IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh

ADELIA FITRI

NIM.130565201068

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa yang

disebut dibawah ini :

Nama : ADELIA FITRI

NIM : 130565201068

Jurusan/ Prodi : Ilmu Pemerintahan

Alamat : KM.7 Perumahan Mekar Sari Blok A No.1

Nomor Telp : 0856 6825 5518

Email : adeliafitri93@ymail.com

Judul Naskah : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51

Tahun 2015tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan

untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 19 Juli 2017

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Afrizal,S.Ip,M.Si

NIP. 198304032015041001

Dosen Pembimbing II

Handrisal,S.Sos,M.Si

Nip.198802202015041002

2

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun 2016)

ADELIA FITRI

AFRIZAL,S.IP,M.SI

HANDRISAL,S.SOS,M.SI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Tren pakaian bekas impor sedang menjadi primadona semua kalangan dengan harga yang

murah namun berkualitas, tapi kenyataan dilapangan pakaian bekas impor merupakan komoditi

yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib

dimusnahkan memasuki wilayah Indonesia. Pakaian bekas impor yang masuk kedalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia masuk secara illegal karena sebagian besar wilayah

perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah yang memiliki akses pelabuhan ilegal dan

dimanfaatkan oleh oknum untuk memasukan produk impor second disisi lain Tanjung Balai

Karimun harga jual produk dari dalam negeri baru dengan harga yang tinggi. Di Tanjung Balai

Karimun tepatnya pasar rombengan masih menjual produk second impor seperti tas, sepatu,

bedcover, gorden khususnya pakaian bekas. Peraturan pemerintah yang mengeluarkan peraturan

menteri nomor 51 tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas impor.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas impor dan mendeskripsikan faktor

keberhasilan/kendala implementasi peraturan menteri perdagangan tentang larangan pakaian bekas

impor. Dengan menggunakan teori Van Horn dan Van Meter . Metode didalam penelitian ini yaitu

metode deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 14 orang dengan informan penelitian

menggunakan teknik sampling bola salju

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yaitu implementasi peraturan

menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas di

implementasikan namun dilapangan masih ditemukan peredaran pakaian bekas impor khususnya

di pasar rombengan Tanjung Balai Karimun hal ini disebabkan karena pemerintah daerah yang

memilih untuk tidak mengambil tahu dengan keberadaan pakaian bekas impor serta kurangnya

koordinasi saat patroli dalam penjagaan titik pelabuhan ilegal.

Kata kunci : implementasi, peraturan menteri, pakaian bekas impor

3

Abstract

The trend of imported used clothing is being the belle of all circles with cheap but

quality price, but the reality of imported used clothes is a commodity that is prohibited to be

imported into the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia and must be destroyed

into Indonesian territory. Imported clothing imported into the territory of the Unitary State of the

Republic of Indonesia entered illegally because most of the border areas in Indonesia are still

areas that have access to illegal ports and used by unscrupulous people to import second products

on the other side Tanjung Balai Karimun selling price of new domestic products With a high price.

In Tanjung Balai Karimun precisely rombengan market still sells second import products such as

bags, shoes, bedcover, curtains especially used clothing. The government regulation issuing

ministerial regulation number 51 of 2015 concerning the ban on imported used clothing.

The purpose of this study is to describe the implementation of Ministerial Regulation

No. 51 of 2015 on the ban on imported used clothing and to describe the success factors /

obstacles of the implementation of the trade minister's regulation on the ban on imported used

clothing. By using the theory of Van Horn and Van Meter. The method in this research is

descriptive qualitative method with informant amounted to 14 people with research informant

using snowball sampling technique

The results of the research found that in this research the implementation of the

regulation of the Minister of Trade No. 51 of 2015 on the ban on import of used clothing in the

implementation but the field is still found circulation of imported used clothing especially in

Tanjung Balai Karimun rombengan market this is due to local governments who choose not to

take out With the presence of imported clothing as well as lack of coordination while patrolling

illegal harbor ports.

Keywords: implementation, ministerial regulations, import used clothing

4

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tren pakaian bekas impor karena

adanya barang yang berkualitas namun di

dapat dengan harga yang murah. Pakaian

bekas impor sasaran yang menyasar

Indonesia sebagai negara kepulauan tidak

menjadi terkecuali dalam bisnis pakaian

bekas impor. Pengimporan pakaian bekas di

Indonesia sering terjadi di daerah perbatasan

yang sangat dekat secara geografis dengan

negara tetangga yaitu Singapura dan

Malaysia sebab banyaknya akses pelabuhan

tikus. Indonesia sudah mempunyai peraturan

yang mengatur pelarangan pengimporan

pakaian bekas di Indonesia sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas pasal 2 menyebutkan :

“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor

kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Pelabuhan menurut Marolop Tanjung

(2010:381) adalah tempat yang terdiri dari

daratan dan perairan disekitarnya dengan

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintah dan kegiatan ekonomi yang

digunakan sebagai tempat bersandar dan

berlabuh barang-barang impor dan

penumpang yang dilengkapi dengan fasilitas

keselamatan penumpang. Pengertian impor

menurut peraturan menteri nomor 51 tahun

2015 pasal 1 ayat 1 bahwa :

“Impor adalah kegiatan memasukan

barang kedalam daerah pabean”.

Dalam kasus pakaian bekas impor

yang terjadi kabupaten Karimun bagi

pemerintah merupakan pisau bermata dua,

yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat

namun disisi lain karena Kabupaten

Karimun merupakan bagian NKRI maka

harus mengikuti peraturan yang diturunkan

oleh pusat. Pada keterangan perundangan-

undangan serta peraturan menteri telah

memberikan kejelasan terhadap peraturan

yang cukup tegas pada Permendagri nomor

51 tentang larangan impor pakaian bekas

pasal 2 menyebutkan :

“ Pakaian bekas dilarang untuk

diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuam

Republik Indonesia”.

Namun pada kenyataan di lapangan

tepatnya pasar Rombengan masih ditemukan

peredaran pakaian bekas impor dan

melakukan transaksi jual–beli pakaian bekas

impor di Kabupaten Karimun Provinsi

Kepri. Secara mekanisme yang dilakukan

para pedagang ialah memasukan barang ke

wilayah pabean tanpa melakukan

mekanisme impor resmi.

5

Penjelasan umum yang menunjukan

tindakan ilegal yang tidak sesuai dengan

mekanisme impor legal yang dilakukan

oknum pakaian bekas impor di Tanjung

Balai Karimun dengan jalur laut pelabuhan

tikus yaitu berawal dari tersedianya pakaian

bekas di luar negeri yang di sambut baik

oleh oknum dalam negeri yang klasifikasi

pelaku yang mengambil keuntungan dibalik

pelanggaran pelaksanaan peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 .

Klasifikasi yang terlibat pakaian bekas

impor

1. Pedagang yang berdagang pakaian

bekas impor di pasar rombengan

2. Pemilik modal yang mengimpor

pakaian bekas impor pasar rombengan

3. Pemilik pelabuhan kecil di Tanjung

Balai Karimun

4. Ojek pengangkut pakaian bekas impor

5. Kapal pengangkut pakaian bekas

impor

Penelitian terdahulu oleh Ul

Kharimah (2015:2) motivasi masyarakat

membeli pakaian bekas dipasar senapelan

pekanbaru menjelaskan beberapa hal yang

membuat pakaian bekas impor diminati

masyarakat sebagai berikut :

1. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas

impor dalam kondisi yang sangat

bagus, mempunyai merk-merk

luar ternama

2. Model pakaian bekas masih

merupakan model terbaru

3. Harga pakaian bekas impor sangat

miring, biasanya untuk satu buah

kemeja bermerk terkenal jika kita

membeli di swalayam atau di mall

harganya bisa mencapai rp

200.000-rp 300.000, jika membeli

pakaian bekas bisa mendapatkan

satu kemeja dengan model dan

merk yang sama dengan harga rp

30.000

4. Kebutuhan baju berkualitas

dengan harga miring.

