Makalah Hak Dan Kewajiban Kharisma Safiri 01212080 Dan Amiruddin 01212089
Makalah Hak dan Kewajiban
Transcript of Makalah Hak dan Kewajiban
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada ALLAH SWT atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat
menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul “Hak dan Kewajiban Warga
Negara”. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan. Dalam makalah ini membahas tentang pengertian hak, pengetian
kewajiban, pengertian warga negara, asas kewarganegaraan dan hak kewajiban WNRI
berdasarkan UUD 1945. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya
terhadap makalah ini, dan penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri
saya sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak,
begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik
yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan
makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. .
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Rumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BAB II : ISI
A. Pengertian Hak, Kewajiban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
B. Penentuan Warga Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8
D. Berita Terkait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11
E. Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 16
BAB III : PENUTUPAN
A. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
B. Referensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia yang merupakan suatu Negara yang demokratis tentunya mempunyai
elemen, seperti masyarakat. Masyarakat disini sangat berperan dalam pembangunan
suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula
dengan warga negaranya juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap Negaranya.
Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan
oleh masing-masing elemen tersebut. Dalam makalah ini akan mencoba membahas
tentang hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masing-masing elemen tersebut.
Apakan hak dan kewajiban Negara terhadap warga negaranya? Dan apa pula hak dan
kewajiban warga Negara terhadap negaranya?
Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah
unsur-unsur dari Negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur
Negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu Negara tersebut merupakan
penduduk dari Negara yang bersangkutan. Warga Negara adalah bagian dari penduduk
suatu Negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan
warga Negara bisa tinggal di suatu Negara lain yang bukan merupakan Negaranya
sendiri. suatu Negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang
mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja kah
yang bisa dianggap sebagai warga Negara. Di Indonesia merupakan salah satu Negara
yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut.
B. Rumusan masalah
a. Apa pengertian hak dan kewajiban ?
b. Siapa sajakah warga Negara ?
c Apakah hak dan kewajiban warga Negara ?
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 2
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban
Dalam konteks kata hak dan kewajiban adalah mengandung 2 kata yaitu hak dan
kewajiban. Dari masing-masing kata tersebut tentunya mempunyai arti tersendiri.
Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu
yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat
dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun
elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang
menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti
sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita
sendiri contohnya hak mendapatkan pengajaran. Dalam hak mendapatkan pengajaran
ini adalah tergantung dari diri kita sendiri, kalau memang menganggap bahwa
pengajaran itu penting bagi kita pasti kita akan senagtiasa akan belajar atau sekolah
atau mungkin kuliah. Tapi kalau ada yang menganggap itu tidak penting pasti tidak
akan melakukan hal itu.
Kata yang kedua adalah kewajiban , kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof.
Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya
dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain
manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti
suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus
melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban
berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Wujud
hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa
peranan(role). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan
status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga Negara
B. Penentuan Warga Negara Indonesia
Siapa saja yang dapat menjadi warga negara dari suatu negara? Setiap negara
berdaulat untuk berwenang dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 3
negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas
kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan
perkawinan.Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan kepada sisi kelahiran,
dikenal dua asas yaitu asas ius soli dan ius sanguinis . Ius artinya hukum atau dalil. Soli
berasal dari kata solum yang artinya negari atau tanah. Sanguinis berasal dari kata
sanguis yang artinya darah.
a. Asas Ius Soli
Asas yang menyatakan bahawa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat
dimana orang tersebut dilahirkan.
b. Asas Ius Sanguinis
Asas yang mennyatakan bahwa kewarganegaraan sesorang ditentukan beradasarkan
keturunan dari orang tersebut.
Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek
perkawinan yang mencakup atas asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat :
a. Asas persamaan hukum didasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu
ikatan yang tidak terpecahkan sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan
kehidupan bersama, suami istri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat
termasuk dalam masalah kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status
kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu.
b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan
perubahan status kewarganegaaraan suami atau istri. Keduanya memiliki hak yang
sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda
kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.Negara memiliki wewenang
untuk menentukan warga negara sesuai dengan asas yang dianut negara tersebut.
