Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta
MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN - · PDF fileMenyederhanakan proses manajemen kepegawaian. 3....
Transcript of MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN - · PDF fileMenyederhanakan proses manajemen kepegawaian. 3....
MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN
MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
Penulis:
1. Aris Mutoyo, SH
2. Alwazir, SH, M.Si
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JAKARTA, 2014
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi maka diperlukan suatu kegiatan.
Kegiatan-kegiatan didalam organisasi dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu
kegiatan yang secara langsung berkenaan dengan tujuan pokok organisasi dan kegiatan-
kegiatan yang sifatnya menunjang. Kegiatan penunjang ini perlu dilakukan sebab tanpa
kegiatan-kegiatan penunjang rasanya kegiatan pokok akan sulit berjalan dengan baik.
Salah satu kegiatan penunjang yang dimaksud adalah kegiatan perkantoran yang meliputi
catat mencatat dan sejenisnya. Walaupun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan
perkantoran dapat juga disebut sebagai urat nadinya kehidupan organisasi, hal ini
dikarenakan seluruh kegiatan perkantoran menyangkut dengan permasalahan data dan
informasi. Untuk mendukung kegiatan itu semua maka diperlukan kegiatan yang tidak
kalah penting yang disebut administrasi.
Kegiatan administrasi disamping merupakan suatu cara mendasar dalam
manajemen perkantoran, ditinjau dari sisi kepegawaian juga dapat digunakan sebagai
pembinaan sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap
mengenai suatu posisi pegawai, kemudian menindaklanjuti ke dalam format yang
memudahkan memahami secara akurat informasi tentang keadaan pegawai dalam
organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan informasi berbasis
adminsitrasi guna meningkatkan kompetensi Pegawai.
Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatakan bahwa Manajemen
ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki
nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme. Untuk menjamin itu semua maka diperlukan Informasi ASN yaitu
serangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,
menyeluruh dan terintergrasi berbasis teknologi. Dari pengertian tersebut maka dapat
diartikan bahwa Manajemen ASN itu bersifat dinamis dalam rangka pengelolaan
Pegawai. Dari sisi kepegawaian langkah penyajian informasi ini dapat dilakukan dengan
2
cara menghimpun data mutasi kepegawaian dalam format Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara.
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat digunakan secara on line oleh
seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian seperti informasi PNS, Kenaikan
Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan mutasi lainnya.
Hal ini tentu akan meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap clean
government dan good-governance. Untuk mendukung implementasi SAPK telah
dikeluarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemanfaatan SAPK, sehingga SAPK dapat digunakan BKD dan pengelola kepegawaian
lainnya.
Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi ini adalah salah satu
persyaratan yang merupakan quick win reformasi birokrasi, pada kesempatan ini BKN
menghimbau dan mengharapkan kepada pusat/kabupaten/kota yang belum bergabung
dalam pemanfaatan on line SAPK untuk segera merencanakan online SAPK dalam
kesempatan berikutnya.
Adanya aplikasi SAPK merupakan salah satu langkah yang harus mendapat prioritas
yakni pembenahan manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di bidang manajemen
kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders. Hal ini tentunya harus diikuti
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang spesialisasi
informasi.
Dasar hukum dari pelaksanaan SAPK adalah UU ASN dan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan
e-Government.
Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan SAPK ini bagi BKN maupun instansi
pemerintah antara lain:
1. Dapat mengontrol data PNS antara BKN dan Instansi Pemerintah seluruh Indonesia.
2. Menyederhanakan proses manajemen kepegawaian.
3. Otomatisasi administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan
data kepegawaian.
4. Diperoleh database kepegawaian yang akurat sebagai bahan perencanaan, pembinaan,
pengembangan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian.
Sementara itu Ruang lingkup yang ada pada SAPK meliputi antara lain:
3
1. Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai
pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai pencetakan
surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS.
2. Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai
proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat keputusan
kenaikan pangkat.
3. Aplikasi pensiun PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk keperluan
mutasi pemberhentian dengan hak pensiun.
4. Aplikasi mutasi lain-lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk
keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami
mutasi.
Karakteristik SAPK yaitu:
1. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan
instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
2. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
3. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku yang
disusun oleh BKN pusat.
4. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi
pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian dan
sebagainya.
Kelembagaan dan Personil yang mengelola SAPK
SAPK dikelola oleh lembaga antara lain:
1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.
2. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
3. Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi.
Untuk menangani dan mengelola SAPK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/ personil yang
memiliki kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analis Kepegawaian atau Operator
komputer.
Sarana Prasarana
1. Hardware (Personal komputer, Server, Switch dan Printer).
2. Software yang sesuai dengan aplikasi BKN.
4
3. Jaringan dengan bandwidth minimal 2x64 kbps dan network switch spesifikasi
standar.
Secara umum mutasi dimaknai sebagai kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu
tempat tenaga kerja ke tempat kerja lain. Akan tetapi mutasi tidak selamanya sama
dengan pemindahan Pegawai dipandang dari sisi locus. Meskipun pada dasarnya Mutasi
itu adalah kegiatan yang meliputi pemindahan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab,
pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya.
Dikatakan bahwa Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dilihat dari statusnya, PNS merupakan
Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan PPPK merupakan Pegawai
ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang
ASN.
B. Deskripsi Singkat
Mata Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi peserta diklat dalam
melakukan kegiatan Administrasi terkait dengan Mutasi Kepegawaian. Mata Diklat ini
membahas konsep tentang Pengertian Status dan Mutasi Kepegawaian dalam rangka
mendapatkan informasi Kepegawaian.
C. Hasil Belajar
Modul Mutasi dan Status Kepegawaian ini membekali para peserta Diklat Analis
Kepegawaian mengenai beberapa hal berkaitan dengan Pengertian Administrasi, Jenis-
jenis Mutasi, Status Kepegawaian dan Kedudukan PNS.
D. Indikator Hasil Belajar
Kompetensi Dasar mata diklat Mutasi dan Status Kepegawaian ini mengharapkan
dimana setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat mengerti tentang pengertian
Pengertian Administrasi, Administrasi Kepegawaian dan Status dan Kedudukan PNS.
Sedangkan Indikator Keberhasilannya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini
peserta diklat mampu melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian dengan sebelumnya
memahami pengertian status dan kedudukan PNS.
5
E. Materi Pokok
1. Pengertian Administrasi.
2. Jenis-jenis Mutasi
3. Status Kepegawaian.
4. Kedudukan PNS.
F. Manfaat
Manfaat modul Mutasi dan Status Kepegawaian ini dimaksudkan untuk
membekali para peserta diklat teknis Analisi Kepegawaian sebagai bagian dari Ilmu
Manajemen Sumber Daya Manusia dalam kaitannya mencapai tujuan Organisasi.
6
BAB II
ORGANISASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan Pengertian Administrasi, Administrasi Publik,
Organisasi Publik dan Tata Naskah Kepegawaian.
A. Organisasi Publik
Dalam rangka mencapai tujuan dan harapan masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan publik yang lebih baik, tentu perlu diperhatikakan perilaku organisasi publik
dalam pelaksanaan tugas jabatannya, melalui penerapan konsep organisasi publik,
karakteristik organisasi publik, perilaku individu dalam organisasi publik. Sebagaimana
diketahui bahwa setiap individu-individu dan organisasi memiliki tujuan., untuk
mencapai tujuannya, orang-orang atau bagian-bagian yang tergabung di dalam organisasi
dan pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan, melakukan koordinasi. Pada
kegiatan yang lebih luas dan kompleks koordinasi ini penting, mengingat dalam era
globalisasi tidak satupun unit kerja atau organisasi yang dapat mencapai tujuan tanpa
melakukan koordinasi dengan unit kerja yang lain (stake holders).
Ciri-ciri organisasi ini terdiri dari : dua orang atau lebih, ada kerjasama, ada komunikasi
antar satu anggota dengan yang lain, ada tujuan yang ingin dicapai.
Persepsi tentang organisasi ini merupakan kebebasan kolektif manusia karena
manusia berkehendak bekerjasama dalam melakukan pekerjaan dalam berbagai macam
jenis pekerjaan. Dengan demikian organisasi bukanlah fakta yang statis, namun ia selalu
berproses berdasarkan pertumbuhan kehendak, hukum, norma-norma yang disepakati
mulai dari tingkat pimpinan tinggi sampai dengan tingkat pimpinan terendah.
Dalam menjalankan fungsinya organisasi terbagi dalam berbagai struktur
kewenangan yang disebut otoritas.
Hal ini sama dengan pendapat John D. Millet “organization is the structural framework
within which the work of many individuals is carried on for the realization of common
purpose”, (berarti Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari
beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama).
7
Jika dikaitkan dengan fungsi pemerintahan, pendapat John D. Millet ini
meninsyaratakan bahwa organisasi publik merupakan organisasi formal, organisasi yang
memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan,
wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi).
Suatu organisasi harus memuat 4 unsur utama, yaitu:
1. Goals oriented (tujuan)
2. Psychosocial system (system psikososial)
Asumsi utama teori belajar sosial adalah bahwa orang melakukan perilaku dengan
cara yang memungkinkan timbulnya penguatan. Penguatan yang mengendalikan
ekspresi tingkah laku yang dipelajari bersifat :
a) Langsung yakni ganjaran nyata, dukungan atau celaan sosial pengurangan kondisi
afersif
b) Dari orang lain, pengamatan terhadap orang yang serupa dengan perilakunya
c) Dilakukan sendiri, evaluasi tentang penampilan diri sendiri dengan memuji atau
mencela diri sendiri
3. Structur activities (struktur kegiatan)
4. Technologi system (system teknologi)
B. Administrasi Publik
1. Pengertian Administrasi
Kita sering mendengar kata administrasi, tapi apakah pengertian administrasi
ini?. Administrasi sering dikaitkan dengan pengaturan atau pengurusan terhadap suatu
bidang tertentu yang kemudian hasilnya akan dibutuhkan pada bagian-bagian yang
ada dalam sebuah organisasi.
Administrasi pada dasarnya adalah setiap kegiatan yang terdiri dari dari
pengaturan hingga pengurusan terhadap sekelompok orang yang memiliki berbagai
macam pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan
dengan dua atau banyak orang yang terlibat di dalamnya. Jika menarik sebuah
pengertian administrasi secara teori, banyak definisi administrasi yang di kemukakan
oleh beberapa orang.
Sejalan dengan pembahasan dimuka, bahwa pengertian administrasi adalah bagian
dari pemikiran atau ide-ide manusia.
8
Pendapat tentang pengertian administrasi menurut Sondang P.Siagian adalah
keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada
rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tertentu secara berdayaguna dan
berhasilguna.
Pendapat ini mengartikan bahwa pemikiran dan tindakan sebelum dilaksanakan
terlebih dahulu diputuskan berdasarkan pada komitmen atau kesepakatan semua
manusia yang ada di dalamnya.
Sedangkan Hadari Nawawi merumuskan bahwa Administrasi adalah rangkaian
kegiatan pengendalian sejumlah orang agar berlangsung efektif.
Dari pendapat ini dapat diartikan bahwa betapa pentingnya ajaran moralitas dan
etika administrasi dalam kehidupan manusia, karena sesungguhnya administrasi ada
dalam setiap kehidupan manusia.
Jika demikian maka pengertian Administrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
a) Pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi: catat-
mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan
sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (Soewarno Handayaningrat )
b) Pengertian Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara
dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana
prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (The Liang Gie )
Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan pengertian
Administrasi Publik adalah kegiatan untuk menjalankan fungsi manajemen dalam
rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
2. Pengertian Administrasi Publik.
Administrasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen
dan organisasi dari orang-orang dengan segala perlengkapannya untuk mencapai
tujuan pemerintah. Administrasi publik ini meliputi implementasi kebijaksanaan
Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi
Publik merupakan bahasan ilmu sosial yang memepelajari tiga elemen penting
kehidupan bernegara yang meliputi legeslatif, yudikatif, dan eksekutif.
Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan
kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara global, administrasi
9
publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah, pengarah kacakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga
jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
Administrasi Publik atau dulu dikenal Administrasi Negara pada dasarnya
adalah sebuah bentuk kerjasama administratif yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih
demi mencapai tujuan bersama. Goal dari administrasi publik itu sendiri adalah Public
Service atau Pelayanan Publik. Administrasi publik memiliki kajian ilmu tentang
Politik, Hukum, Sosial serta Manajemen.
Salah satu tugas Administrasi Publik adalah merumuskan kebijakan atau Policy
Maker yang dikenal dengan Kebijakan Publik. Artinya para administrator ini
membuat suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang ada di Publik ( masyarakat ).
Beberapa pakar yang mendefinisikan administrasi publik banyak sekali. Inilah
pendapat beberapa pakar tersebut :
a) Gerald Caiden:
Administrasi negara meliputi setiap bidang dan aktifitas yang menjadi sasaran
kebijaksanaan pemerintah, termasuk proses formal dan kegiatan-kegiatan DPR,
fungsi-fungsi yang berlaku dalam lingkungan pengadilan dan kegiatan-kegiatan
dari lembaga militer.
b) Dwight Waldo:
Public Administration is the organization and management of men and materials
to achieve the purposes of government (Administrasi Publik adalah organisasi
dan manajemen dari orang-orang dan bahan-bahan untuk mencapai tujuan
pemerintah)
c) Soesilo Zauhar ( Dosen Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya ):
Administrasi negara/ publik adalah proses kerjasama yang berlaku dalam
organisasi publik dalam rangka memberikan pelayanan publik.
Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus (1953),
adalah sebuah disiplin ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk
mengimplementasikan nilai-nilai politik. Hal tersebut sejalan dengan gagasan
10
awal Wilson dalam Shafritz dan Hyde (1992) yang dianggap sebagai orang yang
membidani lahirnya ilmu administrasi publik modern di Amerika Serikat.
d) Wilson mengemukakan bahwa disiplin administrasi publik merupakan produk
perkembangan dari ilmu politik. Namun Wilson mengusulkan adanya pemisahan
disiplin administrasi dari ilmu politik. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai
dikotomi politik-administrasi. Sejak itu, selama satu abad lebih, administrasi
publik baik sebagai bidang studi maupun sebagai profesi terus berkembang.
Kajian tentang tentang administrasi publik ini tidak terlepas dari organisasi
pemerintah dalam penanganan masalah-masalah publik. Bellone (1982:1)
berpendapat bahwa the discipline of public administration is predicated on the
study of organization (disiplin administrasi publik didasarkan pada studi
organisasi).
Teori organisasi hipotesis tentang perilaku manusia dalam organisasi
pemerintahan yang kompleks dan teori administrasi serta hipotesis tentang
perilaku manusia dalam kelompok kerja merupakan dasar dalam teori administrasi
publik. Sehingga dapat dijelaskan bahwa administrasi publik berbicara tentang
perilaku manusia dalam organisasi pemerintah. Bahkan Shafritz dan Russell
(2005:5) mengemukakan bahwa it is easy to define administration if you are
content with being simplistic: it is governmnet in action – the management of
public affairs on the implementation of public policies. (administrasi publik
dipahami secara sederhana: yaitu tentang pemerintahan dalam tindakannya seputar
pengelolaan urusan publik pada pelaksanaan kebijakan publik).
3. Fungsi Administrasi
Setelah memahami bagaimana pengertian administrasi berikut landasan definisi-
definisi yang telah dikemukakan, bagaimana fungsi administrasi pada sebuah
organisasi? berikut ini uraiannya :
a) Fungsi perencanaan
Pada proses perencanaan daam organisasi pada umumnya menyangkut
terhadap keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan
tersebut. Dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa datang, dilakukan
berdasarkan apa yang terjadi di masa masa lalu dan masa kini. Semakin lengkap
11
administrasi data yang diperoleh dan digunakan, maka akan semakin tepat
penafsiran terhadap ketepatan perkiraan perencanaan.
b) Fungsi pengorganisasian
Pada dasarnya fungsi organisasi berkenaan dengan usaha yang dilakukan
untuk mengembangkan mata rantai pada hubungan kerja (formal) dan pembagian
di dalam organisasi atau lembaga. Untuk mencapai ini, pengorganisasian harus
tepat dengan melibatkan usaha identifikasi terhadap setiap tugas-tugas yang akan
dilaksanakan, mengelompokkan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan,
untuk menetapkan wewenang yang diperlukan. Kegiatan yang mengatur tentang
wewenang ini biasa disebut dengan Adminitrasi Publik.
Hal ini sejalan dengan pengertian Publik yang berarti umum, masyarakat
atau negara. Yang didefinisikan sebagai “umum” misalnya milik umum, tempat
umum, perusahaan umum, dan lain-lain yang sifatnya untuk umum.
Definisi “masyarakat” misalnya hubungan masyarakat, pelayanan
masyarakat, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan
“Negara” misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan lain
sebagainya.
Publik ini merupakan masyarakat terdiri dari penduduk dan bukan
penduduk. Penduduk terdiri dari warga negara dan warga negara asing, kemudian
warga negara terdiri dari warga negara yang berada di dalam negeri dan di luar
negeri.
Publik dalam arti negara adalah suatu kelompok, alat, organisasi
kewilayahan/kedaerahan, kelembagaan rakyat yang terdiri dari orang-orang yang
memiliki daulat, hukum, dan kepemimpina, sehingga dapat disimpulkan bahwa
administrasi publik adalah kegiatan yang mengikat antara masyarakat dan negara.
4. Administrasi Kepegawaian
Istilah Administrasi Kepegawaian atau personnel administration di Amerika
serikat dipergunakan dalam bidang pemerintahan, sedangkan personnel management
dipergunakan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan
istilah manajemen kepegawaian (personnel management), baik dalam bidang
pemerintahan maupun dalam bidang bisnis.
12
Jika diperhatikan lebih dalam maka pengertian Administrasi Kepegawaian tidak jauh
berbeda dengan pengertian Administrasi secara umum, namun secara singkat seperti
dikatakan oleh para ahli.
a) Paul Pigors: Administrasi Kepegawaian adalah suatu kecakapan atau seni dari
perolehan, pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja, sedemikian rupa
untuk melaksanakan fungsi-fungsi dengan seefisien dan seefektif mungkin.
b) The Liang Gie: Administrasi Kepegawaian adalah segenap aktivitas yang
bersangkut paut dengan penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu.
masalah pokoknya berkisar pada hal penerimaan, pengangkatan, pengembangan,
balas jasa sampai pada pemberhentian.
5. Pendekatan Administrasi Kepegawaian
Rumusan mengenai administrasi kepegawaian sangat banyak, namun
pendekatan dalam administrasi kepegawaian secara umum dapat dibedakan menjadi 3
(tiga) hal yaitu:
1) Pendekatan kepartaian:
Pendekatan ini terutama didasarkan atas perjuangan kaum politikus. Pengangkatan
seseorang untuk memangku jabatan didasarkan atas perjuangan partai.
2) Pendekatan Daya Guna
Pendekatan ini terutama didasarkan atas daya guna, maksudnya pengangkatan
seseorang untuk memangku jabatannya didasarkan atas kecakapan atau
keahliannya.
3) Pendekatan Hubungan antar manusia
Pendekatan ini timbul sebagai akibat yang tidak memuaskan dari pendekatan daya
guna yang kurang memperhatikan faktor hubungan antar manusia dalam
administrasi. Sebagai bagian dari gerakan manajemen ilmiah, administrasi
kepegawaian tidak luput dari kritik-kritik antara lain dalam mencapai daya guna
terlalu menitikberatkan pada barang-barang mati, penekanan pada prosedur-
prosedur, bahan-bahan, bentuk-bentuk dan mengabaikan barang-barang hidupnya,
yakni manusia-manusianya. Dengan pendekatan hubungan antar manusia ini tidak
berarti bahwa faktor kecakapan ditinggalkan. Hanya pada pendekatan ini
perhatian lebih banyak dicurahkan kepada faktor hubungan antar manusia.
13
Menurut Prof. Dr. R Arifin Abdulrachman, Administrasi kepegawaian negara
adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan segala
persoalan mengenai pegawai-pegawai negara (1960:5). Selanjutnya kegiatan-kegiatan
administrasi kepegawaian negara meliputi :
a. Analisa jabatan, klasifikasi jabatan dan evaluasi jabatan
b. Recruitment, ujian-ujian dan penempatan
c. Training
d. Promosi dan transfer
e. Penggajian
f. Employee counselling
g. Personnel relations
h. Disiplin dan moral
i. Catatan kepegawaian
Dari uraian tersebut diatas maka terlihat oleh kita betapa administrasi
kepegawaian memiliki peran penting dalam manajemen yang dilakukan oleh para
administrator (1. orang yang menyelenggarakan tata usaha, 2. pimpinan suatu
perusahaan (organisasi:pen): WJS.Poerwadarminta), adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) selaku pelaksana tugas pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah,
artinya keberadaan PNS tersebut tersebar baik di tingkat Pusat maupun Daerah, yang
fungsi utamanya antara lain adalah sebagai pelaksana pembangunan dan pelaksana
peraturan (rules aplication).
Dengan demikian ditinjau dari jenisnya maka Administrasi Kepegawaian ini
dapat dikatakan sebagai bagian dari administrasi publik yaitu administrasi dari negara
sebagai organisasi dan administrasi itu mengejar tujuannya yang bersifat negara.
C. Fungsi Manajemen
Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement, yang memiliki
arti "seni melaksanakan dan mengatur..
Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal.
Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni
menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang
manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan
organisasi.
14
Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan,
pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai
sasaran secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai
dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan
secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal
Terdapat beberapa fungsi-fungsi menejemen yang dikemukakan para pakar, Fungsi
fungsi manajemen menurut beberapa parapakar adalah serangkaian kegiatan yang
dijalankan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Pendapat
lain bahwa fungsi Manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang
mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Fungsi-fungsi manajemen berkembang terus menjadi sehingga menjadi banyak.
Berikut Pendapat Dari Beberapa Pakar tentang Fungsi Manajemen.
a) Luther Gullick: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (Penyusunan pegawai);
Pembinaan kerja; Pengkoordinasian; Pelaporan; Pengawasan; Anggaran.
b) George Terry: Perencanaan; Pengorganisasian; Penggerak (Actuating);
Pengawasan.
c) James Stone: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan.
Kootz dan Donnel: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (Penyusunan pegawai),
Pembinaan kerja; Pengawasan.
d) Richard Griffin: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan.
e) Earnest Dale: Perencanaan; Pengorganisasian; Staf (penyusunan pegawai)
Presentasi; Pengawasan.
f) Hendry Foyal: Perencanaan; Pengorganisasian; Pimpinan; Pengawasan.
g) Lyndall Urwick: Peramalan; Perencanaan; Pengorganisasian; Pemberikomando;
Pengkoordinasian; pelaporan; Pengawasan.
Fungsi-fungsi manajemen dari yang dikemukakan para pakar itu bila di
rekapitulasi adalah sebagai berikut: Peramalan; Perencanaan; Pengorganisasian;
Penggerak; Pimpinan; Pemberikomando; Staf (Penyusunan pegawai); Pembinaan kerja;
Pengkoordinasian; Pelaporan; Presentasi; Pengawasan; Anggaran.
15
Berikut paparan mengenai fungsi-fungsi manajemen secara ringkas sebagai berikut:
Peramalan/Perkiraan (Forecasting)
Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan perkiraaan/
taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rancana
yang lebih pasti dapat dilakukan.
Perencanaan (Planning)
Kegiatan seorang manejer adalah menyusun rencana.
Menyusun rencana, berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber
yang dimiliki. Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya
harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya
Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan
yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana, merumuskan bahwa perencanaan adalah
penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban
kepada enam pertanyaan berikut :
1) Tindakan apa yang harus dilakukan
2) Mengapa Tindakan itu harus dilakukan
3) Dimanakah tindakan itu harus dikerjakan
4) Kapankah tindakan itu harus dikerjakan
5) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu
6) Bagaimana cara melaksanakan tindakan itu.
Menurut Stoner, Planning adalah proses menetapkan sasaran/tujuan dan tindakan
yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Proses menyangkut upaya yang dilakukan
untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan
strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.
Organisasi (Organizing)
Organisasi (Organizing) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam
cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Bila di
tinjau dari proses, maka proses itu adalah proses menyangkut bagaimana strategi dan
taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan diatur dalam sebuah struktur
organisasi yang tepat dan dapat bekerja secara efektif.
16
Pengorganisasian atau Organizing berarti menciptakan suatu struktur dengan
bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga hubungan antar bagian-
bagian satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan struktur
yang ada.
Pengorganisasian bertujuan membagi satu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan
yang lebih kecil. Selain itu, mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan
dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah
dibagi-bagi tersebut.
Aktual (Actuating) Menggerakkan
Mengerakkan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar
semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah
menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendiri atau penuh kesadaran
secara brsama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam
hal in yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (leadership)
Pimpinan (Leading)
Pekerjaan leading meliputi empat kegiatan yaitu: 1) Mengambil keputusan. 2)
Mengadakan komunikasi agar terjadi saling pengertian antara manajer dan bawahan.
3) Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka
bertindak. 4) Mengkoordinasi kegiatan
Pengarahan (Directing/Commanding)
Directing atau Commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan
usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan
dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan
baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Bila ditinjau
dari proses, maka proses itu adalah proses pelaksanaan program agar dapat dijalankan
oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasinya.
Motivasi (Motivating)
Motivating atau pemotivasian kegiatan merupakan satu dari beberapa fungsi
manajemen berupa pemberian inspirasi, inovasi, semangat dan dorongan kepada
bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang
diinginkan oleh atasan.
17
Inovasi (Inovation)
Inovasi adalah Proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan/mobi-lesasi
pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk
menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem
yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama
ekonomi dan sosial).
Koordinasi (Coordinating)
Koordinasi atau pengkoordinasian merupakan satu dari beberapa fungsi
manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan,
percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan
menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam
upaya mencapai tujuan organisasi.
Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi
kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu
dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.