Inkonsistensi peraturan menteri

perdagangan jelas menjauhkan implementasi

kebijakan dari cita utamanya yaitu kebijakan

larangan masuknya pakaian bekas impor ke

dalam wilayah indonesia. Fakta dilapangan

menunjukan bahwa perkembangan dan

persaingan dalam dunia usaha semakin ketat

dan tidak sehat sehingga tidak sedikit pelaku

usaha hanya mengejar dan meraup untung

yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan

kode etik bisnis yang memperhatikan mutu

dan jasa yang mereka suguhkan. Kondisi

tersebut sangat merugikan konsumen secara

finasial maupun kesehatan.

6

Kemudian dalam penelitian terdahulu

oleh Puspitasari (2013:2) tentang penegakan

hukum terhadap perdagangan pakaian bekas

impor ditugu pahlawan kota surabaya,

menyebutkan bahwa penegakan hukum yang

dilakukan oleh dinas perindustrian dan

perdagangan kota surabaya terhadap

perdagangan pakaian bekas impor tidak

berjalan secara optimal, hal ini karena dinas

perdagangan dan perindustrian Surabaya

belum melakukan edukasi dan sosialisasi

kepada pedagang pakaian bekas impor yang

dapat membahayakan kesehatan konsumen,

selain itu belum ditegakannya hukum yang

meliputi pengawasan dan sanksi terhadap

peredaran pakaian bekas impor yang

diperdagangkan pedagang pakaian bekas

impor.

Peneliti mengambil penelitian pada

tahun 2016 dikarenakan telah cukupnya

masa waktu peraturan menteri perdagangan

nomor 51 tahun 2015 untuk di teliti sebab

sudah lebih dari 12 bulan dan dapat diamati

melalui dampak dikeluarkan peraturan

menteri perdagangan tersebut terhadap

perdagangan impor pakaian bekas dan masih

terjadinya aktifitas perdagangan pakaian

impor yang mana para pedagang mengaku

berulang-ulang kali melakukan impor

pakaian bekas dari negara tetangga karena

kemudahaan akses mendapatkan pakaian

bekas impor dan diperdagangkan di pasar

rombengan selama tahun 2016 hingga

sekarang.

Masalahnya yaitu suatu

penyimpangan dari apa yang seharusnya

yang terjadi yaitu permendag nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas yang tidak didukung dengan

terlaksananya proses penjualan-pembelian di

pasar rombengan yang menjual pakaian

bekas impor secara terang-terangan

meskipun telah dikeluarkan peraturan

menteri nomor 51 tahun 2015 di Tanjung

Balai Karimun mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian sebab harus dilakukan

penelitian mengapa tidak bisa

mengimplementasikan peraturan menteri

perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan pakaian bekas impor sehingga

kegiatan penjualan masih berlangsung dan

berpusat di pasar Rombengan Tanjung Balai

Karimun dan topik usulan penelitian dengan

judul: “Implementasi peraturan menteri

perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan impor pakaian bekas (studi pasar

Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun

2016 ).

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah dijelaskan

di latar belakang, implementasi peraturan

menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015

7

tentang larangan impor pakaian bekas oleh

karena itu penulis merumuskan masalah

yang akan di teliti, yaitu :

“Bagaimana implementasi

peraturan menteri perdagangan tentang

larangan impor pakaian bekas (studi pasar

Rombengan Tanjung Balai Karimun tahun

2016)?”

3. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Untuk mengetahui implementasi

peraturan menteri perdagangan

tentang larangan impor pakaian

bekas (studi pasar rombengan

Tanjung Balai Karimun tahun

2016)

b. Untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi implementasi

peraturan menteri perdagangan

nomor 51 tahun 2015

c. Di harapkan mampu menjadi bahan

masukan bagi perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya terhadap

ilmu pemerintahan.

d. Di harapkan dari hasil penelitian

akan dapat dijadikan informasi dan

kerjasama bagi berbagai instansi

yang terlibat didalamnya di

pemerintahan daerah tentang

implementasi permendag nomor 51

tahun 2015

e. Untuk dasar keputusan dalam upaya

memecahkan masalah yang timbul

sebagai tujuan praktis.

f. Untuk menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya yang

membahas kajian yang sama.

B. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan

terjemahan dari bahasa inggris, yaitu public

policy. Kata policy ada yang menerjemahkan

menjadi “kebijakan” dan ada juga yang

menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan”.

Meskipun belum ada kesepakatan bahwa

policy di terjemahkan menjadi “kebijakan”

atau “kebijaksanaan”, cenderung untuk

policy digunakan istilah kebijakan. Oleh

karena itu, public policy diterjemahkan

menjadi kebijakan publik. Menurut Thomas

R Dye dalam Anggara (2014: 35 ),

kebijakan publik adalah

“public policy is whatever the

government choose to do or not to do”

(kebijakan publik adalah apapum pilihan

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau

tidak melakukan sesuatu)”.

Menurut Wiliam Dunn dalam

Winarno (2015:77) ada empat ciri pokok

masalah kebijakan anatara lain yaitu :

1. Saling ketergantungan. Masalah-

masalah kebijakan dalam satu bidang

mempengaruhi masalah dibidang

lain. Pada kenyataannya, seperti yang

8

dikatakan oleh ackoff, masalah-

masalah kebijakan merupakan

kesatuan yang berdiri sendiri, namun

merupakan sistem yang berdiri

messes, yaitu suatu sistem kondisi

eksternal yang menghasilkan

ketidakpuasan diantara segmen-

segmen masyarakat yang berbeda.

2. Subyektivitas. Kondisi eksternal yang

menimbulkan suatu permasalahan

yang di definisikan, diklasifikasikan,

dijelaskan dan dievaluasi secara

selektif. Masalah kebijakan adalah

suatu hasil pemikiran yang dibuat

pada suatu lingkungan tertentu,

masalah tersebut merupakan elemen

dari suatu masalah yang

diabstraksikan dari situasi tersebut

oleh analisis proses melibatkan

analisis pengalaman-pengalaman

subyektif yang berlaku.

3. Sifat buatan. Masalah-masalah

kebijakan hanya mungkin ketika

manusia membuat penilaian

mengenai keinginanannya untuk

mengubah beberapa situasi masalah.

Masalah kebijakan merupakan hasil

penilaian subyektif manusia, masalah

kebijakan itu juga bisa diterima

sebagai definisi-definisi yang sah dari

dari kondisi sosial yang berlaku,

dipahami, dipertahankan dan diubah

secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Ada

banyak solusi yang bisa ditawarkan

untuk memecahkan masalah

sebagaimana terdapat banyak definisi

terhadap masalah-masalah tersebut.

Cara pandang orang terhadap

masalah pada akhirnya akan

menentukan solusi yang ditawarkan

untuk memecahkan masalah tersebut.

Kebijakan adalah isi yang menjadi

komitmen kebijakan ,sedangkan pelaku

kebijakan disebut pula stakeholder. Adapun

yang dimaksud dengan lingkungan adalah

keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial

ekonomi, pertahanan dan keamanan,

kehidupan lokal, nasional, regional dan

internasional. Menurut Dye dalam Faried

Ali (89:2012) terlihat sub sistem stakeholder

atau para pelaku kebijakan berinteraksi

langsung secara timbal balik dalam

pengertian stakeholder yang mempengaruhi

kebijakan. Artinya para pelaku kebijakan

terhadap lingkungan berpengaruh,

mengendalikan, merencanakan, mengatur

dan bisa mungkin memaksakan

kehendaknya, sebaliknya lingkungan akan

mempengaruhi pemikiran pelaku kebijakan,

memberi warna dengan apa yang telah

9

dilakukan oleh para pelaku kebijakan dan

bisa mungkin akan dapat menentukan dan

dapat memaksakan kehendaknya terhadap

pelaku kebijakan.

