P U T U S A N · Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Januari 1969 Jenis Kelamin : Laki – laki...
Transcript of P U T U S A N · Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Januari 1969 Jenis Kelamin : Laki – laki...
P U T U S A N
Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang
memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para
Terdakwa :
I. Nama Lengkap : EVLIDAWATY BARUS, SH
Tempat lahir : Sumbul Karo
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Juni 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Pala Bangun Gg. Beringin Kec.
Kabanjahe Kel. Gung Leto Kabupaten Karo
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana
II. Nama Lengkap : SUDINARTA BARUS, SH
Tempat Lahir : Kabanjahe
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 30 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg. Brahmana Kel. Gung
Negeri Kec. Kabanjahe
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana
III. Nama Lengkap : WARITA SIAGIAN, SH
Tempat Lahir : Parongil
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Februari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
- 2 -
Tempat Tinggal : Jl. Jamin Ginting Gg. Saudara Kec.
Kabanjahe Kab. Karo
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : Sarjana
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan :
1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2015
sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015
sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak
dilakukan penahanan ;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9
September 2015 nomor : 203/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN serta berkas perkara
tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor :
23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;
Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Cabang Kejakasaan Negeri
Kabanjahe tanggal 11 Juni 2015, nomor reg. perkara : PDS-
02/N.2.17/FT/KABAN/03/2015, yang berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR :
Bahwa mereka Terdakwa I. Evlidawati br Barus, S.H, Terdakwa II. Sudinarta
Barus, SH serta terdakwa III. Warita Siagian, S.H selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor: 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 dalam
- 3 -
kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
sesuai dengan peran masing-masing dengan Henry See dan Ariaty Br. Sembiring
(dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya masing-masing telah mempunyai
kekuatan hukum tetap) antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan
Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo di Jalan Letjend Djamin
Ginting No. 17 Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai
orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut
dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara atau setidak-tidaknya dengan cara
sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
mendapat anggaran dalam mata anggaran Belanja Modal dengan Kode Rekening
Nomor: 1.10.1.10.01.15.01.5.2.3 untuk Pembangunan dan Pengoperasian Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu sebesar Rp.
4.220.100.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 24 Juni
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
kemudian dijabarkan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
Nomor : 09 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian disahkan oleh Drs.
Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011 dengan
uraian kegiatan sebagai berikut :
No Uraian Volume Satuan
1 2 3 4
1. Belanja Modal Pengadaan Komputer
Mainframe/server
1 Unit
- 4 -
- Windows Server Operating System
2. Belanja Modal Pengadaan
Komputer/PC
- Personal Komputer (PC) Built-up
- Original Windows Licenci
- Original CD O/S
- 512 extended PCI express VGA
included
15 Unit
3. Belanja Modal Pengadaan Printer
- Pengadaan Printer
15 Unit
4. Belanja Modal Pengadaan Scanner
- Pengadaan Scanner
15 Unit
5. Belanja Modal Pengadaan UPS /
Stabilizer
- Pengadaan UPS 7 KVA
- UPS + Batre Bank 40 KVA
17
1
unit
unit
6. Belanja Modal Pengadaan
Kelengkapan Komputer (flash disk,
mouse, keyboard, harddisk, speaker)
- Pengadaan external harddisk
15
Unit
7. Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Jaringan Komputer / Internet
Tower Triangle 35 meter
- sling baja/Galvanish
- penangkal petir
- Lampu Tower otomatis
- Sistem pembumian (grounding (-
/+) 5 Ohm)
Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 Ghz
- Long Range 802.11 directional
Antenna 5.8 Ghz
- Optional TX Power Expender
Managable Router 4 port Fast
Ethernal 10/100 Base-T
12
12
8
unit
set
unit
- 5 -
- IOS Operating Sistem
Indoor 802.11 G/N wireless
Routers
- 300 Mbps Wireless connection
- gigabit ethernet
802.11 G/N wireless PCI NIC
(network interface card)
Cable UTYP Cat-5E Outdoor/STP
Cat-5E
RJ-45 Connector original with
plate grounding
Unmanage Switch
- AC power connection
Unit Core Router/Multi Layer
Switch 10/100/1000 Base-T
- Managable Router/Switch
- IOS Operating system
- 24 port Gigabit Ethernet
10/100//1000 Base-T
- POE Support
Tower Utama
- 4 Angel Tower 40 meter
- Sistem penangkal petir cover
area 250 meter
13
13
12
3
12
1
1
unit
set
box
box
unit
unit
Unit
8. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
Pengadaan Kamera
- Pengadaan Kamera Digital 12
Mega Pixel
Pengadaan Kain Latar
15
15
unit
unit
9. Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
Pengadaan Genset 7 KVA, ATS
sistem Diesel Silent
Pengadaan Genset Ruangan
17
1
unit
unit
- 6 -
Server ATS 40 KVA
10
.
Belanja Modal Penambahan Daya
Listrik
17 Kecamatan
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 menetapkan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011, diantaranya dengan susunan
sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. Mbaga Ginting
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ariaty br Sembiring
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Drs. Dapat Kita Sinulingga
4. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan:
1) Ketua : Edward P Sinulingga, ST
2) Sekretaris : Anthoni Bangun
3) Anggota :
1. Monica Maytrisna Purba, SH
2. Elfrida Astuti Purba, Sos
3. Erika Verawati br Bukit
5. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:
1) Ketua : Evlidawaty br Barus, SH
2) Sekretaris : Sudinarta Barus, SH
3) Anggota : Warita Siagian, SH
Bahwa pada bulan Juni 2011, Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat dan menandatangani
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pembangunan SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 yang diantaranya berisi:
1. Maksud dan
tujuan
: Untuk membangun Sistem Jaringan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Karo
2. Target/
Sasaran
: 12 (dua belas Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
Mardingding, Lau Baleng, Juhar, Tigabinanga, Munte,
- 7 -
Kutabuluh, Tiganderket, Payung, Namanteran,
Merdeka, Barusjahe, dan Merek
3. Keluaran/
produk yang
dihasilkan
: 1. Jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Online.
2. Terbangunnya Data Base Kependudukan
Selanjutnya pada bulan Juli 2011, Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna
Anggaran/Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat
dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Pembangunan
SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara terpadu Tahun 2011
dengan tujuan:
1. Terbentuknya jaringan komunikasi data yang ter integrasi pada seluruh SKPD dan
unit-unit pelayanan masyarakat.
2. Memudahkan menagemen lalu lintas data khususnya pada jaringan komputer Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, seperti utilisasi, segmentasi
jaringan.
3. Meningkatkan keamanan data dan mengurangi potensi ganguan pada backbone
jaringan yang berakibat pada terganggunya jaringan komputer secara keseluruhan
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Ariaty Br Sembiring selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2011 mengirimkan surat perihal Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 kepada Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Tahun 2011 untuk memperoses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
Selanjutnya pada tanggal tanggal 15 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat
Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor : 11/PPBJ-
CAPIL/2011 untuk kegiatan sebagai berikut :
Nama Paket Pekerjaan : Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang
Nilai Total HPS : Rp. 4.220.100.000,-
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011, Henry See selaku Wakil Direktur I CV. Putra
Persada memasukkan pendaftaran ke Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan surat Nomor :
- 8 -
12/PP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu dengan melampirkan
dokumen berupa :
1. Jaminan Penawaran
2. Daftar Kuantitas dan Harga
3. (Surat Kuasa, apabila ada)
4. (Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada)
5. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :
a. Spesifikasi teknis barang
b. Jadwal waktu pelaksanaan/pengiriman barang
c. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang
d. Tenaga Teknis
6. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
7. Dokumen Isian Kualifikasi
8. (Dokumen lain yang dipersyaratkan).
Setelah melalui proses tender, pada tanggal 7 September 2011 Edward P Sinulingga,
ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 menerbitkan Surat Penetapan Pemenang
Nomor: 24/PPBJ-CAPIL/2011 dan menetapkan CV. Putra Persada sebagai Calon
Pemenang I Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan harga
penawaran/borongan sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar seratus lima puluh
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak resmi
pemerintah. Kemudian pada tanggal 8 September 2011 diumumkan pemenang
lelang CV. Putra Persada sebagai Calon Pemenang I untuk kegiatan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 sesuai dengan Surat dari Edward P Sinulingga, ST
selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor : 25/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 8 September 2011.
Selanjutnya pada tanggal 16 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)
Nomor : 29/PPK/DK/2011 tanggal 16 September 2011 dan menunjuk dan
menetapkan CV. Putra Persada sebagai Penyedia (pelaksana) Barang/ Jasa
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan harga penawaran/borongan
- 9 -
sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus
sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak resmi pemerintah.
Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu Tahun 2011 dan Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil
Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang / Jasa serta diketahui oleh Drs.
Mbaga Ginting selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo menandatangani Surat Perjanjian Kontrak
Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September 2011 untuk kegiatan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.153.990.000,-
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan dengan ketentuan dan syarat-
syarat yang diatur dalam kontrak beserta lampirannya, antara lain sebagai berikut:
Uraian spesifikasi teknis pekerjaan, volume dan harga sebagai berikut :
No Uraian dan
Spesisifikasi
Volume Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 4 5
1. Windows Server
Operating System
Original CD
dilengkapi
Sticker dan Buku
Panduan Asli
1 Unit Rp. 14.000.000,- Rp. 14.000.000,-
2. Personal
Komputer/PC Built
up
Di lengkapi
lisensi Asli
Windows (Stiker
lisensi asli).
CD Instalasi
Operating
System Ms.
Windows Asli.
Extended VGA
15 Unit Rp. 17.000.000,- Rp.255.000.000,-
- 10 -
Card 512 Pci
Express.
Processor Core
i5 3.3 GHZ.
RAM 2 GB DDR
III.
Chipset Intel.
Haddisk Sata
500 GB.
Monitor
LCD/LED Wide
Screen.
Keyboard USB.
Optick Mouse
USB.
LAN Gigabit
Ethernet.
Internal Speaker.
DVD R/W Drive.
MMC Reader
Drive.
HD Audio.
3. Pengadaan Printer
Media Type:
Plain Paper,
Photo Paper, Pro
Platinum (PT
101), Photo
Paper Plus
Glossy II (PP-
201). Glossy
Photo Paper,
“Every Day Use ”
(GP 501)
Teknologi :
Inkjet
15 Unit Rp. 3.400.000,- Rp. 51.000.000,-
- 11 -
Efektif Print
Resolution : 9600
x 2400 dpi.
Input Tray : 150
Sheet
(A4/A5/B5/LTR/L
GL).
Print Speed Black
: Approx 9.3
ppm.
PC Connectivity :
USB, Ethernet.
Network Device :
IEE 802.34 (100
Base- TX)
IEEE 802.3 (10
Base- T)
4. Pengadaan Scanner
Tipe Scanner :
Flatbed
Interface: USB
(2.0)/ Ethernet.
Resolusi Scan :
Mencapai 4800
Dpi.
Input :
A4/A5/B5/LTR/L
GL Sheet.
Operting System
: Win XP32, XP
X64, Win 2000,
Mac OS
Power
Concumption :
15 watt
maximum
15 Unit Rp. 1.900.000,- Rp. 28.500.000,-
- 12 -
Garansi : 1
Tahun
Drivers : minimal
XP, Vista
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Kapasitas Output
Minimal: 7000
VA.
Tegangan Input :
220 VAC ±15 %,
50 HZ ± 5 %.
Tegangan output
: 220 VAC ± 2
%, 50 hz ± 1 %.
Gelombang
Output : 1 phase.
17 Unit Rp. 25.300.000,- Rp.430.100.000,-
6. UPS + Batre Bank
40 KVA
Branded / Built up
Input.
Wiring 3
phase + N +
PE.
Nominal
Voltage 380
VAC (L-L); 220
VAC (L–N).
Output : 380
VAC (L-L) ; 220
VAC (L-N)
- Frequensy
50/60 Hz
- Power factor
0.8
Monitor LCD,
1 Unit Rp.398.000.000,- Rp.398.000.000,-
- 13 -
LED.
Tempratur 0 C to
40 C.
Humidity 20 % to
90 %
7. Pengadaan External
Harddisk
Kapasitas : 500
GB.
Koneksitas : USB
Hight Speed
Conection.
Sumber : USB
Power
Conection.
Teknologi :
SATA.
Ukuran : 2, 5 ”
15 Unit Rp. 1.400.000,- Rp. 21.000.000,-
8. Tower Triangle 35
Meter
Penyangga :
Sling
Bajah/Galvanish.
Cover Area
Penangkal Petir:
100 Meter.
Lampu Tower :
Otomatis
(dilengkapi
Sensor Cahaya).
Resistence
system
pembumian: 1
Ohm.
Pondasi : Angker
Rod.
12 Unit Rp. 64.700.000,- Rp.776.400.000,-
- 14 -
Standarisasi :
SNI Standart.
Gambar :
Berwarna.
Kelangkapan
Kontruksi :
dilengkapi
hitungan sipil
kontruksi tower
9. Outdoor 802.11
wireless bridge point
to point PoE 2.4/5.8
Ghz
Long Range
802.11
Directional
Anthena 5.8 Ghz.
o Kemampuan
Jangkuan
Minimal: 60
Km. LOS.
o Gaine
Anthena
Mimimal:
Mencapai 23
dBi.
Optional TX
Power Expander.
Memiliki desain
radio yang dapat
operasionalkan
dengan
intregreted
antenna atau
External
Anthena.
12 Set Rp. 79.900.000,- Rp.958.800.000,-
- 15 -
o Ketersedian
Indikator Led
Minnimal :
Modulasi,
Kualitas
Sinyal, Error.
Dapat di
operasikan pada
lingkungan LOS
dan NLOS.
Dapat di
aplikasikan untuk
kebutuhan :
o Aplikasi video.
o Leased Line.
o IP Telephone.
o Video
Conferencing/
Training jarak
jauh.
o Koneksi antar
gedung.
o Redundant
Mobile
Backhauling.
Dilengkapi
Fungsi Dynamic
Frequency
Selection (DFS)
dengan radar
pendeteksi yang
sesuai dengan
regulasi ETSI.
Sumber Energy :
PoE
Kapasitas
- 16 -
Troughtput
Bersih: Minimal
250 Mbps
Pilihan Canal :
5/10/20/40 MHZ
dengan
penyesuaian
otomatis
Memiliki system
optimalisasi
bandwidth
secara Fleksibel
(Penyesuaian
Symmatric atau
Full Symemetric;
Fix atau Dinamic)
Memiliki Aplikasi
Pengamanan
Koneksi meliputi:
o Filter ARP
o Filter IP/MAC
address
o NAT
o VLAN
Memiliki Sistem
Pengamanan
Console
Management
meliputi :
o ID dan
passwaord
o IP/MAC
address dan
Nama computer
console
Ketersediaan
- 17 -
Cosole
Management :
Aplikasi khusus
perangkat dan
telnet.
QoS Support
untuk Frame dan
Paket Data.
Protokol minimal
jaringan yang
tersedia : RIPv2
dan Statik
Routing
Berat peralatan
Outdoor:
Maksimal 5 Kg
Port RX/IF dan
TX/IF minimal
yang tersedia :
Voice 4E1/T1
dan Data
Ethernet
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
IOS Operating
System.
2 Port integrated
2 Port Modular
Optional (jika
diperlukan)
8 Unit Rp. 19.800.000,- Rp.158.400.000,-
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
300 Mbps
Wireless
Connection
13 Unit Rp. 2.450.000,- Rp. 31.850.000,-
- 18 -
gigabit ethernet
interface
4 port LAN
1 port WAN Port.
WEB Base
Management
Mac/IP Address
Security Filter
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network Interface
Card)
Antena Power
min 3 db
13 Set Rp. 480.000,- Rp. 6.240.000,-
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-
5E
Spesifikasi :
With Meter
Mensure
Original Cat-5E.
12 Box Rp. 2.400.000,- Rp. 28.800.000,-
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
Connector RJ 45
Dilengkapi Flat
Grounding.
3 Box Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,-
15. Unmanage Switch
Sumber Daya:
AC Power
Connection 220
VA
16 port Fast
Ethernet
Switch, 10/100
Base-T Auto-
12 Unit Rp. 800.000,- Rp. 9.600.000,-
- 19 -
sensing,
unmanaged.
Media
Interface : RJ
45.
Swithing
Features: Auto
MPI/MDIX
Cross over for
all ports
IEEE 802.3 x
flow control.
16. Unit Core
Router/Multi Layer
Switch 10/100/1000
Base-T
Managable
Router/Switch.
IOS Operating
system.
24 port Gigabit
Ethernet
10/100//1000
Base-T.
POE Support.
1 Unit Rp. 69.000.000,- Rp. 69.000.000,-
17. Tower Utama
4 Angel Tower
40 meter.
System
penangkal petir
cover area 250
meter.
Resistensi
Pembumian 1
Ohm.
Dilengkapi
1 Unit Rp. 73.500.000,- Rp. 73.500.000,-
- 20 -
Lampu tower
otomatis on/off
dengan sensor
cahaya.
Dilengkapi
dengan hitungan
konstruksi tower
dan gambar yang
ditawarkan.
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Sensor
Resolution : 12.1
Megapixel.
Sensor size and
type ½ 3 type
back-illuminated
omos.
Efective pixel :
12.1 Megapixel.
Max image
resolution 4000 x
3000.
File format :
JPEG
Lens Focal
Length : 4.3 –
21.5 mm.
Shutter Speed:
1-1/2000 sec
(factory default ).
15-1/2000 sec.
(total range–
varies by
shooting made).
Dilengkapi image
15 Unit Rp. 2.500.000,- Rp. 37.500.000,-
- 21 -
stabilazation.
IOS Sensitivity :
Auto, 100-3200.
Eposure
Metering :
Evaluative,
Centre- Wight
averange, spot.
White Balance :
Auto (Including
face detection
WB),Daylight,
Cludy.Tungsten,
Fluorescent,
Fluore.
Movie Clips : HD
1280 X 720 30
fps.
Display Size : 2.7
inch.
Display Type and
Resolution :
Purecolour 11
GLCD (TFT)
230.000 dots.
Self Timer : 2 or
10 second.
Dilengkapi Flash
Internal.
Pilihan Mode
Flashminimal
yang tersedia:
Auto, Manual
on/off, Slow
Synchro.
Tersedia Koneksi
- 22 -
ke PC beserta
aplikasinya.
Dilengkapi
remote Capture.
19. Pengadaan Kain
Latar
Kain latar 2
Colour.
o Biru.
o Merah.
Tanpa
sambungan.
15 Unit Rp. 100.000,- Rp. 1.500.000,-
20. Pengadaan
Genset 7 KVA,
ATS System
Diesel Silent
Waterproof
Minimum : output
7 KVA.
Include ATS.
Dilengkapi AMF
dan Panel
Control.
Operation
Freguency 50 Hz
Voltage 230 Volt.
Dimensi
Maksimal 950x
565 x 730 mm.
17
Unit
Rp. 23.400.000,- Rp.397.800.000,-
21. Genset Ruang
Server ATS 40 KVA
Buil up/ Branded
dengan
Frekwensi
operasional 50
Hz.
1 Unit Rp.370.000.000,- Rp.370.000.000,-
- 23 -
Generator :
o Rate power :
40-42 KVA.
o Rate speed :
1500 rpm.
o Output :
40-45 KVA.
o Tegangan :
400/230V
o Power Faktor
:0.8
o Phase (wires) :
3 Phase.
o Dimensi
Maksimal: 2200x
740 x1150
o Berat Maksimal
:715 kg.
Engine
o Jumlah sylinder
: 4 buah
o Rasio Kompresi
minimal : 18 .1 :1
o Bore x Stroke :
98 x 110 mm.
o Kapasitas
Tangki : 75 Liter.
o Konsumsi
Bahan Bakar :
Maximal 8.55
Liter/ Jam
o System
Pendingin :
Tropical Radiator
dengan 6 Blade
Fan.
- 24 -
o Kapasitas
tangki air
pendingin : 4.2
Liter.
Alternator
o Menggunakan
Alternator
Stamford P1144J
22. Penambahan Daya
Listrik
Disesuaikan dengan
kebutuhan
konsumsi daya UPS
7 KVA.
17 Unit Rp. 2.000.000,- Rp. 34.000.000,-
Identitas Barang sebagai berikut:
No Uraian Merek/
Setara
Type/
Setara
Jenis
1. Windows Server
Operating System
Microsoft Windows
Server
2008
2. Personal
Komputer/PC Built
up
IBM LenovThin
k Pad
EDGE
91
3. Pengadaan Printer Canon Pixma MG
6170
4. Pengadaan
Scanner
HP Scanjet G3110
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Eaton DX 1000H
XL
6. UPS + Batre Bank
40 KVA
Eaton DX 400V
7. Pengadaan External
Harddisk
Seagete Sata 500GB
8. Tower Triangle 35
Meter
SNI 3 Angle SLING
9. Outdoor 802.11
wireless bridge
Motorolla PTP 100/58
500/54
- 25 -
point to point PoE
2.4/5.8 Ghz
500
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
Cisco Router 2800/2
900
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
TP-Link TL-
WR1043
N/ND
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network Interface
Card)
TP-Link TL-WN951 N/ND
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-
5E.
AMP UTP Cat5E
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
AMP Out Door Plat
Groun
ding
15. Unmanage Switch D-link DES 10-16
D
16. Unit Core
Router/Multi Layer
Switch 10/100/1000
Base-T
Cisco Catalys WS-
C3750
-24PS-
E
17. Tower Utama SNI 4 Angle SST-
Sling
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Canon Ixus 220
Black
19. Pengadaan Kain
Latar
SNI Slik Colour Merah/
Biru
20. Pengadaan Genset
7 KVA, ATS System
Diesel Silent
Misaka MS 8000 LDE
21. Genset Ruang
Server ATS 40 KVA
Yanmar Stamford TYS-
48SP3
22. Penambahan Daya SNI PLN MCB
- 26 -
Listrik
Karateristik/ Kinerja Barang sebagai berikut :
No Nama Barang Karateristik/ Kinerja
1. Windows Server
Operating System
Digunakan sebagai dasar pada Komputer
Server untuk menjalankan Aplikasi SIAK
di Server
2. Personal Komputer/
PC Built up
Workstation yang digunakan dalam
operasial SIAK
3. Pengadaan Printer Perangkat pencetak dokumen
kependudukan (KK, Akta, Dll)
4. Pengadaan Scanner
Perangkat reproduksi yang digunakan
sebagai alat dokumentasi dokumen
secara elektronik
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Sumber energi yang stabil bagi peralatan
dengan kapasitas 7 KVA yang dapat
menyimpan cadangan listrik
6. UPS + Batre Bank 40
KVA
Sumber energi yang stabil bagi peralatan
dengan kapasitas 40 KVA yang dapat
menyimpan cadangan listrik
7. Pengadaan External
Harddisk
Harddisk yang dapat dipindah-pindahkan
dan disimpan dengan mudah sebagai
media back-up data
8. Tower Triangle 35
Meter
Tower yang dijadikan untuk tempat
pemasangan peralatan Outdoor Wireless
Bridge
9. Outdoor 802.11
wireless bridge point to
point PoE 2.4/5.8 Ghz
Alat yang digunakan untuk
menghubungkan Aplikasi Server SIAk
dengan Operator di Kecamatan secara
online
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
Penghubung Jaringan yang berbeda
segmen digunakan untuk penghubung
Colocation Outdoor Wireless Bridge
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
Acces Poin untuk LAN di suatu SKPD
dengan penghubung sebuah WAN port
untuk komunikasi keluar LAN
12. 802.11 G/N Wireless Perangkat yang dapat
- 27 -
PCI NIC (Network
Interface Card)
mengkomunikasikan sebuah PC dengan
Wireless Router agar dapat Online
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-5E.
Kabel yang digunakan untuk
menghubungkan peralatan yang
terpasang di Tower ke peralatan dalam
gedung
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
Konektor yang digunakan untuk
menghubungkan kabel UTP/STP dengan
Ethernet Port
15. Unmanage Switch
Digunakan untuk menghubungkan
komputer yang tidak memiliki wireless
NIC di dalam Satu Segmen Jaringan
16. Unit Core Router/Multi
Layer Switch
10/100/1000 Base-T
Pusat distribusi utama jaringan yang
dibentuk secara keseluruhan.
17. Tower Utama
Tempat pemasangan peralatan outdoor
wireless bridge yang berada di pusat
jaringan yang akan dibentuk
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Peralatan yang digunakan untuk
mengambil gambar penduduk dalam
penerbitan dokumen kependudukan
19. Pengadaan Kain Latar Latar belakang dalam pengambilan
gambar (photo penduduk)
20. Pengadaan Genset 7
KVA, ATS System
Diesel Silent
Perangkat pengisi energi listrik untuk
UPS setara 7 KVA yang akan digunakan
untuk kecamatan
21. Genset Ruang Server
ATS 40 KVA
Perangkat pengisi energi untuk UPS
setara 40 KVA yang akan digunakan
untuk pusat jaringan
22. Penambahan Daya
Listrik
Sebagai sumber energi listrik utama di
setiap kecamatan yang sanggup memberi
daya masukan untuk UPS 7 KVA
Khusus Item pekerjaan Outdoor 802.11 wireless bridge point to point PoE 2.4/5.8
Ghz dibuat Project alternate-Project PTP LinkPlanner Proposal Report dengan
ketentuan Project Summary sebagai berikut:
No Link Name Produk Wilayah/Daerah
- 28 -
1. Kabanjahe to
Barusjahe
PTP 58500
Lite
Non Line of Sight
(NLOS)
2. Kabanjahe to
Namanteran, Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
3. Kabanjahe to Munthe,
Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
4. Kabanjahe to Payung,
Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
5. Barusjahe to Merek,
Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
6. Payung, Karo to
Tiganderket
PTP 58600 Line of Sight (LOS)
7. Munthe, Karo to
Kutabuluh, Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
8. Munthe, Karo to Juhar,
Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
9. Namanteran, Karo to
Mardeka
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
10. Munthe, Karo to Tiga
Binanga, Karo
PTP 58600 Line of Sight (LOS)
Metode Pelaksanaan, Untuk Jaringan LAN (Local Area Network) khusus Wireless
Bridge Outdoor terdiri dari transmisi NLOS dan tranmisi LOS yang dapat
mengkoneksikan seluruh kecamatan dengan baik dan diusahakan mencapai
troughput 250 Mbps yang dapat ditempatkan pada tower atau tiang tambahan lainnya
yang menggunakan sistem keamanan dan kemampuan koneksitas yang baik sesuai
dengan strandarisasi di Indonesia dan Standar Internasional atau standar pabrikan
serta mendukung proteksi melalui MAC Address Filter sehingga menambah
keamanan koneksitas.
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu Tahun 2011 di Kabupaten Karo tersebut dilaksanakan selama 75
(tujuh puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal tanggal 21 September 2011 s/d 4
Desember 2011 dengan ketentuan serah terima barang dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100 % (seratus perseratus) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Selanjutnya pada tanggal 21 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
- 29 -
Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Karo menerbitkan Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 31/PPK/DK/2011 dan memerintahkan Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang / Jasa segera memulai pekerjaan dengan ketentuan terhadap setiap hari
keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar
1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak sebelum PPN.
Bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 ditetapkan PT Prima Rancang Konsulindo sebagai
Jasa Konsultansi Pengawasan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :
08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp.
47.560.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan
waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender dari tanggal 20 September 2011 sampai
dengan 04 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Ir. Badia Raja Manurung selaku Direktur PT Prima Rancang
Konsulindo. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PPK-
Capil/K/2011 agar Ir Badia Raja Manurung yang merupakan Direktur PT Prima
Rancang Konsulindo selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan segera
memulai pelaksanaan pekerjaannya.
Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 terhadap kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu Tahun Anggaran 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % x
Rp. 4.153.990.000,- = Rp. 830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Henry See dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang / Jasa dengan
melampirkan:
1. Surat Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond:06/APB/09/11/
317679 sebesar Rp. 830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah).
2. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond : 06/PB/09/11/
297623 sebesar Rp. 207.699.500,- (dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah)
3. Berita Acara Pembayaran Nomor: 516/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 29
September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai
- 30 -
Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang / Jasa
dan diketahui / disetujui oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011/ Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo 2011.
4. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 yang dibayarkan
oleh Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran kepada Henry See sebagai
penerima dan setuju dibayar oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala
Dinas/Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
serta Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011.
Kemudian oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Timotius Sembiring dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:014/SPP-LS/Capil/2011
tanggal 30 September 2011 untuk Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See selaku Penyedia Barang. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2011 tersebut
juga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 014/SPM-
LS/Capil/2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna Anggaran Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011. Kemudian atas dasar
Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011
dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1408/SP2D-LS/CAPIL/11 kepada Henry See selaku Penyedia Barang melalui No.
Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
sebesar Rp. 743.941.845,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 75.527.091,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh
satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 11.329.064,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2011 Henry See dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dengan suratnya
Nomor:60/PP/XI/2011 mengajukan permohonan pembayaran termin I (pertama)
sebesar 80 % x Rp. 4.153.990.000,- = Rp. 2.658.553.600,- (dua milyar enam ratus
lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan
melampirkan :
- 31 -
1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Nomor:PP/101/2011 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dan Rinto Exandi Sinaga, S.Kom
selaku Team Leader PT. Prima Rancang Konsulindo serta diketahui oleh Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan kemajuan
pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
2. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PP/102/2011 tanggal 28
Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai
Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa
yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan sebahagian
pekerjaan dengan baik sebesar 85 % sesuai dengan Dokumen Pelelangan
Pekerjaan dan Kelengkapannya seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak.
3. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : PP/103/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa.
4. Progres Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 Nomor : PRK-65/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang
ditandatangani oleh Rinto Exandi Sinaga, S.Kom selaku Team Leader PT. Prima
Rancang Konsulindo.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 58/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa dan
diketahui/disetujui Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011/Pengguna Anggaran Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo tahun 2011.
Bahwa selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan
diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita
Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:020/SPP-
LS/CAPIL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 untuk Pembayaran Termen I 80 %
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk
- 32 -
dibayarkan kepada Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2011
dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 020/SPM-
LS/Capil/2011 tanggal 28 Nopember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, atas
dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada tanggal 01 Desember
2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor:2721/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 01 Desember 2011 kepada Henry See
selaku Penyedia Barang dengan cara dipindahbukukan untuk ditransfer melalui No.
Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
sebesar Rp. 2.380.613.905,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga
belas ribu sembilan ratus lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp.
241.686.691,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 36.253.004,- (tiga
puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat rupiah).
Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011,
pada kenyataannya Henry See selaku penyedia barang/jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam
Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor : 30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September
2011 yang berakhir pada tanggal 4 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 02
Desember 2011 saksi Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan melalui suratnya Nomor: 65/PP/XII/2011 kepada Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan alasan :
1. Keadaan cuaca yang tidak mendukung dimana tingkat curah hujan yang cukup tinggi
memperlambat kinerja di lapangan.
2. Adanya perubahan struktur Desain Link Conection yang dilaksanakan untuk
Kecamatan Laubaleng dan Mardingding serta adanya penambahan radio pada tower
Butar dan Bukit Mandin.
Bahwa atas permohonan Henry See tersebut, Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
2011 memberi perpanjangan waktu selama 12 (dua belas) hari kalender dihitung
mulai tanggal berakhir kontrak I yaitu tanggal 5 Desember 2011 s/d 16 Desember
2011, hal mana sesuai dengan Surat Nomor:85/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember
2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu, dan pada tanggal 02 Desember
- 33 -
2011 dibuat Surat Perjanjian (Addendum) Nomor:81/PPK/DK/2011 antara Ariaty br
Sembiring sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Henry See sebagai Pihak
Kedua dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa untuk kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu tentang Addendum Perpanjangan Waktu.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bersama
dengan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak
memahami spesifikasi teknis barang yang tertera dalam kontrak, dalam melakukan
pemeriksaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa tidak melakukan koordinasi secara maksimal dan bertanggung jawab
karena sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas yaitu 16
Desember 2011, dalam keadaan yang sebenarnya di lapangan mengetahui saksi
Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku
Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara maksimal dan
bertanggungjawab sebagaimana dalam kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 dan addendum Nomor:82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember 2011
yaitu terhadap pekerjaan Penambahan Daya Listrik tidak ada dilaksanakan dan
Pengadaan External Harddisk 14 Unit belum dibagikan ke setiap kecamatan sesuai
dengan hasil rekapan yang dibuat oleh para terdakwa pada tanggal 16 Desember
2011. Namun pada tanggal 15 Desember 2011, tetap dibuat Laporan Kemajuan
Pekerjaan (LKP) tanpa nomor yang ditandatangani oleh saksi Henry See sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa dan Rinto Exandi Sinaga,
S. Kom selaku Team Leader PT. Prima Rancang Konsulindo serta diketahui Ariaty br
Sembiring yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar
100 % (seratus perseratus). Selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2011 oleh Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana
yang bersangkutan telah menyelesaikan sebahagian pekerjaan dengan baik sebesar
100 % sesuai dengan Dokumen Pelelangan Pekerjaan dan Kelengkapannya seperti
dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak.
Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2011, Para terdakwa selaku Panitia
Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 secara melawan hukum membuat Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor:08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang
ditandatangani oleh para terdakwa dan Henry See dalam kedudukannya sebagai
- 34 -
Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dengan
kesimpulan: Barang diterima dengan keadaan baik dan sesuai dengan surat perintah
kerja. Atas Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi Ariaty br Sembiring
selaku PPK pada tanggal 16 Desember 2011 menyetujui Penyerahan barang dari
Penyedia Barang/Jasa kepada saksi Drs. Dapat Kita Sinulingga selaku Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2011 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang tanpa nomor tanggal 16
Desember 2011 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan
Barang Nomor:08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh
para terdakwa yang menyatakan: Barang diterima dengan keadaan baik dan sesuai
dengan surat perintah kerja, padahal terhadap pekerjaan Penambahan Daya Listrik
tidak ada dilaksanakan dan Pengadaan External Harddisk 14 Unit belum diterima
oleh setiap serta barang yang disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai
spesikasi dalam kontrak
Bahwa para terdakwa selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bersama
dengan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara
melawan hukum telah menerima penyerahan Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 dari Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa
dalam keadaan baik hasil pekerjaan 100 % sesuai dengan Kontrak Nomor:
030/PPK/DK/2011 dan addendum Nomor: 81/PPK/DK/2011 sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanpa nomor tanggal 16 Desember 2011
padahal pekerjaan belum diselesaikan 100%. Kemudian pada tanggal 16 Desember
2011. Selanjutnya saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 juga telah
menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011
tanggal 21 September 2011 dan Hasil Pekerjaan Konsultasn Pengawasan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 sesuai dengan
surat perjanjian kontrak Nomor : 08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20 September 2011
dan addendum Nomor: 82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember 2011 kepada Drs
Mbaga Ginting sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011.
Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Hasil Pengamatan dan Pengujian Spesifikasi
Teknik dari Politeknik Negeri Medan atas Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
- 35 -
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor :
01/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benny
Benyamin Nasution, Dipl. Ing., M.Eng. dan Aulia Salman, ST, MT serta Wira Bayu
Asmara, Amd yang menerangkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 yang
terealisasi terdapat spesifikasi teknik yanng belum terpenuhi atau tidak sesuai
dengan spesifikasi teknik dalam kontrak beserta lampirannya, dengan uraian
pekerjaan antara lain: PC Buit Up sebanyak 15 unit, Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 GHz sebanyak 12 unit, indoor 802.11 G/N wireless routers
sebanyak 13 unit dengan rincian:
1. PC (Personal Computer) Bulit Up
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Stiker lisensi pada PC casing asli
Ada CD Instalasi Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
15 Unit
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 15 (lima belas)
tempat penerima PC Buit Up tersebut yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo, Kantor Kecamatan Kabanjahe, Kantor Kecamatan Barusjahe,
Kantor Kecamatan Tigapanah, Kantor Kecamatan Merek, Kantor Kecamatan Munthe,
Kantor Kecamatan Juhar, Kantor Kecamatan Tigabinanga, Kantor Kecamatan Lau
Beleng, Kantor Kecamatan Mardingding, Kantor Kecamatan Payung, Kantor Kecamatan
- 36 -
Kutabuluh, Kantor Kecamatan Merdeka, Kantor Kecamatan Namanteran, Kantor
Kecamatan Tiganderket diperoleh realisasi spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Tidak ada CD Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI
Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
15 Unit
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa perangkat komputer ini menggunakan
software tidak resmi (bajakan) dan beroperasi lebih lambat (3,1 GHz) dibandingkan
dengan yang seharusnya (3,3 GHz).
2. Outdoor 802.11 wireless bridge point to point POE 2.4/5.8 GHz.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge point to
point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP58500 Lite, PTP54500
dan PTP58300
Long range directional antenna 5,8
GHz, minimal 60 km.
Dapat dioperasikan hanya di
lingkungan LOS dan NLOS
Dapat diaplikasikan untuk data dan
video.
Kapasitas throughput bersih 250 mbps.
12 Set
- 37 -
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 12 (dua belas)
Kantor Kecamatan tersebut yaitu Kantor Kecamatan Barusjahe, Merek, Munthe, Juhar,
Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh, Mardeka, Namanteran,
Tiganderket diperoleh spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP 100
(5700BH20G)
Long range directional antenna
5,8 GHz, maximal 56 km.
Dapat dioperasikan hanya di
lingkungan LOS.
Dapat diaplikasikan untuk data
dan video.
Kapasitas throughput max. 14
mbps.
12 Set
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa seluruh perangkat ini menggunakan tipe
PTP100, bukan PTP300, PTP500, PTP600 seperti tertera pada kontrak. Selanjutnya
perangkat ini tidak dapat dioperasikan di daerah NLOS (Non Line of Sight) seperti
tertera di kontrak dan bekerja lebih lambat (max. 14 mbps) dibandingkan dengan yang
seharusnya (250 mbps).
3. Indoor 802.11 G/N wireless routers.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless routers
n1043
13 Unit
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 13 (tiga belas) yaitu
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Kecamatan Barusjahe,
Merek, Munthe, Juhar, Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh,
Mardeka, Namanteran, Tiganderket diketahui bahwa realisasi spesifikasi teknik di
tempat tersebut adalah:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless routers
940.
13 Unit
- 38 -
Berdasarkan spesifikasi tersebut diketahui bahwa perangkat ini (100 mbps) tidak dapat
dioperasikan untuk kecepatan tinggi (1000 mbps).
Bahwa setelah para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Henry See
dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran
masing-masing dengan menandatangani dan membuat surat/dokumen tidak sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak dan keadaan yang sebenarnya (merekayasa)
antara lain: Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) tanpa nomor, Berita Acara
Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2011,
Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16
Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanpa nomor tanggal 16
Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011, yang seolah-olah data/dokumen
tersebut telah sesuai dengan kontrak dan keadaan yang sebenarnya maka Henry
See selaku penyedia barang/jasa mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100
% (seratus perseratus) untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam Kontrak.
Selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:026/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 95 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 026/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3703/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara dipindahbukukan
untuk ditransfer melalui No. Rekening: 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut
Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 409.168.015,- (empat ratus sembilan juta
seratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 41.539.900,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 6.230.985,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- 39 -
Kemudian Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:027/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 5 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 027/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3704/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada saksi Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara
dipindahbukukan untuk ditransfer melalui No. Rekening : 111.01.04.000981.0 pada
PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 185.985.461,- (seratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam
puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 18.881.773,- (delapan belas
juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan
PPh sebesar Rp. 2.832.266,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus
enam puluh enam rupiah).
Bahwa perbuatan para terdakwa selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
dan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Henry See
dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran
masing-masing dengan yang tetap menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai
prestasi sebesar 100 % (seratus perseratus), menerima penyerahan pekerjaan
sebelum selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang
dalam Kontrak, serta menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan
Berita Acara Penyerahan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknik dalam kontrak
kepada Drs Mbaga Ginting, padahal para terdakwa selaku Panitia / Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan dan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
bertanggung jawab mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh
Penyedia barang/jasa, serta membuat surat-surat/dokumen-dokumen untuk
pencairan dana Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
dan keadaan yang sebenarnya sehingga bertentangan dengan:
- 40 -
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:
- Pasal 5 dan penjelasannya mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari administrasi, teknis dan keuangan.
- Pasal 6 huruf a yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan
Barang/Jasa”.
- Pasal 6 huruf d yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa harus menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”.
- Pasal 6 huruf g yang menyebutkan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.”
- Pasal 95 ayat (1) yaitu ”Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan
pekerjaan”.
- Pasal 95 ayat (3) yaitu ”Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.
- Pasal 95 ayat (4) yaitu ”Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima
penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 4 ayat (1) yaitu “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat”.
- Pasal 132 ayat (1) yaitu “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- 41 -
3. Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK.DK/2011 tanggal 21 September 2011
Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011, para selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
mempunyai tugas-tugas dan kewajiban sebagai berikut:
BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B tentang Pelaksanaan
Pengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan Kontrak:
- Poin 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh
PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Poin 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara
- Poin 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan
biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- Poin 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekuarangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/ panitia penerima Hasil
Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/
menyelesaikannya.
Bahwa akibat perbuatan para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan dan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut
telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Henry See atau suatu korporasi
yakni CV. Putra Persada selaku penyedia barang/jasa yang mengakibatkan kerugian
keuangan negara atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara yang
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 793.383.040, 45 (tujuh
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah
empat puluh lima sen) atau setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Kasus Penyimpangan Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011, Nomor : S-169/PW02/5/2013
tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Dwi Praptama,
Saul P Simanjuntak, Barium Silalahi dan Salman Farizi sebagai auditor pada Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara.
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
- 42 -
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
SUBSIDAIR :
Bahwa mereka Terdakwa I. Evlidawati br Barus, S.H, Terdakwa II. Sudinarta
Barus, SH serta terdakwa III. Warita Siagian, S.H selaku Panitia / Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor: 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Pekerjaan
Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
Anggaran 2011, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Henry See dan
Ariaty Br. Sembiring (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara
terpisah dan perkaranya masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap)
antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo di Jalan Letjend Djamin Ginting No.
17 Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana
Korupsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan
atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara-cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
mendapat anggaran dalam mata anggaran Belanja Modal dengan Kode Rekening
Nomor : 1.10.1.10.01.15.01.5.2.3 untuk Pembangunan dan Pengoperasian Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu sebesar Rp.
4.220.100.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 24 Juni
- 43 -
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
kemudian dijabarkan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
Nomor : 09 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian disahkan oleh Drs.
Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011.
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 menetapkan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011, diantaranya dengan susunan
sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. Mbaga Ginting
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Ariaty br Sembiring
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK): Drs. Dapat Kita Sinulingga
4. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan:
1) Ketua : Edward P Sinulingga, ST
2) Sekretaris : Anthoni Bangun
3) Anggota :
1. Monica Maytrisna Purba, SH
2. Elfrida Astuti Purba, Sos
3. Erika Verawati br Bukit
5. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:
1) Ketua : Evlidawaty br Barus, SH
2) Sekretaris : Sudinarta Barus, SH
3) Anggota : Warita Siagian, SH
Bahwa para Terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor:
432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK), Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
- 44 -
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 mempunyai
tugas pokok dan kewenangan:
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan
c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
d. Dalam hal pengadaan jasa konsultan, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa
konsultasi yang bersangkutan.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
Pasal 18 ayat (5):
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
yang tercantum dalam kontrak.
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
Pasal 18 ayat (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi, pemeriksaan sebagimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna
Jasa Konsultasi yang bersangkutan.
Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk
penyerahan pekerjaan;
Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK
memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
Pasal 95 ayat (4) Panitia /Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan
pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
kontrak.
Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK.DK/2011 tanggal 21
September 2011 Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi
- 45 -
Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, para selaku Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan mempunyai tugas-tugas dan kewajiban sebagai berikut:
BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B tentang Pelaksanaan
Pengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan Kontrak:
- Poin 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh
PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Poin 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara
- Poin 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan
biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- Poin 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekuarangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/ panitia penerima Hasil
Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/
menyelesaikannya.
Bahwa pada bulan Juni 2011, Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat dan menandatangani
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pembangunan SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 yang diantaranya berisi:
1. Maksud dan
tujuan
: Untuk membangun Sistem Jaringan
Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Karo
2. Target/
Sasaran
: 12 (dua belas Kecamatan di Kabupaten Karo,
yaitu:
Mardingding, Lau Baleng, Juhar,
Tigabinanga, Munte, Kutabuluh, Tiganderket,
Payung, Namanteran, Merdeka, Barusjahe,
dan Merek
3. Keluaran/
produk yang
dihasilkan
: 3. Jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Online.
4. Terbangunnya Data Base Kependudukan
Selanjutnya pada bulan Juli 2011, Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna
Anggaran/Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo juga
membuat dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi
- 46 -
Pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara terpadu
Tahun 2011 yang diantaranya dengan tujuan:
1. Terbentuknya jaringan komunikasi data yang terintegrasi pada seluruh SKPD dan
unit-unit pelayanan masyarakat.
2. Memudahkan menagemen lalu lintas data khususnya pada jaringan komputer Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, seperti utilisasi, segmentasi
jaringan.
3. Meningkatkan keamanan data dan mengurangi potensi ganguan pada backbone
jaringan yang berakibat pada terganggunya jaringan komputer secara keseluruhan.
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Ariaty Br Sembiring selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) mengirimkan surat perihal Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 kepada Ketua
Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Tahun 2011 untuk memperoses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tersebut.
Selanjutnya pada tanggal tanggal 15 Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat
Pengumuman Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi Nomor:11/PPBJ-
CAPIL/2011 untuk kegiatan sebagai berikut:
Nama Paket
Pekerjaan
: Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu
Lingkup
Pekerjaan
: Pengadaan Barang
Nilai Total
HPS
: Rp. 4.220.100.000,-
Sumber
Pendanaan
: Dana Alokasi Umum APBD Kab Karo Tahun
Anggaran 2011
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Henry See selaku Wakil Direktur I CV. Putra
Persada memasukkan pendaftaran ke Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan surat
Nomor:12/PP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu. Setelah melalui proses
tender, atas penawaran dari Henry See selaku Wakil Direktur I CV. Putra Persada
tersebut, pada tanggal 7 September 2011 Edward P Sinulingga, ST selaku Ketua
Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 menerbitkan Surat Penetapan Pemenang
Nomor:24/PPBJ-CAPIL/2011 dan menetapkan CV. Putra Persada sebagai Calon
Pemenang I Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas
- 47 -
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan harga
penawaran/borongan sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar seratus lima puluh
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak resmi
pemerintah. Kemudian pada tanggal 8 September 2011 diumumkan pemenang
lelang CV. Putra Persada sebagai Calon Pemenang I untuk kegiatan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 sesuai dengan Surat Edward P Sinulingga, ST selaku
Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Nomor : 25/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 8 September 2011.
Bahwa pada tanggal 16 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 29/PPK/DK/2011
tanggal 16 September 2011 dan menunjuk dan menetapkan CV. Putra Persada
sebagai Penyedia (pelaksana) Barang/ Jasa Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
2011 dengan harga penawaran/borongan sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar
seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk
pajak-pajak resmi pemerintah.
Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun
2011 dan Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra
Persada / Penyedia Barang / Jasa serta diketahui oleh Drs. Mbaga Ginting selaku
Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 untuk kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.153.990.000,- (empat milyar seratus lima puluh
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dengan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak
beserta lampirannya, antara lain sebagai berikut:
Uraian spesifikasi teknis pekerjaan, volume dan harga sebagai berikut :
No Uraian dan
Spesisifikasi
Volume Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 4 5
1. Windows Server 1 Unit Rp. 14.000.000,- Rp. 14.000.000,-
- 48 -
Operating System
Original CD
dilengkapi Sticker
dan Buku Panduan
Asli
2. Personal Komputer/PC
Built up
Di lengkapi lisensi
Asli Windows
(Stiker lisensi asli).
CD Instalasi
Operating System
Ms. Windows Asli.
Extended VGA Card
512 Pci Express.
Processor Core i5
3.3 GHZ.
RAM 2 GB DDR III.
Chipset Intel.
Haddisk Sata 500
GB.
Monitor LCD/LED
Wide Screen.
Keyboard USB.
Optick Mouse USB.
LAN Gigabit
Ethernet.
Internal Speaker.
DVD R/W Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
15 Unit Rp. 17.000.000,- Rp.255.000.000,-
3. Pengadaan Printer
Media Type: Plain
Paper, Photo
Paper, Pro Platinum
15 Unit Rp. 3.400.000,- Rp. 51.000.000,-
- 49 -
(PT 101), Photo
Paper Plus Glossy
II (PP-201). Glossy
Photo Paper,
“Every Day Use ”
(GP 501)
Teknologi :
Inkjet
Efektif Print
Resolution : 9600 x
2400 dpi.
Input Tray : 150
Sheet
(A4/A5/B5/LTR/LG).
Print Speed Black :
Approx 9.3 ppm.
PC Connectivity :
USB, Ethernet.
Network Device :
IEE 802.34 (100
Base- TX)
IEEE 802.3 (10
Base- T)
4. Pengadaan Scanner
Tipe Scanner :
Flatbed
Interface: USB
(2.0)/ Ethernet.
Resolusi Scan :
Mencapai 4800 Dpi.
Input :
A4/A5/B5/LTR/LGL
Sheet.
Operting System :
Win XP32, XP X64,
15 Unit Rp. 1.900.000,- Rp. 28.500.000,-
- 50 -
Win 2000, Mac OS
Power
Concumption : 15
watt maximum
Garansi : 1 Tahun
Drivers : minimal
XP, Vista
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Kapasitas Output
Minimal: 7000 VA.
Tegangan Input :
220 VAC ±15 %, 50
HZ ± 5 %.
Tegangan output :
220 VAC ± 2 %, 50
hz ± 1 %.
Gelombang Output
: 1 phase.
17 Unit Rp. 25.300.000,- Rp.430.100.000,-
6. UPS + Batre Bank 40
KVA
Branded / Built up
Input.
Wiring 3 phase +
N + PE.
Nominal Voltage
380 VAC (L-L);
220 VAC (L–N).
Output : 380 VAC
(L-L) ; 220 VAC (L-
N)
- Frequensy
50/60 Hz
- Power factor 0.8
Monitor LCD, LED.
Tempratur 0 C to 40
1 Unit Rp.398.000.000,- Rp.398.000.000,-
- 51 -
C.
Humidity 20 % to 90
%
7. Pengadaan External
Harddisk
Kapasitas : 500 GB.
Koneksitas : USB
Hight Speed
Conection.
Sumber : USB
Power Conection.
Teknologi : SATA.
Ukuran : 2, 5 ”
15 Unit Rp. 1.400.000,- Rp. 21.000.000,-
8. Tower Triangle 35
Meter
Penyangga : Sling
Bajah/Galvanish.
Cover Area
Penangkal Petir:
100 Meter.
Lampu Tower :
Otomatis
(dilengkapi Sensor
Cahaya).
Resistence system
pembumian: 1
Ohm.
Pondasi : Angker
Rod.
Standarisasi : SNI
Standart.
Gambar :
Berwarna.
Kelangkapan
Kontruksi :
dilengkapi hitungan
12 Unit Rp. 64.700.000,- Rp.776.400.000,-
- 52 -
sipil kontruksi tower
9. Outdoor 802.11
wireless bridge point to
point PoE 2.4/5.8 Ghz
Long Range 802.11
Directional
Anthena 5.8 Ghz.
o Kemampuan
Jangkuan Minimal:
60 Km. LOS.
o Gaine Anthena
Mimimal: Mencapai
23 dBi.
Optional TX Power
Expander.
Memiliki desain
radio yang dapat
operasionalkan
dengan intregreted
antenna atau
External Anthena.
o Ketersedian
Indikator Led
Minnimal :
Modulasi, Kualitas
Sinyal, Error.
Dapat di operasikan
pada lingkungan
LOS dan NLOS.
Dapat di aplikasikan
untuk kebutuhan :
o Aplikasi video.
o Leased Line.
o IP Telephone.
o Video
Conferencing/
12 Set Rp. 79.900.000,- Rp.958.800.000,-
- 53 -
Training jarak
jauh.
o Koneksi antar
gedung.
o Redundant Mobile
Backhauling.
Dilengkapi Fungsi
Dynamic Frequency
Selection (DFS)
dengan radar
pendeteksi yang
sesuai dengan
regulasi ETSI.
Sumber Energy :
PoE
Kapasitas
Troughtput Bersih:
Minimal 250 Mbps
Pilihan Canal :
5/10/20/40 MHZ
dengan
penyesuaian
otomatis
Memiliki system
optimalisasi
bandwidth secara
Fleksibel
(Penyesuaian
Symmatric atau Full
Symemetric; Fix
atau Dinamic)
Memiliki Aplikasi
Pengamanan
Koneksi meliputi :
o Filter ARP
o Filter IP/MAC
- 54 -
address
o NAT
o VLAN
Memiliki Sistem
Pengamanan
Console
Management
meliputi :
o ID dan passwaord
o IP/MAC address
dan Nama
computer console
Ketersediaan
Cosole
Management :
Aplikasi khusus
perangkat dan
telnet.
QoS Support untuk
Frame dan Paket
Data.
Protokol minimal
jaringan yang
tersedia : RIPv2
dan Statik Routing
Berat peralatan
Outdoor: Maksimal
5 Kg
Port RX/IF dan
TX/IF minimal yang
tersedia : Voice
4E1/T1 dan Data
Ethernet
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
8 Unit Rp. 19.800.000,- Rp.158.400.000,-
- 55 -
IOS Operating
System.
2 Port integrated
2 Port Modular
Optional (jika
diperlukan)
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
300 Mbps Wireless
Connection
gigabit ethernet
interface
4 port LAN
1 port WAN Port.
WEB Base
Management
Mac/IP Address
Security Filter
13 Unit Rp. 2.450.000,- Rp. 31.850.000,-
12. 802.11 G/N Wireless
PCI NIC (Network
Interface Card)
Antena Power min 3
db
13 Set Rp. 480.000,- Rp. 6.240.000,-
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-5E
Spesifikasi :
With Meter Mensure
Original Cat-5E.
12 Box Rp. 2.400.000,- Rp. 28.800.000,-
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
Connector RJ 45
Dilengkapi Flat
Grounding.
3 Box Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,-
15. Unmanage Switch
Sumber Daya: AC
12 Unit Rp. 800.000,- Rp. 9.600.000,-
- 56 -
Power Connection
220 VA
16 port Fast
Ethernet Switch,
10/100 Base-T
Auto-sensing,
unmanaged.
Media Interface :
RJ 45.
Swithing Features:
Auto MPI/MDIX
Cross over for all
ports
IEEE 802.3 x flow
control.
16. Unit Core Router/Multi
Layer Switch
10/100/1000 Base-T
Managable
Router/Switch.
IOS Operating
system.
24 port Gigabit
Ethernet
10/100//1000 Base-
T.
POE Support.
1 Unit Rp. 69.000.000,- Rp. 69.000.000,-
17. Tower Utama
4 Angel Tower 40
meter.
System penangkal
petir cover area 250
meter.
Resistensi
Pembumian 1 Ohm.
Dilengkapi Lampu
1 Unit Rp. 73.500.000,- Rp. 73.500.000,-
- 57 -
tower otomatis
on/off dengan
sensor cahaya.
Dilengkapi dengan
hitungan konstruksi
tower dan gambar
yang ditawarkan.
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Sensor Resolution :
12.1 Megapixel.
Sensor size and
type ½ 3 type back-
illuminated omos.
Efective pixel : 12.1
Megapixel.
Max image
resolution 4000 x
3000.
File format : JPEG
Lens Focal Length :
4.3 – 21.5 mm.
Shutter Speed: 1-
1/2000 sec (factory
default ).
15-1/2000 sec.
(total range–varies
by shooting made).
Dilengkapi image
stabilazation.
IOS Sensitivity :
Auto, 100-3200.
Eposure Metering :
Evaluative, Centre-
Wight averange,
spot.
15 Unit Rp. 2.500.000,- Rp. 37.500.000,-
- 58 -
White Balance :
Auto (Including face
detection
WB),Daylight,
Cludy.Tungsten,
Fluorescent, Fluore.
Movie Clips : HD
1280 X 720 30 fps.
Display Size : 2.7
inch.
Display Type and
Resolution :
Purecolour 11
GLCD (TFT)
230.000 dots.
Self Timer : 2 or 10
second.
Dilengkapi Flash
Internal.
Pilihan Mode
Flashminimal yang
tersedia: Auto,
Manual on/off, Slow
Synchro.
Tersedia Koneksi
ke PC beserta
aplikasinya.
Dilengkapi remote
Capture.
19. Pengadaan Kain Latar
Kain latar 2 Colour.
o Biru.
o Merah.
Tanpa sambungan.
15 Unit Rp. 100.000,- Rp. 1.500.000,-
20. Pengadaan Genset
7 KVA, ATS System
17
Unit
Rp. 23.400.000,- Rp.397.800.000,-
- 59 -
Diesel Silent
Waterproof
Minimum : output 7
KVA.
Include ATS.
Dilengkapi AMF dan
Panel Control.
Operation
Freguency 50 Hz
Voltage 230 Volt.
Dimensi Maksimal
950x 565 x 730
mm.
21. Genset Ruang Server
ATS 40 KVA
Buil up/ Branded
dengan Frekwensi
operasional 50 Hz.
Generator :
o Rate power : 40-
42 KVA.
o Rate speed : 1500
rpm.
o Output : 40-45
KVA.
o Tegangan :
400/230V
o Power Faktor :0.8
o Phase (wires) : 3
Phase.
o Dimensi
Maksimal: 2200x
740 x1150
o Berat Maksimal
:715 kg.
Engine
1 Unit Rp.370.000.000,- Rp.370.000.000,-
- 60 -
o Jumlah sylinder : 4
buah
o Rasio Kompresi
minimal : 18 .1 :1
o Bore x Stroke : 98
x 110 mm.
o Kapasitas Tangki :
75 Liter.
o Konsumsi Bahan
Bakar : Maximal
8.55 Liter/ Jam
o System Pendingin
: Tropical Radiator
dengan 6 Blade
Fan.
o Kapasitas tangki
air pendingin : 4.2
Liter.
Alternator
o Menggunakan
Alternator Stamford
P1144J
22. Penambahan Daya
Listrik
Disesuaikan dengan
kebutuhan konsumsi
daya UPS 7 KVA.
17 Unit Rp. 2.000.000,- Rp. 34.000.000,-
Identitas Barang sebagai berikut:
No Uraian Merek/
Setara
Type/
Setara
Jenis
1. Windows Server
Operating System
Microsoft Windows
Server
2008
2. Personal Komputer/PC
Built up
IBM LenovThink
Pad
EDGE 91
3. Pengadaan Printer Canon Pixma MG 6170
4. Pengadaan Scanner HP Scanjet G3110
- 61 -
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Eaton DX 1000H XL
6. UPS + Batre Bank 40
KVA
Eaton DX 400V
7. Pengadaan External
Harddisk
Seagete Sata 500GB
8. Tower Triangle 35
Meter
SNI 3 Angle SLING
9. Outdoor 802.11
wireless bridge point to
point PoE 2.4/5.8 Ghz
Motorolla PTP 100/58500
/54500
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
Cisco Router 2800/2900
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
TP-Link TL-WR1043 N/ND
12. 802.11 G/N Wireless
PCI NIC (Network
Interface Card)
TP-Link TL-WN951 N/ND
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-5E.
AMP UTP Cat5E
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
AMP Out Door Plat
Grounding
15. Unmanage Switch D-link DES 10-16 D
16. Unit Core Router/Multi
Layer Switch
10/100/1000 Base-T
Cisco Catalys WS-
C3750-
24PS-E
17. Tower Utama SNI 4 Angle SST-Sling
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Canon Ixus 220 Black
19. Pengadaan Kain Latar
SNI Slik Colour Merah/Biru
20. Pengadaan Genset 7
KVA, ATS System
Diesel Silent
Misaka MS 8000 LDE
- 62 -
21. Genset Ruang Server
ATS 40 KVA
Yanmar Stamford TYS-
48SP3
22. Penambahan Daya
Listrik
SNI PLN MCB
Karateristik/ Kinerja Barang sebagai berikut :
No Nama Barang Karateristik/ Kinerja
1. Windows Server
Operating System
Digunakan sebagai dasar pada
Komputer Server untuk menjalankan
Aplikasi SIAK di Server
2. Personal
Komputer/ PC
Built up
Workstation yang digunakan dalam
operasial SIAK
3. Pengadaan
Printer
Perangkat pencetak dokumen
kependudukan (KK, Akta, Dll)
4. Pengadaan
Scanner
Perangkat reproduksi yang digunakan
sebagai alat dokumentasi dokumen
secara elektronik
5. Pengadaan UPS
7 KVA
Sumber energi yang stabil bagi
peralatan dengan kapasitas 7 KVA
yang dapat menyimpan cadangan listrik
6. UPS + Batre
Bank 40 KVA
Sumber energi yang stabil bagi
peralatan dengan kapasitas 40 KVA
yang dapat menyimpan cadangan listrik
7. Pengadaan
External Harddisk
Harddisk yang dapat dipindah-
pindahkan dan disimpan dengan mudah
sebagai media back-up data
8. Tower Triangle
35 Meter
Tower yang dijadikan untuk tempat
pemasangan peralatan Outdoor
Wireless Bridge
9. Outdoor 802.11
wireless bridge
point to point PoE
2.4/5.8 Ghz
Alat yang digunakan untuk
menghubungkan Aplikasi Server SIAk
dengan Operator di Kecamatan secara
online
10. Managable
Router 4 Port
Penghubung Jaringan yang berbeda
segmen digunakan untuk penghubung
- 63 -
Fast Ethernal
10/100 Base-T
Colocation Outdoor Wireless Bridge
11. Indoor 802.11
G/N Wireless
Routers
Acces Poin untuk LAN di suatu SKPD
dengan penghubung sebuah WAN port
untuk komunikasi keluar LAN
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network
Interface Card)
Perangkat yang dapat
mengkomunikasikan sebuah PC dengan
Wireless Router agar dapat Online
13. Cable UTP Cat-
5E Outdoor/ STP
Cat-5E.
Kabel yang digunakan untuk
menghubungkan peralatan yang
terpasang di Tower ke peralatan dalam
gedung
14. RJ-45 Connector
Original With
Plate Grounding
Konektor yang digunakan untuk
menghubungkan kabel UTP/STP
dengan Ethernet Port
15. Unmanage
Switch
Digunakan untuk menghubungkan
komputer yang tidak memiliki wireless
NIC di dalam Satu Segmen Jaringan
16. Unit Core
Router/Multi
Layer Switch
10/100/1000
Base-T
Pusat distribusi utama jaringan yang
dibentuk secara keseluruhan.
17. Tower Utama
Tempat pemasangan peralatan outdoor
wireless bridge yang berada di pusat
jaringan yang akan dibentuk
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Peralatan yang digunakan untuk
mengambil gambar penduduk dalam
penerbitan dokumen kependudukan
19. Pengadaan Kain
Latar
Latar belakang dalam pengambilan
gambar (photo penduduk)
20. Pengadaan
Genset 7 KVA,
ATS System
Perangkat pengisi energi listrik untuk
UPS setara 7 KVA yang akan
digunakan untuk kecamatan
- 64 -
Diesel Silent
21. Genset Ruang
Server ATS 40
KVA
Perangkat pengisi energi untuk UPS
setara 40 KVA yang akan digunakan
untuk pusat jaringan
22. Penambahan
Daya Listrik
Sebagai sumber energi listrik utama di
setiap kecamatan yang sanggup
memberi daya masukan untuk UPS 7
KVA
Khusus Item pekerjaan Outdoor 802.11 wireless bridge point to point PoE 2.4/5.8
Ghz dibuat Project alternate-Project PTP LinkPlanner Proposal Report dengan
ketentuan Project Summary sebagai berikut:
No Link Name Produk Wilayah/Daerah
1. Kabanjahe to Barusjahe PTP 58500
Lite
Non Line of Sight
(NLOS)
2. Kabanjahe to
Namanteran, Karo
PTP 58300 Line of Sight
(LOS)
3. Kabanjahe to Munthe,
Karo
PTP 58300 Line of Sight
(LOS)
4. Kabanjahe to Payung,
Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
5. Barusjahe to Merek, Karo PTP 58300 Line of Sight
(LOS)
6. Payung, Karo to
Tiganderket
PTP 58600 Line of Sight
(LOS)
7. Munthe, Karo to
Kutabuluh, Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
8. Munthe, Karo to Juhar,
Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
9. Namanteran, Karo to
Mardeka
PTP 58300 Line of Sight
(LOS)
10. Munthe, Karo to Tiga
Binanga, Karo
PTP 58600 Line of Sight
(LOS)
Metode Pelaksanaan, Untuk Jaringan LAN (Local Area Network) khusus Wireless
Bridge Outdoor terdiri dari transmisi NLOS dan tranmisi LOS yang dapat
mengkoneksikan seluruh kecamatan dengan baik dan diusahakan mencapai
troughput 250 Mbps yang dapat ditempatkan pada tower atau tiang tambahan lainnya
- 65 -
yang menggunakan sistem keamanan dan kemampuan koneksitas yang baik sesuai
dengan strandarisasi di Indonesia dan Standar Internasional atau standar pabrikan
serta mendukung proteksi melalui MAC Address Filter sehingga menambah
keamanan koneksitas.
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu Tahun 2011 di Kabupaten Karo tersebut dilaksanakan selama 75
(tujuh puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal tanggal 21 September 2011 s/d 4
Desember 2011 dengan ketentuan serah terima barang dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100 % (seratus perseratus) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Selanjutnya pada tanggal 21 September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun
2011 di Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor:31/PPK/DK/2011 memerintahkan Henry See dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang / Jasa segera memulai
pekerjaan dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian
pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu)
dari nilai kontrak sebelum PPN.
Kemudian untuk melakukan pengawasan kegiatan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 ditetapkan PT Prima Rancang
Konsulindo sebagai Jasa Konsultansi Pengawasan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kontrak Nomor : 08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 47.560.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu
rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender dari tanggal 20
September 2011 sampai dengan 04 Desember 2011 yang ditandatangani oleh
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Ir. Badia Raja Manurung
selaku Direktur PT Prima Rancang Konsulindo. Selanjutnya pada tanggal 21
September 2011 Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah
Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 09/PPK-Capil/K/2011 agar Ir Badia Raja Manurung
yang merupakan Direktur PT Prima Rancang Konsulindo selaku Penyedia Jasa
Konsultansi Pengawasan segera memulai pelaksanaan pekerjaannya.
Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 terhadap kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu Tahun Anggaran 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % x
- 66 -
Rp. 4.153.990.000,- = Rp. 830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu rupiah) kepada Henry See dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang / Jasa dengan
melampirkan:
1. Surat Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond
:06/APB/09/11/317679 sebesar Rp. 830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh
ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
2. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond : 06/PB/09/11/
297623 sebesar Rp. 207.699.500,- (dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah)
3. Berita Acara Pembayaran Nomor:516/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 29 September
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa dan diketahui/disetujui
oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011/ Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo 2011.
4. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 yang dibayarkan oleh
Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran kepada Henry See sebagai
penerima dan setuju dibayar oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas/Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo serta Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011.
Kemudian oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Timotius Sembiring dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:014/SPP-LS/Capil/2011
tanggal 30 September 2011 untuk Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See selaku Penyedia Barang. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2011 tersebut
juga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 014/SPM-
LS/Capil/2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna Anggaran Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011. Kemudian atas dasar
Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011
dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1408/SP2D-LS/CAPIL/11 kepada Henry See selaku Penyedia Barang melalui No.
- 67 -
Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
sebesar Rp. 743.941.845,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 75.527.091,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh
satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 11.329.064,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo memerintahkan kepada para
terdakwa sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor: 477/62/SPT/DK/2011 untuk memeriksa barang-barang
keperluan pembangunan Jaringan SIAK Kecamatan Pada tanggal 21 Nopember
2011 s/d 15 Desember 2011.
Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2011 Henry See dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dengan
suratnya Nomor : 60/PP/XI/2011 mengajukan permohonan pembayaran termin I
(pertama) sebesar 80 % x Rp. 4.153.990.000,- = Rp. 2.658.553.600,- (dua milyar
enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
dengan melampirkan :
1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Nomor:PP/101/2011 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dan Rinto Exandi Sinaga, S.Kom selaku
Team Leader PT. Prima Rancang Konsulindo serta diketahui oleh Ariaty br Sembiring
selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah
mencapai prestasi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
2. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PP/102/2011 tanggal 28
Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai
Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa
yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan sebahagian
pekerjaan dengan baik sebesar 85 % sesuai dengan Dokumen Pelelangan Pekerjaan
dan Kelengkapannya seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak.
3. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor:PP/103/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa.
- 68 -
4. Progres Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 Nomor : PRK-65/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang
ditandatangani oleh Rinto Exandi Sinaga, S.Kom selaku Team Leader PT. Prima
Rancang Konsulindo.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 58/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa dan diketahui/disetujui
Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011/Pengguna Anggaran Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo tahun 2011.
Bahwa selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan
diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita
Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 020/SPP-
LS/CAPIL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 untuk Pembayaran Termen I 80 %
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk
dibayarkan kepada Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2011
dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 020/SPM-
LS/Capil/2011 tanggal 28 Nopember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, atas
dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada tanggal 01 Desember
2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor : 2721/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 01 Desember 2011 kepada Henry See
selaku Penyedia Barang dengan cara dipindahbukukan untuk ditransfer melalui No.
Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
sebesar Rp. 2.380.613.905,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tiga
belas ribu sembilan ratus lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp.
241.686.691,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu
enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 36.253.004,- (tiga
puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat rupiah).
Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, ternyata
Henry See selaku penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian
- 69 -
Pekerjaan/Kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September 2011 yang
berakhir pada tanggal 4 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2011
Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra
Persada/Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan melalui suratnya Nomor: 65/PP/XII/2011 kepada Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan alasan :
1. Keadaan cuaca yang tidak mendukung dimana tingkat curah hujan yang cukup tinggi
memperlambat kinerja di lapangan.
2. Adanya perubahan struktur Desain Link Conection yang dilaksanakan untuk
Kecamatan Laubaleng dan Mardingding serta adanya penambahan radio pada tower
Butar dan Bukit Mandin.
Bahwa atas permohonan Henry See tersebut, Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
2011 memberi perpanjangan waktu selama 12 (dua belas) hari kalender dihitung
mulai tanggal berakhir kontrak I yaitu tanggal 5 Desember 2011 s/d 16 Desember
2011, hal mana sesuai dengan Surat Nomor: 85/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember
2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu, dan pada tanggal 02 Desember
2011 dibuat Surat Perjanjian (Addendum) Nomor : 81/PPK/DK/2011 antara Ariaty br
Sembiring sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Henry See sebagai Pihak
Kedua dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa untuk kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu tentang Addendum Perpanjangan Waktu.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bersama
dengan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak
memahami spesifikasi teknis barang yang tertera dalam kontrak, dalam melakukan
pemeriksaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia
Barang/Jasa tidak melakukan koordinasi secara maksimal dan bertanggung jawab
karena sampai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas yaitu 16
Desember 2011, dalam keadaan yang sebenarnya di lapangan mengetahui saksi
Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku
Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara maksimal dan
bertanggungjawab sebagaimana dalam kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 dan addendum Nomor:82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember 2011
yaitu terhadap pekerjaan Penambahan Daya Listrik tidak ada dilaksanakan dan
Pengadaan External Harddisk 14 Unit belum dibagikan ke setiap kecamatan sesuai
- 70 -
dengan hasil rekapan yang dibuat oleh para terdakwa pada tanggal 16 Desember
2011. Namun pada tanggal 15 Desember 2011, tetap dibuat Laporan Kemajuan
Pekerjaan (LKP) tanpa nomor yang ditandatangani oleh saksi Henry See sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa dan Rinto Exandi Sinaga,
S. Kom selaku Team Leader PT. Prima Rancang Konsulindo serta diketahui Ariaty br
Sembiring yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar
100 % (seratus perseratus). Selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2011 oleh Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana
yang bersangkutan telah menyelesaikan sebahagian pekerjaan dengan baik sebesar
100 % sesuai dengan Dokumen Pelelangan Pekerjaan dan Kelengkapannya seperti
dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan tetap melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 tanpa berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultasi
yang bersangkutan yaitu PT Prima Rancang Konsulindo. Selain itu para terdakwa
juga tidak pernah melakukan uji coba kesesuaian spesifikasi setiap barang yang
diterima sebagaimana tercantum dalam kontrak serta dalam melakukan pemeriksaan
barang para terdakwa hanya menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011. Padahal sesuai dengan Pasal 18 ayat (5) dan (8)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Panitia /Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan
hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam
kontrak, namun dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi, pemeriksaan dilakukan
setelah berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultasi yang bersangkutan.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan juga dengan
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan tidak melakukan penilaian sebagaimana mestinya terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian maupun seluruh
pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dengan tidak menugaskan Henry See dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku penyedia barang/jasa melalui Ariaty br
- 71 -
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan kontrak
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 95 ayat (3) Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Namun para Terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan tetap membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011 dengan kesimpulan: Barang
diterima dengan keadaan baik dan sesuai dengan surat perintah kerja yang
ditandatangani oleh para terdakwa serta Henry See dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada seolah-olah barang yang diterima sudah sesuai
dengan kontrak.
Selanjutnya para terdakwa selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
bersama dengan Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas
dasar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16
Desember 2011 yang dibuat oleh para terdakwa, pada tanggal 16 Desember 2011
Dapat Kita Sinulingga menerima penyerahan barang dari Henry See dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa
sesuai dengan Berita Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Dapat Kita
Sinulingga dan Henry See serta Ariaty Br Sembiring. Selanjutnya pada tanggal 16
Desember 2011, Ariaty br Sembiring telah menerima hasil pekerjaan dari Henry See
sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor
tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring
sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa
yang menyatakan bahwa: Pihak kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama
dan Pihak Pertama menyatakan telah menerima dari Pihak Kedua dalam keadaan
baik hasil pekerjaan 100 % yang terdiri dari Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara Terpadu seuai dengan kontrak Nomor:
030/PPK/DK/2011 dan adendum : 81/PPK/DK/2011. Selanjutnya pada tanggal 16
Desember 2011, Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 juga telah
menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011
tanggal 21 September 2011 dan Hasil Pekerjaan Konsultasn Pengawasan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 sesuai dengan
- 72 -
surat perjanjian kontrak Nomor : 08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20 September 2011
dan addendum Nomor: 82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember 2011 kepada Drs
Mbaga Ginting sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:
96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengamatan dan Pengujian Spesifikasi Teknik
dari Politeknik Negeri Medan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor:01/10/2013
tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benny Benyamin
Nasution, Dipl. Ing., M.Eng. dan Aulia Salman, ST, MT serta Wira Bayu Asmara, Amd
yang menerangkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 yang
terealisasi terdapat spesifikasi teknik yanng belum terpenuhi atau tidak sesuai
dengan spesifikasi teknik dalam kontrak beserta lampirannya, dengan uraian
pekerjaan antara lain: PC Buit Up sebanyak 15 unit, Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 GHz sebanyak 12 unit, indoor 802.11 G/N wireless routers
sebanyak 13 unit dengan rincian:
1. PC (Personal Computer) Bulit Up
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Stiker lisensi pada PC casing asli
Ada CD Instalasi Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI
Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
15 Unit
- 73 -
MMC Reader Drive.
HD Audio.
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 15 (lima belas)
tempat penerima PC Buit Up tersebut yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo, Kantor Kecamatan Kabanjahe, Kantor Kecamatan Barusjahe,
Kantor Kecamatan Tigapanah, Kantor Kecamatan Merek, Kantor Kecamatan Munthe,
Kantor Kecamatan Juhar, Kantor Kecamatan Tigabinanga, Kantor Kecamatan Lau
Beleng, Kantor Kecamatan Mardingding, Kantor Kecamatan Payung, Kantor Kecamatan
Kutabuluh, Kantor Kecamatan Merdeka, Kantor Kecamatan Namanteran, Kantor
Kecamatan Tiganderket diperoleh realisasi spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Tidak ada CD Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI
Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
15 Unit
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa perangkat komputer ini menggunakan
software tidak resmi (bajakan) dan beroperasi lebih lambat (3,1 GHz) dibandingkan
dengan yang seharusnya (3,3 GHz).
2. Outdoor 802.11 wireless bridge point to point POE 2.4/5.8 GHz.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge 12 Set
- 74 -
point to point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP58500 Lite,
PTP54500 dan PTP58300
Long range directional antenna
5,8 GHz, minimal 60 km.
Dapat dioperasikan hanya di
lingkungan LOS dan NLOS
Dapat diaplikasikan untuk data
dan video.
Kapasitas throughput bersih 250
mbps.
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 12 (dua belas)
Kantor Kecamatan tersebut yaitu Kantor Kecamatan Barusjahe, Merek, Munthe, Juhar,
Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh, Mardeka, Namanteran,
Tiganderket diperoleh spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge point to
point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP 100 (5700BH20G)
Long range directional antenna 5,8 GHz,
maximal 56 km.
Dapat dioperasikan hanya di lingkungan
LOS.
Dapat diaplikasikan untuk data dan video.
Kapasitas throughput max. 14 mbps.
12 Set
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa seluruh perangkat ini menggunakan tipe
PTP100, bukan PTP300, PTP500, PTP600 seperti tertera pada kontrak. Selanjutnya
perangkat ini tidak dapat dioperasikan di daerah NLOS (Non Line of Sight) seperti
tertera di kontrak dan bekerja lebih lambat (max. 14 mbps) dibandingkan dengan yang
seharusnya (250 mbps).
3. Indoor 802.11 G/N wireless routers.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless routers
n1043
13 Unit
- 75 -
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 13 (tiga belas) yaitu
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Kecamatan Barusjahe,
Merek, Munthe, Juhar, Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh,
Mardeka, Namanteran, Tiganderket diketahui bahwa realisasi spesifikasi teknik di
tempat tersebut adalah:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless routers
940.
13 Unit
Berdasarkan spesifikasi tersebut diketahui bahwa perangkat ini (100 mbps) tidak dapat
dioperasikan untuk kecepatan tinggi (1000 mbps).
Bahwa setelah para terdakwa selaku Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan Henry See
dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa menandatangani dan membuat surat/dokumen tidak sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak dan keadaan yang sebenarnya (merekayasa) antara lain:
Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) tanpa nomor, Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011,
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanpa nomor tanggal 16 Desember 2011,
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 96/PPK/DK/2011 tanggal 16
Desember 2011, yang seolah-olah data/dokumen tersebut telah sesuai dengan
kontrak dan keadaan yang sebenarnya maka Henry See selaku penyedia
barang/jasa mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100 % (seratus
perseratus) untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
dalam Kontrak.
Selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:026/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 95 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 026/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
- 76 -
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3703/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara dipindahbukukan
untuk ditransfer melalui No. Rekening: 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut
Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 409.168.015,- (empat ratus sembilan juta
seratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 41.539.900,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 6.230.985,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
Kemudian Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:027/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 5 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 027/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3704/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada saksi Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara
dipindahbukukan untuk ditransfer melalui No. Rekening : 111.01.04.000981.0 pada
PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 185.985.461,- (seratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam
puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 18.881.773,- (delapan belas
juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan
PPh sebesar Rp. 2.832.266,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus
enam puluh enam rupiah).
Bahwa perbuatan para terdakwa selaku Panitia /Penerima Hasil Pekerjaan yang
melakukan pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011
tanpa berkoordinasi dengan pengguna Jasa Konsultasi yang bersangkutan yaitu PT
Prima Rancang Konsulindo, tidak pernah melakukan uji coba kesesuaian spesifikasi
setiap barang yang diterima sebagaimana tercantum dalam kontrak, dalam
melakukan pemeriksaan barang para terdakwa hanya menggunakan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas
- 77 -
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, tidak menugaskan
Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku
penyedia barang/jasa melalui Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan dan pembuatan
surat-surat/dokumen-dokumen untuk pencairan dana Pembangunan dan
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran
2011yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya bertentangan
dengan:
1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu:
- Pasal 5 dan penjelasannya mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus
menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari administrasi, teknis dan keuangan.
- Pasal 6 huruf a yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa harus melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggungjawab
untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan
Barang/Jasa”.
- Pasal 6 huruf d yaitu “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa harus menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak”.
- Pasal 6 huruf g yang menyebutkan “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan
pengadaan Barang/Jasa harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau
pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.”
- Pasal 95 ayat (1) yaitu ”Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan
pekerjaan”.
- Pasal 95 ayat (3) yaitu ”Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak”.
- 78 -
- Pasal 95 ayat (4) yaitu ”Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima
penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak”.
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 4 ayat
(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 132 ayat (1) yaitu “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban
APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.
3) Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK.DK/2011 tanggal 21 September 2011
Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B
tentang Pelaksanaan Pengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan
Kontrak:
- Poin 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh
PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Poin 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara
- 79 -
- Poin 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan
biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- Poin 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
kekuarangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/ panitia penerima Hasil
Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/
menyelesaikannya.
Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Ariaty Br Sembiring
dan Henry see tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Henry
See atau suatu korporasi yakni CV. Putra Persada yang mengakibatkan kerugian
keuangan negara atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara yang
dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp. 793.383.040, 45 (tujuh
ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat puluh rupiah
empat puluh lima sen) atau setidak-tidaknya berkisar jumlah tersebut sesuai dengan
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas
Kasus Penyimpangan Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011, Nomor : S-169/PW02/5/2013
tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Dwi Praptama,
Saul P Simanjuntak, Barium Silalahi dan Salman Farizi sebagai auditor pada Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara.
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
LEBIH SUBSIDAIR :
Bahwa mereka Terdakwa I. Evlidawati br Barus, S.H, Terdakwa II. Sudinarta
Barus, SH serta terdakwa III. Warita Siagian, S.H, Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo selaku Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor: 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan
- 80 -
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 dalam
kegiatan Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
sesuai dengan peran masing-masing dengan Henry See dan Ariaty Br. Sembiring
(dilakukan penuntutan secara terpisah dan perkaranya masing-masing telah mempunyai
kekuatan hukum tetap) antara bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan
Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo di Jalan Letjend Djamin
Ginting No. 17 Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara
Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 Tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai
orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau orang
selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh
para terdakwa dengan cara-cara atau setidak-tidaknya dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada tahun 2011 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
mendapat anggaran dalam mata anggaran Belanja Modal dengan Kode Rekening
Nomor : 1.10.1.10.01.15.01.5.2.3 untuk Pembangunan dan Pengoperasian Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu sebesar Rp.
4.220.100.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh juta seratus ribu rupiah) sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor : 01 Tahun 2011 tanggal 24 Juni
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,
kemudian dijabarkan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011
Nomor : 09 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 yang kemudian disahkan oleh Drs.
Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011.
- 81 -
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 saksi Drs. Mbaga Ginting menetapkan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 sesuai
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo Nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011, diantaranya dengan susunan
sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. Mbaga Ginting
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ariaty br Sembiring
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. Dapat Kita Sinulingga
4. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan:
1) Ketua : Edward P Sinulingga, ST
2) Sekretaris : Anthoni Bangun
3) Anggota :
1. Monica Maytrisna Purba, SH
2. Elfrida Astuti Purba, Sos
3. Erika Verawati br Bukit
5. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan:
1) Ketua : Evlidawaty br Barus, SH
2) Sekretaris : Sudinarta Barus, SH
3) Anggota : Warita Siagian, SH
Bahwa para Terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor:
432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPUK), Panitia
Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011 mempunyai
tugas pokok dan kewenangan:
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam kontrak
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
dan
- 82 -
c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
d. Dalam hal pengadaan jasa konsultan, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa
konsultasi yang bersangkutan.
Bahwa para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
Pasal 18 ayat (5):
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
yang tercantum dalam kontrak.
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.
Pasal 18 ayat (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultasi, pemeriksaan sebagimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna
Jasa Konsultasi yang bersangkutan.
Pasal 95 ayat (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai
dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK
memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
Pasal 95 ayat (4) Panitia /Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK.DK/2011 tanggal 21
September 2011 Pekerjaan Pembangunan dan Pengopersian Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, para selaku Panitia/Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan mempunyai tugas-tugas dan kewajiban sebagai berikut:
BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) huruf B tentang Pelaksanaan
Pengadaan, Serah Terima, Amandemen dan Pemutusan Kontrak:
- Poin 29.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh
PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Poin 29.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara
- 83 -
- Poin 29.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
dalam kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut
dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.
- Poin 31.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekuarangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, pejabat/ panitia penerima
Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/
menyelesaikannya.
Kemudian pada bulan Juni 2011 juga, Saksi Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat dan menandatangani
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan Pembangunan SIAK (Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 yang diantaranya berisi:
1. Maksud dan
tujuan
: Untuk membangun Sistem Jaringan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten Karo
2. Target/
Sasaran
: 12 (dua belas Kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu:
Mardingding, Lau Baleng, Juhar, Tigabinanga, Munte,
Kutabuluh, Tiganderket, Payung, Namanteran, Merdeka,
Barusjahe, dan Merek
3. Keluaran/
produk yang
dihasilkan
: 1. Jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan Online.
2. Terbangunnya Data Base Kependudukan
Bahwa pada bulan Juli 2011, Saksi Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna
Anggaran/Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo juga
membuat dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi
Pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) secara terpadu
Tahun 2011 yang diantaranya dengan tujuan:
1. Terbentuknya jaringan komunikasi data yang ter integrasi pada seluruh SKPD dan
unit-unit pelayanan masyarakat.
2. Memudahkan menagemen lalu lintas data khususnya pada jaringan komputer Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, seperti utilisasi, segmentasi
jaringan.
3. Meningkatkan keamanan data dan mengurangi potensi ganguan pada backbone
jaringan yang berakibat pada terganggunya jaringan komputer secara keseluruhan.
Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, saksi Ariaty Br Sembiring mengirimkan surat
perihal Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 84 -
Kabupaten Karo Tahun 2011 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 untuk memperoses
pelelangan Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Selanjutnya pada tanggal tanggal 15
Agustus 2011 Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo membuat Pengumuman Pelelangan Umum dengan
pascakualifikasi Nomor : 11/PPBJ-CAPIL/2011 untuk kegiatan sebagai berikut:
Nama Paket
Pekerjaan
: Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu
Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Barang
Nilai Total HPS : Rp. 4.220.100.000,-
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum APBD Kab Karo Tahun
Anggaran 2011
Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 saksi Henry See selaku Wakil Direktur I CV.
Putra Persada memasukkan pendaftaran ke Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan surat
Nomor:12/PP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 perihal Penawaran Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu .Setelah melalui proses
tender, atas penawaran dari saksi Henry See selaku Wakil Direktur I CV. Putra
Persada tersebut, pada tanggal 7 September 2011 saksi Edward P Sinulingga, ST
selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 menerbitkan Surat Penetapan Pemenang
Nomor:24/PPBJ-CAPIL/2011 dan menetapkan CV. Putra Persada sebagai Calon
Pemenang I Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan harga
penawaran/borongan sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar seratus lima puluh
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak-pajak resmi
pemerintah. Kemudian pada tanggal 8 September 2011 diumumkan pemenang
lelang CV. Putra Persada sebagai Calon Pemenang I untuk kegiatan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011 sesuai dengan Surat saksi Edward P Sinulingga, ST
selaku Ketua Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor : 25/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 8 September 2011.
Bahwa pada tanggal 16 September 2011 saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 29/PPK/DK/2011
tanggal 16 September 2011 dan menunjuk dan menetapkan CV. Putra Persada
sebagai Penyedia (pelaksana) Barang/ Jasa Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
- 85 -
Secara Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
2011 dengan harga penawaran/borongan sebesar Rp. 4.153.990.000.- (empat milyar
seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk
pajak-pajak resmi pemerintah.
Bahwa pada tanggal 21 September 2011 saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun
2011 dan saksi Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra
Persada / Penyedia Barang / Jasa serta diketahui oleh Drs. Mbaga Ginting selaku
Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 untuk kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.153.990.000,- (empat milyar seratus lima puluh
tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dengan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak
beserta lampirannya, antara lain sebagai berikut:
Uraian spesifikasi teknis pekerjaan, volume dan harga sebagai berikut :
No Uraian dan
Spesisifikasi
Volume Harga Satuan Jumlah Harga
1 2 3 4 5
1. Windows Server
Operating
System
Original CD
dilengkapi
Sticker dan
Buku Panduan
Asli
1 Unit Rp. 14.000.000,- Rp. 14.000.000,-
2. Personal
Komputer/PC
Built up
Di lengkapi
lisensi Asli
Windows
15 Unit Rp. 17.000.000,- Rp.255.000.000,-
- 86 -
(Stiker lisensi
asli).
CD Instalasi
Operating
System Ms.
Windows Asli.
Extended VGA
Card 512 Pci
Express.
Processor
Core i5 3.3
GHZ.
RAM 2 GB
DDR III.
Chipset Intel.
Haddisk Sata
500 GB.
Monitor
LCD/LED
Wide Screen.
Keyboard
USB.
Optick Mouse
USB.
LAN Gigabit
Ethernet.
Internal
Speaker.
DVD R/W
Drive.
MMC Reader
Drive.
HD Audio.
3. Pengadaan
Printer
Media Type:
15 Unit Rp. 3.400.000,- Rp. 51.000.000,-
- 87 -
Plain Paper,
Photo Paper,
Pro Platinum
(PT 101),
Photo Paper
Plus Glossy
II (PP-201).
Glossy Photo
Paper,
“Every Day
Use ” (GP
501)
Teknologi
: Inkjet
Efektif Print
Resolution :
9600 x 2400
dpi.
Input Tray :
150 Sheet
(A4/A5/B5/LT
R/LGL).
Print Speed
Black :
Approx 9.3
ppm.
PC
Connectivity
: USB,
Ethernet.
Network
Device : IEE
802.34 (100
Base- TX)
IEEE 802.3
(10 Base- T)
- 88 -
4. Pengadaan
Scanner
Tipe Scanner :
Flatbed
Interface: USB
(2.0)/
Ethernet.
Resolusi Scan
: Mencapai
4800 Dpi.
Input :
A4/A5/B5/LTR
/LGL Sheet.
Operting
System : Win
XP32, XP
X64, Win
2000, Mac OS
Power
Concumption :
15 watt
maximum
Garansi : 1
Tahun
Drivers :
minimal XP,
Vista
15 Unit Rp. 1.900.000,- Rp. 28.500.000,-
5. Pengadaan UPS
7 KVA
Kapasitas
Output
Minimal: 7000
VA.
Tegangan
Input : 220
VAC ±15 %,
17 Unit Rp. 25.300.000,- Rp.430.100.000,-
- 89 -
50 HZ ± 5 %.
Tegangan
output : 220
VAC ± 2 %,
50 hz ± 1 %.
Gelombang
Output : 1
phase.
6. UPS + Batre
Bank 40 KVA
Branded / Built
up
Input.
Wiring 3
phase + N +
PE.
Nominal
Voltage 380
VAC (L-L);
220 VAC (L–
N).
Output : 380
VAC (L-L) ;
220 VAC (L-N)
- Frequensy
50/60 Hz
- Power
factor 0.8
Monitor LCD,
LED.
Tempratur 0 C
to 40 C.
Humidity 20 %
to 90 %
1 Unit Rp.398.000.000,- Rp.398.000.000,-
7. Pengadaan
External Harddisk
15 Unit Rp. 1.400.000,- Rp. 21.000.000,-
- 90 -
Kapasitas :
500 GB.
Koneksitas :
USB Hight
Speed
Conection.
Sumber : USB
Power
Conection.
Teknologi :
SATA.
Ukuran : 2, 5 ”
8. Tower Triangle
35 Meter
Penyangga :
Sling
Bajah/Galvani
sh.
Cover Area
Penangkal
Petir: 100
Meter.
Lampu Tower
: Otomatis
(dilengkapi
Sensor
Cahaya).
Resistence
system
pembumian: 1
Ohm.
Pondasi :
Angker Rod.
Standarisasi :
SNI Standart.
Gambar :
12 Unit Rp. 64.700.000,- Rp.776.400.000,-
- 91 -
Berwarna.
Kelangkapan
Kontruksi :
dilengkapi
hitungan sipil
kontruksi
tower
9. Outdoor 802.11
wireless bridge
point to point PoE
2.4/5.8 Ghz
Long Range
802.11
Directional
Anthena 5.8
Ghz.
o Kemampua
n Jangkuan
Minimal: 60
Km. LOS.
o Gaine
Anthena
Mimimal:
Mencapai
23 dBi.
Optional TX
Power
Expander.
Memiliki
desain radio
yang dapat
operasionalka
n dengan
intregreted
antenna atau
External
12 Set Rp. 79.900.000,- Rp.958.800.000,-
- 92 -
Anthena.
o Keterse
dian Indikator
Led Minnimal
: Modulasi,
Kualitas
Sinyal, Error.
Dapat di
operasikan
pada
lingkungan LOS
dan NLOS.
Dapat di
aplikasikan
untuk
kebutuhan :
o Aplikasi video.
o Leased Line.
o IP Telephone.
o Video
Conferencing/
Training jarak
jauh.
o Koneksi antar
gedung.
o Redundant
Mobile
Backhauling.
Dilengkapi
Fungsi Dynamic
Frequency
Selection (DFS)
dengan radar
pendeteksi
yang sesuai
dengan regulasi
- 93 -
ETSI.
Sumber
Energy : PoE
Kapasitas
Troughtput
Bersih: Minimal
250 Mbps
Pilihan Canal :
5/10/20/40 MHZ
dengan
penyesuaian
otomatis
Memiliki
system
optimalisasi
bandwidth
secara Fleksibel
(Penyesuaian
Symmatric atau
Full
Symemetric; Fix
atau Dinamic)
Memiliki
Aplikasi
Pengamanan
Koneksi
meliputi :
o Filter ARP
o Filter IP/MAC
address
o NAT
o VLAN
Memiliki
Sistem
Pengamanan
Console
- 94 -
Management
meliputi :
o ID dan
passwaord
o IP/MAC
address dan
Nama computer
console
Ketersediaan
Cosole
Management :
Aplikasi khusus
perangkat dan
telnet.
QoS Support
untuk Frame
dan Paket Data.
Protokol
minimal
jaringan yang
tersedia : RIPv2
dan Statik
Routing
Berat peralatan
Outdoor:
Maksimal 5 Kg
Port RX/IF dan
TX/IF minimal
yang tersedia :
Voice 4E1/T1
dan Data
Ethernet
10. Managable
Router 4 Port
Fast Ethernal
10/100 Base-T
8 Unit Rp. 19.800.000,- Rp.158.400.000,-
- 95 -
IOS Operating
System.
2 Port
integrated
2 Port Modular
Optional (jika
diperlukan)
11. Indoor 802.11
G/N Wireless
Routers
300 Mbps
Wireless
Connection
gigabit
ethernet
interface
4 port LAN
1 port WAN
Port.
WEB Base
Management
Mac/IP
Address
Security Filter
13 Unit Rp. 2.450.000,- Rp. 31.850.000,-
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network
Interface Card)
Antena Power
min 3 db
13 Set Rp. 480.000,- Rp. 6.240.000,-
13. Cable UTP Cat-
5E Outdoor/ STP
Cat-5E
Spesifikasi :
With Meter
Mensure
12 Box Rp. 2.400.000,- Rp. 28.800.000,-
- 96 -
Original Cat-
5E.
14. RJ-45 Connector
Original With
Plate Grounding
Connector RJ
45
Dilengkapi Flat
Grounding.
3 Box Rp. 1.000.000,- Rp. 3.000.000,-
15. Unmanage
Switch
Sumber Daya:
AC Power
Connection
220 VA
16 port Fast
Ethernet
Switch,
10/100 Base-
T Auto-
sensing,
unmanaged.
Media
Interface : RJ
45.
Swithing
Features:
Auto
MPI/MDIX
Cross over
for all ports
IEEE 802.3 x
flow control.
12 Unit Rp. 800.000,- Rp. 9.600.000,-
16. Unit Core
Router/Multi
Layer Switch
1 Unit Rp. 69.000.000,- Rp. 69.000.000,-
- 97 -
10/100/1000
Base-T
Managable
Router/Switch.
IOS Operating
system.
24 port Gigabit
Ethernet
10/100//1000
Base-T.
POE Support.
17. Tower Utama
4 Angel Tower
40 meter.
System
penangkal
petir cover
area 250
meter.
Resistensi
Pembumian 1
Ohm.
Dilengkapi
Lampu tower
otomatis on/off
dengan sensor
cahaya.
Dilengkapi
dengan
hitungan
konstruksi
tower dan
gambar yang
ditawarkan.
1 Unit Rp. 73.500.000,- Rp. 73.500.000,-
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
15 Unit Rp. 2.500.000,- Rp. 37.500.000,-
- 98 -
Sensor
Resolution :
12.1
Megapixel.
Sensor size
and type ½ 3
type back-
illuminated
omos.
Efective pixel :
12.1
Megapixel.
Max image
resolution
4000 x 3000.
File format :
JPEG
Lens Focal
Length : 4.3 –
21.5 mm.
Shutter
Speed: 1-
1/2000 sec
(factory default
).
15-1/2000 sec.
(total range–
varies by
shooting
made).
Dilengkapi
image
stabilazation.
IOS Sensitivity
: Auto, 100-
3200.
- 99 -
Eposure
Metering :
Evaluative,
Centre- Wight
averange,
spot.
White
Balance : Auto
(Including face
detection
WB),Daylight,
Cludy.Tungste
n, Fluorescent,
Fluore.
Movie Clips :
HD 1280 X
720 30 fps.
Display Size :
2.7 inch.
Display Type
and
Resolution :
Purecolour 11
GLCD (TFT)
230.000 dots.
Self Timer : 2
or 10 second.
Dilengkapi
Flash Internal.
Pilihan Mode
Flashminimal
yang tersedia:
Auto, Manual
on/off, Slow
Synchro.
Tersedia
- 100 -
Koneksi ke PC
beserta
aplikasinya.
Dilengkapi
remote
Capture.
19. Pengadaan Kain
Latar
Kain latar 2
Colour.
o Biru.
o Merah.
Tanpa
sambungan.
15 Unit Rp. 100.000,- Rp. 1.500.000,-
20. Pengadaan
Genset 7 KVA,
ATS System
Diesel Silent
Waterproof
Minimum :
output 7 KVA.
Include ATS.
Dilengkapi
AMF dan
Panel Control.
Operation
Freguency 50
Hz
Voltage 230
Volt.
Dimensi
Maksimal
950x 565 x
730 mm.
17 Unit Rp. 23.400.000,- Rp.397.800.000,-
21. Genset Ruang
Server ATS 40
1 Unit Rp.370.000.000,- Rp.370.000.000,-
- 101 -
KVA
Buil up/
Branded
dengan
Frekwensi
operasional 50
Hz.
Generator :
o Rate power :
40-42 KVA.
o Rate speed :
1500 rpm.
o Output :
40-45 KVA.
o Tegangan :
400/230V
o Power Faktor
:0.8
o Phase
(wires) : 3
Phase.
o Dimensi
Maksimal:
2200x 740
x1150
o Berat
Maksimal
:715 kg.
Engine
o Jumlah
sylinder : 4
buah
o Rasio
Kompresi
minimal : 18 .1
:1
- 102 -
o Bore x
Stroke : 98 x
110 mm.
o Kapasitas
Tangki : 75
Liter.
o Konsumsi
Bahan Bakar :
Maximal 8.55
Liter/ Jam
o System
Pendingin :
Tropical
Radiator
dengan 6
Blade Fan.
o Kapasitas
tangki air
pendingin : 4.2
Liter.
Alternator
o Menggunaka
n Alternator
Stamford
P1144J
22. Penambahan
Daya Listrik
Disesuaikan
dengan
kebutuhan
konsumsi daya
UPS 7 KVA.
17 Unit Rp. 2.000.000,- Rp. 34.000.000,-
Identitas Barang sebagai berikut:
No Uraian Merek/
Setara
Type/
Setara
Jenis
1. Windows Server Microsoft Windows 2008
- 103 -
Operating System Server
2. Personal
Komputer/PC Built
up
IBM LenovThink
Pad
EDGE 91
3. Pengadaan Printer Canon Pixma MG 6170
4. Pengadaan
Scanner
HP Scanjet G3110
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Eaton DX 1000H
XL
6. UPS + Batre Bank
40 KVA
Eaton DX 400V
7. Pengadaan External
Harddisk
Seagete Sata 500GB
8. Tower Triangle 35
Meter
SNI 3 Angle SLING
9. Outdoor 802.11
wireless bridge
point to point PoE
2.4/5.8 Ghz
Motorolla PTP 100/5850
0/54500
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
Cisco Router 2800/290
0
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
TP-Link TL-WR1043 N/ND
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network Interface
Card)
TP-Link TL-WN951 N/ND
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-
5E.
AMP UTP Cat5E
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
AMP Out Door Plat
Groundin
g
15. Unmanage Switch D-link DES 10-16 D
16. Unit Core Cisco Catalys WS-
- 104 -
Router/Multi Layer
Switch 10/100/1000
Base-T
C3750-
24PS-E
17. Tower Utama SNI 4 Angle SST-
Sling
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Canon Ixus 220 Black
19. Pengadaan Kain
Latar
SNI Slik Colour Merah/Bir
u
20. Pengadaan Genset
7 KVA, ATS System
Diesel Silent
Misaka MS 8000 LDE
21. Genset Ruang
Server ATS 40 KVA
Yanmar Stamford TYS-
48SP3
22. Penambahan Daya
Listrik
SNI PLN MCB
Karateristik/ Kinerja Barang sebagai berikut :
No Nama Barang Karateristik/ Kinerja
1. Windows Server
Operating System
Digunakan sebagai dasar pada
Komputer Server untuk menjalankan
Aplikasi SIAK di Server
2. Personal Komputer/
PC Built up
Workstation yang digunakan dalam
operasial SIAK
3. Pengadaan Printer
Perangkat pencetak dokumen
kependudukan (KK, Akta, Dll)
4. Pengadaan Scanner
Perangkat reproduksi yang
digunakan sebagai alat dokumentasi
dokumen secara elektronik
5. Pengadaan UPS 7
KVA
Sumber energi yang stabil bagi
peralatan dengan kapasitas 7 KVA
yang dapat menyimpan cadangan
listrik
6. UPS + Batre Bank
40 KVA
Sumber energi yang stabil bagi
peralatan dengan kapasitas 40 KVA
yang dapat menyimpan cadangan
- 105 -
listrik
7. Pengadaan External
Harddisk
Harddisk yang dapat dipindah-
pindahkan dan disimpan dengan
mudah sebagai media back-up data
8. Tower Triangle 35
Meter
Tower yang dijadikan untuk tempat
pemasangan peralatan Outdoor
Wireless Bridge
9. Outdoor 802.11
wireless bridge point
to point PoE 2.4/5.8
Ghz
Alat yang digunakan untuk
menghubungkan Aplikasi Server SIAk
dengan Operator di Kecamatan
secara online
10. Managable Router 4
Port Fast Ethernal
10/100 Base-T
Penghubung Jaringan yang berbeda
segmen digunakan untuk
penghubung Colocation Outdoor
Wireless Bridge
11. Indoor 802.11 G/N
Wireless Routers
Acces Poin untuk LAN di suatu SKPD
dengan penghubung sebuah WAN
port untuk komunikasi keluar LAN
12. 802.11 G/N
Wireless PCI NIC
(Network Interface
Card)
Perangkat yang dapat
mengkomunikasikan sebuah PC
dengan Wireless Router agar dapat
Online
13. Cable UTP Cat-5E
Outdoor/ STP Cat-
5E.
Kabel yang digunakan untuk
menghubungkan peralatan yang
terpasang di Tower ke peralatan
dalam gedung
14. RJ-45 Connector
Original With Plate
Grounding
Konektor yang digunakan untuk
menghubungkan kabel UTP/STP
dengan Ethernet Port
15. Unmanage Switch
Digunakan untuk menghubungkan
komputer yang tidak memiliki wireless
NIC di dalam Satu Segmen Jaringan
16. Unit Core
Router/Multi Layer
Switch 10/100/1000
Base-T
Pusat distribusi utama jaringan yang
dibentuk secara keseluruhan.
- 106 -
17. Tower Utama
Tempat pemasangan peralatan
outdoor wireless bridge yang berada
di pusat jaringan yang akan dibentuk
18. Kamera Digital 12
Mega Pixel
Peralatan yang digunakan untuk
mengambil gambar penduduk dalam
penerbitan dokumen kependudukan
19. Pengadaan Kain
Latar
Latar belakang dalam pengambilan
gambar (photo penduduk)
20. Pengadaan Genset
7 KVA, ATS System
Diesel Silent
Perangkat pengisi energi listrik untuk
UPS setara 7 KVA yang akan
digunakan untuk kecamatan
21. Genset Ruang
Server ATS 40 KVA
Perangkat pengisi energi untuk UPS
setara 40 KVA yang akan digunakan
untuk pusat jaringan
22. Penambahan Daya
Listrik
Sebagai sumber energi listrik utama
di setiap kecamatan yang sanggup
memberi daya masukan untuk UPS 7
KVA
Khusus Item pekerjaan Outdoor 802.11 wireless bridge point to point PoE 2.4/5.8
Ghz dibuat Project alternate-Project PTP LinkPlanner Proposal Report dengan
ketentuan Project Summary sebagai berikut:
No Link Name Produk Wilayah/Daerah
1. Kabanjahe to
Barusjahe
PTP 58500
Lite
Non Line of Sight
(NLOS)
2. Kabanjahe to
Namanteran, Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
3. Kabanjahe to
Munthe, Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
4. Kabanjahe to
Payung, Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
5. Barusjahe to Merek,
Karo
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
6. Payung, Karo to
Tiganderket
PTP 58600 Line of Sight (LOS)
7. Munthe, Karo to PTP 58300 Non Line of Sight
- 107 -
Kutabuluh, Karo (NLOS)
8. Munthe, Karo to
Juhar, Karo
PTP 58300 Non Line of Sight
(NLOS)
9. Namanteran, Karo to
Mardeka
PTP 58300 Line of Sight (LOS)
10. Munthe, Karo to Tiga
Binanga, Karo
PTP 58600 Line of Sight (LOS)
Metode Pelaksanaan, Untuk Jaringan LAN (Local Area Network) khusus Wireless
Bridge Outdoor terdiri dari transmisi NLOS dan tranmisi LOS yang dapat
mengkoneksikan seluruh kecamatan dengan baik dan diusahakan mencapai
troughput 250 Mbps yang dapat ditempatkan pada tower atau tiang tambahan lainnya
yang menggunakan sistem keamanan dan kemampuan koneksitas yang baik sesuai
dengan strandarisasi di Indonesia dan Standar Internasional atau standar pabrikan
serta mendukung proteksi melalui MAC Address Filter sehingga menambah
keamanan koneksitas.
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu Tahun 2011 di Kabupaten Karo tersebut dilaksanakan selama 75
(tujuh puluh lima) hari kalender mulai dari tanggal tanggal 21 September 2011 s/d 4
Desember 2011 dengan ketentuan serah terima barang dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100 % (seratus perseratus) penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
Bahwa pada tanggal 21 September 2011 saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
dalam kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun
2011 di Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor:31/PPK/DK/2011 agar Saksi Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil
Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa segera memulai pekerjaan
dengan ketentuan terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan
dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak
sebelum PPN.
Kemudian untuk melakukan pengawasan kegiatan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 ditetapkan PT Prima Rancang
Konsulindo sebagai Jasa Konsultansi Pengawasan sesuai dengan Surat Perjanjian
Kontrak Nomor:08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20 September 2011 dengan nilai
kontrak sebesar Rp. 47.560.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu
rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender dari tanggal 20
September 2011 sampai dengan 04 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi
- 108 -
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Ir. Badia Raja Manurung selaku Direktur PT
Prima Rancang Konsulindo. Selanjutnya pada tanggal 21 September 2011 saksi
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 09/PPK-Capil/K/2011 agar Ir Badia Raja Manurung yang merupakan Direktur
PT Prima Rancang Konsulindo selaku Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan
segera memulai pelaksanaan pekerjaannya. Bahwa atas dasar Surat Perjanjian
Kontrak Nomor:30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September 2011 terhadap kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun Anggaran 2011
dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % x Rp. 4.153.990.000,- = Rp.
830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah) kepada Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra
Persada / Penyedia Barang / Jasa dengan melampirkan:
1. Surat Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond : 06/APB/09/11/
317679 sebesar Rp. 830.798.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu rupiah).
2. Surat Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Intra Asia Nomor Bond : 06/PB/09/11/
297623 sebesar Rp. 207.699.500,- (dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima ratus rupiah)
3. Berita Acara Pembayaran Nomor:516/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 29 September
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai
Wakil Direktur I CV. Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa dan diketahui/disetujui
oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Tahun 2011/ Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo 2011.
4. Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 tanggal 29 September 2011 yang dibayarkan oleh
Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran kepada Henry See sebagai
penerima dan setuju dibayar oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas/Pengguna
Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo serta Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011.
Kemudian oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Timotius Sembiring dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
- 109 -
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:014/SPP-LS/Capil/2011
tanggal 30 September 2011 untuk Pembayaran Uang Muka Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See selaku Penyedia Barang. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2011 tersebut
juga dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 014/SPM-
LS/Capil/2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku Pengguna Anggaran Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011. Kemudian atas dasar
Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada tanggal 06 Oktober 2011
dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
1408/SP2D-LS/CAPIL/11 kepada Henry See selaku Penyedia Barang melalui No.
Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai
sebesar Rp. 743.941.845,- (tujuh ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat
puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 75.527.091,- (tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh
satu rupiah) dan PPh sebesar Rp. 11.329.064,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu enam puluh empat rupiah).
Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2011, Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo memerintahkan kepada para
terdakwa sesuai Surat Perintah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo Nomor: 477/62/SPT/DK/2011 untuk memeriksa barang-barang
keperluan pembangunan Jaringan SIAK Kecamatan Pada tanggal 21 Nopember
2011 s/d 15 Desember 2011.
Selanjutnya pada tanggal 24 Nopember 2011 Henry See dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dengan
suratnya Nomor : 60/PP/XI/2011 mengajukan permohonan pembayaran termin I
(pertama) sebesar 80 % x Rp. 4.153.990.000,- = Rp. 2.658.553.600,- (dua milyar
enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
dengan melampirkan :
1. Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) Nomor:PP/101/2011 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa dan Rinto Exandi Sinaga, S.Kom
selaku Team Leader PT. Prima Rancang Konsulindo serta diketahui oleh Ariaty br
Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan kemajuan
pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).
2. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PP/102/2011 tanggal 28
Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai
Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan
- 110 -
Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa
yang menyatakan bahwa kontraktor pelaksana telah menyelesaikan sebahagian
pekerjaan dengan baik sebesar 85 % sesuai dengan Dokumen Pelelangan
Pekerjaan dan Kelengkapannya seperti dimaksud dalam Surat Perjanjian Kontrak.
3. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor:PP/103/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada/ Penyedia Barang/Jasa.
4. Progres Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu 2011 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2011 Nomor : PRK-65/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang
ditandatangani oleh Rinto Exandi Sinaga, S.Kom selaku Team Leader PT. Prima
Rancang Konsulindo.
5. Berita Acara Pembayaran Nomor : 58/BAP/PPK-DAU/IX/2011 tanggal 28 Nopember
2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ariaty br Sembiring sebagai Pihak
Pertama selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo dan Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya
sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa dan
diketahui/disetujui Drs. Mbaga Ginting selaku Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011/Pengguna Anggaran Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Karo tahun 2011.
Bahwa selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan
diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita
Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 020/SPP-
LS/CAPIL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 untuk Pembayaran Termen I 80 %
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk
dibayarkan kepada Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa. Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2011
dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 020/SPM-
LS/Capil/2011 tanggal 28 Nopember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting selaku
Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 01 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2721/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 01 Desember
2011 kepada Henry See selaku Penyedia Barang dengan cara dipindahbukukan
- 111 -
untuk ditransfer melalui No. Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut
Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 2.380.613.905,- (dua milyar tiga ratus
delapan puluh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima rupiah) setelah
dipotong PPN sebesar Rp. 241.686.691,- (dua ratus empat puluh satu juta enam
ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPh
sebesar Rp. 36.253.004,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat
rupiah).
Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011,
ternyata saksi Henry See selaku penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat
Perjanjian Pekerjaan/Kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September 2011
yang berakhir pada tanggal 4 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 02
Desember 2011 saksi Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada/Penyedia Barang/Jasa mengajukan permohonan perpanjangan
waktu penyelesaian pekerjaan melalui suratnya Nomor: 65/PP/XII/2011 kepada
saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 dengan alasan :
1. Keadaan cuaca yang tidak mendukung dimana tingkat curah hujan yang cukup tinggi
memperlambat kinerja di lapangan.
2. Adanya perubahan struktur Desain Link Conection yang dilaksanakan untuk
Kecamatan Laubaleng dan Mardingding serta adanya penambahan radio pada tower
Butar dan Bukit Mandin.
Bahwa atas permohonan saksi Henry See tersebut, saksi Ariaty br Sembiring selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011 memberi perpanjangan waktu selama 12 (dua belas) hari kalender
dihitung mulai tanggal berakhir kontrak I yaitu tanggal 5 Desember 2011 s/d 16
Desember 2011, hal mana sesuai dengan Surat Nomor: 85/PPK/DK/2011 tanggal 02
Desember 2011 tentang Persetujuan Perpanjangan Waktu, dan pada tanggal 02
Desember 2011 dibuat Surat Perjanjian (Addendum) Nomor : 81/PPK/DK/2011
antara Ariaty br Sembiring sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan saksi
Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV.
Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan Paket Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu tentang Addendum
Perpanjangan Waktu.
- 112 -
Bahwa pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2011, saksi Henry See yang diberi
tugas menjalankan suatu jabatan umum secara sementara waktu yakni Wakil
Direktur I CV. Putra Persada selaku Penyedia Barang/Jasa telah memalsukan daftar-
daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa salah satu persyaratan
pencairan dana proyek berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) tanpa nomor
tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh saksi Henry See dalam
kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa
dan Rinto Exandi Sinaga, S. Kom selaku Team Leader PT. Prima Rancang
Konsulindo serta diketahui oleh Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat
Komitmen yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar
100 % (seratus perseratus).
Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, para terdakwa selaku Pegawai Negeri yang
diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu, sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus
untuk pemeriksaan administrasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:
08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Berita Acara Serah Terima
Barang tanpa nomor tanggal 16 Desember 2011 yang merupakan satu kesatuan
dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang ini yang menyatakan: Barang diterima
dengan keadaan baik dan sesuai dengan surat perintah kerja. Padahal sampai
dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan tersebut di atas yaitu 16 Desember
2011, dalam keadaan yang sebenarnya di lapangan para terdakwa mengetahui saksi
Henry See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada selaku
Penyedia Barang/Jasa belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara maksimal dan
bertanggungjawab sebagaimana dalam kontrak Nomor: 30/PPK/DK/2011 tanggal 21
September 2011 dan addendum Nomor: 82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember
2011, yaitu pekerjaan Penambahan Daya Listrik tidak ada dilaksanakan dan
Pengadaan External Harddisk 14 Unit belum dibagikan ke setiap kecamatan sesuai
dengan hasil rekapan yang dibuat oleh para terdakwa pada tanggal 16 Desember
2011
Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, saksi Ariaty br Sembiring telah menerima
hasil pekerjaan dari saksi Henry See sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dan
ditandatangani oleh saksi Ariaty br Sembiring sebagai Pihak Pertama selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo dan
saksi Henry See sebagai Pihak Kedua dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I
CV. Putra Persada / Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa: Pihak kedua
telah menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menyatakan telah
- 113 -
menerima dari Pihak Kedua dalam keadaan baik hasil pekerjaan 100 % yang terdiri
dari Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu seuai
dengan kontrak Nomor: 030/PPK/DK/2011 dan adendum : 81/PPK/DK/2011.
Kemudian pada tanggal 16 Desember 2011, saksi Ariaty br Sembiring selaku Pejabat
Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun
2011 juga telah menyerahkan Hasil Pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor:
30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September 2011 dan Hasil Pekerjaan Konsultasn
Pengawasan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011
sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 08/PPK-CAPIL/K/2011 tanggal 20
September 2011 dan addendum Nomor: 82/PPK/DK/2011 tanggal 02 Desember
2011 kepada saksi Drs Mbaga Ginting sesuai dengan Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan Nomor: 96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011.
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengamatan dan Pengujian Spesifikasi Teknik
dari Politeknik Negeri Medan atas Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor:01/10/2013
tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Benny Benyamin
Nasution, Dipl. Ing., M.Eng. dan Aulia Salman, ST, MT serta Wira Bayu Asmara, Amd
yang menerangkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan
Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 yang
terealisasi terdapat spesifikasi teknik yanng belum terpenuhi atau tidak sesuai
dengan spesifikasi teknik dalam kontrak beserta lampirannya, dengan uraian
pekerjaan antara lain: PC Buit Up sebanyak 15 unit, Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 GHz sebanyak 12 unit, indoor 802.11 G/N wireless routers
sebanyak 13 unit dengan rincian:
1. PC (Personal Computer) Bulit Up
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Stiker lisensi pada PC casing asli
Ada CD Instalasi Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI
Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
15 Unit
- 114 -
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 15 (lima belas)
tempat penerima PC Buit Up tersebut yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo, Kantor Kecamatan Kabanjahe, Kantor Kecamatan Barusjahe,
Kantor Kecamatan Tigapanah, Kantor Kecamatan Merek, Kantor Kecamatan Munthe,
Kantor Kecamatan Juhar, Kantor Kecamatan Tigabinanga, Kantor Kecamatan Lau
Beleng, Kantor Kecamatan Mardingding, Kantor Kecamatan Payung, Kantor Kecamatan
Kutabuluh, Kantor Kecamatan Merdeka, Kantor Kecamatan Namanteran, Kantor
Kecamatan Tiganderket diperoleh realisasi spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Personal Komputer/PC Built Up
Tidak ada CD Sistem Operasi
Microsoft Windows.
Extended VGA Card 512 PCI
Express.
Processor Core i5 3,1 GHz.
RAM 2 GB DDR II.
Intel Chipset.
Harddisk SATA 500 GB.
Monitor LCD.
Optik Mouse USB.
LAN Gigabit Ethernet.
Internal Speaker.
DVD RW Drive.
MMC Reader Drive.
HD Audio.
15 Unit
- 115 -
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa perangkat komputer ini menggunakan
software tidak resmi (bajakan) dan beroperasi lebih lambat (3,1 GHz) dibandingkan
dengan yang seharusnya (3,3 GHz).
2. Outdoor 802.11 wireless bridge point to point POE 2.4/5.8 GHz.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge
point to point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP58500 Lite,
PTP54500 dan PTP58300
Long range directional antenna 5,8
GHz, minimal 60 km.
Dapat dioperasikan hanya di
lingkungan LOS dan NLOS
Dapat diaplikasikan untuk data dan
video.
Kapasitas throughput bersih 250
mbps.
12 Set
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 12 (dua belas)
Kantor Kecamatan tersebut yaitu Kantor Kecamatan Barusjahe, Merek, Munthe, Juhar,
Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh, Mardeka, Namanteran,
Tiganderket diperoleh spesifikasi teknik sebagai berikut:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. Outdoor 802.11 wireless bridge point to
point POE 2.4/5.8 GHz
Seri produk: PTP 100 (5700BH20G)
Long range directional antenna 5,8 GHz,
maximal 56 km.
Dapat dioperasikan hanya di lingkungan
LOS.
Dapat diaplikasikan untuk data dan video.
Kapasitas throughput max. 14 mbps.
12 Set
Berdasarkan data diatas diketahui bahwa seluruh perangkat ini menggunakan tipe
PTP100, bukan PTP300, PTP500, PTP600 seperti tertera pada kontrak. Selanjutnya
perangkat ini tidak dapat dioperasikan di daerah NLOS (Non Line of Sight) seperti
- 116 -
tertera di kontrak dan bekerja lebih lambat (max. 14 mbps) dibandingkan dengan yang
seharusnya (250 mbps).
3. Indoor 802.11 G/N wireless routers.
Spesifikasi menurut Dokumen Kontrak:
No Uraian dan spesifikasi yang
diamati
Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless
routers n1043
13 Unit
Setelah dilakukan pengamatan dan pengujian spesifikasi teknik ke 13 (tiga belas) yaitu
di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Kecamatan Barusjahe,
Merek, Munthe, Juhar, Tigabinanga, Lau Baleng, Mardingding, Payung, Kutabuluh,
Mardeka, Namanteran, Tiganderket diketahui bahwa realisasi spesifikasi teknik di
tempat tersebut adalah:
No Uraian dan spesifikasi yang diamati Volume Satuan
1. indoor 802.11 G/N wireless routers
940.
13 Unit
Berdasarkan spesifikasi tersebut diketahui bahwa perangkat ini (100 mbps) tidak dapat
dioperasikan untuk kecepatan tinggi (1000 mbps).
Bahwa setelah para terdakwa selaku Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan
Ariaty br Sembiring selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri sesuai dengan peran masing-masing dengan Henry See
dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa menandatangani dan membuat surat/dokumen tidak sesuai dengan
ketentuan dalam kontrak dan keadaan yang sebenarnya (merekayasa) antara lain:
Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) tanpa nomor, Berita Acara Pemeriksaan
Pelaksanaan Pekerjaan tanpa nomor tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara
Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPBJ-CAPIL/2011 tanggal 16 Desember 2011,
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tanpa nomor tanggal 16 Desember 2011,
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 96/PPK/DK/2011 tanggal 16
Desember 2011, yang seolah-olah data/dokumen tersebut telah sesuai dengan
kontrak dan keadaan yang sebenarnya maka Henry See selaku penyedia
barang/jasa mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100 % (seratus
perseratus) untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan
dalam Kontrak.
Selanjutnya Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui
oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
- 117 -
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:026/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 95 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 026/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3703/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara dipindahbukukan
untuk ditransfer melalui No. Rekening : 111.01.04.000981.0 pada PT. Bank Sumut
Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 409.168.015,- (empat ratus sembilan juta
seratus enam puluh delapan ribu lima belas rupiah) setelah dipotong PPN sebesar
Rp. 41.539.900,- (empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan
ratus rupiah) dan PPh sebesar Rp. 6.230.985,- (enam juta dua ratus tiga puluh ribu
sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
Kemudian Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs. Dapat Kita Sinulingga
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:027/SPP-LS/CAPIL/2011
tanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran 5 % Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada Henry
See dalam kedudukannya sebagai Wakil Direktur I CV. Putra Persada / Penyedia
Barang/Jasa. Kemudian dikeluarkan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor
: 027/SPM-LS/CAPIL/2011 tanggal 21 Desember 2011 oleh Drs. Mbaga Ginting
selaku Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
Tahun 2011, atas dasar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) tersebut pada
tanggal 22 Desember 2011 dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3704/SP2D-LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember
2011 kepada saksi Henry See selaku Penyedia Barang, dengan cara
dipindahbukukan untuk ditransfer melalui No. Rekening : 111.01.04.000981.0 pada
PT. Bank Sumut Cabang Medan Sukaramai sebesar Rp. 185.985.461,- (seratus
delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus enam
puluh satu rupiah) setelah dipotong PPN sebesar Rp. 18.881.773,- (delapan belas
juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan
PPh sebesar Rp. 2.832.266,- (dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus
enam puluh enam rupiah).
- 118 -
Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan Ariaty Br Sembiring
dan Henry see yang mengajukan pencairan dana dengan menggunakan surat-surat
administrasi atau dokumen-dokumen administrasi yang tidak benar tersebut,
mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidak-tidaknya dapat merugikan
keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp.
793.383.040, 45 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga
ribu empat puluh rupiah empat puluh lima sen) atau setidak-tidaknya berkisar jumlah
tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Atas Kasus Penyimpangan Pembangunan dan Pengoperasian
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011, Nomor : S-
169/PW02/5/2013 tanggal 05 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Agus Dwi Praptama, Saul P Simanjuntak, Barium Silalahi dan Salman Farizi sebagai
auditor pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara.
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Cabang Kejakasaan Negeri Kabanahe
tanggal 24 Maret 2015 nomor reg. perkara : PDS-02/N.2.17/FT.1/03/2015, para
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II SUDINARTA
BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH tidak terbukti bersalah
“melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II SUDINARTA
BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH terbukti bersalah “ melakukan
- 119 -
tindak pidana korupsi secara bersama – sama” sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II
SUDINARTA BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH masing – masing
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan
kurungan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing – masing Terdakwa
dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 10/PPBJ-CAPIL/2011
tanggal 15 Agustus 2011, untuk pembangunan dan pengoperasian SIAK secara
terpadu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Tahun Anggaran 2011.
2. 1 (satu) set surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 03/PPK/DK/2011 yang ditujukan
kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, beserta 1 (satu) set lampiran yaitu :
- Daftar kuantitas.
- Rencana Anggaran Biaya Pengadaan SIAK Capil 2011.
- Spesifikasi teknik.
- Rencana kontrak Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jasa Konsultasi Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011.
3. 2 (dua) lembar Surat Garansi berupa barang Diesel Generator Soundproof
Yanmar TYS-48 SP3 Complete With AMF & ATS + Battray dan Diesel
Generator Silent Merk Misaka MS 8000 LDE Complete with battray, Roda, ATS
+ Std Accs dari Top Diesel tanggal 29 September 2011;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan purna jual dari Triasco tanggal 12 Desember
2011;
- 120 -
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan purna jual dari CV Murni Jaya tanggal 12
Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan garansi/jaminan purna jual Motorolla Canopy
dari PT Media Antar Nusa/Nusanet No. 20/PTMAN/XII/2011 tanggal 12
Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar kartu jaminan dari ICA, jenis barang : SIN5100C No. Service :
1510F1100089;
8. 1 (satu) lembar kartu jaminan dari ICA, jenis barang SIN40K3-3 No. Service :
161901100001;
9. 1 (satu) lembar kartu garansi No. Kartu : 0111J2401417 tanggal 27 Oktober 2011
No. Mesin : 21288032008664/ BIN Code, Model Mesin : Canon Ixus 220 Silver
dari KPC DATASCRIP MEDAN;
10. 1 (satu) lembar buku kartu garansi Lenovo;
11. 1 (satu) lembar buku garansi dari HP Service No. Seri B2CH-5037218;
12. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo No. 474/144/Kependudukan/2011
tanggal 22-7-2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di Kabupaten Karo
tahun 2011, berikut Lampirannya No. 474/144/DK/2011 tanggal 22 Juni 2011
tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara terpadu tahun 2011;
13. 1 (satu) set Addendum Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011 tanggal 02 Desember 2011;
14. 1 (satu) set Rencana Umum Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 01 Juli 2011;
15. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2011 Nomor DPA SKPD 1.10 01 15 01 5 2;
16. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September
2011;
17. 2 (dua) set Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masing-masing
ditandatangani oleh PPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo;
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo melaui
saksi Drs. Mbaga Ginting
18. 2 (dua) lembar ICA UPS & Stabilizer, Invoice Number : 11J.S196 tanggal 24
Oktober 2011, UPS SINJ00C.ICA sebanyak 17 (tujuh belas) unit @
38.800.000,- Total harga sebesar Rp. 659.600.000,- dan UPS SIN40K3-3ICA
sebanyak 1 (satu) unit @ 198.000.000,- total sebesar Rp. 198.000.000,-;
- 121 -
19. 2 (dua) lembar ICA UPS & Stabilizer, Invoice Number : 11J.S197 tanggal 24
Oktober 2011, dengan Biaya Pemasangan Instalasi & Transportasi UPS
SINSJ00C.ICA sebanyak 17 unit @ 5.000.000,- total Rp. 85.000.000,- dan
biaya instalasi dan transportasi UPS SIN40K3-3ICA sebanyak 1 (satu) unit
sebesar Rp. 11.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-;
20. 2 (dua) lembar Invoice dari Top Diesel, Invoice No.: TOP/MDN/IX/VV/11 tanggal
29 September 2011 berupa 1 (satu) unit Diesel Generator Soundroof Yanmar
TYS-48 SP3 Complete With Batteray @ Rp. 191.000.000,- total Rp.
191.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar invoice dari Top Diesel, Invoice No. : TOP/MDN/IX/VV/11 tanggal
29 September 2011 berupa Diesel Generator Silent Merek Misaka MS 8000
LDE Complete With Batteray, Roda & Std Accs sebanyak 17 unit @ Rp.
14.250.000,- total Rp. 242.250.000,-;
22. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Barang Nomor: 0651111 dari Triasco berupa:
- 13 (tiga belas) unit D-Link DWA-525 @ Rp. 321.000,- Total harga Rp.
4.173.000,-
- 15 (lima belas) unit HDD External Toshiba Basic 2.5”500GB @Rp.
675.000,- Total harga Rp. 10.125.000,-
- 15 (lima belas) unit printer Canon Pixma MG-g170 @ Rp. 2.485.000,- Total
harga Rp. 37.275.000,-
- 15 (lima belas) unit Scanner HP Scanjet G-3110 @ Rp. 1.575.000,- Total
Rp. 23.625.000,-
- 12 (dua belas) unit D-Link Des 101GA @ Rp. 410.000,- Total Rp.
4.920.000,-
- 13 (tiga belas) unit TP-Link TL-WR941ND @ Rp. 550.000,- Total Rp.
7.150.000,-
- 15 (lima belas) unit PC Lenovo Think Edge 91 @ Rp. 9.600.000,- Total Rp.
144.000.000,-
- 1 (satu) unit Cisco C3750G-24PSE @ Rp. 66.000.000,- Total Rp.
66.000.000,-
- 8 (delapan) unit Cisco C-2901 K9 @ Rp. 17.500.000,- total Rp.
140.000.000,-
- 15 (lima belas) unit camera Canon Ixus 220, 12 mp @ Rp. 2.125.000,-
total Rp. 31.875.000,-
- 12 (dua belas) kotak cable AMP/STP Cat5-e @ Rp. 1.275.000,- total Rp.
15.300.000,- Jumlah keseluruhan Rp. 484.443.000,-.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENRY SEE
- 122 -
23. Asli 1 (satu) set Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA AKPD) tahun anggaran 2011;
24. Asli 1 (satu) set surat perjanjian (Addendum) Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011 Nomor: 81/PPK/DK/2011
tanggal 02 Desember 2011;
25. Copy 1 (satu) set Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011, tanggal Juni 2011;
26. Asli 1 (satu) lembar Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran,
tanggal Mei 2011;
27. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Kabupaten Karo
tanggal 16 Desember 2011;
28. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 16
Desember 2011;
29. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011;
30. Copy 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPBJ-
CAPIL/2011 tanggal 19 Desember 2011;
31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/PPK-Capil/K/2011
tanggal 20 September 2011;
32. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
September 2011;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
Desember 2011;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Draft Final Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
Desember 2011;
35. 1 (satu) bundel surat-surat prosedur untuk pembayaran Termen I 80 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011;
36. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Termen II 95 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011;
- 123 -
37. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Termen II 5 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011;
38. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Jasa Konsultan
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011;
39. 2 (dua) lembar Surat Bukti Penyerahan Uang dibukukan Nomor : 6002
tanggal 29 Desember 2011;
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. : 128/KC-17/PN/SKB/2011
tanggal 28 September 2011;
41. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.:PEM-
37/WPJ.01/KP.0803/2008 tanggal 14 Juli 2008;
42. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Karo Nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2010 tentang
Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pembuat Komitmen (PPK),
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK), Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan
Pembantu Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Karo TA 2011;
43. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/331/DPPKAD/2010
tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA),
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang, PPKD, Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Karo TA 2011;
44. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Daerah Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2011 No. DPA SKPD 1.1001150152
tanggal 29 Juli 2011;
45. 1 (satu) set Surat Prosedur untuk pembayaran uang muka kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011 tanggal 21
September 2011;
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
melaui saksi Drs. Mbaga Ginting
46. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Penawaran Radio Motorola Canopy
Tanggal 9 Nopember 2011 Kepada Bapak Hendri Winstar yang
ditandatangani oleh Tjin An dan Henri;
- 124 -
47. Fotocopy 2 (dua) lembar brosur Point to Point (PTP) Quick Reference on
Motorola PTP Wireless Broadband Products;
48. Fotocopy 1 (satu) perincian Winstar;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tjin An Als Anan Lowell
49. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Antara Ir. Badia Raja Manurung selaku
PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO dan Henry See pada tanggal 1
Agustus 2011;
50. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode: 29
Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Atas Nama Perusahaan PT. Prima
Rancang Konsulindo (100 01.04.123011-2) tanggal 20 Nopember 2013;
51. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode: 23
Desember 2011 s/d 23 Desember 2011 Atas Nama Perusahaan PT. Prima
Rancang Konsulindo (100 01.04.123011-2) tanggal 20 Nopember 2013;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran Dana
termin 100% Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadau dari PT. Prima Rancang Konsulindo;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. Badia Raja Manurung
53. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1408/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 6 Oktober 2013 beserta dengan lampirannya
pembayaran uang muka kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
TA 2011;
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Karo
periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2011;
55. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2721/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 1 Desember beserta dengan lampirannya pembayaran
Termen I 80 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA
2011;
56. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3703/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember beserta dengan lampirannya untuk
pembayaran Termen II 95 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo TA 2011;
57. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3704/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember beserta dengan lampirannya untuk
pembayaran Termen II 5 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
- 125 -
SIAK secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo
TA 2011;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Karo
periode 01 Desember s/d 31 Desember 2011;
59. Fotocopy 1 (satu) set Buku Kas Harian Pendapatan dan Belanja Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011;
Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karo melalui saksi Riwanda Ketaren, SH.
60. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:477/62/SPT/DK/2011, tanggal 18
Nopember 2011;
61. 2 (dua) lembar Surat Berita acara serah Terima Barang Nomor: 86/DK/2012,
tanggal 27 Maret 2012;
62. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
87/DK/2012,tanggal 28 Maret 2012;
63. 2 (dua) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
83/DK/2012,tanggal 22 Maret 2012;
64. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara serah terima Barang Nomor : 90/DK/2012,
tanggal 13 Maret 2012;
65. 2 (dua) lembar Syrat berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
91/DK/2012,tanggal 22 Maret 2012;
66. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 79/DK/2012,
tanggal 16 Maret 2012;
67. 2 (dua) lembar Surat Berita acara Serah Teima Barang Nomor : 81/DK/2012,
tanggal 20 Maret 2012;
68. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 83/DK/2012,
tanggal 22 Maret 2012;
69. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
89/DK/2012,tanggal 12 Maret 2012;
70. 1 (satu) lembar Surat Progres Kemajuan pekerjaan Nomor: PRK-64/XII/2011,
tanggal 15 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Tabel nama barang tanggal 16 Desember 2011;
72. 2 (dua) lembar Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan
Per Kegiatan Satuan kerja perangkat Daerah (DPA);
73. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: 477/579/DK/2010 tanggal 17 September
2010 yang ditujukan kepada Hikmad Surbakti perihal Rencana Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2011;
- 126 -
74. Fotocopy 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun
2011 Tanggal 24 Juni 2011 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
75. Fotocopy 1 (satu) set Lampiran II Penjabaran APBD Tahun 2011 Nomor 09
Tahun 2011 Tanggal 27 Juni 2011 Dinas Kependudukan Dan Capil;
76. Fotocopy 1 (satu) set dokumen Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara terpadu yang terdiri dari Laporan Kemajuan Pekerjaan
Mingguan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan beserta dengan lampiran-
lampirannya;
77. Foto dokumentasi jasa konsultasi pengawasan pengadaan pembangunan
dan pengoperasian SIAK secara terpadau 2011;
78. Foto dokumentasi final jasa konsultasi pengawasan pengadaan
pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
melaui saksi Drs. Mbaga Ginting
79. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor:301/DK/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
80. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :
177/K.02.05/Kominfo/2013 tanggal 26 Februari 2013;
81. Fotocopy 3 (tiga) lembar laporan hasil survey lapangan tanpa tanggal bulan
Maret 2012;
82. Fotocopy 1 (satu) set Lampiran II Peraturan Bupati Karo Nomor : 311 tanggal
27 Desember 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013;
83. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/2013
tanggal 15 Agustus 2013 Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan dan Belanja Jasa
pada Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu.
Dikembalikan ke Dinas Komunikasi Informasi dan PDE Kabupaten
Karo melalui saksi Meliana Sembiring SH
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar masing – masing biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 2 Juli 2015, nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II SUDINARTA
BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH tersebut di atas tidak terbukti
- 127 -
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II SUDINARTA
BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH dari Dakwaan Primair
tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II SUDINARTA
BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH tersebut terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-
sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I EVLIDAWATY BARUS, SH, Terdakwa II
SUDINARTA BARUS, SH dan Terdakwa III WARITA SIAGIAN, SH dengan pidana
penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing – masing
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) set Dokumen Pengadaan Barang Nomor: 10/PPBJ-CAPIL/2011
tanggal 15 Agustus 2011, untuk pembangunan dan pengoperasian SIAK
secara terpadu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2011.
2. 1 (satu) set surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 03/PPK/DK/2011 yang ditujukan
kepada Ketua Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011, beserta 1 (satu) set lampiran yaitu :
b. Daftar kuantitas.
c. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan SIAK Capil 2011.
d. Spesifikasi teknik.
e. Rencana kontrak Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011.
f. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Jasa Konsultasi Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011.
3. 2 (dua) lembar Surat Garansi berupa barang Diesel Generator Soundproof
Yanmar TYS-48 SP3 Complete With AMF & ATS + Battray dan Diesel
Generator Silent Merk Misaka MS 8000 LDE Complete with battray, Roda,
ATS + Std Accs dari Top Diesel tanggal 29 September 2011;
- 128 -
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan purna jual dari Triasco tanggal 12 Desember
2011;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan purna jual dari CV Murni Jaya tanggal 12
Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan garansi/jaminan purna jual Motorolla
Canopy dari PT Media Antar Nusa/Nusanet No. 20/PTMAN/XII/2011 tanggal
12 Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar kartu jaminan dari ICA, jenis barang : SIN5100C No. Service :
1510F1100089;
8. 1 (satu) lembar kartu jaminan dari ICA, jenis barang SIN40K3-3 No. Service :
161901100001;
9. 1 (satu) lembar kartu garansi No. Kartu : 0111J2401417 tanggal 27 Oktober
2011 No. Mesin : 21288032008664/ BIN Code, Model Mesin : Canon Ixus 220
Silver dari KPC DATASCRIP MEDAN;
10. 1 (satu) lembar buku kartu garansi Lenovo;
11. 1 (satu) lembar buku garansi dari HP Service No. Seri B2CH-5037218;
12. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo No. 474/144/Kependudukan/2011
tanggal 22-7-2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di Kabupaten Karo
tahun 2011, berikut Lampirannya No. 474/144/DK/2011 tanggal 22 Juni 2011
tentang Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara terpadu tahun 2011;
13. 1 (satu) set Addendum Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011 tanggal 02 Desember 2011;
14. 1 (satu) set Rencana Umum Pengadaan yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo tanggal 01 Juli 2011;
15. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 Nomor DPA SKPD 1.10 01 15 01 5
2;
16. 1 (satu) Surat Perjanjian Kontrak No. 30/PPK/DK/2011 tanggal 21 September
2011;
17. 2 (dua) set Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang masing-masing
ditandatangani oleh PPK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Karo;
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
melaui saksi Drs. Mbaga Ginting
- 129 -
18. 2 (dua) lembar ICA UPS & Stabilizer, Invoice Number : 11J.S196 tanggal 24
Oktober 2011, UPS SINJ00C.ICA sebanyak 17 (tujuh belas) unit @
38.800.000,- Total harga sebesar Rp. 659.600.000,- dan UPS SIN40K3-3ICA
sebanyak 1 (satu) unit @ 198.000.000,- total sebesar Rp. 198.000.000,-;
19. 2 (dua) lembar ICA UPS & Stabilizer, Invoice Number : 11J.S197 tanggal 24
Oktober 2011, dengan Biaya Pemasangan Instalasi & Transportasi UPS
SINSJ00C.ICA sebanyak 17 unit @ 5.000.000,- total Rp. 85.000.000,- dan
biaya instalasi dan transportasi UPS SIN40K3-3ICA sebanyak 1 (satu) unit
sebesar Rp. 11.000.000,- dan Rp. 10.000.000,-;
20. 2 (dua) lembar Invoice dari Top Diesel, Invoice No.: TOP/MDN/IX/VV/11
tanggal 29 September 2011 berupa 1 (satu) unit Diesel Generator Soundroof
Yanmar TYS-48 SP3 Complete With Batteray @ Rp. 191.000.000,- total Rp.
191.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar invoice dari Top Diesel, Invoice No. : TOP/MDN/IX/VV/11
tanggal 29 September 2011 berupa Diesel Generator Silent Merek Misaka MS
8000 LDE Complete With Batteray, Roda & Std Accs sebanyak 17 unit @ Rp.
14.250.000,- total Rp. 242.250.000,-;
22. 2 (dua) lembar Faktur Pembelian Barang Nomor: 0651111 dari Triasco berupa:
- 13 (tiga belas) unit D-Link DWA-525 @ Rp. 321.000,- Total harga Rp.
4.173.000,-
- 15 (lima belas) unit HDD External Toshiba Basic 2.5”500GB @Rp.
675.000,- Total harga Rp. 10.125.000,-
- 15 (lima belas) unit printer Canon Pixma MG-g170 @ Rp. 2.485.000,-
Total harga Rp. 37.275.000,-
- 15 (lima belas) unit Scanner HP Scanjet G-3110 @ Rp. 1.575.000,- Total
Rp. 23.625.000,-
- 12 (dua belas) unit D-Link Des 101GA @ Rp. 410.000,- Total Rp.
4.920.000,-
- 13 (tiga belas) unit TP-Link TL-WR941ND @ Rp. 550.000,- Total Rp.
7.150.000,-
- 15 (lima belas) unit PC Lenovo Think Edge 91 @ Rp. 9.600.000,- Total
Rp. 144.000.000,-
- 1 (satu) unit Cisco C3750G-24PSE @ Rp. 66.000.000,- Total Rp.
66.000.000,-
- 8 (delapan) unit Cisco C-2901 K9 @ Rp. 17.500.000,- total Rp.
140.000.000,-
- 130 -
- 15 (lima belas) unit camera Canon Ixus 220, 12 mp @ Rp. 2.125.000,-
total Rp. 31.875.000,-
- 12 (dua belas) kotak cable AMP/STP Cat5-e @ Rp. 1.275.000,- total Rp.
15.300.000,- Jumlah keseluruhan Rp. 484.443.000,-.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HENRY SEE
23. Asli 1 (satu) set Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA AKPD) tahun anggaran 2011;
24. Asli 1 (satu) set surat perjanjian (Addendum) Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadu tahun 2011 Nomor: 81/PPK/DK/2011
tanggal 02 Desember 2011;
25. Copy 1 (satu) set Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pekerjaan
Pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011, tanggal Juni 2011;
26. Asli 1 (satu) lembar Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran,
tanggal Mei 2011;
27. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Kabupaten Karo tanggal 16
Desember 2011;
28. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 16 Desember
2011;
29. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :
96/PPK/DK/2011 tanggal 16 Desember 2011;
30. Copy 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/PPBJ-
CAPIL/2011 tanggal 19 Desember 2011;
31. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 08/PPK-Capil/K/2011 tanggal
20 September 2011;
32. 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
September 2011;
33. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
Desember 2011;
34. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Draft Final Jasa Konsultasi Pengawasan
Pengadaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 2011,
Desember 2011;
- 131 -
35. 1 (satu) bundel surat-surat prosedur untuk pembayaran Termen I 80 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011;
36. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Termen II 95 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011;
37. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Termen II 5 %
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011;
38. 1 (satu) bundel Surat-surat Prosedur untuk pembayaran Jasa Konsultan
Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011;
39. 2 (dua) lembar Surat Bukti Penyerahan Uang dibukukan Nomor : 6002 tanggal
29 Desember 2011;
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bank No. : 128/KC-17/PN/SKB/2011 tanggal
28 September 2011;
41. 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.:PEM-
37/WPJ.01/KP.0803/2008 tanggal 14 Juli 2008;
42. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Karo Nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran (PA), Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Penerima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA 2011;
43. 1 (satu) set Surat Keputusan Bupati Karo Nomor : 900/331/DPPKAD/2010
tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran (PA),
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang, PPKD, Kuasa BUD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Karo TA 2011;
44. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Daerah Kerja Perangkat
Daerah (DPA SKPD) TA 2011 No. DPA SKPD 1.1001150152 tanggal 29 Juli
2011;
45. 1 (satu) set Surat Prosedur untuk pembayaran uang muka kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA 2011 tanggal 21
September 2011;
- 132 -
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
melaui saksi Drs. Mbaga Ginting
46. Fotocopy 1 (satu) lembar dokumen Penawaran Radio Motorola Canopy
Tanggal 9 Nopember 2011 Kepada Bapak Hendri Winstar yang ditandatangani
oleh Tjin An dan Henri;
47. Fotocopy 2 (dua) lembar brosur Point to Point (PTP) Quick Reference on
Motorola PTP Wireless Broadband Products;
48. Fotocopy 1 (satu) perincian Winstar;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tjin An Als Anan Lowell
49. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian Antara Ir. Badia Raja Manurung selaku
PT. PRIMA RANCANG KONSULINDO dan Henry See pada tanggal 1 Agustus
2011;
50. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode: 29
Desember 2011 s/d 29 Desember 2011 Atas Nama Perusahaan PT. Prima
Rancang Konsulindo (100 01.04.123011-2) tanggal 20 Nopember 2013;
51. 1 (satu) Rekening Koran Giro Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode: 23
Desember 2011 s/d 23 Desember 2011 Atas Nama Perusahaan PT. Prima
Rancang Konsulindo (100 01.04.123011-2) tanggal 20 Nopember 2013;
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 Desember 2011 untuk pembayaran Dana
termin 100% Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara terpadau dari PT. Prima Rancang Konsulindo;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ir. Badia Raja Manurung
53. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1408/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 6 Oktober 2013 beserta dengan lampirannya
pembayaran uang muka kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo
TA 2011;
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Karo
periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2011;
55. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2721/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 1 Desember beserta dengan lampirannya pembayaran
Termen I 80 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara
Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo TA
2011;
56. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3703/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember beserta dengan lampirannya untuk
pembayaran Termen II 95 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
- 133 -
SIAK Secara Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Karo TA 2011;
57. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3704/SP2D-
LS/CAPIL/11 tanggal 22 Desember beserta dengan lampirannya untuk
pembayaran Termen II 5 % Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo TA
2011;
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Kas Umum Daerah Kabupaten Karo
periode 01 Desember s/d 31 Desember 2011;
59. Fotocopy 1 (satu) set Buku Kas Harian Pendapatan dan Belanja Pemerintah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2011;
Dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karo melalui saksi Riwanda Ketaren, SH.
60. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor:477/62/SPT/DK/2011, tanggal 18
Nopember 2011;
61. 2 (dua) lembar Surat Berita acara serah Terima Barang Nomor: 86/DK/2012,
tanggal 27 Maret 2012;
62. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
87/DK/2012,tanggal 28 Maret 2012;
63. 2 (dua) lembar surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
83/DK/2012,tanggal 22 Maret 2012;
64. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara serah terima Barang Nomor : 90/DK/2012,
tanggal 13 Maret 2012;
65. 2 (dua) lembar Syrat berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
91/DK/2012,tanggal 22 Maret 2012;
66. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah terima Barang Nomor: 79/DK/2012,
tanggal 16 Maret 2012;
67. 2 (dua) lembar Surat Berita acara Serah Teima Barang Nomor : 81/DK/2012,
tanggal 20 Maret 2012;
68. 2 (dua) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 83/DK/2012,
tanggal 22 Maret 2012;
69. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
89/DK/2012,tanggal 12 Maret 2012;
70. 1 (satu) lembar Surat Progres Kemajuan pekerjaan Nomor: PRK-64/XII/2011,
tanggal 15 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar Tabel nama barang tanggal 16 Desember 2011;
- 134 -
72. 2 (dua) lembar Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan Per
Kegiatan Satuan kerja perangkat Daerah (DPA);
73. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor: 477/579/DK/2010 tanggal 17 September
2010 yang ditujukan kepada Hikmad Surbakti perihal Rencana Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2011;
74. Fotocopy 1 (satu) set Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun
2011 Tanggal 24 Juni 2011 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011;
75. Fotocopy 1 (satu) set Lampiran II Penjabaran APBD Tahun 2011 Nomor 09
Tahun 2011 Tanggal 27 Juni 2011 Dinas Kependudukan Dan Capil;
76. Fotocopy 1 (satu) set dokumen Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK secara terpadu yang terdiri dari Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan,
Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan beserta dengan lampiran-lampirannya;
77. Foto dokumentasi jasa konsultasi pengawasan pengadaan pembangunan dan
pengoperasian SIAK secara terpadau 2011;
78. Foto dokumentasi final jasa konsultasi pengawasan pengadaan pembangunan
dan pengoperasian SIAK secara terpadu;
Dikembalikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo melaui
saksi Drs. Mbaga Ginting
79. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang
Nomor:301/DK/2012 tanggal 2 Oktober 2012.
80. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :
177/K.02.05/Kominfo/2013 tanggal 26 Februari 2013;
81. Fotocopy 3 (tiga) lembar laporan hasil survey lapangan tanpa tanggal bulan
Maret 2012;
82. Fotocopy 1 (satu) set Lampiran II Peraturan Bupati Karo Nomor : 311 tanggal
27 Desember 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013;
83. Fotocopy 1 (satu) set Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 06/SPK/2013
tanggal 15 Agustus 2013 Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan dan Belanja Jasa
pada Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu.
Dikembalikan ke Dinas Komunikasi Informasi dan PDE Kabupaten Karo
melalui saksi Meliana Sembiring SH
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima
Ribu Rupiah) ;
Telah Membaca :
- 135 -
1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2015,
Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tanggal 2 Juli 2015, nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal
31 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal
31 Agustus 2015;
3. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9
September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal
11 September 2015;
4. Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13
Agustus 2015, ditujukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa, untuk
mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman
berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa Aslia Robianto Sembiring,
SH.MH. didalam memori bandingnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 305 alinea 5 yang tertulis :
Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. EVLIDAWATI BARUS, SH Terdakwa II.
SUDINARTA BARUS, SH. dan Terdakwa III. WARITA SIAGIAN, SH. selaku panitia/
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tidak memahami spesipikasi teknis barang yang
tertera didalam kontrak.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 309 alinea 3 yang tertulis :
Menimbang, bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalarn hal ini tidak berdasar
menurut hukum oleh karena Para Terdakwa adalah merupakan dst. ",.
- 136 -
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah rnerupakan pertimbangan yang salah dari
Majelis Hakirn karena berkali-kali Terdakwa-Terdakwa rnenolak kepada pengguna
anggaran yang merupakan Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Karo serta
kepada Pejabat Pernbuat Komitmen yaitu Ariati Br Sembiring yang merupakan
sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Katrupaten Karo, kalau
penolakan Terdakwa-Terdakwa tidak diindahkan oleh Pengguna Anggaran serta
Pejabat pembuat Komitmen maka Terdakwa-Terdakwa tidak mungkin memberontak
karena Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan bawahan pengguna Anggaran dan
PPK.
- Bahwa benar sekali pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 325 alinea 5 yang
terlulis : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa II.
SUDINARTA BARUS, SH. Terdakwa III. WARITA SIAGIAN, SH. tidak ada menikmati
hasil Korupsi dst…
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 327 alinea 2 yang tertulis :
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dst...
- Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ngada dari
Majelis Hakim karena Terdakwa-Terdakwa bekerja adalah berdasarkan Surat
Perintah Tugas dari Pengguna Anggaran yang juga sebagai Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo yang merupakan atasan langsung
Terdakwa-Terdakwa.
- Bahwa kami sangat tidak sependapat halaman 328 alinea 5 yang tertulis :
Hal-Hal yang memberatkan :
Perbuatan Terdakwa I. EVLIDAWATI BARUS, SH. Terdakwa II. SUDINARTA BARUS,
SH. Terdakwa III. WARITA SIAGIAN, SH. dst. .......
- Bahwa Terdakwa sangat mendukung kebijakan pemerintah yang sedang giat
memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terbukti Terdakwa-Terdakwa tidak ada
meminta uang kepada HENRI, SE selaku Pemenang Tender, Terdakwa-Terdakwa
bekerja hanyalah karena ada perintah atasan. Bahwa Terdakwa-Terdakwa sangat
mendukung pemberantasan korupsi hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang
meringankan WALMAN PASARIBU sebagai mantan Kepala Inspektorat Kabupaten
Karo didepan persidangan menerangkan Terdakwa-Terdawa selama berkerja tidak
pernah tersangkut masalah keuangan dan disiplin.
- 137 -
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara
berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa sebagai
berikut :
KETERANGAN AHLI :
Ahli BARIUM SILALAHI, SH., berjanii pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-CV. Putra Persada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang dalam pelelangan
Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secaro terpadu di Dinas
Kependudukan dan Catatn Sipil Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi syarat yang
ditetapkan dalam Dokumen Pengaduan.
- Bahwa dengan adanya Hasil Test Ling yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rinto
Exsandi Sinaga selaku tim lider dari pihak Konsultan terhadap seluruh Kecamatan
dengan hasil baik, maka Terdakwa-Terdakwa berani untuk menanda tangani Berita
Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan SIAK tersebut.
ANALISA HUKUM :
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ir. BADIA RAJA MANURUNG di depan
persidangan yang namanya ada tertera bertanda tangan di dalam Dokumen Kontrak
akan tetapi tidak mengakui tanda tangannya tersebut, pada saat hal ini dikonfrontir
Majelis Hakim kepada saksi ARIATI BR SEMBIRING siapa sebenarnya yang
menjadi Konsultan didalam proyek SIAK tersebut maka saksi ARIATI. BR
SEMBIRING bersikeras Ir. BADIA RAJA MANURUNG lah yang nenjadi Konsultan
didalam proyek SIAK tersebut.
- Bahwa sampai hari ini saksi Ir. BADIA RAJA MANURUING tidak pernah
mengadukan permasalahan pemalsuan tanda tanggannya tersebut kepada pihak
Kepolisian berarti sejak awal sudah ada permasalahan didalam proyek SIAK
tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli BARIUM SILALAHI, SH yang menyatakan
CV. Putra Persada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang dalam
pelelangan Pekerjaan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi
syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan karena berbeda antara Kontrak
dengan Dokumen Penawaran, oleh sebab itu CV. Putra Persada tidak layak sebagai
pemenang lelang.
- 138 -
- HENRY SEE didepan persidangan yang mengatakan : Mereka mengerjakan
(memasang barang) sesuai dengan kemampuannya/ kesanggupannya bukan
berdasarkan kontrak.
- Bahwa yang pertama dan utama harus bertanggung jawab adalah : Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
1. EDWART P. SINULINGGA, ST. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
2. ANTHONI BANGUN (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
3. MONICA MAYTRISNA PURBA, SH (Anggola Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
4. ELFRIDA ASTUTI PURBA, Sos (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
5. ERIKA VERAWATI BR BUKIT (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
Karena telah meluluskan Dokumen Penawaran dari CV. Putra Persada walaupun antara
kontrak dengan Dokumen Penawaran berbeda.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DRS MBAGA GINTING yang merupakan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo dan DRS. DAPAT KITA
SINULINGGA sebagai Kepala Badan di Dinas Kependuclukan dan Catatan Sipil
Kab. Karo yang merupakan atasan langsung Terdakwa-Terdakwa selalu
mengatakan kita sudah didampingi oleh Konsultan, Terdakwa-Terdakwa sebagai
bawahan tidak mungkin meminta SK Konsultan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Karo (DRS MBAGA GINTING) tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran
(PA), Pembuat Komitmen, (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),
Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan,
Panitia/ Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran
dan Pembantu Bendahara Penerima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.
Karo Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo nomor : 432/286/DK/2011 tanggal 30
Juni 2011 diantaranya dengan susunan sebagai berikut :
1. Pengguna Anggaran (PA) : Drs. Mbaga Ginting.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Drs. Dapat Kita Sinulingga.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Ariaty Br. Sembiring.
4. Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan.
1) Ketua : Edward P. Sinulingga.
2) Sekretaris : Anthoni Bangun.
- 139 -
Anggota :
1. Monica Maytrisna Purba.
2. Elfrida Astuti Purba, S.Sos.
3. Erika Verawati Br. Bukit.
5. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
1) Ketua : Evlidawaty Br. Barus, SH.
2). Sekretaris : Sudinarta Barus, SH.
3) Anggota : Warita Siagian, SH.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HIKMAT SURBAKTI, Skom pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati
No.474/144/Kependudukan/2011 tentang Pembentuakn Tim Pelaksana Kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di Kabupaten Karo tahun
2011 setelah diperlihatkan oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2013 dan
sebelumnya saksi tidak pernah menerima SK dimaksud, dan dapat saksi tambahkan
bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas untuk :
a. Melatih/ mengajari operator Kecamatan dalam Pengoperasian SIAK;
b. Melatih/ mengajari cara mengerjakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) SIAK operator Kecamatan.
c. Pembinaan, sosialisasi/ bimbingan teknik sistem jaringan online.
d. Melatih/ mengajari operator SIAK dalam penginstalan serta maintenance SIAK dan
koneksi ke Kabupaten.
- Bahwa dari keterangan HIKMAT SURBAKTI S.Kom dapat ditarik suatu kesimpulan
telah terjadi kelalaian mulai dari atasan Terdakwa-Terdakwa hal ini terbukti saksi
HIKMAT SURBAKTI S.Kom mengetahui Surat Keputusan Bupati Karo
No.474/144/Kependudukan/2011 tentang Pembentuakn Tim Pelaksana Kegiatan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di Kabupaten Karo tahun
2011 setelah diperlihatkan oleh Penyidik pada tanggal 23 agustus 2013 dan
sebelumnya saksi tidak pernah menerima SK dimaksud.
- Bahwa Terdakwa Evlidawati Br Barus SH, Sudinarta Barus SH, Warita Siagian SH.
telah menolak berkaii-kali sebagai Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan karena
Terdakwa tidak mengerti tentang alat-alat Elekronik dan kepada Panitia/ Pejabat
- 140 -
Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum memulai
pekedaan, karena hal ini adalah perintah atasan didalam jabatan maka Terdakwa-
Terdakwa dengan berat hati melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang juga sebagai Pengguna
Arrggaran berkali-kali mengatakan kepada Terdakwa-Terdakwa : KALIAN KERJA
SAJA SEMUA SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB, KONSULTAN TELAH
BEKERJA DILAPANGAN, SEANDAINYA TERIADI MASALAH BUKAN KALIAN
YANG KENA, SAYA YANG KENA HUKUM.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang tertulis :
- Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Oleh sebab itu Terdakwa
Evlidawati Br Barus SH, Sudinarta Barus SH, Warita Siagian SH tidak dapat dijatuhi
pidana karena jelas melakukan perintah atasan yang tidak bisa lagi ditolak.
TENTANG UNSUR-UNSUR PUTUSAN MAJELIS HAKIM :
- Bahwa Majelis Hakim Pengadiian Negeri Medan membuktikan dakwaan subsidair
yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.
3. Menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan atau orang lain atau suatu yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara.
5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.
Ad. 1. setiap orang.
Ad. 2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi.
- Bahwa unsur yang kedua tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa-
Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
- 141 -
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ir. BADIA RAJA MANURUNG di depan
persidangan yang namanya ada tertera bertanda tangan di dalam Dokumen Kontrak
akan tetapi tidak mengakui tanda tangannya tersebut, pada saat hal ini dikonfrontir
Majelis Hakim kepada saksi ARIATI BR SEMBIRING siapa sebenarnya yang
menjadi Konsultan didalam proyek SIAK tersebut maka saksi ARIATI BR
SEMBIRING bersikeras Ir. BADIA RAJA MANURUNG lah yang menjadi Konsultan
didalam proyek SIAK tersebut.
- Bahwa sampai hari ini saksi Ir. BADIA RAJA MANURUNG tidak pernah mengadakan
permasalahan pemalsuan tanda tanggannya kepada pihak Kepolisian berarti sejak
awal sudah ada permasalahan didalam proyek SIAK tersebut.
- Bahawa berdasarkan keterangan saksi DRS MBAGA GINTING yang merupakan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo, ARIATI BR SEMBIRING
merupakan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo dan DRS
DAPAT KITA SINULINGGA sebagai Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kab. Karo yang merupakan atasan langsung Terdakwa-Terdakwa
selalu mengatakan kita sudah didampingi oleh Konsultan, Terdakwa-Terdakwa
sebagai bawahan tidak mungkin meminta SK Konsultan tersebut kepada atasan.
Ad.3. Menyalah gunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan.
- Bahwa unsur ketiga tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terclakwa-Terdakwa
dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa Evlidawati Br tsarus SH, Sudinarta Barus SH, Warita Siagian SH.
telah menolak berkali-kali sebagai Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan karena
Terdakwa tidak mengerti tentang alat-alat Elektronik dan kepada Panitia/ Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum memulai
pekerjaan, karena hal ini adalah perintah atasan didalam jabatan maka Terdakwa-
Terdakwa dengan berat hati melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi MBAGA GINTING di depan persidangan
mengatakan : Karena tidak adalagi orang lain maka Terdakwa-Terdakwa harus
diangkat sebagai Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, MBAGA GINTING
adalah merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, juga sebagai
Pengguna Anggaran sehingga Terdakwa- Terdakwa tidak berani untuk menolak.
- Bahwa sesuai dengan pasal 51 KUHPidana yang tertulis :
- 142 -
- Barangsiapa melakukan perbuatan untuk rnelaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana, oleh sebab itu terdakwa-
terdakwa yang merupakan bawahan dari MBAGA CIINTING tidak berani untuk
menolak apa yang diperintahkan oleh MBAGA GINTING, karena apa yang
dikerjakan oleh Terdakwa-Terdakwa adalah merupakan perintah Kepala Dinas maka
terhadap Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana.
Ad.4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara :
- Bahwa walaupun didalam proyek SIAK Kabupaten Karo tersebut terjadi Kerugian
Negara bukanlah atas perbuatan Terdakwa-Terdakwa akan tetapi atas perbuatan
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :
1. EDWART P. SINULINGGA, ST. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
2. ANTHONI BANGUN (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
3. MONICA MAYTRISNA PURBA, SH (Anggola Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
4. ELFRIDA ASTUTI PURBA, Sos (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
5. ERIKA VERAWATI BR BUKIT (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
Karena telah meluluskan Dokumen Penawaran dari CV. Putra Persada walaupun antara
Kontrak dengan Dokumen Penawaran berbeda.
Ad.5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan :
- Bahwa unsur tersebut tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa hal ini sesuai dengan
keterangan ahli BARIUM SILALAHI, SH yang menyatakan CV. Putra Persada yang
ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang. dalam pelelangan Pekerjaan
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2011 tidak memenuhi syarat yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan karena berbeda antara Kontrak dengan Dokumen
Penawaran, oleh sebab itu CV. Putra Persada tidak layak sebagai pemenang lelang.
- Bahwa dalam keadaan Tidak Memenuhi Syarat CV. Putra Persada keluar sebagai
pemenang lelang, oleh sebab itu yang terlebih dahulu bertanggung jawab adalah
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Yaitu :
1. EDWART P. SINULINGGA, ST. (Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
- 143 -
2. ANTHONI BANGUN (Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
3. MONICA MAYTRISNA PURBA, SH (Anggola Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
4. ELFRIDA ASTUTI PURBA, Sos (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
5. ERIKA VERAWATI BR BUKIT (Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa).
- Bahwa Terdakwa Evlidawati Br Barus SH, Sudinarta Barus SH, Warita Siagian SH
telah menolak berkali-kali sebagai Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan karena
Terdakwa tidak mengerti, tentang alat-alat Elektronik dan kepada Panitia/ Pejabat
penerima Hasil pekerjaan tidak ada dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum memulai
pekerjaan, karena hal ini adalah perintah atasan didalam jabatan maka Terdakwa-
Terdakwa dengan berat hati melaksanakan pekerjaan tersebut, disamping itu atasan
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkali-kali mengatakan kepada
Terdakwa-Terdakwa : KALIAN KERJA SAJA SEMUA SAYA YANG
BERTANGGUNG JAWAB, ANGGOTA KONSULTAN ITU KEPONAKAN SAYA,
TIDAK MUNGKIN KITA DIBOHONGI.
- Bahwa didalarn menjalankan.tugasnya terdakwa-terdakwa senantiasa berkonsultasi
dengan pengguna anggaran konsultan yang disebut pengguna anggaran, karena
terdakwa-terdakwa tidak mengerti tentang IT.
HENRY SEE di depan persidangan, yang mengatakan : Mereka mengerjakan
(memasang barang) sesuai dengan kemampuannya/ kesanggupannya bukan
berdasarkan kontrak.
Bahwa HENRY SEE sebagai kontraktor mengerti dan mengetahui tentang barang
barang yang dibutuhkan tetapi dengan sengaja dan sudah direncanakan untuk
memasang barang yang tidak sesuai dengan spesipikasi sehingga menimbulkan
kerugian negara.
- Bahwa kami yakin dan percaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan
memandang permasalahan yang menimpa Terdakwa-Terdakwa secara arif dan
bijaksana, Terdakwa-Terdakwa merasa dijebak dan dikorbankan oleh atasan karena
ibarat barang yang disodorkan kepada para Terdakwa-terdakwa adalah barang yang
duluan sudah busuk dan ketika barang iersebut berada ditangan Terdakwa-
Terdakwa maka didapati barang tersebut sudah busuk.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk
memutuskan :
- 144 -
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala Tuntutan dan Hukuman.
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa-Terdakwa.
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat kontra memori
banding tanggal 9 September 2015 atas memori banding Penasihat Hukum para
Terdakwa tangggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Pembanding mengenai
perbuatan para Terdakwa yang sangat mendukung kebijakan Pemerintah yang
sedang giat memberantas tindak pidana korupsi, hal ini terlihat karena para
Terdakwa tidak ada meminta uang dari Henry SEE selaku pemenang tender, namun
hal tersebut tidak bisa dikaitkan dengan penerimaan uang, tetapi para Terdakwa
tidak melaksanakan tugas pokok fungsional pekerjaan yang telah diberikan sesuai
dengan aturan dan ketentuan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembanding mengenai Hikmat
Surbakti tidak pernah menerima SK untuk melakukan pelatihan terhadap operator
sehingga mengakibatkan SK untuk melakukan pelatihan terhadap operator yang
mengakibatkan kegiatan SIAK ini tidak terlaksana karena yang dilakukan oleh para
Terdakwa selaku panitia penerima hasil pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan
akhir mengetahui bahwa item penambahan daya listrik tidak dilaksanakan oleh
rekanan CV. Putra Persada namun para Terdakwa tetap menyatakan pekerjaan
selesai 100 persen sesuai dengan berita acara yang berarti para Terdakwa sadar
melakukannya;
- Bahwa Penuntut Umum telah setuju dengan Majelis Hakim yang membuktikan pasal
3 jo pasal 18 Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun
2001 tentang perubahan Undang-Undang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP karena itu menurut Penuntut Umum putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan tersebut sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menolak permohonan banding dari Pembanding dan memutus sebagai berikut :
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2015, Nomor :
23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn;
- 145 -
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana telah sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan
masyarakat;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan
didalam memori banding dari Pembanding, setelah memperhatikan alasan-alasan
sebagaimana disebutkan didalam kontra memori banding dari Penuntut Umum,
Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan dari
Pembanding tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum, karena itu alasan-alasan
keberatan Pembanding harus ditolak;
Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dengan seksama berkas
perkara dan khususnya salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn
serta alasan-alasan keberatan didalam memori banding dan kontra memori banding
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa dasar dan alasan-
alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan
keadilan baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan serta mengenai
pidana badan dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa. Dengan
mengambil alih semua dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut menjadi dasar dan alasan
pertimbangan hukum sendiri didalam megadili perkara ini pada tingkat banding, maka
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan
berpendapat bahwa putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn
dapat dikuatkan;
Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan perkara ini di tingkat banding,
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan
Tinggi Medan telah mengeluarkan Penetapan nomor :
258/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN tanggal 23 Oktober 2015 mengenai perintah
penahanan atas diri Terdakwa-Terdakwa tersebut di Rutan, bahwa akan tetapi sampai
dengan tahap penjatuhan putusan didalam perkara ini, ternyata perintah penahanan
tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penuntut Umum tanpa sesuatu alasan apapun;
- 146 -
Menimbang, bahwa oleh karena dasar keperluan penahanan tersebut adalah
untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan, sementara tahap penyelesaian perkara
sudah sampai tahap penjatuhan putusan, maka tidak ada lagi urgensi dari perintah
penahanan tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan berasalah dan
dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1e KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, yang dimintakan
banding;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 oleh Kami : JANNES
ARITONANG, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn, ROSMALINA
SITORUS, SH.MH. dan SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September
2015, nomor : 203/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015, oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta
- 147 -
BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd
1. Dr. RIDWAN RAMLI, SH.MH. JANNES ARITONANG, SH.MH.
ttd
2. Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.
ttd
3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
ttd
4. SAZILI, SH.MSi.
Panitera Pengganti,
ttd
BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.