Paper Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

8/19/2019 Paper Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi tertulis di Indonesia dan juga

merupakan refleksi dari cita-cata hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah

menggariskan beberapa prinsip dasar. alah satu prinsip dasar !ang mendapatkan

penegasan dalam perubahan UUD 1945 "perubahan keempat# adalah prinsip negara

hukum, sebagaimana tertuang dalam $asal 1 a!at "%# !ang men!atakan bah&a '(egara

Indonesia adalah negara hukum). *auh sebelum termuat dalam UUD 1945 secara historis

negara hukum (rechtsstaat) adalah negara !ang diidealkan oleh para pendiri bangsa

(founding fathers# sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum

perubahan tentang sistem pemerintahan negara !ang men!atakan bah&a (egara

Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(Machtsstaat).

+erkenaan dengan (egara hukum, di Indonesia apa !ang tersirat dalam konstitusi

tersebut baru han!a sebatas cita-cita. al ini sebagaimana dikatakan oleh *iml!

sshiddie/ (egara Indonesia ialah ‘rechtsstaat’, bukan ‘machtsstaat’ "negara

kekuasaan# atau pun korporatokrasi. (amun demikian, !ang menjadi masalah pokok kita

sekarang ini adalah bah&a per&ujudan cita (egara ukum itu sendiri masih sangat jauh

dari ken!ataan. +ahkan, dari &aktu ke &aktu, ciri-ciri negara hukum ideal itu sendiri

dalam ken!ataann!a juga belum kunjung mendekati !ang harapan.

rgumentasi *iml! di atas memberikan gambaran, bah&a pada tataran emperis, di

Indonesia konsepsi tentang (egara hukum belum berjalan sesuai dengan !ang

semestin!a, bahkan masih jauh dari !ang diharapkan. +erkenaan dengan (egara hukum

!ang ideal, dapat dirujuk apa !ang dirumuskan oleh ristoteles, dia merumuskan (egara

hukum adalah (egara !ang berdiri di atas hukum !ang menjamin keadilan kepada &arga

negaran!a. 0eadilan merupakan s!arat bagi tercapain!a kebahagiaan hidup untuk &arga

(egara dan keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi

&arga negara !ang baik. $eraturan !ang sebenarn!a menurut ristoteles ialah peraturan

!ang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar &arga negaran!a. aka menurutn!a

!ang memerintah (egara bukanlah manusia melainkan 'pikiran !ang adil). $enguasa

han!alah pemegang hukum dan keseimbangan saja. 2ebih lanjut aldi Isra, mengutip dari

+rian 3. amanaha dalam bukun!a !ang berjudul On the Rule of Law: istor!, "olitics,


2/17

#heor! mengatakan, merujuk teori ketatanegaraan klasik !ang dikemukakan ristoteles,

konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran !ang dihadapkan (contrast)

dengan konsep rule of man.

+erbicara mengenai konsep (egara hukum, ada satu hal !ang tidak boleh

ditinggalkan, !aitu demokrasi. al ini dikarenakan dalam suatu (egara !ang menganut

sistem demokrasi, hukum merupakan suatu hal !ang sangat prioritas dan keduan!a tidak

bias dipisahkan. +erkenaan dengan hubungan hukum dan demokrasi ahfud D

mengatakan/ ubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan dengan dua sisi

mata uang, dalam arti bah&a kualitas hukum suatu (egara menentukan kualitas

demokrasin!a. rtin!a, (egara-negara !ang demokratis akan melahirkan pula hukum-

hukum !ang ber&atak demokratis, sedangkan (egara-negara !ang otoriter atau non

demokratis akan lahir hukum-hukum !ang non demokratis.

Dari pendapat ahfud di atas dapat dipahami bah&a, (egara !ang demokratis

akan melahirkan hukum !ang demokratis pula, sedangkan (egara !ang otoriter tentun!a

akan melahirkan hukum !ang tidak demokratis. leh sebab itu, dapat diartikan bah&a

hukum !ang mengatur dan membatasi kekuasaan (egara atau pemerintah adalah hukum

!ang dibuat atas dasar-dasar kekuasaan atau kedaulatan rak!at. +egitu eratn!a tali-menali

antara paham negara hukum dan kerak!atan, sehingga ada sebutan negara hukum !ang

demokratis atau democratische rechtsstaat .

Dengan terlibatn!a mas!arakat dalam penentuan kebijakan publik merupakan

pencerminan suatu negara merupakan negara !ang mensinerjikan antara hukum dan

demokrasi. Dengan demikian, (egara sebagai organisasi mas!arakat !ang mempun!ai

tujuan ideal !ang ingin dicapai tidak akan mengesempingkan perananan rak!at dalam

merumuskan dan mengimplementasikan tujuan bersama tersebut. leh karena itu, hukum

dan peraturan perundang-undangan !ang berlaku tidak boleh ditetapkan secara sepihak

oleh dan atau han!a untuk kepentingan penguasa. al ini bertentangan dengan prinsip

demokrasi, karena hukum tidak dimaksudkan han!a untuk menjamin kepentingan

beberapa orang !ang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua

orang sehingga negara hukum !ang dikembangkan bukan a$solute rechtsstaat , tetapi

demcratische rechtsstaat.

+eranjak dari paparan di atas, jika diamati kondisi (egara ukum dalam konteks

Indonesia, de&asa ini sangat memprihatinkan. ukum diperlukan agar kebijakan-

kebijakan kenegaraan dan pemerintahan dapat memperoleh bentuk resmi !ang bersifat

mengikat dan dapat dipaksakan berlakun!a untuk umum. 0arena hukum !ang baik kita


3/17

perlukan dalam rangka pembuatan kebijakan (polic! making) !ang diperlukan

mereka!asa, mendinamisasi, mendorong, dan bahkan mengarahkan guna mencapai tujuan

hidup bersama dalam &adah (egara 0esatuan 6epublik Indonesia !ang berdasarkan

$ancasila dan UUD 1945. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan

tersebut (polic! e%ecuting), hukum juga harus difungsikan sebagai sarana pengendali dan

sebagai sumber rujukan !ang mengikat dalam menjalankan segala roda pemerintahan dan

kegiatan pen!elenggaraan negara.

1.7 6umusan asalah

+erdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan,

diantaran!a/

1. +agaimanakah (egara hukum dan demokrasi8

7. +agaimanakah konsep (egara hukum dan demokrasi dalam ketatanegaran8


4/17

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Konsep Negara Hukum Dan Demokras

2.1.1Konsep Negara Hukum

*ika ditelaah secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam

berbagai model seperti negara hukum. negara hukum menurut konsep ropa

0ontinental !ang dinamakan rechtstaat, negara hukum menurut konsep nglo-

&a%on rule of law, konsep sosialist legalit!, dan konsep negara hukum pancasila. Di

sisi lain, (egara hukum dimulai dari konsepsi (egara hukum liberal

(nachwachterstaat :negara sebagai penjaga malam# ke negara hukum formal

(formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil (materiele

rechtsstaat) hingga pada ide negara kemakmuran (wel'arstaat) atau negara !ang

mengabdi kepada kepentingan umum (social ser'ice state atau sociale

'erorgingsstaat).

Istilah the rule of law* mulai populer dengan terbitn!a sebuah buku dari

lbert ;enn Dice! tahun 1


5/17

dapun !ang menjadi prinsip dasar dari negara hukum itu ialah melakukan

perlindungan hidup bagi rak!at terhadap tindak pemerintahan. lasan inilah !ang

mengilhami $hilipus . adjon, mengkaitkan dengan prinsip pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. $engakuan dan perlindungan hak-hak

asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada

negara hukum, sebalikn!a dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak

asasi. +erkaitan dengan konsep (egara hukum, menuru pendapat $hilipus .

adjon han!a ada % "tiga# konsep negara hukum, !aitu/ rechtstaats, the rule of la&,

dan negara hukum pancasila.

+erbeda dengan $hilipus . adjon !ang han!a mengemukan konsep

(egara hukum, !aitu/

1. (egara hukum menurut 0onsep ropa kontinental !ang dinamakan rechtsstaat,

model negara hukum ini diterapkan misaln!a di +elanda, *erman dan $erancis..

7. 0onsep rule of la& !ang diterapkan di negara-negara nglo-a?on, antara lain

Inggris dan merika erikat@

%. uatu konsep !ang disebut socialist legalit! !ang diterapkan antara lain di Uni

o=iet sebagai negara komunis@ dan

4. 0onsep (egara ukum $ancasila.

$ada >aman klasik, secara embrionik gagasan negara hukum telah di

kemukakan oleh $lato, ketika ia menulis (omoi, sebagai kar!a tulis ketiga !ang

dibuat di usia tuan!a, sementara dalam dua tulisan pertama, $olitea dan $oliticos,

belum muncul istilah negara hukum. Dalam (omoi, $lato mengemukakan bah&a

pen!elenggaraan negara !ang baik ialah !ang didasarkan pada pengaturan "hukum#

!ang baik. Aagasan $lato tentang negara hukum ini semakin tegas di dukung oleh

muridn!a, ristoteles, !ang menuliskann!a dalam buku $olitica.

enurut ristoteles, suatu negara !ang baik ialah negara !ang diperintah

oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. ristoteles mengatakan/ turan !ang

konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertan!aan kembali

apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu

pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu ristoteles sebagai tanda negara !ang

baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan !ang tak sela!akn!a. enurutn!a

ada tiga unsur pemerintahan !ang berkonstitusi, !aitu/ $ertama, pemerintahan !ang

dilaksanakan oleh kepentingan umum@ 0edua, pemerintahan dilaksanakan menurut

hukum !ang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum !ang


6/17

dibuat secara se&enang-&enang !ang men!ampingkan kon=ensi dan konstitusi@

0etiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan !ang dilaksanakan oleh

atas kehendak rak!at, bukan berupa paksaan tekanan !ang dilaksanakan pemerintah

despotik. Dalam kaitann!a dengan konstitusi, ristoteles mengatakan, 0onstitusi

merupakan pen!usunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa !ang

dimaksud dengan badan pemeritahan dan apa akhir dari setiap mas!arakat,

konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut

aturan-aturan tersebut.

enurut tahl, sebagaimana dikutip oleh 6id&an 6., bah&a unsur-unsur

negara hukum (rechtsstaat) adalah sebagai berikut/

1. $erlindungan hak-hak asasi manusia@

7. $emisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu@

%. $emerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan@ dan

4. $eradilan administrasi dalam perselisihan.

$ada &ila!ah nglo-sa?on, muncul pula konsep negara hukum (rule of law)

dari .;. Dice!, dengan unsur-unsur sebagai berikut@

a. upremasi aturan-aturan hukum (supremac! of the law) tidak adan!a kekuasaan

se&enang-&enang (a$sence of ar$itrar! power), dalam arti bah&a seseorang

han!a boleh di hukum kalau melanggar hukum@

b. 0edudukan !ang sama dalam menghadapi hukum (e-ualit! $efore of the law).

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat@ dan

c. erjaminn!a hak-hak manusia oleh undang-undang "di negara lain oleh undang-

undang dasar# serta keputusan-keputusan pengadilan.

d. International commission of jurists !ang merupakan suatu organisasi ahli hukum

internasional, dalam konferensin!a di +angkok pada tahun 19B5, mengadakan

peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum !ang telah berkembang

sebelumn!a, terutama konsep the rule of law, dengan memperbaiki aspek

dinamika dalam kehidupan mas!arakat.

Dalam konteks itu dirumuskan tentang pengertian dan s!arat bagi suatu negara

hukum:pemerintahan !ang demokratis diba&ah rule of la& sebagai berikut/

1. dan!a proteksi konstitusional@

7. $engadilan !ang bebas dan tidak memihak@

%. 0ebebasan untuk men!atakan pendapat@

4. $emilihan umum !ang bebas@


7/17

5. 0ebebasan berserikat:beroragisasi dan beroposisi@ dan

B. $endidikan ci=il "0e&arganegaraan#.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan pada ahun 19BB

di *akarta. Dalam simposium itu diputuskan tentang ciri-ciri khas negara hukum

adalah sebagai berikut/

a. $engakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia !ang mengandung

persamaan dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi dan kebuda!aan@

b. $eradilan !ang bebas dan tidak memihak serta tidak di pengaruhi oleh sesuatu

kekuasaan atau kekuatan apapun juga@ dan

c. 2egalitas dalam arti hukum dalam segala bentukn!a.

