Bahan Paparan Permendag 70 Tahun 2013 bandung.pptx
-
Upload
johan-cahyadi -
Category
Documents
-
view
45 -
download
10
Transcript of Bahan Paparan Permendag 70 Tahun 2013 bandung.pptx
PERATURAN MENTERI PERDAGANGANNOMOR 70/M-DAG/PER/12/2013
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAANPASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERIDISAMPAIKAN PADA
SOSIALISASI PERMENDAG NO. 70/M-DAG/PER/12/2013HOTEL PAPANDAYAN. BANDUNG
SENIN, 21 APRIL 2014
I. PERIZINAN
II. KEMITRAAN
III. PERSYARATAN PERDAGANGAN
IV. PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
V. PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL
VI. PELAPORAN
VII. SANKSI
VIII. PERALIHAN
OUTLINE
IUPPT IUPP IUTM
PASAR TRADISIONA
L~PERTOKOAN
~ MALL
~ PLASA
~ PUSAT PERDAGANGAN
~ MINIMARKET
~ SUPERMARKET
~ DEPARTEMEN STORE
~ HYPERMARKET
~ PERKULAKAN
KETERANGAN : IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) IUTM (Izin Usaha Toko Modern) IUP2T, IUPP, IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gub utk Pemprov DKI Jakarta
3
Kepala Dinas/Unit yang bertanggungjawab di bidang :
1. Perdagangan; atau
2. Pembinaan Pasar Tradisional; atau
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
Kepala Dinas/Unit yang bertanggungjawab di bidang :
1. Perdagangan; atau
2. Pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.
1. PERIZINAN JENIS & PEJABAT PENERBIT IZIN
KECUALI YANG DIKELOLA DINAS PASAR
No.
Jenis Luas (m2) Modal Asing (m2)
Sistem Penjualan dan Jenis barang dagangan
1. Minimarket < 400 Tertutup untuk asing
Menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture dan elektronik
2. Supermarket 400 - 5.000 > 1.200 Jam kerja (waktu setempat)
Senin s/d Jum’at, pukul 10.00 s./d 22.00
Sabtu dan Minggu pukul 10.00 s/d 23.00
3. Hypermarket > 5.000 Terbuka untuk asing
4. Department Store
> 400 > 2.000 Menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen
5. Perkulakan > 5.000 Terbuka untuk asing
Menjual secara grosir barang konsumsi
2. LUASAN & KEPEMILIKAN TOKO MODERN
3. BARANG DAGANGAN TOKO MODERN
BARANG DAGANG
AN
PRODUK IMPOR MAKS
20%
PENDUKUNG USAHA
UTAMA MAKS 10%
MEREK SENDIRI
MAKS 15%
Izin Menteri Perdagangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Forum Komunikasi
PENGECUALIAN
MINIMARK
ET
PRODUK SEGAR CURAH
MINUMAN BERALKOHO
L
sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah
6
PELAKU USAHAisi formulir
PEJABAT PENERBIT IZIN USAHA
Tidak lengkap/ditolak(tertulis 3 hari kerja)
IUP2T
1. Tanpa dikenakan biaya;2. Berlaku untuk 1 lokasi usaha;3. Selama masih melakukan
kegiatan usaha;4. Daftar ulang setiap 5 tahun.
Lengkap & benar(terbit 5 hari kerja)
MELAMPIRKAN DOKUMEN :
1. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat;
2. Rekomendasi dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;
3. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
4. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil (kecuali pasar tradisional);.
IUPP
IUTM
REKOMENDASI
OLEH DINAS YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PERDAGANGAN
4. PROSES PERIZINAN
TERINTEGRASI
5. Copy Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern
BERDIRI SENDIRI / STAND ALONE
5. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta;
6. Copy Surat Izin Lokasi dari instansi yang berwenang;
7. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan;
8. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan.
II. KEMITRAAN
7
Pola Kemitraan
• Perdagangan Umum
• Waralaba
Berdasarkan Perjanjian
• Dibuat dalam bahasa Indonesia
• Berdasarkan Hukum Indonesia
Fasilitasi
• Pelatihan
• Konsultasi
• Pasokan barang
• Permodalan
• Bentuk bantuan lainnya
Pola Perdagangan Umum dapat berupa:
- Kerjasama pemasaran;
- Penyediaan lokasi usaha; dan
- Penyediaan Pasokan
PASOKAN BARANG PRODUKSI UMKM :• Toko Modern mengutamakan pasokan barang
produksi UMKM• Pembayaran untuk nilai pasokan sampai dengan
Rp.10.000.000,- dapat dilakukan dengan cara :1. dibayar langsung secara tunai pada hari
pembayaran, atau2. dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
setelah seluruh dokumen penagihan diterima.3. berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau
dalam jaringan usaha.• dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi
pendaftaran barang (listing fee)
SYARAT PERDAGANGAN
Potongan Harga Reguler
Biaya administrasi pendaftaran
barang
Potongan Harga Tetap
Biaya Distribusi
PotonganHarga Promosi
Perubahan jenis biaya ditetapkan oleh Menteri
8
PotonganHarga Khusus
Biaya promosi
III. PERSYARATAN PERDAGANGAN
Persyaratan Perdagangan (Trading Terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko modern dan/atau Pengelola Jaringan Toko Modern yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan
a. Apabila dalam kerjasama usaha diatur syarat - syarat perdagangan, maka harus tertulis berbahasa Indonesia, jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
b. Biaya–biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok paling banyak 15 persen dliuar regular discount.