2. Prinsip-prinsip kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam praktik

kenegaraann dan kepemerintahan, menurut

Nugroho (2014:39) pada dasarnya terbagi

dalam tiga prinsip, yaitu :

a. Cara merumuskan kebijakan publik (

formulasi kebijakan)

b. Cara kebijakan publik di

implementasikan

c. Cara kebijakan publik di evaluasikan.

3. Tingkatan Kebijakan

Secara umum, menurut Said Zainal

Abidin dalam Anggara (2014:41), kebijakan

dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu

sebagai berikut :

a. Kebijakan umum adalah kebijakan

yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaa, baik yang bersifat positif

maupun yang bersifat negatif, yang

meliputi keseluruhan wilayah atua

instansi yang bersangkutan

b. Kebijakan pelaksanaan adalah

kebijakan yang menjabarkan

kebijakan umum. Untuk tingkat

pusat, peraturan pemerintah tentang

pelaksanaan suatu undang-undang

c. Kebijakan teknis adalah kebijakan

operasional yang berada di bawah

kebijakan pelaksanaan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan penelitian deskritif kualitatif,

yang menggunakan satu variabel yang

menceritakan penelitian dan menganalisa

serta untuk menggambarkan fenomena

realitas sosial yang ada di masyarakat yang

menjadi objek penelitian, dan berupaya

menarik realitas itu kepermukaan sebagai

suatu ciri dan karakter, sifat, model, tanda

atau gambaran tentang kondisi, situasi,

fenomena tersebut peneliti berupaya mencari

fakta sesuai dengan ruang lingkup judul

penelitian.

Menurut Strauss dan Corbin (19:2014)

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif

adalah jenis penelitian yang menghasilkan

penemuan-penemuan yang tidak dapat

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara

lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Lokasi penelitian ini dilakukan di

pasar Rombeng yang beralamat di jalan

Setia Budi Tanjung Balai Karimun, tepatnya

di gedung utama pasar Rombengan dengan

10

pertimbangan lokasi ini merupakan tempat

masyarakat membeli pakaian bekas yang

berassal dari berbagai negara. Alasan

peneliti memilih tempat ini karena pasar ini

terkenal dengan pusat penjualan pakaian

bekas.

Informan penelitian kualitatif

pemilihan informan dengan maksud tidak

selalu menjadi wakil dari seluruh objek

penelitian, tetapi yang penting informasi

memiliki pengetahuan yang cukup serta

mampu menjelaskan keadaan sebenarnya

tentang objek penelitian.

Teknik sampling bola salju

didefinisikan sebagai teknik untuk

memperoleh beberapa informan dalam

organisasi atau kelompok yang terbatas dan

yang dikenal sebagai teman dekat atau

kerabat, kemudian informan tersebut

bersedia menunjukan teman-teman atau

kerabat lainnya, sampai peneliti menemukan

kontelasi persahabatan yang berubah

menjadi suatu pola-pola sosial yang lengkap.

Prosedur snowball dikenal sebagai

prosedur “Rantai Rujukan” atau juga

prosedur Networking, dalam prosedur ini,

dengan siapa peserta atau informan pernah

dikontak atau pertama kali bertemu dengan

peneliti adalah terpenting untuk

menggunakan jaringan sosial mereka untuk

merujuk peneliti peneliti kepada orang lain

yang berpotensi berpartipasi atau

berkontribusi dan mempelajari atau memberi

informasi kepada peneliti.

Prosedur snowball sering digunakan

untuk mencari dan merekrut “ informan

tersembunyi”, yaitu kelompok yang tidak

mudah diakses para peneliti melalui strategi

pengambilan informan lainnya.

Teknik dan alat pengumpulan data

yang berupa informasi , dalam buku

penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin

(2007:143) teknik-teknik kualitatif

pengumpulan daranya berupa :

a. Wawancara Mendalam

b. Observasi partisipasi

c. Dokumen

Menurut Bogdan & Biklen dalam

Burhan Bungin ( 2007 : 149 ) mengatakan

analisis data kualitatif adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan :

a. bekerja dengan data

b. mengorganisasikan data

c. memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelolah

d. menyintesiskannya

e. mencari dan menemukan pola

f. menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari

11

g. memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain

Metode teknik analisis kualitatif adalah

alat yang digunakan untuk mengumpulkan

data dan sekaligus juga adalah alat analisis

data.

D. PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana implementasi

peraturan menteri perdagangan nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas dan faktor-faktor yang mempengaruhi

implementasi peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas. Implementasi menurut teori Van

Meter dan Van Horn dalam Anggara

(2014:232) merupakan tindakan-tindakan

yang dilakukan oleh individu/pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan yang

telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam hal ini keputusan kebijakan

yaitu peraturan menteri perdagangan tentang

larangan pakaian bekas impor, untuk

mengetahui bagaimana peraturan menteri

perdagangan mengenai larangan impor

pakaian bekas dijalankan melalui tindakan-

tindakan yang diambil oleh pejabat atau

instansi pemerintah yang diarahkan untuk

mencapai tujuan kebijakan yakni

membebaskan Indonesia dari pakaian bekas

impor maka peneliti menganalisa mengenai

pasal (2) dan pasal (3) menyebutkan bahwa

“Pakaian bekas dilarang untuk

diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”

“pakaian bekas yang tiba diwilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

atau setelah tanggal peraturan menteri ini

berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan”

Peneliti menganalisis implementasi

peraturan menteri perdagangan nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas dan pemusnahan pakaian bekas impor

yang sesuai dengan konsep operasional

penelitian.

1. Larangan Impor pakaian Bekas

Implementasi merupakan

pelaksanaan dari hal-hal yang telah

diputuskan para pengambil keputusan,

tahapan implementasi menjadi sangat

penting karena suatu kebijakan tidak berarti

apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan

dengan baik dan benar. Pada penelitian ini

menjelaskan mengenai implementasi

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan impor pakaian bekas (studi

pasar rombengan Tanjung Balai Karimun

tahun 2016), yang dimana pengertian impor

adalah kegiatan memasukan barang kedalam

daerah pabean sedangkan pakaian bekas

adalah produk tekstil yang digunakan

sebagai penutup tubuh manusia. Larangan

12

impor pakaian bekas berlaku di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

pakaian bekas impor yang memasuki

wilayah Republik Indonesia harus di

tegahkan oleh pihak berwajib dan

dimusnahkan. Peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 pasal (2) menyebutkan :

“Pakaian bekas dilarang untuk

diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia”

Pakaian bekas impor sudah di perketat

sejak tahun 2000-an. Pakaian bekas impor

diminati semua kalangan dari bawah hingga

keatas, bahkan pakaian bekas impor

dijadikan bisnis yang berjalan kearah online

meskipun mempunyai nilai ekonomis yang

menjanjikan pakaian bekas impor tetap

menjadi barang ilegal yang dilarang menurut

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

yang menegaskan larangan impor pakaian

bekas khususnya wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Berangkat dari implementasi

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

yang mengungkapkan larangan pakaian

bekas impor masuk dan beredar kedalam

wilayah Indonesia mempunyai kondisi lain

yang terdapat di pasar rombengan Tanjung

Balai Karimun, bahwa pasar serta kawasan

yang termasuk dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia merupakan

ruang tempat kegiatan ekonomi dan

merupakan tempat berkumpul untuk

memenuhi kebutuhan pokok setiap individu

dalam masyarakat melarang keberadaan

pakaian bekas impor. Sehubungan dengan

pasar di Tanjung Balai Karimun tepatnya

pasar rombengan masih menjual pakaian

bekas impor yang dijual secara bebas dan

terbuka, pakaian bekas impor yang masuk

kedalam wilayah Tanjung Balai Karimun

melalui akses pelabuhan tikus sebab pakaian

bekas impor merupakan barang yang

dilarang (ilegal) namun di pasar rombengan

dijadikan sebagai pusat perdagangan

pakaian bekas impor ke individu dalam

masyarakat dari berbagai kelas sosial untuk

memenuhi kebutuhan sandang.

