Pedoman Pencacahan VIOT 2015
Transcript of Pedoman Pencacahan VIOT 2015
Sub Direktorat Statistik Pariwisata
Badan Pusat Statistik
PEDOMAN PENCACAHAN
SURVEI INBOUND-OUTBOUND
TOURISM (VIOT)
Pedoman Pencacahan VIOT
i
KATA PENGANTAR
Buku Pedoman Pencacahan Survey Inbound Outbound Tourism (VIOT) ini disusun
sebagai petunjuk dan pedoman bagi petugas pencacah dan pengawas dalam melakukan
pengisian Daftar VIOT, yang disalin dari dokumen resmi Kantor Imigrasi setempat. Buku ini
merupakan perbaikan dari buku yang ada sebelumnya karena adanya perkembangan kebijakan
maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pencatatan lalu lintas orang antar negara.
Buku ini memuat berbagai hal yang harus dipahami petugas pencacah, terutama berkaitan
dengan tata tertib, tata cara pencacahan di lapangan serta konsep dan definisi yang diperlukan
dalam pengisian Daftar VIOT.
Mengingat kualitas data sangat ditentukan oleh keberhasilan pencacahan di lapangan,
maka kepada para petugas pencacah diinstruksikan untuk dapat memahami dan mengikuti
petunjuk yang telah ditetapkan dalam buku ini. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan
pencacahan Inbound Outbound Tourism dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
rencana, sasaran dan jadwal yang telah ditetapkan.
Pedoman Pencacahan VIOT
iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ………………………………………………………………. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………….…. iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………. 1 1.2. Tujuan …………………………………………………………… 3 1.3. Jadwal Kegiatan ………………………………………………….. 4 BAB II RUANG LINGKUP 2.1. Cakupan Survey ………………………………………………… 5 2.2. Tugas Pencacah ………………………………………………… 6 BAB III METODOLOGI 3.1. Metode Pengumpulan Data …………………………………. 7 3.2. Tata Cara Pelaporan …………………………………. 8 3.3. Arus Pelaporan …………………………………. 9 3.4. Organisasi Lapangan …………………………………. 10 BAB IV KONSEP DAN DEFINISI 4.1. Wisatawan Mancanegara …………………………………. 11 4.2. Jenis Paspor …………………………………. 12 4.3. Jenis Visa …………………………………. 14 4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara ……………………… 19 BAB V CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT 5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar ……………………………….. 22 5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT ……………………………….. 22 Lampiran
Pedoman Pencacahan VIOT 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kegiatan pariwisata Indonesia dalam dua tahun terakhir berkembang cukup pesat.
Hal ini sangat menggembirakan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta selaku pelaku di
bidang pariwisata seperti pihak hotel, penyedia taman rekreasi dan sebagainya. Dari sisi
permintaan, tidak saja wisatawan dari luar negeri yang meningkat jumlahnya tetapi juga
wisatawan domestik atau nusantara yang semakin banyak melakukan perjalanan. Memang
telah disadari bahwa pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia,
baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta lapangan kerja
serta kesempatan berusaha. Sudah diakui pula bahwa industri pariwisata merupakan salah
satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di
dunia saat ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata akan
terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber serta potensi
pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diharapkan untuk
meningkatkan penerimaan devisa. Namun demikian dalam pengembangan pariwisata
nasional, pandangan hidup dan kualitas lingkungan harus tetap dijaga.
Bertambahnya jumlah pengunjung dari mancanegara ke Indonesia menandai
semakin diminatinya Indonesia sebagai negara tujuan wisata. Dengan adanya kunjungan
wisatawan mancanegara, maka akan tercipta konsumsi wisatawan di dalam negeri. Konsumsi
atau belanja wisatawan tersebut menjadi faktor pendorong bagi pengembangan sarana dan
prasarana pariwisata yang pada akhirnya menuju pada perkembangan pariwisata itu sendiri
dan dampaknya pada perekonomian nasional. Seperti diketahui bahwa pariwisata merupakan
“invisible good”, dalam arti nilai ekonomi dari hasil penjualan jasa pariwisata tidak dapat diukur
Pedoman Pencacahan VIOT
2
secara nyata dalam bentuk nominal langsung, namun nilai ekonomi tersebut langsung
berhubungan dengan para pelaku pariwisata itu sendiri. Sebagai contoh, seorang wisatawan
membeli sebuah cendera mata, maka yang akan menikmati rantai dari pembelian tersebut
adalah penjual, pembuat cendera mata, distributor dan bahkan pembuat bahan baku cendera
mata tersebut yang dalam kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam industri. Dengan demikian
pariwisata bukan merupakan suatu sektor tersendiri, tapi ia menyebar ke berbagai sektor.
Dengan meningkatnya jumlah konsumsi wisatawan, tentu akan semakin besar dampak
ekonomi yang dinikmati, dan semakin banyak sektor yang terkait.
Pariwisata sebagai salah satu “komoditi ekspor” yang tidak bisa dilihat, terus
meningkat peranannya dalam perekonomian di Indonesia. Dalam usaha mengembangkan
pariwisata internasional, sangat diperlukan tahapan dalam rangka meningkatkan jumlah
kedatangan wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan
pemasaran dan perbaikan dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang diperlukan wisatawan,
seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan, perbankan, akomodasi, restoran, biro
perjalanan, dan sebagainya.
Untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut, tersedianya data statistik jumlah
wisatawan mancanegara menurut kebangsaan sangat diperlukan. Dari sisi pendapatan
negara, konsumsi wisman merupakan salah satu sumber devisa yang cukup diandalkan,
yaitu salah satu sarana untuk menghitung jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata
internasional (inbound dan outbound tourism) yang dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah kebijaksanaan dan pengaturan lebih
lanjut. Di samping itu data mengenai penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri tidak
kalah pentingnya dengan data tamu mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Sedangkan
sumber data mengenai lalu lintas orang antar negara pada umumnya dan jumlah wisatawan
mancanegara perkebangsaan maupun jumlah warga negara Indonesia yang keluar negeri
Pedoman Pencacahan VIOT 3
pada khususnya hanya dapat diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan
Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
Sehingga dengan tersedianya data penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri
serta kunjungan tamu mancanegara dapat digunakan sebagai sarana untuk menghitung
neraca perjalanan yang merupakan salah satu komponen neraca jasa-jasa dalam neraca
pembayaran (balance of payment) di Indonesia.