Dengan adanya kedaulatan ini, pada dasarnya suatu negara tidak terikat oleh negara
lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan
siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara.Penentuan kewarganegaraan
yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan
bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya
apatride dan bipatride. Appatride adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki
kewarganegaraan. Bipatride adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki
kewarganegaraan ganda (rangkap dua). Bahkan dapat muncul multipatride yaitu istilah
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 4
untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan yang banyak (lebih dari 2)
Warga Negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi
warga negara. ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa
lain yang disahkan undang-undang sebagai warga Negara.
2. Penduduk ialah waraga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Beradasarkan hal diatas , kita mengetahui bahwa orang yang dapat menjadi warga
negara Indonesia adalah :
a. Orang-orang bangsa Indonesia asli.
b. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga
Negara.
Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang
No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pewarganegaraan
adalah tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia melalui permohonan . Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa
kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
1. Telah berusia 18(delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara
Republik Indonesia paling singkat 5 (lima)tahun berturut-turut atau paling singkat
10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi
kewarganegaraan ganda
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 5
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara
C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara
Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan
karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak
dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya
banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani
kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih
banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu
tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk
memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan
antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan
sosial yang berkepanjangan (Anonim, 2012)
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan
bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan
diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat
demokrasi. Adapun hak dan kewajiban warga Negara Indonesia yang tercantum dalam
UUD 1945 adalah sebagai berikut ;
Hak Warga Negara Indonesia :
a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup
serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan Berkembang”.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 6
e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan
berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi
meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
i. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
j. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”.
k. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
l. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J
ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
m. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.”
n. dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 7
a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara”.
c. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.
d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J
ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1)
UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.”
Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara
mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan
kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat
akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang
apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih
memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat.Sampai saat
ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya.Oleh karena itu, kita sebagai
warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan
merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita
sebagai rakyat Indonesia. Sejumlah sifat dan karakter warga negara yang bertanggung
jawab dan mandiri adalah sebagai berikut :
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 8
1. Memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab, sifat ini adalah sikap dan perilaku
sopan santun, ramah tamah dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
2. Bersikap kritis, sikap ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta
yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat
3. Melakukan diskusi dan dialog, sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam
menyelesaikan masalah (problem solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi
dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang
dihadapi
4. Bersifat terbuka, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transpran serta terbuka,
sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia
5. Rasional, sifat ini adalah pola dan perilaku yang berdasarkan rasio atau akal pikiran
yang sehat
6. Adil, sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan
martabat kemanusiaan
7. Jujur, sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah
dan akurat
8. karakteristik warga negara yang mandiri meliputi :
9. Memiliki kemandirian
10.Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara
11.menghormati martabat manusia dan kehormatan pribadi
12.berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun
13.mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat
D. Berita Terkait
1. RHOMA IRAMA MENYALONKAN MENJADI PRESIDENT
JAKARTA, KOMPAS.com — Dari seorang artis dangdut kemudian menjadi dai kondang,
kini Rhoma Irama melangkah lebih jauh dengan menyatakan kesiapannya maju sebagai
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 9
calon presiden 2014. Menjadi orang nomor satu di negeri ini bukanlah perkara mudah.
Rhoma harus terjun ke dunia politik yang keras dan penuh dengan intrik.
Saat dijumpai Kompas.com di Jakarta, Selasa (13/11/2012), Rhoma menyatakan
kesiapannya maju sebagai capres dengan segala konsekuensinya. Ia bahkan mengaku
siap dihujat. Cap selebriti tidak membuatnya gentar berhadapan dengan kesangsian
banyak pihak selama ini.
"Selebriti kan boleh-boleh saja mencalonkan diri. Banyak kok contoh-contohnya. Itu
sekarang cagub di Jawa Barat kan artis semua. Mereka artis, tetapi mereka berhasil
bangun Jawa Barat. Jadi, status keartisan saya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
kemampuan saya memimpin," ujar Rhoma.