2. Pemusnahan Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor dilarang

memasuki wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia apabila tertangkap wajib

dilakukan pemusnahan, sesuai peraturan

menteri nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan impor pakaian bekas pasal (3)

menyebutkan bahwa :

“pakaian bekas yang tiba diwilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada

atau setelah tanggal peraturan menteri ini

berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan”.

Dalam pasal (3) peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

13

impor pakaian bekas secara tegas

memerintahkan untuk memusnahkan

pakaian bekas impor yang tiba diwilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, jika

pakaian bekas impor yang masuk ke wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara

illegal dan tiba dipasaran termasuk barang

yang mesti dimusnahkan sebab dalam pasal

(3) telah tegas menyatakan kewajiban

pemusnahan dilakukan apabila pakaian

bekas impor diwilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemusnahan pakaian bekas impor

merupakan implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

pakaian bekas impor yang dimana pakaian

bekas impor harus dimusnahkan sesuai

kebijakan, implementasi kebijakan

khususnya peraturan menteri nomor 51

tentang larangan pakaian bekas impor upaya

meraih tujuan perundangan agar pakaian

bekas impor tidak lagi beredar diwilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia

meskipun terjadi berbagai kendala dalam

melakukan pemusnahan.

Hasil tegahan oleh tim bea dan cukai

harus dimusnahkan proses awalnya dimulai

dari serah terima penelitian oleh bidang

penyidikan dan barang hasil penindakan jika

tidak ada unsur pidana penetapan sebagai

barang yang dikuasai negara selama 30 hari,

penetapan sebagai barang yang menjadi

milik negara yang dilakukan penilaian oleh

tim penilai DJKN/ Kanwil DJBC khusus

Kepri untuk dilakukan pemusnahan sesuai

peraturan menteri keuangan dengan

ketentuan nilai barang :

1. <150 JT ke KPKNL

2. 150-300 JT ke kanwil DJKN

3. >300 JT ke kantor pusat

DJKN

Setelah dilakukan verifikasi nilai

barang maka dengan persetujuan

pemusnahan dari kementerian keuangan

(berdasarkan peraturan menteri perdagangan

tentang larangan impor pakaian bekas maka

dilakukan eksekusi pemusnahan yang

dilakukan secara berkala).

Dari hasil observasi yang dilakukan

peneliti memang benar pakaian bekas impor

dimusnahkan dan dilakukan secara simbolis

di kantor wilayah Bea dan Cukai Khusus

Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun

dengan kegiatan pemusnahan dilakukan

secara berangsur-angsur yang dilakukan

oleh pihak bea dan cukai dengan

mengundnag berbagai instansi sebagai

wujud pola koordinasi dalam kegiatan

pemusnahan pakaian bekas impor yang

dimusnahkan bersamaan dengan barang

penyeludupan lain yang dimusnahkan.

Pemusnahan dilakukan dengan barang-

14

barang penyeludupan lain yakni seperti

rokok, alkohol, kasur bekas, bawang merah

impor, kasur bekas hasil penyeludupan dan

sebagainya. Pakaian bekas impor

dimusnahkan dengan cara dibakar .

Sementara pihak bea dan cukai melakukan

kegiatan pemusnahan bersamaan dengan

kegiatan hibah yakni hibah milo tangkapan

yang dihibahkan kepada pihak panti sosial.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015

Tentang Larangan Impor Pakaian

Bekas (Studi Pasar Rombengan

Tanjung Balai Karimun tahun 2016)

Dalam penelitian ini peneliti

menggunakan teori implementasi menurut

Van Meter dan Van Horn dalam Herabudin

(2016:122) ada beberapa indikator untuk

mengetahui faktor-faktor yang

memepengaruhi implementasi dalam

implementasi peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas

( Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai

Karimun tahun 2016 ) yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan kebijakan dan standar

yang jelas

2. Sumber daya

3. Komunikasi antar organisasi

4. Karakteristik lembaga pelaksana

5. Lingkungan politik, sosial, dan

ekonomi

Penelitian ini menelusuri jawaban

informan atas kendala-kendala maupun

penunjang keberhasilan dari implementasi

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan impor pakaian bekas

(Studi Pasar Rombengan Tanjung Balai

Karimun) dengan faktor-faktor sebagai

berikut :

a. Tujuan

Dalam melakukan penelitian

implementasi, adapun yang dimaksud oleh

peneliti tujuan suatu peraturan yang

dilaksanakan harus diidentifikasi. Peraturan

harus dianalisa untuk apa peraturan tersebut

dibuat seperti tujuan Peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

pakaian bekas impor memiliki tujuan.

Pakaian bekas impor memiliki dampak

terhadap perindustrian dalam negeri yang

tergolong merugikan. Sesuai dengan visi

misi bea dan cukai yaitu menjadikan bea

cukai sebagai Institusi Kepabeanan dan

Cukai Terkemuka di Dunia”. Mencerminkan

cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik

melalui penetapan target yang menantang

dan secara terus-menerus terpelihara di masa

depan.

Visi tersebut dapat diimplementasikan

dengan ditetapkan Misi Direktorat Jenderal

15

Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau

yaitu :

1. Memfasilitasi perdagangan dan

industri;

2. Menjaga perbatasan dan

melindungi masyarakat Indonesia

dari penyelundupan dan

perdagangan ilegal;

3. Optimalkan penerimaan negara di

sektor kepabeanan dan cukai

Dengan dilakukannya pelarangan

sesuai amanat peraturan menteri nomor 51

tentang larangan pakaian bekas impor tahun

2015 membuat bea dan cukai ikut

mengambil peran dalam melakukan patroli

laut dan menegahkan barang larangan dan

penyeludupan kewilayah Negara kesatuan

Republik Indonesia, menjaga perdagangan

dan perindustrian khususnya tekstil yang

bergerak dibidang pakaian produk dalam

negeri. Peneliti menganalisis bahwa jelas

tujuan dari peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 yang lebih mengutamakan

produk dalam negeri.

Bea dan cukai melaksanakan tugas

sebagai perpanjangan tangan pusat yaitu

menteri keuangan dan melaksanakan tugas

titipan yaitu dari menteri perdagangan

nomor 51 tahun 2015 yaitu melaksanakan

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan pakaian bekas impor, yang

mana fungsi utama menjaga industri dalam

negeri, menghimpun penerimaan Negara,

melindungi masyarakat, memfasilitasi

perdagangan serta pengawasan perbatasan.

Pada prinsipnya implementasi peraturan

menteri nomor 51 tahun 2015 tentang

pakaian bekas impor adalah menjaga harkat

martabat bangsa dan melindungi usaha

tekstil anak bangsa. Pada peraturan nomor

51 tahun 2015 pasal (2) mengatakan bahwa

pakaian bekas impor dilarang di wilayah

Negara kesatuan republik Indonesia dan

pasal (3) pakaian bekas impor harus

dimusnahkan,

b. Sumber daya

Sumber daya menunjang

keberhasilan dalam implementasi yang

mencakup dana atau perangsang lain yang

mendorong mempelancar implementasi

secara efektif. Dalam melaksanakan

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan impor pakaian bekas

sebagai fasilitas menjalankan peraturan

secara efektif dan efisien untuk

melaksanakan peraturan maka diperlukan

dana dan fasilitas untuk menunjang operasi

sehingga berjalan efektif dan efisien

Dalam melakukan patroli tentu

adanya biaya untuk mencukupi operasional

yang dilakukan tiap patroli meskipun tidak

16

menutup kemungkinan kekurangan yang ada

sebab laut ini luas dan wilayah kerja Bea

dan Cukai Khusus Kepulauan Riau cukup

luas dari Sabang hingga Kalimantan itu

membuat celah kekurangan patroli bea dan

cukai yang merupakan keterbatasan sumber

daya. Dengan biaya yang disediakan oleh

pemerintah bea dan cukai menjaga Negara

Kesatuan Republik Indonesia dari para

penyeludupan pakaian bekas dan lain

sebagainya, kekurangan yang sangat penting

dalam melakukan patroli antara lain sumber

daya kapal yang dimiliki, minyak,

persenjataan dan sumber daya manusia.