Tersedianya data jumlah wisman yang tepat dan akurat setiap bulannya serta data
penduduk Indonesia yang ke luar negeri, akan sangat membantu dalam membuat rencana
yang terarah untuk meningkatkan usaha promosi pariwisata. Untuk itu pengumpulan data
tersebut sangat mutlak diperlukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta sebagai
pelaku ataupun penyedia sarana pariwisata bagi kepentingan wisatawan.
1.2. Tujuan
Tujuan dari buku pedoman ini adalah untuk:
1. Menyamakan persepsi tentang konsep dan definisi dari tamu asing atau selanjutnya
disebut wisatawan mancanegara (wisman).
2. Mendapatkan data jumlah wisman dari setiap UPT yang tepat waktu dan akurat
3. Mendapatkan data jumlah penduduk Indonesia yang pergi keluar negeri setiap bulannya.
4. Mendapatkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara atau berdiam tetap
setiap bulannya.
5. Mendapatkan jumlah pelintas batas setiap bulannya.
Pedoman Pencacahan VIOT
4
1.3. Jadwal Kegiatan
Kegiatan
Waktu
1.
Pencetakan dokumen
September
2.
Pengiriman dokumen ke daerah
November
3.
Pengumpulan data setiap bulannya
Tanggal 6 s/d 11
4.
Pengiriman fax/E-mail ke BPS Pusat
Paling lambat tanggal 15 setiap bulan
5.
Pengiriman daftar VIOT dari BPS Kab/Kodya ke BPS Propinsi
Paling lambat diterima BPS Prop. tanggal 13
6.
Pengiriman daftar VIOT dari BPS Prop ke BPS Pusat
Paling lambat diterima di BPS Pusat minggu ke IV
Pedoman Pencacahan VIOT 5
BAB II
RUANG LINGKUP
2.1. Cakupan Survey
Survei kunjungan wisman atau survei "Inbound-Outbound" Tourism dilaksanakan di
seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan di 103 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
di jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi baik yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi
(TPI) maupun tidak. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI dari masing-masing propinsi seperti terlihat
dalam tabel 1. berikut. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel Lampiran 2.
Tabel 1. Jumlah UPT Imigrasi dan TPI menurut propinsi
No.
P R O P I N S I
JUMLAH UPT
JUMLAH TPI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Dista Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten B a l i Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua
5 6 2 7 2 2 1 2 2 8 7 7 6 1 6 3 3 2 3 4 2 2 4 3 1 2 1 2 1 2 4
5 7 2 9 2 2 1 1 6 17 3 2 4 1 7 1 4 4 4 4 1 2 8 5 1 3 1 3 1 3 8
J u m l a h
103 122
Pedoman Pencacahan VIOT
6
2.2. Tugas Pencacah
a. Melakukan pencacahan setiap UPT/TPI Imigrasi yang menjadi wilayah tugasnya dengan
menggunakan kuesioner VIOT
b. Mengikuti pertemuan dengan Pengawas Kabupaten/Kota atau KSK untuk membahas
berbagai temuan/masalah yang ditemukan di lapangan dan cara mengatasinya
c. Melakukan kunjungan ulang terhadap responden dalam hal ini Kantor Imigrasi setempat
yang bermasalah disertai Pengawas.
d. Menyerahkan seluruh kuesioner hasil pencacahan kepada Pengawas.
e. Menepati jadwal pelaksanaan pencacahan VIOT.
Pedoman Pencacahan VIOT 7
BAB III
METODOLOGI
3.1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dari survei ini adalah dengan cara menyalin dari daftar
laporan statistik bulanan yang dibuat oleh setiap UPT Imigrasi untuk dilaporkan ke Kanwil
Imigrasi dengan tembusan ke Ditjen Imigrasi. Laporan ke Kanwil tersebut mulai dikirim oleh
masing-masing UPT Imigrasi setiap tanggal 5 bulan berikutnya dan paling lambat
pengirimannya tanggal 10.
Dari 30 macam jenis laporan tersebut dalam survei ini sumber data sebagian besar
disalin hanya dari 8 (delapan) jenis daftar yaitu:
a. STIND-1 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNI
b. STAPS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA pengunjung singkat
dengan visa dan tanpa visa
c. STATAS-2 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lalu Lintas WNA tinggal terbatas
bagian kedatangan
d. STATAS-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Terbatas
bagian Keberangkatan
e. STATAP-3 yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang lalu lintas WNA Tinggal Tetap bagian
Keberangkatan
f. SK-I/ITAS yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang jumlah orang asing IjinTinggal
Terbatas menurut kebangsaan
g. SK-1/ITAP yaitu Laporan Statistik Bulanan Tentang Orang Asing Ijin Tinggal Tetap
menurut kebangsaan
h. STLB yaitu Laporan Statistik Bulanan tentang Lintas Batas
Pedoman Pencacahan VIOT
8
3.2. Tata cara pelaporan
Karena setiap tanggal 5 bulan berikutnya setiap UPT Imigrasi sudah harus
melaporkan ke Kanwil Imigrasi setempat, maka petugas dari Kantor Statistik sudah bisa
melakukan kerjasama pengumpulan data setelah tanggal 5. Cara pelaporan hasil
pengumpulan data oleh Kantor Statistik dilakukan dengan 2 cara:
a. Laporan cepat melalui Fax/E-mail
Data yang dilaporkan hanya jumlahnya saja yang disalin dari daftar VIOT untuk masing-
masing UPT Imigrasi. Bentuk pelaporan seperti dalam lampiran 1 dirinci menurut:
1) Statistik Kedatangan
a) WNI dirinci menurut jenis papor yang disalin dari Blok III.A
b) WNA dirinci menurut jenis visa dan jenis ijin memasuki wilayah Indonesia yang
disalin dari Blok IV.A dan IV.B.
