PEDOMAN UMUM PENGORGANISASIAN SIDeKa -...
Transcript of PEDOMAN UMUM PENGORGANISASIAN SIDeKa -...
PEDOMAN UMUMPENGORGANISASIAN
SIDeKaSist m Informasi Desa dan Kawasane
.
PEDOMAN UMUM PENGORGANISASIANSistem Informasi Desa dan Kawasan
Suharyana, S.S., dkk
Prakarsa Desa
Pedoman Umum PengorganisasianSistem Informasi Desa dan Kawasan
Penyusun : Suharyana, S.S., dkkTata letak : PrasetyoDesain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi
Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa):
Gedung Permata Kuningan Lt 17Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9CJakarta Selatan 12910
Jl. Tebet Utara III-H No. 17Jakarta Selatan 10240t/f. +6221 8378 9729m. +62821 2188 5876e. [email protected]. www.prakarsadesa.idCetakan Pertama, 2015
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Suharyana, S.S., dkk (penyusun) Pedoman Umum PengorganisasianCet. 1—Jakarta:72 hal., 14 x 20 cmISBN: 978-602-72556-6-1© Hak Cipta dilindungi undang-undangAll Rights Reserved
v
PENGANTAR
Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA)adalah langkah sejarah, dengan kandungan maksud menciptakansuatu cara baru menghadirkan negara. Konsepsi ini tentu sajabukan suatu konsepsi yang bersifat eksklusif, yang seakan-akanberdimensi “negara” (baca: pemerintah), melainkan suatukonsepsi yang di dalamnya memuat pergerakan yangmengandalkan dua jalur sekaligus, yakni jalur kemasyarakatandan jalur kenegaraan. Yag pertama mengandalkan prakarsa darimasyarakat sipil, dan yang kedua mengandalkan kerjapemerintahan, yang dijalankan sepenuhnya dengan kaidahdemokrasi, keadilan sosial dan kemajuan. Segi dasar yang menjadipertanyaan adalah bagaimana menjadikan kedua jalur tersebutmenjadi satu kesatuan pergerakan dengan arah yang sama. Halini berarti bahwa yang diharapkan oleh masyarakat sama dansebangun dengan apa yang dilakukan oleh negara, dan demikiansebaliknya.
vi
Kata kunci untuk itu semua adalah pengorganisasian.Pengalaman bangsa Indonesia sendiri mengajarkan bahwa suatukeadaan baru yang diinginkan masyarakat, hanya mungkindiwujudkan jika dan hanya jika seluruh rakyat ambil bagian dalamkancah perjuangan. Rumus ini mensyaratkan bahwa untukmencapai maksud yang besar dan bermakna, dan memilikidimensi perubahan mendasar, maka tiada pilihan lain, kecualimelibatkan rakyat secara keseluruhan – tentu saja dengan porsimasing-masing, atau dengan jenis sumbangan yang berbedapada setiap elemennya. Namun, hal tersebut, tidak mengubahsyarat, bahwa keterlibatan keseluruhan menjadi mutlak.Bagaimana hal tersebut dimungkinkan? Pengorganisasian adalahjawaban utamanya.
Mengapa demikian? Dalam hal ini kita berurusan dengan tiga halsekaligus, yakni: Pertama, berkait dengan pengetahuan dankesadaran. Rakyat hanya akan dapat terlibat secara utuh, apabilaterbangun suatu kesadaran baru di kalangan rakyat – bahwa tidakmungkin suatu perubahan mendasar berlangsung, apabila rakyathanya berpangku tangan di rumah saja. Kedua, berkait dengankemampuan dan keterlibatan kongkrit. Kesadaran yang baik dannyata adalah kesadaran yang mendorong kemauan danperbuatan. Dan ketiga, berkait dengan pilihan-pilihan langkah,yang secara demikian adalah suatu jenis ketrampilan untukmenyusun langkah yang sedemikian rupa sehingga seluruhwarga dapat ambil bagian.
Badan Prakarsa Desa sangat concern dengan bab tentangpengorganisasian. Untuk karena itu, sejumlah naskah diterbitkan,
vii
dan pada khususnya penerbitan naskah perihalpengorganisasian – dalam mana pada bagian lain, diterbitkannaskah yang diposisikan sebagai Pedoman Pandu Desa. Dalamhal pengorganisasian, diterbitkan dua jenis buku – tetapikesemuanya tetap diletakkan sebagai naskah awal, yang padawaktunya akan diterbitkan naskah yang lebih utuh, yakni naskahyang didasarkan pada riset khusus, dan dalam penulisannyamelibatkan kalangan yang lebih luas. Naskah yang dimaksudadalah: Pertama, naskah yang memuat dasar-dasarpengorganisasian, dalam uraian yang lebih umum (di bawahtajuk: Pedoman Umum Pengorganisasian) dan kedua, naskahyang merupakan kumpulan tulisan dari para Pandu Desa, yangdi dalamnya termuat pandangan dan rencana para Pandu dalammelakukan pengorganisasian SIDEKA. Besar harapan bahwadengan penerbitan ini, diperoleh respon balik, dan jugapemikiran-pemikiran baru yang lebih segar, yang dengan itu,kita benar-benar akan memiliki teknik-teknik barupegorganisasian, dan pada gilirannya hasil yang baru.
Atas dimungkinkannya penerbitan naskah ini, diucapkan terimakasih kepada Departement of Foreign Affairs and Trade-DFATAustralia, dan para Pandu Desa yang telah berupaya kerasmelahirkan pikiran dan kesaksian di lapangan, yang menjadi bahandasar dalam penyusunan naskah ini. Ucapan terima kasih jugadisampaikan kepada Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universi-tas Janabadra, ITB, dan komunitas IT, teman-teman organisasimasyarakat sipil, dan para pihak lainnya. Sangat diharapkandengan penerbitan ini akan memberikan inspirasi kepada parapekerja atau pegiat atau para Pandu Desa, untuk senantiasa
viii
.
mengembangkan gagasan-gagasan dan menyebarluaskangagasan tersebut, agar menjadi bagian dari suatu arus besarmemperhebat langkah-langkah memperkuat desa melaluiimplementasi yang benar atas UU Desa. Sekali lagi, kita berharappenerbitan naskah ini menjadi penguat bagi langkah mendasaryang mengiringi implementasi UU Desa.
Semoga.
Jakarta, April 2015.
ix
Daftar Isi
Pengantar Penerbit ~~ v
0 Pengantar ~~ 1
0 Segi-segi Dasar ~~ 5
0 Tiga Kebaruan ~~ 9
0 Perihal Informasi dan Sistem Informasi ~~ 15
0 Bekerja di Tengah Masyarakat ~~ 23
0 Mengembangkan SIDeKa ~~ 28
A. Pengantar ~~ 28B. Definisi dan Karakteristik SIDeKa ~~ 30C. Ruang Lingkup ~~ 34D. Prinsip Kerja ~~ 35E. Materi Pendampingan ~~ 38F. Jenis Pelatihan ~~ 39G. Tahapan Implementasi ~~ 40
Lampiran : Jurnalisme Desa ~~ 53
Piagam Pandu Tanah Air ~~ 61
.
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
1
PEDOMAN UMUMPengorganisasian Sistem Informasi Desa
dan Kawasan (SIDEKA)
PENGANTAR
Ada diantara kita yang menyorongkan pertanyaan tajam. Ke arahmana masa depan desa? Apakah terbitnya UU Desa, yakni UUNo. 06 tahun 2014 tentang Desa, adalah pertanda baik? Ataukahkita masih patut untuk memandangnya dengan lebih cermat?Posisi apa yang sebaiknya diambil oleh desa, dan apa yangseharusnya dikembangkan oleh desa, kini dan di masa depan?
Pertanyaan ini tentu bukan pertanyaan tanpa maksud.Pertanyaan ini, bukan suatu pertanyaan project. Pertanyaan inihendak kita golongkan sebagai suatu pertanyaan sejarah. Jikakita tidak bisa menjawabnya, maka kelak waktu yang akanmenjawabnya. Jawaban yang dimaksud, sudah tentu adalahjawaban yang bukan berupa himpunan kata, melainkan suatujawaban yang merupakan himpunan tindakan-tindakan, yangtidak saja dilakukan oleh satu orang, melainkan melalui suatupergerakan, yang dijalankan dalam semangatkegotongroyongan.
Mengapa kita mesti menyimpan keraguan?
2
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
Pertama, kita mulai dengan suatu kesaksian. Pada awal reformasi1998, oleh sebab berbagai desakan perubahan yang mendasar,lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Halpenting yang diatur, tidak saja menyangkut hubungan pusat dandaerah, melainkan juga tentang kedudukan desa.UU tersebuthendak memulihkan posisi dan kondisi desa, dengan terlebihdahulu memberikan koreksi mendasar.Bahwa selama dua puluhtahun telah terjadi kekeliruan besar, berupa gerak keluar darikonstitusi.
Koreksi yang dimaksud, dirumuskan dalam bagian menimbangUU No. 22 tahun 1999, dengan mengatakan: bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan LembaranNegara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk,susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuaidengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakuiserta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewasehingga perlu diganti. Kesaksian ini memperlihatkan dengansangat jelas, suatu keadaan menyimpang yang berlangsungdalam kurun waktu yang panjang.
Kedua, dinamika politik yang mudah mengubah kebijakan.Apakah terbitnya UU No. 22 tahun 1999, dengan sendirinyamembawa jaminan bagi perubahan yang bersifat jangka panjang?Kita ketahui bersama bahwa UU No. 22 tahun 1999, bukan sajamembuat suatu pengakuan, tetapi juga sekaligus koreksi danpembukaan ruang kesempatan bagi daerah dan desa, untukmelakukan langkah-langkah yang didasarkan kepada keadaan
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
3
alam dan aspirasi rakyat setempat, serta nilai-nilai lokal mereka.Di lapangan politik, hadir institusi baru, berupa Badan PerwakilanDesa, yang keberadaan dan fungsinya mirip dengan parlemen,namun di tingkat desa.
Apa yang kemudian berlangsung? Yakni proses yang dapatdikatakan sebagai proses pengelompokan ulang, regrouping.Arena baru, menuntut kehadiran figure-figur yang baru. Posisikepala desa menjadi tidak lagi dominan, oleh sebab anggota BPDmemiliki posisi politik yang lebih tinggi, dan dengan demikianruang demokrasi menjadi lebih terbuka. Keadaan tersebutmembuat desa menjadi lebih dinamis. Adanya kebutuhan bagikepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari desa,membuat suasana politik menjadi lebih terbuka. Daya tawar desamenjadi lebih baik, dan dengan begitu banyak program masukdesa dengan cara yang berbeda, yang sudah barang tentumemberi desa lebih banyak – kendati dengan muatan politikyang lebih besar.
Munculnya berbagai gerakan desa, seperti gerakan pembaruandesa, berkembangnya berbagai jenis forum, asosiasi (baik BPDmaupun kepala desa), memperlihatkan dengan sangat jelashadirnya sebuah gairah baru dalam menata desa, agar lebih persisdengan keadaan, aspirasi dan nilai-nilai setempat. Apa yang terjadiselanjutnya? UU No. 22 tahun 1999 diubah menjadi UU N0. 32tahun 2004. Ruang baru yang membawa gairah baru, tidakberumur panjang. Hanya dalam waktu lima tahun perubahanterjadi? Posisi BPD, dengan berbagai alasan dikecilnya, menjadibagian dari pemerintah desa, yang dengan sendirinya kepala
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
4
desa menjadi tokoh sentral, dan tendensi kearah lama kembalihadir. Apa maknanya?
Ketiga, masalah dalam pengaturan. Tentu saja kita mengucapkansyukur dengan terbitnya UU No. 06 tahun 2014. Perubahan yangterjadi tahun 2004 telah kembali di bawa ke dalam rel yang lebihkonstruktif. Terjadi perubahan yang mendasar dari segi konsepsipembangunan, dalam mana desa secara eksplisit hendakdijadikan subyek, atau desa menjadi subyek pembangunan. Apayang menjadi pertanyaan besar adalah apakah terbitnyakebijakan tersebut akan dengan sendirinya menggerakkanmesin perubahan? Kita dapat bercermin pada dua peristiwautama, yakni: (1) terbitnya PP No. 43 tahun 2014 tentangPelaksanaan UU Desa, yang oleh sementara kalangan dipandangtidak sejalan dengan semangat UU Desa; dan (2) masih adanyatarik ulur antara kementerian desa dan kementerian dalamnegeri, yang tentu saja membuka peluang bagi keadaan-keadaanyang dapat dipandang kurang kondusif bagi percepatanpergerakan pembangunan desa yang menempatkan desasebagai subyek.
