survei perusahaan/usaha spa tahun 2015 pedoman pencacahan ...
PEDOMAN PENCACAHAN
Transcript of PEDOMAN PENCACAHAN
i
PEDOMAN PENCACAHAN
SURVEI PENYUSUNAN DIAGRAM TIMBANG
IHPB PROVINSI 2017
BADAN PUSAT STATISTIK
Ukuran buku / Book Size : 18,2 Cm x 25,7 Cm
Jumlah Halaman / Number of pages : viii + 36 Halaman/pages
Naskah / Manuscript :
Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar
Subdirectorate of Wholesale Price Statistics
Gambar Kulit / Cover Design
Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar
Subdirectorate of Wholesale Price Statistics
Diterbitkan oleh / Published by:
Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia
BPS-Statistics Indonesia
Dicetak oleh / Printed by:
Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia
BPS-Statistics Indonesia
Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik
Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this
book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia
iii
Kata Pengantar
Kegiatan Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Indeks Harga
Perdagangan Besar (IHPB) provinsi 2017 dilakukan di 34 provinsi di seluruh
Indonesia. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan penimbang untuk
penghitungan IHPB provinsi, persentase penjualan, asal barang, dan tujuan
penjualan yang diperdagangkan secara grosir.
Pencacahan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Survei
Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
provinsi dimaksudkan untuk memperoleh data tentang komoditas, rata rata
volume dan nilai penjualan, serta tujuan penjualan. Mengingat luas dan variasi
cakupan dari pedagang besar dan aktivitas ekonomi yang dilakukan maka
pemahaman tentang tujuan, konsep dan definisi, serta tata cara pencacahan
mutlak diperlukan. Untuk itu disusun Buku Pedoman Pencacahan SPDT IHPB
provinsi, yang memuat uraian tentang tujuan, cakupan, organisasi lapangan,
metodologi, tata cara pengisian kuesioner, dan informasi lainnya yang perlu
dipahami oleh para pelaksana survei. Buku pedoman ini sebagai bagian dari
Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan SPDT IHPB
provinsi tahun 2017.
Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran BPS
maupun pihak-pihak lain di luar BPS, yang telah berpartisipasi dalam
meningkatkan kualitas data Badan Pusat Statistik, khususnya data Indeks
Harga Perdagangan Besar (IHPB).
Jakarta, Agustus 2017
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Yunita Rusanti
iv
v
Daftar Isi
Kata Pengantar .................................................................................. iii
Daftar Isi ............................................................................................ v
Daftar Gambar dan Tabel .................................................................... vii
I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Tujuan SPDT IHPB Provinsi 2017 ................................................. 1
1.3 Ruang Lingkup .......................................................................... 2
II. METODOLOGI ................................................................................. 3
2.1 Cakupan Survei ......................................................................... 3
2.2 Kerangka Sampel ...................................................................... 5
2.3 Jumlah Sampel .......................................................................... 6
2.4 Alokasi Sampel per KBLI Menurut Kabupaten/Kota......................... 6
2.5 Metode Pemilihan Sampel ........................................................... 6
2.6 Daftar VPDT.17-DSPU ................................................................ 6
2.7 Daftar VPDT.17-DSPP ............................................................... 13
2.8 Pembentukan Daftar VPDT.17-DSPP ........................................... 13
2.9 Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP ............................................ 13
III. PELAKSANAAN LAPANGAN ............................................................. 13
3.1 Organisasi Lapangan ................................................................ 17
3.2 Entri Data ............................................................................... 19
3.3 Jadwal Pelaksanaan ................................................................. 19
IV. KONSEP DAN DEFINISI ................................................................. 21
V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER ................................................ 25
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT ......................................................... 25
BLOK II. KETERANGAN PENCACAH DAN PEMERIKSA ........................... 26
BLOK III. KETERANGAN KOMODITAS ................................................ 27
BLOK IV. CATATAN ......................................................................... 32
vi
vii
Daftar Gambar dan Tabel
Gambar 1. Daftar VPDT.17-DSPU ...................................................... 11
Gambar 2. Daftar VPDT.17-DSPP ....................................................... 12
Gambar 3. Alur Penggantian Sampel SPDT IHPB Provinsi 2017 .............. 15
Gambar 4. Organisasi Lapangan SPDT IHPB Provinsi 2017 .................... 18
Gambar 5. Alur Dokumen Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 ........... 18
Gambar 6. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Grosir ...... 33
Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Campuran 35
Tabel 1. Cakupan Survei Penyusunan Diagram Timbang Harga Perdagangan
Besar 2017 Menurut KBLI 2015 ................................................ 3
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SPDT IHPB Provinsi 2017 .............................. 19
viii
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah suatu indeks yang
menggambarkan perubahan harga di tingkat pedagang grosir. Tujuan utama
penghitungan IHPB adalah sebagai deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yang
dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, IHPB juga dimanfaatkan
oleh Bank Indonesia (BI) sebagai salah satu indikator analisis kebijakan
perekonomian.
IHPB dirilis setiap awal bulan. Indeks ini disajikan menurut sektor dan
jenis barang di level nasional. Penyajian untuk level provinsi belum dapat
dilakukan karena bobot/penimbang IHPB di level provinsi belum tersedia.
Penyusunan IHPB nasional menggunakan bobot yang diperoleh dari data
sekunder yaitu Tabel Input-Output, sedangkan untuk penghitungan bobot
provinsi menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IHPB
provinsi pernah dihitung menggunakan data sekunder (PDRB) sebagai
penimbangnya. Akan tetapi, hasil penimbang tersebut memiliki kelemahan
karena menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan produksi kurang
mampu menangkap pola perdagangan grosir di suatu wilayah.