Sumber daya bea dan cukai yang kurang

memadai dengan kuantitas pengawasan yang

dilakukan mengakibatkan lolosan

penyelupan pakaian bekas impor melalui

celah pelabuhan tikus dibandingkan dengan

sumber daya yang dimiliki oleh polisi air

udara di Tanjung Balai Karimun yang

kurang memadai dalam melakukan patroli

penyeludupan diwilayah perbatasan dan

mudahnya akses pelabuhan tikus.

Implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

pakaian bekas impor, yang merupakan tugas

bersama bukan hanya tugas dari bea dan

cukai namun semua instansi yang bergerak

didalamnya alam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi untuk melaksanakan

permendag nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan pakaian bekas impor. Sejauh ini,

beberapa kebutuhan dan permasalahan

kelembagaan pelaksanaan larangan

masuknya pakaian bekas impor diantaranya

adalah :

1. Belum optimalnya lembaga

dalam melaksanakan koordinasi

khususnya di bidang patroli

2. Terbatasnya sumber daya,sarana

dan prasarana pendukung, serta

sumber daya manusia di instansi

terkait.

Kendala persoalan sumber daya

menjadi masalah klasik yang menjadi

masalah beberapa instansi yang

mengimplementasi peraturan sebab sumber

daya menjadi salah satu faktor menentukan

keberhasilan implementasi. Sumber daya

dapat menjadi kendala yang serius bagi

suatu kebijakan apabila tidak disediakan

implementasi peraturan menteri akan

dilakukan setengah hati dengan keterbatasan

sumberdaya dan wewenang. Pakaian bekas

impor yang terus-terusan masuk ke wilayah

Tanjung Balai Karimun merupakan dampak

dari kurangnya sumber daya yang dimiliki

instansi meskipun telah melakukan patroli,

tentunya instansi memrlukan sumberdaya

pendukung, sarana dan prasarana serta

sumber daya manusia yang mesti

17

ditambahkan sebab perairan yang luas dan

tersedianya pelabuhan tikus di titik wilayah

Tanjung Balai Karimun menyebabkan

penyeludup memasukan barang yang

dilarang yakni pakaian bekas impor.

c. Komunikasi Antar Organisasi

Minimnya dukungan sumber daya

dana dan sarana prasarana pendukung serta

basis kewenangan yang tidak luas

merupakan salah satu masalah implementasi

tidak berjalan efektif dan efisien terhadap

masuknya pakaian bekas impor kewilayah

NKRI khususnya Kabupaten Karimun.

Pakaian bekas yang masih masuk kewilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia selain

membutuhkan peningkatan dalam segi

sumber daya juga membutuhkan komunikasi

antarorganisasi untuk berkoordinasi sebagai

pengukuhan aktivitas terhadap pelarangan

pakaian bekas impor di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia khususnya

yang masih beredar dipasar Rombengan

Tanjung Balai Karimun. Seperti instansi bea

dan cukai yaitu melakukan patroli laut yang

melakukan patroli yang bersinergi dengan

Angkatan Laut, bersinergi juga dengan

polisi air dan udara untuk menjaga

perbatasan laut dari selat Malaka yang

banyak terjadi penyeludupan kelolosan

barang penyeludupan karena luas lautan

yang besar, akses pelabuhan tikus dan

instansi yang kurang memadai dalam hal

sumber daya.

Implementasi peraturan mneteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan impor pakaian

bekas harus adanya komunikasi antar

organisasi untuk menjaga penyeludupan

pakaian bekas impor yang dilarang menurut

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

komunikasi dalam menegakan peraturan

menteri tentang larangan impor pakaian

bekas diungkapkan oleh instansi terkait

seperti polisi air dan udara dan angkatan laut

bahwa tidak terjadi komunikasi dan

koordinasi dalam hal melakukan patroli.

Koordinasi dalam kegiatan

pemusnahan dilakukan oleh instansi daerah

dilakukan hal ini dalam daftar hadir hibah

barang dan pemusnhan barang milik Negara

pemusnahan barang bukti illegal yang

dilakukan pihak bea dan cukai di kantor

wilayah Kepulauan Riau sepanjang tahun

2016 yang melakukan pemusnahan pakaian

bekas impor yang diketahui koordinasi

pemusnahan dilakukan dengan pemerintah

daerah dan instansi yang bersangkutan

dengan pakaian bekas impor. Sebab pakaian

bekas impor merupakan komoditi yang

dilarang menurut peraturan menteri nomor

51 tentang larangan pakaian bekas impor

yang sifatnya illegal apabila memasuki

negara Indonesia.

18

d. Karakteristik

Lembaga/Organisasi

Kompetensi dan ukuran staf suatu

badan di dalamnya dalam menjalankan

implementasi peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas

impor yang mencakup norma-norma dan

pola-pola hubungan yang terjadi berulang-

ulang dalam organisasi dengan menjalankan

kebijakan. Karakteristik instansi bea dan

cukai dalam patroli laut dan dibawah

menteri keuangan secara langsung

melaksanakan tugas titipan dari menteri

perdagangan. Pelarangan pakaian bekas

impor ini badan pelaksana memiliki

kompetensi dan ukuran suatu anggota

didalamnya. sumber daya manusia yang

kapasitasnya tidak memadai dengan luas

wilayah yang tidak terjangkau dan

kurangnya kemampuan untuk menjembatani

berbagai kepentingan untuk bersama-sama

melakukan koordinasi pencegahan

penyeludupan.

Peneliti menemukan beberapa

hambatan yang berkaitan dengan

karakteristik pelaksana dalam menegakan

peraturan menteri nomor 51 tahun 2016

antara lain, yaitu :

1. letak geografis Indonesia yang

dikelilingi lautan

2. keterbatasan sumber daya yang

menyebabkan kontrol tidak

secara penuh dilakukan

3. keterbatasan pegawai instansi

dalam melakukan tugas

pengawasan yang terlalu luas

serta kurangnya kemampuan

untuk menjembatani berbagai

kepentingan untuk bersama-sama

melakukan koordinasi

pencegahan penyeludupan

e. Lingkungan politik,sosial dan

ekonomi

Lingkungan ekonomi sosial dan

politik pada kebijakan peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

impor pakaian bekas yang mempunyai efek

yang mendalam terhadap pencapaian badan-

badan pelaksana, pakaian bekas impor yang

mempengaruhi karakteristik badan

pelaksanaan badan-badan pelaksana dan

kecendrungan para pelaksana dan

pencapaian implementasi. Pakaian bekas

impor di Tanjung Balai Karimun menjadi

sumber mata pencarian utama masyarakat

pendatang di pasar Rombengan. Keterkaitan

dan ketergantungan masyarakat terhadap

pakaian bekas impor tidak membuat

19

pedagang pakaian bekas impor berkurang

namun makin lama kian bertambah karena

bisnis pakaian bekas impor yang memiliki

banyak peminat serta laba yang tinggi

dengan modal yang kecil membuat

masyarakat menggantungkan hidup pada

komoditi bekas impor khususnya pedagang

yang berada di pasar rombengan Tanjung

Balai Karimun yang saat ini di permudah

untuk mendapatkan pakaian bekas impor

dengan dihitung perkarung untuk dijualkan

kembali kepada masyarakat.

Secara sosial juga pasar rombengan

yang menjual produk bekas seperti tas,

sepatu, bedcover serta pakaian menjadi

tempat kunjungan wisata dari masyarakat

luar Tanjung Balai Karimun yang berburu

produk ber-merk dengan harga miring. Pasar

rombengan yang dikenal sebagai pusat

penjualan pakaian bekas impor bukan

sekedar sebagai dimensi ekonomi , namun

dampak terhadap sosial sebagai tempat

interaksi berkumpulnya masyarakat di pasar

rombengan membuat pasar rombengan

sebagai tempat wisata para wisata dalam

negeri yang berburu barang berkualitas dan

bermerek dengan harga yang murah.

Seharusnya pakaian yang tiba di

daratan mesti dimusnahkan bukan di

fasilitasi pasar tempat berjualan pakaian

bekas impor, meskipun pemerintah daerah

tidak mengeluarkan izin namun fasilitas dan

tidak dilakukannya razia tersebut

menunjukan bahwa adanya lampu hijau

peredaran pakaian bekas di Tanjung Balai

Karimun. Masyarakat menengah kebawah

menjadikan pakaian bekas impor alternatif

dengan keterbatasan produk dalam negeri di

Tanjung Balai Karimun dan dijual dengan

harga yang tinggi maka pakaian bekas impor

menjadi primadona masyarakat, terlebih

keberadaan pasar rombengan yang telah ada

sejak lama.

Keuntungan yang didapatkan oleh

pedagang cukup bernilai tinggi sebab dalam

1 karung dihabiskan selama seminggu

hingga dua minggu dengan modal

Rp.850.000 perkarung, pada hari minggu

dan sabtu sering datangnya pelanggan yang

berburu pakaian bekas impor dipasar

rombengan, disisi lain perusda mendapat

keuntungan dengan adanya pasar rombengan

yang merupakan wadah fasilitas berdagang

pakaian bekas impor mendapat iuran

perbulannya 100.000 perkios dan terdapat

126 kios dipasar rombengan, disisi ojek

pengangkut pakaian bekas impor

mendapatkan keuntungan yang sama seperti

pedagang sehingga dengan adanya bisnis

pakaian bekas impor dengan keuntungan

yang dinilai tinggi, peraturan menteri

perdagngan nomor 51 tentang larangan

20

pakaian bekas impor belum berjalan

optimal.

Peraturan menteri perdagangan

tentang larangan impor pakaian bekas

menjadikan kebijakan larangan pakaian

bekas impor di Tanjung Balai Karimun

pengaruhi kondisi sosial,ekonomi dan politik

daerah dengan implementasi kebijakan yang

berjalan belum optimal di daratan karena

tidak didukung oleh lingkungan politik,

sosial dan ekonomi daerah. Seharusnya

pemerintah setempat mengetahui dan lebih

fokus dalam menata perekonomian terhadap

masyarakat, dengan menyediakan alternatif

barang dengan harga tinggi sehingga tidak

ada pelangggaran peraturan.

Menurut Faried Ali (2012:90)

Interaksi secara timbal balik adalah sistem

lingkungan kebijakan itu sendiri. Interaksi

akan berlangsung berupa pengaruh

lingkungan terhadap komitmen dari

kebijakan itu sendiri. Sebaliknya, isi

kebijakan peraturan menteri perdagangan

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

impor pakaian bekas akan menentukan

reaksi dan aksi apa yang terjadi dan

dilakukan oleh lingkungan, apakah reaksi

yang ditimbulkan memperlihatkan warna

lingkungan. Lingkungan akan bergerak pasif

dan tidak terjadi apa-apa ketika komitmen

kebijakan menghendaki demikian. Di

lingkungan Tanjung balai karimun bergerak

pasif karena tidak berpengaruh terhadap

kebijakan larangan pakaian bekas impor

disebabkan masih adanya pasar rombengan

yang masih berdiri. Secara lingkungan sosial

pemerintah daerah “menutup mata” dengan

alasan Tanjung Balai Karimun merupakan

tanah melayu yang tidak ingin adanya

gejolak di masyarakat terlebih mengenai

usaha pakaian bekas impor, sisi lain

mendukung masuknya pakaian bekas impor

Karena adanya oknum yang

menyalahgunakan wewenang dengan

melakukan pungutan liar.

4. Analisa faktor implementasi

Peraturan menteri nomor 51

Tahun 2015 tentang larangan

impor pakaian bekas (Studi

Pasar Rombengan Tanjung Balai

Penelitian ini mengkonfirmasikan

bahwa dalam penelitian terdahulu yaitu

dalam Risma Arifah (2009:13) faktor-faktor

yang mendukung penyeludupan pakaian

bekas adalah faktor geografis, kondisi

industri dalam negeri, transportasi,

mentalitas masyarakat serta dampak negatif

dari penyeludupan pakaian bekas adalah

terhadap pendapatan negara, perekonomian

negara, perkembangan industri dalam

negeri, menyebarkan penyakit, menjatuhkan

harkat martabat bangsa serta kesempatan

21

kerja dan tenaga kerja yang bekerja di

pabrik-pabrik dalam negeri dibidang pakaian

sedangkan dampak positifnya adalah bagi

masyarakat yang kurang mampu dapat

memperoleh pakaian ber-merk dengan harga

yang murah.

Dan termasuk penelitian terdahulu oleh

Puspitasari (2013:2) tentang penegakan

hukum terhadap perdagangan pakaian bekas

impor ditugu pahlawan kota surabaya,

menyebutkan bahwa penegakan hukum yang

dilakukan oleh dinas perindustrian dan

perdagangan kota surabaya terhadap

peragangan pakaian bekas impor tidak

berjalan secara optimal, hal ini karena dinas

perdagangan dan perindustrian Surabaya

belum melakukan edukasi dan sosialisasi

kepada pedagang pakaian bekas impor yang

dapat membahayakan kesehatan konsumen,

selain itu belum ditegakannya hukum yang

meliputi pengawasan dan sanksi terhadap

peredaran pakaian bekas impor yang

diperdagangkan pedagang pakaian bekas

impor.

Dalam penelitian ini mendukung

pernyataan peneliti terdahulu karena

penelitian ini menemukan hasil dari

wawancara dan observasi peneliti

menemukan implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang pakaian bekas

impor sudah dilaksanakan namun belum

berjalan optimal di karenakan terjadi lolosan

terhadap pakaian bekas impor yang masih

beredar di Tanjung Balai Karimun tepatnya

di pasar Rombengan. Terjadinya masuk

pakaian bekas impor di Tanjung Balai

Karimun sebagai jalur emas yang berdekatan

dengan Malaysia dan Singapura dan kondisi

geografisnya dikelilingi oleh lautan sehingga

tersedianya akses pelabuhan tikus untuk

masuknya pakaian bekas impor secara ilegal

penyeludupan produk second terjadi secara

terus-menerus.

Dari pihak pemerintah daerah

dalam hal ini dinas perindustrian dan

perdagangan serta perusahaan daerah yang

mengambil sikap untuk “menutup mata”

bagaimana proses masuknya pakaian bekas

impor kedalam wilayah Indonesia ditambah

dengan keberadaan tanjung balaikarimun

sebagai tanah melayu yang tidak ingin

adanya gejolak dimasyarakat. Peraturan

menteri yang berada di Tanjung Balai

Karimun terkesan “tarik-ulur”, sebab

pemerintah daerah mengakui adanya

larangan pakaian bekas impor namun disisi

lain pemerintah daerah memfasilitasi tempat

berjualan dibawah perusahaan daerah namun

apabila di lautan ditegahkan pihak bea dan

cukai pedagang akan merugi sebab pakaian

bekas tersebut akan dimusnahkan dan

masuknya pakaian bekas impor didukung

22

oknum tidak bertanggung jawab dengan

pungutan liar.

Kendala dalam implementasi

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan impor pakaian bekas (studi

pasar rombengan Tanjung Balai Karimun

tahun 2016) menggunakan teori Van Meter

dan Van Horn. Dari aspek teoritis, faktor

lain yang menjadi kendala masih masuknya

pakaian bekas impor di Tanjung Balai

Karimun adalah belum optimalnya

mekanisme dan pelaksanaan koordinasi

instansi terkait, terbatasnya sumber daya,

sarana dan prasarana pendukung

menyebabkan kelemahan pada penjaagaan

daerah terdepan yakni Tanjung Balai

Karimun dari penyeludupan pakaian bekas

impor, keterbatasan kewenangan instansi

terkait, kondisi ekonomi pedagang

rombengan yang masih bergantung kepada

bisnis pakaian bekas impor, peluang tenaga

kerja yang sempit, akses distributor yang

panjang dengan dampak harga yang tinggi

untuk menyediakan pakaian baru dengan

harga terjangkau, rendahnya perhatian dan

pengawasan terhadap pelabuhan tikus yang

menjadi jalur masuk lalu lintas pakaian

bekas impor.

