karier
Aparatur Sipil Negara
Pengangkatan Aparatur
Sipil Negara
Informasi Data
Aparatur Sipil Negara
Pensiun Aparatur Sipil
Negara
Kepangkatan Aparatur
Sipil Negara
Kesejahteraan
Aparatur Sipil Negara
Adm. Umum Aparatur
Sipil Negara
40
BAB IV
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI KABUPATEN MUARO JAMBI
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus di Kantor BKD
Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan
wawancara dengan pegawai atau bagian struktur BKD Muaro Jambi, selain itu
untuk mendapatkan hasil penelitian yaitu dengan melakukan wawancara dan
dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai
berikut:
A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah pegawai yang baru lolos dari
tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil step perdana. CPNS belum
mengikuti kewajiban untuk mencukupi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan upah 100 persen. Mereka diupah dengan persentase sejumlah 80 persen
SK CPNS yg sudah ditentukan dengan berpedoman pada hukum yang sah di
Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku
kepala Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, mengatakan:
"Sebagai seorang PNS hal utama yang harus dipahami adalah
peraturan kepegawaian dan mengerti tentang Hak dan Kewajiban. Jadi
tugas dan tanggungjawab sebagai PNS itu harus dilaksanakan dengan baik,
karena menjadi PNS adalah keinginan sendiri yang diperkuat dengan
pengucapan sumpah jabatan,"15
15
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
41
Menurut wakil Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi peserta CPNS
harus memahami terlebih dahulu apa yang harus menjadi kewajiban dan hak PNS,
mulai dari peraturan maupun hal yang menyangkut dengan PNS. Karena menjadi
seorang PNS bukanlah paksaan dari pihak manapun tetapi dari kemauan sendiri.
Saat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kompetensi
dan aktivitas mereka dinilai sesuai formasi di diwaktu mereka dinyatakan lulus
seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Jika mereka belum melengkapi
kriteria penilaian step ke-2 status calon sanggup ditunda dengan keputusan
diwaktu tertentu. Jika belum melengkapi persyaratan berdasarkan disaat yang
sudah ditentukan, mereka dinyatakan tidak lulus atau dibatalkan untuk menjadi
Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sentot, SE.
selaku sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, mengatakan:
“Sejauh ini panitia telah melaksanaan pembukaan calon pegawai
negeri sipil dengan beberapa tahap mulai dari pemberkasan sampai dengan
tahap seleksi CAT. Pada saat pembukaan maka peserta wajib untuk
mengikuti tata cara pendaftaran CPNS”.16
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa setiap peserta calon pegawai negeri sipil untuk mengikuti tahap-tahap
seleksi CPNS berdasarkan ketentuan yang di berlakukan oleh BKD Muaro Jambi.
Selain itu sebelum pelaksanaan seleksi CPNS maka perlu diketahui oleh peserta
tes yaitu:
16
Wawancara dengan Sentot, SE. selaku sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
42
1. Pahami Tata Cara Pendaftaran
Tata cara pendaftaran dalam melakukan pendaftaran PNS merupakan hal
yang sangat penting untuk dilakukan oleh para pelamar. Pendaftaran CPNS yang
dilakukan di lingkungan Muaro Jambi ada dua tahap yaitu tahap online dan tahap
pemberkasan awal sesuai dengan formasi yang dipilih oleh pelamar. Setiap
peserta mengisi daftar hadir, menyerahkan Kartu Peserta Tes/Surat Undangan dan
Kartu Identitas Penduduk sebagai syarat proses awal verifikasi untuk memastikan
bahwa yang mengikuti tes adalah benar-benar peserta sesuai dengan bukti yang
sah. Sesuai dengan pernyataan bapak Sutrisno mengatakan:
”Dari gedung untuk pengecekan administrasi di aula, sebelum tes
kita verifikasi ulang, secara fisik mereka datang, kita cocokkan apakah
benar sesuai KTP, nomornya, ijazahnya untuk menghindari calo”.17
Setelah mengisi daftar hadir setiap peserta menitipkan seluruh barang
bawaan termasuk alat komunikasi/ HP, kecuali kartu nomor peserta dan Kartu
Identitas (KTP).Semua barang milik peserta tersebut dimasukkan ke dalam
lockeryang tersedia untuk kemudian diberi nomor penitipan, selanjutnya para
peserta menunggu di area tunggu sebelum memasuki ruangan tes. Sesuai dengan
pernyataan bapak Sutrisno, yaitu:
“Setelah itu, kita verifikasi ulang untuk keabsahan peserta sebelum
benar-benar masuk ruangan kemudian naik ke atas, baru tanda tangan
daftar hadir, menyerahkan semua barang-barang tas, jaket, handphone, alat
tulis harus diserahkan ke panitia untuk dimasukkan ke locker”.
