NEGARA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
Transcript of NEGARA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
2
NEGARA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
CUMA-CUMA (PRO BONO PUBLICO)
PADA MASYARAKAT YANG MISKIN
OLEH
Dr. I Ketut Tjukup, SH., MH.
I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH.
Makalah Ini Disampaikan Pada Seminar Bagian
Hukum Acara Fakultas Hukum UNUD Denpasar
Tanggal 26 Mei 2017
1
Abstrak
Negara Hukum dan Bantuan Hukum
Cuma-Cuma (Pro bono Publico)
Pada Masyarakat Yang Miskin
Oleh
Dr. I Ketut Tjukup, SH., MH.
I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH.
Bantuan Hukum di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang RI No.
16 Tahun 2011.Sedangkan tentang Advocat diatur dalam Undang-Undang No. 18
Tahun 2003 dan peraturan perundangan-undangan lainnya.Dengan diaturnya
dalam perundang-undangan memberikan penguatan pada masyarakat (warga
negara Republik Indonesia) atas perlindungan hukum dan Ham dalam
memperoleh keadilan dimuka pengadilan dan di luar pengadilan khususnya bagi
masyarakat miskin / buta hukum.Hakikat pemberian bantuan hukum cuma-cuma
ialah memberikan keadilan seluas-luasnya.Kehadiran bantuan hukum baik melalui
Advocat, Penasehat Hukum, Pembela, Kuasa, dan lain-lainya memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam penegakan hukum.
Pemberi bantuan hukum pada penerima bantuan hukum wajib
mengedepankan bantuan hukum pada masyarakat miskin secara cuma-cuma, tidak
komersial termasuk bantuan hukum yang diberikanorang asing tanpa bayar. Pada
prakteknya hakikat pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma belum sepenuhnya
dapat diwujudkan. Dalam kontek ini Negara Hukum Indonesia mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia baik yang tertuang dalam
UUD 1945 maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konvensi
Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemerintah harus memperlancar
pendanaan baik melalui RAPBN, RAPBD maupun sumbangan dari para
pengusaha dan masyarakat. Negara hukum yang sesungguhnya / negara hukum
modern / demokratis baru bisa kita sebut apabila telah berhasil merealisasi hak-
hak asasi manusia khusus pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada
masyarakat miskin.
Pada akhirnya Negara Hukum / melalui pemerintah mempunyai kewajiban
dan bertanggung jawab untuk mewujudkan hakikat keadilan, kepastian dan
kemanfaatan. Para pemangku kekuasaan Kehakiman, Pengadilan, Kejaksaan,
Kepolisian, Pengacara, Kuasa wajib dilandasi komitmen moral, memiliki pikiran
yang sama dan sejalan dalam penerapan bantuan hukum cuma-cuma pada
masyarakat yang miskin.
Kata Kunci : Negara Hukum, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dan Masyarakat
Miskin
Penulis adalah Dosen Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Denpasar
1
I. Pendahuluan
Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang
Bantuan Hukum) adalah memberikan jaminan setiap warga negara Indonesia
(jaminan hak-hak konstitusional) untuk wajib mendapatkan perlindungan hukum
dalam berperkara di pengadilan dan wajib diberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma pada masyarakat yang miskin. Dalam penjelasan Undang-Undang Bantuan
Hukum disebutkan meskipun bantuan hukum tidak secara tegas merupakan
tanggung jawab negara namun dalam Pasal 1 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945
Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum negara mengakui dan
melindungi serta menjamin hak-hak asasi warga negara atas kebutuhan keadilan
(access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).1
Negara Hukum Indonesia wajib mengakui kebutuhan keadilan bagi setiap
warga negara dan persamaan dalam perlindungan hukum.Jaminan konstitusional
hak setiap warga negara Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Dalam
ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UU HAM ditegaskan : hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
1Lihat Penjelasan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (tanpa hal.).
2
Lebih jauh dalam penjelasan UU HAM dibutuhkan kebebasan dasar dan
hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia.Pengingkaran terhadap hak
tersebut berarti mengingkari martabat manusia.Oleh karena itu, pemerintah atau
organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak
asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.Ini berarti hak asasi manusia
harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara2.Kewajiban menghormati hak asasi
manusia tercermin dalam pembukaan UUDNRI 1945 yang menjiwai keseluruhan
hukum yang berlaku di Indonesia termasuk UU Bantuan Hukum.Dalam dunia
internasional terkait dengan bantuan hukum telah diterima secara universal dan
dijamin dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik
(International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam Pasal 16,
26 ICCPR disebutkan setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan harus
dihindarkan dari segala bentuk ras diskriminasi. Pasal 14 ayat (3) ICCPR
memberikan syarat terkait :
1. Kepentingan-kepentingan keadilan
2. Tidak mampu membayar perkara.3
Secara normatif di Indonesia sudah ada landasan hukum (dasar hukum)
tentanng bantuan hukum, namun dalam operasionalnya pemberian bantuan hukum
khususnya pada masyarakat yang miskin yang tinggal dipelosok pedesaan belum
menyentuh bantuan hukum dalam mengakses keadilan artinya bagaimana
realisasinya dan perwujudannya dari bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin
2Lihat penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3Lihat penjelasan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3
dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di pengadilan. Di dalam
mengakses pemerataan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia yang miskin
wajib mendapatkan “Bantuan Hukum Cuma-Cuma”, hal ini berarti negara
mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak
konstitusional warganegara apabila ingin disebut Negara Hukum.
Menurut I Dewa Gede Palguna perlindungan HAM / jaminan
perlindungan HAM ini harus disertai dengan jaminan hukum bagi tuntutan
penegakannya melalui suatu proses yang adil.4
Selanjutnya menurut I Dewa Gede Palguna, terbentuknya negara tidak
boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan hak asasi dengan kata lain
menurut I Dewa Gede Palguna jika disuatu negara HAM terabaikan atau
pelanggaran terhadapnya tidak dapat diatasi secara adil maka negara tersebut tidak
dapat disebut negara hukum yang sesungguhnya.5 Menurut Satjipto Rahardjo
dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya,
dibuatlah suatu konstruksi bahwa negara hukum R.I. adalah suatu negara dengan
nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with concience and
compassion).6 Ia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya
menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan negara by job description,
4I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika,
Jakarta, hal. 132. 5Ibid. 6Satjipto Rahardjo, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press,
Jogyakarta, h. 102.
4
melainkan negara yang ingin mewujudkan moral yang terkandung didalamnya, ia
lebih merupakan negara “by moral design”.7
Selanjutnya dalam perkembangannya negara hukum modern dewasa ini
yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum yang
demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok sebagai pilar-
pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum.
1. Supremasi hukum (supremacy of law)
2. Persamaan dalam hukum (equality before the law)
3. Asas legalitas (due process of law)
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ penunjang yang independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Mahkamah konstitusi (constitutional court)
9. Perlindungan HAM
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtstaat)
12. Transfaransi dan kontrol sosial.8
Selanjutnya menurut Jimly Asshidiqie, negara demokrasi yang modern
berdiri diatas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara
7Ibid, h. 102-103. 8Jimly Asshiddiqie, 2012, Hukum Tata Negara Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika,
Jakarta, h. 132.
5
yang diidealkan.9 Senada dengan Palguna, apabila prinsip-prinsip dua belas pilar
negara hukum diabaikan tidak bisa kita menyebut negara hukum modern. Menurut
penulis prinsip-prinsip negara hukum tersebut sebagai landasan hukum bagi
seluruh warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemerataan
keadilan termasuk hak bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin.
Di Indonesia pemerataan untuk memperoleh keadilan bagi seluruh warga
negara Indonesia termasuk pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada
masyarakat yang miskin telah diwujudkan dalam berbagai hukum positif (ius
constitutum). Berturut-turut yaitu : UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2003 tentang syarat dan tata cara
pemberian bantuan hukum, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advocat, UU No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, KUHAP UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan berbagai peraturan perundang-
undangan yang lainnya. Dalam UU Bantuan Hukum juga ditegaskan Advocat
Asing yang praktek di Indonesia wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma
pada masyarakat yang miskin.
Di dalam PP RI No. 42 Tahun 2003 tentang syarat dan tata cara pemberian
bantuan hukum. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 pemohon bantuan
hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk
Pemberi Bantuan Hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan
bantuan hukum. Dalam Pasal 6 ayat (3) Permohonan Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan :
9Ibid, h. 133.
6
a) Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang
setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
Dalam Pasal 9 ayat (2) Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat sesuai
domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin
dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan pemberian bantuan hukum.
Penjelasan PP RI No. 42 Tahun 2003 Permasalahan hukum yang banyak
menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga
menuntut pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara
terencana, sistematik, berkesinambungan dan pengelolaan secara proposional. PP
ini menggambarkan tuntutan pada negara / pemerintah untuk melindungi hak-hak
asasi manusia dan merealisasi anggaran bantuan hukum baik melalui APBN /
APBD, dllnya.
Setiap lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dalam anggaran
dasarnya wajib mencantumkan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum
cuma-cuma meliputi bantuan hukum litigasi dan non litigasi terhadap semua
perkara, perdata, pidana, tun, dllnya. Bantuan hukum yang diberikan dengan visi
dan misi lebih mengedepankan sifat kemanusiaan ketimbang komersial.
Filosofi atau konsep bantuan hukum cuma-cuma sebenarnya sudah dikenal
sejak lama yaitu sejak zaman Romawi Kuno. Pada zaman Romawi Kuno tersebut
bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral sebagai suatu pekerjaan yang
sangat mulia yaitu menolong orang-orang tanpa balas jasa (honorarium). Di
Indonesia walaupun tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional dan dengan
7
masuknya hukum barat bermunculan Advocat-Advocat di Indonesia. Konstitusi
1945 yang dijiwai oleh Pancasila, dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan fakir
miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Hakikat pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang
miskin ialah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Pembicaraan tentang hakikat ialah
sangat luas sekali segala yang ada dan yang mungkin ada, kenyataan yang
sebenarnya.10
Hakikat yang paling dalam ialah keadilan, karena keadilan merupakan
persoalan yang sangat fundamental / atau paling mendasar. Menurut Kaum
Naturalis tujuan utama dari hukum ialah keadilan.11 Apa itu keadilan, menurut
Aristoteles pemikir Yunani Kuno : Unique Suum Tribuere (memberikan kepada
setiap orang sesuatu yang menjadi haknya), dan neminem bardere (janganlah
merugikan orang lain) atau menurut Kant, honestevivere, neminem kadere suum
quique tribuere / tribuendi.12Menurut pemikiran Aristoteles dan menurut Van
Kant titik berat pada pejuang keadilan yaitu agar negara memberikan keadilan
kepada yang berhak menerimanya, yaitu hak yang dibawa sejak lahir ialah
keadilan dan hak yang diberikan oleh hukum.13Disamping keadilan menurut
Jeremy Bentham tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai
kemakmuran sebesar-besarnya.14
10Suwardi Endraswara, 2012, Filsafat Ilmu. Caps. Yogyakarta, h. 97. 11Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Memahami, Laksbang,
Justitia, Surabaya, h. 59. 12Ibid, h. 59-60. 13Ibid. 14Otje Salman. S, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika
Aditama, Bandung, h. 10.
8
Persoalannya sebenarnya sederhana bagi bantuan hukum cuma-cuma pada
masyarakat miskin hanya melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa
atau dari lurah. Terkait hakikat keadilan tersebut bagaimana negara mampu
memberikan keadilan pada rakyatnya dalam mewujudkan perlindungan HAM di
Indonesia. Hanya negaralah yang bertanggung jawab dalam kaitannya dengan
bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin untuk dapat pemerataan di bidang
hukum negara mempunyai kewajiban menganggarkannya dapat ditegaskan negara
hukum yang berdasarkan atas filosofi Pancasila betul-betul terealisasi dalam
penegakan hukum di Indonesia.
Dari latar belakang sosiologis, filosofis dan yuridis dapat penulis
rumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah hakikat hukum pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono
publico) pada masarakat yang miskin.
2. Bagaimana tanggung jawab negara atas pemberian bantuan hukum cuma-
cuma (pro bono publico) pada masyarakat yang miskin.
Penulis meneliti secara normatif, tentang hakikat hukum dan tanggung jawab
negara terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma (pro bono publico) pada
masyarakat yang miskin. Bahan hukum yang penulis teliti ialah bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Penulis inventarisasi bahan-bahan hukum
tersebut. Untuk membahas tema sentral dari permasalahan dengan sistim kartu
dicatat bahan-bahan yang relevan sebagai bahan analisis. Tema sentral tersebut
dianalisis secara kwalitatif dan dijabarkan secara deskriptif dalam penulisan
sebuah paper.
9
II. Hakikat Bantuan Hukum cuma-cuma (Pro Bono Publico) pada
Masyarakat yang Miskin
1. Istilah dan Pengertian Bantuan Hukum
2. Filosofi Bantuan Hukum dan Perjalanannya Dalam Negara Hukum Indonesia
3. Asas-asas, tujuan, peranan pemberian bantuan hukum pada masyarakat
miskin.
4. Tanggung jawab negara / pemerintah dalam mewujudkan bantuan hukum
cuma-cuma pada masyarakat yang miskin.
1. Istilah dan Pengertian Bantuan Hukum
Istilah legal aid, legal assistence dan legal service. Istilah legal aid
dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang
yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma / gratis bagi yagn tidak
mampu. Istilah legal assistence menunjukkan bantuan hukum oleh para
advocat bagi mereka tidka mampu maupun yang mempergunakan
honorarium.15 Istilah legal service lebih tepat dengan istilah pelayanan
hukum. Menurut Clarence J. Dias pelayanan hukum diartikan sebagai berikut.
Sebagai langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem
hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai
akibat adanya tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber daya lainnya yang
dikuasai individu-individu di masyarakat.16
15Abdurrahman, 1984, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press,
Jakarta, h. 17-18. 16Clarence J. Dias (dalam Abdurrahman), Ibid, h. 18.
10
Menurut Abdurrahman istilah pelayanan hukum mencakup berbagai
ragam kegiatan, banyak aspek dan sifatnya lebih luas.Pelayanan hukum dapat
diartikan oleh banyak orang bukan ahli hukum saja.17 Dalam pemikiran Dias,
pelayanan hukum akan mencakup pelbagai macam kegiatan,18 antara lain :
(1) Pemberian bantuan hukum
(2) Pemberian bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak
yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak prnah
diimplementasikan tapi tetap dihormati.
(3) Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukumyang menyangkut
kepentingan-kepentingan orang miskin dapat diimplementasikan secara
lebih positif dan simpatik.
(4) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur di
Pengadilan dan aparat-aparat lain yang menyelesaikan sengketa melalui
usaha perdamaian.
(5) Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-
hak di bidang hukum yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum
secara tegas.
(6) Pemberian bantuan-bantuan yang diperlukan untuk menciptakan
hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-
organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk
memaksimumkan kesempatan dan kemanfaatan yang diberikan oleh
hukum.
17Abdurrahman, Op.Cit., h. 19 18Bambang Sunggono, Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Mandar Madju, Bandung, h. 10.
11
Dari istilah legal aid, legal assitence terbatas bantuan hukum
dalam kaitannya ada sengketa yang diajukan ke pengadilan baik
komersial (honorarium) maupun cuma-cuma.Untuk istilah legal service
lebih luas disamping bantuan hukum, juga pelayanan-pelayanan hukum
artinya lebih luas dengan istilah legal aid dan legal assistance.Menurut
Abdurrahman pelayanan tidak hanya menyangkut penyelesaian satu
kasus saja, tapi juga pemulihan yang pernah diperkosa atau menuntut hak
tertentu, usaha-usaha kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa dalam
hubungannya dengan golongan miskin.19
b. Pengertian Bantuan Hukum
Bantuan hukum dapat diartikan ialah jasa hukum yang diberikan
baik secara litigasi maupun non litigasi (di luar pengadilan).Menurut UU
Bantuan Hukum dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) bantuan
hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.Dalam UU advocat
dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) advocat adalah orang yang
berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan
yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU ini. Ayat (2) jasa hukum
adalah jasa yang diberikan advocat berupa memberi konsultasi hukum,
bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili mendampingi, membela,
dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
Menurut Ketentuan Umum Peraturan Panglima TNI No. PERPANG
19Abdurrahman, Op. Cit., h. 19.