c) Crew dipisahkan menurut WNI dan WNA yang disalin dari Blok III.A
2) Statistik Keberangkatan
a) WNI dirinci menurut jenis paspor yang disalin dari Blok III.A.
b) WNA Tinggal Terbatas dirinci menurut ijin keberangkatan yang disalin dari Blok V.A
c) WNA Tinggal Tetap dirinci menurut ijin keberangkatan yang disalin dari Blok V.B
3) Kedatangan wisman menurut jenis visa dan kebangsaan
a) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat dengan Visa Kunjungan dan
Visa Tinggal Terbatas dirinci menurut kebangsaan. Disalin dari Blok IV.A
b) Kedatangan warga negara asing pengunjung singkat tanpa visa dirinci menurut
kebangsaan. Disalin dari Blok IV.B
Ketiga jenis laporan tersebut setiap bulannya agar dilampirkan juga dengan daftar STIND1 ,
STPAS2 dan STATAS2 dari Ditjen Imigrasi. Fax/E-mail dikirim oleh BPS Propinsi ke BPS
Pusat paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk mempercepat pelaporan, BPS
Kab/Kodya/Propinsi setempat dimana UPT Imigrasi berada dapat mengirim langsung kepada
Pedoman Pencacahan VIOT 9
BPS Pusat dengan tembusan ke Kantor Statistik Propinsi.
b. Dengan daftar VIOT
Daftar yang sudah diisi oleh petugas BPS Kabupaten/Kotamadya antara tanggal 6 sampai
dengan 11 harus diperiksa kebenarannya sebelum dikirim ke BPS Propinsi antara tanggal 8
sampai dengan 13 dan pada minggu ke 4 telah diterima di BPS Pusat. Daftar VIOT diisi
rangkap 2 (dua) yaitu:
1) Satu set dikirim ke BPS Pusat up. Sub Direktorat Statistik Pariwisata melalui BPS
Propinsi paling lambat minggu ke 3 atau ke 4 sudah diterima di BPS Pusat.
2) Satu set dikirim ke BPS Propinsi untuk file dan direkap sebagai bahan laporan fax/ e-mail
ke BPS Pusat.
3.3. Arus Pelaporan
Arus pengiriman dokumen dapat dilihat dalam bagan berikut:
BPS Pusat
BPS Propinsi
BPS Propinsi
BPS Kab/Kodya
BPS Kab/Kodya
BPS Kab/Kodya
BPS Kab/Kodya
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
UPT IM
Fax / E-mail Daftar VIOT
Pedoman Pencacahan VIOT
10
3.4. Organisasi Lapangan
Penanggung jawab di BPS Pusat untuk Pengumpulan Data Statistik Lalu Lintas WNA
dan WNI (Survei “Inbound-Outbound” Tourism) ini adalah Direktur Statistik Keuangan,
Teknologi Informasi dan Pariwisata. Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan lapangan
adalah Kepala BPS Propinsi dibantu oleh Kepala Bidang Statistik Distribusi. Petugas
lapangan terdiri dari pencacah yaitu Koordinator Statistik Kecamatan atau staf BPS
Kabupaten/Kotamadya, dan pengawas yaitu staf atau Kasi Statistik Distribusi BPS
Kabupaten/Kotamadya. Setiap pencacah mengumpulkan data untuk 1 (satu) UPT Imigrasi.
Sedangkan pengawas hanya 1 (satu) untuk setiap BPS Kabupaten/Kotamadya. Sesuai
jenjang hirarki tersebut diatas, secara koordinatif jajaran Imigrasi di Pusat (Direktur Sistem
Informasi Keimigrasian, Ditjen Imigrasi), di wilayah (Kasi Forsakim Kanwil Dep.Hukum dan
HAM) dan di lapangan (Kasi Forsakim Kantor Imigrasi setempat) diharapkan memberikan
bantuan kelancaran pengumpulan data yang diperlukan.
Pedoman Pencacahan VIOT 11
BAB IV
KONSEP DAN DEFINISI
4.1. Wisatawan Mancanegara
Konsep dan definisi mengenai wisatawan mancanegara yang digunakan mengacu
pada konsep dari World Tourism Organization (WTO) dan International Union of Office
Travel Organization (IUOTO). Kata yang digunakan secara internasional adalah “visitor “
atau pengunjung, yaitu setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat
tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh
penghasilan di tempat yang dikunjungi. Definisi ini mencakup 2 (dua) kategori pengunjung,
yaitu:
a. Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling
sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud
kunjungan antara lain: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman dan
keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan
kesehatan, belajar dan keagamaan.
b. Pelancong (Same day visitor/Excursionist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di
atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise
passenger, yaitu setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta
api, dimana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara yang
dikunjungi tersebut).
Definisi tersebut dapat digambarkan pada diagram 1 .
Pedoman Pencacahan VIOT
12
Diagram 1. Klasifikasi Tamu Asing (Wisatawan Mancanegara)
4.2. Jenis Paspor
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mencakup
Peratutan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan
Orang yang melakukan perjalanan (traveler)
Dihitung sebagai wisman (visitor)
Tidak dihitung sebagai wisman (not visitor)
Wisatawan/Tourist (minimal 1 malam
tinggal di negara yang dikunjungi)
WNA bukan penduduk negara yang dikunjungi
Warganegara dari negara yang dikunjungi, tetapi berstatus sebagai
penduduk luar negeri
Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang
menggunakan fasilitas akomodasi dari negara
yang dikunjungi
Pelancong/Excursionist (kurang dari 1 malam)
Penumpang kapal pesiar
Pengunjung singkat (datang dan pergi
dalam 1 hari)
Awak pesawat bukan penduduk dari negara yang dikunjungi yang datang dan
pergi dalam 1 hari
Pekerja yang tinggal di perbatasan suatu negara
Orang yang tinggalnya berpindah-pindah (nomaden)
Penumpang transit yang tidak melewati tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI)
Pengungsi
Anggota angkatan bersenjata yang di
tempatkan di negara lain
Perwakilan konsuler
Diplomat
Imigran sementara
Imigran tetap
Pedoman Pencacahan VIOT 13
Republik Indonesia, disebutkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau disingkat SPRI
adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat
identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah
Negara Republik Indonesia. SPRI tersebut terdiri atas:
a. Paspor biasa, yaitu paspor yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI)
yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Paspor ini juga diberikan
kepada WNI yang tinggal di luar negeri.
