Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Multidimensi pada Anak di ...
Urgensi Bantuan Hukum Terhadap Anak
-
Upload
ardhafebrigiantputra -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
description
Transcript of Urgensi Bantuan Hukum Terhadap Anak
MAKALAH
URGENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA
Oleh :
ARDA FEBRI GIANT PUTRA,S.HNIM.
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2016
URGENSI BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKUTINDAK PIDANA
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai suatu negara hukum harus selalu menjunjung tinggi hak
asasi manusia dalam segala bentuk, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 yang telah memberikan jaminan dan perlindungan agar setiap
orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan tidak ada
kecualinya1. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberikan petunjuk
pentingnya bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi
hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif, sehingga apa yang menjadi
tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana
karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.
Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah perlakuan yang sama di muka
umum (equality before the law) dan semua orang harus dapat menunjuk advokat
atau penasehat hukum (access to legal counsel) untuk dibela kepentingannya.
Bantuan hukum pada dasarnya sangat essensial dalam menciptakan kehidupan
yang adil. Bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak
masyarakat dalam hal tersangkut masalah hukum agar terhindar dari segala
macam tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, tanpa membedakan
1 Ramly Hutabarat, Persamaan di Hadapan Hukum di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, Hlm.36
perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan
politik, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status dan
sebagainya2.
Bantuan hukum biasanya merupakan program hukum untuk membantu
pencari keadilan bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan relatif buta hukum
khususnya3, agar dapat membantu pencapaian pemerataan keadilan karena dapat
dipermudah oleh usaha-usaha terbinanya sistem peradilan pidana yang terpadu.
Bantuan hukum diberikan kepada tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada
semua tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan
tersangka didampingi oleh penasehat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan
yang sedang berjalan, namun hanya bersifat pasif (diam, mendengarkan, tidak
boleh bicara). Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1),
Pasal 156 KUHAP. Dalam tingkat penyidikan tersebut, bantuan hukum diberikan
kepada tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Haknya untuk didampingi oleh
penasehat hukum wajib disediakan penyidik walaupun tersangka tidak
menghendaki. Hak bantuan hukum bagi tersangka tersebut berlaku juga bagi
terdakwa pada saat atau tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Bahkan
hak tersebut dimiliki oleh terdakwa sampai dengan terjadinya proses upaya hukum
setelah adanya putusan hukum.
Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan
hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Hak-hak tersangka, termasuk
2 YLBHI & PSHK, Panduan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,2009, hlm 34
3Bambang Sunggono. Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, CV Mandar Maju: Bandung, 2001, hlm 3-4
mendapatkan bantuan hukum, diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Hak tersebut
diberikan, “guna kepentingan pembelaan diri, tersangka atau terdakwa berhak
mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasehat
hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam setiap waktu yang
diperlukan”. Dalam penerapan Due Process of Law para penegak hukum dan
keadilan (jaksa, polisi, dan hakim) harus menganggap seorang tersangka atau
terdakwa tidak bersalah (presumption of innocence) sejak pertama kali ditangkap
dan kehadiran advokat sejak ditangkap sampai diinterogasi dan peradilan mutlak
harus dijamin. Pengaturan tentang bantuan hukum dari waktu ke waktu terus
berkembang apabila diamati dalam prakteknya di lapangan tidak membawa
perubahan banyak bagi perlakuan tidak adil yang menimpa masyarakat, tidak ada
prosedur yang jelas bagi pelaksanaannya dan juga tidak ada sanksi yang dapat
dikenakan bagi mereka yang melanggar hak tersangka atau terdakwa untuk
mendapatkan bantuan hukum.
Dalam negara hukum terletak ciri-ciri yang mendasar yaitu:
1. Pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak dipengaruhi oleh
kekuasaan apapun.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya4.
Payung hukum untuk melindungi hak anak di Indonesia adalah Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
4 Moh. Kusnadi Dan Bintan R. Saragih, 1983, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945. Grapindo, Jakarta, hlm. 27.
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun yang menjadi masalah
adalah belum adanya kesiapan sarana dan prasarana bagi anak yang terlibat dalam
masalah hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah bantuan hukum, hal yang
sangat penting untuk dikemukakan adalah bahwa dalam Bab VI KUHAP
mengenai tersangka dan terdakwa, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas
mewajibkan aparat penyidik untuk segera memberitahukan hak-hak hukumnya
kepada tersangka atau terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan
hukum atau didampingi oleh penasehat hukum.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah urgensi pelaksanaan bantuan hukum terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana?