2.2.2 Konsep Demokras

0onsepsi demokrasi selalu diidentikkan dengan penempatan rak!at pada

posisi !ang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, &alaupun pada tataran

implementasin!a terjadi perbedaan antara negara !ang satu dengan negara !ang

lain. 0arena berbagai =arian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam

literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi !aitu demokrasi

konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi $ancasila,

demokrasi rak!at, demokrasi so=iet, demokrasi nasional, dan lain sebagain!a.

emua konsep ini memakai istilah demokrasi, !ang menurut asal kata berarti

'rak!at berkuasa) atau go=ernment or rule b! the people "kata Cunani demos berarti

rak!at, kratoskratein berarti kekuasaan:berkuasa#. al ini berarti bah&a pada

tingkat terakhir rak!at memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok

mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara !ang

turut menentukan kehidupan mereka tersebut.

*ika dilihat dari kecamata politik, menurut 6obert . Dahl dalam gagasan

demokrasi terdapat 5 "lima# kriteria, !aitu/

"1# $ersamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif !ang mengikat@

"7# $artisipasi efektif, !aitu kesempatan !ang sama bagi semua &arga negara dalam

proses pembuatan keputusan secara kolektif@

"%# $embeberan kebenaran, !aitu adan!a peluang !ang sama bagi setiap orang

untuk memberikan penilaian terhadap jalann!a proses politik dan pemerintahan

secara logis@

"4# 0ontrol terakhir terhadap agenda, !aitu adan!a keputusan eksklusif bagi

mas!arakat untuk menentukan agenda mana !ang harus dan tidak harus


8/17

diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan

itu pada orang lain atau lembaga !ang me&akili mas!arakat@ dan

"5# $encakupan, !aitu terliputn!a mas!arakat mencakup semua orang de&asa dalam

kaitann!a dengan hukum.

ecara komprehensif kriteria demokrasi juga diajukan oleh A&endolen .

arter, *ohn . er> dan enr! +. a!o. arter dan er>, mengonseptualisasikan

demokrasi sebagai pemerintahan !ang dicirikan oleh dan dijalankann!a melalui

prinsip-prinsip/

1. $embatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi

indi=idu dan kelompok dengan jalan men!usun pergantian pimpinan secara

berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat per&akilan rak!at !ang efektif@

7. dan!a sikap toleransi terhadap pendapat !ang berla&anan@

%. $ersamaan di depan hukum !ang di&ujudkan dengan sikap tunduk kepada rule

of la& tanpa membedakan kedudukan politik@

4. dan!a pemilihan !ang bebas dengan disertai adan!a model per&akilan !ang

efektif@

5. Diberin!a kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi

kemas!arakatan, mas!arakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum

semacam pers dan media massa@

B. dan!a penghormatan terhadap hak rak!at untuk men!atakan pandangann!a

betapa pun tampak salah dan tidak populern!a pandangan itu@ dan

E. Dikembangkann!a sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan

lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada

koersif dan represif.

elanjutn!a enr! +. a!o men!atakan bah&a nilai-nilai !ang harus

dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah/

"1# en!elesaikan pertikaianpertikaian secara damai dan sukarela@

"7# enjamin terjadin!a perubahan secara damai dalam suatu mas!arakat !ang

selalu berubah@

"%# $ergantian penguasa dengan teratur@

"4# $engunaan pemaksaan seminimal mungkin@

"5# $engakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman@

"B# enegakkan keadilan@

"E# emajukan ilmu pengetahuan@ dan


9/17


10/17

$ada hakikatn!a, kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan

legitimasi religious, legitimasi ideologis eliter, atau legitimasi pragmatis. (amun,

kekuasaan berdasarkan legitimasi-legitimasi tersebut, dengan sendirin!a,

mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia, karena mengklaim kedudukan

lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainn!a. elain itu, kekuasaan !ang

berdasarkan ketiga legitimasi tersebut akan menjadi kekuasaan !ang absolut, karena

asumsi dasarn!a menempatkan kelompok !ang memerintah sebagai pihak !ang

ber&enang secara istime&a dan lebih tahu dalam menjalankan urusan kekuasaan

negara.