”Peserta yang masuk stadion CAT tidak boleh membawa apapun
ke CAT stadion, kecuali kartu peserta dan kartu identitas, nanti kita
sediakan kertas kosong dan Pensil, di ruang ini harus ada locker”.18
17
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
43
Setelah melaksankan beberapa tahap dalam pelaksanaan pendaftaran perlu
juga dipahami sistem pendaftaran para peserta. Berikut hasil wawancara dengan
bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi,
mengatakan:
“Pelaksanaan pendaftaran CPNS dilakukan dengan dua tahap yaitu
dengan online dan pemberkasan”. 19
Selain itu, setelah melaksanakan beberapa tahap pendaftaran maka
pelamar wajib mengikuti tes berupa CAT yang dilaksanakan secara nasional.
Maka perlu persiapan yang matang untuk pesertas tes. Rekruitmen karyawan
dapat berasal dari kalangan lembaga pendidikan. Hal ini diterapkan pada lulusan
sekolah kedinasan yang ingin menjadi PNS misalnya CPNS Kementrian
Keuangan diambil dari sekolah kedinasan STAN. Seperti yang diutarakan bapak
Sentot, SE. selaku sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, yaitu:
“Sebenarnya CAT ini bukan sekedar CPNS, tapi juga sekolah
tinggi kenegaraan”.20
Sistem CAT ini diperlukan bukan hanya untuk merekrut pegawai negeri
tetapi juga dapat digunakan untuk tes dari segla lembaga yang ada di Indonesia
dalam merekrut karyawan.
Begitu juga dalam penerimaan CPNS Kabupaten Muaro Jambi dalam hal
ini sudah menggunakan sistem CAT. Karena sistem ini hasilnya dapat dilihat dari
18
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
19 Wawancara dengan bapak Rudiansyah, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
20 Wawancara dengan bapak Sentot, SE. selaku sekretaris Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi pada tanggal 24 Januari 2019.
44
semua kalangan yang menjadikan sistem terbuka dalam menentukan kelulusan.
Berikut wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan
Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, mengatakan:
“Seandainya kemauan lulus seleksi begitu gede, pasti tidak sedikit
yang mesti diperhatikan diwaktu melakukan proses pendaftaran. Sejak
tahun 2016, pendaftaran sebagai CPNS sudah dilakukan dengan sistem
Computer Assisted Test (CAT)”.21
Dapat disimpulkan bahwa tes CAT memiliki keunggulan yaitu
Keunggulan sistem CAT yg memakai jaringan internet ini adalah pelamar
sanggup segera paham angka yang sudah diperolehnya usai mengerjakan soal.
tetapi CAT tak cuma diterapkan terhadap Test Kemampuan Dasar (SKD), namun
dapat diterapkan serta kepada tes Kemampuan Bidang (SKB).
Konsep CAT ini berhubungan dengan bagaimana kualitas kemampuan
para peserta CPNS yang mendaftar di lingkungan Kabupaten Muaro Jambi agar
dapat mewujudkan PNS yang berkualitas dan kredibel sesuai dengan visi dan misi
BKD Muaro Jambi.
2. Mengenal dan Mempelajari Jenis Tes
Tes penerimaan pegawai negeri dilingkungan Kabupaten Muaro Jambi
yaitu berupa tes CAT merupakan tes berbasis komputer. Peserta di wajibkan
untuk menjawab soal-soal yang telah disajikan oleh panitia seleksi CPNS.
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 20/2017 berkenaan Kriteria
Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS thn 2017, pemerintah
21
Wawancara dengan bapak Muhammad Bakri, M.Si. selaku kepala Badan Administrasi
Umum Bkd Muaro Jambi.
45
telah mengatur dan menetapkan tiga kelompok materi ujian seleksi kompetensi
Dasar (SKD). Tiga kelompok soal tersebut ialah tes Wawasan Kebangsaan
(TWK), test Intelegensia Umum (TIU) & test Karakteristik Pribadi (TKP).
Nilai SKD memiliki bobot 40 % sementara Seleksi Kompetensi Bidang
bobotnya 60 prosen. setiap peserta SKD harus mengerjakan 100 soal yang terdiri
dari soal tes wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, soal Intelegensia Umum (TIU)
30 soal, dan soal Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal. Berikut wawancara dengan
bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi,
mengatakan:
“Tiap-tiap soal yg dilakukan pasti mempunyai nilai ambang batas
(passing grade). walau sudah berusaha sebaik mungkin, kadang seorang
mesti rela mendapati skor di bawah batas skor yg sudah ditetapkan”.22
Dari hasil wawancara di atas maka peserta berhak mendapatkan passing
grade yang telah ditentukan oleh panitian seleksi CPNS. Passing grade ini
merupakan penentu peserta untuk dapat mengikuti tahap tes selanjutnya. Jika
peserta mendapatkan nilai di atas passing grade maka perta tersebut wajib
mengikut tahap selanjutnya.
Hasil tes SKD dalam rekrutmen CPNS sistem CAT di BKD Muaro Jambi
belum menjadi hasil akhir dalam penentuan lulus tidaknya para peserta dalam
ujian saringan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutrisno, yaitu:
“Hasil TKD belum menjadi hasil kelulusan, sebenarnya, itu hanya
memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa ujian ini adalah
transparan”.23
22
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi
46
Tes SKD sendiri bertujuan untuk menentukan standar nilai nasional serta
bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tes
CPNS. Hasil pengolahan tes TKD dari Kantor Regional BKN akan diserahkan ke
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk digabungkan dengan hasil tes TKD
dari seluruh Indonesia dalam satu instansi penyelenggara yang sama. Kewenangan
mengumumkan hasil tes TKD berada ditangan Panselnas. Seperti yang
diungkapkan bapak Sutrisno, yaitu:
”Sebenarnya CAT itu hanya sebagai standardisasi. Kewenangan
mengumumkan hasil adalah Panselnas, diketuai MENPAN”.24
BKN hanya sebagai pelaksana dan fasilitator dalam rekrutmen. Instansi
yang meminta BKN sebagai fasilitator berhak menentukan syarat serta jumlah
pelamar yang akan diterima. Seperti diungkapkan oleh bapak Sutrisno, yaitu:
“Untuk BKN sendiri hanya sebagai pelaksana, kita tidak butuh
publikasi, BKN hanya sebatas eventnya kita publikasikan. Untuk
rekrutmen, syarat pendaftaran dan jumlah formasi kewenangan instansi,
sejauh ini kewajiban dilimpahkan ke user (instansi sebagai user)”.25
BKN melakukan evaluasi rekrutmen dalam hal kualitas pelayanan sebagai
upaya meningkatkan kualitas kegiatan rekrutmen yang akan datang. Kantor
Regional BKN melakukan evaluasi pelaksanaan rekrutmen dengan menggunakan
Indeks Kepuasan Pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sutrisno,
yaitu:
23
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi.
24
Wawancara dengan bapak Rudiansyah selaku Staf Di Kantor Bkd Muaro Jambi.
25
Wawancara dengan bapak Muhammad Bakri, M.Si. selaku kepala Badan Administrasi
Umum Bkd Muaro Jambi.
47
Kita membikin instrumen indeks kepuasan, kita kasih ke peserta setelah
mereka selesai mereka kita kasih lembar kuesioner dan di sana ada saran-saran
kita masukkan. Jadi IKM itu bentuknya dua, yaitu berbentuk indeks dan saran-
saran. Bapak Sutrisno, mengatakan:
“Jadi kalau tes kemarin kita beri quesioner, hasil dari quesioner itu
seperti apa atau transparan atau tidak ada KKN atau tidak, itu ternyata
hasilnya baik sekali. 26
Selama ini masyarakat merespon penyelenggaraan rekrutmen CPNS
menggunakan sistem CAT secara positif. Saran dan keluhan sendiri rata-rata
mereka mengapresiasi karena transparan dan akuntabel”.