2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum
pada setiap tingkat peradilan pidana?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan
bantuan hukum pada setiap tingkat peradilan pidana?
BAB II : PEMBAHASAN
A. Urgensi Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana.
Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dan
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus merupakan amanat dari
Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan Negara Indonesia adalah negara
hukum. Bantuan hukum menurut KUHAP dibedakan berdasarkan tingkat proses
pemeriksaan yaitu:
1. Bantuan hukum pada tingkat penyidikan
2. Bantuan hukum pada tingkat penuntutan
3. Bantuan hukum pada proses sidang pengadilan
1. Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan
Urgensi dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana ini pada tingkat penyidikan di Polresta Padang dan Polresta
Payakumbuh yakni berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyidik
di Polresta Payakumbuh, mengatakan bahwa pemberian bantuan hukum tidak
sekedar pemberitahuan akan hak-hak tersangka sewaktu dalam proses penyidikan
yang dilaksanakan oleh penyidik namun yang terpenting adalah pemberitahuan
akan hak untuk didampingi oleh seorang advokat bagi tersangka yang tidak
mampu dan diduga melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya berat,
namun pada kasus anak-anak ini setiap tersangka diwajibkan untuk didampingi
advokat walaupun tersangka tidak menggunakan hak nya tersebut, akan tetapi
menurut penyidik semua akan hak-hak tersangka telah disampaikan kepada
tersangka, menyangkut dengan pendampingan seorang advokat oleh tersangka
sendiri, itu semua merupakan hak dari tersangka sendiri, apakah tersangka
menggunakan haknya itu ataupun tidak, namun apabila tersangka menolak akan
didampingi advokat, pihak penyidik akan membuat suatu berita acara penolakan
hak bantuan hukum, dan tersangka diminta untuk membuat suatu surat pernyataan
yang menyatakan bahwa tersangka tidak akan menggunakan jasa advokat dalam
proses penyidikan ini, tanpa ada pemaksaan dari pihak yang berwajib12. Adanya
surat pernyataan penolakan dari tersangka tersebut harus diketahui dan turut
ditandatangani oleh advokat yang bersangkutan. Konsekuensi hukum adanya
berita acara atau surat pernyataan tersebut yang dilampirkan dalam berkas perkara
tersangka bersangkutan, menghapuskan kewajiban pejabat yang bersangkutan
untuk menunjuk advokat bagi tersangka.
2. Bantuan Hukum Pada Tingkat Penuntutan
Pada tahap proses penuntutan di Kejaksaan Negeri, pelaksanaan bantuan
hukum yang dimaksud yakni penyampaian hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan
lanjutan oleh jaksa, dimana dal am pemeriksaan ini terdakwa hanyadi tanya
kembali mengenai kronologis perkara atau pemeriksaan berita acara perkara.
Menurut jaksa Mulyana13, ia mengatakan bahwa dalam tingkat penyidikan apabila
tersangka memakai advokat maka pada tahap dua yakni penyerahan tersangka dan
barang bukti oleh penyidik kepolisian kepada ke kejaksaan, advokat tersebut
boleh hadir dalam pemeriksaan hanya sebatas mendengarkan saja dan tidak boleh
ikut campur dalam hal pemeriksaan yang sedang berlangsung. Apabila pada tahap
penyidikan dikepolisian tersangka tidak menggunakan jasa advokat maka pada
tahap penuntutan ini pun penasehat hukum tidak mendampingi terdakwa.
Terdakwa hanya bisa mendapatkan jasa bantuan hukum kembali apabila terdakwa
tersebut telah menjalankan proses persidangan, maka penasehat hukum dapat
dimintakan kepada pihak yang berkewajiban yakni hakim yang berwenang dalam
memutuskan perkara tersebut. Selanjutnya jaksa Mulyana juga mengatakan bahwa
anak-anak sebagai pelaku tindak pidana ini wajib didampingi oleh penasehat
hukum walaupun kasus atau tindak pidana yang dilakukan nya tidak diancam
dengan pidana berat atau pidana lima tahun ke atas.
3. Bantuan Hukum Pada Tingkat Persidangan
Menurut hakim di Pengadilan Negeri, keberadaan advokat di dalam
persidangan maupun di luar persidangan, menyatakan bahwa pemberian bantuan
hukum kepada anak dapat dilihat dari pasal yang dilanggar oleh anak tersebut,
namun Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan
anak wajib didampingi oleh advokat untuk mendapatkan bantuan hukum.