Pria kelahiran 11 Desember 1946 ini sebenarnya bukan terbilang orang baru dalam
kancah perpolitikan Tanah Air. Di masa awal Orde Baru, Rhoma sempat menjadi maskot
penting Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bernapaskan Islam. Ia juga sempat
menjadi anggota DPR mewakili utusan Golongan, yakni mewakili seniman dan artis
pada tahun 1993.
Pada pemilu 2004, Rhoma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Menurut
Rhoma, tantangan di dunia politik memang cukup berat dan berliku. Namun, bukan
berarti politik selamanya buruk. Islam bahkan mengajarkan umatnya berpolitik.
"Islam itu mencakup semua hal, termasuk politik itu sendiri. Kalau ada yang bilang
jangan terjun ke politik, itu salah besar karena politik itu bagian kecil dari Islam," ujar
Rhoma.
Pemilik nama asli Raden Irama ini melanjutkan, untuk sebuah perjuangan, tidak ada
yang perjalanan yang mulus. Seorang pemimpin harus siap atas segala rintangannya.
"Tidak ada karpet merah untuk perjuangan. Berjuang mencari keadilan itu pasti
beronak berduri. Seorang pejuang harus siap menghadapi itu," kata Rhoma.
Ia mencontohkan kondisi para nabi yang berjuang menegakkan Islam, tetapi kerap
dihujat hingga dibunuh. "Itulah konsekuensi seorang pejuang, bukan karena hujatan
harus mundur. Buat saya hujatan itu vitamin," ucap Rhoma sambil terus menggerakkan
tasbihnya.
Desakan ulama
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 10
Sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar, kiprah Rhoma Irama tidak
diragukan lagi. Ia sudah menciptakan 685 buah lagu dan bermain di lebih 10 film.
Karya-karya musik dangdutnya pun diteliti di ratusan universitas di seluruh dunia.
Namun, baru kali ini sang "Raja Dangdut" menyatakan kesiapannya sebagai calon
presiden.
"Saya maju ini karena desakan ulama dan umat. Saya bahkan sempat katakan apakah
tidak ada figur lain selain saya kepada ulama-ulama itu," tutur Rhoma.
Para ulama itu, lanjut Rhoma, mengaku tidak ada lagi sosok pemimpin bangsa ini yang
merepresentasikan umat Islam. "Anda telah jadi ikon dari umat, hanya Anda yang bisa
persatukan umat Islam, dan hanya Anda yang bisa bawa visi dan misi umat Islam," kata
Rhoma menirukan ucapan salah seorang ulama.
Dengan desakan itu, Rhoma pun kemudian mempertimbangkan dengan serius usulan
ini. Setelah itu, Rhoma mengaku akhirnya hatinya terpanggil untuk berbuat sesuatu
untuk negeri ini. Keterpanggilannya sebagai calon presiden itu diakui Rhoma baru
terjadi beberapa hari lalu. Pelantun lagu "Begadang" ini terpanggil melihat semakin hari
demokrasi di negeri ini semakin kebablasan dan di luar komitmen Pancasila.
"Kita sudah jauh dari nilai ketuhanan, jauh dari nilai kemanusiaan, persatuan.
Indikasinya adalah tidak ada sopan santun dalam berpolitik, berbangsa, dan bernegara,"
ujar Rhoma.
Kembali pada Pancasila
Ia pun prihatin saat seorang kepala negara disamakan dengan kerbau tanpa ada sanksi
hukum apa pun. Ia juga melihat kini umat Islam tidak lagi berperilaku layaknya seorang
muslim. Bangsa Indonesia menjadi sekuler dan mudah terbakar emosinya.
"Ini sudah terjadi demoralisasi. Kita sudah hanyut dalam demokrasi yang permisif,
serbaboleh. Saya ingin kembalikan bangsa ini untuk kembali kepada Pancasila. Menjadi
Islam sama saja dengan menegakkan Pancasila itu sendiri," kata Rhoma.
