Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
-
Upload
rizkapratiwi -
Category
Education
-
view
6.375 -
download
51
description
Transcript of Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Pancasiladalam Kontek
Ketatanegaraan
Oleh 1.Rizka Pratiwi Jaya2.Luluk Ernawati3.Erwin Prasetyo4.Anzy Rosalia
Pancasila dan Ketatanegaraan
Hubungan Pancasila, Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang
Tubuh UUD 1945
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan
Republik Indobesia
Hak Asasi dalam
Pancasila
Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam
ilmu kenegaraan popular disebut sebagai dasar
filsafat Negara (Philosofische gronslai). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan
sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di Negara
Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-
undangan serta penjabarannya senantiasa
berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam
sila-sila pancasila.
Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang
permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).
Negara merupakan kesatuan sosial
(masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan
bersama. Negara dapat dilihat dari dua segi
perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk
masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sebagai satu
gejala hukum.
Hubungan Pancasila,
Proklamasi, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945.
Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD
Negara Republik Indonesia
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia
Hubungan Pembukaan UUD
1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
Hubungan Pembukaan UUD
1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Hubungan Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD Negara Republik Indonesia
pada pasal 28 ayat 1 dan 2 mencerminkan sila ketuhanan yang maha esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci “kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing “
pada bab XA tentang hak asasi manusia yang merupakan jalinan nilai-nilai yang merupakan cerminan sila kemanusiaan yang adil dan beradap (pasal 27, pasal 28, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, pasal 30, pasal 31 dan pasal 34).
Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat 1, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A , pasal 7B, pasal 7C, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18 ayat 3 , pasal 19, pasal 20, pasal 20A, pasal 21, pasal 22, pasal 22B, pasal 22C, pasal 22D dan pasal 22E
Di tuangkan rincianya dalam pasal 1 ayat 1, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 18A, pasal 18B, pasal 22E, pasal 25E, pasal 30, pasal 36, pasal dan pasal 36B.
Dalam nilai-nilai yang telah di tuangkan dalam pasl-pasal mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan social dan kesejahteran ekonomi.
Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Hubunggan pancasila dengan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 mengandung pengertian bahwa pancasila merupakan subtansi esensial dari pembukaan dan mendapatkan kedudukan secara yuridis formal dalam pembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukanya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, maka perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat Negara dan Undang –Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan pangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pokok-Pokok Pikiran Persatuan Indonesia, Keadilan sosial, Kedaulatan Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwalilan, serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradap. Yang inti sarinya merupakan penjelasan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kapada UUD 1945.
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945
Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus dengan pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan akan tetapi juga mempertanggung jawabkan Proklamasi, maka hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kasual organis, hal ini menunjukkan hubungan proklamasi dengan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang utuh
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Kehidupan Berbangsa dan
Bernegara
Di Awal Kemerdekaan (1945-1959)
Di Era Orde Lama (1959-
1965)
Di Era Orde Baru (1965-12 Mei 1998)
Implikasi Amandemen UUD 1945 dalam Ketatanegaraan
Republik Indobesia
Dasar Pemikiran Perubahan UUD Negara Republik
indonesia
Dasar Hukum Perubahan UUD Negara Republik
indonesia
Lembaga-Lembaga Negara
republlik Indonesia
Tuntutan perubahan/amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipandang belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalamnya terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negar yang otoriter, sentralik, tertutup dan diliputi oleh tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN) yang menimbukan kemerosotan dalam berbagai kehidupan.
Majelis permusayawaratan Rakyat melakukan perubahan Undang–Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada ketentuan pasal 37 UUD 1945. Pasal 37 UUD 1945 mengatur prodsedur perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa (1) Untuk mengaubah Undang – Undang Dasar sekurang – kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir dan (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang- kuangnya 2/3 daripada julah anggota yang hadir.
Lembaga-Lembaga Ketatanegaraan
MPRMajelis
Permusyawaratan Rakyat
DPRDewan Perwakilan
Rakyat
DPDDewan Perwakilan
DaerahPRESIDEN
MAMahkamah Agung
MKMahkamah konstitusi
KYKomisi Yudisial
BPKBadan Pemeriksa
Keuangan
Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
menjamin setiap orang umum
melakukan ibadah menurut
keyakinannya masing-masing
Setiap agama dipandang sama
hak dan kedudukannya
terhadap Negara.
Berarti sila pertama dari pancasila, Ketuhanan Yang
Maha Esa mengandung pengakauan terhadap hak-hak asasi manusia dalam
segala segi kehidupan manusia
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Hak tidak untuk
diperbudak
Hak tidak untuk
dianiaya
Pengakuan sebagai manusia pribadi
Hak tidak untuk ditangkap,
ditahan, secara sewenang-
wenang
Hak untuk mendapat peradilan
yang bebas
Hak dianggap tidak bersalah
sampai dibuktikan kesalahannya
menurut Undang-Undang
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Persatuan Indonesia
Persatuan Persatuan Indonesia atau Kebangsaan ialah sikap yang
mengutamakan kepentingan Bangsa diatas kepentingan suku, golongan,
partai dan lain-lain. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan,
suku-suku, dan partai-partai yang mempunyai kedudukan dan
kesempatan yang sama dalam Negara Indonesia, dalam arti adanya
keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang
satu dengan mengabaikan yang lainnya.
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kedaulatan rakyat berarti kekeuasaan Negara berada di tangan rakyat. Negara dibentuk oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Secara
demokrasi melalui perwakilan. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar
pengakuan akan harkat dan martabat manusia
menghormati dan menunjang tinggi
segala hak-hak asasi yang melekat padanya
hak mengeluarkan
pendapat
hak untuk berkumpul
hak ikut serta dalam pemerintahan dan
jabatan-jabatan Negara
kemerdekaan pers
Hak Asasi Manusia Menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
hak untuk hidup layak
dijamin adanya hak
milik
adanya hak atas jaminan
sosial
adanya hak atas pekerjaan dengan
sistem pengupahan dan syarat-syarat kerja yang baik
berhak atas tingkat hidup
yang menjamin kesehatan
Hak asasi yang telah diakui oleh UUD maupun Universal Declaration Of Human Rights.
Artinya :Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA