Pancasila Sebagai Etika Politik

Pancasila Sebagai Etika PolitikPengertian Etika dan Politik (Wikipedia)EtikaEtika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan

bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai

standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep

seperti benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi)

menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis (practical philosophy).

Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita.

Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda

dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang

seharusnya dilakukan oleh manusia.

Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan

sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu.

Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu

lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika

melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia.

Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan

nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika.

PolitikPolitik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain

berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya

penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu

politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

         politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik

Aristoteles)

         politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara

         politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di

masyarakat

         politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan

politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik,proses politik, dan juga tidak kalah

pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Etika PolitikSetelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik.

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika,

yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini

berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai

subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun

negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih

meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia

sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang

ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh

penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka

seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta

masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada

ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987: 15

Hubungan Etika Politik dan Pancasila            Dalam kaitannya, pancasila merupakan sumber etika politik itu sendiri. Etika politik menuntut

agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), secaraa

demokratis (legimitasi demokratis), berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan

dengannya (legitimasi moral). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut

            Penyelenggaraan negara baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut

publik, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral relegius (sila I) serta moral

kemanusiaan (sila II). Selain itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus berdasarkan

legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu

“keadilan” dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana terkandung dalam sila ke V. Negara

adalah berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa

untuk rakyat (sila VI)

            Prinsip-prinsip dasar etika politik itu telah jelas terkandung dalam Pancasila. Dengan

demikian, Pancasila adalah sumber etika politik yang mesti direalisasikan. Para pejabat eksekutif,

legislatif, maupun yudikatif, pelaksana aparat dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain

legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasar pada legitimasi moral yang memang

pembentukan dari nilai-nilai serta dikongkretisasi oleh norma.

Pengertian

Pengertian etika sebagai suatu usaha,filsaat dibagi menjadi beberapa cabang menurut

lingkungan bahasanya masing masin. Cabang cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok

yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha

mencari  jawabannya tentan g segala sesuatu,misalnya hakikat manusia,alam,hakikat realitas sebagai

suatu keseluruhan,tentang pengetahuan,tentang apa yang kita ketahui dan filsafat teoritispun juga

mempunyai maksud maksud dan berkaitan erat dengan hal hal yang bersifat praktis,karena pemahaman

yang dicari menggerakkan kehidupannya .[1]

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mangapa kita

mengikuti suatu ajaran moral tertentu,atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung

jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.[2]

Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah

masalah yang berkatan dengan prediket nilai “susila” dan “tidak susila”,,”baik” dan “buruk”.

Etika Politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Bidang

pembahasan dan metode etika politik. Pertama etika politik ditempatkan ke dalam kerangka filsafat pada

umumnya. Kedua dijelaskan apa yang dimaksud dengan dimensi politis manusia. Ketiga

dipertanggungjawabkan cara dan metode pendekatan etika politik terhadap dimensi politis manusia itu.sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:

Ø   Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara      

Ø   Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)

Ø   Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie)

Ø   Kedaulatan rakyat (Rousseau)

Ø   Negara hokum demokratis/republican (Kant)

Ø   Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)

Ø   Keadilan sosial

                          Etika Politik

Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh

karena itu etika politik berkait dengan bidang pembahsan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa

pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika.

Pengertian etika politik berasal dari kata ‘politics’ yang memiliki makna bermacam macam

kegiatan dalam suatu sitem politik atau Negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari

system itu dan diikuti dengan pelaksanaan-pelaksanaan  itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah

yang menjadi tujuan dari system itu.

 Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila

Kalau membicarakan Pancasila sebagai etika politik maka ia mempunai lima prinsip itu berikut

ini disusun menurut pengelompokan pancasila, maka itu bukan sekedar sebuah penyesuaian dengan

situasi Indonesia, melainkan karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-

tuntutan dasar etika politik modern (yang belum ada dalam Pancasila adalah perhatian pada lingkungan

hidup).

1.      PluralismePluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif,

damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama,

budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan

berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian

seseorang dan sekelompok orang.