Kendali (Controlling)
Kendali, sering juga disebut Pengawasan, Controlling atau, sering juga disebut
pengendalian adalah satu diantara beberapa fungsi manajemen berupa mengadakan
penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat
diarahkan ke jalan yang benar dengan tujuan yang telah digariskan semula. Bila
ditinjau dari proses, maka proses itu adalah proses yang dilakukan untuk memastikan
seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan bisa berjalan
sesuai target yang diharapkan.
Pengawasan merupakan tindakan seorang manejer untuk menilai dan mengendalikan
jalan suatu kegiatan yang mengarah demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
Laporan (Reporting)
Adalah suatu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil
kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas
dan fungsi-fungsi kepada pimpinan yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun
tertulis. Tentu yang terbaik adalah tertulis.
18
Staf (Staffing)
Staf merupakan suatu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada
suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan
usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi.
D. Unsur Manajemen
Manajemen sebagai suatu ilmu dan konsepsi kerja, pada dasarnya timbul dan lahir
dari akal budi manusia sendiri. Sebelum manajemen lahir sebagai suatu ilmu
yang sistematis, padahakikatnya prinsip-prinsipnya, metode-metodenya, unsur-
unsurnya sudah terdapat dalam setiap tindakan dan perilaku manusia itu sendiri, hanya
saja belum disusun dalam suatu kerangka ilmu yang sistematis.
Prinsip-prinsip manajemen adalah fleksibel dalam arti penerapannya perlu
mempertimbangkan pula keadaan-keadaan khusus yaitu pertimbangan yang berhubungan
dengan unsur manusia sebagai unsur dasar manajemen. Uraian diatas menunjukkan
urgensinya perhatian atas unsur manusia dengan berbagai aspek motif, emosi, aspirasi,
rasio, dan lain-lainnya sebagai unsur dasar manajemen. Banyak penulis menggunakan
istilah sarana (tools) atau alat manajemen untuk menyebutkan unsur manajemen ini.
E. Kast menyebutkan adanya dua unsur dasar manajemen, yaitu :
a. M e n
b. Materials
Sedangkan O.F. Peterson memberikan definisi atas manajemen sebagai “the use of men,
materials and money to echieve a common goal” (penggunaan sekelompok orang,
material serta uang untuk mencapai tujuan bersama). Dari definisi tersebut nampak
adanya 3 (tiga) unsure dasar manajemen, yaitu :
a. M e n
b. Materials
c. Money
George R. Terry mengemukakan bahwa unsure dasar (basic elements) yang merupakan
sumber yang dapat digunakan (available resources) untuk mencapai tujuan dalam
manajemen adalah :
a. M e n
b. Money
c. Machines
19
d. Methods
e. Materials
Selain kelima unsur diatas terdapat unsur yang keenam dari manajemen yaitu “market”.
Unsur-unsur manajemen tersebut biasanya dikenal dengan istilah “6 M didalam
manajemen” (The Six M’s in Management).
Berikut adalah uraian singkat mengenai enam unsur manajemen tersebut :
1) M e n (manusia, orang-orang, tenaga kerja)
Tenaga kerja ini meliputi baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif. Dalam
kegiatan manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Titik pusat
dari manajemen adalah manusia, sebab manusia membuat tujuan dan dia pulalah
yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya
itu. Tanpa tenaga kerja tidak akan ada proses kerja. Hanya saja manajemen itu
sendiri tidak akan timbul apabila setiap orang bekerja untuk dirinya sendiri saja
tanpa mengadakan kerjasama dengan yang lain. Manajemen timbul karena adanya
orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
2) Money (uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan)
Uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan disamping faktor
manusia yang menjadi unsur paling penting (the most important tool) dan faktor-
faktor lainnya. Dalam dunia modern yang merupakan faktor yang penting sebagai
alat tukar dan alat pengukur nilai suatu usaha. Suatu perusahaan yang besar diukur
pula dari jumlah uang berputar pada perusahaan itu. Tetapi yang menggunakan
uang tidak hanya perusahaan saja, instansi pemerintah dan yayasan-yayasan juga
menggunakannya. Jadi uang diperlukan pada setiap kegiatan manusia untuk
mencapai tujuannya. Terlebih dalam pelaksanaan manajemen ilmiah, harus ada
perhatian yang sungguh-sungguh terhadap faktor uang karena segala sesuatu
diperhitungkan secara rasional yaitu memperhitungkan berapa jumlah tenaga yang
harus dibayar, berapa alar-alat yang dibutuhkan yang harus dibeli dan berapa pula
hasil yang dapat dicapai dari suatu investasi.
3) Machines (mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan).
Dalam setiap organisasi, peranan mesin-mesin sebagai alat pembantu kerja sangat
diperlukan. Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan
pekerjaan. Hanya yang perlu diingat bahwa penggunaan mesin sangat tergantung
20
pada manusia, bukan manusia yang tergantung atau bahkan diperbudak oleh mesin.
Mesin itu sendiri tidak akan ada kalau tidak ada yang menemukannya, sedangkan
yang menemukan adalah manusia. Mesin dibuat adalah untuk mempermudah atau
membantu tercapainya tujuan hidup manusia.
4) Methods ( metoda atau cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan).
Cara untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya sangat menentukan hasil kerja seseorang. Metode ini
diperlukan dalam setiap kegiatan menejemen yaitu dalam kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dengan cara kerja yang baik
akan memperlancar dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Tetapi walaupun
metode kerja yang telah dirumuskan atau ditetapkan itu baik, kalau orang yang
diserahi tugas pelaksanaannya kurang mengerti atau tidak berpengalaman maka
hasilnya juga akan tetap kurang baik. Oleh karena itu hasil penggunaan/penerapan
suatu metode akan tergantung pula pada orangnya.
5) Materials (bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan).
Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang
dikehendakinya, sehingga unsur material dalam manajemen tidak dapat diabaikan.
6) Market (pasar untuk menjual output/barang yang dihasilkan).
Bagi suatu perusahaan, pemasaran produk yang dihasilkan sudah barang tentu
sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari perusahaan itu sendiri.
Proses produksi suatu barang akan berhenti apabila barang-barang yang diproduksi
itu tidak laku atau tidak diserap oleh konsumen. Dengan perkataan lain pasar
sangat penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan perusahaan atau
industri. Oleh karena itu penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil-hasil
produksi agar sampai kepada konsumen merupakan hal yang menentukan dalam
aktivitas manajemen. Agar pasaran dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang
harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Barang yang berkualitas
rendah dengan harga yang relatif mahal tidak akan laku dijual. Hal diatas adalah
penggunaan pasar dalam dunia perniagaan. Adapun dalam administrasi Negara,
yang menjadi pasar adalah masyarakat (publik) secara keseluruhan, sedangkan
yang menjadi produknya adalah berupa pelayanan dan jasa (service). Apabila
rakyat atau masyarakat telah merasakan pelayanan yang sebaik-baiknya dari
21
pemerintahnya maka rakyat akan pula memberikan kerjasama dengan sebaik-
baiknya atau dengan perkataan lain mendukungnya sehingga pemerintahan dapat
berjalan dengan stabil.
E. Tata Naskah Kepegawaian
Dalam rangka tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
dan sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maupun kepada Pegawai
Negeri Sipil itu sendiri, maka setiap kali terbit Keputusan Mutasi terhadapnya harus
disimpan dalam bentuk dokumen dalam bentuk fisik (yang disimpan dalam
Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian) yang sebelumnya dicatat dalam Kartu Induk,
maupun image document (dokumen kepegawaian yang disimpan dalam bentuk
elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau
sejenisnya). Tujuannya adalah agar informasi yang tersedia dapat dikelola secara efisien
dan efektif dengan cara disimpan dan disusun dengan tertib sehingga jika diperlukan
sewaktu-waktu dapat disajikan dengan cepat dan akurat.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS, ruang lingkup
pengelolaan Tata Naskah tersebut meliputi pengelolaan tata naskah dalam bentuk fisik
maupun dalam bentuk image document. Agar dapat mengelolaTata Naskah berdasarkan
pedoman tersebut pembaca diharapkan mampu memahami pengertian-pengertian
sebagai berikut :
1. Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan
dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai Calon PNS/PNS sampai dengan
mencapai batas usia pensiun, berupa Surat-Surat Keputusan yang ditetapkan oleh
Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
2. Lemari/Filing Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan dan
pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur dalam
bentuk dokumen fisik.
3. Filing Dokumen Elektronik Kepegawaian PNS adalah tempat penyimpanan dan
pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara teratur dalam
bentuk media elektronik berupa image document.
4. Kartu Induk (KARIN) PNS adalah kartu yang dipergunakan untuk mencatat data
master/dasar dan mutasi kepegawaian.
22
5. Daftar Isi adalah daftar yang dipergunakan untuk mencatat setiap jenis mutasi
kepegawaian sejak pengangkatan pertama sebagai Calon PNS/ PNS sampai dengan
pensiun.
6. Sampul Plastik Bening adalah sampul plastik yang dipergunakan untuk
penyimpanan dan pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS yang disimpan secara
teratur dalam bentuk dokumen fisik.
7. Sampul Tata naskah adalah sampul yang dipergunakan untuk pelapis sampul
plastik bening.
8. Dokumen Kepegawaian adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang ditetapkan
oleh Pejabat yang berwenang.
9. Arsip Kepegawaian adalah kumpulan surat-surat keputusan di bidang kepegawaian
yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang yang disimpan dalam susunan yang
teratur dan tertib sehingga dapat ditemukan dan dipergunakan apabila diperlukan.
10. Image Document adalah dokumen di bidang Kepegawaian yang disimpan dalam
media elektronik dan dapat diakses dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal atau sejenisnya.
11. Database adalah kumpulan data dasar yang disimpan dalam komputer secara
sistematik sehingga dapat digunakan untuk menyajikan informasi yang diperlukan.
12. Sistem Informasi Kepegawaian adalah sekumpulan komponen informasi
kepegawaian yang terintegrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi
dalam bidang administrasi kepegawaian yang efisien dan efektif.
13. Verifikasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan pencocokan data /dokumen
kepegawaian dengan database kepegawaian.
14. Validasi Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan meneliti data/dokumen
kepegawaian yang telah diverifikasi dengan master/induk dokumen kepegawaian
yang tersimpan dalam tata naskah.
15. Pemindaian Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan memindai dokumen fisik
menjadi bentuk image document.
16. Pencatatan Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan penulisan jenis data/dokumen
kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan atau Kartu Induk Pegawai.
17. Penyimpanan Dokumen Kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen
kepegawaian PNS baik dokumen fisik maupun image document dalam media yang
telah ditentukan.
23
18. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian pekerjaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
19. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah suatu rangkaian kegiatan
yang terdiri dari pencatatan, pemindaian, penyimpanan, dan pemeliharaan secara
sistem baik dalam bentuk dokumen fisik maupun image document.
20. Aplikasi Dokumen Manajemen Sistem yang selanjutnya disingkat Aplikasi DMS
adalah sistem perekaman atau pemindaian dan informasi mengenai dokumen
Kepegawaian yang berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk
penyajian dan pengelolaan dokumen kepegawaian.
21. Instansi adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.
22. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan
tertentu dalam sistem pengolahan bahasa pemograman.
23. Aplikasi Pemindai adalah modul program yang dipakai untuk proses pemindai
dokumen atau proses pemindaian dokumen fisik ke bentuk image document.
24. Aplikasi Pengelolaan Informasi Tata Naskah adalah modul program yang
dipakai untuk proses penyajian informasi tata naskah secara elektronik.
25. Server adalah suatu personal computer yang mempunyai spesifikasi lebih
cepat/tinggi untuk mengatur dan mengelola suatu jaringan/network.
PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PNS DALAM BENTUK
FISIK.
Seperti telah dijelaskan didepan bahwa pengeloaan Tata Naskah Kepegawaian PNS
tersebut meliputi pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk fisik dan dalam
bentuk image document. Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian dalam bentuk dokumen
fisik meliputi penyimpanan dokumen-dokumen antara lain :
1) Kartu Pendaftaran Ulang PNS (KARDAF) Tahun 1974;
2) Data Kepegawaian Perorangan (DKP);
3) Nota Persetujuan/Penetapan NIP Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Pengangkatan sebagai Calon PNS;
4) Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai realisasi dari Nota Persetujuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi;
5) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
6) Surat Tanda Tamat Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);
7) Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji PNS;
24
8) Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS sebagai PNS yang ditetapkan oleh
Pimpinan Instansi;
9) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat
PNS berpangkat IV/b ke bawah dan Nota Pertimbangan Teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat PNS berpangkat IV/c ke atas;
10) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Mutasi lain-lain;
11) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang
diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
12) Surat Keputusan Mutasi lain-lain PNS sebagai Realisasi Nota Persetujuan Kepala
Badan Kepegawaian Negara;
13) Penetapan Angka Kredit (PAK);
14) Berita Acara Pelantikan dalam Jabatan
15) Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari
Jabatan;
16) Surat Pernyataan Menduduki Jabatan;
17) Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja;
18) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan Antar
Instansi;
19) Surat Keputusan Pindah Antar Instansi sebagai Realisasi Nota Persetujuan Kepala
Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh pimpinan instansi;
20) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Peninjauan Masa
Kerja;
21) Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja sebagai Realisasi dari Nota Persetujuan
Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan Instansi;
22) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Cuti di Luar
Tanggungan Negara;
23) Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagai realisasi dari Nota
Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh Pimpinan
Instansi;
24) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengaktifan
Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
25) Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar
Tanggungan Negara;
26) Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perbantuan pada
Daerah Otonomi/Instansi lain;
27) Surat Keputusan Perbantuan kepada Daerah Otonom/Instansi lain sebagai realisasi
dari Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang diterbitkan oleh
Pimpinan Instansi;
28) Surat Keputusan Penarikan dari Perbantuan;
25
29) Surat Keputusan Diperkerjakan pada Daerah Otonom/Instansi lain;
30) Surat Keputusan Penarikan dari Diperkerjakan;
31) Surat Keputusan Hukuman Disiplin;
32) Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dari Pemberhentian sebagai Pejabat
Negara;
33) Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik;
34) Surat Keputusan Pemberhentian Sementara;
35) Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dari Pemberhentian Sementara;
36) Laporan Pegawai yang hilang;
37) Laporan Kembalinya PNS yang hilang;
38) Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu;
39) Surat Keputusan Penggantian/Perubahan nama;
40) Surat Keputusan Penetapan Tanggal Lahir;
41) Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan Kedinasan;
42) Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan/ Penataran/Kursus;
43) Surat Keputusan Tugas Belajar Pendidikan Umum;
44) Surat Tanda Lulus/Ijazah Pendidikan Umum;
45) Laporan Peningkatan Pendidikan;
46) Laporan Perkawinan Pertama/Kedua/Ketiga/Perceraian;
47) Laporan Kelahiran/Kematian Anak;
48) Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
49) Surat Izin untuk Melangsungkan Perceraian;
50) Laporan Kematian Suami/Istri;
51) Surat Keputusan Tanda Kehormatan/Tanda Jasa;
52) Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok;
53) Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan bagi PNS yang Menduduki Jabatan
Fungsional Tertentu;
54) Surat Keputusan Pengangkatan PNS dalam Pangkat Lokal;
55) Hasil Pendataan Ulang PNS Juli 2003;
56) Surat Keputusan Konversi NIP;
57) Surat Keputusan Meninggal Dunia;
58) Surat Keputusan Pemberhentian;
59) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian; dan
60) Surat Keputusan Pensiun.
26
Prosedur Pencatatan Dokumen Kepegawaian PNS
Adapun Pelaksanaan kegiatan pencatatan dokumen kepegawaian PNS yang disimpan
dalam bentuk dokumen fisik, meliputi pemeriksaan (verifikasi) dan validasi.
a) Pemeriksaan (verifikasi) dokumen kepegawaian PNS
Verifikator melaksanakan kegiatan menerima, menyortir, menge-lompokkan
perjenis dokumen pertahun lahir, mencocokkan dokumen dengan database;
Mendistribusikan dokumen kepegawaian kepada Pengelola Tata Naskah; dan
Membuat laporan.
b) Validasi dokumen kepegawaian PNS
Pengelola Tata Naskah melaksanakan kegiatan menerima, menyortir dan
mengelompokkan dokumen kepegawaian pertahun lahir, meneliti, mencatat
jenis mutasi kepegawaian ke dalam Daftar Isi dan Kartu Induk, serta
memasukkan dokumen kepegawaian ke dalam sampul bening dan sampul tata
naskah; dan
Melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya.
Prosedur Penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS
Kegiatan penyimpanan Tata Naskah Kepegawaian PNS meliputi :
a) Memberikan label pada lemari penyimpanan tata naskah dan sampul tata naskah
sesuai dengan urutan NIP;
b) Dalam menyusun tata naskah sesuai dengan urutan NIP, diatur sebagai berikut:
disusun menurut tahun, bulan, dan tanggal lahir;
apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahirnya sama, maka
disusun menurut tahun dan bulan pengangkatan (TMT CPNS/PNS);
apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, serta tahun dan bulan
pengangkatan (TMT CPNS/PNS) sama, maka disusun menurut jenis kelamin;
dan
apabila terdapat PNS yang tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan
pengangkatan (TMT CPNS/PNS), serta jenis kelaminnya sama, maka disusun
menurut nomor urut NIP PNS yang bersangkutan.
c) Menyimpan tata naskah ke dalam lemari penyimpanan tata naskah sesuai dengan
urutan NIP; dan
d) Membuat laporan.
27
Prosedur Pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS
Arsip dokumen kepegawaian PNS sebagai aset sejarah perjalanan karir seorang PNS
perlu dipelihara baik secara nilai guna maupun memperpanjang usia dokumen
kepegawaian serta pengendalian jumlah tata naskah.
a) Pemeliharaan nilai guna :
Pengelola tata naskah secara berkala melakukan inventarisasi dan rasionalisasi
isi tata naskah kepegawaian PNS sesuai dengan jadwal retensi arsip;
Dalam hal terjadi mutasi pindah wilayah kerja di lingkungan Kanreg BKN,
BKD Kab/Kota/Provinsi, maka tata naskah kepegawaian PNS yang
bersangkutan dipindahkan ke Kanreg BKN, BKD Kab/Kota/Provinsi sesuai
dengan unit kerja yang baru oleh unit pengelola tata naskah yang lama.
Melaporkan hasil inventarisasi dan rasionalisasi kepada atasannya; dan
Membuat laporan.
b) Memperpanjang usia dokumen dilakukan oleh pengelola tata naskah/unit kerja
terkait dengan cara:
Mengatur suhu ruangan antara 180
- 210
C;
Memberikan penerangan yang cukup;
Membersihkan debu pada rak lemari dengan vacuum cleaner;
Ditiap-tiap rak lemari diberi kapur barus secukupnya;
Melakukan penyemprotan bahan kimia pembrantas serangga /fumigasi secara
berkala; dan
Membersihkan dan mengganti sarana penyimpanan yang rusak.
c) Pengendalian Tata Naskah Kepegawaian PNS:
Pengelola tata naskah mengendalikan jumlah tata naskah yang dikelola secara
berkala dengan berpedoman pada listing;
Mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah; dan
Membuat laporan.
28
Prosedur Pelayanan Informasi Dokumen Kepegawaian PNS
Dalam memberikan pelayanan kepada PNS dan pejabat Pembina kepegawaian serta
instansi terkait sebagai pengguna informasi kepegawaian perlu memperhatikan tata cara
peminjaman dan pengembalian tata naskah sebagai berikut:
a) Peminjaman
Unit kerja yang membutuhkan informasi kepegawaian berkaitan dengan Tata
Naskah Kepegawaian PNS harus mengajukan dan mengisi Formulir
Peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS rangkap 3 (tiga) sesuai dengan
dokumen kepegawaian yang diperlukan dan ditandangani oleh pejabat yang
diberi kewenangan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam
Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS menerima, menyetujui
formulir peminjaman Tata Naskah Kepegawaian PNS, 1 (satu) rangkap
disimpan oleh pejabat yang diberi kewenangan yang meminjamkan, 1 (satu)
rangkap diserahkan kepada pengelola tata naskah dan 1 (satu) rangkap
diserahkan beserta dokumen kepegawaian sesuai dengan kebutuhan kepada
unit kerja peminjam;
Jangka waktu peminjaman paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
Khusus Instansi diluar Instansi pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS yang
membutuhkan informasi dokumen kepegawaian yang ada di dalam tata naskah
kepegawaian PNS harus mengajukan surat permintaan kepada instansi
pengelola Tata Naskah kepegawaian PNS, kemudian instansi pengelola tata
naskah memberikan foto kopi dokumen kepegawaian sesuai yang dibutuhkan.
b) Pengembalian tata naskah yang dipinjam
Instansi/unit kerja peminjam setelah jangka waktu peminjaman telah habis,
wajib untuk mengembalikan dokumen tata naskah kepada pengelola tata
naskah, apabila dokumen tata naskah masih diperlukan dapat mengajukan
perpanjangan waktu selama 5 (lima) hari kerja;
Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS wajib mengingatkan
kepada instansi/unit kerja peminjam bahwa jangka waktu peminjaman telah
habis; dan
29
Unit kerja pengelola Tata Naskah Kepegawaian PNS mengembalikan dokumen
kepegawaian sesuai dengan tata letak tata naskah sesuai dengan urutan NIP,
dan mencatat pada buku pengendalian.
c) Sarana dan prasarana penyimpanan
Ruangan penyimpanan dengan luas dan kekuatan sesuai dengan kebutuhan;
Lemari penyimpanan tata naskah kepegawaian yang digunakan adalah lemari
yang aman, mudah untuk menyimpan, dan cepat menemukan kembali tata
naskah atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Sampul tata naskah dibuat dari bahan yang kuat sebagai pelindung tata naskah
atau dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran
3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Sampul plastik bening yang kuat dan tahan air untuk menyimpan dokumen atau
dapat menggunakan contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Kartu Induk dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak
Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Daftar Isi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 6
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Katalog peminjaman;
Masker;
Sarung tangan;
Personal Computer;
Printer;
Vacuum cleaner; dan
peralatan lain yang diperlukan.
30
PENGELOLAAN TATA NASKAH DALAM BENTUK IMAGE DOCUMENT.
Jenis Dokumen Kepegawaian PNS yang dipindai, meliputi :
1) Nota Persetujuan/Pertimbangan NIP Calon PNS/PNS/Nota Persetujuan Teknis
Pengalihan Status menjadi PNS;
2) Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon PNS/PNS dan
Ijazah terakhir yang diperoleh dari Peningkatan Pendidikan;
3) Daftar Riwayat Hidup (DRH);
4) Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
5) Keputusan Pengangkatan PNS;
6) Keputusan Penetapan Perubahan Data Dasar (Nama,Tahun,Bulan dan tanggal lahir,
TMT Calon PNS/PNS dan jenis kelamin);
7) Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
8) Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
9) Keputusan Pembebasan/Pemberhentian dari jabatan organik/ Pegawai Negeri; dan
10) Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian sebagai Pejabat Negara.
Prosedur Pemindaian Dokumen Kepegawaian PNS meliputi kegiatan:
a. Tahap pra-scanning
Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan :
Mengeluarkan dan mengelompokkan jenis dokumen kepegawaian sesuai
urutan NIP dari lemari/tempat penyimpanan;
Mengisi Formulir Pengendalian Dokumen Scanning sesuai dengan jenis
dokumen kepegawaian dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam
Anak Lampiran 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Menandatangani Formulir Pengendalian Scanning;
Mengirimkan dokumen kepegawaian kepada petugas scanning; dan
Membuat laporan.
b. Tahap scanning
Petugas scanning melaksanakan kegiatan :
Menerima dan menandatangani bukti pengiriman dokumen;
Memindai dokumen yang telah dikelompokan;
31
Melakukan scanning dokumen dengan menggunakan aplikasi yang tata
caranya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 8
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
Memberikan nama jenis dokumen pada image document hasil perekaman
sesuai dengan format penamaan jenis dokumen;
Mengendalikan jenis dokumen yang telah discan dalam formulir
pengendalian;
Menandatangani formulir pengendalian;
Mengembalikan dokumen yang telah di scanning ke pengelola tata naskah;
dan
Membuat laporan.
c. Tahap pasca scanning
Pengelola tata naskah melaksanakan kegiatan :
Menerima, memeriksa jumlah dokumen kepegawaian dari petugas scanning;
Memasukkan dokumen kepegawaian sesuai dengan urutan NIP kedalam
lemari/tempat penyimpanan tata naskah;
Membuat laporan.
Prosedur penyimpanan dokumen kepegawaian
Dokumen kepegawaian elektronik otomatis telah tersimpan secara terpusat pada
database image saat pemindaian dokumen dilakukan.
Prosedur pemeliharaan Tata Naskah Kepegawaian PNS
Untuk mengatur penggunaan database image digunakan sistem manajemen dokumen
dengan menggunakan aplikasi sebagai berikut:
a) Pencarian dokumen;
b) Mengubah metadata dokumen;
c) Menghapus dokumen;
d) Memindahkan dokumen;
e) Pengelolaan jenis dokumen;
f) Riwayat aktifitas dokumen elektronik;
g) Pengelolaan dokumen; dan
h) Peminjaman dokumen.
32
Tata cara penggunaan Aplikasi DMS dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam
Anak Lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011.
Pelayanan Informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS
Pelayanan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dalam bentuk image document
dapat dilakukan melalui jaringan internet. Tampilan data elektronik yang dapat disajikan
antara lain:
a) data/dokumen kepegawaian;
b) legalisasi dokumen kepegawaian sesuai dengan dokumen yang tersimpan dalam tata
naskah; dan
c) menyajikan informasi Tata Naskah Kepegawaian PNS dengan menggunakan
aplikasi yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran
10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
Sarana dan prasarana penyimpanan terdiri dari :
1) Personal Computer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 11 Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini;
2) Printer dengan spesifikasi minimal dapat menggunakan contoh sebagaimana
tersebut dalam Anak Lampiran 12 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini;
3) Scanner dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh sebagaimana
tersebut dalam Anak Lampiran 13 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini;
4) Barcode reader dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 14 Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara .
5) Server dengan spesifikasi minimal yang dapat menggunakan contoh sebagaimana
tersebut dalam Anak Lampiran 15 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini;
6) Switch/Hub
7) Kabel data;
8) USB;
9) External Disk;
33
10) Aplikasi;
11) Kertas; dan
12) Toner.