12
21/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang dimaksud dengan bantuan
hukum ialah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik
secara tertulis maupun tidak tertulis di luar pengadilan ataupun di dalam
pengadilan secara langsung beracara di segala tingkat pengadilan guna
bertindak selaku kuasa, mewakili, mendampingi, membela atau
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan dinas dan sebagai
bagian dari rawatan kedinasan dan di luar rawatan kedinasan terhadap
prajurit TNI serta PNS di lingkungan TNI. Seterusnya pengertian nasehat
hukum segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan
memberikan konsultasi hukum baik tertulis / tidak tertulis kepada dinas
prajurit TNI dan PNS di lingkungan TNI serta untuk kepentingan
rawatan kedinasan yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Dalam
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) ialah : tidak memberikan pengertian,
dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1981 Penasehat hukum berhak
menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua
tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.
Para pakar hukum memberikan pengertian berpariasi.Buyung
Nasution memberi arti bantuan hukum khusus bagi masyarakat yang
miskin.20Adnan Buyung Nasution menegaskan ialah terkait dengan buta
hukum artinya masyarakat yang pendidikan rendah yang tidak menyadari
hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.21 Menurut Frans Hendra
20Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, h. 1. 21Ibid.
13
Winata adalah hak dari orang miskin yang diperoleh tanpa bayar
(probono publico) sebagai penjabaran persamaan hak dimuka hukum.22
Dalam rancangan UU Bantuan Hukum ialah jasa memberi
nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai
pembela dari seseorang yang tersangkut paut perkara pidana, perdata dan
Tata Usaha Negara. Dalam komperensi internasional bantuan hukum
adalah : The legal aid work is on acepted plan under which the legal
profession are made available to ensure that no one is deprived of the
right to receive legal advice or, where necessary legal representation
before the courts on tribunals especialy by reason of his on the lack of
financial resources.23
Dalam seminar pembinaan profesi hukum, pengertian bantuan
hukum terdiri dari bantuan hukum di pengadilan dan batuan hukum di
luar pengadilan.Pemberian bantuan hukum di dalam pengadilan
menimbulkan masalah verplichte procurur stelling yang berarti
menimbulkan hak dan kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum.
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut
:
1. Mewajibkan pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau
melalui organisasi profesi hukum advocat untuk mendampingi /
mewakili setiap orang yang berurusan dimuka pengadilan.
22Frans Hendra Winata, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas
Kasihan, Elex Media Kompotindo, Jakarta, h. vii. 23Abdurrahman, Op. Cit., h. 19.
14
2. Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum untuk memberi
bantuan hukum tersebut.24
Dikenal juga pengertian bantuan hukum responsip adalah bantuan
hukum yang diberika kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan
menyeluruh yang meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia
demi mencapai keadilan dalam kerangka mewujudkan persamaan di
hadapan hukum bagi semua orang25 antara lain :
1. Bantuan hukum model yuridis individual bantuan hukum merupakan
hak diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi
kepentingan-kepentingan individual.
2. Bantuan hukum model kesejahteraan yaitu bantuan hukum
merupakan suatu hak akan kesejahteraan yang merupakan bagian
dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara
kesejahteraan (welfare state).
3. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang
dilaksanakan dalam bentuk pemberian keterangan dan penyuluhan
hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan
kewajibannya sebagai warga negara.
4. Bantuan hukum diagnostik bantuan hukum dilaksanakan dengan cara
pemberian nasehat-nasehat hukum atau dikenal dengan konsultasi
hukum.
24Ibid, h. 21. 25Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum Sebagai Hukum Konstitusional Fakir
Miskin (dalam B. Arief Sidharta, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum), Refika Adi Tama,
Bandung, h. 251.
15
5. Bantuan hukum pengendalian konflik bertujuan untuk mengatasi
secara aktif permasalahan-permasalahan hukum kongkrit yang
terjadi di masyarakat.
6. Bantuan hukum pembentukan hukum bantuan ini dimaksudkan
untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan
benar.
7. Bantuan hukum pembaharuan hukum baik itu melalui hakim atau
melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).
Dari uraian beberapa pengertian bantuan hukum di atas dapat
diketahui, bantuan hukum adalah merupakan hak dari penerima bantuan
hukum, merupakan kewajiban dari pemberi bantuan hukum, merupakan
jasa hukum sangat profesional lebih mengedepankan bantuan hukum
cuma-cuma bagi masyarakat yang miskin baik litigasi (pengadilan) dan
non litigasi (diluar pengadilan) dan dalam arti yang luas (legal service)
yaitu memberikan pelayanan hukum pada semua aspek hukum dalam
kehidupan masyarakat. Para advocat dalam memberi jasa hukum
sumbangannya sangat besar disamping memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia juga pada pengadilan dalam hal penemuan hukum
(rechtsvinding).
2. Filosofi Bantuan Hukum dan Perkembangannya Dalam Sistim Hukum
Indonesia
16
Dalam UUD NRI 1945 terkait dengan bantuan hukum pada
masyarakat yang miskin dapat disimak perumusan Pasal 34 UUD NRI Tahun
1945 tersebut.
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
UU.
Pasal 34 UU NRI 1945 merupakan dasar konstitusional untuk
memberikan jaminan keadilan pada masyarakat dalam arti pemberian bantuan
hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang miskin.Filosofi ini, oleh
pemerintah telah diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan.Apabila kita menengok sejarah bantuan hukum awalnya adalah
merupakan tugas mulia dan lebih mengedepankan moral, ini berarti menolong
orang-orang yang miskin dan pada zaman Romawi pemberi bantuan hukum
tanpa imbalan jasa.Setelah revolusi Perancis, bantuan hukum mulai menjadi
bagian kegiatan hukum.
Bantuan hukum pada zaman penjajahan tahun 1848 berdasarkan asas
konkordansi dengan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 Peraturan Belanda
17
Reglement of de rechterlijk organisatie in het beleid justitie (RO) untuk
pertama kali diatur tentang lembaga advocat.
Setelah kemerdekaan dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970
tentang kekuasaan kehakiman telah mengatur tentang bantuan hukum.Dalam
UU No. 14 Tahun 1970 tersangka berhak meminta jasa penasehat hukum
sejak penangkapan, penahanan dan pada zaman ini muncul ide untuk
mendirikan biro-biro konsultasi hukum.
Tahun 1970 tanggal 26 Oktober dibawah Adnan Buyung Nasution BH
berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Dalam pemerintahan Soeharto pada zaman orde baru banyak timbul bantuan-
bantuan hukum diantaranya : bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi
politik, bantuan hukum bidang pendidikan dllnya.
Filosofi perjalanan dan pemberian bantuan hukum di Indonesia selalu
mengedepankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.Oleh
karena itu para advocat di dalam mendampingi klien yang terlibat sengketa
selalu mengedepankan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang
miskin. Terkait dengan penegakan hukum mengutip pendapat Satjipto
Rahardjo ialah penegakan hukum terkait dengan fungsi dari bekerjanya
pengaruh-pengaruh tersebut, kita tidak dapat menutup mata dengan kenyataan
para penegak hukum sebagai katagori manusia bukan sebagai jabatan akan
cendrung memberikan penafsiran sendiri terhadap tugas-tugas yang harus
18
dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan, kepribadian dan
faktor-faktor yang lain.26
Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo menjadi tidak aneh apabila
orang mengatakan bagaimana hukum dijalankan sehari-hari merupakan suatu
mitos dan mitos itu setiap hari dibuktikan kebohongannya.27Mencermati
pendapat Satjipto Rahardjo tersebut dalam penegakan hukum sering kita
dengar aturan hukumnya baik tapi penegak hukumnya tidak menerapkan
aturan hukum tersebut dengan baik.Dalam hal ini hakim, kepolisian,
kejaksaan, advocat atau pemberi bantuan hukum wajib memiliki komitmen
moral / etika yang melandasi dalam tugasnya sehari-hari sebagai penegak
hukum.
Fakta dalam praktek banyak kendala disebabkan karena tidak ada
biaya lebih-lebih bagi masyarakat yang miskin yang tinggal di pedesaan. PP
No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum
dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum belum sepenuhnya terealisasi. Sejauh
mana PP ini berlaku diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pemberian
bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin yang merupakan
tujuan negara hukum untuk mensejahterakan rakyatnya.
26Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta, h. 2. 27Ibid.
19
3. Asas-asas, Tujuan, Peranan dan Syarat-syarat Pemberian Bantuan
Hukum Cuma-Cuma pada Masyarakat yang Miskin
- Asas-asas Bantuan Hukum
Prinsip dasar yang melandasi sistim hukum yang berlaku ialah
asas hukum.Dalam UU Bantuan Hukum Pasal 2 bantuan hukum haruslah
dilaksanakan berdasarkan asas-asas yaitu a. asas keadilan, b. persamaan
kedudukan di dalam hukum, c. keterbukaan, d. efisiensi, e. efektivitas dan
f. akuntabilitas. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (UU
RI No. 12 Tahun 2011) ditentukan beberapa asas yaitu : a. pengayoman,
b. kemanusiaan, c. kebangsaan, d. kekeluargaan, e. kenusantaraan,
f. bhineka tunggal ika, g. keadilan, h. kesamaan kedudukan dalam hukum
dan pemerintahan, i. ketertiban dan kepastian hukum, j. keseimbangan
keserasian dan keselarasan.
Asas-asas tersebut adalah lndasan dalam semua kebijakan dalam
menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.Di dalam pemberian
bantuan hukum cuma-cuma bagaimana negara / pemerintah wajib
mewujudkannya.Mampu menempatkan hak dan kewajiban bagi seluruh
warga negara Indonesia, baik secara profesional, patut, benar, baik dan
tertib.Salah satu tujuan untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik
dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.Dalam pemberian
bantuan hukum cuma-cuma bagaimana mengupayakan asas-asas hukum
tersebut dapat diwujudkan sehingga pemerataan memperoleh keadilan
betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia.Negara
20
mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemberian
bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan
yang merupakan tujuan hukum yang sangat fundamental.
Menurut Ridwan HR. asas keadilan dan kewajaran.Asas ini
menghendaki agar setiap tindakan pejabat administrasi negara selalu
memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.Asas keadilan menuntut
tindakan secara profesional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak
setiap orang.28Dalam rangka perlindungan hukum dan penegakan hukum
keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peranan
yang sangat penting.29Asas-asas hukum tersebut melandasi pemberian
bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin.
Tujuan, peranan dan syarat-syarat pemberian bantuan hukum
cuma-cuma.Dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum diatur tujuan pemberian
bantuan hukum.
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk
mendapatkan akses keadilan.
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan
secara merata di seluruh wilayah RI.
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung
jawabkan.
28Ridwan HR. 2011, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
h. 258. 29Ibid, h. 275.
21
Dari perumusan Pasal 3 tersebut tersirat tujuan untuk memenuhi
keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan mewujudkan peradilan yang
efektif, efesien, sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu : sederhana,
cepat, biaya murah. Dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma
advocat mempunyai peranan yang penting dalam memperjuangkan hak-
hak konstitusional bagi masyarakat miskin. Menurut Barry Met Zger30,
tujuan pemberian bantuan hukum :
1. Untuk membangun suatu kesatuan sistem hukum nasional.
2. Untuk melaksanakan lebih efektif daripada peraturan kesejahteraan
sosial untuk keuntungan si miskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari
pejabat pemerintahan / birokrasi pada masyarakat.
4. Untuk memperkuat profesi hukum
Sedangkan Law Asia Conference III (1978) merumuskan fungsi
dari bantuan hukum.31
1. The service function. Serving the poor to abtion legal redress on equal
terms with other members of society.
2. The information function making the general public more aware of
their legal rights.
3. The reform function legal aid if proverty and responsibility conducted
can play a use ful rule in the law reform process.
30Abdurrahman, Op. Cit., h. 25. 31Ibid, h. 26.
22
Di Indonesia dengan diundangkannya UU Advocat, advocat
berperan sangat besar dalam proses peradilan untuk menegakkan
keadilan, mampu memperdayakan masyarakat, dan pembaharuan hukum
nasional. Dalam pemberian bantuan hukum menurut UU advocat haruslah
mengedepankan klien yang tidak mampu atau wajib memberikan bantuan
hukum cuma-cuma.Pasal 18 ayat (1) advocat dalam menjalankan tugas
profesinya dilarang membedakan klien berdasarkan atas jenis kelamin,
agama, politik, keturunan, ras, sosial budaya dllnya.
Bila penulis bandingkan antara HIR dengan KUHAP UU No. 8
Tahun 1981 tersangka mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk didampingi oleh penasehat hukumnya tidak terbatas pada proses
persidangan saja, tapi pada semua proses hanya peranan disini lebih pasif.
Menurut Heri Tahir selama mendampingi tersangka dalam proses
penyidikan penasehat hukum hanya mengamati jalannya pemeriksaan.32
Selanjutnya menurut Heri Tahir kehadiran penasehat hukum selama
proses pemeriksaan sudah cukup sebagai kontrol bagi penyidik dapat
dihindari penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memberi rasa aman.33
Menurut penulis meskipun pasif kedudukan penasehat hukum dalam
penegakan hukum pidana dapat diketahui apakah penegakan hak asasi
manusia sudah diwujudkan dan penasehat hukum dapat mengetahui
semua proses pemeriksaan sampai proses persidangan di pengadilan.
32Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Peradilan Pidana di Indonesia,
Laksbang, Pressindo, Jogyakarta, h. 120. 33Ibid.
23
Kedepan dalam penegakan hukum kehadiran seorang penasehat
hukum memegang peranan yang sangat besar dengan semakin
kompleknya permasalahan hukum yang timbul di masyarakat.Demikian
juga dewasa ini dengan meningkatnya kejahatan luar biasa yang kadang-
kadang penyidik mengalami kesulitan di dalam mengumpulkan alat-alat
bukti, dalam hal ini sudah tentu kontribusi seorang penasehat hukum
sangat besar keberadaannya. Dalam perkara perdata meskipun menurut
HIR/RBg para pihak tidak diwajibkan memakai seorang kuasa, namun
dewasa ini dalam praktek hampir semua klien dalam membuat gugatan
sudah menggunakan jasa hukum untuk maju dalam proses persidangan di
pengadilan, lebih-lebih dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Bantuan Hukum cuma-
cuma pada Masyarakat Miskin.
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia adalah negara
hukum.Sebagai sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya.Apakah
perlindungan HAM dalam pemerataan dibidang hukum dan keadilan sudah
terwujud apabila kita ingin menyebut negara hukum yang sesungguhnya atau
negara hukum modern yang demokratis.Setelah perubahan kedua dari UUD
1945 menjadikan perlindungan HAM paling lengkap. Menurut Jimly
Asshiddiqie ialah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
24
Dalam ketentuan ini tercakup juga pengertian hak atas pengakuan sebagai
pribadi dihadapan hukum menurut Pasal 28 i ayat (1) merupakan HAM yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.34Selanjutnya menurut Jimly
Asshiddiqie karena HAM tersebut telah tercantum secara tegas dalam UUD
1945 sehingga sudah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara
atau constitutional court.35Adanya jaminan kepastian hukum dalam konstitusi
1945 ini berarti bahwa setiap hak dari warga negara tanpa ras diskriminasi
dan status kaya ataupun miskin sama sekali tidak dapat dikurangi. Dalam
pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin adalah
merupakan tanggung jawab negara.Prinsip negara hukum ialah adanya
kesederajatan bagi setiap warga-negara (equality before the law), negara
wajib memberikan pengakuan tentang kepastian hukum dan keadilan.
Dalam menjalankan negara hukum Indonesia, menurut Satjipto
Rahardjo, dalam bukunya : Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya
adalah menjalankan activitas kenegaraan yang memiliki nurani, sehingga
setiap aktor di jabatan negara diwajibkan untuk memberitahu kepedulian apa
yang ada pada negara (the concience of the state) yang melekat pada tugas
dan pekerjaan yang dijalankannya.36
Satjipto Rahardjo seluruh komponen negara terutama pengemban
jabatan publik dimengerti dengan komitmen moral sebab tanpa itu negara
hukum Indonesia yang bernurani (state with conscience) tidak akan ada
34Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu
Populer, Jakarta, h. 432. 35Ibid, h. 431. 36Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 103.
25
artinya.37 Dalam tugasnya tersebut negara akan mampu menjaga ketertiban
untuk menerapkan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly
Asshiddiqie negara mempunyai tugas untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan untuk menegakkan ketertiban.38 Konsep negara hukum
menurut Immanuel Kant, Paults Laband Julius Stahl dan Fichte ialah
Rechtstaat di wilayah Eropa Continental ada 4 elemen penting39diantaranya :
1. Perlindungan HAM
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan UU
4. Peradilan tata usaha negara, sedangkan konsep negara hukum di negara
Anglo Saxon oleh Avdicey menyebut 3 ciri penting dari rule of law :
1. Supremacyof law
2. Equality before the law
3. Due process of law
Di Indonesia konsep rechtstaat dan konsep rule of law merupakan
prinsip dasar dari negara hukum Indonesia.Sehingga prinsip-prinsip tersebut
sebagai landasan dalam perlindungan HAM dan pemerataan dalam
memperoleh keadilan.Konsep negara hukum Pancasila yang dikembangkan
adalah sangat relevan dalam hal ini.Menurut Oemar Senoadji negara hukum
Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia.Karena Pancasila harus diangkat
sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia
37Ibid, h. 105. 38Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., h. 131 39Ibid, h. 130.
26
dinamakan negara hukum Pancasila.40Menurut penulis Pancasila sebagai
sumber dari segala sumber hukum positif Indonesia. Sejalan dengan
pemikiran Satjipto Rahardjo dengan Oemar Senoadji, negara hukum
Indonesia dalam penyelenggaraan sehari-hari oleh para petugas negara,
moral, etika, nurani wajib ada pada setiap petugas.
Ada 3 sentral substansi negara hukum, diantaranya sentral yang
ketiga (3) hukumlah yang memerintah atau berkuasa bukan manusia.Dalam
substansi ini mengandung pengertian hidup di bawah negara hukum bukanlah
tunduk pada tingkah laku individu-individu apakah itu raja, hakim, aparat
negara atau sesama warga negara.41Palguna menegaskan untuk menjelmakan
substansi ini dalam kenyataannya ialah tugas khusus dari hakim
(pengadilan).Artinya apda tahap akhir hakimlah yang memastikan bahwa
semua aparat negara terikat dengan hukum.42Jadi kita sepakat dalam negara
hukum hukumlah rajanya atau panglimanya.
Menurut Atmadja menyebutkan tujuh kunci pokok pemikiran
Satjipto Rahardjo di antaranya : diperlukan negara hukum substantif, bukan
negara hukum formal. Negara hukum formal mengutamakan sendi-sendi a.
pembatasan kekuasaan negara, b. pemerintahan berdasarkan hukum,
c.pemerintahan terpilih secara demokratis. Negara hukum substantif
40Muhammad Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Medinah dan
Masa Kini Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93. 41I Dewa Gede Palguna, Op. Cit., h. 98-99. 42Ibid, h. 99.
27
mengutamakan kemanusiaan dan keadilan, c. kesejahteraan warga, atau
dengan perkataan lain negara hukum yang membahagiakan rakyatnya.43
Pandangan Satjipto Rahardjo yaitu negara hukum yang
membahagiakan rakyatnya adalah merupakan kewajiban negara.Untuk
mewujudkan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin
merupakan kewajiban hak asasi manusia, merupakan tanggung jawab negara.
Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia44 antara lain :
a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk
pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nnilai-
nilai agama, moralitas dan kesusilaan, keamanan, ketertiban umum dalam
masyarakat yang demokratis.
c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia.
d. Untuk menjamin pelaksanaan HAM dibentuk komisi nasional hak-hak
asasi manusia yang bersifat independen, tidak memihak yang
pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan UU.
Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap semua warganya tanpa ras diskriminasi. Dalam Kovenan
43I Dewa Gede Atmadja, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Stara Press,
Malang, h. 153. 44Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., h. 209.
28
Internasional hak-hak sipil dan politik negara-negara sebagai pihak-pihak
dalam Kovenan tersebut mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal
HAM, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan
politik, kebebasan dari ketakutan, kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila
diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan
politik dan hak-hak lainnya. Berdasarkan Piagam P.B.B. negara-negara wajib
penghormatan secara universal atas HAM.
Pasal 2 Kovenan tersebut ditegaskan ayat (2) setiap negara pihak
kovenan berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui
dalam kovenan ini bagi semua orang yang berada di wilayahnya, tanpa
perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik,asal-usul
kebangsaan, sosial, kekayaan, kelahiran atau status sosial lainnya. Berikutnya
dalam Pasal 2 ayat (3) setiap negara berjanji :
a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya dilanggar
akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran
tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas
resmi.
b) Setiap orang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-
haknya oleh lembaga peradilan, administratif, legislatif yang berwenang /
oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara
tersebut untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian
peradilan.
29
c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan
penyelesaian demikian apabila dikabulkan.
Dari Kovenan Internasional tersebut dapat disimak adanya
kesepakatan bagi setiap negara untuk menghormati, mengakui hukum positif
yang berlaku di masing-masing negara.Hal ini berarti negara mempunyai
kewajiban untuk merealisasikan kemiskinan dalam memperoleh keadilan.
Prinsip tanggung jawab negara, secara historis prinsip tanggung
jawab negara memiliki kaitan erat dengan hak asasi manusia.Hak asasi
manusia yang dewasa ini telah daitur dalam hukum hak asasi manusia
internasioanl pada awalnya dikembangkan melalui prinsip tanggung jawab
negara atas perlakuan orang asing (state responsibility for the treatment of
aliens).45Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International
Court of Justice) prinsip umum hukum yang berlaku oleh bangsa-bangsa
beradab (general principles of law recognized by civilized nations)
merupakan salah satu sumber hukum internasional.Tanggung jawab negara
sebagai prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum
internasional juga merupakan salah satu sumber yang berlaku bagi setiap
negara.46F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai
kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal
yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang
45Roma K. M. Smith dkk, 2008,Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta,
h.81. 46Ibid, h. 71.
30
mungkin ditimbulkannya.47Tanggung jawab negara menurut hukum
internasional memiliki perbedaan dengan tanggung jawab menurut hukum
nasional.Menurut hukum internasional tanggung jawab negara timbul akibat
dari pelanggaran hukum internasional.Walaupun hukum nasional
menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun
apabila hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap
bertanggung jawab.48
Terkait dengan HAM menurut filsafat Pancasila Atmadja
mengemukakan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab sangat banyak
sangkut pautnya dengan hak-hak dan kewajiban manusia.49Selanjutnya
menurut Atmadja kemanusiaan tersebut harus mengisi segala peraturan
hukum baik perdata maupun pidana.50Kemanusiaan yang adil dan beradab
dapat penulis artikan ialah abadi sampai kapanpun meskipun ada perubahan
hal ini tetap harus ada dalam suatu negara hukum yang modern. Menurut
Atmadja menegaskan standar HAM dari acuan teoritis diantaranya teori
hukum alam / hukum kodrat ialah HAM adalah hak setiap manusia yang
bersifat abadi dan universal berdsarkan takdirnya sebagai manusia (human
rights that belong to all human beings at all times and all places by vircue of
belong born as human being).51
47Ibid. 48Ibid, h. 76. 49Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah
Perubahan UUD 1945, Stara Press Malang, h. 206. 50Ibid, h. 206-207. 51Ibid, h. 2007.
31
Menurut penulis sependapat dengan Atmadja yaitu semua hukum
positif di Indonesia selalu mengedepankan kemanusiaan tidak komersial.Ini
dapat diartikan sejauhmana nilai-nilai Pancasila khusus sila kemanusiaan
sudah terimplementasi.Oleh karena Pancasila kedudukannya sebagai Dasar
Negara RI dan merupakan sumber dari segala sumber hukum.Oleh karena itu
menurut Kaelan implementasi Pancasila yang obyektif ini berkaitan dengan
norma-norma hukum dan secara lebih luas ialah dengan norma-norma
kenegaraan.52 Dengan mengedepankan kemanusiaan, niscaya komponen-
komponen penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, lembaga
pemasyarakatan dan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum
bagi masyarakat miskin tidak akan menghadapi kendala / hambatan.
Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Perumusan pasal tersebut membatasi tindakan negara.Dalam pemerataan
memperoleh keadilan bagi seluruh masyarakat telah diwujudkan dalam UU
Bantuan Hukum dan UU Advocat.Ini dapat diartikan Negara R.I bertanggung
jawab / mempunyai kewajiban dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma
dengan menyiapkan dananya.
52Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma,
Yogyakarta, h. 252.
32
III. Penutup
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan atas dua (2) masalah yang dirumuskandalam
peper ini yaitu tentang hakikat hukum dan tanggung jawab negara atas pemberian
bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Hakikat pemberian bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin
ialah memberikan keadilan yang seluas-luasnya.
2. Dengan memberikan keadilan pada masyarakat yang miskin akan dapat
diwujudkan tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
3. Negara hukum Indonesia mempunyai kewajiban di dalam pemerataan
memperoleh keadilan menempatkan hukum sebagai panglimanya atau
hukumlah yang berkuasa. Ini berarti negara mempunyai kewajiban
mewujudkan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin.
2. Saran-saran
1. Hendaknya Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 aparat pelaksana dibidang peradilan dan pemerintah
mempuyai komitmen moral untuk menjalankan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yaitu tentang bantuan hukum.
2. Hendaknya para pemangku kekuasaan kehakiman memiliki pikiran yang
sama dan sejalan : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dalam
menerapkan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat yang miskin.
33
3. Pemerintah / pemerintah daerah lebih mengintensipkan bantuan dana baik
melalui RAPBN dan RAPBD dan lebih selektif dalam mengeluarkan surat
keterangan miskin.
Demikianlah paper singkat ini dapat diselesaikan semoga ada manfaatnya.
Denpasar, Juni 2017
Penulis
34
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, 1984, Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press,
Jakarta.
Bambang Suggono, Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Mandar Madju, Bandung
Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Memahami,
Laksbang, Justitia, Surabaya,.
Frans Hendra Winata, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan
Belas Kasihan, Elex Media Kompotindo, Jakarta.
______, 2011, Bantuan Hukum Sebagai Hukum Konstitusional Fakir Miskin
(dalam B. Arief Sidharta, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum), Refika
Adi Tama, Bandung
Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Peradilan Pidana di Indonesia,
Laksbang, Pressindo, Jogyakarta.
I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi
Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Stara Press Malang
______, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Stara Press, Malang.
I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduan Konstitusional (Constitutional
Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional
Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Bhuana Ilmu
Populer, Jakarta.
______, 2012, Hukum Tata Negara Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta.
Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,
Paradigma, Yogyakarta, h. 252.
Muhammad Tahir Azhary, 2010, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode
Negara Medinah dan Masa Kini Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
h. 9.
35
Otje Salman. S, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah),
Refika Aditama, Bandung.
Ridwan HR. 2011, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Roma K. M. Smith dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII,
Yogyakarta.
Satjipto Rahardjo, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta
Press, Jogyakarta.
Satjipto Rahardjo, 2011, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta
Publishing, Yogyakarta.
Suwardi Endraswara, 2012, Filsafat Ilmu. Caps. Yogyakarta.
UUD 1945 setelah Amandemen.
KUHAP No. 1 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
UU RI No. 18 Tahun 2003.Tentang Advocat, L.N. No. 49 Tahun 2003. Tambahan
L.N. No. 4288.
UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, L.N. No. 104 Tahun 2011,
Tambahan L.N. No. 5248.
UU RI No. 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, L.N. No. 157.Tahun
2009, Tambahan LN.No. 5076.
UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN.No. 77 Tahun 1955,
Tambahan LN.No. 3614.
P.P. RI.No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, LN.No. 98 Tahun 2013.
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Ditetapkan oleh Resolusi
Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16-12-1966 terbuka untuk
Penandatanganan Ratifikasi dan Aksesi.
Kode Etik Advocat Indonesia, Ditetapkan Tanggal 23 Mei 2002.