Walaupun Undang-Undang menyatakan wajib didampingi
advokat jika anak ataupun orang tuanya tidak bersedia maka tidak ada paksaan
bahwa anak harus didampingi oleh advokat, dan jika kasus yang dilanggar oleh
anak tersebut berat maka ia harus didampingi oleh advokat, pihak pengadilan
dapat memberikan bantuan hukum berupa mendatangkan seorang advokat bagi
anak yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat namun anak berkeinginan
untuk didampingi oleh penasehat hukum14. Pendapat hakim lain menyatakan
bahwa setiap anak berhak untuk didampingi oleh advokat karena itu merupakan
bagian dari hak asasi manusia dari anak tersebut, namun Undang-Undang Nomor
3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana menyebutkan pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam persidangan
maupun di luar persidangan dengan cara didampingi oleh penasehat hukumnya
maka wajib dan harus disediakan oleh Pengadilan Negeri jika anak tersebut tidak
mampu untuk membayar advokat yang disebut juga dengan bantuan hukum
prodeo atau pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh pihak pengadilan
terhadap terdakwa.15. Dalam tingkat persidangan di pengadilan ini sebelum
dilaksanakan sidang, maka hakim juga memberitahukan akan hak-hak terdakwa,
termasuk hak dalam pendampingan oleh advokat tersebut.
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Pada Setiap Tingkat Peradilan Pidana.
1. Kendala-Kendala Yang ditemui Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan.
Berdasarkan wawancara dengan penyidik pada instansi kepolisian,
menyatakan bahwa walaupun penyidik telah memberitahukan akan hak-hak
dari tersangka pelaku tindak pidana khusus nya anak sebagai pelaku bahwa
hak mereka untuk didampingi advokat telah diberikan, namun pada akhirnya
tergantung kepada pelaku tindak pidana itu sendiri apakah memakai advokat
yang di tunjuk oleh penyidik atau menolak, jika menolak maka tersangka
disuruh membuat sebuah surat pernyataan penolakan advokat dan
menandatangani sebuah berita acara penolakan advokat sebagaimana
sebelumnya telah ada surat penunjukan advokat oleh pihak kepolisian16.
2. Kendala-Kendala Yang ditemui Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Pada Tingkat Penuntutan
Pada tahap penuntutan pada kejaksaan, menurut salah seorang
penuntut umum/jaksa menyatakan bahwa apabila pada tahap penyidikan di
kepolisian tersangka anak itu sendiri tidak didampingi oleh advokat dalam
pemeriksaannya maka pada tahap lanjutan yakni tahap penuntutan tersangka
juga tidak dapat didampingi oleh seorang advokat, menurut jaksa tersebut
apabila dari awal pemeriksaan tersangka telah didampingi
oleh advokat maka akan berlanjut pada tahap pemeriksaan berikutnya, akan
tetapi fungsi dari penasehat hukum pada tahap penuntutan ini hanya sekedar
mendengar saja atau lebih pasif, dan tidak boleh ikut campur dalam
pemeriksaan terhadap tersangka17. Kendala yang dapat ditemui dalam
pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penuntutan adalah
a. Tidak ada advokat yang mau ditunjuk secara gratis untuk
mendampingi tersangka.
b. Tidak ada anggaran Institusi Kejaksaan untuk menyediakan advokat
bagi tersangka.
3. Kendala-Kendala Yang ditemui Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Pada Tingkat Persidangan
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim maka tidak ada
kendala yang berarti dalam pelaksanaan bantuan hukum disini, karena
semua aspek dalam pemberian hak-hak terdakwa telah dipenuhi
sebagaimana mestinya., pihak pengadilan telah bekerja sama dengan pihak
advokat/pengacara pada lembaga bantuan hukum (LBH) tertentu dan pihak
Balai Permasyarakatan (BAPAS). Akan tetapi kendala yang ada dalam
persidangan ini diantaranya adalah pihak Balai Permasyarakatan hanya
hadir pada sidang pertama saja, karena keterbatasan pihak Balai
Permasyarakatan dengan alasan tertentu untuk hadir pada setiap
persidangan dan kekurangan staf Balai Permasyarakatan itu sendiri18.
Secara keseluruhan tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan
bantuan hukum pada proses persidangan ini.
17 Wawancara dengan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri 18 Wawancara dengan hakim Pengadilan
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Rangka Pelaksanaan Bantuan
Hukum Pada Setiap Tingkat Peradilan Pidana.
1. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum
Pada Tingkat Penyidikan
Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam
mengatasi kendala tersebut yakni:
a) Memberitahu tersangka bahwa tindak pidana yang dilakukannya
tersebut harus didampingi oleh advokat, baik advokat yang ditunjuk
oleh pihak penyidik maupun advokat sendiri dalam proses
pemeriksaan.
b) Pihak penyidik bekerja sama dengan advokat dalam pemberian
bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
c) Menyediakan anggaran khusus untuk advokat yang ditunjuk oleh pihak
penyidik.
2. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada
Tingkat Penuntutan
Menurut jaksa penuntut umum, pemberian bantuan hukum berupa
pendampingan oleh advokat merupakan lanjutan dari tingkat penyidikan,
apabila tersangka didampingi pada tingkat penyidikan maka dikejaksaan
juga akan didampingi. Dan apabila pada tingkat penyidikan tersangka
menolak kehadiran advokat, maka pada tingkat penuntutan juga tidak
berwenang untuk memberikan bantuan hukum. Hanya pemberitahuan hak-
hak tersangka dalam proses pemeriksaaan. Dalam hal ini upaya yang
dilakukan oleh pihak kejaksaan berupa memberi tahu tersangka bahwa
berhak untuk memperoleh bantuan hukum, walaupun di tingkat penyidikan
tersangka menolak hak tersebut, namun pada tahap penuntutan ini pihak
kejaksaan harus menyediakan advokat dan menyediakan anggaran khusus
untuk itu.
3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Pada
Tingkat Persidangan
Walaupun tidak ada kendala yang cukup berarti dalam pemberian
bantuan hukum pada tingkat persidangan ini, hendaknya pihak pengadilan
tetap melakukan upaya untuk lebih terciptanya proses persidangan yang
lebih fair dan terbuka seperti:
a) Hakim memberi pengertian kepada terdakwa bahwa pentingnya
bantuan hukum dalam hal pendampingan terdakwa dalam proses
persidangan.
b) Hakim menunjuk seorang advokat untuk mendampingi terdakwa.
BAB IV: PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bantuan hukum bagi anak adalah sesuatu yang urgen yakni kalau ada
pemeriksaan yang tidak didampingi advokat pada tingkat penyidikan,
tingkat penuntutan, tingkat persidangan maka pemeriksaan itu
seyogyanya dinilai sebagai sesuatu yang tidak sah. Keharusan
didampingi oleh penasehat hukum itu adalah untuk tindak pidana yang
diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun lebih.
2. Dalam pemberian bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana di wilayah hukum Pengadilan juga mengalami kendala-kendala
berupa ketersediaan advokat sangat terbatas, tidak ada advokat yang mau
ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, keterbatasan
anggaran dari instansi untuk membiayai bantuan hukum itu sendiri.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum
pada setiap tingkat peradilan pidana di wilayah hukum Pengadilan yakni:
Penyampaian hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, narapidana
dalam hal pemberian bantuan hukum berupa hak dalam pendampingan
oleh advokat pada setiap proses peradilan, instansi kepolisian, kejaksaan
bekerja sama dengan penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum
terhadap anak yang melakukan tindak pidana, menyediakan anggaran
khusus untuk advokat yang ditunjuk oleh pihak penyidik.
B. Saran
1. Perlunya pengaturan yang jelas tentang hukum terhadap anak pelaku
tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hendaknya pemberian bantuan hukum terhadap anak pelaku tindak
pidana dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan, benar-
benar dapat terealisasi secara nyata ke depannya dan harus dirumuskan
dalam bentuk-bentuk bantuan hukum yang dapat diterima oleh anak,
orang tua, advokat, serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya
dapat terealisasi secara baik.
2. Dalam hal kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, diharapkan
semua mekanisme dalam sub sistem peradilan pidana dapat berpedoman
kepada sistem hukum dan struktur pelaksana yang digambarkan bahwa
adanya hubungan baik antara sub sistem peradilan tersebut agar tidak
terjadi kesalahan komunikasi dalam menangani suatu kasus yang
mengakibatkan terabainya hak-hak anak pelaku tindak pidana tersbut.
3. Setiap sub sistem peradilan pidana yang ada, haruslah menggunakan
kekuatan yang ekstra untuk mengatasi kendala yang ditemukan, sehingga
kedepannya kendala yang ada tidaklah menjadi kendala yang berarti,
seperti adanya penyalahgunaan kewajiban oleh kepolisian,kejaksaan
dengan tidak memberitahukan hak-hak dari tersangka/terdakwa dalam hal
bantuan hukum, adanya advokat yang menolak memberikan bantuan
hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.