0ekuasaan !ang didirikan berdasarkan ketiga legitimasi tersebut bisa

dipastikan akan menjadi kekuasaan !ang otoriter. Dengan demikian, kekuasaan

!ang diperoleh melalui mekanisme demokrasi, karena konsepsi demokrasi

menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan !ang kemudian dikenal dengan

prinsip kedaulatan rak!at, maka bisa dipastikan akan menjadi kekuasaan !ang

demokratis karena kehendak rak!atlah sebagai landasan legitimasin!a.

ebagaimana telah dikemukakan pada bagian latar belakang dari tulisan ini

bah&a (egara hukum dan demokrasi adalah dua konsepsi !ang saling berkaitan

!ang satu sama lainn!a tidak dapat dipisahkan. $ada konsepsi demokrasi, di

dalamn!a terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rak!at "democratie# sedangkan di

dalam konsepsi (egara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum

"nomocratie#, !ang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan

secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. $aham negara hukum !ang

demikian dikenal dengan sebutan 'negara hukum !ang demokratis) "democratische

rechtsstaat# atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democrac!.

Disebut sebagai 'negara hukum !ang demokratis), karena di dalamn!a

mengakomodasikan prinsip-prinsip (egara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

2ebih lanjut *iml! sshiddiie, menegaskan bah&a negara hukum !ang

bertopang pada sistem demokrasi pada pokokn!a mengidealkan suatu mekanisme

bah&a negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah

didasarkan atas hukum. enurutn!a, dalam perspektif !ang bersifat hori>ontal

gagasan demokrasi !ang berdasarkan atas hukum "constitutional democrac!#

mengandung 4 "empat# prinsip pokok, !aitu/

1. dan!a jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama@

7. $engakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas@


11/17

%. dan!a aturan !ang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama@ dan

4. dan!a mekanisme pen!elesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan !ang

ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, di mana terkait pula

dimensi-dimensi kekuasaan !ang bersifat =ertical antar institusi negara dengan

&arga (egara.

Dalam pandangan *iml! sshiddiie, keempat prinsip-prinsip pokok dari

demokrasi tersebut la>imn!a dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip

negara hukum "nomokrasi#, !aitu/

1# $engakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia@

7# $embatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian

kekuasaan disertai mekanisme pen!elesaian sengketa ketatanegaraan antar

lembaga negara, baik secara =ertikal maupun hori>ontal@

%# dan!a peradilan !ang bersifat independen dan tidak memihak "independent

and impartial# dengan ke&iba&aan putusan !ang tertinggi atas dasar keadilan

dan kebenaran@

4# Dibentukn!a lembaga peradilan !ang khusus untuk menjamin keadilan &arga

negara !ang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan "pejabat

administrasi negara#@

5# dan!a mekanisme judicial re=ie& oleh lembaga legislatif maupun lembaga

eksekutif@

B# Dibuatn!a konstitusi dan peraturan perundang-undangan !ang mengatur

jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut@ dan

E# $engakuan terhadap asas legalitas atau due process of la& dalam keseluruhan

sistem pen!elenggaraan negara.

leh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan s!stem demokrasi

karena terdapat korelasi !ang jelas antara negara hukum !ang bertumpu pada

konstitusi, dengan kedaulatan rak!at !ang dijalankan melalui sistem demokrasi.

Dalam sistem demokrasi partisipasi rak!at merupakan esensi dari sistem ini. kan

tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah,

sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. enurut Frans agnis

useno, demokrasi !ang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti !ang

sesungguhn!a. Demokrasi merupakan cara !ang paling aman untuk

mempertahankan kontrol atas negara hukum.


12/17

Dengan demikian dalam negara hukum !ang demokratis, hukum dibangun

dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. ukum tidak boleh dibuat,

ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan 'tangan besi) berdasarkan kekuasaan

semata (machtsstaat). ebalikn!a, demokrasi haruslah diatur berdasar atas hukum

(rechtsstaat) karena per&ujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum

untuk mencegah munculn!a mobokrasi, !ang mengancam pelaksanaan demokrasi

itu sendiri.