Oleh sebab itu, untuk mendapatkan penimbang yang ideal dalam
pembentukan IHPB provinsi maka dilakukan Survei Penyusunan Diagram
Timbang (SPDT) IHPB Provinsi tahun 2017. Survei tersebut dibiayai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) BPS Pusat Tahun Anggaran
2017. Survei dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
1.2 Tujuan SPDT IHPB Provinsi 2017
Tujuan SPDT IHPB Provinsi tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan penimbang untuk penghitungan IHPB provinsi di 34 provinsi
di seluruh Indonesia.
2. Mendapatkan persentase penjualan, asal barang, dan tujuan penjualan
yang diperdagangkan secara grosir di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
2 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
1.3 Ruang Lingkup
Pelaksanaan SPDT IHPB Provinsi 2017 dilaksanakan di 34 provinsi dan
seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Data dikumpulkan melalui proses
wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner.
Pencacah melakukan pengumpulan data untuk memperoleh informasi
mengenai nilai perdagangan grosir di seluruh provinsi tersebut. Data tersebut
mencakup data volume penjualan, harga barang, asal barang, tujuan
penjualan, dan persentase barang yang dijual secara grosir.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 3
II. METODOLOGI
2.1 Cakupan Survei
Pengumpulan data dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Unit
penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan
pedagangan besar. Secara lengkap, usaha yang dicakup berdasarkan
pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit
yang termasuk kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Cakupan Survei Penyusunan Diagram Timbang Indeks Harga
Perdagangan Besar Provinsi 2017 Menurut KBLI 2015
Kategori KBLI Deskripsi
(1) (2) (3)
G 45101 Perdagangan Besar Mobil Baru
G 45301 Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil
G 45401 Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
G 45405
Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor Dan
Aksesorinya
G 46201 Perdagangan Besar Padi Dan Palawija
G 46202 Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
G 46203 Perdagangan Besar Bunga Dan Tumbuhan
G 46204 Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
G 46205 Perdagangan Besar Binatang Hidup
G 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan
G 46207 Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan
G 46208 Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat
G 46209
Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup
Lainnya
G 46311 Perdagangan Besar Beras
G 46312 Perdagangan Besar Buah-buahan
G 46313 Perdagangan Besar Sayuran
G 46314 Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao
G 46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
G 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil
Pertanian Lainnya
G 46321 Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan
G 46322
Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam
Olahan
4 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Kategori KBLI Deskripsi
(1) (2) (3)
G 46323 Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya
G 46324 Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan
G 46325 Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur
G 46326 Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu
G 46327 Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani
G 46331 Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula
G 46332 Perdagangan Besar Produk Roti
G 46333 Perdagangan Besar Minuman Beralkohol
G 46334 Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
G 46335 Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau
G 46339 Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
G 46411 Perdagangan Besar Tekstil
G 46412 Perdagangan Besar Pakaian
G 46413 Perdagangan Besar Alas Kaki
G 46414 Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil
G 46419 Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya
G 46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar
G 46422 Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan
Dalam Berbagai Bentuk
G 46430 Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
G 46491
Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah
Tangga
G 46492 Perdagangan Besar Farmasi
G 46493 Perdagangan Besar Obat Tradisional
G 46494 Perdagangan Besar Kosmetik
G 46495 Perdagangan Besar Alat Olahraga
G 46496 Perdagangan Besar Alat Musik
G 46497 Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam
G 46498 Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak
G 46499 Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan
Rumah Tangga Lainnya Ytdl
G 46511 Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
G 46512 Perdagangan Besar Piranti Lunak
G 46521 Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
G 46522 Perdagangan Besar Disket, Pita Audio dan Video, CD dan
DVD Kosong
G 46523 Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
G 46530
Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan
Pertanian
G 46591
Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku
Cadang Dan Perlengkapannya
G 46592 Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang
Dan Perlengkapannya
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 5
Kategori KBLI Deskripsi
(1) (2) (3)
G 46593
Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil,
Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan
Perlengkapannya
G 46594 Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang
Dan Perlengkapannya
G 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan
Lainnya
G 46610 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan
Produk YBDI
G 46620 Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam
G 46631 Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
G 46632 Perdagangan Besar Kaca
G 46633
Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan
Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca
G 46634 Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu
G 46635 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen
G 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
G 46637 Perdagangan Besar Cat
G 46638 Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan
G 46639 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
G 46691 Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Dasar
G 46692 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia
G 46693
Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi Dan
Kedokteran
G 46694 Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar
G 46695 Perdagangan Besar Kertas Dan Karton
G 46696 Perdagangan Besar Barang dari Kertas Dan Karton
G 46699 Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
G 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
2.2 Kerangka Sampel
Kerangka sampel yang digunakan adalah daftar perusahaan/usaha hasil
Listing SE2016 yang dilengkapi dengan informasi alamat dan KBLI. Sebelum
penarikan sampel dilakukan, setiap kabupaten/kota diklasifikasikan
berdasarkan KBLI 5 digit perdagangan besar dan jaringan usaha bukan unit
pembantu/penunjang.
6 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
2.3 Jumlah Sampel
Jumlah sampel didasarkan pada jumlah perusahaan/usaha perdagangan
besar hasil SE2016 yang ada pada masing-masing provinsi. Banyaknya sampel
perusahaan/usaha di seluruh provinsi adalah 10.760 perusahaan/usaha.