F. Rangkuman
Salah satu tujuan dari pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil
adalah sebagai upaya terwujudnya system informasi kepegawaian yang terintegrasi
secara nasional dan pelayanan informasi kepegawaian secara efisien dan efektif. Ruang
lingkup pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ini meliputi
pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik dan pengelolaan tata naskah dalam
bentuk image document.
Sementara itu dalam pengelolaanya pejabat yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini
harus berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
34
BAB III
MUTASI KEPEGAWAIAN
Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan mengerti jenis-jenis mutasi kepegawaian.
A. Pengertian Mutasi
Perkembangan organisasi dan perubahan karier Pegawai Negeri Sipil mengakibatkan
perubahan status kepegawaian seseorang. Perubahan status ini biasa ditandai dengan
Mutasi sebagai usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai
dengan kecakapan dan kemampuannya (the right an in the right place).
Seleksi dalam penempatan selama ini belum tentu dapat menjamin sepenuhnya
bahwa akan diperoleh orang yang tepat pada tempat yang tepat, untuk itu agar
diperhatikan beberapa alasan dalam pelaksanaan mutasi ini antara lain adalah dengan
memperhatikan kemampuan kerja, rasa tanggungjawab, kesenangan dan sebagainya.
Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi maka perlu
adanya evaluasi pada setiap pegawai secara terus menerus dan objektif, sehingga dengan
mutasi akan diperoleh hasil yang lebih baik dalam pembinaan pegawai. Apalagi jika hal
ini didasari pada pandangan bahwa mutasi sebagai langkah untuk meningkatkan
semangat dan kegairahan bekerja yang bersifat rutin sehingga dapat menimbulkan
kebosanan.
Pengertian mutasi dari sudut kepegawaian adalah segala perubahan mengenai
seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain.
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Mutasi kepegawaian adalah
segala perubahan mengenai data Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang
berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan dan
perubahan susunan keluarga serta perubahan lain di bidang kepegawaian.
Terkait dengan hal tersebut mutasi juga termasuk pemindahan pegawai dari atau ke
Instansi di lingkungan Pemerintahan termasuk :
1. Pemindahan antar Kabupaten/ Kota dalam satu Provinsi.
35
2. Pemindahan dari Kabupaten / Kota ke Provinsi atau sebaliknya
3. Pemindahan antar Kabupaten kota luar Provinsi
4. Pemindahan dari Kabupaten / Kota atau Propinsi ke Pusat atau sebaliknya ;
5. Pemindahan antar unit kerja dalam satu organisasi.
Mutasi atau pemindahan pegawai ini dapat terjadi karena dua hal yaitu Keinginan
pegawai itu sendiri, misalnya: Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan
bidang tugasnya atau jabatannya dan/atau dikarenakan kebutuhan organisasi seperti
rotasi, promosi atau hukuman.
Hal ini sejalan dengan pasal 73 Undang-undang Aparatur Sipil Negara dinyatakan antara
lain sebagai berikut :
a) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-
Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat
dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar
negeri. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah ini dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian.
b) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur
setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
c) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah
memperoleh pertimbangan kepala BKN.
d) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan
oleh kepala BKN.
e) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
f) Dalam pelaksanaan mutasi ini agar diperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
Disamping itu Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.
Undang-undang ASN ini memberikan pengertian mutasi terbatas pada perpindahan
lokasi kerja baik dalam maupun keluar instansi baik antar-Instansi Pusat, 1 (satu)
Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke
perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
36
Sedangkan dalam bahasan modul ini pengertian mutasi akan disinggung dari aspek
adminsitrasi yaitu tujuan, jenis-jenis mutasi kepegawaian, dan syarat-syaratnya dalam
rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
B. Tujuan Mutasi
Ditinjau dari tujuannya mutasi adalah :
1. Sebagai upaya meningkatkan prestasi (production transfer) karena kinerja ditempat
terdahulu menurun.
2. Sebagai upaya menggantikan pegawai yang berhenti dalam posisi yang sama yang
dipangku sebelumnya (Replacement transfer).
3. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam posisi jabatan
yang lama dengan jabatan yang baru (Versality Transfer).
4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift, misalnya
shift A malam ke shift B (siang).
5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja untuk memupuk dan
memperbaiki kerjasama antar pegawai.
6. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan
pegawai yang berhalangan.
Dengan demikian dapat disimpulkan tujuan mutasi adalah untuk menempatkan orang
yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place) dan untuk
meningkatkan semangat serta kegairahan dalam bekerja.
Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai menurut H. Malayu S.P.
Hasibuan (2008 : 103) yaitu :
a) Seniority System
Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja
dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena kecakapan
orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu menduduki
jabatan yang baru.
b) Spoil System
Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi ini kurang
baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.
37
c) Merit System
Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif
dan hasil prestasi kerja. Merit system ini merupakan dasar mutasi yang baik karena :
1) Output dan produktivitas kerja meningkat.
2) Semangat kerja meningkat.
3) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.
4) Absensi karyawan semakin baik.
5) Disiplin karyawan semakin baik.
6) Jumlah kecelakaan akan menurun.
C. Jenis-jenis Mutasi Kepegawaian
Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan antara lain Pegawai
Negeri Sipil adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan. Untuk itu kepadanya diberikan Nomor Induk Pegawai
secara Nasional.
Menurut Undang-undang ASN ini, bahwa yang termasuk pegawai pegawai negeri
sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan satu peraturan perundang-
undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama
untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai
pegawai ASN pengembangan karirnya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas. Untuk itu kepadanya harus dilakukan pembinaan secara terus
menerus baik dari sisi administrative maupun integritas dan moral.
Salah satu bentuk dari pengembangan terhadap pegawai negeri sipil adalah mutasi
kepegawaian sebagai penjelmaan/ perwujudan dari dianamika organisasi yang dijadikan
sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan organisasi.
Adapun jenis-jenis mutasi dibidang kepegawaian antara lain adalah sebagai berikut :
1. Mutasi Cuti Luar Tanggungan Negara
38
2. Mutasi CPNS
3. Mutasi Diklat
4. Mutasi Hukuman
5. Mutasi Jabatan
6. Mutasi Keluarga
7. Mutasi Karpeg
8. Mutasi Pendidikan
9. Mutasi Penghargaan
10. Mutasi Pindah Wilayah Kerja
11. Mutasi Pemberhentian
12. Mutasi Pindah Instansi
13. Mutasi Peninjauan Masa Kerja
14. Mutasi Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS
15. Mutasi Kenaikan Pangkat
16. Mutasi Pensiun
17. Mutasi Pegawai Baru
Ditilik dari latar belakang yang mendasari terjadinya mutasi ini dapat dibedakan menjadi
2 hal yaitu mutasi yang disebabkan oleh alasan internal PNS seperti karena pelaksanaan
cuti dan perkawinan serta karena alasan yang disebabkan oleh kegiatan manajemen
yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
D. Rangkuman
Mutasi adalah usaha menempatkan pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang sesuai
mutasi dan promosi dengan kecakapan dan kemampuannya.
Beberapa alasan, antara lain : kemempuan kerja, rasa tanggung jawab kesengan dan
sebagainya. Agar mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi
maka perlu adanya evaluasi pada setiap pekerja terus-menerus secara obyektif.
Mutasi atau pemindahan pegawai dapat terjadi karena dua hal yaitu:
1. Keinginan pegawai itu sendiri, misalnya:
a. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau
jabatannya.
b. Pegawai yang bersangkutan merasa tidak sesuai dengan teman sekerjanya atau
dengan atasannya
39
c. Pegawai yang bersangkutan merasa bahwa tempat atau lingkungan keja tidak
sesuai dengan kondisi fisik atau keinginannya.
2. Keinginan perusahaan, dengan tujuan ;
a. Perusahaan ingin menunjukkan kepada pegawai yang bersangkutan bahwa mutasi
bukan hukuman melainkan upaya yntuk menjamin kelangsungan hidup pekerjaan
pegawai.
b. Perusahaan ingin meyakinkan pegawai bahwa ia tidak akan diberhentikan karena
kekurangmampuan atau kekurangcakapan pegawai yang bersangkutan.
c. Perusahaan ingin menghindari rasa jenuh pegawai pada jenis pekerjaan, jabatan
maupun tempat kerja yang sama.
Mutasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
1. Mutasi biasa adalah mutasi atau pemindahan pegawai tanpa diikuti kenaikan jabatan.
Mutasi ini dilakukan dengan tujuan :
a. Memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan
b. Memenuhi kekurangan tenaga di unit/bagian lain
c. Menempatkan pegawai sesuai dengan kecakapan, kemempuan dan bidangnya.
2. Mutasi promosi adalah mutasi yang diikuti dengan kenaikan jabatan. Tugas dan
tanggung jawab seorang pegawai yang mendapat mutasi ini bertambah besar. Mutasi
ini dilakukan dengan tujuan ;
a. Mengisi suatu formasi jabatan dengan mengambil sumber tenaga dari dalam
b. Membina karier pegawai
c. Mengembangkan kemampuan pegawai.
Macam-Macam Mutasi
Ditinjau dari tujuan dan maksud mutasi :
1. Production transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama karena produksi di tempat
terdahulu menurun.
2. Replacement transfer yaitu mutasi dari jabatan yang sudah lama dipegang ke jabatan
yang sama di unit/bagian lain, untuk menggantikan pegawai yang belum lama bekerja
atau pegawai yang diberhentikan.
3. Versatility transfer yaitu mutasi dari jabatan yang satu ke jabatan yang lain untuk
menambah pengetahuan pegawai yang bersangkutan
40
4. Shift transfer yaitu mutasi dalam jabatan yang sama, tetapi berbeda shift, misalnya
shift A (malam) ke shift B (siang).
5. Remedial transfer yaitu mutasi pegawai ke bagian mana saja, dengan tujuan untuk
memupuk atau untuk memperbaiki kerjasama antar pegawai.
Ditinjau dari masa kerja Pegawai
1. Temporary transfer yaitu mutasi yang bersifat sementara untuk menggantikan
pegawai yang berhalangan.
2. Permanent transfer yaitu mutasi yang bersifat tetap.
Adapun tujuan diadakan mutasi adalah:
1. Menempatkan orang tepat pada tempat tepat ( the right man in the right place)
2. Mutasi sebagai langkah meningkatkan semangat dan kegairahan kerja
3. Mutasi untuk dapat saling menggantikan
41
BAB IV
JENIS-JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN
DAN PERSYARATANNYA
Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan Persyaratan berbagai jenis mutasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
disebutkan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1
(satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah,
antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di luar negeri.
Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian; antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur
setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); antar
kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri PAN-RB setelah
memperoleh pertimbangan kepala BKN; mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
Pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN; dan mutasi PNS antar Instansi Pusat
ditetapkan oleh Kepala BKN.
Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan,”
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Dari pengertian ini, dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan mutasi di bidang
kepegawaian, lebih diarahkan untuk mencapai peningkatan kinerja secara efisien dan efektif
sebagai bagian dari usaha-usaha untuk mempercepat pencapaian tujuan, melalui penempatan
orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man in the right place), dengan tetap
mempertimbangkan aspek pembinaan bagi aparatur sipil negara yang mengarah pada prinsip
kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa.
42
Karena demikian luas pengertian mutasi ini, maka dalam bahasan buku ini jenis-jenis mutasi
yang seringkali dialami dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada umumnya, maka
dalam pembahasannya dibatasi sebagai berikut :
A. Mutasi Cuti diluar Tanggungan Negara.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawai Negeri Sipil, terdapat 6 jenis cuti antara lain adalah :
1. Cuti Tahunan
2. Cuti Sakit
3. Cuti Bersalin
4. Cuti Besar
5. Cuti Karena Alasan Penting, dan
6. Cuti diluar Tanggungan Negara.
Dasar Pelaksanaan Cuti diluar Tanggungan Negara juga tertuang didalam UU ASN
pasal 21 huruf b, disamping Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976, yang dalam
pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang
Permintaan dan Pemberian Cuti PNS.
Terdapat beberapa pengertian dan syarat yang harus dipahami dalam pelaksanaan Cuti
diluar Tanggungan Negara ini antara lain sebagai berikut :
1) CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak
oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang
bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.
2) PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena
alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama
3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu)
tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
3) CLTN hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti
setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
4) Persetujuan tersebut dapat diajukan kepada BKN/ Kanreg yang penetapannya
ditandatangani pejabat serendahnya eselon III yang terkait.
5) Dalam pengajuan persetujuan tersebut melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.
6) Cuti diluar tanggungan Negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
43
7) Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurang-kurangnya 3 bulan
sebelum CLTN berakhir.
8) PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong
itu dengan segera dapat diisi.
9) Selama menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan
tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
10) PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis
kepada Pimpinan Instansi induknya .
11) Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai
menjalankan CLTN berkewajiban:
a) Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.
b) Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan isntansi induk melaporkan kepada
kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain.
c) Apabila Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka
Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar
memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan
perundnag-undangan yang berlaku.
10) PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis
masa menjalankan cuti diluar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
11) Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a) Permintaan CLTN tidak dapat ditolak.
b) PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan
kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
c) Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.
d) Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum
dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
e) Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara
dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
44
12) Persyaratan Adminsitratif Pengajuan Cuti diluar Tanggungan Negara adalah sebagi
berikut :
a) Surat Pengantar dari Instansi
b) Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir
c) Fotocopy SK terakhir yang dilegalisir
d) Surat ijin dari atasan langsung
e) Surat Keterangan/ alasan untuk menjalani CLTN
B. Mutasi Calon Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22
Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dinyatakan antara lain bahwa
Setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan NIP yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan berfungsi sebagai nomor
identitas serta digunakan dalam hal pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, pelayanan
gaji; pelayanan pensiun; pelayanan asuransi sosial; pelayanan tabungan; pengelolaan
administrasi kepegawaian; dan pelayanan lain yang bermanfaat bagi Pegawai Negeri
Sipil.
NIP tersebut berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil,
pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau janda/dudanya. NIP berlaku juga bagi keluarga
yang menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun serta orangtua
penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil yang tewas.
Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi pemerintah atau
diperbantukan/dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP
yang telah ditetapkan bagi dirinya.
Pemberian NIP bagi Pegawai Negeri Sipil ini ditetapkan secara kolektif dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah melakukan Pendataan Ulang
Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PUPNS adalah pemutakhiran
data kepegawaian yang diselenggarakan oleh Pemerintah pada bulan Juli 2003.
Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat setelah berlakunya Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara seperti disebutkan diatas, NIP Calon Pegawai
Negeri Sipil ditetapkan bersamaan dengan permintaan penetapan NIP pengangkatannya
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
45
Pasal 63 dan 64, UU ASN menyatakan bahwa Calon PNS wajib menjalani masa
percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa Percobaan tersebut dilaksanakan melalui proses
pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul
dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.
Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji
sebagai berikut :
"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya,
untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan
pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan
penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil,
serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya
sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".
1. Perlakuan terhadap Calon Pegawai Pegawai Negeri yang mengalami kecelakaan
karena dinas.
Bagi CPNS yang mengalami kecelakaan karena dinas maka diperlakukan hal-hal
sebagai berikut jika :
a. Tewas, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 bulan ybs dinyatakan
tewas, diberikan KP Anumerta terhitung mulai tanggal yang bersangkutan
dinyatakan tewas dan diberhentikan sebagai PNS juga terhitung mulai tanggal
yang bersangkutan dinyatakan tewas.
b. Cacat, diangkat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 bulan surat keterangan
Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat
bekerja pada semua jabatan negeri, diberikan Kenaikan Pangkat Pengabdian
46
terhitung mulai tanggal dinyatakan cacat karena dinas dan tidak bisa lagi bekerja
pada semua jabatan negeri dan diberhentikan pada akhir bulan.
Keputusan tentang Pemberhentian ini ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
Negara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
Persyaratan Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil / Calon
Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas :
1. Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
2. Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
3. Berita Acara dari Pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
4. Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang
menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut
mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r;
5. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat
pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;
6. Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang
diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi
untuk semua jabatan negeri.
2. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon PNS diberhentikan dengan hormat, bila :
a) mengajukan permohonan berhenti
b) tidak memenuhi syarat kesehatan
c) tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan
d) tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas
e) menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu
lingkungan pekerjaan
f) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
g) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat
permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian .
47
h) 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan Calon PNS tidak
melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang
bersangkutan.
Calon PNS diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
a) Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang
tidak benar.
Yang dimaksud keterangan atau bukti yang tidak benar dalam ketentuan ini
adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada negara atau
setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk
diangkat sebagai Calon PNS.
b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan
sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/
tugasnya;
c) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat
permohonan berhenti secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian.
C. Mutasi Kartu Pegawai
Kartu Pegawai Negeri Sipil adalah Identitas Pegawai Negeri Sipil yang berlaku selama
yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tujuan ditetapkan Karpeg adalah
untuk memberikan jaminan pada pemegang bahwa pemegangnya adalah seorang
Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu Karpeg Sebagai identitas juga berguna sebagai
Kartu Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan keperluan administrasi kepagawaian
lainnya seperti Kenaikan pangkat, Pensiun dan lain-lain.
Syarat-syarat yang harus dilengkapi PNS untuk mendapatkan KARPEG antara lain
adalah sebagai berikut :
1. Surat Pengantar Dari Instansi (Penetapan Karpeg tidak boleh berlaku surut).
2. Fotocopy SK CPNS (rangkap 2)
3. Fotocopy SK PNS (rangkap 2)
4. Fotocopy Sertifikat Diklat Prajabatan (rangkap 2) yang mencantumkan antara lain
Nomor dan Tanggal STTPL
48
5. Nomor dan tanggal Pengujian Kesehatan
6. Masa Percobaan sebagai PNS tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun, bila lebih dari
2 (dua) tahun harus tercantum nomor persetujuan dari Kepala BKN.
7. Surat Keterangan dari Kepolisian untuk Karpeg pengganti bagi Karpeg yang
hilang.bersangkutan.
8. Melampirkan Karpeg yang rusak bagi permintaan Karpeg Pengganti karena rusak.
9. Persyaratan yang berupa fotocopy harus dilegalisisr oleh Pimpinan Instansi Pegawai
yang bersangkutan.
10. Pasphoto (hitam-putih) Ukuran 2×3 cm sebanyak 2 (dua) lembar
Dasar Penetapan Karpeg ini diatur dalam :
a) Keputusan Ka.BAKN Nomor 01/KEP/1994 Tanggal 07 Januari 1994
b) Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066 /
KEP 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
c) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974. tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
d) Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 tanggal 09 Januari 1975 tentang
Petunjuk penetapan, Penggunaan Nomor Induk PNS dan Kartu Pegawai.
Tabel 1
Contoh Prosedur/Mekanisme Pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG)
49
D. Mutasi Peninjauan Masa Kerja Kerja
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki
pengalaman kerja pada pemerintah/swasta yang berbadan hukum yang belum di
perhitungkan sebagai masa kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan untuk
penetapan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Syarat-syarat :
1. Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) /Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Melampirkan fotocopi Karpeg.
3. Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah diperhitungkan penuh,
sedangkan pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta diperhitungkan 1/2 (satu
per dua) sebanyak-banyaknya 8 tahun.
4. Daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan.
5. Salinan Sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dapat digunakan pada saat bekerja
dipemerintah/swasta.
6. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS).
7. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai bukti
pengalaman kerja yang diperoleh.
8. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
9. Pengalaman kerja yang didapat dari Swasta yang dapat diperhitungkan menjadi
masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari swasta yang
berbadan hukum.
10. Pengalaman kerja tersebut didapat secara terus menerus tanpa terputus.
Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji
adalah pengalaman bekerja yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang dan belum pernah diperhitungkan sebagai masa kerja golongan gaji.
Peninjauan Masa Kerja yang diperoleh dari Masa Bakti Veteran dan masa kerja sebagai
penghargaan dalam perjuangan.
Persyaratan :
1. Status sebagai CPNS/PNS.
2. CPNS/PNS yang bersangkutan dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara Republik
Indonesia.
50
3. Bagi masa bakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya dapat
diperhitungkan apabila telah melalui Heregestrasi yang dilakukan
Baminvet/Pucatsatnas.
4. Masa bakti yang dapat diperhitungkan 2 kali : Masa bakti veteran perjuangan
kemerdekaan antara tanggal 17 Agustus 1945 s.d 27 Desember 1949 (maksimal 4 thn
4 bln x 2 = 8 thn 8 bln) .
Masa perjuangan integrasi dan selama menjadi pegawai pada Pemerintah sementara
Timor Timur yaitu pada mulai tanggal 1 Juli 1974 s.d 31 Juli 1976 (maksimal 2 thn 3
bln x 2 = 4 thn 6 bln
E. Mutasi Pensiun
1. Pensiun Pegawai.
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai negeri Sipil, terdapat 8 alasan yang digunakan untuk
pemberhentian antara lain adalah sebagai berikut :
a) Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
b) Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun
c) Pembehentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi
d) Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak/Penyelewengan
e) Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani Atau Rohani
f) Pemberhentian Karena Meninggalkan Tugas
g) Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang
h) Pemberhentian karena hal-hal lain.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat setelah memenuhi syarat-
syarat diberikan Pensiun sebagai Penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-
tahun mengabdikan dirinya pada dinas pemerintah.
Berikut disampaikan syarat-syarat untuk penetapan pensiun pegawai :
1) DPCP
2) Foto copy SK pertama di legalisir
3) Foto copy SK terakhir Di legalisir
4) Pas Foto 4 x 6 (5 lembar)
5) Foto copy surat nikah dilegalisir
6) Foto copy akte kelahiran anak di legalisir
51
7) Foto copy KARPEG
2. Pensiun Janda/ Duda
Pensiun Janda/ duda yang tewas.
Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pensiun janda/duda dari PNS yang tewas dengan melampirkan :
1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangai oleh isteri/suami/anak/orangtua.
2) Surat Keterangan janda/duda dari Kepala Kelurahan
3) Daftar susunan keluarga.
4) Akta/ surat nikah.
5) Akta kelahiran anak-anaknya.
6) Alamat sebelum dan sesudah pensiun.
7) Pas photo suami/ isteri dari PNS yang tewas ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 lembar. Apabila suami/isteri dari PNS yang tewas juga sudah
meninggal namun masih mempunya anak yang berhak menerima pensiun maka dilampirkanm pas photo anak tersebut.
8) Surat Keputusan sementara dari pejabat yang berwenang tentang tewasnya
9) Laporan dari pimpinan unit kerjanya tentang peristiwa yang mengakibatkan PNS tersebut tewas.
10) Surat keterangan kronologi kejadian dari pejabat yang berwenang hingga PNS tersebut tewas.
11) Visum et Repertum dari dokter Rumah Sakit.
3. Pensiun Janda/Duda dari PNS yang meninggal Dunia.
Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul pensiun janda/duda dari PNS yang meninggal dunia bersamaan dengan usul kenaikan pangkat
pengabdian dengan melampirkan :
1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangai oleh isteri/suami/anak/orangtua.
2) Salinan/foto copy sah surat keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS
3) Salinan/foto copy sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
4) Surat keteragan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat.
5) Daftar susunan keluarga.
6) Akta/ surat nikah.
7) Akta kelahiran anak-anaknya.
8) Surat keterangan janda/duda dari kepala kelurahan/desa/camat.
9) Alamat sebelum dan sesudah pensiun.
4. Pensiun Janda/ duda dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia.
Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) menyampaikan usul pensiun
janda/duda dari Pensiunan PNS yang meninggal dunia dengan
52
melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1) Salinan/foto copy sah SK Pensiun dari Pensiunan PNS yang bersangkutan.
2) Surat Keterangan kematian dari Kepala Lurah/Desa/Camat.
3) Pas photo suami/ isteri dari PNS yang meninggal dunia ukuran 4 X 6 cm sebanyak 5 lembar. Apabila suami/isteri daari PNS juga sudah
meninggal namun masih mempunya anak yang berhak menerima pensiun maka dilampirkanm pas photo anak tersebut.
4) Akta/surat nikah.
5) Akta kelahiran anak-anaknya.
6) Surat keterangan janda/duda dari kepala lurah/desa/camat.
Prosedur Pelayanan Pensiun
Berkas yang harus dilampirkan sebagai syarat untuk pensiun bagi PNS yang mencapai
Batas Usia Pensiun
No. Berkas Keterangan
1 Foto Copy SK CPNS / SK Pengangkatan I Untuk menghitung MKP
2 Foto Cpy SK Kenaikan Pengkat Terakhir Untuk menghitung MKG
3 Foto Copy Akta Perkawinan/ Surat Nikah Dicantumkan di SK
4 Foto Copy Akta Kelahiran Anak Dicantumkan di SK
5 Pas Photo 4 X 6 sebanyak 5 lembar Ditempel di SK
6 DP 3 Tahun terakhir Sebagai Syarat KPP
7 Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin Berat atau Sedang dibuat
oleh instansi
Sebagai Syarat KPP
8 Alamat Sebelum dan Sesudah Pensiun Dicantumkan di SK
9 Foto Copy Daftar Susunan Keluarga Dicantumkan di SK
10. Foto Copy SK PMK jika pernah dilakukan
Peninjauan terhadap masa kerjanya
Untuk menghitung MKG
dan MKP
Kewenangan Penetapan Pensiun
1. BUP dan Meninggal Dunia 1. Gol IV/b kebawah oleh
Kanreg BKN
2. Gol IV/c keatas oleh
Presiden dengan Pertek
Ka.BKN
2. Cacat Karena Dinas/ tewas 1. Gol IV/b ke bawah
oleh Ka.BKN
2. Gol IV/c keatas oleh
Presiden dengan Pertek
Ka.BKN
53
3. Atas Permintaan sendiri 1. Dibawah usia 56
Tahun untuk Gol. III/d
kebawah oleh PPK
masing-masing.
2. Dibawah usia 56
untuk Gol IV/a dan
IV/b bagi PNS Daerah
Prop/Kab/Kota oleh
Gubernur.