2.2 Konsep Negara Hukum !an Demokras !alam Ketatanegaran

Indonesia Indonesia, sebagai negara !ang terlahir pada abad modern melalui

$roklamasi 1E gustus 1945 juga 'mengklaim) dirin!a sebagai (egara hukum. al ini

terindikasikan dari adan!a suatu ciri negara hukum !ang prinsip-prinsipn!a dapat dilihat

pada 0onstitusi (egara 6. I. "sebelum dilakukan perubahan#, !aitu dalam $embukaan

UUD 1945, +atang ubuh "non $asal-pasal tentang #, dan $enjelasan UUD 1945

dengan rincian sebagai berikut/

1. $embukaan UUD 1945, memuat dalam alinea pertama kata 'perikeadilan), dalam

alinea kedua 'adil), serta dalam alinea keempat terdapat perkataan 'keadilan sosial),

dan 'kemanusiaan !ang adil). emua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara

hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu untuk mencapai negara keadilan.

0emudian dalam $embukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan 'maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar

(egara Indonesia).

7. +atang ubuh UUD 1945, men!atakan bah&a '$residen 6epublik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undangundang Dasar "$asal 14#.

0etentuan ini menunjukkan bah&a presiden dalam menjalankan tugasn!a harus

mengikuti ketentuan-ketentuan !ang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar.

$asal 9 mengenai sumpah $residen dan Gakil $residen 'memegang teguh Undang-

Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturann!a selurus-

lurusn!a). elarang $residen dan Gakil $residen men!impang dari peraturan

perundang-undangan !ang berlaku dalam menjalankan tugasn!a suatu sumpah !ang

harus dihormati oleh $residen dan Gakil $residen dalam mempertahankan asas

negara hukum. 0etentuan ini dipertegas lagi oleh $asal 7E UUD 1945 !ang

menetapkan bah&a 'segala &arga negara bersamaan kedudukann!a dalam hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualin!a). $asal ini selain menjamin prinsip


13/17

eualit! before the la&, suatu hak demokrasi !ang fundamental, juga menegaskan

ke&ajiban &arga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu pras!arat langgengn!a

negara hukum@ dan

%. $enjelasan UUD 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut ukum ata

(egara Indonesia, $enjelasan UUD 1945 itu mempun!ai nilai !uridis, dengan huruf

besar men!atakan/ '(egara Indonesia berdasarkan atas hukum "rechtsstaat# tidak

berdasarkan atas kekuasaan belaka "machtsstaat#). 0etentuan !ang terakhir ini

menjelaskan apa !ang tersirat dan tersurat telah din!atakan dalam +atang ubuh

UUD 1945.

Dari ketiga ketentuan di atas, penegasan secara eksplisit Indonesia sebagai negara

hukum dapat dijumpai dalam $enjelasan UUD 1945. 2ain haln!a dengan dua konstitusi

"0onstitusi 6I dan UUD 195H# !ang pernah berlaku di Indonesia, terdapat penegasan

secara eksplisit rumusan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam ukaddimah

0onstitusi 6I misaln!a disebutkan pada alinea ke-4@ 'untuk me&ujudkan kebahagiaan,

kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam mas!arakat dan (egara hukum

Indonesia erdeka !ang berdaulat sempurna). 0emudian di dalam $asal 1 a!at "1#

0onstitusi 6I juga disebutkan@ '6epublik Indonesia erikat !ang merdeka dan berdaulat

ialah suatu (egara hukum !ang demokrasi dan berbentuk federasi).

Demikian pula haln!a, di dalam ukaddimah UUD 195H pada alinea keempat

men!ebutkan/ aka demi ini kami men!usun kemerdekaan kami itu dalam suatu $iagam

(egara !ang berbentuk 6epublik 0esatuan, berdasar pengakuan 0etuhanan Cang aha

sa, $erikemanusiaan, 0ebangsaan, 0erak!atan dan 0eadilan osial untuk me&ujudkan

kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam mas!arakat dan negara

hukum Indonesia erdeka !ang berdaulat sempurna. 0emudian di dalam $asal 1 a!at "1#

UUD 195H disebutkan@ 6epublik Indonesia !ang merdeka dan berdaulat ialah negara

hukum !ang demokratis dan berbentuk kesatuan.