3. Pelajari Pola Soal
Dalam persiapan tersebut, ada baiknya jika seorang pelamar mempelajari
tentang contoh soal CPNS. elemen tersebut bertujuan buat paham pola tes yang
dimanfaatkan. Dikala satu orang telah tahu pola tersebut maka dirinya telah
mengetahui alur untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, jangan sampai
beranggapan remeh dan para pelamar mesti latihan yg sewajarnya sebelum soal
berlangsung. Berikut wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala
Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, mengatakan:
“Buat masuk dalam seleksi CPNS, satu orang tentu saja harus
berupaya keras dengan niat yg sungguh-sungguh. Persiapan yang matang
pasti bakal menopang dalam mengerjakan soal”.27
26
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi. 27
Wawancara dengan bapak Muhammad bakri M.Si selaku kepala Badan Administrasi
Umum Kantor Bkd muaro jambi.
48
Dari hasil wawancara tersebut maka perlunya peserta CPNS agar
mengetahui pola soal yang diberikan agar menjawab soal dengan mudah dan
paham. Selain itu, peserta juga meminimalisirkan waktu yang disediakan oleh
pihak panitia.
Setelah memenuhi kewajiban yang berupakan tes seleksi tersebut, Calon
Pegawai Negeri Sipil akan mendapatkan status Pegawai Negeri Sipil dengan gaji
100% setelah menerima SK PNS sebagai pengganti SK CPNS yang telah mereka
miliki sebelumnya. Berdasarkan ketentuan pada undang-undang nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan
undang-undang nomor 43 tahun 1999 menyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri
Sipil yang telah menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dapat
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi kewajiban dan
persyaratan yang telah ditentukan. Berikut wawancara wawancara dengan bapak
Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi,
mengatakan:
“Sebagai seorang PNS hal utama yang harus dipahami adalah
peraturan kepegawaian dan mengerti tentang Hak dan Kewajiban. Jadi tugas
dan tanggungjawab sebagai PNS itu harus dilaksanakan dengan baik, karena
menjadi PNS adalah keinginan sendiri yang diperkuat dengan pengucapan
sumpah jabatan”.28
Pada kesempatan ini, ia juga menekankan kepada para CPNS agar bekerja
dengan sungguh-sungguh serta jangan buru-buru minta pindah karena denda yang
dikenakan sesuai Perbup cukup besar.
28 Wawancara dengan Bpk Rudiansyah, M.Si. selaku staf Administrasi kantor Bkd
Muaro Jambi.
49
“CPNS sekarang jangan buru buru minta pindah, karena sesuai
Perbup bagi yang ingin pindah dibawah 10 tahun kerja akan dikenakan
denda 500 Juta rupiah, tapi bagi yang mau pindah silahkan bayar”. 29
Dapat disimpulkan bahwa kewajiba CPNS yang telah dinyatakan lulus
maka tidak diperkenankan untuk pindah ke luar daerah sesuai dengan surat
pernyataan yang telah ditulis oleh para peserta. Tujuannya agar pegawai
dilingkungan kabupaten Muaro Jambi tidak mengalami pengurungan.
B. Hak dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Muaro
Jambi
Dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil dilingkungan Muaro
Jambi ada beberapa hak dan kewajiban yang dapat diperoleh oleh CPNS yaitu:
1. Hak Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi pegawai negeri sipil setelah
memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun
1974 pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1976 pasal 13. Hal ini
sesuai dengan hasil wawancara dengan wakil kepala BKD Muaro Jambi yaitu
bapak Sutrisno, M.Si. mengatakan bahwa:
“Hak dan kewajiban CPNS sudah tertuang di dalam peraturan
pemerintah”.30
Selanjutnya, calon pegawai negeri sipil yang telah menjalani masa
percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk
29
Wawancara dengan bapak Sutrisno, M.Si. selaku kepala Badan Kepegawaian
Daerah Muaro Jambi. 30
Wawancara dengan bapak Muhammad bakri, M.Si. selaku kepala Badan Administrasi
Kantor Bkd Muaro Jambi.