2.  Hak Asasi ManusiaJaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusia yang adil dan beradab. Mengapa?

Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak

diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai

manusia. Karena itu, Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian

sebagai berikut.

a.   Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena ia

manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.

b.    Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas di mana

manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.

Bila mengkaji hak asasi manusia secara umum, maka dapat dibedakan dalam bentuk tiga

generasi hak-hak asasi manusia:

1)   Generasi pertama (abad ke 17 dan 18): hak-hak liberal, demokratis    dan perlakuan wajar di depan

hokum.

2)    Generasi kedua (abad ke 19/20): hak-hak sosial

3)    Generasi ketiga (bagian kedua abad ke 20): hak-hak kolektif    (misalnya minoritas-minoritas etnik).

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang

lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak

hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas

manusia berkembnag secara melingkar: keluarga, kampong, kelompok etnis, kelompok agama,

kebangsaan, solidaritas sebagai manusia.  Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi

seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing.

Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi.

4. Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau

sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan

memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup.

Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang

memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip

keterwakilan”. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam

tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:

a.     Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak

menjadi kediktatoran mayoritas.

b.    Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis).

Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang

sewenang-wenang).

5. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa

pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap

ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas

yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan social tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide,

ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social

adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar

ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa

ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural, bukan pertama-pertama individual. Artinya,

ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para

pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi/social/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu

hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas.

Ketidakadilan structural paling gawat sekarang adalah sebagian besar segala kemiskinan. Ketidakadilan

struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar

ras, suku dan budaya.

Berdasarkan uaraian di atas, tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

1.     Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan sosial.

2.     Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang

merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.

3.     Korupsi.

Demensi Manusia Politik

a.    Manusia Sebagai Makhluk Individu-Sosial

Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia, dari kacamata

yang berbeda-beda. Paham individualism yang merupakan bakal paham liberalisme, memandang

manusia sebagai makhluk individu yang bebas, Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat,

bangsa, maupun negara dasar merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam

kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat

kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakal

sosialisme dan komunisme mamandang siafat manusia sebagi manusia social. Individu menurut paham

kolekvitisme dipandang sebagai sarana bagi amasyarakat. Oleh karena itu konsekuensinya segala aspek

dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada

sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum,

dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filsofi manusia sebagai

makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagi invidu dan segala aktivitas

dan kreatifitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini dikarenakan manusia

sebagai masyarakat atau makhluk sosial. Kesosialanya tidak hanya merupakan tambahan dari luar

terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa,

senantiasa tergantung pada orang lain.

Manusia didalam hidupnya mampu bereksistensi kare orang lain dan ia hanya dapat hidup dan

berkembang karena dalam hubunganya dengan oranglain.Dasar filosofi sebagaimana terkandung dalam

pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat kodrat

manusia adalah monodualis yaitu sbagai makhlukindividu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Maka

sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan indonesia bukanlah totalis individualistis. Secara

moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan dan kkesejahteraan individu maupun

masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan

penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan serta arah dari

tujuan negara indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepada dasar-dasar tersebut.

Demensi Politis Kehidupan Manusia

Dimensin politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga

senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.Dimensi ini memiliki dua segi

fundamental yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu dapat

diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan

tindakan moral manusia, sehingga mausia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat

yang ditimbulkan karena tindakanya, akan tetapi hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan

tanggung jawabnya terhadap manusia lain dan masyarakat. Apabila pada tindakan moralitas kehidupan

manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapai hak orang lain dalam masyarakat, maka

harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif. Lembaga penata normatif masyarakat adalah

hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota

masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif

dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu

yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan

untuk memaksakan kehendaknya, dan lemabaga itu adalah negara. Penataan efektif adalah penataan de

facto, yaitu penatan yang berdasarkan kenyataan menentukan kelakuan masyarakat. Namun perlu

dipahami bahwa negara yang memiliki.

      Nilai – nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika PolitikSebagi dasar filsafah negara pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan

perundang-undangan, malainkan juga merupakan sumber moraliatas terutama dalam hubunganya

dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan

negara. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila ke dua “kemanusiaan yang adoil dan

beradab” adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara

dijlankan sesuai dengan Asas legalitas (Legitimasi hukum) , secara demokrasi (legitimasi demokrasi) dan

dilaksanakan berdasrkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral). (Suseno, 1987 :115). Pancasila sebagai

suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara baik

menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik, pembagian serta kewenagan harus

berdasarkan legitimimasi moral religius serta moral kemanusiaan. Dalam pelaksanaan dan

penyelenggaran negara, segala kebijakan, kekuasaan, kewenangan.

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA POLITIK DAN IDEOLOGI NEGARA

BAB II

PEMBAHASAN

A.  PENGERTIAN ETIKA POLITIK

1. Pengertian Etika                              

Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia yang

dilakukan dengan sadar dilihat dari sudut baik buruknya. Etika membicarakan seluruh

kepribadian baik hati nurani, ucapan dan perbuatan manusia baik sebagai pribadi maupun

sebagai kelompok.

Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan

standar atau penilaian terhadap tingkah laku manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, etika dapat

diklasifikasikan kedalam empat golongan, yaitu:

a.       Etika deskriptif ialah etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian.

b.      Etika normative ialah etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang

buruk, dan apa yang sebagainya dilakukan oleh seseorang.

c.       Etika individual ialah etika yang objeknya tingkah laku manusia sebagai makhluk individu.

Misalnya berkaitan dengan tujuan hidup manusia.

d.      Etika social ialah etika yang membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia dengan

hubungannya dengan orang lain. Misalnnya dalam keluarga, masyarakat, Negara dan sebagainya.

Kempat klasifikasi tersebut, menegaskan bahwa etika berkaitan dengan masalah nilai. Hal

ini dikarenakan etika pada hakekatnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan

predikat nilai yaitu susila dan asusila, baik dan buruk.

2. Pengertian Politik

Pengertian politik berasal dari kosakata politics, yang memiliki makna bermacam-macam

kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara, yang menyangkut proses penentuan tujuan-

tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian-

pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-

konsep pokok yang berkaitan dengan negara ( state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan

(decision making), kebijaksanaan (policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation).

Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para

pelaksana pemerintahan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta

para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelengaraan negara. Pengertian politik

yang lebih luas, yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang

disebut masyarakat negara.

3. Pengertian Nilai, moral dan norma

   Nila, moral, dan norma merupakan konsep yang saling berkaitan. Ketiga konsep ini

saling terkait dalam memahami pancasila sebagai etika politik.

a.    Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan

manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan

mengarahkan sikap dan perilaku manusia.

Disamping teori nilai diatas, Prov. Notonegoro membagi nilai dalam tiga kategori, yaitu:

1)   Nilai Material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.

2)      Nilai Vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktifitas.

3)      Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat

dirinci menjai empat macam, yaitu:

a)    nilai kebenaran, yaitu bersumber kepada unsur rasio manusia, budi, dan cipta.

b)   Nilai keindahan, yaitu bersumber pada unsur rasa atau intuisi.

c)    Nilai moral, yaitu bersumber pada unsur kehendak anusia atau kemauan.

d)   Nilai religi, yaitu bersumber pada nilai ketuhanan, merupakan nilai kerohanian yang tertinggi

dan mutlak. Nilai ini bersumber kepada  keyakinan dan keimanan manusia terhadap tuhan.

b.    Moral

Moral berasal dari kata mos (mores) = Kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran

tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral

dalam perwujudannya dapat berupa peraturan, prinsip-prinsip yang benar, baik, terpuji, dan

mulia.

c.    Norma

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalm kehidupan sehari-hari

berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya merupakan perwujudan marabat manusia

sebagai mahluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap

luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk di patuhi. Oleh karena itu, norma dalam

perwunudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum,

dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dapat dipatuhi,  yang dikenal dengan sanksi,

misalnya:

1)      Norma agama, dengan sanksinya dari tuhan.

2)      Norma kesusilaan, dengan sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri.

3)      Norma kesopanan, dengan sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan masyarakat.

4)      Norma hukum, dengan sanksinya berupa penjara atau denda yang dipaksakan oleh Alat negara.

4. Pengertian Etika Politik

Etika, atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika

politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan

mana yang jelek. Apabila suatu politik sudah mengarah pada kepentingan umum atau negara, itu

etika politik yang baik, sedangkan apabila suatu politik sudah mengarah pada kepentingan

pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Fungsi etika politik dalam masyarakat

terbatas pada penyediaan alat-alat teoretis, untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi

politik secara bertanggung jawab. Jadi,tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori,

melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif.

Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapata

dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan patokan orientasi dan pegangan

normatif bagi mereka yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan

tolak ukur matabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebagai keputusan politik.

Suatu keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat

secara keseluruhan.

Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang

berdasarkan Pancasila sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang

tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu,  etika politik lebih bersifat konvensi

dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali

keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah.

Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis (uang)

yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan. Akibatnya,

pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada dan tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai

dengan moralitas publik.

Prinsi-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara

adalah adanya cita-cita the rue of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi

manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-

masing dan keadilan sosial.

Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi

yang mengabaikan moral. Buktinya, semua harga jabatan politik setara dengan sejumlah uang.

Semua jabatan memiliki harga yang harus dibayar si pejabat. Itulah mengapa para pengkritik dan

budayawan secara prihatin menyatakan arah etika dalam bidang politik (dan bidang lainnya)

sedang berlarian tunggang-langgang (meminjam Giddens, “run away”) menuju ke arah “jual-

beli” menggunakan uang maupun sesuatu yang bisa dihargai dengan uang.

Namun demikian, perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas

politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat

diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas).

B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sistem Etika Politik

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa pancasila merupakan dasar etika politik

bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap

sila.    Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam

kehidupan politik bangsa indonesia  baik oleh rakyat ataupun penguasa. Oleh karena itu dapat

dikatakan kehidupan politik meliputi berbagai aktifitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan indonesia,

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan

serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan

dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai

dengan hukum  yang berlaku dan dilaksanakan berdasarkan prinsip–prinsip moral (legitimasi

moral). Jadi pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan

penegakan hukum.

1.        Ketuhanan yang maha esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, sang pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti

Maha Tunggal, tidak ada sekutu dalam zat-Nya, sifat- Nya dan perbuatan-Nya. Atas keyakinan

demikianlah, maka Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, negara

memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadat dan

beragama. Bagi semua warga tanpa kecuali tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti

Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1

dan 2, yang berbunyi : “ negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa” dan “ negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, harus diingat, pernyataan tersebut bukan

sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara

dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala negara

bersifat absolut atau mutlak. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius

bagi bangsa Indonesia.

2.        Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki

potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan

norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang.

Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur dan susila. Beradab

artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila. Hakikatnya terkandung dalam pembukaan

UUD 1945 alinea pertama: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan

oleh sebab itu, penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

prikemanusiaan dan prikeadilan …”. Selanjutnya dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mempunyai keterkaitan sangat erat dengan sila

Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila

Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimas moral kemanusiaan (sila Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan negara, sehingga Indonesia terjerumus

kedalam negara kekuasaan (machtsstaats).

3.        Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu, artinya utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung

pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang berabeka ragam menjadi satu

kebulatan. Sila Persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia

merupakan suatu kesatuan dalam hal Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, dimana setiap

kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD

1945 alinea keempat, yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia …”. Selanjutnya lihat batang tubuh UUD 1945.

Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Oleh karena itu paham

kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (chauvinistis), tetapi paham

kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham

golongan,suku bangsa serta keturunan.

4.        Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi bangsa Indonesia. Sila

ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan

senantiasa untuk rakyat. Sila ini bermaksud bahwa Indonesia menganut system demokrasi, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada

ditangan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut

dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD

1945 alinea keempat, yaitu, “… maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang

berkedaulatan rakyat …”. Selanjutnya lihat dalam pokok pasal-pasal UUD 1945.

Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif

dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus

berdasarkan legitimasi dari rakyat.

5.        Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia

Keadilan social berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan,

baik materil maupun spiritual. Seluruh rakyat berarti semua warga Negara Indonesia baik yang

tinggal didalam negeri maupun yang di luar negeri. Hakikat keadilan social bagi seluruh rakyat

Indonesia dinyatakan dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, yaitu “Dan perjuangan

kemerdekaan kebangsaan Indonesia … Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil

dan makmur”.

Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial.

Keadilan sosial merupakan tujuan dalm kehidupan negara, yang menunjukkan setiap warga

negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan

kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan

penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelenggaraan

terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan

ketidakseimbangan dalam kehidupan negara, yang bisa mengakibatkan hancurnya tatanan hidup

kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam

setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat

Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan,

sehingga pada akhirnya akan terbentu suatu pemerintahan yang etis serta rakyat yang bermoral

pula.

C.  PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

1.    Pengertian Ideologi

       Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan

pedoman dan cita-cita hidup. Ideologi terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi

secara struktural. Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan

bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

       Ideologi secara fungsional terbagi menjadi dua yaitu ideologi yang doktoriner dan ideologi

yang pragmatis. Ideologi doktoriner yaitu ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi yang

dirumuskan secara sistematis dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau

aparat pemerintahan, contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi pragmatis yaitu ajaran-

ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak  dirumuskan secara sistematis dan

terinci.

       Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem

pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Jadi, ideologi adalah

kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang

menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

2.    Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Kita mengenal istilah berbagai ideologi, seperti ideologi negara, ideologi bangsa, dan

ideologi nasional. Ideologi negara khusus dikaitkan dengan pengaturan penyelenggaraan 

pemerintahan negara. Sedangkan ideologi nasional mencakup ideologi negara dan ideologi yang

berhubungan dengan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, ideologi nasionalnya

tercermin dan tekandung dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam alenia pertama pembukaan UUD 1945, terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran

perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan

perikemanusiaan dan perikeadilan). Alenia kedua mengandung cita-cita bangsa Indonesia

(Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur). Alenia ketiga memuat petunjuk

atau tekad pelaksanaanya (menyatakan kemerdekaan atas berkat rahmat allah yang maha kuasa ).

Alenia keempat memuat tugas negara atau tujuan nasional, penyusunan undang-undang dasar,

bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara pancasila.

Pancasila sebagai ideologi ialah perumusan suatu pola pikir berupa sistem dari pada ide

(cita-cita atau angan atau paham), kepercayaan dan sikap yang menjadi dasar suatu masyarakat

atau bangsa tertentu dalam menginterprestasikan hidup. Suatu sistem tata nilai yang tumbuh dari

pandangan hidup  suatu masyarakat atau bangsa berkaitan dengan filsafat hidup bagi suatu

bangsa yang berkaitan dengan falsafah hidup pada suatu bangsa yang menyangkut sistem nilai

yang dalam kehidupan sehari-hari tampil dalam bentuk norma-norma dasar. Dalam pancasila

tercantum berbagai gagasan dasar dan tatanan yang kita anggap baik dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti bahwa dasar-dasar Pancasila sudah mulai kita letakan

lebih teratur dan kuat dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik ini berarti pula

mengharuskan kita semua untuk mengamalkan pancasila.

Ideologi yang bersumber dari suatu pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa

merupakan suatu ideologi yang baik atau sempurna, jika tumbuh melaui kurun waktu yang

panjang.  Ideologi yang baik itu ideologi yang terbuka bagi pandangan filsafat. Jadi pancasila itu

tidak hanya sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa, melainkan sebagai filsafat bangsa.

Jelaslah bahwa pacasila itu berhubungan antara sumber dengan pertumbuhan dalam filsafat dan

ideologi negara.

D.  Makna Ideologi bagi Negara

Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,

yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan. Sebagai dasar negara, pancasila perlu dipahami

dengan latar belakang konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara,

dan bermasyarakat, yaitu pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan UUD 1945. Pancasila

bersifat integralistik yaitu paham tentang hakikat negara yang dilandasi dengan konsep

kehidupan bernegara. Untuk memahami konsep pancasila yang bersifat integralistik, terlebih

dahulu kita harus melihat beberapa teori yaitu:

1.      Teori perseorangan (individualistik)

Menurut teori ini negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas

kontrak antara seluruh orang dalam masyarakat itu (social contrac). Hal ini mempunyai

pengertian, bahwa negara dipandang sebagai organisasi persatuan pergaulan hidup manusia yang

tertinggi.  Manusia sebagai individu bebas dan merdeka tidak ada yang di bawah orang lain,

semua dalam kedudukan dan taraf yang sama.

2.      Teori golongan ( class theory)

Negara dipergunakan sebagai alat untuk mereka yang kuat untuk menindas golongan

ekonomi yang lemah, yang dimaksud golongan ekonomi yang kuat adalah mereka yang memiliki

alat-alat produksi. Negara akan lenyap dengan sendirinya apabila dalam masyarakat tidak ada

lagi perbedaan kelas dipertentangan ekonomi.

3.      Teori kebersamaan (integralistik)

Dari segi integritas antara pemerintah dan rakyat, negara memiliki penghidupan dan

kesejahteraan bangsa seluruhnya, negara menyatu dengan rakyat dan tidak memihak pada salah

satu golongan dan tidak pula menganggap kepentingan pribadi yang lebih diutamakan,

melainkan kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara sebagai suatu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan.  Teori ini mengemukakan bahwa negara adalah suatu susunan masyarakat

yang integral diantara semua golongan dan semua bagian anggota masyarakat. Persatuan

masyarakat itu merupakan persatuan masyarakat yang organis. Pancasila itu bersifat integralistik

karena:

a.       Mengandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

b.      Adanya semangat kerjasma atau gotong royong.

c.       Memelihara kesatuan dan persatuan, dan

d.       Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Kehidupan politik rakyat indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila

merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut ,

proses pembangunan politik yang sedang berlangsung dinegara kita sekarang ini harus diarahkan

pada proses implementasi sistem politik demokrasi pancasila yang handal, yaitu sistem politik

yang tidak hanya kuat tetapi juga memilki kualitas kemandirian yang tinggi yang

memungkinkannya untuk membangun atau menggembangkan dirinya secara terus menerus

sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya  dan perubahan zaman. Dengan demikian, sistem

politik demokrasi pancasila akan terus berkembang  bersamaan dengan perkembangan jati

dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam

kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan saja dihayati dan dibudayakan, tetapi diamalkan dalam

kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Oleh karena itu, secara

langsung pancasila telah dijadikan etika politik seluruh komponen bangsa dan negara indonesia.

B.  Saran

Pancasila hendaknya disosialisasikan secara mendalam sehingga dalam kehidupan

bermasyarakat dalam berbagai segi terwujud dengan adanya kesinambungan usaha pemerintah

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan kepastian masyarakat untuk mengikuti

dan mentaati peraturan yang ditetapkan karena kekuatan politik suatu negara ditentukan oleh

kondisi pemerintah yang absolut dengan adanya dukungan rakyat sebagai bagian terpenting dari

terbentuknya suatu negara. Sehingga dapat dikatakan sebagai sistem etika politik serta  ideologi

suatu negara bisa berjalan dengan semaksimal mungkin.

PRINSIP DASAR ETIKA POLITIK KONTEMPORER

Kalau lima prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan pancasila, maka itu

bukan sekedar sebuah penyesuaian dengan situasi Indonesia, melainkan karena Pancasila

memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern.

1.      Pluralisme

Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan

positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan

hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan

beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan

kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralism adalah intoleransi,

segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya

kepada orang lain.

Prinsip pluralism terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di

Indonesia tidak ada orang yang boleh didisriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini

adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter koletif bangsa.

2.      HAM

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusia yang adil dan beradab. Mengapa?

Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib

tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya

sebagai manusia.

Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual:

         Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan

karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.

         Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas

di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara

modern.

Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme suku dan ras.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan (impunity).

3.      Solidaritas Bangsa

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi

orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut

harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup

manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembnag secara melingkar: keluarga, kampong,

kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini

termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu

dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar

oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif,

dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Korupsi membuat mustahil orang mencapai

sesuatu yang mutu.

4.      Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau

sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan

memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup.

Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang

memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat

plus prinsip keterwakilan”. Jadi demokrasi memrlukan sebuah system penerjemah kehendak

masyarakat ke dalam tindakan politik.Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:

       Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas

tidak menjadi kediktatoran mayoritas.

       Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hokum (Negara hukum

demokratis). Maka kepastian hokum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena

mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

5.      Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa

pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap

ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian-bagian

atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.etika

politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

1.      Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan social.

2.      Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka

yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada

masyarakat.

3.      Korupsi.