2.4 Alokasi Sampel per KBLI Menurut Kabupaten/Kota
Pengalokasian sampel menurut KBLI dilakukan untuk masing-masing
provinsi berdasarkan distribusi jumlah usaha menurut 5 digit KBLI. Setelah itu
baru dialokasikan ke masing-masing kabupaten/kota.
2.5 Metode Pemilihan Sampel
Metode pemilihan sampel dilakukan secara sistematik dengan terlebih
dahulu mengurutkan usaha/perusahaan menurut wilayah geografis dan lima
digit KBLI perdagangan besar.
2.6 Daftar VPDT.17-DSPU
Daftar VPDT.17-DSPU adalah daftar yang memuat nama
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel UTAMA. Berdasarkan daftar
ini, pencacah mengunjungi dan melakukan pencacahan perusahaan/usaha
yang menjadi beban tugasnya.
Keterangan rincian dan kolom Daftar VPDT.17-DSPU adalah sebagai
berikut:
1. Rincian Provinsi, yang tercantum pada rincian ini adalah kode dan
nama provinsi.
2. Rincian Kabupaten/Kota, yang tercantum pada rincian ini adalah kode
dan nama kabupaten/kota
3. Kolom (1) : No, yang tercantum pada kolom ini adalah
nomor urut.
4. Kolom (2) : Nomor Urut Perusahaan/Usaha, yang
tercantum pada kolom ini adalah nomor urut
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel dalam suatu kabupaten/kota.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 7
5. Kolom (3) : Nama Lengkap Perusahaan/Usaha, yang
tercantum pada kolom ini adalah nama
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel.
6. Kolom (4) dan (5)
: Kecamatan, berisi kode dan nama kecamatan
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel.
7. Kolom (6) : Alamat, yang tercantum pada kolom ini
adalah alamat dari perusahaan/usaha yang
tercantum pada kolom (3).
8. Kolom (7) : Kegiatan Utama, yang tercantum pada kolom
ini adalah kegiatan utama perusahaan/usaha
yang terpilih sebagai sampel.
9. Kolom (8) : KBLI - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia, merupakan kode KBLI lima digit
dari kegiatan utama.
Kolom (1) s.d. kolom (8) sudah tercetak, sedangkan kolom (9), (10)
dan (11) diisi oleh pencacah sesuai dengan kondisi di lapangan pada
saat pencacahan.
10. Kolom (9) : Hasil pencacahan, kolom ini diisi dengan kode
kondisi hasil pencacahan perusahaan/usaha,
yaitu:
1 = Ditemukan dan KBLI sesuai
2 = Pindah dan dapat ditelusuri
3 = Ditemukan dan KBLI berubah tetapi
masih pedagang besar
4 = Ditemukan dan merupakan unit
penunjang
5 = Ditemukan namun bukan pedagang
8 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
besar
6 = Pindah dan tidak dapat ditelusuri
7 = Tutup
8 = Tidak Ditemukan
9 = Ganda/double
Pengisian kolom (9) didasarkan pada kondisi
hasil pencacahan atau kunjungan ke
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel, sebagai berikut:
a) Isikan kode 1, bila perusahaan/usaha
pada saat pencacahan dapat ditemukan
dan sesuai baik nama, alamat, kegiatan
utama, maupun KBLI-nya
b) Isikan kode 2, bila ternyata
perusahaan/usaha sudah pindah tetapi
masih bisa ditelusuri. Perbaiki alamat
yang tercantum pada kolom (6) serta
lakukan pencacahan terhadap
perusahaan tersebut.
c) Isikan kode 3, bila hasil kunjungan
ternyata uraian kegiatan utama
perusahaan/usaha tersebut tidak sesuai
dengan yang tercantum pada kolom (7)
dan kode KBLI pada kolom (8), tetapi
masih pedagang besar. Bila dijumpai hal
demikian, maka kolom (7) diperbaiki
dan kolom (10) diisi sesuai KBLI yang
baru.
d) Isikan kode 4, bila hasil kunjungan
ternyata perusahaan/usaha tersebut
merupakan unit penunjang.
e) Isikan kode 5, bila hasil kunjungan
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 9
ternyata perusahaan/usaha tersebut
bukan merupakan pedagang besar.
f) Isikan kode 6, bila hasil kunjungan
ternyata perusahaan/usaha sudah pindah
dan tidak dapat ditelusuri.
g) Isikan kode 7, bila hasil kunjungan
ternyata perusahaan/ usaha tersebut
sudah tutup (tidak beroperasi lagi).
h) Isikan kode 8, bila hasil kunjungan
ternyata pencacah tidak dapat
menemukan perusahaan/usaha tersebut,
orang di sekitar alamat
perusahaan/usaha tersebut tidak
mengetahui keberadaan perusahaan
tersebut. Bila dijumpai hal demikian,
maka pencacah harus melaporkan ke
pengawas.
i) Isikan kode 9, bila ternyata
perusahaan/usaha tercatat lebih dari
satu kali. Ciri dari perusahaan/usaha
ganda/double bila nama perusahaan,
alamat, pelaku usaha, kegiatan utama,
dan KBLI sama untuk beberapa
perusahaan/usaha. Bila dijumpai hal
demikian, maka pencacah harus
melaporkan ke pengawas.