Rhoma tidak berjuang sendiri. Pelantun lagu "Darah Muda" ini memiliki energi
tersembunyi yang didapatnya dari keluarga selama ini. Keluarga, diakui Rhoma,
menjadi bagian dari perjuangan hidupnya.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 11
"Keluarga saya ini sudah biasa mendampingi saya bertarung, berjuang melawan arus
sejak dari tahun 1977. Ketika berkiprah di PPP karena sangat tidak populer saat itu,
muncul berbagai aksi dan teror. Jadi, keluarga mendukung," katanya lagi.
2. Kasus Pelanggaran HAM Tragedi Trisakti
Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, yang terpengaruh oleh krisis
finansial Asia. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran kegedung
DPR/MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti.
Seorang mahasiswi tergeletak di jalan setelah pecah bentrokan antara petugas
keamanan dan para mahasiswa Universitas Trisakti dalam unjuk keprihatinan di depan
Kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (12/5/1998) petang]] Tragedi Trisakti
adalah peristiwa penembakan, pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada
saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya.
Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung DPR/MPRpada
pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri–militer datang
kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri.Akhirnya,
pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat
keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para
mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di universitas Trisakti.
Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan, dan
dilarikan ke RS Sumber Waras.
Satuan pengamanan yang berada dilokasi pada saat itu adalah Brigade MobilKepolisian
RI, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan
Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru Hara Kodam seta Pasukan
Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata,Styer, dan SS-1. Pada pukul
20.00 dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam
keadaan kritis serta puluhan lainnya luka.
Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan
Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di
tempat- tempat vital seperti kepala, leher, dan dada. Meskipun pihak aparat keamanan
membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian
disebabkan peluru tajam.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 12
Inilah sekilas dari apa yang telah terjadi 12 Mei 1998 di Jakarta yang mewakili apa yang
terjadi di Indonesia.
Tragedi Trisakti sangat terkenal, disini para mahasiswa menjadi korban akan rezim
Soeharto. Dalam penertiban aksi unjuk rasa ini ternyata para aparat keamanan tidak
melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Penemuan 4 mayat sebagai korban
aksi ini memecah emosi mahasiswa dan masyarakat. Aparat keamanan melanggar hak
asasi dari para mahasiswa.
Pelanggaran hak asasi yang tejadi yaitu para pemerintah dan para aparat keamanan
merebut hak mereka untuk beraspirasi, menyuarakan pendapat mereka. Para
mahasiswa itu menuntut agar Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI,
turun dari jabatannya. Mengapa? Ternyata Soeharto menjalankan pemerintahannya
secara diktator, hak-hak masyarakat tidak diakui, krisis moneter yang menjadi akibat
dari perbuatannya, dan masih banyak keburukan ain dari pemerintahannya.
Yang kedua adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak
juga telah diambil bersama dengan hak hidup mereka. Suatu kekejian yang dilakukan
oleh pemrintah melalui aparat keamanan yang ada saat itu.
Mahasiswa yang saat itu hanya ingin menyuarakan aspirasi mereka akan apa yang
terjadi di negara mereka dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka dan
bangsa Indonesia ternyata harus mendapat tindakan “penertiban” dari aparat
keamanan. Kekerasan yang terjadi menjadi suatu keprihatinan bangsa, kekecewaan
rakyat terhadap respon dan tindakan pemerintah. Katanya Indonesia adalah Negara
yang adil dan merdeka, namun apa yang terjadi? Saatgenerasi mudanya ingin
mengkritisi negaranya sendiri ternyata mereka dicegah, dipukul, disiksa, kampus
mereka dilempari gas air mata, peluru karet ditembakkan, dan tewasnya emapt
generasi muda bangsa.