3. Dibawah usia 56
untuk Gol IV/b
kebawah Pegawai
Pusat oleh PPK
masing-masing.
4. Untuk Gol IV/c ke
atas ditetapkan oleh
Presiden.
Diatas usia 56 Tahun
oleh Ka BKN
Kartu Isteri dan Kartu Suami PNS.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerrintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 45 Tahun 1990 dinyatakan antara lain
bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib
memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan melalui saluran
hirarki kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Berdasarkan laporan perkawinan tersebut maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan Kartu Suami/ Kartu isteri
bagi suami/ isteri bagi Pegawai Negeri yang bersangkutan. Kartu isteri adalah Kartu
bagi Isteri sah dari seorang Pegawai Negeri Sipil, demikian pula Kartu Suami adalah
kartu bagi suami sah dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi sebagai kartu
identitas bagi suami/ isteri sah dari seorang Pegawai Negeri Sipil.
Disamping Kartu Suami/ Isteri berfungsi sebagai :
Bukti pendaftaran suami/ isteri sah PNS
Lampiran surat pengantar permohonan pensiun janda/ duda
Upaya tertib administrasi kepegawaian.
54
Untuk mendapatkan Kartu Suami/ isteri, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan dilampiri :
1) Usul permohonan Kartu Suami/ isteri dari Instansi PNS yang bersangkutan.
2) Laporan Perkawinan Pertama/ Laporan Perkawinan Janda/duda dengan ketentuan :
a. LPP/LPJD, ditulis dengan benar dan sah
b. LPP/LPJD ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
c. Melampirkan salinan sah akta nikah/akta perkawinan
d. Bagi PNS yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah/ akta cerai/ akta
kematian.
3) Melampirkan pas photo hitam putih suami/ isteri PNS yang bersangkutan ukuran 3 X
4 sebanyak 2 lembar, 1 lembar ditempel di kartu sedangkan yang 1 lembar ditempel
di berkas usul sebagai arsip.
4) Mengisi daftar keluarga (bagi PNS yang menikah sebelum berlakunya PP No.10
Tahun 1983
5) Bagi PNS yang kehilangan Kartu, mengajukan permohonan kartu penganti dengan
melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat.
Kartu Suami/ Isteri berlaku selama yang bersangkutan menjadi suami/ isteri sah dari
PNS atau Pensiunan.
Dasar Penetapan Karis/Karsu diatur dalam Keputusan Kepala BAKN Nomor 1158a
tahun 1983.
F. Mutasi Kenaikan Pangkat
Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang
diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara,
serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi
kerja dan pengabdiannya. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan,
maka kenaikan pangkat harus diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya.
Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai Negeri Sipil Susunan pangkat serta
golongan ruang Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
1. Juru Muda, Ia
2. Juru Muda Tingkat 1, Ib
55
3. Juru, Ic
4. Juru Tingkat 1, Id
5. Pengatur Muda, IIa
6. Pengatur Muda Tingkat 1, IIb
7. Pengatur, IIc
8. Pengatur Tingkat 1, IId
9. Penata Muda, IIIa
10. Penata Muda Tingkat 1, IIIb
11. Penata, IIIc
12. Penata Tingkat 1, IIId
13. Pembina, IVa
14. Pembina Tingkat 1, IVb
15. Pembina Utama Muda, IVc
16. Pembina Utama Madya, IVd
17. Pembina Utama, IVe
Setiap pegawai baru yang dilantik atau diputuskan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PNS
baik di pemerintah pusat maupun daerah akan diberikan Nomor Induk Pegawai atau NIP
yang berjumlah 18 dijit angka, golongan dan pangkat sesuai dengan tingkat pendidikan
yang diakui sebagai mana berikut di bawah ini :
Pegawai baru lulusan SD atau sederajat = I/a
Pegawai baru lulusan SMP atau sederajat = I/c
Pegawai baru lulusan SMA atau sederajat = II/a
Pegawai baru lulusan D1/D2 atau sederajat = II/b
Pegawai baru lulusan D3 atau sederajat = II/c
Pegawai baru lulusan S1 atau sederajat = III/a
Pegawai baru lulusan S2 sederajad/S1 Kedokteran/S1 Apoteker = III/b
Pegawai baru lulusan S3 atau sederajat = III/c
Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1
Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat
pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung
sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem
kenaikan pangkat pilihan.
56
Kenaikan Pangkat Reguler
Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang
tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan
sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya
ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya.
Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional tertentu, dan
Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak
menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu.
Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan pangkat:
o Pengatur Muda golongan ruang II/a, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Dasar.
o Pengatur golongan ruang II/c, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
o Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat
Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama.
o Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, bagi yang memiliki Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan
Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah
Diploma I, atau Ijazah Diploma II.
o Penata golongan ruang III/c, bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah
Akademi atau Ijazah Bakaloreat.
o Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (SI),
atau Ijazah Diploma IV.
o Pembina golongan ruang IV/a, bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah
Apoteker, Ijazah Magister (S2), atau ijazah lain yang setara
Diangkat menjadi Pejabat Negara;
Memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah;
57
Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau
jabatan fungsional tertentu;
Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang
diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau
jabatan fungsional tertentu.
Kenaikan pangkat pilihan
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional
tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang
bersangkutan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diberikan Kenaikan
Pangkat regular.
Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dapat diberikan kenaikan
pangkat pilihan apabila:
Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang didudukinya
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan setiap unsurnya sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir,
Lulus ujian dinas bagi kenaikan pangkat yang akan pindah golongan, kecuali telah
dibebaskan karena pendidikan/pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti,
Tidak akan melampaui pangkat atasannya,
Belum mencapai pangkat tertinggi yang ditetapkan bagi jabatannya.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1
tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat
dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:
1. Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir,
2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
tahun terakhir. Ketentuan sekurang-kurangnya 1 tahun dalam jabatan struktural yang
didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :
a) Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.
b) Bersifat kumulatif lebih dari 1 jabatan struktural tetapi tidak terputus dalam
tingkat jabatan struktural yang sama.
58
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih
satu tingkat di bawah janjang pangkat terendah yang ditetapkan bagi jabatan yang
didudukinya, tetapi telah 4 tahun atau lebih dalam pangkatnya yang terakhir, dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan
pangkat berikutnya setelah ia dilantik dalam jabatannya itu, apabila setiap unsur
penilaian prestasi kerja (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir.
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan
pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:
1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
2. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan Setiap unsur penilaian prestasi
kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang
pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dengan peraturan
perundang-undangan tersendiri, misalnya jabatan hakim pengadilan.
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa
baiknya Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
selama 1 tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
1. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir, dan
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir.
Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara
nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Penilaian prestasi
kerja luar biasa baiknya dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat pembina
kepegawaian. Prestasi kerja luar biasa baiknya dinyatakan dalam surat keputusan yang
ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penetapan prestasi kerja
luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Kenaikan pangkat
karena Pegawai Negeri Sipil menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan
tanpa terikat jenjang pangkat dan/atau ketentuan ujian dinas.
59
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma
Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat
Belajar/Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Akan diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian
yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
2. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
tahun terakhir;
4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan
fungsional tertentu; dan
5. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki surat tanda tamat belajar/ijazah yang
diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,
berlaku ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang
memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah atau diploma. Ujian penyesuaian ijazah
bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang
berhubungan dengan tugas pokoknya. Pelaksanaan ujian kenaikan pangkat tersebut
diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil yang melaksanakan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk
mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat
dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas
belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.
Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan
pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:
1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
tahun terakhir, dan Masih dalam batas jenjang pangkat bagi jabatan yang diduduki
sebelum tugas belajar.
60
Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dan memperoleh
STTB/ ijazah/ diploma pendidikan yang diikutinya, dapat diberikan kenaikan pangkat
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kenaikkan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, baru
dapat diberikan apabila:
a) Sekurang-kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; dan
b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1
tahun terakhir.
Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan secara penuh
diluar instansi induknya.
Yang dimaksud dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya
dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan/diperbantukan secara penuh pada negara
sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan pemerintah, antara lain
perusahaan jawatan, Palang Merah Indonesia, rumah sakit swasta, badan-badan sosial,
dan lembaga pendidikan.
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya
dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapat
diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
1. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
tahun terakhir, dan
3. Masih dalam pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya. Kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi mduk
hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali, kecuali bagi yang dipekerjakan
atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan
jawatan. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi
induknya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu untuk kenaikan
pangkatnya harus memenuhi angka kredit, disamping syarat-syarat untuk kenaikan
pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
61
Kenaikan Pangkat Anumerta
Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta
setingkat lebih tinggi.
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah:
Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; Meninggal
dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga
kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya;
Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat
rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun
sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.
Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum Pegawai Negeri
Sipil yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut
hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Untuk menjamin agar pemberian
kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas
itu dimakamkan, maka ditetapkan keputusan sementara. Pejabat yang berwenang
menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
masing-masing untuk Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas dalam pangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah.
Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi
tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang tewas sehingga tidak memungkinkan
diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu
dimakamkan, camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya misalnya kepolisian
setempat atau kepala sekolah negeri, dapat menetapkan keputusan sementara.
Kepala kantor atau pimpinan unit kerja membuat laporan tentang tewasnya Pegawai
Negeri Sipil sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh camat atau pejabat
lainnya. Berdasarkan laporan tersebut camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya
mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut
62
pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian
kenaikan pangkat anumerta. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut
diatas, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat
yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian
mempertimbangkan penetapan keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta
tersebut.
Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat anumerta maka
Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada:
1. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan
menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b.
Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan
tewas karena benar terbukti bahwa ia meninggal dunia dalam dan karena dinas, maka
keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi
keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang yaitu:
a) Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikan pangkatnya menjadi Pembina
Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
b) Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan
pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata
tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang
pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi
keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut
tidak berlaku untuk mengurus hak-hak kepegawaiannya.
63
Dalam hal yang bersangkutan tersebut di atas tidak memenuhi syarat untuk mendapat
kenaikan pangkat anumerta tetapi memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat
pengabdian karena meninggal dunia, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian
dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan
demikian pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas didasarkan
kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta.
Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat
anumerta serta diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas. Kenaikan Pangkat Pengabdian
Kenaikan pangkat pengabdian
Kenaikan Pangkat Pengabdian diberikan kepada :
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia,
Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
karena mencapai batas usia pensiun, dan
Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan
pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila:
1. Memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
a. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya
telah 1 bulan dalam pangkat terakhir;
b. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya
telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; atau
c. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya
telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
2. Setiap unsur penilaian DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir, dan
64
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun
terakhir.
Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam
ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia
atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus starusnya sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau
mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan :
a. Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinaikkan pangkatnya menjadi
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil yang
dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai
dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia
pensiun yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, ditetapkan sekaligus dalam
keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut. Kenaikan
pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung
mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia. Kenaikan
pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun
berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun.
Pegawai Negeri Sipil yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas
dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat
pengabdian setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat
karena dinas adalah:
1. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi:
a) Dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
b) Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan
itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan
tugas kewajibannya;
65
c) Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat
tindakan terhadap anasir itu.
2. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari
pelaksanaan tugas. Kenaikan pangkat pengabdian disebabkan cacat karena dinas
ditetapkan dengan :
a) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk kenaikan pangkat menjadi
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil untuk
kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai
dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas, berlaku mulai
tanggal yang bersangkutan oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas
dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Calon Pegawai Negeri Sipil
yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja
lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan
kenaikan pangkat pengabdian berlaku terhitung mulai tanggal 1 pada bulan yang
bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua
jabatan negeri, dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Badan Kepegawaian Negara atas
usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan menetapkan pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sekaligus pemberian kenaikan
pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
dengan hak pensiun. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat dalam dan karena
dinas dan tidak dapat dipekerjakan lagi dalam semua jabatan negeri diberikan pensiun
sebesar yang tertinggi bagi PNS sebesar 75 % dari dasar pensiun (gaji pokok) dan
disamping itu diberikan tunjangan cacat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
66
Besarnya Tunjangan Cacat.
Tunjangan cacat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1981 tiap bulan adalah :
70% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan pada kedua belah mata;
atau pendengaran pada kedua belah telinga; atau kedua belah kaki dari pangkal paha
atau dari lutut kebawah.
50% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari sendi bahu kebawah; atau
kedua belah kaki dari mata kaki kebawah.
40% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: lengan dari atau dari atas siku
kebawah; atau sebelah kaki dari pangkal paha.
30% dari gaji pokok apabila kehilangan fungsi: penglihatan dari sebelah mata; atau
pendengaran dari sebelah telinga; atau tangan dari atau dari atas pergelangan
kebawah; atau sebelah kaki dari mata kaki kebawah.
Dalam hal terjadi beberapa cacat sebagaimana dimaksud maka besarnya tunjangan
cacat ditetapkan dengan menjumlahkan persentase dari tiap cacat, dengan ketentuan
paling tinggi 100% dari gaji pokok .
Ujian Dinas
Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan
Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping
memenuhi syarat yang ditentukan, harus lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ujian dinas tingkat I
untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata
Muda golongan ruang III/a. Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata
Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a. Pejabat Pembina
Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan ujian
dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.