etelah UUD 1945 dilakukan perubahan, rumusan negara hukum Indonesia !ang

semula han!a dimuat secara implisit baik di dalam $embukaan maupun +atang ubuh

UUD 1945 dan secara eksplisit dimuat di dalam $enjelasan UUD 1945, penempatan

rumusan negara hukum Indonesia telah bergeser kedalam +atang ubuh UUD 1945 !ang

secara tegas din!atakan di dalam $asal 1 a!at "%# UUD 1945 !ang berbun!i/ (egara

Indonesia adalah (egara ukum. *ika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum

sebagaimana uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditemukan pengaturan unsur-

unsur negara hukum dalam +atang ubuh UUD 1945 sebagai berikut/


14/17

1. $erlindungan terhadap hak-hak asasi manusia "#@

7. $emisahan:pembagian kekuasaan@

%. $emerintahan berdasarkan undang-undang@ dan

4. $eradilan administrasi !ang berdiri sendiri.

Dengan demikian, dalam sistem konstitusi (egara Indonesia cita negara hukum

itu menjadi bagian !ang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan

Indonesia sejak kemerdekaan. eskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum

perubahan, ide (egara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam

penjelasann!a ditegaskan bah&a Indonesia menganut ide rechtsstaatJ, bukan

machtsstaatJ. ementara dalam 0onstitusi 6I ahun 1949, ide (egara hukum itu

bahkan tegas dicantumkan, demikian pula dalam UUD 195H, kembali rumusan bah&a

Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas. +ahkan dalam $erubahan

0etiga pada tahun 7HH1 terhadap UUD (egara 6I ahun 1945, ketentuan mengenai

negara hukum ini kembali dicantumkan secara tegas dalam $asal 1 a!at "%# !ang

berbun!i/ '(egara Indonesia adalah (egara ukum).


15/17

BAB III

PENU"UP

#.1 Kesmpulan

(egara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi !ang

jelas antara negara hukum !ang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rak!at !ang

dijalankan melalui s!stem demokrasi. Dalam sistem demokrasi partisipasi rak!at

merupakan esensi dari sistem ini. kan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan

kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

(egara hukum !ang demokratis, hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip

demokrasi. ukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan

'tangan besi) berdasarkan kekuasaan semata (machtsstaat). ebalikn!a, demokrasi

haruslah diatur berdasar atas hukum (rechtsstaat) karena per&ujudan gagasan demokrasi

memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculn!a mobokrasi, !ang mengancam

pelaksanaan demokrasi itu sendiri. *ika dikaitkan dengan konteks (egra hukum secara

teoritis gagasan kenegaraan Indonesia telah memenuhi pers!aratan sebagai (egara

hukum modern, !aitu negara hukum !ang demokratis.


16/17

DA$"A% KEPUS"AKAAN

sshiddiie, *iml!, 'Demokrasi dan (omokrasi/ $ras!arat enuju Indonesia +aru), 0apita

elekta eori ukum "0umpulan ulisan ersebar#, *akarta/ F-UI, 7HHH.

KKKKKKKKK, enuju (egara ukum Cang Demokratis, *akarta/ ekretariat *enderal dan

0epaniteraan ahkamah 0onstiusi, 7HHhar!, aher, (egara ukum Indonesia nalisis Curidis (ormatif entang Unsur-unsurn!a,

*akarta/ $enerbit Uni=ersitas Indonesia "UI $ress#, 1995.

>har!, uhammad aher, (egara ukum uatu tudi entang $rinsip-$rinsipn!a Dilihat

dari egi ukum Islam, Implementasin!a $ada $eriode (egara adinah Dan asa

0ini, et. I;, *akarta/ 0encana $renada edia Aroup, 7H1H.

+udiardjo, iriam, asalah 0enegaraan, *akarta/ Aramedia, 19


17/17

haib, Dahlan, 0edaulatan 6ak!at, (egara ukum dan 0onstitusi, et. II, Cog!akarta/

2ibert!, 7HHH.

Gahjono, $admo, embuda!akan UUD 1945, *akarta/ I(D I22-o, 1991.

Paper Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Documents

Transcript of Paper Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia