MODUL PKN XII
Transcript of MODUL PKN XII
BAB ISIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
STANDAR KOMPETENSI :1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka
KOMPETENSI DASAR :1.1. Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka1.2. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma
pembangunan1.3. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi
terbuka
INDIKATOR :1. Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara2. Menguraikan fungsi Pancasila3. Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara4. Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup5. Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai.6. Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.7. Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila 8. Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai
ideologi terbuka.
MATERI PEMBELAJARAN :
A. RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA1. Menurut usulan Mr. Muh. Yamin (tanggal 29 Mei 1945)
1) Peri Kebangsaan2) Peri Kemanusiaan3) Peri Ketuhanan4) Peri Kerakyatan5) Kesejahteraan Rakyat
2. Usul Ir. Soekarno (1 Juni 1945)1) Kebangsaan Indonesia2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan3) Mufakat atau demokrasi4) Kesejahteraan sosial5) Ketuhanan yang berkebudayaan
3. Berdasarkan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi
pemeluknya2) Kemanusiaan yang adil dan beradab3) Persatuan Indonesia4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 1
B. FUNGSI PANCASILA1. Struktur kognitif adakah keseluruhan pengetahuan yang merupakan
landasan untuk memahami dan menafsirkan2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna
serta tujuan dalam kehidupan manusia3. Norma yang menjadi pedoman dan pegangan untuk bertindak4. Bekal dan jalan untuk menemukan identitas5. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan6. Pendidikan untuk memahami, menghayati sertta melakukan tingkah
laku sesuai norma yang terkandung di dalamnya
C. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARAMakna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negaraTercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 Secara Yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara RI berawal sejak ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
D. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA DAN IDEOLOGI TERTUTUPCiri Ideologi Terbuka :1. merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat2. berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat
sendiri3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat4. Milik seluruh rakyat, sekaligus sebagai kepribadian masyarakat5. isinya tidak operasional, menjadi operasional bila diwujudkan dalam
konstitusi6. Bersifat dinamis dan reformisCiri Ideologi tertutup :a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakatb. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu
program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakatc. Dibenarkan atas nama ideologi masyarakat harus berkorband. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kakue. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-citaf. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara
mutlakg. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan kadang dengan menggunakan
kekuatan dan kekuasaan
E. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAISecara yuridis konstitusional Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar Negara Repulik Indonesia adalah digali dari realitas tata nilai budaya masyarakat Indonesia.Nilai – nilai dasar tersebut telah hidup dan berkembang sejak awal peradaban, meliputi :1. Kesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa, tampak pada kepercayaan
animisme, dinamisme hingga berkembangnya agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik sampai dengan Islam
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 2
2. Kesadaran kekeluargaan, terwujud dengan adanya cinta keluarga sebagai dasar terbentuknya masyarakat maupun bangsa
3. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama4. Kesadaran gotong royong, tolong menolong dengan sesama5. Kesadaran adanya tenggang rasa, tepa selira, sebagai semangat
kekeluargaan dan kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara persatuan kesatuan
Nilai kerohanian yang terkandung dalam sila Pancasila :1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Keyakinan terhadap Tuhan YMEb. Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalankan perintah dan
menjauhi larangan Nyac. Nilai sila pertama meliputi dan menjiwai sila lainnya (II,III,IV,V)
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradaba. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusiab. Perlakuan adil terhadap sesama manusiac. Dengan adanya daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan (beradab),
manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada hewand. Nilai sila kedua meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,III,IV,V)
3. Sila Persatuan Indonesiaa. Persatuan bangsa Indonesia dengan tidak membedakan suku,
agama, ras maupun golonganb. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku yang mendiami
wilayah Indonesiac. Bhinneka Tunggal Ika artinya pengakuan terhadap keragaman
komposisi masyarakat Indonesia baik dari suku bangsa, kebudayaan dan agama
d. Nilai sila ketiga meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,IV,V)4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilana. Kedaulatan negara berada ditangan rakyatb. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi
dengan akal sehat dan hati nurani yang luhurc. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat
yang mempunyai hak dan kewajiban yang samad. Musyawarah mufakate. Nilai sila keempat meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,III,V)
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaa. Keadilan sosial bagi masyarakat dan rakyat Indonesiab. Keadilan meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya
dan hankamc. Cita-cita masyarakat yaitu adil dan makmur, materiil spiritual
yang merata bagi seluruh rakyat Indonesiad. Keseimbangan antara hak dan kewajibanserta menghormati hak
orang laine. Cinta akan kemajuan pembangunanf. Nilai sila kelima meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,III,IV)
F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNANPancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan atau usaha terencana bangsa Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 3
utnuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berfikir Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.Pembangunan berdasarkan kerangka berpikir Pancasila bertujuan mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tetulis dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembangunan berdasarkan paradigma Pancasila membutuhkan modal pembangunan antara lain :1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia2. Kedudukan geografis yang terletak pada posisi silang dunia3. Sumber kekayaan alam4. Jumlah penduduk5. Modal rohani dan mental6. TNI dan POLRI7. Modal budaya bangsa8. Potensi efektif abngsa
G. SIKAP POSITIF TERHADAP NILAI PANCASILA1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari2. Menjaga kemurnian Pancasila3. Melindungi Pancasila dari berbagai ancaman baik yang datang dari
dalam maupun dari luar4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
H. SIKAP POSITIF YANG SESUAI DENGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA1. Kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan
pemehaman mengenai Pancasila. Jadi Pancasila perlu diangkat dalam dialog publik
2. Kesediaan segenap komponen bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila makin tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari – hari. Berarti mewujudkan Pancasila sebagai kenyataan sejarah
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 4
BAB IISISTEM PEMERINTAHAN
STANDAR KOMPETENSI :2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
KOMPETENSI DASAR :2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara IndonesiaMembandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di
Indonesia dengan negara lain
INDIKATOR :1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
di berbagai Negara2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan
Presidensial dan Parlementer4. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara
Indonesia menurut UUD 1945.5. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum dengan sesudah perubahan6. Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem
pemerintahan Indonesia7. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
MATERI PEMBELAJARAN :
A. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI BERBAGAI NEGARA1. SISTEM PRESIDENSIAL
a. Amerika Serikat1) Badan eksekutif terdiri dari Presiden dan para menteri2) Presiden sebagai kepala eksekutif dengan masa jabatan 4 tahun
dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua3) Presiden tidak dapat membubarkan Kongres dan sebaliknya
Kongres tidak dapat menjatuhkan Presiden4) Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3
majelis, maka veto Presiden batal5) Dalam checks and balances, Presiden boleh memilih menterinya
sendiri, tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui Senat
b. Pakistan (1962 – 1969)1) Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang beragama Islam dan
para menteri2) Para menteri adalah pembantu Presiden, tidak boleh merangkap
anggota eksekutif3) Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3
majelis, maka veto Presiden batal
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 5
4) Presiden berwenang membubarkan badan legislatif. Presiden harus mengundurkan diri dalam 4 tahun dan mengadakan pemilihan umum baru
5) Dalam keadaan darurat, Presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang diajukan kepada legislatif paling lama 6 bulan
6) Presiden dapat dipecat (impeach) oleh legislatif bila melanggar UU dan berkelakuan buruk
c. Argentina1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4
tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum dua periode2) Menteri pembantu Presiden dan dilantik oleh Presiden3) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan4) Presiden mempunyai hak veto yang terbatas, untuk mengubah
UU dengan syarat terdesak dan perlu5) Sistem parlemen dwi dewan yaitu Dewan Senat (Senado) dan
Kamar Perwakilan (Camara de Diputados)2. SISTEM PARLEMENTER
a. Inggris1) Kepala negara dipegang Raja / Ratu yang bersifat simbolis dan
tidak dapat diganggu gugat2) Peraturan perundang undangan bersifat konvensi (peraturan
tidak tertulis)3) Kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana
Menteri (Cabinet Government)4) Kekuasaan Perdana Menteri cukup besar antara lain : 5) Kabinet yang tidak mendapat kepercayaan dari legislatif harus
meletakkan jabatan6) Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan
umum sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir7) Ada dua partai besar yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh8) Partai yang kalah dalam pemilihan umum menjadi oposisi
b. Perancis1) Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat2) Masa jabatan kepala negara 7 tahun3) Presiden mempunyai wewenang untuk bertindak masa darurat
dalam menyelesaikan krisis4) Presiden boleh membubarkan legislatif, jika terjadi pertentangan5) Jika suatu UU disetujui legislatif tetapi tidak disetujui Presiden,
maka dapat diajukan langsung kepada rakyat melalui referendum atau minta pertimbangan Majelis Konstituional
6) Penerimaan mosi dan interpelasi dipersulitc. India
1) Presiden sebagai kepala negara2) Presiden dipilih untuk masa 5 tahun3) Kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana
Menteri (Cabinet Government)4) Presiden dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan
bagi pelaku politik dan kegiatan media massad. Jepang
1) Kaisar sebagai simbol kepala negara2) Kepala pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana
Menteri dan bertanggung jawab kepada badan legislatif (Diet)3) Perdana Menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah
anggota Diet
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 6
4) Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir untuk perkara banding
B. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER1. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahanb. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemiluc. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkand. Presiden tidak dapat diberhentikan Presiden dalam masa jabatannya.
Apabila terjadi pelanggaran hukum Presiden akan dikenakan Impeachment (pengadilan DPR) yang dilakukan hakim tinggi
e. Presiden wajib meminta persetujuan parlemen dalam penyususnan kabinet
f. Menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjaweab kepada Presiden
2. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERa. Presiden hanya sebagai kepala negarab. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) yang
berasal dari partai politik yang mempunyai suara mayoritas di Parlemen
c. Kabinet (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen (legislatif)d. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percayae. Pemerintah dapat dijatuhkan Parlemenf. Presiden selaku kepala negara atas saran pemerintah (perdana
Menteri) dapat membubarkan parlemen
C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTERKelebihan sistem pemerintahan presidensial :1. Bagan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung
jawab pada parlemen2. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu3. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat
diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri4. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu mada jabatannyaKelemahan sistem pemerintahan presidensial :1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga
dapat menciptakan kekuasaan mutlak2. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan
hasil tawar menawar antara eksekutif3. Sistem pertanggung jawaban kurang jelasKelebihan sistem pemerintahan parlementer :1. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet
sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
3. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif
Kelemahan sistem pemerintahan parlementer :1. Kabinet cenderung mengendalikan parlemen
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 7
2. kedudukan eksekutif maupun kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen
3. Kelangsungan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif.
D. SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIGUNAKAN NEGARA RI MENURUT UUD 19451. Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden.
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat membubarkan parlemen.
2. Masa jabatan adalah 5 tahunPresiden sebagai kepala pemerintahan membentuk menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen
3. Parlemen terdiri dari dua badan yaitu DPR dan DPDDPR dipilih melalui pemilu sedangkan DPR dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan
4. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPDMasa jabatan anggota MPR, DPR dan DPD adalah 5 tahun. MPR berwenang memberhentikan Presiden
5. DPR mempunyai kekuasaan membentuk UU, menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan
6. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
7. Sistem pemerintahan adalah multi partai8. Pemilu diselenggrakan untuk memilih paket Presiden dan Wakil
Presiden, memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
9. Pemerintah daerah terdapat di Provinsi dan Kabupaten/kota10.Indonesia menjalankan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi
dan dekonsentrasi
E. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agust 1945 – 27 Des
1949) Sistem pemerintahan yang dianut : Sistem Presidensial Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh Presiden dibantu Komite
Nasional Tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkanlah Maklumat pemerintah
tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Des 49 – 17 Agust 1950) Sistem pemerintahan nya : sistem pemerintahan parlementer Dasar hukumnya :
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 8
Pasal 69 ayat 1 KRIS, “prediden ialah kepala negara”Pasal 118 ayat 1 KRIS ,“presiden tidak dapat diganggu gugat”Pasal 118 ayat 2 KRIS ,”menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri “
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agust 1950 – 5 Juli 1959) Sistem pemerintahannya : sistem pemerintahan parlementer Dasar hukumnya :
Pasal 45 ayat 1UUDS 1950 ,”presiden ialah kepala negara”Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950 ,”presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950 ,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri “ Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950 ,”presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial Mengalami penyimpangan antara lain :
1. Pimpinan MPR, DPR, BPK dan MA dibawah Presiden2. Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBN
yang diusulkan pemerintah3. Presiden memperluaskan kekuasaannya melalui UU no. 19/1964
antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencapuri proses peradilan
5. Sistem pemerintahan masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998) Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial Sistem pemerintahan masa orde baru memiliki kemiripan pada masa
Demokrasi terpimpin Pembatasan hak politk rakyat (hanya boleh 3 parpol) Merebaknya KKN
6. Sistem pemerintahan masa reformasi Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial Sistem pemerintahan presidensial tidak lagi murni karena ada unsur-
unsur parlementer yaitu pertanggungjawaban kabinet terhadap badan legislatif
Terdapat mekanisme chek and balance 9pengendalian dan perimbangan), maksudnya antar lemabga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki kekuasaan yang saling berimbang dan mengawasi satu sama lain
F. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI
G. MEMBANDINGKAN SISTEM PEMERINTAHAN RI DENGAN NEGARA LAIN
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 9
BAB IIIPERANAN PERS DALAM MASYARAKAT
DEMOKRASI
STANDAR KOMPETENSI :3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi
KOMPETENSI DASAR :3.1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan
pers di Indonesia3.2. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode
etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan
kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia
INDIKATOR :1. Menguraikan pengertian, fungsi dan peranan pers dalam masyarakat
demokratis2. Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia3. Mendeskripsikan kode etik jurnalistik4. Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di
Indonesia5. Menguraikan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers6. Menunjukkan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/ pers.7. Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di
Indonesia
MATERI PEMBELAJARAN :
H. PENGERTIAN, FUNGSI DAN PERANAN PERS DI INDONESIAPers berasal dari kata pers (Belanda) artinya menekan atau mengepresPers dapat diartikan sebagai berikut :1. arti sempit, media massa cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid2. arti luas, media massa cetak elektonik seperti radio siaran, televisi
siaran sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Bab I pasal 1 butir 1 disebutkan :Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia
Jadi Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan yang emrupakan subsistem dari sistem pemerintahan di Indonesia
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 10
Pers merupakan sistem terbuka yang probabilistikTerbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungantetapi di lain pihak pers mempengaruhi lingkunganProbabilistik artinya hasil tidak dapat disuga dengan pasti
Dalam buku ‘Four Theories of the Press” dengan penulis Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, Pers dapat dikatagorikan menjadi :1. authoritarian Press (pers otoritarian)2. Libertarian Press (pres libertarian)3. Soviet Communist Press (pres komunis Soviet)4. Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial)
Ditinjau dari kepemilikannya pers dapat dibedakan menjadi :1. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers
Indonesia2. Pers asing adalah pers yang diselenggrakan oleh perusahaan asing
Istilah pers Indonesia dikemukakan oleh Madikin Wonohito (1912 – 1984), sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta tanggal 7 – 8 Desember 1984Pers Indonesia berdasarkan putusan Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXVadalah pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan pers itu sendiri
Hakikat Pers Pancasilaadalah Pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif
FUNGSI PERS :1. Fungsi menyiarkan informasi
Sebagai penyalur informasi / berita / kabar secara faktual, aktual dan obyektif kepada masyarakat
2. Fungsi mendidikMelalui berbagai macam liputan memberikan pendidikan kepada masyarakat
3. Fungsi menghiburMelalui berbagai rubrik / liputan / berita dapat menimbulkan rasa puas, menyenangkan dan membanggakan masyarakatnya
4. Fungsi mempengaruhiMelalui berbagai rubrik / liputan / berita tertentu dapat mestimulus, memotivasi atau memprovokasi masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuDisini pers berfingsi sebagai Social control, public opinion, agenda setting masyarakat
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 11
PERANAN PERS DI INDONESIAPasal 6 UU No. 40/1999 tentang Pers dinyatakan :Peran Pers di Indonesia adalah :1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui2. menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya
supremasi hukum dan Hak Asasi manusia serta menghormati kebhinnekaan
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar
4. melakukan pengawasan kritik koreksi dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5. memperjuangkan kesdilan dan kebenaran
I. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA1. Pers masa penjajahan Belanda dan Jepang
a. Pemerintah Belanda menghentikan penerbitan surat kabar/majalah Indonesia yang dianggap berbahaya (Persbreidel Ordonantie)
b. Surat kabar pertama Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen, terbit 7 Agustus 1744, milik Jan Erdmans Jordens, yang dua tahun kemudian dilarang oleh pemerintah Belanda dan ditutup tanggal 20 Juni 1746
c. Surat kabar kedua, Vendu Nieuws masa pemerintahan Jenderal Willem Daendels tahun 1770 yang dihentikan tahun 1809
d. Surat kabar Java Government Gazette tanggal 29 Pebruari 1812, yang kemudian ditutup 1816 dan diganti dengan Bataviasche Courant tanggal 20 Agustus 1816
e. Surat kabar swasta yang pertama, tahun 1831f. Diberlakukannya hukuman penjara dan hukuman pembuangan
terhadap tokoh pers Indonesia antara lain S.K. Trimurti2. Pers masa revolusi
a. Surat kabar Bromartani, surat kabar berbahasa Jawa pertama, terbit di Surakarta 25 januari 1855
b. Surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya tahun 1856c. Muncul wadah persatuan wartawan, seperti Indische Joornalisten
Bond 1919 dan Perkumpulan Kaoem Journalist 1931, 5 bulan kemudian kantor berita Antara berdiri
d. Era jurnalistik modern pertama ditegakkan oleh R.M. Tirto Adhi Soeejo, pemimpin redaksi Soenda Berita, yang mendirikan perusahaan pers dan majalah mingguan Medan Prijaji 1910 yaitu surat kabar harian dengan jurnalistik politik
e. Surat kabar Sarotomo yang berubah menjadi Pewarta Oemoem dengan membawa suara Partai Indonesia Raya (Parindra)
3. Pers masa demokrasi liberal (1949 – 1959)a. pers yang menekankan kebebasanb.
4. Pers masa demokrasi terpimpin (1959 – 1966)
5. Pers masa orde baru (1966 – 1998)
6. Pers masa reformasi (1998 – sekarang)
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 12
J. KODE ETIK JURNALISTIKMenurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 butir 14 :Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan
Pasal 7 ayat 2 UU NO. 40 tahun 1999 yang dimaksud Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers
Pasal 4 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 dinyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
Landasan idiil : PancasilaLandasan Konstitusional : UUD 1945Landasan Yuridis : Undang Undang Pokok PersLandasan Profesional : Kode Etik JurnalistikLandasan Etis : Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat
K. KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA
E. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN PERS
G. DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN MEDIA MASSA / PERSBentuk-bentuk penyalahgunaan media massa antara lain :3. Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik4. Peradilan oleh pers5. membentuk opini yang menyesatkan6. Tulisan-tulisan yang tidak benar, fitnah dan provokatifDampak penyalhgunaan kebebasan media pers :1. Pemberitaan yang tidak benar, maka dapat merusak nama baik
seseorang2. Pemberitaan yang simpang siur dan tidak jelas sumbernya dapat
meresahkan masyarakat3. Pemberitaan yang dapat menyulut kebencian antar kelompok akan
mengganggu integrasi masyarakat
Masyarakat memiliki hak menuntut apabila ada pemberitaan yang dianggap merugikan. UU No. 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 menjelaskan “pers wajib melayani Hak Jawab” dan pasal 18 ayat 2 ditetapkan bahwa perusahaan pers yang melanggar ketentuan “hak jawab” dikenakan pidana denda maksimal 500 juta rupiah”.
Hak Jawab adalah hak perorangan, badan hukum dan organisasi untuk meluruskan berita atau tulisan yang dianggap merugikan atau tidak berdasarkan fakta sebenarnya. Sebagai ketentuan normatif, sanksi atas pelanggarannya pun bersifat moral
H. MANFAAT PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 13
BAB IVGLOBALISASI
STANDAR KOMPETENSI :4. Mengevaluasi dampak globalisasi
KOMPETENSI DASAR :4.1. Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara4.2. Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa
dan Negara Indonesia4.3. Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi
terhadap Bangsa dan Negara Indonesia4.4. Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap
Bangsa dan Negara IndonesiaINDIKATOR :
1. Mengemukakan proses dan aspek globalisasi 2. Mendeskripsikan dampak globalisasi3. Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara4. Menunjukkan contoh pengaruh Negara lain yang dirasakan oleh
bangsa Indonesia5. Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi6. Menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi7. Mempresentasikan resensi tulisan tentang pengaruh globalisasi
MATERI PEMBELAJARAN :
A. PROSES DAN ASPEK GLOBALISASIGlobalisasi adalah proses dimana hubungan sosial dan saling tergantungan antar negara dan antar manusia di dunia semakin besarPengertian globalisasi dari beberapa ahli :A.G. Mc Grew (1992) : proses berbagai peristiwa, keputusan dan
kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain
Wikipedia Encyclopedia : digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia karena pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan
Bank Dunia : kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memperakarsai transaksi ekonomi dengan orang-orang dari negara-nagara lain
IMF : meningkatnya kesaling tergantungan ekonomi antara negara-negara di dunia yang ditandai meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 14
Robertson (1992) : sebagai pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan
Keohane dan Nye (2000) : meningkatnya jejaring interdependensi antar umat manusia
B. DAMPAK GLOBALISASIBeberapa dampak globalisasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia :1. Bidang Politik
a. Penyebaran nilai-nilai politik baratbaik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum
b. Semakin lunturnya nilai-nilai poliyik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong
c. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, diktator mayoritas dan tirani minoritas
d. Transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintah negarasemakin mendapat sorotan masyarakat