Ketiga hal tersebut tentu saja hanya sebagian dari banyaktantangan yang harus dilihat dengan kacamata yang tajam,dengan maksud melihat dengan lebih seksama, agar segala dayaupaya mengawal pelaksanaan UU Desa benar-benarmenghasilkan gerak langkah pembangunan, yang persissebagaimana kehendak desa. Pada satu sisi kita melihat peluangyang terbuka, namun di sisi yang lain, kita senantiasa sadar bahwapeta politik demikian dinamis, sehingga kemungkinan terjadinya
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
5
perubahan yang bersifat tidak kondusif bagi desa, akan sangatbesar. Oleh sebab itulah, yang dibutuhkan adalah suatu sikapragu, namun persis bersamaan dengan itu, adalah sikap yangkaya akan inisiatif, sikap yang kaya dengan inovasi, dan sikapyang kaya dengan kerja-kerja konstruktif, yang sedemikian rupasehingga ruang kesempatan yang ada dapat dioptimalisasimenjadi kerja-kerjanya nyata yang mendorong transformasi.
SEGI-SEGI DASAR
Kalau kita meragukan bahwa keberadaan UU Desa tidak dengansendirinya akan menjadi “mesin” pengubah keadaan, makapertanyaan yang lebih konstruktif yang perlu diajukan adalahapa yang sebaiknya dilakukan oleh desa dan seluruh pihak yangmenginginkan perbaikan masa depan desa? Kita hendakmenegaskan di sini bahwa konsep keraguan yang digunakanmemandang kehadiran UU Desa, bukan jenis keraguan yangdestruktif, melainkan keraguan konstruktif. Suatu keraguanyang mendorong tindakan-tindakan konstruktif, yang padaintinya adalah mengawal bagaimana UU Desa dijalankan,sedemikian rupa sehingga kualitas implementasi UU Desa persissebagaimana harapan desa. Bagaimana hal tersebut diwujudkan?
Untuk menjawab hal tersebut, kita dapat memeriksa kembalibeberapa segi dasar berikut:
Pertama, bahwa hadirnya UU Desa, bukan merupakan suatukehadiran yang terpisah dari pergerakan desa dalam
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
6
mewujudkan masa depannya yang baru. Jejak aspirasi desa,dapat dibaca dalam bagian menimbang UU Desa, yangmenyebutkan: (a) bahwa Desa memiliki hak asal usul dan haktradisional dalam mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-citakemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; dan (b) bahwa dalam perjalananketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembangdalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dandiberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratissehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalammelaksanakan pemerintahan dan pembangunan menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; serta (c) bahwaDesa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri denganundang-undang.
Apa yang dapat kita baca? Pada satu sisi desa memiliki kenyataan-kenyataannya (alam, sosial dan budaya) sendiri, yangmemperlihatkan bahwa desa merupakan suatu ruang hidup yangtumbuh dinamis. Kenyataan ini tidak saja memperlihatkankeragaman, melainkan memuat suatu kenyataan akankeberadaan tata hidup dan kemampuan dalam mengelolakehidupan, sesuai dengan keadaan alam, nilai-nilai setempat dantentu saja aspirasi warga. Terhadap kenyataan dan keadaan inilah,dibutuhkan suatu pengakuan akan keberadaan, dan di sisi yanglain, berupa jaminan bahwa hal-hal yang dapat diurus oleh desa,maka urusan tersebut tidak perlu diurus oleh supra desa. Hal inibermakna, bahwa apa yang selama ini diperjuangkan desa agar
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
7
memperoleh suatu pengakuan dan perlindungan, serta aturanyang bersifat memperkuat prakarsa desa, memperoleh responpositif, dengan terbitnya UU Desa.
Kedua, bahwa secara eksplisit desa dinyatakan sebagai desaadalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusanini sudah barang tentu membawa dampak yang sangat luas, padakhususnya jika kita melihat dari kacamata UU No. 5 tahun 1979.Di masa depan kita akan menemukan desa dengan seluruh warnakeragamaannya, yang dengan demikian terdapat demikianbanyak cara dalam membangun desa, yang senantiasadisesuaikan dengan kenyataan setempat, nilai-nilai dan tentuaspirasi warga.
Ketiga, bahwa dalam UU Desa termuat dua ketentuan sebagaisatu kesatuan yang utuh, yakni pembangunan danpemberdayaan. Dikatakan bahwa pembangunan Desa adalahupaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkanpemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkankemandirian dan kesejahteraan masyarakat denganmeningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
8
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, danpendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritaskebutuhan masyarakat Desa. Ketentuan inilah yang kita berimakna sebagai pertemuan antara langkah yang bersifat topdown dan yang merupakan prakarsa desa, yakni bottom up.Sudah barang tentu di masa depan, kita membutuhkan bentukkongkrit dari ketentuan ini. Yang dimaksud dengan bentukkongkrit adalah suatu cara baru mengubah wajah desa, dengansuatu kemampuan menggabungkan seluruh kekuatan yang ada.
Di atas itu semua, pemerintahan saat ini, melalui dokumenrencana pembangunan telah menyatakan secara jelas bahwapembangunan akan dijalankan dengan menempatkan desasebagai subyek: membangun dari desa. Konsepsi ini harus dilihatsebagai political will, yang hendak mengimplementasikan UUDesa secara lurus. Kehadiran kementerian desa, dan seluruhprogram yang ada, dapat pula dilihat secara komitmen untukbenar-benar menjalankan apa yang menjadi perintah UU Desa.Bagi kita, masalah ini, perlu dilihat dengan sangat jeli, cermatdan kritis. Maksudnya adalah bahwa untuk memastikankeseluruhannya berjalan dengan baik, dibutuhkan lebih darisekedar daftar rencana. Akan tetapi suatu kesungguhnya yangdidasarkan pada kesediaan untuk mengubah cara berpikir,pendekatan dan seluruh bangunan rencana. Desa adalah subyek,arena dan perspektif. Perubahan ini adalah segi yang palingmendasar. Perubahan dimaksud, bukan saja harus dilakukan olehkekuatan supra desa, melainkan seluruh elemen yang hendakterlibat, dan pada khususnya desa sendiri. Pertanyaan kitabersama adalah bagaimana mengusahakan perubahan tersebut?
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
9
TIGA KEBARUAN
Apa yang harus dilakukan desa, agar pembangunan berjalan,persis (sama dan sebangun) sebagaimana harapan warga desa?Mengapa kita harus mengatakan persis? Apa makna persis? Danapakah kondisi persis dapat dilakukan? Jika dapat dilakukan, apayang harus dipersiapkan desa? Syarat-syarat apa yang perludihadirkan? Tentu deretan pertanyaan ini tidak mudah untukdijawab. Dan jawaban yang sesungguhnya haruslah desa sendiri,pada khususnya yang berkait dengan segala daya upaya untukmenjadikan pembangunan persis sebagaimana kenyataan danharapan desa.
Bagaimana membuat pembangunan berjalan secara persis? Kitaharus menyadari bahwa keadaan persis adalah keadaan ideal.Hal mendasar yang perlu menjadi perhatian kita semua, adalahmemastikan bahwa gerak pembangunan mendasarkan diri padakeadaan, kenyataan dan harapan warga. Apa artinya? Bahwapembangunan mutlak mendasarkan diri pada pengetahuan yanglengkap atas keadaan desa. Apakah selama ini gerakpembangunan benar-benar mendasarkan diri pada pengetahuanyang lengkap atas keadaan desa? Berita tentang pemberianbantuan yang salah sasaran. Kasus-kasus seperti tingginya angkakematian ibu hamil (dengan resiko tinggi), dan berbagai masalahlainnya, pada dasarnya menjadi saksi bahwa perencanaanpembangunan, dan dengan demikian gerak pembangunan,belum sepenuhnya berdasarkan pada pengetahuan yang persisatas keadaan.
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
10
Bagaimana mendapatkan pengetahuan yang persis? Atau suatupengetahuan yang baik atas keadaan, kenyataan dan aspirasiwarga? Beberapa langah dapat ditempuh, antara lain: (1)memperkuat pertemuan-pertemuan diantara warga, baik yangbersifat langsung, tidak langsung, atau melalui upayamengembangkan teknologi yang memungkinkanberlangsungnya komunikasi dan penghimpunan informasi dariwarga; (2) bekerjasama atau secara sendiri melakukanpenyelidikan, atau penelitian mengenai hal-hal yang dipandangpenting dan mendesak. Misalnya tentang sebab-sebabkemiskinan warga. Dalam soal ini, bukan saja menghimpun datatentang keluarga miskin, namun juga mengetahui ataumemperoleh pengetahuan tentang sebab-sebab kemiskinanwarga, sehingga dengan pengetahuan tersebut akan diperolehgambaran yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi masalahkemiskinan di desa setempat; dan (3) mengusahakan suatuproses yang sedemikian rupa sehingga diperoleh up date, atauproses pembaruan yang bersifat rutin terhadap informasi desa.
Mengapa data harus selalu diperbarui? Kita tentu menyadarisepenuhnya bahwa tanpa pengetahuan yang benar tidak akanmungkin diperoleh tindakan yang benar. Data akan menjadipemandu yang baik, bagi tindakan-tindakan yang baik, danmenjawab apa yang menjadi tantangan di desa. Memang diakuibahwa selama ini, tindakan yang datang dari supra desa tidakmencerminkan pengetahuan atas keadaan, kenyataan danaspirasi warga, serta dipaksakan.Desa menjad pihak yang mautidak mau menerima. Akibatnya, tidak diperoleh alasan yangcukup untuk memperbarui data, oleh sebab data sudah pasti
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
11
tidak digunakan.Kalaupun dibutuhkan data, maka yang diambiladalah data yang bersifat artifisial, bukan data yang benar-benarmewakili kenyataan.Dalam soal kemiskinan, misalnya, kita kerapmendengar bahwa ketika hendak mengajukan bantuan, makajumlah keluarga miskin ditingkatkan, dan sebaliknya, jika hendakdiadakan penilaian maka jumlah keluarga miskin diturunkan.Kejadian ini memperlihatkan bahwa data bukan basis dari gerakpembangunan, dan yang terjadi lebih banyak proses manipulasi.
Apa yang hendak kita katakan di sini bahwa sangat pentingmenghadapi masa depan yang baru, paska terbitnya UU Desa,dengan cara-cara yang baru: (1) dengan kesadaran baru; (2)dengan ketrampilan yang baru; dan (3) dengan kebiasaan yangbaru. Cara lama yang menempatkan desa sebagai obyek, yangdengan demikian membentuk suatu kesadaran lama (kesadaranyang tidak menempatkan desa sebagai subyek, kesadaran yangtidak menempatkan data sebagai elemen penting dalampembangunan desa, dst), ketrampilan lama (hanya menjadipelaksanaan) dan kebiasaan lama (yang hanya menempatkandesa serba pasif, serba menunggu, atau tidak cenderung proaktif). Dengan keseluruhan itulah, kita hendak menempatkanpentingnya data, dan dengan begitu, penting pula tentangbagaimana mencari, menghimpun dan mengelola data. Padaintinya adalah adanya kesadaran baru tentang data, sebagai ba-sis dalam siklus pembangunan desa. Inilah segi pertama, yangperlu kita bangun bersama, yakni dasar atau landasan agar prosespembangunan berjalan persis sebagai keadaan dan kenyataan.
Kedua, tidak cukup hanya mengandalkan data yang baik, kini
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
12
dan akurat, diperlukan juga suatu proses yang dapat memastikanbahwa pembangunan berjalan sebagaimana harapan warga, dantidak sekedar menjadi suatu project yang menjauh dari aspirasiwarga. Bagaimana mengawal hal tersebut? Dalam UU Desa telahdisebutkan pentingnya suatu musyawarah. Dikatakan bahwamusyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalahmusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, PemerintahDesa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifatstrategis. Pasal 54 menegaskan bahwa Musyawarah Desamerupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BadanPermusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsurmasyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifatstrategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapunhal yang bersifat strategis adalah: penataan Desa; perencanaanDesa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa;pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan AsetDesa; dan kejadian luar biasa.