Persyaratan Administratif Kenaikan Pangkat Pengabdian karena mencapai batas usia
pensiun :
Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 ( satu ) tahun terakhir;
67
Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;
Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 1 ( satu ) terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh
sebagaimana teresebut dalam Anak Lampiran I-q.
Persyaratan Administratif Kenaikan Pangkat Pengabdian karena meninggal dunia :
Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
Daftar penilaian pretasi kerja/DP-3 dalam 1 ( satu ) tahun terakhir;
Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa;
Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh
sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;
Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
dalam 1 ( satu ) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q.
G. Mutasi Keluarga.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara antara lain dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil berhak jaminan pensiun dan
jaminan hari tua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/ duda Pegawai menyatakan antara lain Pegawai yang diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun-pegawai, jikalau ia
pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri.
Pensiun dimaksud disamping diberikan kepada PNS yang bersangkutan, juga diberikan
kepada Janda/Duda PNS yang meninggal dunia/ tewas.
Untuk keperluan tersebut maka setiap perubahan susunan keluarga Pegawai harus
disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dilakukan pencatatan .
H. Mutasi Diklat
Calon pegawai negeri sipil yang telah menjalankan masa percobaan dapat diangkat
menjadi pegawai negeri sipil dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
Masa percobaan tersebut dihitung sejak tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai
calon pegawai negeri sipil;
68
Masa percobaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 64 angka (1) UU ASN
dilakukan selama 1 (satu) tahun, melalui proses pendidikan dan pelatihan teritegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat
profesionalisme serta kompetensi bidang.
Lebih lanjut dalam Pasal 70 antara lain dinyatakan bahwa setiap Pegawai ASN
memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi lain yang
dilaksanakan antara melalui lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan
penataran. Pengembangan kompetensi iniharus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang
dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan
karier.
I. Mutasi Hukuman
Yang dimaksud Hukuman adalah Hukuman disiplin yaitu hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS yaitu tidak menghindari larangan
dan tidak mentaati kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin.
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai
kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar
oleh Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang " Disiplin Pegawai Negeri Sipil".
Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur ketentuan-ketentuan mengenai:
1. Kewajiban,
2. Larangan,
3. Hukuman disiplin,
4. Pejabat yang berwenang menghukum,
5. Penjatuhan hukuman disiplin,
6. Keberatan atas hukuman disiplin,
7. Berlakunya keputusan hukuman disiplin.
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh
atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, dan dilakukan paling lambat 7 hari kerja
sebelum pemeriksaan. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung
wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
69
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan , berita acara pemeriksaan tersebut tetap
dijadikan sebagai dasaruntuk menjatuhkan hukuman disiplin. PNS yang diperiksa
berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan tersebut. Dalam keputusan
hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.
PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran
disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat
setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang
berwenang menghukum, disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang
menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. disampaikan secara tertutup
oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS
yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
Kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan kesempatan untuk mengajukan
upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran
disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah
instansi.
Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan. Dokumen keputusan hukuman disiplin
tersebutdigunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang
bersangkutan.
Disamping jenid-jenis mutasi seperti telah diuraikan dimuka, dalam sistem
kepegawaian dikenal juga mutasi pendidikan, mutasi penghargaan, mutasi pindah
wilayah kerja, mutasi pemberhentian, mutasi pindah instansi,dan mutasi berita acara
pengambilan sumpah/janji PNS.
70
J. Rangkuman
Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan
utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi
yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi
kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang
pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan
kepadanya.
Layaknya setiap pengambil keputusan dalam suatu organisasi setiap Surat Keputusan
mengenai mutasi ini diluncurkan, pasti telah melalui proses yang tidak bisa dibilang
singkat. Mulai dari pembentukan pola mutasi, pemilihan calon-calon yang tepat untuk
menduduki suatu jabatan, penentuan atau seleksi dari para calon terpilih tersebut,
pertimbangan rekomendasi bagi calon yang bersangkutan dan masih banyak kegiatan
lain yang tentunya telah banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga dari para konseptor,
pengambil keputusan, maupun pihak-pihak yang terkait dengan mutasi ini.
71
BAB V
STATUS KEPEGAWAIAN
Indikator keberhasilan : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat
diharapkan dapat menjelaskan Pengertian Status dan Kedudukan Pegawai
Negeri Sipil.
Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi,
perlu ditetapkan ketentuan pembinaan tentang Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang
memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan
manajemen aparatur sipil negara. Maka dari itu Undang-undang Aparatur Sipil Negara
(RUU ASN) menempatkan aparatur sipil Negara (ASN) sebagai sebuah profesi yang harus
memiliki standar pelayanan profesi, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku profesi,
pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat
menjaga nilai-nilai dasar profesi.
Profesi ASN ini terdiri dari profesi-profesi spesifik yang dikenal sebagai Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.. Karena itu, UU ASN ini,
maka setiap birokrat harus memiliki standar pelayanan profesi, melaksanakan nilai dasar
kode etik profesi, dan wajib mengembangkan keahlian profesinya secara periodik.
Untuk memperkuat sistem merit dalam birokrasi, ASN terdiri dari PNS dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan basis utama kompetensi dan kinerja.
Berbeda dengan istilah pegawai honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) pada masa
sebelumnya, PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jadi tidak semua pegawai yang
bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, tetapi dapat berstatus pegawai kontrak
berjangka waktu.
UU ASN ini juga mengubah dari pendekatan closed career system yang sangat
berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang
mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan.
UU ini meletakkan dasar kompetisi terbuka di antara PNS dalam proses pengisian jabatan,
khususnya eselon I dan II yang disebut jabatan pimpinan tinggi (JPT). Proses pengisian
72
jabatan dalam birokrasi akan menganut sistem promosi terbuka, yang saat ini oleh Gubernur
DKI Jakarta disebut ”lelang jabatan”. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Undang-
Undang ini, pengisian JPT baik di pusat maupun di daerah akan dilakukan secara terbuka
atau ”dilelang” di antara PNS yang memenuhi syarat-syarat jabatan dan standar kompetensi
jabatan.
A. Jenis, Status dan Kedudukan
Berdasarkan ketentuan UU ASN jenis Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjajnjian Kerja. Dengan demikian Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri
sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Hal ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya yang menyatakan bahwa Pegawai
Negeri terdiri dari PNS,TNI dan Polri.
Berdasarkan Statusnya maka Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan, untuk itu kepadanya diberikan Nomor Induk Pegawai secara Nasional.
Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan, diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat
12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan yang dalam pengangkatannya
disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah.
Pegawai ASN tersebut dilihat dari kedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang
penempatannnya bisa di pusat, daerah maupun pada perwakilan pemerintah di luar
negeri.
Pegawai ASN tersebut melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan
Instansi dan Kepala Perwakilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan maupun partai politik.
73
B. Fungsi, Tugas, dan Peran
1. Fungsi
Sebagaimana pegawai ASN diberbagai Negara, maka Pegawai ASN memiliki
Fungsi sebagai :
1) Pelaksana Kebijakan Publik
2) Pelayan Publik
3) Perekat dan pemersatu bangsa
Maka dari itu maka dalam penyelenggaraan manajemen, ASN dilakukan
berdasarkan pada asas :
a) Kepastian hukum
b) Profesionalisme
c) proporsionalitas
d) Keterpaduan
e) Delegasi
f) Netralitas
g) Akuntabilitas
h) Efisiensi
i) Keterbukaan
j) Non diskriminasi
k) Persatuan dan kesatuan
l) Keadilan dan kesetaraan
m) Kesejahteraan
ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut :
1) Nilai dasar
2) Kode Etik dan Kode perilaku
3) Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
4) Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5) Kualifikasi akademik
6) Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, dan
7) Profesionalitas jabatan.
74
Nilai Dasar ini meliputi antara lain seperti mampu memegang teguh ideologi
Pancasila, setia kepada pemerintah dan Negara dan lain-lain.
Sementara itu kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan
kehormatan pegawai ASN. Untuk itu Pegawai ASN harus berperan mewujudkan
tujuan pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Tugas
Pegawai ASN bertugas antara lain :
a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
c. memperat persatuan dankestauan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peran
Pegawai ASN memili peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi
politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
C. Jabatan ASN
Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan
Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi ini terdiri atas:
1. jabatan administrator;
2. jabatan pengawas; dan
3. jabatan pelaksana.
Pejabat dalam jabatan administrator memiliki tugas dan tanggungjawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan. Sedangkan Pejabat dalam jabatan pengawas bertanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara
itu Pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Setiap jabatan ini ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
75
Berdasarkan pasal 18 UU ASN dinyatakan antara lain bahwa jabatan fungsional
terdiri dari jabatan fungsional keterampilan dan jabatan fungsional keahlian. Jabatan
Fungsional keterampilan terdiri atas pemula, terampil, mahir dan penyelia. Sedangkan
jabatan fungsional keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli
utama.
Lebih lanjut dalam pasal 19 dinyatakan bahwa jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas :
a. jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
Jabatan Pimpinan Tinggi ini berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN
pada Instansi Pemerintah melalui :
1. kepeloporan dalam bidang :
a) keahlian profesional;
b) analisis dan rekomendasi kebijakan; dan
c) kepemimpinan manajemen.
2. Pengembanagan kerja sama dengan instansi lain
3. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dank
ode perilaku ASN.
Untuk itu Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan
integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan
mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil
bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak
mendaftar sebagai calon.
Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota
Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan
status sebagai PNS.
76
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua,
wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur;
bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri
secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
D. Hak dan Kewajiban.
Beberapa pokok pengaturan lain dalam UU ASN antara lain menyangkut sistem dan
struktur yang mengatur antara hak dan kewajiban bagi PNS dan PPPK. Berikut
disampaikan Hak dan Kewajiban PNS dan PPPK sebagai bagian dari Pegawai ASN.
1. Hak PNS
a) gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b) cuti;
c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d) perlindungan; dan
e) pengembangan kompetensi.
2. Hak PPPK
a) Gaji dan tunjangan
b) Cuti
c) Perlindungan, dan
d) Pengembangan kompetensi
Yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai
dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.
Skala pengajian dan tunjangan Pegawai ASN ditetapkan setelah mendapatkan
pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Untuk itu Pegawai ASN wajib:
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang
sah;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
77
c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran
dan tanggungjawab.
f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI
E. Rangkuman
Pasal 68 UU ASN menegaskan, PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
pada Instansi Pemerintah berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh yang bersangkutan. PNS juga dapat
diangkat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan pangkat atau jabatan yang
disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berdasarkan
pada kualifkasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang poltik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin,
status pernikahan, umum, atau kondisi kecacatan. Manajemen ASN ini meliputi
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK).
Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, Presiden dapat
mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang
Berwenang di kementerian, sekretariat jendral/sekretariat lembaga negara, sekretariat
lembaga nonstruktural, sekretaris daerah/provinsi dan kabupaten/kota.
78
BAB VI
PENUTUP
Dalam ketentuan Undang-undang ASN dinyatakan bahwa Pegawai ASN berhimpun
dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, yang memiliki tujuan
menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan mewujudkan jiwa korps
ASN sebagai pemersatu bangsa. Sementara untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan
akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN, menurut UU No. 5/2014 ini,
diperlukan Sistem Informasi ASN, yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi
antar-Instansi Pemerintah.Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi dan data
pegawai ASN, yang meliputi:
a. Data riwayat hidup;
b. Riwayat pendidikan formal dan non formal;
c. Riwajat jabatan dan kepangkatan;
d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e. Riwayat pengalaman berorganisasi;
f. Riwayat gaji;
g. Riwayat pendidikan dan latihab;
h. Daftar penilaian prestasi kerja;
i. Surat keputusan; dan
j. Kompetensi.
Pada Bab Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, pada saat UU ini
mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan yaitu :
jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan
pimpinan tinggi utama;
jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya;
jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama;
jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana.
79
DAFTAR PUSTAKA
BUKU DAN PERATURAN
1. Birokrasi Pemerintah Indonesia, Drs.H.Inu Kencana Syafie.,MSi, Mandar Maju,
Bandung – 2004
2. Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku, H.Kusnadi,HMA dkk, Universitas
Brawijaya, Malang 2002
3. Ilmu Administrasi dan Organisasi, Patologi dan Terapinya, Prof.Dr.H.Makmur.,MSi.
Refika Aditama, Jakarta, 2007.
4. UU No.11 Tahun 1969
5. UU No.5 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
9. Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2011
Sumber Lainnya:
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi- diakses tanggal 2 Pebruari 2014 pukul 19.00
WIB
2. http://manajemenstiesbi.blogspot.com/2012/11/unsur-unsur-manajemen.html, diakses
tanggal 4 Januari 2014 pukul 12.15 WIB
3. http://syukai.wordpress.com/2009/06/15/pengertian-fungsi-fungsi-dan-unsur-unsur-
manajemen/, diakses tanggal 14 Januari 2014 pukul 13.10 WIB
4. http://www.scribd.com/doc/56800083/Unsur-Unsur-Manajemen, diakses tanggal 22
Desember 2013 pukul 09.20 WIB
5. http://www.bkn.go.id/kanreg01/in/prosedur-layanan.html, diakses tanggal 6 Januari
2014 pukul 08.15 WIB.