Hak Dan Kewajiban Wp
-
Upload
remontiga1 -
Category
Documents
-
view
38 -
download
1
description
Transcript of Hak Dan Kewajiban Wp
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB
PAJAK
DALAM PERPAJAKAN
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MENDAPATKAN NPWP/NPPKP; [Pasal
2 Ayat (1), (2)]
MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN; [Pasal
3 ayat 1]
MEMBETULKAN SPT; [Pasal 8 ayat 1]
KEPASTIAN PAJAK TERUTANG
SETELAH 10 TAHUN; [Pasal 11 ayat
(2), (3)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MENDAPATKAN SKPN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN JUMLAH KREDIT PAJAK SAMA DGN PAJAK TERUTANG / PAJAK TIDAK TERUTANG & TIDAK ADA KREDIT PAJAK ATAU TIDAK ADA PEMBAYARAN PAJAK; [Pasal 17A]
MENGAJUKAN PERMOHONAN MEMBETULKAN SKP, STP, SK KEBERATAN, SK PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, SK PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YG TDK BENAR, SK PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK YG DALAM PENERBITAN TERDAPAT KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN;[Pasal 16]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SKP; [Pasal 25 (1)
MENGAJUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN DALAM HAL TDP KEADAAN DI LUAR KEKUASAAN WP; [Pasal25 (3)]
MENDAPATKAN KETERANGAN TERTULIS TTG HAL-HAL YG MENJADI DASAR PENGENAAN PAJAK DLM RANGKA PENGAJUAN KEBERATAN; [Pasal 25 (6)]
MENDAPATKAN KEPUTUSAN KEBERATAN DLM JANGKA WAKTU 12 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT KEBERATAN DITERIMA DI KPP, DAN BILA JANGKA WAKTU TERSEBUT LEWAT MAKA KEBERATAN YG DIAJUKAN DIANGGAP DITERIMA; [Pasal 26 (1), (5)]
MENYAMPAIKAN ALASAN TAMBAHAN SEBELUM SK KEBERATAN DITERBITKAN; [Pasal 26 (2)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MEMPEROLEH IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN UTK PALING LAMA 24 BULAN SEJAK TANGGAL PEMBAYARAN YG MENYEBABKAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SAMPAI DG DITERBITKANNYA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING APABILA PENGAJUAN KEBERATAN ATAU BANDING DITERIMA SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, SEPANJANG UTANG PAJAK SBGMANA DLM SKPKB DAN ATAU SKPKBT TELAH DIBAYAR [Pasal 27A (1)]
MEMPEROLEH IMBALAN BUNGA 2% ATAS PEMBAYARAN LEBIH SANKSI ADMINISTRASI;
[Pasal 27A (2)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MENOLAK PETUGAS PEMERIKSA YG TIDAK MEMILIKI TANDA PENGENAL PEMERIKSAAN DAN TIDAK DILENGKAPI DG SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN DAN TIDAK MEMPERLIHATKAN KPD WP YG DIPERIKSA; [Pasal 29 (2)]
MENUNJUK SURAT KUASA DG SURAT KUASA KHUSUS UTK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN; [Pasal 32 (3)]
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN KERAHASIAAN MELALUI RAHASIA JABATAN; [Pasal 34 (1), (2)]
MENDAPATKAN KEDALUWARSAAN TUNTUTAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SETELAH LAMPAU 10 TAHUN; [Pasal 40]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
HAK WAJIB PAJAK
MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB
PAJAK ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAN APABILA LEWAT 12 BULAN KPP
TIDAK MEMBERI KEPUTUSAN MAKA PERMOHONAN DIANGGAP DIKABULKAN;
[Pasal 26 (1A)]
MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENGURANGKAN ATAU MEMBATALKAN
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR DAN APABILA LEWAT 12 BULAN KPP TIDAK
MEMBERI KEPUTUSAN MAKA PERMOHONAN DIANGGAP DIKABULKAN; [Pasal 36
(1B)]
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SETELAH
WAJIB PAJAK MELUNASI PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK
SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN DITAMBAH SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDAN
SEBESAR EMPAT KALI JUMLAH PAJAK YG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU
TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN. [Pasal 39]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
DALAM HAL WAJIB PAJAK ADALAH BADAN, SPT
HARUS DITANDATANGANI OLEH PENGURUS ATAU
DIREKSI; [Pasal 4 (2)]
DALAM HAL SPT DIISI DAN DITANDATANGANI
OLEH ORANG LAIN BUKAN WAJIB PAJAK, HARUS
DILAMPIRI SURAT KUASA KHUSUS; [Pasal 4 (3)]
MENDAFTARKAN DIRI DAN/ATAU MELAPORKAN
USAHANYA; [Pasal 2 (1), (2)]
MENGAMBIL DAN MENGISI SPT SECARA BENAR, LENGKAP,
JELAS SERTA MENANDATANGANI DAN
MENYAMPAIKANNYA KE KPP PADA WAKTUNYA; [Pasal 3
(1), (2), (3)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
MEMBAYAR SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% SEBULAN ATAS
JUMLAH PAJAK YANG KURANG BAYAR, DALAM HAL WAJIB PAJAK MEMBETULKAN
SENDIRI SPT YANG MENGAKIBATKAN UTANG PAJAK MENJADI LEBIH BESAR; [Pasal
8 (2)]
MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG SEBENARNYA
TERUTANG BESERTA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR DUA KALI
JUMLAH PAJAK YANG KURANG BAYAR, DALAM HAL WAJIB PAJAK DENGAN
KEMAUAN SENDIRI MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN PERBUATANNYA
YANG BERKENAAN DENGAN PASAL 38 KEPADA PEMERIKSA PAJAK; [Pasal 8 (3)]
SPT TAHUNAN HARUS DILENGKAPI DENGAN LAPORAN
KEUANGAN BERUPA NERACA DAN PERHITUNGAN RUGI
LABA SERTA KETERANGAN LAIN WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN PEMBUKUAN;
[Pasal 4 (4)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
MEMBAYAR PAJAK YANG KURANG BAYAR YANG TIMBUL
SEBAGAI AKIBAT DARI PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN
PENGISIAN SPT BESERTA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
KENAIKAN SEBESAR 50% DARI PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR;
[Pasal 8 (5)]
MEMBAYAR KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN SELAMBAT-
LAMBATNYA TANGGAL 25 BULAN KETIGA SETELAH TAHUN
PAJAK; [Pasal 9 (2)]
MELUNASI SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN KURANG BAYAR
TAMBAHAN DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT
KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING YANG
MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
BERTAMBAH, DALAM JANGKA WAKTU SATU BULAN SEJAK
TANGGGAL DITERBITKAN; [Pasal 9 (3)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU BAGI
WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DI
INDONESIA; [Pasal 28 (1)]
MELAKUKAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENURUT
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIPERBOLEHKAN MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
PENGHASILAN NETTO; [Pasal 28 (2)]
MENYIMPAN BUKU-BUKU, CATATAN-CATATAN, DOKUMEN-DOKUMEN YANG MENJADI
DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DAN DOKUMEN LAIN, DI INDONESIA SELAMA
10 TAHUN; [Pasal 28 (6)]
-
UU NO 16 TAHUN 2000
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN ATAU
PENCATATAN HARUS DENGAN MEMPERHATIKAN
ITIKAD BAIK DAN MENCERMINKAN KEADAAN
ATAU KEGIATAN USAHA YANG SEBENARNYA;
[Pasal 28 (3)]
WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA WAJIB :
1) MEMPERLIHATKAN DAN/ATAU MEMINJAMKAN BUKU ATAU
CATATAN, DOKUMAN YANG MENJADI DASARNYA DAN DOKUMEN LAIN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIPEROLEH, KEGIATAN USAHA,
PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK, ATAU OBJEK YANG TERUTANG WAJIB PAJAK;
[Pasal 29 (3)]
2) MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MEMASUKI TEMPAT ATAU RUANGAN YANG
DIPANDANG PERLU DAN MEMBERI BANTUAN GUNA KELANCARAN PEMERIKSAAN;
[Pasal 29 (3)]
3) MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN. MESKIPUN WAJIB PAJAK
TERIKAT OLEH KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN. [Pasal 29 (3)]