b. Paspor diplomatik, yaitu paspor yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk
tugas yang bersifat diplomatik.
c. Paspor dinas, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas
yang bersifat bukan diplomatik.
d. Paspor haji, adalah paspor yang yang diberikan kepada WNI yang akan melakukan
perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.
e. Paspor untuk orang asing adalah paspor yang diberikan kepada orang asing, pada
saat berlakunya UU No. 9 Tahun 1992 ini telah memiliki izin tinggal tetap, yang akan
melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai surat perjalanan
serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau
negara lain. Paspor ini tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh surat
perjalanan dari negara lain.
f. Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNI adalah surat perjalanan yang
diberikan dalam keadaan khusus apabila paspor biasa tidak dapat diberikan.
g. Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) untuk WNA, adalah surat perjalanan yang
diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai surat perjalanan sah dan:
1) atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing
Pedoman Pencacahan VIOT
14
tersebut tidak terkena pencegahan;
2) dikenakan tindakan pengusiran atau deportasi; atau
3) dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,
diberi izin masuk ke wilayah Indonesia.
SPLP ini hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.
h. Surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dinas adalah surat perjalanan yang
diberikan kepada WNI dalam keadaan khusus apabila paspor dinas tidak dapat
diberikan.
4.3. Jenis Visa
Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang mencakup
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk,
dan Izin Keimigrasian, disebutkan bahwa visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang-orang asing untuk
masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.
Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di
Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan
keamanan nasional. Visa tersebut dapat digolongkan menjadi:
a. Visa Diplomatik, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor
diplomatik yang hendak berpergian ke Indonesia dengan tugas diplomatik.
b. Visa Dinas, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas yang
hendak berpergian ke Indonesia untuk menjalankan tugas resmi dari pemerintah asing
yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional sedangkan tugas itu tidak
bersifat diplomatik.
c. Visa Biasa, berdasarkan maksud dan tujuannya visa biasa dapat digolongkan menjadi:
Pedoman Pencacahan VIOT 15
1) Visa Transit, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing yang dalam
perjalanannya perlu singgah/transit di Indonesia untuk pindah kapal laut/udara guna
meneruskan perjalanan. Disamping itu visa transit juga dapat diberikan kepada
awak kapal laut/terbang yang datang di Indonesia sebagai penumpang dengan
maksud untuk menggabungkan diri dengan kapal laut/udara yang berada di salah
satu pelabuhan di Indonesia dengan ketentuan bahwa kapal laut/udara tersebut
tidak beroperasi di dalam wilayah RI.
2) Visa Kunjungan, yaitu visa yang diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di
wilayah Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
diberikannya izin masuk. Visa tersebut diberikan bagi mereka yang bermaksud
melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial
budaya, dan usaha, sehingga visa tersebut dibedakan menjadi:
a) Visa Kunjungan Wisata (VKW), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing
yang bermaksud berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata yang tidak
untuk maksud berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan wisata dapat
diberikan secara perorangan atau kolektif selama 60 (enam puluh) hari. Jangka
waktu 60 hari untuk kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.
b) Visa Kunjungan Usaha (VKU), yaitu visa yang diberikan kepada orang asing
yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan maksud melakukan
usaha di bidang perdagangan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya yang
tidak bermaksud bekerja menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak
untuk berdiam atau berdiam sementara. Visa kunjungan usaha diberikan untuk
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Kepada orang asing yang
untuk kepentingan suatu perusahaan memerlukan berkali-kali untuk berkunjung
ke Indonesia dapat diberikan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan
(VKUBP) yang berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan setiap kali berkunjung
Pedoman Pencacahan VIOT
16
diizinkan tinggal paling lama 3 (tiga) minggu.
c) Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), yaitu visa yang diberikan kepada
orang asing yang bermaksud untuk berkunjung ke Indonesia dengan keperluan
sosial budaya yang tidak termasuk kunjungan untuk wisata atau usaha seperti
mengunjungi sanak famili, mengunjungi organisasi sosial yang mempunyai
kegiatan sejenis seperti lembaga pembinaan cacat mental, pertukaran antar
lembaga pendidikan, kesenian dan olah raga serta tidak bermaksud untuk
berdiam atau berdiam sementara di Indonesia.
d) Visa Kunjungan Pemerintahan
Visa yang diberikan kepada orang asing yang bermaksud berkunjung ke
Indonesia dengan tujuan pemerintahan seperti melakukan kerjasama antara
pemerintah dengan pemerintah, perorangan dengan pemerintah, Organisasi
Internasional dengan pemerintah serta Badan Swasta Asing dengan
pemerintah Indonesia.
3) Visa Singgah, yaitu visa yang diberikan bagi orang asing yang bermaksud singgah
di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke
negara asal. Visa Singgah diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung
sejak diberikannya izin.
4) Visa Tinggal Terbatas (VITAS) atau Visa Berdiam sementara (VBS), yaitu visa
yang diberikan kepada orang asing termasuk istri dan anak-anak di bawah umur
yang bermaksud berdiam sementara dengan tujuan untuk bekerja, menanamkan
modal, melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, mengikuti pendidikan dan latihan
atau melakukan penelitian ilmiah. Visa Tinggal Terbatas diberikan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak diberikannya izin masuk.
5) Tanpa Visa,
a) Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).
Pedoman Pencacahan VIOT 17
BVKS adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi
orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud
mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial
budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintah. BVKS diberikan berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang BVKS
dan telah diubah dengan KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang BVKS.