50
diangkat menjadi pegawai negeri sipil; tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat
di luar kesalahan calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka
pengangkatannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
Setelah itu, pihak BKD mengusulkan pengangkatan disampaikan melalui
prosedur yang sama dengan usul pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Hal
ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala BKD Muaro Jambi yaitu bapak
Sutrisno, M.Si. mengatakan bahwa:
“Setelah CPNS dinyatakan lulus maka peserta CPNS wajib
mengikuti kegiatan yang telah di tetapkan oleh BKN maupun
BKD seperti menjalani masa prajabatan”.31
Tahap selanjutnya, nomor induk pegawai merupakan hak dari CPNS
karena nomor identitas pegawai negeri sipil berfungsi sebagai nomor
asuransi sosial pegawai dan sebagai dasar pengaturan dan pemeliharaan
tata usaha kepegawaian. Ketentuan-ketentuan lain dari NIP adalah:
a) NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai
Negara sipil. NIP seseorang pegawai negeri sipil yang telah
berhenti tidak dapat dipergunakan untuk pegawai negeri sipil lain.
b) Pemindahan antara instansi pemerintah atau penugasan ke instansi
lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.
c) Pengangkatan kembali menjadi pegawai negeri sipil, setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hak pension tetap
31
Wawancara dengan bapak Rudiansyah. selaku Staf Badan Administrasi kantor Bkd
Muaro jambi.
51
menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. Apabila
pemberhentian semula tanpa hak pension, maka kepadanya
diberikan NIP baru.
d) NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara ( BAKN ), bersama-sama dengan nota
persetujuan pengangkatannya.
e) Kartu Pegawai, Setiap pegawai baru dapat dinyatakan sebagai
pegawai negeri sipil apabila telah memiliki KARPEG, yang antara
lain berfungsi sebagai kartu identitas pegawai negeri sipil, dan
hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai negeri
sipil. KARPEG ditetapkan secara terpusat oleh Kepala Badan
Adminstrasi Kepegawaian Negara, berdasarkan pemberitahuan
yang bersangkutan telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil
disertai bahan-bahan:
(1) Daftar nominative calon pegawai negeri sipil yang telah
diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
(2) Sebuah pasfoto ukuran 3x4 cm dengan ketentuan bahwa di
belakang paspoto dituliskan nama lengkap dan NIP pegawai
negeri sipil yang bersangkutan.
2. Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil
Kewajiban CPNS Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk memperdalam pengetahuannya dengan tujuan agar dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk
52
dapat mengetahui penguasaan pengetahuan dibidangnya dapat
ditelusuri melalui:
a) Meningkatkan pengetahuan
Merupakan keinginan dan kesungguhan dari seorang CPNS
untuk selalu meningkatkan pengetahuannya agar dapat
mengikuti perkembangan yang terjadi dalam lingkungan
kerjanya.
b) Menguasai bidang tugas
Merupakan bentuk kesadaran dan kesanggupan yang
mendorong dari seorang CPNS untuk selalu memiliki tekad
dan ketekunan dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
c) Efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan
Merupakan keinginan dari seorang CPNS untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil
guna.
d) Komitmen pada kualitas
Sebagai rasa keterikatan untuk selalu meningkatkan
kepandaian, kecakapan dan mutu pekerjaan dari seorang
CPNS agar dapat mendorong kinerja. Untuk dapat
mengetahui komitmen pada kualitas dapat ditelusuri melalui:
(1) Memiliki kecakapan, Merupakan kepedulian CPNS
untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam
mengerjakan pekerjaan yang menjadi
tanggungjawabnya.
53
(2) Kesanggupan dalam bekerja, Sebagai rasa keterikatan
dalam dirinya terhadap tu-gas pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya se-hingga dapat melaksanakan tugas
dengan baik.
(3) Selalu meningkatkan mutu kerja, Merupakan keseriusan
dari seorang CPNS untuk me-laksanakan pekerjaan
dengan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil kerja yang
optimal.
a. Dedikasi
Sebagai suatu bentuk pengabdian dari seorang CPNS atas
segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya dalam
rangka membantu/melayani masyarakat atau orang lain.
Untuk dapat mengetahui dedikasi CPNS dapat ditelusuri:
a) Kebanggaan pada pekerjaan, Merupakan perasaan yang
ada pada diri seseorang yang dapat menciptakan
kepuasan apabila dapat melakukan pekerjaan yang baik.
b) Tanggungjawab pada pekerjaan, Merupakan
kecenderungan sikap dari seseorang untuk berani
mengambil resiko atas pekerjaan yang telah
dilakukannya.
c) Mengutamakan pada kepentingan umum, Sebagai
kecenderungan sikap dan keinginan yang kuat dari
54
seseorang untuk selalu mendahulukan kepentingan orang
lain daripada kepentingan diri sendiri/golongan.
b. Keinginan untuk membantu, Sebagai suatu sikap seseorang
yang mencerminkan keju-juran dan keihlasan dalam bekerja
untuk membantu masyarakat. Untuk dapat mengetahui
keinginan PNS untuk membantu masyarakat dapat ditelusuri
melalui:
(1) Kejujuran
Merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang PNS
untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang
dibebankan kepadanya.