Kondisi pelabuhan-pelabuhan tikus

yang diakses penyeludupan pakaian bekas

impor dan patroli yang dilakukan tidak

merata, dan tidak berkoordinasi dengan

instansi terkait dalam melakukan patroli

menjadi celah masuknya pakaian bekas

impor ke Tanjung Balai Karimun. Oknum

yang menjual pakaian bekas impor bersifat

agen yang menumpuk pakaian bekas impor

dalam jumlah yang banyak sehingga

pedagang dengan mudah mendapatkan

berkarung-karung pakaian bekas impor

untuk dijualkan kembali ke masyarakat

secara luas.

Dari beberapa faktor implementasi

menurut Van Meter dan Van Horn yang

paling berpengaruh menjadi hambatan

dalam implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

pakaian bekas impor menurut peneliti adalah

lingkungan sosial, politik dan ekonomi,

karena mempunyai ketergantungan yang

kuat pada bisnis tersebut seperti masyarakat

menengah kebawah yang berdagang pakaian

bekas impor, dukungan kebijakan

pemerintah daerah yang memfasilitasi

tempat berdagang pakaian bekas impor, dan

sosial yang menjadikan pasar rombengan

bukan sekedar pasar namun merupakan

salah satu tempat yang dikunjungi oleh

wisatawan dalam negeri dari luar Daerah

Tanjung Balai Karimun yang berburu

barang-barang bermerek dengan kualitas

yang tinggi di dapat dengan harga miring.

23

Aparat yang mengimplementasikan belum

sepenuhnya berkomitmen dengan masih

terjadinya pungutan liar untuk meloloskan

masuknya pakaian bekas impor kedalam

daerah Tanjung Balai Karimun.

Implementasi pakaian bekas impor

diperlukan dukungan semua pihak bukan

hanya pemerintah namun swasta dan

masyarakat yang berkomitmen untuk

menegakan peraturan menteri perdagangan

tentang larangan pakaian bekas impor yang

membutuhkan segenap perjuangan untuk

memberantas penyeludupan pakaian bekas

sehingga tidak masuk ke wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hasil

penelitian ini dapat menjadi rekomendasi

bagi pemerintah daerah dan instansi terkait

dalam melakukan koordinasi patroli laut

untuk mengembangkan kompetensi dan

komitmen bersama menjaga harkat dan

martabat bangsa dengan menggunakan

produk dalam negeri yang baru dan tidak

membudayakan bisnis penyeludupan produk

bekas. Dengan menegakan komitmen

sebagai manajemen melakukan pengelolaan

komitmen tentang larangan pakaian bekas

impor yang diimplementasikan di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. PENUTUP

Dari permasalahan implementasi

peraturan menteri tentang larangan pakaian

bekas impor (studi Pasar Rombengan

Tanjung Balai Karimun) sesuai dengan

peraturan pakaian bekas impor dilarang dan

dimusnahkan jika memasuki

pelaksanaannya. Ada beberapa masalah-

masalah sehingga pakaian bekas impor tetap

memasuki wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan masih

diperdagangkan secara bebas di pasar

rombengan. Tujuan dari peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang larangan

impor pakaian bekas yaitu untuk melindungi

industri dalam negeri dibidang tekstil.

1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa

larangan pakaian bekas impor dilihat dari

teori Van Horn dan Van Meter dalam

Herabudin (2016:244), maka dapat diambil

kesimpulan bahwa :

Pakaian bekas impor dilarang memasuki

wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas

impor berjalan dan diimplementasikan di

wilayah Tanjung Balai Karimun dan telah

dilakukan pemusnahan sesuai peraturan

menteri nomor 51 tahun 2015 tentang

24

larangan pakaian bekas impor namun belum

optimal karena dilapangan masih ditemukan

pakaian bekas impor khususnya di pasar

rombengan.

Pakaian bekas impor yang beredar

dipasaran merupakan pakaian bekas yang

masuknya melalui mekanisme ilegal karena

mudahnya akses pelabuhan tikus. Hal ini

dikarenakan pemerintah daerah tidak

melakukan pengawasan dan “menutup

mata” alasan pemerintah daerah disebabkan

tidak stabilnya ketersediaan produk dalam

negeri yang baru dengan harga yang tinggi

sehingga keberadaan pakaian bekas impor

dijangkau oleh kalangan bawah untuk

memenuhi kebutuhan terhadap akses

sandang dan keberadaan Tanjung Balai

Karimun sebagai tanah melayu pemerintah

tidak menginginkan adanya gejolak

dimasyarakat karena permasalahan pakaian

bekas impor ditambah adanya pungutan liar

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Faktor-faktor mempengaruhi

implementasi peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan pakaian bekas

impor yang menggunakan teori Van meter

dan Van Horn :

1. Tujuan peraturan menteri nomor 51

tahun 2015 tentang larangan pakaian

bekas impor yang memeang untuk

melindungi masyarakat dari

terjangkit penyakit yang berbakteri

pakaian bekas impor dan melindungi

industri dalam negeri tetap eksis,

sehingga tujuan peraturan menteri

hadir untuk melarang pakaian bekas

impor secara tegas

2. Sumber daya dana atau intensif

fasilitas efektifitas untuk

mengimplementasi peraturan menteri

tentang larangan impor yang kurang

memadai seperti dana dan jumlah

sumber daya manusia

3. Kualitas komunikasi dan koordinasi

yang memonitoring lembaga terkait

yang tidak saling koordinasi dalam

hal patroli yang dimana kelompok

sasaran tidak terlibat dalam

implementasi peraturan menteri

perdagangan tentang larangan impor

pakaian bekas sehingga

penyeludupan terus terjadi dan masuk

kewilayah Indonesia khususnya

pakaian bekas yang masuk ke

Tanjung Balai Karimun.

4. Karakteristik lembaga pelaksana,

sumber daya manusia yang

kapasitasnya tidak memadai dengan

luas wilayah kerja luas tidak

terjangkau seluruhnya dan kurangnya

kemampuan untuk menjembatani

berbagai kepentingan untuk bersama-

25

sama melakukan koordinasi

pencegahan penyeludupan.

5. Lingkungan politik, sosial dan

ekonomi dalam melakukan

implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan pakaian bekas impor yang

mana ekonomi masyarakat yang

masih bergantung pada bisnis

pakaian bekas impor, geografis yang

dikelilingi oleh lautan menyebabkan

pelabuhan tikus menjadi jalan

masuknya, serta sosial masyarakat

yang menjadikan pasar rombengan

sebagai tempat untuk wisatawan

dalam negeri berburu produk

bermerek dengan harga yang murah

juga berada di kawasan tanah melayu

yang mana dijadikan alasan

pemerintah daerah untuk tidak

melarang berjualan pakaian bekas

impor dipasar rombengan.

2. Saran

Implementasi peraturan menteri

nomor 51 tentang larangan impor pakaian

bekas pada tahun 2016 harus dilaksanakan

dengan konsisten yang dimaksud dengan

adanya payung hukum yang jelas mengenai

larangan pakaian bekas impor bahwa

dilarang dan dimusnahkan. Pemerintah pusat

dan pemerintah daerah mestinya harus

bekerja sama menegakan peraturan menteri

perdagangan nomor 51 tahun 2015 dalam

memberikan kesejahteraan warga negara,

memberikan satu harga keseluruh Indonesia

sehingga di perbatasan tidak lagi

mengonsumsi barang penyeludupan dan

menyediakan produk baru dengan harga

terjangkau sehingga penyeludupan tidak

terjadi secara terus menerus.