11. Kolom (10) : KBLI Hasil pencacahan
Jika kolom (9) berkode 4 s.d. 9 maka kolom
(10) tidak ada isian. Jika kolom (9) berkode 1
s.d 3, maka kolom (10) tuliskan kode KBLI
lima digit yang sesuai.
10 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
12. Kolom (11) : Wilayah penjualan grosir :
1 = sebagian atau semua komoditas di dalam
provinsi
2 = semua komoditas ke luar provinsi
Pengisian kolom (11) didasarkan pada kondisi
hasil pencacahan atau kunjungan ke
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai
sampel, sebagai berikut:
a) Isikan kode 1, bila perusahaan/usaha
menjual sebagian atau semua komoditas
di dalam provinsi.
b) Isikan kode 2, bila perusahaan/usaha
menjual semua komoditas ke luar
provinsi.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 11
Gambar 1. Daftar VPDT.17-DSPU
12 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Gambar 2. Daftar VPDT.17-DSPP
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 13
2.7 Daftar VPDT.17-DSPP
Daftar VPDT.17-DSPP adalah daftar yang memuat nama
perusahaan/usaha yang terpilih sebagai sampel pengganti. Daftar ini dipegang
oleh kasie statistik distribusi BPS Kabupaten/Kota dan kasie statistik harga
konsumen dan harga perdagangan besar BPS Provinsi. Penggantian sampel
menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi. Penggantian
sampel dilakukan jika Daftar VPDT.17-DSPU pada kolom (9) berkode 3 s.d. 9
atau VPDT.17-DSPU pada kolom (9) berkode 1 atau 2 dan kolom (11) berkode
2. Petugas melapor kepada BPS Kabupaten kemudian dilaporkan ke BPS
Provinsi untuk permintaan penggantian sampel. Format Daftar VPDT.17-DSPP
sama dengan Daftar VPDT.17-DSPU.
2.8 Pembentukan Daftar VPDT.17-DSPP
Pembentukan “perusahaan/usaha sampel pengganti” dilakukan setelah
pemilihan “perusahaan/usaha sampel utama” selesai dilakukan. Penentuan
“perusahaan/usaha sampel pengganti” dilakukan untuk masing-masing kode
KBLI, sehingga perusahaan/usaha sampel pengganti memiliki kode KBLI yang
sama dengan KBLI sampel yang diganti, jika jumlah usaha/perusahaan dalam
frame tersedia. Jika tidak tersedia, maka sampel pengganti diambil dari
kabupaten lain pada provinsi tersebut. Untuk setiap satu sampel utama
disediakan maksimum dua sampel pengganti.
Perusahaan/usaha yang telah terpilih sebagai “perusahaan/usaha
sampel utama” tidak boleh dijadikan sebagai “perusahaan/usaha sampel
pengganti”.
2.9 Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP
Penggantian sampel dengan menggunakan Daftar VPDT.17-DSPP
dilakukan oleh pengawas. Penggunaan Daftar VPDT.17-DSPP dilakukan jika
dalam pencacahan responden yang tercantum dalam VPDT.17-DSPU tidak
dapat dilakukan dengan berbagai macam kode alasan (kode 3 s.d. 9) atau
VPDT.17-DSPU pada kolom (9) yang berkode 1 s.d. 2 dan kolom (11) berkode
2.
Tata cara penggantian sampel dilakukan sebagai berikut:
14 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
1. Memilih perusahaan/usaha sampel pengganti pada daftar VPDT.17-
DSPP yang mempunyai KBLI yang sama dengan perusahaan/usaha
sampel utama yang akan diganti.
2. Jika pada penggantian sampel status hasil pencacahan berkode 3 s.d
9 atau VPDT.17-DSPU pada kolom (9) yang berkode 1 s.d. 2 dan kolom
(11) berkode 2, maka dilakukan pencarian perusahan/usaha sampel
pengganti pada daftar VPDT.17-DSPP yang belum dipakai sebagai
sampel.
3. Jika pada VPDT.17-DSPP tidak ditemukan sampel pengganti dengan
KBLI yang sama maka laporkan ke BPS Provinsi untuk dicari
perusahaan/usaha yang masih dalam KBLI yang sama di kabupaten
lain dalam provinsi yang sama.
4. Jika sampel pengganti dengan KBLI yang sama dalam satu provinsi
sudah habis (berdasarkan daftar VPDT.17-DSPP), maka BPS Provinsi
melaporkan ke BPS Pusat (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus
dan Survei, Cc: Direktorat Statistik Harga) untuk meminta sampel
pengganti dengan KBLI yang sama dengan membuat surat permintaan
penggantian sampel yang ditandatangani Kepala BPS Provinsi dan
dikirim melalui e-mail [email protected] dan [email protected].
5. Jika sampel pengganti dengan kode KBLI yang sama tidak tersedia, BPS
Pusat (Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei) dapat
langsung memberikan sampel pengganti dengan 4 digit KBLI yang
sama.
Alur penggantian sampel secara menyeluruh dapat dilihat pada gambar 3.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 15
Gambar 3. Alur Penggantian Sampel SPDT IHPB Provinsi 2017
16 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 17
III. PELAKSANAAN LAPANGAN
Pelaksanaan lapangan SPDT IHPB provinsi 2017 meliputi organisasi
lapangan, pengawasan hasil pencacahan, entri data, dan jadwal kegiatan.
3.1 Organisasi Lapangan
Organisasi lapangan dan pengawasan dilakukan secara berjenjang
dengan urutan sebagai berikut:
1. Direktur Statistik Harga, Kepala Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan
Besar (SHPB), Kepala BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota bertanggung
jawab atas pelaksanaan SPDT IHPB provinsi 2017.
2. Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS provinsi bertanggung jawab dalam
mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan pengawasan SPDT
IHPB provinsi di wilayahnya masing-masing.
3. Kepala Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar
(Kasi Statistik HK dan HPB) BPS provinsi bertanggung jawab atas
pengawasan dan pemeriksaan hasil pengumpulan data. Selain itu,
bertanggung jawab memberikan petunjuk yang diperlukan kepada Kepala
Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota dan berkoordinasi langsung
dengan Subdit SHPB.
4. Kepala Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota bertugas
mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pencacahan di lapangan
serta bertanggung jawab atas data yang dikumpulkan. Selain itu, bertugas
mengumpulkan kuesioner hasil pencacahan, daftar sampel VPDT.17-DSPU,
dan VPDT.17-DSPP dalam satu batch.
5. Petugas pencacah adalah Staf Seksi Statistik Distribusi BPS kabupaten/kota
bersangkutan atau petugas lain yang ditunjuk.
6. Petugas pemeriksa adalah Kepala Seksi Staf Seksi Statistik Distribusi BPS
kabupaten/kota. Petugas pemeriksa tidak diperbolehkan merangkap
sebagai petugas pencacah.
Organisasi lapangan digambarkan pada skema berikut:
18 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Gambar 4. Organisasi Lapangan SPDT IHPB Provinsi 2017
Gambar 5. Alur Dokumen Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 19
3.2 Entri Data
Hal-hal penting yang berkaitan dengan entri data SPDT IHPB provinsi
2017 adalah sebagai berikut:
1. Entri data hasil pencacahan dilakukan oleh BPS kabupaten/kota.
2. Proses entri data dilakukan dengan menggunakan program online yang
telah disediakan oleh Subdit Integrasi Pengolahan Data (IPD).
3. Scan kuesioner hasil pencacahan dikirimkan ke Subdit SHPB setelah
dikoordinasikan dengan Seksi IPDS Kabupaten/Kota dan Bidang IPDS
Provinsi.
3.3 Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jadwal Kegiatan SPDT IHPB Provinsi 2017
No Kegiatan Waktu Tempat Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Persiapan
Januari-
Februari 2017
Pusat
Subdit SHPB
2 Pelatihan Instruktur
Nasional (Innas) 4-8 April 2017 Pusat Subdit SHPB
3 Refreshing Innas 23-27 Agustus
2017
Pusat
Subdit SHPB
4 Pelatihan Instruktur
Daerah (Inda)
28 Agustus -
15 September
2017
Provinsi
Bidang
Stat.Distribusi
BPS provinsi
5 Briefing Petugas 4-16
September 2017
Kabupaten/ Kota
Seksi Stat.
Distribusi BPS kabupaten/kota
6
Pengumpulan data
18-29
September
2017
Kabupaten/
Kota
Seksi Stat. Distribusi BPS
kabupaten/kota
7
Pengawasan
lapangan oleh BPS
provinsi
18-29
September
2017
Kabupaten/
Kota
Bidang Stat.
Distribusi BPS
provinsi
8
Pengawasan lapangan Subdit
SHPB
18-29 September
2017
Kabupaten/ Kota
Subdit SHPB
20 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
No Kegiatan Waktu Tempat Penanggung
Jawab
(1) (2) (3) (4) (5)
9
Pemeriksaan data hasil pencacahan
18-29 September
2017
Kabupaten/ Kota
Seksi Stat.
Distribusi BPS kabupaten/kota
10
Entri data ke website SPDT IHPB
20 September
- 5 Oktober
2017
Kabupaten/
Kota
Seksi Stat.
Distribusi BPS
kabupaten/kota,
Bidang
Stat.Distribusi BPS provinsi
11
Pengiriman scan
dokumen
pencacahan ke
Subdit SHPB
1-15 Oktober
2017
Kabupaten/
Kota
Seksi Stat. Distribusi BPS
kabupaten/kota,
Bidang
Stat.Distribusi
BPS provinsi,
Subdit SHPB
12 Validasi dan pengolahan data
Oktober -
November 2017
Pusat
Subdit SHPB
13
Pembuatan laporan
Desember
2017
Pusat
Subdit SHPB
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 21
IV. KONSEP DAN DEFINISI
Konsep dan definisi yang digunakan dalam Survei Penyusunan Diagram
Timbang IHPB Provinsi tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang
dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas
barang/dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi (Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/Mpp/Kep/1/1998).
2. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh
laba (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
23/Mpp/Kep/1/1998)
3. Perdagangan besar adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan
teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri,
komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang
besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam
pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015).
Dalam SPDT IHPB provinsi, pelaku perdagangan besar
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Distributor : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak
untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang
melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran
barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai (Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006).
Pendapatan distributor berasal dari selisih harga beli (dari produsen)
dengan harga jual (ke konsumen). Distributor membeli dari produsen
dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri.
Contoh : distributor baju muslim, distributor minyak goreng,
distributor spare part motor, dsb.
22 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
b. Sub Distributor : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak
sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan
penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal
untuk melakukan pemasaran Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006). Contoh : sub
distributor rokok, sub distributor obat, dsb.
c. Agen : perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai
perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian
untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas
fisik barang dan atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang
menunjuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 11/MDAG/PER/3/2006). Prinsipal adalah perorangan atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau
distributor untuk untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa
yang dimiliki/dikuasai.
Pendapatan agen berupa komisi hasil penjualan. Agen melakukan
penjualan barang untuk dan atas nama prinsipal
(produsen/supplier). Contoh: agen LPG, agen minyak tanah, agen
produk “Unilever”, dsb.
d. Perkulakan (grosir) : perorangan atau badan usaha yang membeli
dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai pihak dan
menjual dalam partai besar barang tersebut sampai kepada Sub
Distributor dan/atau pedagang eceran Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/MDAG/PER/3/2006).
Contoh perkulakan: “Lotte Mart Wholeseller”, perkulakan sayuran
organik, dsb.
e. Eksportir : setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah
hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 23
perjanjian menyelenggrakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi
yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri
Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Buku
Kebijakan Umum Bidang Ekspor, Departemen Perdagangan RI,
2008).
Eksportir terdaftar adalah perusahaan/perorangan yang telah
mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor
barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh
eksportir: PT Kencana Makmur Tbk. eksportir “Indomie”.
f. Importir : perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan
impor atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan
landas kontinen (Buku Kebijakan Umum Bidang Impor, Departemen
Perdagangan RI, 2008). Contoh importir: PT. Nirwana Lestari
importir makanan ringan “Pringles”.
g. Lainnya, misal: sub agen (perusahaan perdagangan nasional) yang
bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal
berdasarkan penunjukkan atau perjanjian dari agen atau agen
tunggal untuk melakukan pemasaran.
4. Pedagang eceran adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak
atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya
untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan
menjual barang dalam partai kecil secara langsung kepada konsumen
akhir.
5. Pedagang campuran adalah perorangan atau badan usaha yang
melayani kegiatan penjualan baik secara grosir maupun eceran.
6. Paket komoditas adalah sekumpulan/sekeranjang komoditas yang terpilih
dalam pembentukan diagram timbang IHPB provinsi.
24 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
7. Volume penjualan adalah banyaknya komoditas yang dijual oleh
responden dalam jangka waktu tertentu.
8. Asal barang menunjukkan wilayah dimana responden (pedagang)
memperoleh komoditas yang dijualnya. Wilayah penjualan tersebut
merujuk kepada lokasi produsen atau pedagang besar sebelumnya.
Contoh:
Pedagang grosir B di Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah) mendapat
pasokan beras Thailand (impor) dari importir beras A di Kota Surabaya.
Apabila importir A dicacah dalam SPDT IHPB provinsi maka asal barang
disebutkan Thailand, sedangkan jika pedagang grosir B dicacah maka asal
barang Kota Surabaya.
9. Wilayah penjualan grosir menunjukkan daerah yang menjadi tujuan
penjualan komoditas secara grosir.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 25
V. TATA CARA PENGISIAN KUESIONER
Pada pelaksanaan SPDT IHPB Provinsi 2017 responden diwawancarai
secara langsung dengan menggunakan kuesioner VPDT17. Cara pengisian
kuesioner adalah sebagai berikut:
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT
Blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat yang meliputi :
Rincian 1. Provinsi
Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap (sesuai dengan Daftar
VPDT.17-DSPU atau VPDT.17-DSPP). Setelah itu isikan kode provinsi (2
digit) pada kotak yang telah disediakan.
Rincian 2. Kabupaten/Kota
Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap (sesuai dengan
Daftar VPDT.17-DSPU atau VPDT.17-DSPP). Setelah itu isikan kode
kabupaten/kota (2 digit) pada kotak yang telah disediakan.
Rincian 3. Nama Responden/Nomor Urut
Tuliskan nama toko/perusahaan/pedagang yang menjadi responden
pencacahan SPDT. Nomor urut responden ditulis pada kotak yang tersedia
dan disesuaikan dengan nomor urut pada Daftar VPDT.17-DSPU atau
VPDT.17-DSPP.
Rincian 4. Jenis Pedagang
Lingkari jenis pedagang yang sesuai dan isikan kode pada kotak yang
telah disediakan. Jika responden merupakan pedagang besar, isikan kode
“1”. Jika responden merupakan pedagang campuran, isikan kode ”2”.
Apabila kode jawaban 2 maka lanjut ke pengisian rincian 6.
26 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Rincian 5. Klasifikasi Pedagang Besar
a. Klasifikasi pedagang besar, dengan pilihan:
1. Distributor
2. Sub Distributor
4. Agen
8. Perkulakan
16. Eksportir
32. Importir
64. Lainnya
Lingkari klasifikasi pedagang besar (pilihan dapat lebih dari satu)
jumlahkan kode pilihan dan tuliskan jumlah kode ke dalam kotak yang
tersedia.
b. Klasifikasi pedagang besar yang utama
Isi kotak dengan pilihan jenis pedagang besar yang utama
berdasarkan jawaban pertanyaan (5.a). Apabila klasifikasi pedagang
besar lebih dari satu maka tuliskan jenis pedagang dengan omzet
terbesar.
Rincian 6. Alamat Responden
Tuliskan alamat lengkap responden (jalan, nomor, desa/kelurahan,
kecamatan, kode pos, nomor telepon/hp).
BLOK II. KETERANGAN PENCACAH DAN PEMERIKSA
Blok ini berisi rincian tentang keterangan pencacah dan pemeriksa
diantaranya: Nama Pencacah, NIP Pencacah, Tanggal Pencacahan, Tanda
Tangan Pencacah, Nama Pemeriksa, NIP Pemeriksa, Tanggal Pemeriksaan, dan
Tanda Tangan Pemeriksa.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 27
Rincian 1. Nama Pencacah
Isikan nama pencacah dengan lengkap dan jelas.