Saat kejadian itu usai, para pejabat dan komnas HAM mengunjungi para korban dan
mengatakan akan mengusut kasus ini. Namun ternyata sampai detik ini tidak ada
langkah tegas yang diambil pemerintah. Tidak mungkin peperintah melupakan kejadian
ini apalagi selalu diperingati tiap tahunnya.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 13
3. Kasus Aborsi
Lubuk basung, Sumbar (ANTARA News) - Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Agam, Kabupaten Agam, Senin malam, menggerebek sebuah rumah terletak di
Perumahan Talago Jalan Walet 1 Nomor 1 Kecamatan Lubukbasung, yang diduga
digunakan sebagai tempat aborsi.
Saat penggrebekan sekitar pukul 18.45 WIB, pemilik rumah Kodek (40) melarikan diri
setelah anggota Sat Reskrim Polres Agam dan anggota masih melakukan pencarian di
sekitar rumah tersebut.
"Kodek beserta temannya melarikan diri saat anggota Satreskrim Polres menggrebek
rumahnya yang berada di Masjid Nurul Iklas tersebut," kata Ketua RW VII Jorong 4
Surabayo, Elfis.
Anggota Satreskrim Polres Agam hanya membawa orang tua tersangka berusia sekitar
(60) dan barang bukti berupa pakaian kotor, kain putih, alas kasur dan lainnya.
Ia menambahkan, perbuatan Kodek selama ini tidak diketahui masyarakat, karena di
rumah tersebut tidak tampak ada aktivitas.
Selai itu, Kodek juga jarang berada di rumah karena sehariannya berprofesi sebagai
sopir travel jurusan Pekanbaru-Lubukbasung.
"Wajar kondisi rumah dalam keadaan kosong dan masyarakat tidak mengetahui," sebut
dia.
Salah seorang tetangga tersangka Afrida (27) menambahkan, pihaknya terkejut
mendengar bahwa rumah tersebut dijadikan lokasi abrosi.
"Selama ini saya tidak mengetahui rumah tersebut sebagai lokasi abrosi," tambahnya.
Kaur Humas Polres Agam Aiptu Azwir mengatakan, saat ini jajarannya masih mengejar
para tersangka.
E. Pembahasan
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Dalam kasus Rhoma Irama yang ingin mencalonkan diri menjadi president itu
merupakan hak yang diperoleh setiap warga negara untuk ikut dalam pelaksanaan dan
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 14
menjadi pemimpin dalam negarannya. Sehingga setiap orang selayaknya tidak bisa
menolak atau melarangnya mencalonkan diri tetapi setiap orang berhak menentukan
pada masa pemilihan nanti apakah rhoma irama cocok untuk president atau tidak.
Hak untuk meyampaikan pendapat dan berekpresi juga merupakan hak setiap
warga Negara. Penembakan yang terjadi saat mahasiswa trisakti melakukan
demonstrasi adalah wujud dari pembatasan hak warga Negara. Selain pembatasan hak
dalam menyampaikan pendapat terjadi kasus pelanggran HAM yang berupa jatuhnya
korban tewas dalam demostrasi itu.
Kebebasan meleksanakan kegiatan keagamaan bagi para pemeluknya adalah hak
yang terdapat dalam setiap warga Negara. Nilai ketuhanan ini juga terdapat dalam
pancasila dalam sila pertama. Sehingga penutupan dan pembakaran gereja yang terjadi
merupakan wujud dari pengambilan hak oranglain dan tidak adanya rasa menghormati
dengan umat beragama lainnya.
Hak untuk hidup bukan hanya untuk mereka yang sudah lahir kedunia ini saja.
Hak untuk hidup juga berlaku untuk bayi yang masih dalam kandungan. Kasus aborsi
merupakan kasus kejahatan yang setara dengan kasus pembunuhan yang merupakan
kasus pengambilan hak untuk hidup.
Hak dan Kewajiban Warga Negara Page 15
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh
pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa
tanggung jawab. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan
karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia
ditentukan dalam UUD 1945. Hak dan kewajiban harus berjalan selaras sehingga dapat
mewujudkan warga Negara yang bertanggung jawab dan mandiri di dalam Negara.
B. Referensi
Source: by google