e. Semakin partai politik, organisasi non pemerintah dan LSM yang menyuarakan HAM, supremasi hukum, demokratisasi, dsb
2. Bidang ekonomia. Berlakunya “The survival of the fittest” , sehingga yang memiliki
modal besar semakin kuatb. Pemerintah hanya sebagai regulasi dalam percaturan ekonomi yang
mekanismenya ditentukan pasarc. Sektor ekonomi rakyat semakin berkurangd. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejlan dengan kebutuhan
masyarakat yang semkin selektif3. Bidang sosial dan budya
a. Mudahnya nilai-nilai barat masuk melalui internet, parabola, media televisi, media cetak yang kadang-kadang ditiru habis-habisan
b. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai budaya lokalc. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian
dan kesetiakawanan sosiald. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan
4. Bidang hukum, pertahanan dan keamanana. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan
HAMb. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundanagn
untuk kepentingan rakyatc. Semakin menguatnay tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang
lebih profesional, transparan dan akuntabeld. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentaradan polisi
sebatas penjaga keamanan dan ketertiban negarae. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan kedaulatan dan
ketertiban negara semakin berkurang
C. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Secara garis besar pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara digolongkan menjadi 2 :1. Sisi terang globalisasi
a. Globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 15
b. Globalisasi mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan masyarakat madani dalam slkala global
c. Globalisasi tidak mengurangi ruang gerakpemerintah dalam kebijakan ekonomi dunia dan mendukung pertumbuhan ekonomi
d. Globalisasi tidak berlawanan dengan desentralisasie. Globalisasi bukan penyebab krisis ekonomi
2. Sisi gelap globalisasia. Globalisasi sebgai kapitalisme kasinob. Globalisasi antar negarac. Globalisasi sebagai kompetisi menghancurkand. Globalisasi sebagai penyebab penganggurane. Globalisasi merugikan negara dunia ketigaf. Globalisasi sebagai individualisme yang berlebihang. Globalisasi sebagai imperialisme budayah. Globalisasi menyebabkan munculnya gerakan-gerakan Neo
Nasionalis dan fundamentalis
Pengaruh Globalisasi dalam suatu kenegaraan :1. Bidang Politik
a. makin menguatnya paham liberalismeb. melemahnya ideologi komunis dalam kehidupan soaial politikc. menguatnya sistem pemerintahan demokrasid. menguatnya jaminan dan tuntutan penegakan HAM
2. Bidang Ekonomia. munculnya pasar global, AFTA (Asean Free Trade Area)b. makin menguatnya mata uang Eropa , euroc. adanya persaingan pasar yang cukup tinggi
3. Bidang sosial dan budayaa. mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsab. terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat
4. Bidang hankama. Adanya hubungan kerja sama yang erat antara negara dalam
menghadapi kejahatan dan gangguan keamanan internasionalb. Kerja sama dalam hal pengamanan zona teritorial c. Kerja sama si bidang hankam negara
D. CONTOH PENGARUH NEGARA LAIN YANG DIRASAKAN BANGSA INDONESIA
E. POSISI TERHADAP IMPLIKASI GLOBALISASI
F. SIKAP SELEKTIF TERHADAP PENGARUH GLOBALISASI1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME2. Memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara3. Mentaati perauran perundangan yang berlaku4. Menghormati Hak Asasi Manusia5. Meningkatkan pendidikan denagn berbagai pengetahuan dan
keterampilan6. Meningkatkan persatuan dengan bersahabat dengan siapa saja 7. Mempelajari berbagai budaya daerah / tradisional sebagai filter budaya
asing8. Berusaha menjaga dan memelihara budaya bangsa denga mengadakan
berbagai kegiatan yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 16
9. Menghargai hasil karya bangsa sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri
10.Mengakui hasil karya bangsa sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri
11.Menghargai perbedaan pendapat12.Menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan dan musyawarah13.Mampu bersikap positip dan sportif14.Bergaya hidup hemat dan menghindari konsumerisme15.Mengembangkan budaya kerja keras untuk mencapai cita-cita16.Mengembangkan kemandirian dengan menghindari budaya minta-minta
/ memohon belas kasian orang lain
Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII 17