(2) Keikhlasan
Merupakan kecenderungan seorang PNS untuk
melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya
secara tulus.
Semua sudah mafhum bahwa kepada seorang yang diangkat menjadi
calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan
puluh persen) dari gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1977. Namun tidak semua paham bahwa pemberian
gaji CPNS melekat tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan
pangan dan tunjangan umum. Artinya pendapatan atau take home pay CPNS
bukan hanya sebesar 80% gaji pokok namun masih ada tambahan tunjangan yang
melekat tadi.
55
Besaran Tunjangan Keluarga untuk Istri/Suami 10 % dari gaji pokok,
sedang anak 2 % dengan maksimal yang dapat diajukan 2 anak. Tunjangan
Pangan sebesar nilai beras per 10 kg per orang yang masuk dalam daftar
gaji. Sampai saat ini pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang atau natura
kepada PNS dan CPNS ditetapkan sebesar Rp 6.976,00 per kg. Perlu diketahui
sebelum diangkat sebagai PNS penuh, CPNS tidak dapat menduduki jabatan
fungsional atau struktural sehingga tidak mendapatkan tunjangan jabatan
fungsional maupun tunjangan jabatan struktural. Namun bagi Pegawai Negeri
Sipil maupun CPNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional
atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan tunjangan umum
setiap bulan. Nominal tunjangan umum CPNS golongan II sejumlah Rp 180.000
sedangkan CPNS golongan III besarannya mencapai Rp 185.000.
56
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:
1) Pelaksanaan hak dan kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil di BKD
Muaro jambi adalah pegawai yang baru lolos dari tes seleksi penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil step perdana. CPNS belum mengikuti
kewajiban untuk mencukupi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
upah 100 persen. Mereka diupah dengan persentase sejumlah 80 persen
SK CPNS yg sudah ditentukan dengan berpedoman pada hukum yang sah
di Indonesia.
2) Hak dan Kewajiban Calon Pegawai Negeri Sipil di BKD Muaro Jambi
yaitu pertama, Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi pegawai
negeri sipil setelah memenuhi syarat-syarat sebagai ditentukan dalam
Undang-undang No. 5 Tahun 2014 pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah
No. 6 Tahun 1976 pasal 13. Kedua, Calon pegawai negeri sipil yang telah
menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, dan telah memenuhi
syarat-syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil; tetapi karena
sesuatu sebab belum diangkat di luar kesalahan calon pegawai negeri sipil
yang bersangkutan, maka pengangkatannya hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
57
B. Saran
Diharapkan dengan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban CPNS di
lingkungan BKD Kabupaten Muaro Jambi dapat meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang mampu bersaing baik kalangan nasional maupun
internasional. Selain itu diharapkan adanya perubahan yang lebih baik dari muli
pelayanan, jaringan, serta informasi yang mudah dijangkau.
DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan. 1994. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Menurut UUD 1945. Bandung: Universitas Padjajaran.
Creswell, 2008. Desain Penelitian. Jakarta: Djambatan.
Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. Ke-5,
(Bandung: Alfabeta, 2013).
Ismail Suny. 1984. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta: Aksara Baru.
Lasarumi, Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pencalonan
Sebagai Kepala Daerah, Artikel: Fakultas Hukum, Universitas
Tadulako.2016.
Muhammad Haryono. Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Skripsi:
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2012.
Sayuti Una (ed.), Pedoman Penulisan Skripsi ( Edisi Revisi), (Jambi: Syariah
Press, 2014)
Sastra Djatmika, dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, (Jakarta:
Djambatan,1984)
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, (Bandung:
Alfabeta, 2009).
Supriadi, Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administrasi
Terhadap Penjatuhan Sanksi Disiplin Pegawa Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya PP No. 53 Tahun
2010. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. 2015
Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Syariah Press, 2014)
Robert K Yin, Studi Kasus: Desain dan Metode. (2011).
https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil
https://ngada.org/uu8-1974bt.htm
https://id.wikipedia.org/wiki/Calon_Pegawai_Negeri_Sipil