Apa maknanya? Bahwa regulasi telah mengatur tentangkeharusan diadakannya musyawarah, tentang bagaimanadijalankan dan tentang elemen-elemen yang ambil bagian dalamproses musyawarah tersebut. Apakah ini sudah cukup memadai?Tentu saja tidak. Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwasuatu proses musyawarah, atau suatu jenis pertemuan yangmelibatkan, senantiasa mudah terjebak dalam formalitas.Maksudnya, pertemuan-pertemuan tersebut, hanya menjadisekedar pertemuan formal, yang tidak menghasilkan sesuatuyang punya makna besar. Mereka yang hadir, umumnya
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
13
mengambil posisi sebagai undangan biasa, dalam arti tidak secarakhusus (semata-mata) mempersiapkan bahan-bahan yanghendak dibahas dalam pertemuan tersebut. Atau tidak jarangbahwa pertemuan tersebut hanya sekedar menjadi forum yangmengsahkan atau memberi legitimasi pada keputusan yangsebetulnya sudah diambil sebelumnya. Apa yang hendak kitategaskan? Bahwa suatu musyawarah desa, pada umumnya,belum menjadi ajang msyawarah dalam makna yang sebenar-benarnya.
Tantangan ke depan adalah bagaimana menjadikan musyawarahmenjadi ajang musyawarah yang sebenar-benarnya? Kitaberpandangan ada tiga hal yang harus betul-betul dipersiapkan:
(1) sebelum acara berlangsung. Para pihak, harus dipastikanadalah pihak yang terkait, berkepentingan, dan memilikikompetensi yang dibutuhkan. Perlu ditemukan teknologiyang dapat memastikan bahwa mereka yang akan hadirdalam pertemuan benar-benar mempersiapkan segalasesuatu yang akan dibahas dalam musyawarah. Pun daripihak penyelenggara, harus dipastikan bahwa bahan yangakan menjadi materi pembahasan, sejauh mungkin harusdapat diakses oleh para peserta. Teknologi informasibarangkali dapat menjadi salah satu solusinya;
(2) selama acara. Apa yang kerap kali tidak muncul adalahsuatu proses musyawarah, dimana para peserta dapat aktifambil bagian, dan bukan sekedar datang, duduk, diam dankemudian pulang. Mulai dari susunan tempat duduk,
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
14
pembawa acara, sampai dengan seluruh dinamikamusyawarah, tentu perlu dipersiapkan dengan seksama.Agar dihasilkan proses yang baik, partisipatif dan produktif;dan
(3) setelah acara. Perlu dipastikan adanya kawalan, agar hasilmusyawarah menjadi dokumen yang dirujuk, baik untukurusan supra desa maupun dalam kerangka pembangunandesa sendiri.
Inti dari kesemuanya adalah perlunya suatu pembaruan dalammusyawarah desa. Inilah kebaruan kedua yang harus dihadirkan.
Ketiga, apakah hasil musyawarah akan benar-benar membawamakna, dan sekaligus memberikan panduan bagi gerak langkahpembangunan desa? Usaha pembaruan atas musyawarahmerupakan kesaksian bahwa masalahnya memang tidaksederhana. Pada titik inilah dibutuhkan suatu sikap dan tindakan-tindakan baru. Sikap yang dimaksud adalah suatu sikap wargadan seluruh elemen desa, yang menempatkan pembangunandesa merupakan “agenda bersama” (agenda seluruh elemendesa), bukan sekedar agenda dari pemerintah desa. Dengankesadaran dan sikap yang demikian ini, maka seluruh persoalandesa akan senantiasa menjadi perhatian warga, dan demikianpula dengan gerak pembangunan desa. Keadaan ini padagilirannya akan membentuk suatu jenis konfigurasi politik yangbaru, sedemikian rupa sehingga pemerintah desa senantiasamembuka ruang bagi partisipasi, dan partisipasi warga tidakbersifat formalistik, akan tetapi merupakan partisipasi yang asli,
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
15
substansial dan konstruktif. Pada intinya adalah hadirnya suatujenis kebaruan dalam tata kelola desa.
PERIHAL INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI
Ruang kesempatan yang lebih besar bagi desa untukmemperkembangkan dan menjalankan pembangunan yangsesuai dengan kenyataan, keadaan dan aspirasi warga, tentusaja harus dioptimalisasi dengan sebaik-baiknya. Kunci utamakeberhasilan dalam mengoptimalisasi ruang kesempatan yangada adalah keterlibatan warga desa, dalam menggerakkanpembangunan: memastikan seluruh gerak langkahpembangunan sejalan dengan harapan warga, dan menjadibagian yang kongkrit dari upaya menyelesaikan masalah-masalahdesa. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana mengusahakanagar seluruh warga desa ambil bagian? Mengapa seluruhnya?Oleh sebab hanya dengan kekuatan penuh, maka segala segiyang menjadi beban dan masalah desa, akan dapat diselesaikandengan baik. Apa yang harus dilakukan agar seluru wargabersedia terlibat aktif dalam gerak membangun desa?
Sementara ini terdapat beberapa pandangan yang berusahamenjawab pertanyaan tersebut, yakni: (1) jawaban yang bersifatpesimis, yang mengatakan bahwa sangat sulit mengajak wargadesa untuk ambil bagian dalam usaha bersama membangundesa. Warga desa dianggap berada dalam sikap yang pasif,bahkan cenderung apatis; dan (2) jawaban yang bersifatpragmatik, yang mengatakan bahwa warga desa hanya bersedia
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
16
ikut ambil bagian, apabila mendapatkan gambaran yang kongkritmengenai manfaat yang diperoleh ketika terlibat. Cerita tentangmoney politic dalam pemilu, adalah sebuah contoh, dari carapandang ini. Yang intinya hendak mengatakan bahwa warga desasesungguhnya telah kehilangan jati dirinya, dan berada dalamsuasana pramatik-transaksional. Benarkah demikian?
Kita tentu punya pandangan yang berbeda. Bagi kita: (i) bahwawarga desa, sebagaimana telah disebutkan dalam konstitusi,adalah pihak yang berhak atas keadaan yang lebih baik dan lebihbermakna. Adalah hal yang wajar jika warga desa menghendakisuatu kejelasan ketika menghadapi kehadiran programpembangunan. Sejauh warga punya hak untuk bersuara, makatentu saja mereka akan bersuara dan menyatakan sikapnya –apakah mendukung ataukah tidak mendukung. Manakalapemerintah menutup pintu, maka warga umumnya memilihbersikap pasif, dan pada tingkat tertentu suatu sikap kritis akanmuncul; dan (ii) bahwa warga desa, dan warga pada umumnya,sesungguhnya memiliki suatu sikap yang konstruktif. Yangdimaksud adalah suatu sikap yang akan ambil bagian manakaladiperoleh kejelasan atas apa yang ditawarkan kepada mereka.Di sinilah tantangan bagi mereka yang bekerja dalam skemapemberdayaan masyarakat. Kejelasan menjadi kata kunci: jelasdalam maksud, jelas dalam bentuk dan jelas dalam hasil.
Apa yang hendak kita katakan di sini? Bahwa tekad untukmelibatkan seluruh warga desa untuk ambil bagian secarakonstruktif dalam membangun desanya, akan sangatdimungkinkan, sejauh langkah-langkah yang dilakukan adalah
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
17
langkah benar. Mengapa? Karena, sebagaimana uraian di atas,kita percaya bahwa warga desa sesungguhnya ingin desa merekabergerak lebih maju, dan oleh sebab itu pula, warga desasesungguhnya adalah pihak yang berkepentingan membangundesa mereka sendiri. Jika demikian halnya, maka yang pertama-tama harus ditemukan adalah cara yang baik dan benar. Dalamsoal ini, kita bersetuju dengan rumus: hasil baru tidak akanmungkin dicapai dengan cara lama. Hasil baru harus diusahakandengan cara baru. Pun cara baru, adalah cara yang dilahirkanmelalui pergulatan dengan realitas dan mengerti secara persiskeadaan dan kenyataan desa tersebut. Di sinilah pentingnyainformasi dan suatu sistem informasi.
Marilah kita meninjau masalah ini dengan lebih seksama, danmeletakkannya dalam kerangka pembangunan desa yang lebihmenyeluruh [suatu proses yang merupakan gabungan antaraprakarsa desa, langkah supra desa, dan interaksi antar desa].Kita mulai dengan menilik apa yang terjadi pada periodesebelumnya. Apakah gerak pembangunan senantiasamengandalkan data yang baik? Bagaimana data dihimpun dandikelola? Dari pengalaman banyak desa, dan kesaksian merekayang ambil bagian dalam gerak langkah pembangunan desa,diperoleh pengetahuan sebagai berikut: (1) bahwa kualitas datayang tersedia kurang memadai untuk suatu maksudpembangunan yang benar-benar membawa perubahan besarbagi desa; (2) bahwa terdapat kenyataan dimana akses data tidakmudah didapat, dan termasuk adanya kesulitan untukmendapatkan kembali data yang telah tersimpan di rak-rakpenyimpanan di kantor desa; (3) bahwa masalah-masalah berkait
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
18
dengan kesatuan data, keamanan datan, dan laian-lain, masihmenjadi pertanyaan di depan, dan belum ada jawaban yangmemadai.
Gambar singkat yang bersifat umum ini pada dasarnyamenjelaskan bahwa bekerja dengan data yang baik, akurat danterkini, belum menjadi bagian dari pergerakan pembangunandesa. Keadaan yang demikian sudah barang tentu menjaditantangan tersendiri. Untuk memasuki suatu cara baru, makasudah barang tentu gerak pembangunan desa yang tidakmengandalkan data, harus dapat diubah, dan digantikan dengankerja-kerja yang mengandalkan data, atau kerja-kerja yang benar-benar didasarkan pada kepahamanan yang sungguh-sungguhatas kenyataan, keadaan dan harapan masyarakat. Bagaimanamengusahakan hal tersebut? Apakah yang disediakan sekedarsuatu informasi? Ataukah lebih dari itu? Bagaimanamengorganisasikan informasi dan sistem informasi, sedemikianrupa sehingga keberadaannya membawa dampak yang luas,seperti: (i) peningkatan kualitas layanan dasar; (ii) peningkatankualitas kinerja aparat desa, yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik; dan (iii)meningkatkan kemampuan desa dalam menggerakkan gotongroyong seluruh warga desa, untuk secara bersama-samamembangun desa.
Suatu sistem informasi kita pahami secara awam sebagaipengelolaan informasi dengan menggunakan peralatan tertentu.Kita ketahui bersama bahwa masyarakat atau warga desa,sesungguhnya telah mengembangkan banyak cara dalam
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
19
mengelola informasi, mulai dari menghimpun, memobilisasisampai dengan mempergunakannya dalam proses pengambilankeputusan tertentu. Berbagai jenis pertemuan di desa, dalambatas-batas tertentu kita dapat beri makna sebagai suatu carayang dikembangkan warga, dalam rangka melakukan “up date”atas informasi yang berkembang untuk suatu kurun waktutertentu, dan sekaligus menjadikannya sebagai ajang untukmengklarif ikasi (untuk melakukan uji kualitas informasi),menyebarkan (menjadi ajang sosialisasi) dan menjadikannyasebagai dasar dalam mengambil sikap. Kesepakatan wargatentang bunyi-bunyian tertentu, yang dijadikan penanda atassuatu keadaan tertentu, adalah contoh lain dari cara-cara yangsecara asli dikembangkan oleh warga, guna menjawab tantanganyang berkembang.
Bagaimana dengan pembangunan sistem informasi ke depan?Bagi kita terdapat beberapa yang perlu mendapatkan perhatian,yakni: (1) tentang kesiapan social; (2) tentang kesiapanpemerintahan desa dan supra desa; (3) tentang kesiapan regulasi;dan (4) tentang kesiapan teknologi. Apa makna dari masing-masingnya? Dan bagaimana sistem informasi diletakkan dalamkeseluruhan pergerakan membangun desa? Sebelum kitamembahas masalah tersebut secara lebih rinci, baiklah kitategaskan kembali tentang posisi penting informasi dan sisteminformasi dalam keseluruhan gerak langkah desa dalammembangun wilayahnya. Rumus kita sangat sederhana, bahwapembangunan desa akan menjadi jawaban atas masalah-masalahdesa, manakala diadakan dan dijalankan dengan didasarkanpengetahuan yang baik atas kenyataan, keadaan dan harapan
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
20
warga desa. Tidak dapat diabaikan bahwa pembangunan desa,tidak dapat dilepaskan atau tidak dapat dipisahkan dari strateginasional pembangunan, yang secara demikian, membangundesa adalah langkah membangun bangsa mulai dari bawah.