Persyaratan perdagangan tidak berlaku bagi Departemen Store (Pemasok hanya
dikenakan biaya margin)
a. Pot. Hrg reguler
b. Pot. Hrg tetap
c. Pot. Hrg khusus
d. Pot. Hrg promosi
Pada setiap transaksi jual-beli Tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto
Tanpa dikaitkan dengan target penjualan Dilakukan secara periodik maksimum 3 bulan Besarnya maksimum 1%
Berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan
Apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang
Dengan kriteria penjualan:
1. Mencapai target sebesar 100% maks 1%;2. Melebihi target sebesar 101% s/d 115%, maks 5%;3. Melebihi target diatas 115%, maks 10%.
Dalam rangka kegiatan promosi baik yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan
e. Biaya promosi
Biaya dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak
PERMENDAG 70/2013PERPRES 112/2007
…..Biaya-biaya Yang Dapat Dikenakan
f.Biaya distribusi
g.Biaya adm pendaftaran brg
Tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
Hanya untuk produk baru dengan besaran :
a. Kategori hypermarket
Maks Rp 150.000,- setiap jenis produk setiap gerai,
Maks Rp 10.000.000,- setiap jenis produk di semua gerai;
b. Kategori supermarket
Maks Rp 75.000,- setiap jenis produk setiap gerai’
Maks Rp 10.000.000,- setiap jenis produk di semua gerai;
c. Kategori minimarket
Maks Rp 5.000,- setiap jenis produk setiap gerai’
Maks Rp 20.000.000,- setiap jenis produk di semua gerai.
Besaran dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi
PERPRES 112/2007 PERMENDAG 70/2013
…..Lanjutan
11
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN
PRODUK DALAM NEGERI
Penjualan minimal 80% Produk Dalam Negeri
Menyediakan atau menawarkan “counter image”
Mengutamakan Pasokan Barang Produksi Dalam Negeri yang Dihasilkan
UMKM
IV. PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
12
V. PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL
• Peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional
• Penerapan manajemen pengelolaan yang profesional
• Fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar
• Penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing
Fisik Manajemen
PembiayaanProduk
Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota baik
sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama
melakukan
pemberdayaan Pasar
Tradisional dalam
rangka peningkatan
daya saing
Melalui
13
PERAN PENGELOLA PASARPENGELOLA PASAR
menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga
memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur)
pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang
menyediakan ruang usaha bagi pedagang
peningkatan pelayanan kepada konsumen (kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan)
peningkatan kompetensi pedagang (pendidikan, pelatihan, penyuluhan)
pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
Penempatan Pedagang
Zonasi
Pembinaan PKL
dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagangdiarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Kantor Pengelola Pasar
apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada:1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi
sesuai pengelompokkan barang dagangan
14
PENYAMPAIAN LAPORAN SETIAP JULI SEMESTER I & JANUARI
SEMESTER II
PEJABAT PENERBIT IZIN
USAHA (perdagangan
atau PTSP)
Isi laporan :a. Jumlah dan jenis izin usaha yang
diterbitkan;b. Omset penjualan setiap gerai;c. Jumlah UMKM yang bermitra; d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
Bupati/Walikota
Kadis Provinsi di bidang Perdagangan atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Gubernur
DIRJEN PDN
PELAKU USAHA
Kadis Kab/Kota/Prov DKI Jakarta yang membidangi perdagangan
Isi Laporan :a. Jumlah gerai yang dimiliki;b. Omset penjualan seluruh gerai;c. Jumlah UMKM yang bermitra dan
pola kemitraannya;d. Jumlah tenaga kerja yang diserapkoordinasi
tembusan
Pelaporan
VI. PELAPORAN
ADMINISTRATIF PEMBEKUAN &
PENCABUTAN IZIN USAHA
PERINGATAN TERTULIS PEMBEKUAN PENCABUTAN
3 KALI BERTURUT-TURUT DENGAN TENGGANG WAKTU 7 HARI KERJAVII.
SANKSI
PALING LAMA 3 BULAN
tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat perdagangan
tidak melakukan pembayaran secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,-, atau dalam jangka waktu 15 hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima
Menjual barang pendukung > 10 persen
Tidak menyediakan “counter image” untuk pemasaran barang dagangan produksi Dalam Negeri
Memasarkan barang dagangan produksi dalam negeri < 80 persen
Minimarket menjual produk segar curah dan minuman beralkohol
Memaksa produsen UMKM yang telah memiliki merek sendiri menggunakan merek Toko Modern
tidak melakukan daftar ulang setiap 5 tahun
tidak menyampaikan laporan
No
PERMENDAG 70/2013 (mulai berlaku 12 Juni 2014)
SUDAH BEROPERASI KEWAJIBAN
1.
a. belum memiliki izin usaha Memiliki izin usaha paling lambat 6 bulan sejak diberlakukan Permendag (12 Des 2014)
b. memasarkan barang merek sendiri > 15 % atau barang produksi dalam negeri < 80 %,
Harus menyesuaikan paling lambat 2 tahun sejak diberlakukan Permendag (12 Juni 2016)
2. BELUM BEROPERASI WAJIB MENYESUAIKAN
VIII. PERALIHAN
17
Terima Kasihwww.kemendag.go.idwww.kemendag.go.id