Mestinya pihak pusat sebelum

membuat kebijakan seharusnya menganalisis

dampak yang akan terealisasi di daerah

apabila pakaian bekas impor dilarang

dipusat mestinya kebijakan tersebut mesti

disesuaikan di daerah dengan memberikan

satu harga seluruh indonesia. Kebijakan

menteri perdagangan yang melarang

masuknya pakaian bekas impor, adapun

saran-saran yang dapat disampaikan dari

hasil penelitian ini adalah implementasi

peraturan menteri nomor 51 tahun 2015

tentang larangan pakaian bekas impor secara

optimal, perlu diperhatikan beberapa hal,

seperti :

1. Implementasi peraturan menteri

nomor 51 tahun 2015 tentang

larangan pakaian bekas impor, pihak

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

bersama-sama dengan instansi lain

seperti Angkatan Laut dan Polisi Air

26

Dan Udara diharapkan lebih giat lagi

dalam melaksanakan patroli laut di

pelabuhan tikus secara terus menerus,

melakukan peningkatan pengawasan

penyeludupan barang-barang ilegal

terutama pakaian bekas impor di

daerah rawan terjadinya bongkar

muat pakaian bekas impor,

melakukan pemusnahan dan

melakukan koordinasi dan

komunikasi dengan instansi terkait

seperti Angkatan Laut, Satuan Polisi

Air Dan Udara Tanjung Balai

Karimun dengan koordinasi untuk

meningkatkan waktu dan wilayah

patroli di Daerah Tanjung Balai

Karimun.

2. Diharapkan pemerintah daerah untuk

mengadakan sosialisasi kepada

pedagang pasar rombengan dan

mencarikan alternatif usaha lain

untuk mengalihkan para pedagang

pakaian bekas impor ke usaha yang

lain.

Diharapkan kepada oknum untuk

berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan

tidak menerima pungutan liar karena mata

rantai pakaian bekas impor mesti diputuskan

dengan didukung komitmen pelaksana untuk

menjaga amanah dan jabatan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan pada Bab-bab sebelumnya

maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut : Peran Kepala Desa dalam

meningkatkan Pembangunan Desa di Desa

Pangkil sudah berjalan dengan baik, Kepala

Desa selaku pemerintah desa telah

menjalankan perannya sesuai dengan tugas,

dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam

meningkatkan kegiatan-kegiatan atau

program Pembangunan desa yang sudah

berjalan hingga saat ini. dan Kepala Desa

harus mampu melaksanakan dan siap dengan

masukan-masukan dari aspirasi masyarakat

yang ada di Desa, agar dalam melaksanakan

tugasnya sebagai Kepala Desa dalam

meningkatkan Pembangunan berjalan sesuai

dengan Rencana.

Maka Peran Kepala Desa sebagai

Organisator, Inovator, dan fasilitator sebagai

dalam meningkatkan Pembangunan Desa,

Desa Pangkil sudah cukup optimal. dimana

Peran Kepala Desa selaku pemerintah desa

telah menjalankan perannya sesuai dengan

tugas, dan fungsinya sebagai Kepala Desa

untuk memotivasi warga, memfasilitasi

warga dalam kegiatan kegiatan

Pembangunan Desa, serta menggerakkan

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

kegiatan gotong royong dan kegiatan

lainnya. Dengan demikian secara langsung

27

Kepala Desa sudah memberikan kesadaran

bahwa pentingnya kerja sama di dalam

proses Pembangunan yang nantinya dapat

dinikmati secara bersama-sama.

Faktor penghambat dalam peran kepala

desa dalam meningkatkan pembangunan di

desa pangkil Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan.

1. Sumber Daya Manusia

2. Sumber Dana yang terbatas

Faktor pendorong dalam peran kepala

desa dalam meningkatkan pembangunan di

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan

1. Partisipasi masyarakat untuk bekerja

sama dalam pembangunan

2. Pendidikan dan pembangunan

masyarakat desa

Setelah penulis melakukan penelitian ini

dan mengetahui permasalahan yang terjadi

dilapangan, maka penulis memberikan

saran/masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepanya, Kepala Desa

Pangkil dapat lagi meningkatkan

Pembangunan yang baik lagi untuk

Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan

Kabupaten Bintan.

2. Perlunya peningkatan suatu pola kerja

yang baik antara Kepala Desa dengan

bawahanya agar dicapai persamaan

pandangan atau persepsi terhadap

tujuan yang ingin dicapai.

3. Perlunya kerja sama yang baik antara

kepala desa dengan bawahanya, untuk

memajukan Desa bersama kedepanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Ali, Faried. 2012. Studi Analisa Kebijakan

Konsep, Teori, Dan Aplikasi Sampel

Teknik Analisa Kebikan Pemerintah.

Bandung: PT. Refika Aditama.

Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik.

Bandung: Pustaka Setia

Bungin, Burhan. 2014. Penelitian

Kualitatif.Jakarta : Prenada

Media Group

Herabudin.2016.Studi Kebijakan

Pemerintahan Dari Filosofi Ke

Implementasi. Bandung : Cv. Pustaka

Setia

J, Supranto.2004. Proposal Penelitian

Dengan Contoh. Jakarta : Universitas

Indonesia (UI Press).

Kencana, Inu. 2015. Ilmu Pemerintahan.

Jakarta : PT.Bumi Aksara

.2002. Sistem Pemerintahan

Indonesia. Jakarta: Rineka

Cipta.

28

Ndraha,Taliziduhu. 2003. Kybernology(Ilmu

Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka

Cipta.

Pujoalwanto Basuki.2014.Perekonomian

Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis

Dan Empiris. Yogyakarta : Graha

Ilmu.

Purwanto Erwan.2015. Implementasi

Kebijakan Public Konsep Dan

Aplikasinya Di Indonesia.

Yogyakarta: Gava Media.

Sujarwen,Wiratna.2014.Metodologi

Penelitian,Yogyakarta : Pustaka Baru

Press

Tandjung Marolop.2010. Aspek Prosedur

Ekspor-Impor. Jakarta :Salemba Empat.

Winarno Budi.2012.Kebijakan Publik

Teori,Proses Dan Studi Kasus.Yogyakarta

:CAPS

Jurnal

Arifah, Risma. 2009. Kendala-Kendala

Pencegahan Perdagangan

Pakaian Bekas Impor di kota

Malang. Malang: universitas

islam negeri Malang.

Elfida, Cut. 2016. pemusnahan barang

illegal di aceh dalam perspektif

undang-undang nomor 17 tahun

2006 dan hukum islam. Aceh :

pascasarjana universitas islam

negeri Ar-Raniry

Karimah, Syafriza. 2013. Motivasi

Masyarakat Membeli Pakaian

Bekas Dipasar Senapelan

Pekanbaru.

Pekanbaru:Universitas riau.

Puspitasari, Sulistyowati. 2013. penegakan

hukum terhadap perdagangan

pakaian bekas impor di tugu

pahlawan kota Surabaya,

Surabaya: UNESA.

PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Peraturan menteri perdagangan Nomor 51

tahun 2015 tentang larangan

impor pakaian bekas.

Dokumen

Profil perusahaan daerah kabupaten karimun

Profil dinas perdagangan dan perindustrian

Dokumen bea dan cukai

Dokumen polisi air dan udara

Lakin Bea Cukai 2016

Website

Siaran pers kementerian dan perdaganagan.

Pada 4 februari 2015. Pakaian bekas

mengandung ribuan bakteri. Kemendag

instensifkan publikasi pada konsumen

http://www.kemendag.go.id . diakses pada

tanggal 30 oktober 2016

29

Liputan 6.com 02 februari 2015. Impr baju

bekas banyak masuk dari pelabuhan tikus

dikepri. http://www.liputan6.com . diakses

pada 30 oktober 2016

Beacukai diduga sembunyikan barang bukti

hasil tangkapan. http://www.

Inforakyatindonesia.com diakses pada 1

november 2016

Peneyeludupan 700 karung pakaian bekas

digagalkan. http://nasional .republika.co.id

diakses pada 1 november 2016

www.academia.edu diakses 21 februari 2017