Kebijakan pemberian BVKS ini pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan arus
wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang diberi nama Bebas Visa Wisata
(BVW). Namun demikian, karena dalam pelaksanaannya setiap kunjungan
wisata maupun kegiatan sosial budaya, usaha dan konvensi mempunyai
keterkaitan yang erat dalam pengembangan pariwisata, maka kebijakan
pemberian Bebas Visa Wisata menjadi Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS).
BVKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Negara yang diberi fasilitas BVKS ada 11 negara dimana utamanya adalah
negara-negara ASEAN.
b) Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA)
Dalam KEPPRES No 18 Tahun 2003, disebutkan bahwa orang asing warga
negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas BVKS dapat diberikan Visa
Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. VOA merupakan salah satu
solusi kemudahan bagi wisatawan atau orang asing yang ingin berkunjung ke
Indonesia. Mereka dapat mengajukan visa di TPI (pelabuhan laut maupun udara)
yang telah ditentukan. Hal ini merupakan suatu kemudahan karena orang asing
dari negara tertentu itu dapat langsung ke Indonesia tanpa terlebih dahulu
mengajukan permohonan visa di Perwakilan RI di luar negeri. VOA diberikan
Pedoman Pencacahan VIOT
18
untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dan 30 (tiga puluh) hari.
c) Courtesy, adalah mereka (WNA) yang diberikan status kehormatan yaitu
pemegang paspor Dinas atau Diplomatik.
d) Dispensasi Fasilitas Keimigrasian (Disfakim)
Adalah fasilitas yang diberikan kepada tenaga ahli/awak kapal asing yang
diikutsertakan dalam operasi-operasi pembangunan di lautan yang termasuk
dalam batas yuridiksi nasional.
e) Smart Card adalah surat izin masuk khusus yang dikeluarkan di pintu masuk
Kawasan Kepulauan Riau. Guna kelancaran pemeriksaan ke-imigrasian dan
kemudahan bagi penumpang yang datang/berangkat, di Kawasan Jaringan
Terpadu Propinsi Kepulauan Riau dan Singapura (Pulau Batam, Pulau Bintan,
Pulau Karimun dan Pulau Belakang Padang) dapat dipergunakan Smart Card,
yaitu semacam kartu elektronik yang berisi data pemegangnya yang dapat dibaca
oleh mesin pembaca di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Smart Card tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang sering bepergian
keluar masuk ke / dari luar negeri di wilayah tersebut diatas, yaitu:
1). Warga negara Indonesia penduduk kawasan tersebut;
2). Warga negara asing sebagai :
a) Penanam modal atau pekerja pada perusahaan di kawasan tersebut
yang memiliki KITAS atau VKUBP;
b) Anggota perkumpulan Golf atau Marina dan Country Club di kawasan
tersebut yang memperoleh fasilitas BVKS;
c) Keluarga dari warga negara asing yang dimaksud a) dan b)
f) Exit Reentry Permit (ERP)
Bagi WNA yang sudah memiliki ijin tinggal terbatas (berdiam sementara), ijin
Pedoman Pencacahan VIOT 19
tinggal tetap (ijin berdiam), apabila akan keluar wilayah Indonesia dan masuk
kembali dapat memohon ERP, tanpa harus memohon visa pada waktu akan
masuk kembali ke wilayah Indonesia. Apabila ijin tersebut bisa digunakan lebih
dari satu kali, maka dinamakan Multiple Exit Reentry Permit (MERP). Sedangkan
WNA yang sudah memilki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap apabila akan
keluar wilayah Indonesia mendapatkan Exit Permit Only (EPO), maka apabila
ingin memasuki wilayah Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh visa.
4.4. Penghitungan Wisatawan Mancanegara
Berdasarkan jenis paspor, jenis visa dan jenis dokumen lainnya yang digunakan
untuk memasuki wilayah Republik Indonesia, maka yang dapat digolongkan sebagai
wisatawan mancanegara (wisman) sesuai dengan konsep WTO dalam laporan Statistik
Kedatangan adalah :
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
Ada beberapa kriteria dimana WNI yang datang ke Indonesia dianggap sebagai wisman,
yaitu:
a. 50% dari WNI yang menggunakan paspor diplomatik. Asumsi ini dipakai kerena
sebagian WNI yang menggunakan paspor diplomatik kemungkinan tinggal (menetap)
di luar negeri
b. 10% dari WNI yang menggunakan paspor dinas. Asumsi ini dipakai kerena sebagian
WNI yang menggunakan paspor dinas kemungkinan tinggal (menetap) di luar negeri
c. 100% dari WNI yang berstatus Penlu/Pendul (penduduk luar negeri). Penlu ini
biasanya menggunakan paspor biasa.
d. 10% dari WNI yang bekerja sebagai TKI. Asumsi ini dipakai karena mereka akan
tinggal lebih dari satu tahun di negara tujuan dan asumsi 10 persen dari mereka yang
Pedoman Pencacahan VIOT
20
datang ke Indonesia akan kembali lagi bekerja di luar negeri.
Jenis paspor lainnya, yaitu paspor biasa, SPLP dan paspor haji (PPH) semuanya tidak
digolongkan sebagai wisman. Data ini disalin dari daftar STIND-1.
2. Warga Negara Asing (WNA)
Tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dianggap wisman, namun beberapa jenis
dokumen yang dipakai oleh WNA yang datang ke Indonesia seperti di bawah ini semuanya
(100%) dimasukkan sebagai wisman, yaitu :
a. Courtesy yang terdiri dari visa diplomatik dan visa dinas
b. ABTC (APEC Business Travel Card)
c. Visa Kunjungan Usaha (VKU)
d. Visa Kunjungan Usaha untuk Beberapa kali Perjalanan (VKUBP)
e. Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB)
f. Visa Kunjungan Pemerintah
g. Visa Kunjungan Wisata (VKW)
h. Visa Saat Kunjungan (VSK/ VOA)
i. Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK)
j. Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) atau Bebas Visa Wisata (BVW)
k. Visa Transit, baik untuk awak pesawat/ kapal (crew) maupun penumpang (non crew)
l. Smart Card dimana hanya berlaku di Batam namun yang dimasukkan sebagai wisman
hanya sebesar 80% saja.
Data ini disalin dari daftar STAPS-2, sedangkan data yang disalin dari daftar STATAS-2
adalah :
m. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baik itu Visa Berdiam Sementara (VBS) maupun
Courtesy dimasukkan semuanya (100%) sebagai wisman.
Pedoman Pencacahan VIOT 21
3. Awak Pesawat/ Awak Kapal (Crew)
Yang dapat digolongkan sebagai wisman hanya awak pesawat/ awak kapal warga
negara asing (WNA).
Penumpang yang datang dari luar negeri yang menggunakan dokumen selain yang
disebutkan di atas tidak digolongkan sebagai wisman.
Pedoman Pencacahan VIOT
22
BAB V
CARA PENGISIAN DAFTAR VIOT
Daftar VIOT ini terdiri dari VII blok. Khusus UPT yang tidak membawahi TPI hanya mengisi Blok I,
Blok II, Blok VI dan Blok VII. Sedangkan untuk UPT yang melakukan pencatatan penduduk
pelintas batas, seperti UPT Entikong dan UPT Singkawang (Kalbar), UPT Nunukan (Kaltim), UPT
Manado (Sulut), UPT Jayapura dan UPT Merauke (Papua) serta UPT Atambua (NTT) diminta
untuk melampirkan Daftar Pelintas Batas menurut Kebangsaan.
5.1. Tata Tertib Pengisian Daftar
a. Semua pengisian daftar harus menggunakan pinsil hitam
b. Isian harus ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan menggunakan huruf
kapital (balok), tidak boleh disingkat, kecuali singkatan yang sudah umum. Angka ditulis
dengan angka biasa (bukan angka romawi).
c. Perhatikan instruksi/rambu-rambu tata cara pengisian di setiap pertanyaan
d. Pengisian daftar menggunakan beberapa cara:
1. Mengisi keterangan/jawaban pada tempat tersedia
2. Penulisan angka ke dalam kotak mengikuti kaidah tepi kanan (right justified)
5.2. Tata Cara Pengisian Daftar VIOT
A. BLOK I : KETERANGAN TEMPAT
Rincian 1 - 4: Tuliskan nama propinsi, kabupaten/ kotamadya, kecamatan dan kelurahan/ desa
Rincian 5 & 6: Tuliskan nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan nama Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Rincian 7: Tuliskan alamat lengkap dari UPT dimaksud termasuk nomor telepon jika ada.
Pedoman Pencacahan VIOT 23
B. BLOK II : KETERANGAN PENCACAHAN
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengisian
dan pemeriksaan daftar, serta kapan dilakukan pencacahan, pengawasan, dan pemeriksaan.
Rincian 1 - 3: Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan saat data dikumpulkan dan tanda
tangan pencacah.
Rincian 4 - 6: Tuliskan nama pengawas/ pemeriksa dan tanggal pengawasan/ pemeriksaan serta
tanda tangan pengawas/ pemeriksa setelah semua isian dalam daftar diperiksa kebenarannya.
C. BLOK III.A: KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT JENIS PASPOR (Disalin dari Daftar STIND1)
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNI dan awak pesawat/ kapal (crew)
WNA/WNI yang berangkat keluar wilayah Indonesia serta yang datang (kembali) ke wilayah
Indonesia, serta jumlah WNI yang tinggal di luar negeri yang berkunjung ke Indonesia dirinci
menurut jenis paspor dan moda angkutan yang digunakan.
Kolom (2): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui udara
dirinci menurut jenis paspor.
Kolom (3): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci
menurut jenis paspor.
Kolom (4): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci
menurut jenis paspor.
Kolom (5): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara
dirinci menurut jenis paspor.
Kolom (6): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci
menurut jenis paspor.
Kolom (7): Isikan jumlah WNI dan crew WNA/WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat
Pedoman Pencacahan VIOT
24
dirinci menurut jenis paspor.
Blok ini disalin dari daftar STIND-1.
Untuk UPT yang daftar STIND-1-nya tidak mencantumkan isian pada rincian 8 (Lainnya) dimana
terdiri dari Crew Aktif (WNI dan WNA) dan Pendul/Penlu harap meminta (menanyakan) langsung
informasi ini pada penanggung jawab UPT yang bersangkutan.
D. BLOK III.B: KETERANGAN LALU LINTAS WARGA NEGARA INDONESIA MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pergi ke
luar wilayah Indonesia serta WNI yang datang kembali ke wilayah Indonesia dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi (TPI).
Kolom (2): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui udara dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (3): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (4): Isikan jumlah WNI yang datang dari luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (5): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui udara dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (6): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui laut dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Kolom (7): Isikan jumlah WNI yang berangkat ke luar negeri melalui darat dirinci menurut tempat
pemeriksaan imigrasi.
Baris jumlah merupakan penjumlahan semua isian masing-masing TPI pada kolom (2) s/d (7).
Baris jumlah pada masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing
Pedoman Pencacahan VIOT 25
kolom pada blok III.A, kecuali rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.c Baris jumlah pada
masing-masing kolom harus bersesuaian dengan penjumlahan masing-masing kolom pada blok
III.A, kecuali rincian crew WNA dan pas lintas batas WNA.
Catatan :
Untuk mengisi Blok III.B dengan TPI lebih dari 1 perlu rincian masing-masing TPI, karenanya
diperlukan rekap masing-masing TPI dengan format seperti STIND-1 di UPT bersangkutan. Hal
tersebut sekaligus akan memudahkan pengisian Blok III.A untuk UPT yang membawahi lebih dari
satu TPI dengan moda angkutan yang berbeda, seperti UPT Padang (Sumbar) yang membawahi
TPI Minangkabau (udara) dan TPI Teluk Bayur (laut), UPT Batam (Kepri) yang membawahi 6 TPI
yang berbeda, UPT Kupang (NTT) yang membawahi TPI Eltari (udara) dan TPI Kupang-Tenau
(laut) dan lain sebagainya.
E. BLOK IV.A: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS (Disalin dari Daftar STAPS-2 dan STATAS-2)
Tujuan blok ini adalah mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2 dan
STATAS-2 yang dirinci menurut kebangsaan. Dalam STAPS-2 dan STATAS-2 kolom kebangsaan
ada yang ditulis dengan menggunakan kode negara sehingga untuk pencatatan data menurut
kebangsaan dari daftar STAPS-2 ke dalam daftar VIOT perlu diperhatikan kode-kode negara
tersebut. Bagi negara yang secara spesifik disebutkan dalam daftar VIOT, kode tersebut bisa
dilihat langsung dari kolom (2). Apabila dalam daftar VIOT tidak disebutkan secara spesifik nama
negaranya (merupakan gabungan dari beberapa negara), maka cara pencatatannya harus
dijumlahkan terlebih dahulu dengan melihat kelompok negara yang ada sesuai dengan kode
negara seperti terlihat dalam lampiran.
Pedoman Pencacahan VIOT
26
Kolom (3): Disalin dari penjumlahan WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa singgah sebagai crew dan non crew dirinci menurut kebangsaan (dari daftar
STAPS-2).
Kolom (4): Disalin dari penjumlahan WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan visa kunjungan usaha, sosial budaya, pemerintahan, dan wisata dirinci menurut
kebangsaan (dari daftar STAPS-2).
Kolom (5): tidak diisi, karena menrupakan Visa Kunjungan Beberapa kali perjalanan yang masuk
dalam dokumen baru.
Kolom (6): Isikan jumlah WNA yang datang ke Indonesia dengan menggunakan Visa Tinggal
Terbatas (Vitas) atau Visa Berdiam sementara (VBS) dirinci menurut kebangsaan (dari daftar
STATAS-2).
Kolom (7): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (6).
F. BLOK IV.B: KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT TANPA VISA (Disalin dari Daftar STAPS-2)
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat jumlah WNA yang berkunjung ke Indonesia tanpa
menggunakan visa. Blok ini disalin dari daftar STAPS-2.
Kolom (3): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai Courtesy
karena urusan diplomatik dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (4): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia sebagai Courtesy
karena urusan dinas dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (5): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh
fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (6): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh
fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) atau Visa on Arrival (VOA) dirinci menurut
Pedoman Pencacahan VIOT 27
kebangsaan.
Kolom (7): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan memperoleh
fasilitas Visa Singgah Saat Kedatangan (VSSK) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (8): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas Smart Card atau Saphire dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (9): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas ABTC (APEC Business Travel Card) dirinci menurut kebangsaan.
Kolom (10): Isikan jumlah WNA pengunjung singkat yang datang ke Indonesia dengan
menggunakan fasilitas APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) dirinci menurut kebangsaan
Kolom (11): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (10).
Catatan:
Smart card hanya berlaku di kawasan terpadu Kepulauan Riau dan Singapura, sedangkan saphire
berlaku di Jakarta
G. BLOK V: KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN TINGGAL TETAP (Disalin dari Daftar STATAS-3 dan STATAP-3)
Tujuan blok ini adalah untuk mencatat penduduk Indonesia berwarga negara asing yang
memiliki ijin tinggal terbatas (ijin berdiam sementara) dan memiliki ijin tinggal tetap (ijin berdiam)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia. Blok ini disalin dari daftar STATAS-3 dan
STATAP-3.
Kolom (3): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Reentry Exit
Permit (REP)
Kolom (4): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Multiple
Pedoman Pencacahan VIOT
28
Reentry Exit Permit (MREP).
Kolom (5): Isikan jumlah WNA tinggal terbatas pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dengan memperoleh fasilitas Exit permit
Only (EPO).
Kolom (6): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia
dengan izin berangkat berupa Reentry Exit Permit (REP) dari Imigrasi.
Kolom (7): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia
dengan izin berangkat berupa Multiple Reentry Exit Permit (MREP) dari Imigrasi.
Kolom (8): Isikan jumlah WNA tinggal tetap yang melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia
dengan izin berangkat berupa Exit permit Only (EPO) dari Imigrasi.
Kolom (9): Isikan jumlah kolom (3) sampai dengan kolom (8).
H. BLOK VI: KETERANGAN WARGA NEGARA ASING IZIN TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN (Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP)
Tujuan blok ini adalah untuk mengetahui banyaknya warga negara asing dengan izin tinggal
terbatas dan izin tinggal tetap dirinci menurut kebangsaan yang disalin dari daftar SK-1-ITAS dan
SK-1-ITAP.
Kolom (3): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas sampai dengan bulan lalu.
Kolom (4): Isikan jumlah penambahan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
kelahiran baru, Visa Tinggal Terbatas (VITAS) baru, Konversi dari I.K dan yang pindah dari kantor
imigrasi (Kanim) lain.
Kolom (5): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal terbatas yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, Konversi ke ITAP dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (6): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal terbatas pada bulan ini yang merupakan jumlah
Pedoman Pencacahan VIOT 29
kolom (3) + kolom (4) - kolom (5).
Kolom (7): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap sampai dengan bulan lalu.
Kolom (8): Isikan jumlah penambahan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari kelahiran
baru, Konversi dari ITAS, pindah dari Kanim lain dan lain-lain.
Kolom (9): Isikan jumlah pengurangan WNA dengan izin tinggal tetap yang berasal dari
Pengembalian Dokim, pindah ke Kanim yang lain, menjadi WNI, meninggal dunia, dan Izin Masuk
Kembali (IMK) yang tidak kembali.
Kolom (10): Isikan jumlah WNA dengan izin tinggal tetap pada bulan ini yang merupakan jumlah
kolom (8) + kolom (9) - kolom (10).
10. BLOK VII: C A T A T A N
Blok ini digunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan pada blok-blok
sebelumnya.
Daftar VIOT
B U L A N :
T A H U N :
1. P r o p i n s i
2. K a b u p a t e n/ K o t a *)
3. K e c a m a t a n
I. K E T E R A N G A N T E M P A T
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI "INBOUND-OUTBOUND" TOURIST (PENGUMPULAN DATA STATISTIK LALU LINTAS WNI DAN WNA)
4. K e l u r a h a n/ D e s a *)
5. Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT)
6. Nama Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) a.
b.
c.
7. A l a m a t L e n g k a p U P T
(Jalan, Nomor, RT, RW dan Nomor Telepon)
1. Nama Pencacah 4. Nama Pengawas
2. Tanggal Pencacahan 5. Tanggal Pengawasan
3. Tanda Tangan Pencacah 6. Tanda Tangan Pengawas
*) Coret yang tidak sesuai
II. K E T E R A N G A N P E N C A C A H A N
Udara Laut Darat Udara Laut Darat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Paspor Diplomatik
2. Paspor Dinas
3. Paspor Biasa
4. SPLP
5. Lainnya
a. Pendul (Penlu)
a. Crew (WNI)
b. Crew (WNA)
6. Pelintas Batas
a. WNI
b WNA
III.A. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA
Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri
(Disalin dari daftar kedatangan dan keberangkatan)
MENURUT JENIS PASPOR
J e n i s P a s p o r
b. WNA
Udara Laut Darat Udara Laut Darat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. TPI . . . . . . . . . .
2. TPI . . . . . . . . . .
3. TPI . . . . . . . . . .
J u m l a h
Kedatangan dari luar negeri Keberangkatan ke luar negeri
III.B. KETERANGAN LALULINTAS WARGA NEGARA INDONESIA
MENURUT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
Tempat Pemeriksaan
Imigrasi
Visa Singgah Visa Kunjungan VKBP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Filipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Tiongkok RRC
T u r k i TUR
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
IV.A. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT
DENGAN VISA KUNJUNGAN DAN WNA DENGAN VISA TINGGAL TERBATAS(Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)
WNA PENGUNJUNG SINGKAT DENGAN VISAKODE
NEGARAJ u m l a hK E B A N G S A A N
Visa Tinggal
Terbatas
Yaman YMN
Qatar QAT
Timur Tengah Lainnya -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -Afrika Lainnya
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
Diplomatik Dinas BVKS VOA/ VKSKSmart Card/
SaphireABTC APEC
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Filipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Tiongkok RRC
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
Timur Tengah Lainnya -
KODE
NEGARA
IV.B. KETERANGAN KEDATANGAN WARGA NEGARA ASING PENGUNJUNG SINGKAT
TANPA VISA(Disalin dari daftar kedatangan dari luar negeri)
C o u r t e s y TANPA VISA
JumlahK E B A N G S A A N VSSK
KARTU ELEKTRONIK
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
T u r k i TUR
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
Keterangan: BVKS = Bebas Visa Kunjungan Singkat
V K S K = Visa Kunjungan Saat Kedatangan
V S S K = Visa Singgah Saat Kedatangan
*) Smart Card berlaku di Kepulauan Riau dan Saphire berlaku di Jakarta
K O D E
K E B A N G S A A N NEGARA J u m l a h
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Filipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Tiongkok RRC
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
V. KETERANGAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA ASING TINGGAL TERBATAS DAN
TINGGAL TETAP
MREP EPO
KITAS KITAP
(Disalin dari daftar keberangkatan ke luar negeri)
REP MREP EPO REP
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
Timur Tengah Lainnya -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
T u r k i TUR
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIAJUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
K O D EK E B A N G S A A N NEGARA Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan Jumlah Penambahan Pengurangan Jumlah Bulan
Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (3+4-5) Bulan Lalu Bulan Ini Bulan Ini Ini (7+8-9)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Brunei Darussalam BRI
Malaysia MLS
Filipina PHI
Singapura SPO
Thailand TAI
Vietnam VTN
Myanmar BMA
ASEAN Lainnya -
JUMLAH A S E A N -
Hongkong HKG
I n d i a IND
J e p a n g JEP
Korea Selatan KS
Pakistan PAK
Bangladesh BLS
Srilanka SAI
Taiwan TWN
Tiongkok RRC
Asia Lainnya -
JUMLAH ASIA (Tanpa ASEAN) -
Saudi Arabia SAU
Bahrain BRN
Kuwait KWT
Mesir MES
Uni Emirat Arab UEA
Yaman YMN
Qatar QAT
VI. KETERANGAN JUMLAH DAN PERUBAHAN DATA ORANG ASING IZIN TINGGALTERBATAS
DAN IZIN TINGGAL TETAP MENURUT KEBANGSAAN
(Disalin dari Daftar SK-1-ITAS dan SK-1-ITAP)
WNA Izin Tinggal Terbatas (Disalin dari Daftar SK-I-ITAS) WNA Izin Tinggal Tetap (Disalin dari Daftar SK-1-ITAP)
Qatar QAT
Timur Tengah Lainnya -
JUMLAH TIMUR TENGAH
Austria ARI
Belgia BLG
Denmark DMK
Perancis PRS
J e r m a n JB + JT
I t a l i a ITA
B e l a n d a BLD
Spanyol SPL
Portugal PGR
Swedia SD
S w i s s SS
I n g g r i s ING
Finlandia FIN
Norwegia NWA
Yunani YN
T u r k i TUR
Irlandia IRL
Eropa Barat Lainnya -
R u s i a RUS
P o l a n d i a POL
U k r a i n a UKR
Eropa Timur Lainnya -
JUMLAH EROPA -
Amerika Serikat AS
Kanada KND
Amerika Tengah -
Amerika Selatan -
Amerika Lainnya -
JUMLAH AMERIKA -
Australia ALI
Selandia Baru SLB
Oseania Lainnya -
JUMLAH OSEANIA
Afrika Selatan AFS
Afrika Lainnya -
JUMLAH AFRIKA -
GRAND TOTAL -
VII. C A T A T A N