Oleh sebab itulah informasi menjadi sangat penting. Letakpentingnya terletak pertama-tama pada keakuratan dankekiniannya. Marilah kita sedikit mengulang apa yang telahdibahas di muka, tentang gerak yang lalu, dimana desa belummelengkapi diri dengan data yang akurat dan terkini. Sepertikita ketahui bersama bahwa pihak supra desa, senantiasamengambil data dari desa. Baik pemerintah nasional (melaluikementerian), maupun pemerintah diatasnya, mulai darikecamatan, kabupaten sampai propinsi. Umumnya desa menjadipihak layaknya responden yang menjawab pertanyaanpengumpul informasi, tanpa tahu persis untuk apa datadihimpun. Tidak jarang desa harus mengisi, atau meng-up dateinformasi dalam jumlah yang besar, sehingga menyita banyakwaktu aparat desa. Masing-masing pihak yang mengambil datadari desa, umumnya tidak saling terkait satu sama lain. Hal iniyang kerap membuat desa harus bekerja berulang untuk urusanyang sama. Pertanyaan besarnya: mengapa tidak dilakukan suatumekanisme satu pintu dan satu data? Mengapa tidak dilakukanpengintegrasian, sedemikian sehingga dibangunpengintegrasian sistem informasi?
Pengintegrasian informasi dan sistem informasi, merupakankebutuhan masa depan. Mengapa?Kita harus mulai punyaimajinasi, atau gambaran tentang masa depan dengan suatu tata
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
21
kelola atau pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif denganmengggunakan teknologi informasi. Jika kita mampu membuatsuatu sistem data yang baik, maka penghimpunan data dapatdilakukan secara terintegrasi. Bidang kesehatan, pendidikan,infrastruktur, dan lain-lain, tidak perlu menghimpun data secaraterpisah satu sama lain. Sudah saatnya pemerintah, dari desasampai pusat, memiliki satu sistem data terpadu, dan dengandemikian proses penghimpunannya dilakukan dengan form-formyang standar, dan kemudian dicatat dalam pangkalan data yangterintegrasi satu-sama lain. Masing-masing bidang dalampemerintahan, tidak perlu berjalan sendiri-sendiri, dan tidak perlumenghimpun data secara sendiri. Dengan model integrasi ini,maka komunikasi data akan lebih mudah dan cepat. Apa yangkita bayangkan adalah bahwa data yang dipakai desa dan datayang dipakai supra desa, serta data yang dipakai kawasan, adalahdata yang sama, atau data yang dihimpun dengan form danmetode yang sama. Model ini, bukan saja memurahkanpenghimpunan dan up date data, namun juga akan memudahkankomunikasi, klarifikasi dan dengan sendirinya memperluas aksesinformasi masyarakat terhadap data yang baik, akurat dan terkini.
Bagaimana kesemuanya itu dimungkinkan untuk diwujudkan?Tentu saja pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yangharus dijawab oleh pihak supra desa. Soal kita sendiri, bukanterletak pada jawaban atas pertanyaan tersebut, melainkan:dapatkah desa menjadi pihak yang mengambil inisiatifsedemikian rupa sehingga masalah-masalah yang bersifatstrategis dapat dimulai dari desa? Atau, dapatkah desa menjadipihak yang ikut mendorong berlangsungnya suatu
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
22
pengintegrasian suatu sistem informasi, dan pada nantinya ikutmendorong hadirnya kebijakan “satu data”? Hal ini tentu sajamembutuhkan banyak syarat yang harus mulai dikembangkandi desa. Penguasaan desa akan informasi dan sistem informasi,akan menjadi syarat mutlak. Oleh sebab itulah, kesiapan socialdesa menjadi sangat penting. Mereka yang akan terjun kelapangan memperkuat desa dalam membangun sistem informasidesa dan kawasan (SIDeKa), sudah barang tentu harusmembekali diri dengan kemampuan-kemampuan dasar bekerjadi tengah masyarakat, selain tentu saja dasar-dasar SIDeKa, darisegi keteknikan.
BEKERJA DI TENGAH MASYARAKAT
Sebagaimana di jelaskan di depan, bahwa dalam UU Desa,termuat rumusan tentang pemberdayaan, yang dinyatakansebagai: Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upayamengembangkan kemandirian dan kesejahteraanmasyarakatdengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, danpendampinganyang sesuai dengan esensi masalah dan prioritaskebutuhan masyarakat Desa. Apa maknanya? Kalau kita mengacukepada konsep pemberdayaan, maka sangat jelas bahwakonsepsi ini merupakan bagian dari kesaksian atas keadaan yangtidak berdaya. Pemberdayaan adalah proses “memperkuat”daya, yang ujungnya adalah meningkatnya kemampuan dan dayatawar. Bagaimana proses ini dilakukan? Siapakah yang menjadi
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
23
pihak penyelenggara atau yang bekerja dalam skemapemberdayaan? Apakah dari desa ataukah dari luar desa, ataudalam suatu kombinasi tertentu – yang bersifat unik, dimanatiap desa memiliki cara yang berbeda?
Dari rumusan tersebut, setidaknya ada empat tindakan, yakni:(1) kebijakan; (2) program; (3) kegiatan dan (4) pendampingan.Mereka yang telah punya pengalaman bekerja di tengahmasyarakat tentu akan mengerti makna kongkrit dari keempattindakan tersebut. Tindakan pertama sampai dengan ketiga,dapat merupakan satu kesatuan, sedangkan tindakan keempat(pendampingan), merupakan jenis tindakan yang punya maksuddan makna yang berbeda. Apa itu pendampingan? Apa syaratdilakukannya pendampingan? Apa saja langkah yang harusdikembangkan, agar gerak langkah pendampingan berjalansesuai dengan maksud utamanya, yakni membangunkeberdayaan dan kemandirian, dan bukan sebaliknya.
Apakah konsep “pendampingan” merupakan konsep yangbersifat umum? Ataukah suatu konsepsi yang bersifat unik?Ataukah suatu konsep yang memiliki segi-segi umum dansekaligus segi-segi khusus, dalam mana setiap lokasi akanmensyaratkan keunikan tersendiri, yang sesuai dengan lokalitasmasing-masing. Di bawah suatu rejim otoriter, atau rejim yangtidak membuka ruang bagi demokrasi, suatu langkahpendampingan adalah langkah membuka ruang demokrasi. Dihadapan rejim, mereka yang bekerja dalam skemapendampingan, akan mudah dicap sebagai subversi, atau dapatdipandang sebagai ancaman, dan bukan tidak mungkin kegiatan
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
24
pendampingan menjadi dasar bagi suatu vonis di meja hijau. Dibawah rejim demokrasi, proses pendampingan dapat diberimakna sebagai proses pendalaman demokrasi, yakni suatuproses yang membuat demokrasi lebih dari sekedar demokrasiprosedural. Bagaimana praktek kongkritnya?
Terbitnya UU Desa, dapat kita jadikan dasar, bahwa yang kinibekerja adalah suatu rejim demokrasi. Yang oleh sebab itulah,gerak langkah pendampingan merupakan suatu prosespendalaman demokrasi. Apa yang perlu mendapatkan perhatian?Pertama, bahwa sangat perlu dipastikan berlangsungnyapeningkatan kapasitas demokrasi di kalangan masyarakatdesa.Yakni keadaan dimana masyarakat desa menyadarisepenuhnya hak dan tanggungjawabnya sebagai warga desa,dan kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan.Kemajuandesa sangat ditentukan oleh masyarakat desa. Untuk karenaitulah, masyarakat secara keseluruhan, mesti mendapatkanruang kesempatan belajar dan saling belajar, terutama melaluipraktek demokrasi desa. Kedua, bahwa sangat perlu dipastikansuatu relasi yang demokratik, antara masyarakat desa danpemerintahan (dari desa sampai pusat). Relasi ini ditunjukkandengan praktek kontrol sosial, sistem perencanaan, dan ruangpartisipasi yang lebih luas dan dilindungi. Dan ketiga, bahwasangat perlu dipastikan kualitas layanan yang baik daripemerintahan desa. Kualitas ini hanya dapat dijamin melaluiregulasi yang mencerminkan kekuasaan diposisikan sebagai abdidari masyarakat.
Apakah ketiga keadaan tersebut akan dengan sendirinya hadir
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
25
dengan munculnya sejumlah kebijakan, seperti UU Desa?Ataukah ketiganya sangat bergantung kepada daya upaya, yangsedemikian rupa sehingga ketiganya dapat diwujudkan? Kitakembali kepada pertanyaan dasar: Apa yang harus dilakukan?Dari mana memulainya? Dalam soal ini, kita berangkat dari rumussederhana: (1) suatu pekerjaan besar hanya akan dapat dicapaijika didasarkan kepada pengetahuan yang lengkap mengenaiapa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan rincianatas tindakan-tindakan yang hendak dilakukan; dan (2) pekerjaanyang berat akan dapat lebih mudah diatasi dengan kerjasamayang baik, yakni suatu kerjasama dengan tujuan yang jelas dansemua elemen mendapatkan tugas dan tanggungjawab sesuaidengan kemampuannya. Pada yang pertama, bicara tentang datadan pengetahuan. Dan kedua, bicara tentang organisasi, denganseluruh langkahnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Bagaimana hal tersebut dilakukan? Dimana posisi informasi padanantinya, dan apa yang harus dilakukan desa untuk mengelolainformasi dalam sebuah sistem, sehingga menjadi kekuatanpenting dalam memastikan gerak langkah pembangunan (baikyang dilakukan oleh desa, maupun supra desa), sesuai dengankenyataan, keadaan dan harapan rakyat. Sesuai dengan rumusantersebut, maka yang pertama-tama harus dilakukan adalahlangkah memahami kenyataan-kenyataan desa, sebagaimanaadanya. Tentu saja kerja ini merupakan kerja yang sangat besar,bukan kerja orang per orang, melainkan harus merupakan kerjabersama, yang melibatkan elemen masyarakat danpemerintahan desa, serta para pihak di luar desa, yang memilikikomitmen memperkuat desa. Siapakah mayarakat desa yang
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
26
dimaksud, dan dengan cara apa langkah memahami tersebutdilakukan? Bagi kita, langkah memahami kenyataan-kenyataandesa adalah langkah penyelidikan atau langkah penelitian. Yangditeliti bukan saja kenyataan-kenyataan alam, dan kekayaan desa,melainkan juga keadaan penduduk (termasuk masalahkemiskinan, dan sebab-sebab terjadinya kemiskinan penduduk),jenis-jenis pekerjaan, pemerintahan, dan lain-lain.
Adalah ideal jika yang menjalankan penyelidikan desa adalahwarga desa setempat, yang sudah barang tentu bersamapemerintah desa, dan atau sebaliknya. Di sinilah pentingnyakeberadaan komunitas-komunitas penggerak desa. Yakni, suatukelompok warga yang menghimpun diri dalam suatu organisasi,yang punya tujuan membawa desa kepada masa depan yanglebih baik. Elemen dari komunitas adalah pribadi-pribadi, wargadesa, yang telah memiliki kesadaran, kemampuan dan kejelasanmengenai arah masa depan desa, serta cara mencapai masadepan tersebut. Inilah tantangan bagi mereka yang harus bekerjadi desa, bekerja di tengah masyarakat. Salah satu kewajibanpokoknya adalah menemukan elemen-elemen terbaik desa,yang nantinya akan menjadi pandu-pandu desa, belajar bersamamereka dan membangun kesadaran bersama mengenai apa yangharus diperbuat untuk desa. Pekerjaan ini adalah pekerjaanpengorganisasian. Suatu jenis pekerjaan yang mengandalkan visikemasyarakatan, integritas dan dedikasi yang penuh. Syarat dasardalam kerja ini adalah watak yang baik, selebihnya adalahpelengkap.
Kerja dasar pengorganisasian dalam kerangka membangun
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
27
suatu sistem daya dukung, yang dalam hal ini adalah sisteminformasi desa dan kawasan (SIDeKa), adalah: (1)mempersiapkan dengan seksama komunitas yang akan menjadipenggerak utama; (2) ikut memperkuat pemerintahan desa,sehingga dari regulasi, program dan SDM, telah dapat dipenuhi,sehingga sistem dapat bekerja dengan baik; dan (3) ikutmembantu mengadakan sistem yang dimaksud; serta (4) ikutmembantu memastikan sistem dapat dijalankan dengan baik.Apa langkah lanjut dalam mengorganisasi SIDeKa, yangmerupakan penguat kinerja pemerintahan desa, dan sekaligusmerupakan arena bagi desa untuk saling belajar dan membangunkegotongroyongan membangun desa.
MENGEMBANGKAN SIDEKA
A. Pengantar
Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa) yang kelahirannyadiinisiasi oleh Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan(BP2DK) merupakan sebuah sistem informasi yang mampumengumpulkan, mengolah maupun menyajikan data sesuaidengan kebutuhan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Su-pra Desa. SIDeKa didesain dalam hal akurasi data untukmewujudkan desa mandiri yang demokratis, transparan danakuntabel. Harapannya desa mampu berperann dalam mengurusrumah tangganya yang pada saat bersamaan menjadi langkahkontribusi desa dalam ikut menyelesaikan masalah-masalahbangsa.
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
28
Sistem informasi ini dikembangkan dengan prinsip-prinsippartisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam upayamendorong pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan nilai-nilai demokratisasi di tingkat desa. Dimulai dari tahapperencanaan, penggumpulan data, pengolahan hinggapemanfaatan data, semua dilakukan oleh pemdes bersamadengan masyarakat secara terbuka. Dalam halpenyelenggaraannya, SIDeKa dirancang sebagai sebuah sisteminformasi yang tumbuh dari bawah dan dibantu denganpengaturan kelembagaan dan kebijakan dari atas. Kerjasama dariberbagai pihak akan sangat penting dan perlu ditata dengan baikagar efektif dan sistematis.
BP2DK mengambil prakarsa membangun Sistem Informasi Desadan Kawasan (SIDeKa) dengan kesadaran untuk membantuwarga dan pemerintah desa dalam mengelola pengetahuan yangdiperlukan dalam menjalankan pembangunan di tingkat desa,sekaligus menghubungkan himpunan desa atau kawasan (tidakhanya dalam pengertian administratif) dengan jenjang kekuasaanyang lebih tinggi. Sistem informasi ini sekaligus akan berperansebagai alat pengawasan dan penilaian dari kinerja desa dankawasan (monitoring pembangunan).
Dalam implementasi SIDeKa, peran pandu desa sangatlahpenting. Fungsi dan tugas seorang pandu desa merupakan salahsatu kunci utama keberhasilan implementasi SIDeKa.Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan perhatian khusus padaproses rekruitmen, peningkatan kapasitas melalui prosespelatihan serta monitoring/evaluasi kegiatan di lapangan
29
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
sehingga dapat mengefektifkan tugas-tugas pemberdayaanmasyarakat.
Peran pelatihan dalam pelaksanaan SIDeKa merupakan salahsatu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Melalui kegiatan inipengembangan pengetahuan, pemahaman, sikap danketerampilan para pandu desa dapat ditingkatkan. Meningkatnyapemahaman dan kemampuan Pandu Desa dapat mendorongpercepatan proses pembelajaran dalam implementasi SIDeKa.
Panduan pengorganisasian ini dimaksudkan untuk dapatdijadikan pedoman teknis pelaksanaan bagi pandu desa dalammelakukan tugas-tugas pendampingan. Harapannya denganadanya panduan ini penyelenggaraan SIDeKa dapat dilaksanakansecara tepat, efisien dan berkelanjutan.
Panduan pengorganisasian ini berisi penjelasan tentang definisidan karakteristik SIDeKa dan peran para pelaku, terutamaperangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan SIDeKa disertaidengan prosedur pelaksanaannya. Panduan ini tetap membukakesempatan luas untuk melakukan pengembangan danpenyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, sejauh tidakmenyimpang dari koridor yang telah ditetapkan.
B. Definisi dan Karakteristik SIDeKa
a) Definisi SIDeKa
SIDeKa (Sistem Informasi Desa dan Kawasan) merupakan
30
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
pengembangan dari beberapa sistem yang telah ada sebelumnyabaik dari lembaga pemerintah, swadaya masyarakat masyarakatmasyarakat desa. SIDeKa dikembangkan untuk mewujudkandesa mandiri yang demokratis, transparan, akuntabel. SIDeKadiharapkan dapat meningkatkan kemampuan desa dalammengelola aset, merencanakan dan melakukan penganggaranAPBDes yang dihasilkan melalui proses partisipatif serta mampumemanfaatkan potensi wilayah dan kawasan di sekitarnya.
SIDeKa bersifat bottom up untuk mengakomodir kebutuhandata yang bersifat lokal. SIDeKa dalam batas tertentu bersifattop-down karena mensyaratkan beberapa data yang harusmasuk dalam sistem. Meskipun demikian, kebutuhan data yangbersifat top down diharapkan sejauh mungkin dapat di-inklusi-kan dan diakomodir oleh SIDeKa.
Kemanfaatan SIDeKa minimal meliputi Tata Kelola Informasi danTata Kelola Sumber Daya. Tata kelola Informasi menyediakaninformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, denganmenggunakan media yang telah tersedia di desa, misalnya : webdesa, radio Komunitas, jurnalisme warga, SMS gateway. Tatakelola sumberdaya meliputi pemanfaatan sumberdaya yang adadi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui SIDeKa diharapkan desa mempunyai kemampuanmembuat perencanaan pembangunan, meningkatnya kualitaspelayanan publik, meningkatnya partisipasi masyarakat desa,meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.Selain itu, desa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan
31
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
kemiskinan, kesehatan, dan peningkatan produktivitasperekonomian desa.
b) Karaktersitik SIDeKa
SIDeKa didasarkan pada beberapa karakteristik, di antaranya:
a. SIDeKa Mendasarkan pada Kearifan Lokal.SIDeKa dirancang agar kearifan lokal yang ada dapatterakomodasi dalam sistem yang dikembangkan, baikdalam proses pengembangan, pendataan, maupunpemanfaatan data yang ada.
b. SIDeKa bersifat Partisipatif dan Melibatkan Masyarakat.SIDeKadidesain dan dikelola masyarakat bersama-samadalam suatu forum komunikasi. Oleh karena itu, SIDeKadirancang agar tidak membebani pemerintah desa tetapimerupakan cerminan kebutuhan masyarakat Desa.Sebagai contoh, data pertanian dan akan dikelola olehkelompok tani, demikian pula dengan peternakan,perikanan, nelayan, kesehatan dan lainnya yang mungkinbersifat spesif ik untuk suatu Desa. Meskipun bersifatpartisipatif, SIDeKa mendasarkan pada acuan-acuanpokok yang telah ditetapkan, khususnya dalampenyediaan data dasar, seperti data kependudukan.
c. SIDeKa mendorong masyarakat desa memiliki kedaulatandata.Karena SIDeKa disusun bersama masyarakat, informasi
32
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
yang ada dalam SIDeKa dapat digunakan sebaik-baiknyaoleh masyarakat Desa. Desa mempunyai hak untukmemanfaatkan dan mengakses informasi yang merekamiliki.Desa juga memiliki hak untuk menentukan data yangbersifat spesifik untuk wilayah tersebut.Hal ini berbedadengan kondisi saat ini karena informasi menjadi milikinstansi berwenang dan Desa tidak dapat mengaksesdengan mudah data yang sebenarnya telah merekaberikan kepada instansi tersebut.
d. SIDeKaMengakomodir KepentinganDesaSIDeKa dikembangkan untuk mengakomodir kepentingandesa, baik dari segi pengungumpulan informasi, data yangdikumpulkan untuk tujuan tertentu (misalnya perbaikanpelayanan) maupun kondisi wilayah serta infrastrukturyang tersedia.SIDeKa bersifat modular, adaptif danpartisipatif.
e. SIDeKa memberi masukan mengenai Potensi Desa danKawasan (kelompok marjinal, indigenous people, potensikonflik, mitigasi bencana, penyakit, lembaga/ kelompokeksisting seperti posyandu)
f. SIDeKa dikembangkan untuk membantu masyarakat desamengenali kondisi wilayahnya, baik yang dapatmenghambat kemajuan maupun dapat mendorongperkembangan desa. SIDeKa diharapkan dapatmemberikan informasi mengenai masyarakat yangterpinggirkan, masyarakat yang tidak mempunyai
33
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
kemampuan mandiri dan harus dibantu, penyakit infeksiyang merebak, perpindahan penduduk, hasil panen,komoditas unggulan, harga komoditas pertanian yangditerima masyarakat, hama yang menyerang tanaman danmitigasi bencana. Melalui informasi pada SIDeKadiharapkan masyarakat desa dapat menyusun rencanapembangunan desa beserta pengelolaan dana, mampumemperoleh gambaran lebih awal mengenai potensimasalah yang muncul atau peluang yang ada. Pada tahapyang lebih lanjut, SIDeKa diharapkan mampu memberikangambaran potensi desa secara lebih komprehensif, sepertikemampuan lahan, kesesuaian lahan, jenis tanah yangmerupakan integrasi dari beberapa peta tematik.
C. Ruang Lingkup
1. Lingkup pekerjaan
Ø Pembentukan timØ Pelatihan timØ Pelaksanaan pendampinganØ PengendalianØ Evaluasi
2. Pembagian tugas
Tim pendampingadalah individu terpilih yang mempunyaikemampuan baik teknis maupun non teknis dalam strategipendampingan SIDeKa. Tim pendamping terdiri dari dua unsur
34
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
yakni pandu desa dan PendampingTIK (Teknologi Informasi danKomunikasi). Baik Pandu Desa maupun pendamping TIKdiupayakan berasal dari orang-orang setempat yang dipilih secarapartisipatif dan transparan.
Untuk tahap awal pembangunan SIDeKa, Pandu Desa adalahtokoh lokal (local leader) yang mempunyai ketrampilan dalamhal pemberdayaan masyarakat, sedangkan pendamping TIKadalah mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknologi Informasi danKomunikasidari Universitas terkemuka di Indonesia. Dalampengembangan ke depan, strategi pendampingan SIDeKa dalamaspek teknis, dirancang melalui program KKN alternative dariuniversitas yang ada di setiap propinsi di mana pelaksanaanSIDeKa diterapkan.
Dalam pelaksanaannya setiap kabupaten/kota akan dikoordiniroleh satu orang coordinator yang akan membawahi beberapaPandu Desa dan pendamping TIK. Masing-masing Pandu desadan pendampingTIK nantinyaakan mendampingi 1-10 desaberdasarkan kondisi geografis dan karakteristik yang ada disetiap kabupaten.
Tugas dan tanggung jawab :· Pandu desa adalah orang yang bertanggung jawab dalam
penerapan SIDeKa di setiap jenjang (desa-kabupaten,propinsi, nasional).
· Masing-masing jenjang terdapat satu orang coordinator.· Koordinator Kabupaten akan bertanggung jawab untuk
mengorganisir pelaksanaan SIDeKa di satu kabupaten.
35
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
· Koordinator Kabupaten akan menetapkan (berdasarkankesepakatan bersama) desa mana saja yang akan menjaditanggungjawab masing-masing Pandu Desa danPendamping TIK.
· Seluruh Pandu Desa dan PendampingTIK harus memilikidokumen rencana kerja,jadwal pelaksanaan dan hasilkegiatan dalam bentuk laporan tertulis yang harusdisampaikan kepada Koordinator Kabupaten secaraberkala.
· Setiap Pandu Desa dan Pendamping TIK harus memilikitanggung jawab untuk mensosialisasikan hasil pelaksanaanSIDeKa kepada SKPD terkait atau Pemerintahan SupraDesa.
· Setiap Pandu Desa harus bekerja sama dengan parapendamping TIK dalam menjalankan tugasnya.
D. Prinsip Kerja
Dalam menjalankan tugasnya, para pandu desa akan membentuktim di setiap jenjangnya (desa-kabupaten, propinsi, nasional).Tim inilah yang akan bertanggungjawab dalam penerapanSIDeKa di masing-masing jenjang. Prinsip-prinsip yang menjadiacuan dalam pembentukan TIM SIDeKa adalah antara lain :
· Prinsip Kerjasama· Prinsip Keberlanjutan· Prinsip Keswadayaan· Prinsip Belajar Menemukan Sendiri· Prinsip Interdependensi
36
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
1. Prinsip Kerjasama
Dengan bekerjasama, tim SIDeKa tumbuh dari, oleh dan untukkepentingan mereka sendiri. Selain dengan anggotakelompoknya sendiri, kerjasama juga dikembangkan antar timSIDeKa, dan mitra kerja lainnya agar menghasilkan manfaat bagimasyarakat.
Prinsip kerjasama adalah :a. Keserasian. Anggota Tim SIDeKa terdiri dari warga yang
saling mengenal, saling mempercayai dan mempunyaikepentingan yang sama, sehingga tumbuh tim SIDeKayang kompak dan serasi.
b. Kesetaraan. Bebas dari segala motif dan bentuk pembeda-bedaan dan diskriminasi baik secara gender, agama, ras,suku dan golongan. Penghormatan terhadap perbedaandan pluralitas (keragaman) sebagai suatu kekayaanbersama.
c. Paritisipatif. Proses pengambilan keputusan yangmelibatkan seluruh anggota tim SIDeKa, mendorong danmemberi tempat prakarsa-prakarsa dari setiap anggotakelompok.
d. Kepemimpinan dari mereka sendiri. PengurustimSIDeKadipilih dari dan ditentukan oleh mereka sendiri.Pemimpin dari kalangan mereka sendiri lebih memahamimasalah serta keinginan anggota tim SIDeKa dari padapemimpin dari luar timSIDeKa.
e. Akuntabilitas. Sistem pertanggungjawaban yang jelas dantransparan terhadap segala sesuatu yang harus
37
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada seluruhanggota tim SIDeKa.
2. Prinsip Keberlanjutan
Seluruh pelaksanaan SIDeKa diorientasikan pada terciptanyasistem dan mekanisme yang mendukung pemberdayaan rakyatsecara berkelanjutan. Berbagai pelayanan dan intervensi yangdilakukan merupakan jenis pelayanan dan intervensi yangmemiliki potensi untuk berlanjut dikemudian hari ketika programsudah selesai.
3. Prinsip Keswadayaan
Sejak awal pembentukannya, Tim SIDeKa sudah dimotivasi dandidorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuanmereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan ataupertolongan dari luar.
4. Prinsip Belajar Menemukan Sendiri (Discovery Learning)
Tim SIDeKatumbuh dan berkembang atas dasar kemauan dankemampuan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yangmereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan,termasuk upaya untuk menggali potensi pemanfaatan SIDeKa.
5. Prinsip Interdependensi
Sesuatu yang menyeluruh (holistik) akan memberikan hasil yang
38
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
lebih besar. Dengan bersinergi,timSIDeKa akan menghasilkanmanfaat yang lebih besar. Oleh karena itu tim SIDeKadidorongmengembangkan diri untuk mampu membangun kerja-kerjakolaborasi dengan berbagai pihak (lembaga) baik pemerintahdaerah maupun non pemerintah agar dapat menghasilkanmanfaat sosial yang lebih luas.
E. Materi Pendampingan
Materi dalam pendampingan SIDeKa antara lain :1. Apa itu SIDeKa
Materi ini berisipengertian tentang konsep SIDeKasebagai sebuah sistem informasi dalam arti yang luas,bukan sekedar SIDeKa dalam ari sebuah aplikasi semata.
2. Pemilihan pelaku kegiatanMengulas kriteria pelaku kegiatan di setiap jangang yangakan didampingi melalui pendekatan kepadaPemdes,Pemda, Pemerintah Nasionalhingga prakondisiwilayah untuk persiapan pelaksanaan SIDeKa.
3. PendampinganMembahas mengenai tahapan pendampingan yang harusdilakukan terhadap pemerintahan Desa (perangkat desadan warganya) juga mensinergikan dengan PemerintahanSupra Desa.
4. Kelembagaan SIDeKaDibahas mengenai SDM dan deskripsi tanggung jawab
39
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
yang harus dilakukan, administrasi kelembagaan sertapotensi pengembangannya.
F. Jenis Pelatihan
a. Pelatihan Dasar
Pelatihan Dasar ini lebih bersifat pelatihan penyadaran (aware-ness training) dengan penekanan:
· Re-orientasi sikap dan pola pikir tim SIDeKa dalammemahami konsep Sistem Informasi Desa dan Kawasan.
· Pengenalan dan pemahaman dasar-dasar pendampinganyang melibatkan masyarakat desa sebagai pelaku utamamelalui proses pemberdayaan.
b. Pelatihan keterampilan khusus
Pelatihan ini lebih bersifat pelatihan ketrampilan (skill training)khusus yang akan diadakan secara bertahap berdasarkankebutuhan yang berorientasi kepada pemecahan masalah dilapangan:
· Meningkatkan kemampuan tim SIDeKadalammelaksanakan tahapan penyelenggaraan SIDeKa untukmencapai tujuan yang telah ditetapkan.
· Meningkatkan ketrampilan tim SIDeKa dalam metode danteknik-teknik Instalasi SIDeKa.
40
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
G. Tahapan Implementasi
1. Level Kabupaten
a. Pra kondisi Kabupaten, hingga melakukan percepatanMOU dengan Bupati atau pejabat yang diberikewenangan.
b. Melakukan konsolidasi untuk pendaftaran nama domaindesa.id. Sesuai Permen Komunikasi dan Informatika,Nomor 5 tahun 2015 tentang Register Nama DomainInstansi Penyelenggara Negara, yang melakukanpendaftaran adalah kabupaten. Kabupaten juga dapatmelakukan penyeragamaan format nama domain desa.oleh karena itu diperlukan komunikasi dan koordinasidengan kabupaten.
c. Melakukan konsolidasi untuk mendapatkan data dasarkependudukan desa-desa di kabupaten tersebut. Datakependudukan tersebut diharapkan didapatkan dari dinaskependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) kabupaten. Daridata tersebut akan diimput ke SIDeKa sebagai data awalyang nantinya akan diverifikasi dan ditambahkan dengandata-data lain yang dibutuhkan.
2. Level desa
a) Pra kondisiDilakukan di awal program dimaksudkan sebagai upayamenghimpun kebutuhan-kebutuhan pemerintah desamaupun komunitas dalam arti luas, agar bisa dijadikan
41
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
konten dalam sistem. Diskusi ini biasanya akanmenghasilkan list daftar kebutuhan serta metode yangakan digunakan dalam pelaksanaan program, dari kegiatanpendataan hingga tahap implementasi maupun publikasikepada masyarakat luas.
b) Sosialisasi tingkat desaDilakukan kepada seluruh masyarakat, bisa menggunakanmedia pertemuan warga, radio komunitas, papanpengumuman, dan media-media komunitas lainnya.Kegiatan ini dimaksudkan agar warga bisa turutberpartisipasi dalam proses pembangunan sistem ini, danpartisipasi yang minimal bisa dilakukan adalah membantumemberikan data.Sosialisasi adalah serangkaian diseminasi, lokakarya, danmembangun kesadaran (kepedulian) dari semua pelakukegiatan (pemerintah daerah Kabupaten/Kota, organisasimasyarakat sipil/Pemerintahan Desa dan para pihakterkait)
c) Pembentukan Tim DesaDilakukan dari hasil musyawarah dengan pemerintah desadan beberapa stakeholders desa. Tim yang terdiri daribeberapa orang ini, diantaranya adalah perwakilan daritiap-tiap dusun dan dipimpin oleh seorang koordinator timdesa yaitu Kepala Desa.
d) Training kepada tim DesaDilakukan sebagai upaya memahami konsep SIDeKa
42
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
sekaligus memperkenalkan software yang ada kepada timdesa, untuk mendapat masukan atau penambahan kontenserta perkenalan awal tentang manfaat serta teknikpengaplikasian.
e) Penyiapan data desaDilakukan dalam rangka mengisi kontenSIDeKa. Data yangdimasukkan bisa berupa data yang memang sudah tersediadi pemerintahan desa, namun bisa pula dilakukanpendataan baru agar data yang diperoleh bisa lebih kayadan valid. Proses ini bisa dilakukan oleh perangkat desamelalui struktur pemerintahan yang ada di desa, namunbisa juga dilakukan oleh masyarakat dengan metode yangsudah disepakati bersama, misalnya memanfaatkan me-dia-media pertemuan warga yang ada di masing-masingdusun.
f) Pembangunan website dan data base desa(1) Pendaftaran nama domain desa
Langkah pertama dalam proses pembangunanwebsite dan data base desa adalah menentukan namadomain dan hosting. Domain name digunakan untukmemanggil alamat website yang dituju, agarpengguna lebih mudah untuk melakukan akses keserver. Domain name disebut juga sebagai alamatwebsite yang harus didaftarkan terlebih dahulu, sebabtidakada satupun nama domain yang sama atau namadomain hanya bisa dimiliki oleh satu orang saja.Nama domain bisa dibeli pada penyedia reseller nama
43
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
domain. Untuk tahap awal pembangunanSIDeKa,pendaftarandomain desa akan difasilitasi olehPemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan PermenKomunikasi dan Informasi , Nomer 5 tahun 2015tentang Registrasi nama domain instantsipenyelenggara Negara.Format nama domain adalah (.desa.id.). Dalampelaksanaannya Pemerintah Kabupaten juga dapatmelakukan penyeragamaan format nama domaindesa.Misal, Desa Sendangsari Kec. Pengasih Kab.Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakartadidaftarkandengan nama (sendangsari.desa.id). Jika namasendangsari sudah dipakai oleh desa lain, makaditambahkan nama kabupaten di belakangnya. Misal:(sendangsarikabupaten.desa.id).Pendaftaran nama domain dapat dilakukan secarakolektif, baik dalam sebuah pertemuan di tingkatkecamatan maupun di tingkat kabupaten, disesuaikandengan kondisi disetiap daerah. Untuk mencapaikesepakatan tersebut diperlukan komunikasi dankoordinasi dengan kabupaten
2) Pendaftaran hostingSama seperti nama domain, pendaftaran hosting jugaharus dilakukan kepada penyedia layanan jasa. Host-ing adalah tempat untuk menyimpan aplikasi websiteagar dapat ditampilkan ke pengguna internet yanglain.Oleh karena SIDeKa merupakan aplikasi darisebuah institusi pemerintah, maka hostingnya
44
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
hendaknya berada di wilayah Indonesia, tidakditempatkan di luar negeri.SIDeKa diharapkan menggunakan hosting yangdimiliki oleh pemerintah kabupaten. Pada fase awalini, apabila kabupaten masih kesulitan memfasilitasi,maka BP2DK akan menyiapkan perangkat tersebut.
3) Instalasi (disesuaikan dengan karakteristik desa)Proses ini akan dijelaskan secara terpisah dalamdokumen pedoman penggunaan manual aplikasiSIDeKa.
g) Input data desaDilakukan oleh tim desa atau yang ditunjuk oleh kepaladesa dari orang-orang yang memiliki kapasitas danpengetahuan yang cukup dibidang komputer.
h) Uji coba dan perbaikanMerupakan tahapan pengoperasian program SIDeKapadatahap awal. Memastikan sistem ini bekerja dengan baikadalah langkah selanjutnya agar sistem ini dapat bekerjasesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
i) PemantauanKegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sejak awal dipantauterus menerus untuk melihat apakah rencana yang telahdisusun bersama dilaksanakan dan hambatan-hambatanyang terjadi pada saat pelaksanaan. Penyimpangan yangterjadi pada saat pelaksanaan dipelajari dan diperbaiki agar
45
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
tetap dapat mencapai tujuan akhir dari pelaksaaan SIDeKayang diinginkan.Monitoring ini bertujuan untuk menilai apakahimplementasi SIDeKa memang berjalan pada arah yangbenar, mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaanprogram dan kegiatan, memperkirakan antisipasi yangdibutuhkan untuk menjaga alur pelaksanaan SIDeKa.
j) Evaluasi tingkat desaProses evaluasi terus dilakukan dalam rangka melengkapimaupun memperbaiki SIDeKayang sudah ada. Prosesevaluasi dan penyempurnaan tidak terbatas pada hal-halyang bersifat teknis, namun juga harus mencakupsubtansipenyelenggaraan SIDeKa, misalnya pemanfaatandata oleh pemdes dan supra desa, maupun metode yangbisa digunakan untuk memaksimalkan manfaat dariSIDeKa.
Taha
pan
Kerj
a Im
plem
enta
si S
IDeK
aFa
silit
ator
dan
Ten
aga
TI
AKTI
VITA
S
Pra
kond
isiKa
bupa
ten
Mela
kuka
nko
nsoli
dasi
untuk
pend
afta
ran
nama
dom
ainde
sa.id
CAPA
IAN
Adan
ya k
ese-
paha
man
deng
anKa
bupa
ten t
enta
ngim
pleme
ntasi
SIDe
Ka, h
ingga
ditan
data
ngan
inya
MoU
.
Adan
yake
sepa
kata
nde
ngan
kab
upat
enun
tuk m
emfas
ilitas
ide
sa d
alam
melak
ukan
pend
afta
ran
nama
doma
in (.d
esa.
id)
FASI
LITA
TOR
Mela
kuka
npe
ndek
atan
deng
an k
abup
aten
.M
enga
tur
perte
muan
hing
gadit
anda
tang
aniny
aM
OU.
Mela
kuka
npe
ndek
atan
deng
an k
abup
aten
agar
terc
apai
kese
paka
tan u
ntuk
fasilit
asi d
esa-
desa
mend
afta
r nam
ado
main.
TENA
GA T
I
- Meng
ecek
nam
ado
main
yang
terse
dia un
tuk
desa
-des
a di
lokas
i.M
embe
rikan
alter
natif
nama
doma
in ap
abila
nama
desa
terse
but
suda
h dig
unak
an.
KEBU
TUHA
N
·Kon
tak p
eme-
rinta
h da
erah
·Dra
f MoU
·Keh
adira
nBP
2DK
·Dok
umen
tasi
perte
mua
nno
tulen
si, fo
to,ab
sens
i
·Lap
top·J
aring
an in
tern
et·D
okum
enke
sepa
kata
nde
ngan
kabu
pate
n
KETE
RANG
AN
Sesu
ai Pe
rmen
Komu
nikas
i dan
Infor
matik
a, No
mor
5 ta
hun
2015
tent
ang
Regis
trar
Nama
Dom
ainIn
stans
i Pen
yelen
g-ga
ra N
egar
a, y
ang
melak
ukan
NO.
1. 2.
LEVE
L KA
BUPA
TEN
3.M
elaku
kan
kons
olida
siun
tukme
ndap
atka
nda
ta d
asar
kepe
ndud
ukan
desa
-des
a di
kabu
pate
nter
sebu
t.
Memb
uat
kese
paka
tan
deng
an k
abup
aten
dan
desa
-des
aun
tuk m
elaku
kan
pend
afta
ran
nama
doma
in se
cara
kolek
tif.
Mend
apat
kan
data
kepe
ndud
ukan
di
kabu
pten
terse
but
sehin
gga
bisa
diinp
ut ke
SID
eKa
Pend
ekat
an d
ilaku
-ka
n ke
lead
ingse
ktor y
ang
ada
dika
bupa
ten t
erse
but,
bisa
BPMP
D, D
inas
Komi
nfo, a
taulai
nnya
ses
uai
kese
paka
tan d
ika
bupa
ten.
Mela
kuka
npe
ndek
atan
kep
ada
pimpin
anka
bupa
ten
dan
dinas
kepe
ndud
ukan
dan
catat
an si
pil(D
isduk
capil
)se
hingg
a me
ndap
atda
ta te
rsebu
t.
Mela
kuka
npe
milah
an da
tabe
rdas
arka
n de
sa,
kemu
dian
dises
uaika
nse
hingg
a bis
ama
suk k
e SI
DeKa
.
·Flas
h dis
k/CD
pend
afta
ran
adala
hka
bupa
ten.
Kabu
pate
n jug
ada
pat m
elaku
kan
peny
erag
amaa
nfor
mat n
ama
doma
in de
sa. O
lehka
rena
itu
diper
lu-ka
n kom
unika
si da
nko
ordin
asi d
enga
nka
bupa
ten.
Data
kep
endu
du-
kan
terse
but d
i-ha
rapk
an d
idapa
t-ka
n da
ri din
aske
pend
uduk
an d
anca
tatan
sipil
(Duk
capil
)ka
bupa
ten.
Dar
ida
ta te
rsebu
t aka
ndii
mput
ke S
IDeK
ase
baga
i dat
a aw
alya
ng n
antin
ya a
kan
diver
ifikas
i dan
ditam
bahk
an
1. 2.
Pra
kond
isi
Sosia
lisas
ike
pada
des
a
Infor
masi
tentan
gde
sa-d
esa
yang
ada
lokas
i pro
gram
.· ·A
dany
ape
rtemu
an d
ide
sa a
tau
desa
-de
sa d
i leve
lke
cama
tan at
auka
bupa
ten.
·Ada
nya
penje
lasan
men
gena
iSI
DeKa
·Ada
nya
kese
paha
man
Mela
kuka
nas
sesm
en a
wal
terh
adap
kond
isise
rta k
ebut
uhan
-ke
butu
han
yang
ada
di de
sa-d
esa.
Mem
berik
anpe
njelas
anme
ngen
ai SI
DeKa
.
Mela
kuka
nas
sesm
ent
meng
enai
jaring
anda
n pe
rang
kat
kera
s ya
ng a
da d
ide
sa-d
esa
lokas
ipr
ogra
m.
Menje
laska
n se
gi-se
gi tek
nis te
rkait
“tekn
ologi”
SID
eKa.
·Obs
erva
silap
anga
n
·Tem
pat
perte
mua
n·B
ahan
-bah
anso
sialis
asi
·Dok
umen
tasi
perte
muan
:ab
sens
i, foto
,no
tulen
si
deng
an d
ata-
data
lain
yang
dibut
uhka
n.
Dilak
ukan
kep
ada
masy
arak
at,
men
ggun
akan
media
perte
muan
warg
a, ra
dioko
munit
as, p
apan
peng
umum
an, d
anme
dia-m
edia
komu
nitas
lainn
ya.
Kegia
tan i
ni dim
ak-
sudk
an a
gar w
arga
bisa
turu
t ber
parti
si-
LEVE
L DE
SA
3. 4.
Pemb
entu
kan
Tim D
esa
Train
ing k
epad
atim
Des
a
akan
pen
tingn
yaim
pleme
ntasi
SIDe
Ka d
i des
a.·K
eikuts
ertaa
nde
sa d
alam
SIDe
Ka
Ada t
im di
desa
yang
men
anga
nipe
laksa
naan
SIDe
Ka.
·Tim
des
a da
pat
men
gope
rasik
anap
likas
i SID
eKa
Melak
ukan
fasil
itasi
pemb
entuk
an tim
desa
.
Meng
kond
isika
n tim
desa
yan
g ak
anda
n pe
nyiap
kan
- Memb
antu
meng
kond
isika
nde
sa, m
enyia
pkan
·Dra
f SK
Kepa
laDe
sa
·Bah
an-b
ahan
pelat
ihan
·Tem
pat
pasi
dalam
pro
ses
pemb
angu
nan
sis-
tem
ini, d
an pa
rtisi-
pasi
yang
mini
mal
bisa d
ilaku
kan
adala
h mem
bant
ume
mber
ikan d
ata.
Dilak
ukan
dar
i has
ilm
usya
wara
hde
ngan
pem
erint
ahde
sa d
an b
eber
apa
stake
holde
rs d
esa.
Tim ya
ng te
rdiri
dari
bebe
rapa
oran
g ini
, dian
tara
-ny
a ad
alah
perw
a-kil
an da
ri tiap
-tiap
dusu
n da
n dip
impin
oleh
seor
ang
koor
-din
ator
tim de
saya
itu K
epala
Des
a.
Pelat
ihan d
apat
dilak
ukan
sec
ara
sere
ntak
se
kabu
pate
n.
Data
desa
tidak
hany
a data
stati
stik
desa
teta
pi jug
ada
lam b
entu
k nas
-ka
h, m
isalny
a pro
filde
sa, l
emba
gade
sa, b
erita
-ber
ita,
regu
lasi d
esa
dan
lainn
ya.
Untuk
efek
tifitas
dan
efes
iensi
kerja
,pe
ndaf
tara
n na
mado
main
dapa
tdil
akuk
an s
ecar
ako
lektif
atau
bers
ama-
sama
dalam
satu
tempa
t.
5. 6.
Peny
iapan
dat
ade
sa
Pem
bang
unan
webs
ite d
anda
ta b
ase
desa
a.Pe
ndaf
tara
nna
ma d
omain
desa
·Tim
des
a da
pat
memp
erole
h,me
ngelo
la da
nme
manfa
atkan
data
Ters
edian
ya d
ata
desa
yan
g da
pat
diinp
ut da
lamSI
DeKa
·Ter
dafta
rnya
nama
dom
ainde
sa·K
onfir
masi
dari
peng
elola
nama
doma
in at
as na
mado
main
desa
yang
diaj
ukan
.
acar
a sa
atpe
laksa
naan
, ser
tame
mber
ikan m
ateri
meng
enai
SIDe
Ka
Mend
ampin
gi tim
desa
dala
mpe
ngum
pulan
dat
ade
sa.
Men
gorg
anisi
rpe
rtemu
an d
esa-
desa
unt
ukme
lakuk
anpe
ndaf
tara
n na
mado
main
desa
seca
ra ko
lektif,
dapa
t di le
vel
acar
a da
nme
mber
ikan m
ateri
tentan
g tek
nolog
iinf
orma
si
Meny
iapka
n jen
isda
ta a
pa s
aja y
ang
dibut
uhka
n dala
mSI
DeKa
Meng
irim d
anme
ngko
nfirm
asi
pend
afta
ran
nama
doma
in de
sa ke
peng
elola
nama
doma
in.
perte
mua
n·D
okum
entas
ipe
latiha
n(a
bsen
si, fo
to d
anno
tulen
si)
·For
mpe
ngum
pulan
data
·Rap
at-ra
pat ti
m
·Sur
at p
er-
moho
nan
nama
doma
in .d
esa.
id·F
otoc
opy
kepa
lade
sa/se
kret
aris
desa
·Nam
a-na
ma
doma
in ya
ng
7. 8.
b.Ins
talas
i(d
isesu
aikan
deng
an k
arak
-ter
istik
desa
)
Inpu
t dat
a de
sa
Uji c
oba
dan
perb
aikan
SIDe
Ka o
nline
Semu
a da
ta y
ang
dibut
uhka
n dala
mSI
DeKa
teris
i.
Tida
k ad
anya
erro
rda
lam ap
likas
iSI
DeKa
keca
matan
atau
kabu
pate
n.
- Mend
ampin
gi tim
desa
unt
ukme
nginp
ut da
ta ke
SIDe
Ka
Mend
ampin
gipr
oses
uji c
oba
dan
perb
aikan
.
Meng
insta
l SID
eKa
sehin
gga
onlin
ese
rta ve
rsi d
eskto
pdi
komp
uter
des
a
Mend
ampin
gi tim
desa
unt
ukme
nginp
ut da
ta ke
SIDe
Ka.
Meng
atas
i mas
alah
apab
ila a
dape
rsoa
lan te
knis
pada
sof
twar
e
Bersa
mama
syar
akat
des
ame
lakuk
an uj
i cob
ada
n pe
rbaik
anso
ftwar
e da
nins
talas
i apa
bila
terja
di ke
salah
an.
akan
dida
ftarka
n
·Lap
top/ko
mpute
r·J
aring
an in
tern
et·S
oftw
are
·Kon
firmas
i nam
ado
main
·Lap
top/ko
mpute
r·J
aring
an in
tern
et·D
ata si
ap in
put
·Kom
puter
/lapto
p·J
aring
an in
tern
et
9. 10.
Pema
ntau
an
Evalu
asi ti
ngka
tde
sa
·Men
ginde
ntifik
asi
hamb
atan
yan
gdih
adap
i·M
eliha
t apa
kah
pelak
sana
anSI
DeKa
sud
ahbe
rjalan
ses
uai
deng
an y
ang
diren
cana
kan.
·Ada
nya
refle
ksi
bers
ama
pelak
sana
anSI
DeKa
·Ada
nya
reko
mend
asi
untu
k pe
rbaik
anpe
laksa
naan
SIDe
Ka
Mend
ampin
gi de
sada
lam p
rose
spe
mant
auan
pelak
sana
anSI
DeKa
Melak
ukan
fasil
itasi
dalam
eva
luasi
Bers
ama t
im de
same
lakuk
anpe
mant
auan
pelak
sana
anSI
DeKa
Bers
ama
pand
ude
sa da
n tim
desa
melak
ukan
eva
luasi
pelak
sana
anSI
DeKa
·Obs
erva
silap
anga
n se
cara
teru
s men
erus
·Per
temu
an·P
erlen
gkap
anpe
rtem
uan
·Dok
umen
tasi
perte
mua
n(a
bsen
si, fo
to d
anno
tulen
si)
53
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
Lampiran
Jurnalisme Desa
Kalau kita menyorongkan konsepsi jurnalisme desa, tentu hal inibukan lantaran suatu jenis kelatahan dalam penyebutan,melainkan suatu kebutuhan. Sebagai suatu istilah, jurnalismedesa, tentu tidak memuat segi-segi yang baru, pada khususnyadari segi keteknikan jurnalistik. Apa yang berbeda dan terasamendesak untuk dimajukan adalah soal substansi, soal perspektif,dan soal bagaimana menempatkan (realitas) desa (dan seluruhdinamika yang ada didalamnya), dalam kerja-kerja jurnalistik.
Apa yang ada didalam benak kita ketika kata desa muncul, baikdalam tulisan atau dalam pembahasan-pembahasan, atausekedar dalam obrolan santai? Kita masih ingat ungkapan ndeso,yang bernada nyinyir, atau mencemooh. Mereka yang diberilebel ndeso, adalah pihak yang dipandang terbelakang, bodohdan sejenisnya. Kenyataan ini sekedar memberikan gambar awal,bahwa desa (dan atau dengan nama lain), bukanlah arena yang
54
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
diperlakukan secara “adil”. Apakah ini sekedar suatu kesan, atausebuah proses yang sesungguhnya merepresentasikan kerja-kerja konstruksi untuk suatu kepentingan tertentu?
Dalam hal pemberitaan, cara pandang atau cara menempatkandesa (: yang ndeso), tentu saja ikut memberi pengaruh dalamsudut pandang, pilihan berita atau informasi, dan carapenyajiannya [segi-segi apa yang ditonjolkan, dan segi-segi apayang tidak ditampilkan, alias dimangkirkan]. Cerita-cerita yanganeh, unik, sensasional, adalah bahan yang seringkali muncul,ketimbang masalah-masalah yang lebih kongkrit menyangkuthidup dan kehidupan desa. Seperti misalnya cerita tentangkambing berkaki tiga, bebek menjadi induk dari anak ayam,pohon pisang berbuah sampai ke tanah, dan lain-lain.Kesemuanya tidak menonjolkan apa yang mestinya pentinguntuk diangkat, seperti misalnya, informasi tentang jalan desa,irigasi yang tidak baik, harga kebutuhan pokok, sampai kepadakualitas layanan kesehatan, air bersih dan pendidikan.
Keadaan yang demikian, bukan saja membuat desa makin tidaktampak penting, namun juga semakin mengaburkan dan semakinmemperdalam cara pandang yang tidak menempatkan desasebagai suatu subyek. Maka tidak heran jika desa mudahditempatkan menjadi obyek, atau sekedar menjadi sasaran dariberbagai pemikiran, project, riset-riset dan seterusnya. Dariwaktu ke waktu, datang dan pergi mereka yang memberikanperhatian ke desa. Para pelajar pergi ke desa, yang semuladimaksudkan untuk menjadi bagian dari upaya pemberdayaan,dalam kenyataan hanya menempatkan desa sebagai lokasi yang
55
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
wajib didatangi, oleh karena tugas kuliah, dan setelahnya tidakada makna apa-apa kecuali bahwa dia pernah hadir ke desa untukmemenuhi tugas perkualiahan. Oleh sebab itulah, ketika hadirgelombang partisipasi dan terjadinya perubahan kebijakan yangmenempatkan desa sebagai subyek, maka segera saja ditemukansejumlah kekikukan, dan di sini yang lain, muncul pula kreativitasjenis baru. Apakah desa sendiri telah mempersiapkan dirisepenuhnya untuk benar-benar dapat bertindak sebagai subyekpembangunan?
Apa yang belum kita lihat adalah suatu cara pandang yangmenempatkan desa, dan seluruh dinamika yang ada didalamnyasebagai subyek penting. Terbitnya UU Desa (2014), yangdidalamnya memuat pandangan-pandangan baru yang penting.Dalam bagian menimbang dari UU dikatakan: (a) bahwa Desamemiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur danmengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperanmewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (b)bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia,Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perludilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri,dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuatdalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menujumasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pada bagian lain dikatakan bahwa pengaturan desa (ps. 3)berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman;kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah;
56
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan;dan keberlanjutan. Adapun tujuannya (ps. 4) adalah: (a)memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yangsudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudahterbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b)memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desadalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demimewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; (c)melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budayamasyarakat Desa; (d) mendorong prakarsa, gerakan, danpartisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi danAset Desa guna kesejahteraan bersama; (e) membentukPemerintahan Desa yang profesional, ef isien dan efektif,terbuka, serta bertanggung jawab; (f) meningkatkan pelayananpublik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepatperwujudan kesejahteraan umum; (g) meningkatkan ketahanansosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakatDesa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagiandari ketahanan nasional; (h) memajukan perekonomianmasyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunannasional; dan (i) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjekpembangunan.
Berbagai segi pengaturan dan tujuan pengaturan tersebut,memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa suatu cara pandangbaru, cara pandang yang menempatkan desa sebagai subyek,cara pandang yang menempatkan desa sebagai bagian dari ac-tor strategis, baik dalam kerangka mengorganisasi kehidupanmereka sendiri, maupun dalam kerangka ikut menjalankan misi
57
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
negara, dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-citaproklamasi kemerdekaan. Apa yang hendak dikatakan di sini,bahwa sejak kini dan ke depan, dibutuhkan tidak saja carapandang baru (yang dalam hal ini telah dimulai secara legal olehkebijakan desa, UU Desa), namun juga praktek-praktek kongkrit,baik dalam konteks kerja-kerja kepembangunan di tingkat desa,maupun dalam konteks kerja-kerja jurnalistik.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pers, memiliki peran, antaralain: (a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (b)menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorongterwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, sertamenghormat kebhinekaan; (c) mengembangkan pendapatumum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; (d)melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan (e)memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peran ini, jika kitakaitan dengan kebutuhan untuk menggerakkan pembangunandesa secara lebih adil, dengan menempatkan warga desa sebagaisubyek, maka setidak-tidaknya ada tiga hal yang penting untukmenjadi perhatian, yakni perihal kepemerintahan desa, gerakmembangun, dan upaya-upaya memperkuat partisipasimasyarakat.
Dari segi kepemerintahan, berarti membuka ruang akses yangluas kepada masyarakat, untuk dapat mengetahui secara persisapa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa, danmengetahui mengapa hal tersebut dilakukan, apa tujuan danbagaimana operasionalisasinya. Pengetahuan yang utuh dari
58
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
masyarakat tentu akan punya dampak yang berbeda, mengingatjarak geografi yang dekat, sehingga kehadiran fisik masyarakatatau warga desa, sangat dimungkinkan. Oleh sebab itulah, yangdibutuhkan adalah suatu informasi yang berkualitas, agarinformasi menjadi pendorong kerja-kerja konstruktif, bukanpendorong konflik yang tidak perlu. Dengan kemajuan di bidanginformasi dan komunikasi, tentu saja akan semakin terbuka ruangkesempatan warga, dan oleh sebab itu pula, pemerintah desa,perlu mendapatkan sokongan yang dibutuhkan, terutama untuksenantiasa bekerja berdasarkan mandate, aturan dan nilai-nilaikeutamaan.
Dari segi pembangunan, berarti bahwa masyarakat atau wargadesa, mendapatkan informasi yang memadai mengenai berbagaigerak langkah pembangunan desa, termasuk kebijakanmengenai bagaimana sumber-sumber ekonomi desadidistribusikan, atau digunakan untuk keperluan kegiatanekonomi. Investasi yang masuk di desa, harus dilihat dari sudutpandang yang adil, baik dalam kerangka menggerakkan ekonomidesa, namun juga dari sudut menjaga lingkungan desa, agar tetapsehat dan nyaman, serta tetap berkemampuan dalammenyangga kebutuhan desa. Pembangunan infrastruktur, harusdilihat sebagai suatu langkah yang kompleks, dan oleh sebabitu, selain langkah-langkah kesegeraannya, juga perludiperhatikan dampak-dampak ke depan, yang sejak kini perlumendapatkan perhatian. Pada intinya adalah bahwa warga desaharus dapat melihat dengan sejelas-jelasnya, ke arah mana gerakpembangunan berpihak, dan di sisi yang lain, warga desamendapatkan pengetahuan yang memadai, mengenai apa yang
59
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
harus mereka lakukan, untuk bersama-sama membangun demikesejahteraan bersama.
Dari segi pemberdayaan dan upaya-upaya memperkuatpartisipasi warga desa, berarti bahwa warga desa dapatmengakses informasi, baik menyangkut segi-segi yang palingmungkin dilakukan, maupun dalam kerangka mengaksespengetahuan yang diproduksi oleh desa sendiri. Apa yanghendak kita katakan bahwa desa perlu mendapatkan ruang yangmemadai, untuk juga menjadi bagian dari pergerakanmemproduksi pengetahuan. Kehidupan desa yang kaya dankompleks, tentu memuat berbagai jenis prakarsa dan penemuan-penemuan. Ruang bagi warga desa untuk menyebarluaskaninformasi dan pengetahuan harus dibuka seluas mungkin,sedemikian rupa sehingga berkembang berbagai jenis kreatifitasdan inovasi. Kita percaya bahwa dari desa akan banyak dihasilkanpengetahuan-pengetahuan baru, yang bukan saja dapatdiandalkan, namun juga memuat kebijakan-kebijakan, yangbersumber pada kearifan lokal.
Ketiga segi tersebut, tentu hanya sebagian dari arena dan atausegi-segi yang harus menjadi perhatian, di dalam kitamemperkembangkan jurnalisme desa. Tentu saja kita berharapagar konsep jurnalisme desa diperkembangkan, dan padagilirannya menjadi “bidang baru”, dalam kerja-kerja jurnalistik.Sebagai suatu “bidang baru”, tentu perlu dikembangkan matakeahlian khusus, di luar berbagai teknik yang selama ini telahmenjadi standar baku keahlian jurnalistik. Bagaimanamemungkinkan hal ini? Undangan kita sampaikan kepada para
60
ped
om
an
um
um
pen
go
rga
nis
asi
an
pekerja media, dan semua pihak yang memiliki kepedulian dankomitmen memperkuat desa, dalam membangun jalansejarahnya. Apa yang sangat perlu segera dikembangkan?
Bagi kita ada banyak arena yang perlu segera diurus. Sebagaicontoh adalah tentang bagaimana warga desa ambil bagiansecara konstruktif dalam penyusunan RAPB Desa, atau suatusituasi dimana warga desa secara aktif dalam musyawarahpembangunan desa, musrenbang. Keterlibatan yang perludipikirkan ke depan adalah bukan jenis keterlibatan konvensional,melainkan keterlibatan yang telah sepenuhnya mengandalkanteknologi informasi, seperti system informasi desa dan kawasan(SIDEKA). Pada sisi yang lain, desa perlu segera mengembangkandiri, dan pada giliranya mengembangkan konsepsi tersendiritentang apa yang disebut dengan jurnalisme desa. Kita inginagar konsepsi jurnalisme desa pada gilirannya adalah arena yangdibangun sendiri oleh warga desa, dan bukan menjadi arena barudari kekuatan supra desa. Pendidikan kejurnalistikan mendesakuntuk diadakan dan dipermaju. Segi-segi dasar ini akan sangatmembantu desa dalaam memperkembangkan diri, dan padagilirannya menjadi pihak yang benar-benar berdaulat atas bumiair, ruang dan dunia informatika. (24/11/2014)
Buku-buku lain:
1. Panggilan Tanah Air
2. Pedoman Umum Penyelenggaraan SIDeKa
3. Petunjuk Penggunaan Aplikasi
4. Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme
5. Konsep Rancangan Peraturan Presiden
6. Desa Garis Depan Nawacita