Rincian 2. NIP Pencacah
Isikan NIP pencacah dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru
dengan 18 digit.
Rincian 3. Tanggal Pencacahan
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pencacahan (tanggal-
bulan-tahun).
Rincian 4. Tanda Tangan Pencacah
Pencacah membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
Rincian 5. Nama Pemeriksa
Isikan nama pemeriksa dengan lengkap dan jelas.
Rincian 6. NIP Pemeriksa
Isikan NIP pemeriksa dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru
dengan 18 digit.
Rincian 7. Tanggal Pemeriksaan
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan (tanggal-
bulan-tahun).
Rincian 8. Tanda Tangan Pemeriksa
Pemeriksa membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
BLOK III. KETERANGAN KOMODITAS
Kolom (1). No Urut
Tuliskan nomor urut komoditas yang dijual oleh responden.
Kolom (2). Nama/Jenis Komoditas
Tuliskan semua komoditas yang dijual secara grosir oleh responden
terpilih. Apabila komoditas tersebut dijual secara grosir dan eceran maka
28 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
tetap dicacah. Apabila komoditas hanya dijual secara eceran maka tidak
perlu dicacah.
Kolom (3). Kualitas (merk, kemasan, volume)
Tuliskan kualitas secara jelas (merk, kemasan, volume) dari setiap
komoditas yang dijual oleh responden.
Contoh: MINYAK GORENG FILMA BOTOL 1 LITER, BERAS PANDAN WANGI
KARUNG 25 KG, dll.
Kolom (4). Rata-rata Volume/Banyaknya yang Terjual per Bulan
Tahun 2017
Isikan rata-rata banyaknya komoditas yang dijual oleh responden (volume
penjualan) per bulan pada periode penjualan Januari s.d. Agustus 2017.
Tuliskan angka tanpa satuan, misal: 10, 1000, 100000, dst.
Jika responden tidak mengetahui secara persis rata-rata volume
komoditas yang terjual selama 2017 maka pencacah dapat menggunakan
probing volume penjualan pada periode yang lain, misal:
sehari/seminggu/sebulan/ setahun.
Contoh 1:
Pedagang beras Ali terpilih menjadi responden SPDT. Pada saat ditanyakan
mengenai rata-rata banyaknya beras yang dijual per bulan pada 2017, Ali
tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa memperkirakan penjualan beras
per harinya yaitu sekitar 0,5 ton. Maka untuk memperkirakan isian dari
kolom (4), memakai perhitungan: ( ) ( ) . Pada blok III
kolom (4) isikan angka 15.
Contoh 2:
Pedagang grosir tepung “Toko Arya” terpilih menjadi responden SPDT.
Pada saat ditanyakan mengenai rata-rata banyaknya tepung terigu yang
dijual per bulan, pemilik toko tidak bisa memperkirakannya. Dia hanya
bisa memperkirakan penjualan tepung terigu per minggunya yaitu sekitar
4 ton. Maka untuk memperkirakan isian dari kolom (4), memakai
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 29
penghitungan: ( ) . Pada blok III kolom (4) isikan
angka 17,14 (memakai 2 digit desimal).
Jika komoditas merupakan barang musiman yang hanya tersedia di
bulan tertentu, volume yang dicatat adalah volume rata-rata yang terjual
selama bulan Januari s.d. Agustus 2017.
Contoh 3:
Toko "Mekar Sari" menjual aneka buah yang tersedia sesuai dengan
musimnya. Selama tahun 2017, komoditas rambutan hanya dijual di
bulan Januari s.d. Maret yaitu 500 kg di bulan Januari, 700 kg di bulan
Februari, dan 800 kg di bulan Maret. Maka rata-rata volume penjualan per
bulan didapatkan dengan penghitungan: (500+700+800) kg /8 bulan =
250. Pada blok III kolom (4) isikan angka 250.
Pengecualian untuk alat berat, volume yang dicatat adalah volume
rata-rata yang terjual per bulan dalam kurun waktu 12 bulan (September
2016 – Agustus 2017).
Contoh 4:
Distributor CV. Makmur Sejahtera menjual excavator selama setahun
(periode September 2016 – Agustus 2017) sebanyak 2 unit. Maka
pengisian pada kolom (4) memakai perhitungan: ( ) ( )
. Pada blok III kolom (4) isikan angka 0,17 (memakai 2 digit
desimal).
Kolom (5). Satuan Penjualan
Isikan satuan komoditas yang terjual sebulan yang lalu. Misal: pedagang
Ali menjual beras sebanyak 15 ton sebulan yang lalu, maka pada kolom
(4) tuliskan angka 15 kemudian pada kolom (5) tuliskan ton.
Satuan penjualan yang dipakai dapat bermacam-macam menyesuaikan
dengan jenis komoditas yang dicacah, misal: unit, kg, kuintal, ton, karung,
liter, botol, krat, peti, drum, ikat, dsb.
Untuk satuan penjualan tuliskan dengan jelas ukurannya. Misal: karung (1
karung=50 kg), peti (1 peti=15 kg), papan (1 papan=30 butir), dsb.
30 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Kolom (6). Rata-rata Harga per Satuan Penjualan (Rp)
Isikan rata-rata harga grosir yang ditetapkan oleh responden di bulan
komoditas tersebut terjual. Harga yang ditulis oleh pencacah harus
disesuaikan dengan satuan penjualannya yaitu sesuai dengan kolom
(5).
Contoh 1:
Pedagang Ali menjual beras rata-rata sebanyak 15 ton per bulan, kolom
(5) isikan ton maka harga yang dicatat pada kolom (6) adalah harga beras
per ton di bulan terakhir (Agustus 2017). Hal ini berlaku pula untuk satuan
yang lain.
Untuk barang musiman yang hanya dijual di bulan tertentu saja, harga
yang dicatat adalah rata-rata harga di bulan barang tersebut terjual.
Contoh 2:
Buah yang dijual di Toko "Mekar Sari" beragam dan tersedia sesuai
dengan musimnya. Selama tahun 2017, komoditas rambutan hanya
dijual di bulan Januari s.d. Maret dengan harga jual Rp 10.000,-/kg di
bulan Januari, Rp 8.000,-/kg di bulan Februari, dan Rp 7.500,-/kg di bulan
Maret. Maka rata-rata harga didapatkan dengan penghitungan:
(10.000+8.000+7.500)/3 bulan = 8.500. Pada blok III kolom (4) isikan
angka 8.500 (tanpa simbol rupiah).
Kolom (7). Asal Barang
Isikan pada kolom (7) nama kabupaten/kota/negara asal barang didapat.
Untuk wilayah kota, nama kota dituliskan secara lengkap. Sedangkan
wilayah kabupaten tidak perlu menuliskan "kabupaten". Contoh: Kota
Magelang, Magelang, Kota Bekasi, Bekasi, Kota Tegal dan Tegal.
Kolom (8). Persentase Volume Penjualan secara Grosir (%)
Isikan perkiraan responden tentang persentase banyaknya komoditas
yang dijual secara grosir. Tuliskan angka tanpa lambang %. Apabila
komoditas tersebut semuanya dijual secara grosir maka tuliskan 100.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017 31
Kolom (9). Wilayah Penjualan Grosir (kode*)
Isikan kode jawaban pada kolom ini.
- Kode 1: jika penjualan barang hanya di dalam kabupaten/kota
- Kode 2: jika penjualan barang hanya di luar wilayah kabupaten/kota
- Kode 3: jika penjualan barang meliputi wilayah baik di dalam maupun
luar kabupaten/kota yang bersangkutan.
Apabila kode jawaban 2 atau 3 maka lanjut ke pengisian kolom 10.
Kolom (10). Tujuan Penjualan Grosir
Bila Kolom (9) kode 2 atau 3, isikan nama kabupaten/kota/negara yang
menjadi tujuan penjualan komoditas.
Bila Kolom (9) berkode 3, isikan tujuan penjualan grosir di dalam
kabupaten/kota maupun keluar kabupaten/kota/negara. Tujuan penjualan
grosir pada setiap komoditas/kualitas di dalam kabupaten/kota dituliskan
pada baris pertama, kemudian diikuti tujuan penjualan grosir ke luar
kabupaten/kota/negara pada baris-baris berikutnya.
Untuk wilayah kota, nama kota dituliskan secara lengkap, misalnya Kota
Magelang, Kota Bekasi, Kota Tegal. Sedangkan wilayah kabupaten tidak
perlu menuliskan "kabupaten", contoh: Magelang, Bekasi, Tegal.
Kolom (11). Persentase Volume Penjualan (%)
Isikan perkiraan persentase banyaknya komoditas yang dijual secara
grosir ke wilayah kabupaten/kota/negara yang disebutkan pada kolom
(10). Tuliskan angka tanpa lambang %.
Penjelasan:
1. Jika kolom (9) berkode 1, maka kolom (10) dan kolom (11) tidak
terisi/kosong.
2. Jika kolom (9) berkode 2 atau 3, maka kolom (10) dapat berisi lebih
dari 1 baris kabupaten/kota/negara. Isian di kolom (11) total
persentase volume penjualan secara grosir harus sama dengan 100.
32 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Kolom (12). Rata-rata Volume/Banyaknya yang Terjual per Bulan
Tahun 2016
Isikan rata-rata banyaknya komoditas yang dijual oleh responden (volume
penjualan) per bulan pada tahun 2016.
Jika responden tidak mengetahui secara persis rata-rata volume
komoditas yang terjual selama 2016 maka pencacah dapat menggunakan
probing volume penjualan pada periode yang lain, misal:
sehari/seminggu/sebulan/ setahun.
Tuliskan angka tanpa satuan, misal: 10, 1000, 100000, dst.
Kolom (13). Pemeriksaan
Kolom ini harus diisi oleh pemeriksa. Pemeriksaan dilakukan setiap baris
yang terisi. Berika tanda () apabila pada baris tersebut tidak terdapat
kesalahan. Dan berikan tanda (X) apabila ada kesalahan dan perbaikan.
BLOK IV. CATATAN
Tuliskan keterangan yang diperlukan pada blok catatan untuk hal-hal yang
dianggap penting dalam menerangkan isian pada blok III. Isikan tempat dan
tanggal dilakukan pencacahan, nama, tanda tangan, serta stempel dari
responden.
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017I 33
Gambar 6. Contoh Pengisian Kuesioner Reponden Pedagang Grosir
34 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017
Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017I 35
Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner Responden Pedagang Campuran
36 Pedoman Pencacahan SPDT IHPB Provinsi 2017