MODUL 1 PKN
-
Upload
fajar-giri-s -
Category
Documents
-
view
81 -
download
10
description
Transcript of MODUL 1 PKN
-
1. 1
MODUL I
PENGANTAR PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum
dan selama penjajahan kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan
mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan,
menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi
dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapai oleh bangsa Indonesia
berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan
berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad dan semangat
kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong
proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam wadah
Nusantara.
Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada
Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut
dilandasi oleh keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai
perjuangan bangsa Indonesia.
Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat
melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan,
kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Di
samping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap
permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah
terbukti keandalannya.
Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dalam perjuangan fisik merebut,
mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai
-
1. 2
dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semangat
perjuangan bangsa telah mengalami penurunan pada titik yang kritis. Hal ini
disebabkan antara lain oleh pengaruh globalisasi.
Globalisasi ditandai oleh kuatnya pengaruh lembaga-lembaga kemasyarakatan
internasional, Negara-negara maju yang ikut mengatur percaturan perpolitikan,
perekonomian, sosial budaya serta pertahanan, dan keamanan global. Kondisi ini
akan menimbulkan berbagai konflik kepentingan, baik antara negara maju dan
negara berkembang, antara negara berkembang dan lembaga internasional,
maupun antar negara berkembang. Di samping itu, isu global yang meliputi
demokratisasi, hal asasi manusia, dan lingkungan hidup turut pula mempengaruhi
keadaan nasional
Globalisasi yang juga ditandai oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi,
membuat dunia menjadi transparan seolah-olah menjadi sebuah kampung tanpa
mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru, yaitu struktur global.
Kondisi ini akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap
dan tindakan masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut akan
mempengaruhi kondisi mental spiritual bangsa Indonesia.
Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah
melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangakan
dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi
kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik dangan bidang profesi masing-
masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia,
sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku
yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam
rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
Perjuangan non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut
memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia pada
umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendikiawan pada khususnya, yaitu
melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
-
1. 3
B. KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
1. Hakikat Pendidikan
Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin
kelangsungan hidup serta kehidupan generasi penerusnya secara berguna
(berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan
kemampuan kognitif dan psikomotorik). Generasi penerus tersebut diharapkan akan
mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu
terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan
internasional. Pendidikan tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan global
yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoks
dan ketidakterdugaan. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan agar
kita memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola
pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan
Pancasila. semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
2. Kemampuan Warga Negara
Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mangantisipasi
perkembangan, perubahan masa depannya, suatu negara sangat memerlukan
pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (iptek) yang berlandaskan nilai-
nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Nilai-nilai
dasar tersebut akan menjadi panduan dan mewarnai keyakinan warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan
wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan
bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara serta Ketahanan Nasional
dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang sedang mengkaji dan akan menguasai iptek dan seni, Kualitas
warga negara akan ditentukan terutama oleh keyakinan dan sikap hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di samping derajad penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang di pelajarinya.
Berkaitan dengan pemupukan nilai, sikap, dan kepribadian seperti tersebut
diatas, pembekalan kepada peserta didik di Indonesia dilakukan melalui Pendidikan
Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk Pendidikan
-
1. 4
Pendahuluan Bela Negara, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu
Alamiah Dasar- sebagai latar aplikasi nilai dalam kehidupan-yang disebut kelompok
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) dalam komponen kurikulum
Perguruan Tinggi.
3. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan,
tekhnologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan
Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal
persahabatan, pengertian antar bangsa, perdamain dunia, kesadaran bela negara,
dan sikap serta perilaku yang bersendikan nilai-nilai budaya bangsa, wawasan
nusantara dan ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan ini dilaksanakan
oleh Depdiknas di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
(Ditjen-Dikti)
Kualitas warga negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan
hidup mereka dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disamping pada
tingkat serta mutu penguasaanya atas ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hak
dan Kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara, akan mewujud
dalam sikap dan perilakunya bila ia dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi
dan Hak Asasi Manusia (HAM) sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang paling
sesuai dengan kehidupan sehari-hari.
4. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilanya (MPR), menyatakan bahwa:
Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan
untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan
manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu mambangun dirinya dan
masyarakat sekelilingnya serta memenuhi kebutuhan Pembangunan Nasional dan
bertangung jawab atas pembangunan bangsa
Selanjutnya mereka menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional bertujuan untuk
meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri,
maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional,
-
1. 5
bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan
nasional harus menumbuhkan jiwa patriotic, mempertebal rasa cinta tanah air,
meningkatkan semangat kabangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada
sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan, dan berorientasi ke
masa depan.
Jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan
sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan
di kalangan mahasiswa hendak dipupuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Kehidupan kampus pendidikan tinggi dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang
dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkepribadian
Indonesia.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat
Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus
ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Itu
berarti bahwa materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi
harus terus menerus ditingkatkan, metodologi pengajarannya dikembangkan
kecocokanya, dan efektifitas manajemen pembelajaranya, termasuk kualitas dan
prospek karier pangajarnya, dibenahi.
5. Kompetensi Yang Diharapkan
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta
didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan
antara warga negara dengan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
(PPBN) agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan
negara.
Kompetensi diartikan sebagai tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang
harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam
bidang pekerjaan tertentu.
-
1. 6
Kegiatan Belajar 1
PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA
A. PENGERTIAN DAN PEMAHAMAN TENTANG BANGSA DAN NEGARA
Sebelum mempelajari tentang bangsa dan negara, kita perlu terlebih dahulu
menyepakati pengertian tentang bangsa dan negara agar tidak terjadi kesalahan
tafsir. Pengertian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengertian Bangsa
Konsep bangsa Indonesia dilandasi oleh pemikiran Ernest_Renan (1823-1842)
bahwa bangsa bukan berasal dari nenek moyang, tetapi melainkan merupakan satu
kesatuan solidaritas atau rasa kesetiakawanan satu sama lain. Dikatakan pula
bahwa bangsa adalah satu jiwa atau satu asas spiritual yang tercipta oleh rasa
pengorbanan yang telah dibuat pada masa yang lampau oleh mereka yang telah
bersedia berkorban demi masa depan generasi penerusnya. Bangsa (nation)
memilki masa lampau berlanjut pada masa kini dalam suatu realita yang jelas yaitu
melalui kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk hidup
bersama (Le desire dientre ensemble) dan akan berlanjut ke masa yang akan
datang.
Bangsa Indonesia mulai berproses menjadi satu (berintegrasi) mulai tampak
pada tahun 1908 ketika tumbuhnya kebangkitan nasional, yang kemudian
diikrarkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Tekad hidup bersama secara
formal terwujud sejak dan setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Di sini dapat kita
lihat faktor-faktor yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia
sebagai bangsa adalah adanya kesamaan latar belakang sejarah yang dijajah oleh
bangsa-bangsa lain.
Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat,
bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan
manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di
muka bumi (Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89).
Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai
-
1. 7
kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta
berproses di dalam satu wilayah, Nusantara/Indonesia.
2. Pengertian dan Pemahaman Negara
a. Pengertian Negara
1). Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.
Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui
hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk
ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang
membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya
2). Teori Terbentuknya Negara
a). Teori Hukum Alam (Teori alamiah), teori ini menganggap bahwa negara adalah
hasil cipta alam, manusia adalah makhluk individu, sosial dan sekaligus
makhluk politik, oleh karena itu manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara.
Jadi dalam kondisi dan situasi setempat yang ada negara akan terbentuk
dengan sendirinya. Pemikiran pada masa Plato dan Aristoteles;
Kondisi Alam, secara alamiah akan tumbuhnya manusia (manusia diciptakan
sebagai makhluk sosial dan makhluk politik), oleh karenanya manusia
ditakdirkan untuk hidup bernegara.
b). Teori Ketuhanan.
Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang atas kehendak Tuhan
Yang Maha Kuasa. Angapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala
sesuatu yang terjadi adalah sudah takdir Allah. Misalnya saudara dilahirkan ke
dunia adalah berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Kuasa, segala sesuatu adalah
ciptaan Tuhan
c). Teori Perjanjian/kontrak sosial, teori ini kekembangak oleh Thomas Hobbes
dimana manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia
akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun bersatu untuk
-
1. 8
mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dalam gerak tunggal
kebutuhan bersama.
d). Teori Penaklukan, teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk karena
adanya kelompok manusia yang mengalahkan kelompok manusia lainnnya, hal
ini dapat pula diartikan bahwa negara dapat terbentuk dengan proklamasi,
peleburan, penguasaan atau pembrontakan, dapat disebut juga sebagai teori
kekuatan (force theory), karena dalam teori ini adanya kekuatan untuk
membuat hukum dan kekuatan itu sendiri adalah pembenaran (raison detic)
buat negara.
e). Teori Patrilineal dan Matrilineal
Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul dari perkembangan kelompok
keluarga yang dikuasai oleh garis keturunan ayah (patrilineal) atau garis
keturuan ibu (matrilineal). Keluarga tersebut terus berkembang menurut garis
keturunan yang ada dan menjadi benih-benih negara sampai terbentuknya
pemerintahan yang terdesentralisasi.
3). Proses Terbentuknya Negara di zaman Modern
Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan (fusi), pemisahan diri, dan
pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahan sebelumnya.
Ciri-ciri negara modern:
a) Tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
b) Mempunyai pemerintah atau orang-orang yang menjalankan tugas-tugas
negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-
wenang.
c) Adanya wewenang yang terkait bagi seluruh warga termasuk pejabat dan
seluruh tindakan dan perbuatannya yang dilakukan di wilayah negara yang
bersangkutan. Jadi, negara adalah tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah
yang dikuasai dan memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.
4). Unsur Negara
a) Bersifat Konstitutif. Ini berarti bahwa dalam negara tersebut terdapat wilayah
yang meliputi udara, darat, dan perairan (dalam hal ini unsur perairan tidak
mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang beradaulat
-
1. 9
b) Bersifat Deklaratif. Sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang-
undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de
facto dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya
PBB.
5). Syarat-syarat suatu negara
Eksistensi suatu negara sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 syarat utama,
yaitu : pemerintahan yang berdaulat, wilayah, warga negara dan pengakuatn dari
negara lain.
a) Adanya Pemerintahan yang Berdaulat
Pemerintah memperoleh kewenangan menata dan mengelola kehidupan
bersama dan berupaya mencipatakan kesejahteraan, keamanan, dan
ketertiban bagi warganya. Pemerintah dapat berganti-ganti tanpa diikuti
pergantian hak dan kewajiban. Pemerintah mendapat kedudukan istimewa
dalam negera melalui proses pemilu. Dalam negera yang kuat pemerintah
dapat berganti-ganti tanpa mengancam lembaga negara dan kehiusapan
bernegara. Mereka didaulat untuk menjadi penguasa (pemerintah), pimpinan
pemerintahan disebut kepala pemerintahan.
b) Adanya Wilayah
Yang dimaksud dgn wilayah adalah suatu area tertentu dengan segala
kandungan potemsi di dalam wilayah tersebut dan kekuatan-kekuatan yang
dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat dan udara baik yang bersifat fisik
maupun nonfisik
c) Adanya Warga Negara
Pengertian warga negara sering dicampur adukan dengan penduduk,
masyarakat dan rakyat sehingga menimbulkan kerancuan. Berikut ini akan
diuraikan perbedaannya.
Warga negara, dikaitkan dengan kehidupan bernegara yang mempunyai
peraturan perundang-undangan tentang pengakuan terhadap
kewarganegaraan seseorang. Individu-individu yang diakui sebagai warga
negara tadi disebut juga rakyat.
Masyarakat, adalah hubungan individu-individu yang luas dan terpola serta
khas, individu-individu ini terikat secara sosiologis (manusia adalah makhluk
sosial) yang mendiami suatu daerah atau lokasi tertentu.
-
1. 10
Penduduk, adalah mereka yang mendiami suatu daerah dalam suatu negara
yang kedudukannya hdari hasil pendataan (sensus penduduk), yang terdiri dari
warganegara dan bukan warganegara
Hubungan antara nagara, bangsa, masyarakat dan individu
Negara Daerah Individu
Bangsa/rakyat Masyarakat Kepribadian
d) Adanya Pengakuan
Pengakuan eksistensi suatu pemerintahan negara oleh negara tetangga dan
negara lainnya sangat penting karena merupakan kerelaan negara tersebut
untuk mengakui suatu negara merdeka yang sah dan berdaulat.
Bentuk Negara
Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara
serikat (federation)
B. NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM SISTEM KENEGARAAN
INDONESIA
Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya adalah
adanya masyarakat, wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan
pengakuan dari negara-negara lain sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan
dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI mempunyai kedudukan
dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta
memelihara dan menjaga perdamain dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat
terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional (global). NKRI didirikan
berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap
warganya dan hak serta kewajiban warga terhadap negaranya dalam satu sistem
kenegaraan. Kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah
memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir bathin sesuai dengan sistem
demokrasi yang dianutnya. Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya
sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional,
-
1. 11
yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral, dan budaya yang berlaku di
negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan.
C. PROSES BANGSA YANG MENEGARA (Terbentuknya Bangsa)
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana
terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya
merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi
bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga
tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara
melalui upaya bela negara. upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta
pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi
keinginan untuk membela negara, bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang
mau melaksanakan hubungan dengan penciptaanya/Tuhan disebut Agama;
bangsa yang mau berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut
Ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama, dan alam
sekitarnya disebut Sosial; bangsa yang mau berhubungan dengan kekuasaan
disebut politik; bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera dalam negara
disebut Pertahanan dan keamanan.
Pada zaman modern adanya negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau
pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia.
Alenia pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara
Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa
sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri
keadilan harus dihapuskan. Apabila dalil ini kita analisa secara teoritis, hidup
berkelompok baik masyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak
mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) melainkan harus
berperikemanusian dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar
dari bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu
analisis ialah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Tetapi dalam
penerapannya sering timbul berbagai ragam konsep bernegara yang saling
bertentangan. Perbedaan konsep tentang negara yang dilandasi oleh pemikiran
ideologis adalah penyebab utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofi
ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam
-
1. 12
kaitannya dengan ideologinya. Namun di zaman modern, teori yang universal ini
tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut wilayah yang
sama dan banyak pemerintahan yang menuntut bangsa yang sama. Orang
kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan dari bangsa lain,
suatu negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan.
Perkembangan pemikiran seperti ini mempengaruhi perdebatan di dalam PPKI,
baik pada saat pembatasan wilayah negara maupun perumusan Pembukaan UUD
1945 yang sebenarnya direncanakan sebagai naskah Proklamasi. Karena itu,
merupakan suatu kenyataan bahwa tidak satu pun warga negara Indonesia yang
tidak menganggap bahwa terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah
pada waktu Proklamasi 17 Agustus 1945----sekalipun ada pihak-pihak (terutama
luar negeri) yang beranggapan berbeda dari teori yang universal.
Dengan demikian, sekalipun pemerintah belum terbentuk, bahkan hukum
dasarnya pun belum disahkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa Negara
Kesatuan Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.
Bahkan apabila kita kaji rumusan Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, bangsa
Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau
rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
b. Proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan
c. Keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur
Bangsa Indonesia menterjemahkan secara terperinci perkembangan teori
kenegaraan terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:
Pertama : Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu
proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Perjuangan
kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan
ide-ide dasar yang dicita-citakan
Kedua : Proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai kepintu
gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita
telah selesai bernegara.
Ketiga : Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya
dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus
-
1. 13
kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan
makmur
Keempat : Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekedar
keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan
ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti
dalam teori kelasik.
Kelima : Religiusitas yang tampak terjadinya negara menunjukkan
kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-
pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa yang (pelaksanaanya) didasarkan pada kemanusian
yang adil dan beradab.
Karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Demikianlah terjadinya
negara menurut bangsa Indonesia dan dampak yang diharapkan akan muncul
dalam bernegara
Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya pengakuan
yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan gambaran
kebenaran secara faktual dan otentik. Kebenaran hakiki dan kesejahteraan yang
dimaksud adalah:
Pertama : Kebenaran yang berasal dari Tuhan Pencipta Alam Semesta.
Kebenaran tersebut adalah sebagai berikut : Ke-Esa-an Tuhan;
Manusia harus beradab; Manusia harus bersatu; Manusia harus
memiliki hubungan sosial dengan lainnya serta mempunyai nilai
keadilan; Kekuasaan di dunia adalah kekuasaan manusia. kebenaran-
kebenaran ini kemudian dijadikan sebagai falsafah hidup yang harus
direalisasikan sebagai sebuah cita-cita atau ideologi. Di Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rumusan falsafah dan ideologi
tersebut disebut Pancasila. Lima kebenaran hakiki ini telah digali oleh
Bung Karno (Presiden RI pertama) dan dikemukakan oleh Badan
Pekerja Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1
-
1. 14
Juni 1945 pada saat sidang lanjutan yang membicarakan dasar
negara. Lima hal itu kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD
1945
Kedua : Kesejarahan. Sejarah adalah salah satu dasar yang tidak dapat
ditinggalkan karena merupakan bukti otentik. Berdasarkan sejarah
pula bangsa kita akan mengetahui dan memahami proses.
LATIHAN
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan negara, bangsa dan masyarakat serta
penduduk?
2. Apa yang dimaksud dengan bangsa yang menegara?
3. Teori apa yang sesuai dengan terbentuknya negara Indonesia?
4. Uraikan sejak kapan mulai terbentuknya bangsa Indonesia?
5. Apa yang dimaksud dengan kebenaran hakiki tentang kesejarahan bangsa
Indonesia ?
RANGKUMAN
Konsep bangsa Indonesia dilandasi oleh pemikiran Ernest_Renan (1823-
1842) bahwa bangsa bukan berasal dari nenek moyang, tetapi melainkan
merupakan satu kesatuan solidaritas atau rasa kesetiakawanan satu sama lain
Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut.Pengertian lain bahwa negara adalah satu
perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat
masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat
ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi
masyarakat lain di luarnya
Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana
terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya
-
1. 15
merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi
bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan negara, sehingga
tumbuhlah kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara
melalui upaya bela negara. upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta
pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi
keinginan untuk membela negara, bangsa yang berbudaya
Proses bangsa yang menegara di Indonesia diawali dengan adanya
pengakuan yang sama atas kebenaran hakiki dan kesejarahan yang merupakan
gambaran kebenaran secara faktual dan otentik.
TES FORMATIF 1.1
Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda (X) pada huruf di depannya:
1. Ciri-ciri sebuah negara adalah, kecuali :
a. Adanya bangsa
b. Adanya negara jajahan
c. Adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat
d. Adanya pengakuan dari negara lain
2. Proses bangsa yang menegara adalah :
a. Syarat-syarat menjadi warganegara
b. Proses terbentuknya pemerintahan
c. Terbentuk bangsa dahulu baru terbentuk negara
d. Proses terbentuknya bangsa, bagiamana seharus bangsa terhadap negara
3. Yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah, kecuali:
a. Satu kesatuan solidaritas
b. Rasa kesetiakawanan satu sama lain
c. Satu jiwa atau satu asas spiritual
d. Rasa pengorbanan yang telah dibuat pada masa kerajaan
4. Syarat-syarat suatu negara adalah, kecuali :
a. Adanya wilayah
b. Adanya Pemerintahan yang sah dan berdaulat
c. Adanya negara jajahan
d. Adanya rakyat yang mendiami negara tersebut
-
1. 16
5. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara
lain di dunia, yaitu :
a. Menerima semua faham yang masuk ke Indonesia
b. Ikut serta memelihara dan menjaga perdamain dunia
c. Berhak menjajah negara lain dalam bentuk apapun
d. Menghomati dan memelihara HAM
-
1. 17
Kegiatan Belajar 2
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA , HUBUNGAN
WARGANEGARA DENGAN NEGARA ATAS DASAR DEMOKRASI,
A. PEMAHAMAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Dalam amandemen UUD 1945 Bab X, pasal tentang Warga negara dan
penduduk telah diamanatkan pada pasal 26, 27,28 dan 30, sebagai berikut:
1. a. Pasal 26, Ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang - orang
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan
Undang-Undang sebagai warga negara.
b. Pasal 26, ayat (2), Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang -
undang
2. a. Pasal 27, Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya.
b. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
c. Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara
3. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
B. HUBUNGAN WARGA NEGARA DAN NEGARA
1. Siapakah Warga Negara?
Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik
Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya
-
1. 18
peranakan Belanda, peranakan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan
belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, besikap setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.
Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undangn (Pasal
26 ayat 2).
2. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga
negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini
adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal
27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam
hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjujung hukum
dan pemerintahan tanpa perkecualian. Hal ini menunjukkan adanya kesimbangan
antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara
mengenai kedua hal ini. Pasal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya,
menunjukkan kepedulian kita terhadap hak asasi.
3. Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaaan
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini
memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan. Berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur hal ini-seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga
Kerja, Usaha Perasuransian, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Perbankan, dan
sebagainya-bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh
penghidupan yang layak.
4. Kemerdekaan Berserikat Dan Berkumpul
Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan
sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini
mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis. Pelaksanaan Pasal 28
telah diatur dalam undang-undang antara lain
-
1. 19
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota
Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1980
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1975
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu menyangkut sejarah yang panjang,
baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman Indonesia merdeka.
Sedangkan hak mengungkapkan pikiran secara lisan, tertulis, dan sebagainya
dalam Pasal 28 UUD 1945, tertutama untuk media pers, telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang
menentukan bahwa pers Indonesia pada dasarnya adalah bebas untuk
mengeluarkan pikirannya, namun harus bertanggung jawab. Pers ini lazimnya
disebut pers yang bebas dan bertanggung jawab.
Pasal 28 UUD 1945 memuat frase dan sebagainya untuk menunjukkan
terbukanya kemungkinan bahwa seseorang mengeluarkan pikiran bukan
secara lisan atau tertulis, tetapi dengan cara lain.
5. Kemerdekaan Memeluk Agama
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini
menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat
(2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang
paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu
langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak
atas kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian golongan.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah berdasarkan
-
1. 20
keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan. Agama dan Keparcayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk
dan menganutnya.
6. Hak Dan Kewajiban Pembelaan Negara
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga
negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan
bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-
undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
7. Hak Mendapat Pengajaran
Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara
Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat
(1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran. Untuk itu, UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-
undang (Pasal 31 ayat (2)
Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989. Undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan
dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah maupun jalur
pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang
dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan
pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah ini
mencakup pendidikan keluarga.
Pelaksanaan Undang-undang ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor
27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, masing-
masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintah tersebut juga menetapkan
pelaksanaan wajib belajar 9 tahun secara bertahap.
-
1. 21
8. Kebudayaan Nasional Indonesia
Pasal 32 menetapkan bahwa Pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan
nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang
kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi
rakyat Indonesia seluruhnya. termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat
sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Penjelasan UUD 1945 itu juga menunjukkan arah kebudayaan tersebut, yaitu
menuju kearah kemajuan adab budaya dan persatuan, dengan tidak menolak
bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau
memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajad kemanusiaan
bangsa Indonesia: Salah satu unsur budaya yang penting yang ditunjukkan dalam
Penjelasan UUD 1945 (pasal 36) adalah bahasa daerah, yang akan tetap dihormati
dan dipelihara oleh negara.
9. Kesejahteraan Sosial
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial, Pasal 33 yang
terdiri atas tiga ayat menyatakan:
1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan
kemakmuran satu orang atau kelompok orang saja. Karena itu perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian di negara
Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi di mana kemakmuran adalah bagi
semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak,
tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang tertentu yang berkuasa sementara
rakyat justru tertindas. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
-
1. 22
banyak yang boleh berada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat
sehingga harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 ini merupakan pasal yang penting dan
esensial karena menyangkut pelaksanaan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial
Cukup banyak undang-undang sebagai pelaksana Pasal 33 UUD 1945 ini,
antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan. Semangat mewujudkan keadilan sosial terpancar
pula di dalam pasal berikutnya, yaitu Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur bahwa
fakir miskin dan anak-anak terlantar diperlihara oleh negara. Undang-undang
sebagai pelaksana Pasal 34 UUD 1945 ini misalnya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
C. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI
1. Konsep Demokrasi
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk
rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan
pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai
warga negara. Kenyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos
menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya
populous tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal
mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan
atas hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan urusan publik atau pemerintahan.
Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas,
tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam
wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap
berlangsung meskipun prakteknya berbeda dari pengalaman yang terjadi di masa
Yunani kuno. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan.
Hanya mereka yang karena sebab tertentu, seperti kemampuan membangun
pengaruh dan menguasi suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara
-
1. 23
sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak
memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak
mereka sebagai warga negara.
2. Bentuk Demokrasi Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
a. Bentuk Demokrasi
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,
kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Ada beberapa
bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain:
1. Pemerintahan Monarki: monarki mutlak (absolute), monarki konstitusional, dan
monarki parlementer
2. Pemerintahan Republik: berasal dari bahasa latin Res yang berarti
pemerintahan dan Publicia yang berarti rakyat. Dengan demikian Pemerintahan
Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk
kepentingan orang banyak (rakyat).
3. Kekuasaan dalam Pemerintahan
Kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu:
kekuasaan legislative (kekuasaan untuk membuat undang-undang yang
dijalankan oleh parlemen); kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintahan); dan
kekuasaan federative (kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai,
membuat perserikatan, dan tindakan-tindakan lainnya yang berkaitan dengan
pihak luar negeri). Kekuasaan yudikatif (mengadili) merupakan bagian dari
kekuasaan eksekutif. (Teori Trias Politica oleh John Locke)
Kemudian Montesque menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan
dilaksanakan oleh tiga orang atau badan yang berbeda dan terpisah satu sama
lainnya. Masing-masing badan ini berdiri sendiri (independen) tanpa
dipengaruhi oleh badan yang lainnya. Ketiganya adalah: badan legislative yang
memegang kekuasaan membuat undang-undang; badan eksekutif yang
memegang kekuasaan menjalankan undang-undang; dan badan yudikatif yang
memegang kekuasaan untuk mengadili jalannya pelaksanaan undang-undang.
-
1. 24
b. Pemahaman Demokrasi di Indonesia
1. Dalam Sistem Kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem
multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system).
2. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
3. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan
legislative
Mengenal Model Sistem-sistem Pemerintahan Negara, ada empat macam
sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator
borjuis dan proletar); sistem pemerintahan parlementer; sistem pemerintahan
presidential; dan sistem pemerintahan campuran.
c. Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia
Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa
pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa; kepribadian bangsa;
tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara; serat cita-cita moral bangsa
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dalam hal ini ada dua hal
mendasar yang digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum dan tata urut peraturan perundangan Republik Indonesia
yang terdiri dari UUD 1945; Ketetapan MPR; UU dan Perpu; PP, Keppres dan
Peraturan Pelaksanaan lainnya.
UUD 1945 sebagi sumber pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia
terdiri atas Hukum Dasar Tertulis; yaitu UUD 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh dan
Penjelasan) dan Hukum Dasar Tidak Tertulis, yaitu perjanjian dasar yang dihormati,
dijunjung tinggi serta ditaati oleh segenap warga negara, alat, dan lembaga negara
dan diperlakukan sama seperti Hukum Dasar Tertulis.
d. Beberapa Rumusan Pancasila
Rumusan Mr. Muhammad Yamin yang disampaikan dalam pidato pada siding
BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 adalah sebagai berikut: (1) Peri Kebangsaan; (2) Peri
Kemanusiaan; (3) Peri Ketuhanan; (4) Peri Kerakyatan; dan (5)Kesejahteraan
Rakyat. Kemudian pada siding yang sama hari itu juga, Mr. M. Yamin
menyampaikan rancangan preambule UUD. Di dalamnya tercantum lima rumusan
-
1. 25
dasar negara, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kebangsaan Persatuan
Indonesia; (3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; (4) Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5)
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila yang tercantum di dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni
1945 berbunyi sebagai berikut:
(1). Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya;
(2). Kemanusiaan yang adil dan beradab;
(3). Persatuan Indonesia;
(4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan; dan
(5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian Ir. Soekarno dalam siding BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945
mengusulkan adanya Lima dasar negara merdeka, yaitu:
(1) Kebangsaan Indonesia;
(2) Internasionalisme atau perikemanusiaan;
(3) Mufakat dan demokrasi;
(4) Kesejahteraan sosial; dan
(5) Ketuhanan yang berkebudayaan.
Rumusan yang tercantum dalam Preambule UUD (Konstitusi) RIS yang pernah
berlaku pada tanggal 29 Desember 1945 sampai 16 Agustus 1950 adalah sebagai
berikut: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
(2) Peri Kemanusiaan;
(3) Kebangsaan;
(4) Kedaulatan Rakyat;
(5) Keadilan Sosial.
Pada akhirnya tersusunlah rumusan Pancasila seperti yang terdapat di dalam
Pembukaan UUD 1945, yaitu:
-
1. 26
(1) Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
(3) Persatuan Indonesia
(4) Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
(5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Makna dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bahwa bangsa Indonesia
mengakui kemerdekaan merupakan hak azasi manusia; bangsa Indonesia
berpendapat dan akan terus berusaha menentang dan menghapuskan segala
penjajahan, baik penjajahan fisik, ekonomi, budaya, politik dan lain-lain. karena hal
tersebut tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam
UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum
(rechtstaat) dan sistem konstitusi, di mana kekuasaan negara yang tertinggi berada
di tangan MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di
bawah Majelis, Presiden tidak bertangung jawab kepada DPR, menteri negara ialah
pembantu Presiden, menteri negara tidak bertangung jawab kepada DPR, dan
kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai
berikut: warga negara Indonesia, telah berusia 40 tahun bukan orang yang sedang
dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, setia kepada cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
bersedia menjalankan halauan negara menurut GBHN yang telah ditetapkan oleh
MPR dan putusan-putusan Majelis, berwibawa, jujur, cakap, adil, tidak sedang
menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi
karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun, dan tidak
terganggu jiwa/ingatannya.
e. Struktur Pemerintahan Republik Indonesia
(1). Badan Pelaksana Pemerintahan (Eksekutif)
a. Pembagian berdasarkan tugas dan fungsi
1.Departemen/Kementerian beserta aparat di bawahnya
2.Lembaga pemerintahan bukan departemen
3.Badan usaha milik negara (BUMN)
-
1. 27
b. Pembagian berdasarkan kewilayahan dan tingkat pemerintahan:
1.Pemerintah pusat
2.Pemerintahan wilayah, yang terdiri dari propinsi, daerah khusus
ibukota/daerah istimewa, kabupaten, kota, kota administrative,
kecamatan, dasa/kelurahan.
3.Pemerintah daerah, yang terdiri dari pemerintahan daerah tingkat I dan
pemerintahan daerah tingkat II.
(2). Hal Pemerintahan Pusat
a. Organisasi Kabinet di bawah Menteri Koordinator (Menko). Jumlah dan
nama anggotanya tergantung kebutuhan. Saat ini terdapat tiga menko,
yaitu Menko Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsuskam), Menko
Bidang Perekonomian dan Menkokesra. Kemudian ada menteri negara
yang memimpin kementrian/departemen dan menteri negara yang tidak
memimpin departemen. Untuk memperlancar penyelenggaraan tugas
menteri negara, terdapat organisasi yang terdiri dari (1) Sekmeneg yang
juga merupakan pimpinan sekretaris kantor menteri dan membawahi biro
umum; (2) Asmen, yang membawahkan pembantu Asmen, dan (3) Staf
Ahli.
b. Badan Pelaksana Pemerintahan yang Bukan Departemen dan BUMN
1.Tentara Nasional Indonesia dan Kopolisian RI
2.Kejaksaan Agung RI
3.Lembaga-lembaga non Departemen yang secara administrative
dikoordinasikan oleh Setneg, yaitu: LAN, LAPAN, LIPI, LSN, BAKN,
BATAN, BULOG, Bakorsutanal, BKKBN, BAPPENAS, BKPM, BPPT,
BAKIN, BPKP. BPS, ARNAS, BPN, BMKG, dan BPIS.
Sedangkan dewan-dewan yang membantu Presiden dalam memberikan
pertimbangan, saran, nasihat dalam merumuskan kebijaksanaan tertinggi
pemerintahan yang menyangkut sesuatu bidang tertentu adalah Dewan
Telekomunikasi, Dewan Maritim, Dewan Penerbangan dan Antariksa
Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Pembina dan Pengelola Industri-
industri Strategis, dan lain-lain.
-
1. 28
c. Pola administrasi dan manajemen Pemerintahan RI menggunakan pola
musyawarah dan mufakat. Pelaksanaan pola ini berpedoman pada
pengutamaan kepentingan negara dan masyarakat, tidak adanya
pemaksaan kehendak kepada orang lain, semangat kekeluargaan, sikap
konsekuen dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah yang
dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur,
keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan sikap menjunjung tinggi martabat manusia
serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.Selain itu, terdapat pula pola
fungsional, yakni penjabaran tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh
suatu organisasi.
d. Tugas Pokok Pemerintahan Negara RI.
Tugas pokoknya meliputi: melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunaia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Sedangkan fungsinya adalah melaksanakan tugas pokok adalah:
menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, kehakiman dan peradilan,
urusan perekonomian, pembinaan demokrasi serta politik dalam dan luar
negeri; memelihara kesejahteraan, kesehatan, kehidupan sosial, dan
keuangan; melaksanakan pendidikan dan kebudayaan; membina agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
e. Hal Pemerintahan Wilayah
Wilayah dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Wilayah ini disebut
wilayah administrasi yang selanjutnya disebut wilayah. Wilayah-wilayah
disusun secara vertical dan merupakan lingkungan kerja perangkat
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di
daerah. Urusan pemerintahan umum meliputi bidang-bidang ketentraman
dan ketertiban, politik koordinasi pengawasan, dan urusan pemerintahan
lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan urusan rumah
tangga daerah. Nomenklatur dan titelatur pada pemerintahan wilayah
-
1. 29
adalah propinsi. daerah khusus ibukota/daerah istimewa yang dipimpin
oleh seorang gubernur, kabupatan/kota yang dipimpin oleh seorang
bupati/walikota, kota administrative yang dipimpin oleh seorang walikota,
kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat, dan desa/kelurahan yang
dipimpin oleh seorang kepala desa/lurah.
f. Hal Pemerintahan Daerah
Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yang selanjutnya disebut
daerah otonomi. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk
memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan megurus rumah
tangganya sendiri agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pemberian wewenang
kepada daerha diberikan secara bertahap. Pemberian otonomi bisa dicabut
bila daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan. Pemerintah
daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Nomenklatur dan titelatur
pemerintah daerah adalah pemerintah daerah tingkat I, selanjutnya disebut
Pemda Tk. I, yang dipimpin seorang kepala daerah dan pemerintah daerah
tingkat II, selanjutnya disebut Pemda TK.II, yang juga dipimpin seorang
kepala daerah.
D. PEMAHAMAN TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA
Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup
berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi dapat
dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai
dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-
orang (demos) yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan bangsa
(weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosfiche grondslag), dan ideology
bangsa yang bersangkutan.
Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai
falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-
sila pancasila. Ini berarti bahwa:
-
1. 30
1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah
Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh
niali-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila)
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah
pancasila menjadi suatu bentuk sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh niali-nilai Pancasila adalah
konsekuensi dan komitmen Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dangan baik mensyararatkan pemahaman
dan penghayatan nilai-nilai falsafah pancasila
5. Pelaksanaan Demokrasi Indonseia dengan benar adalah pengamalan
Pancasila melalui politik pemerintahan.
Kita dapat membedakan Demokrasi Indonesia dengan jenis demokrasi lainnya,
terutama mengenai sikap dan perilaku pemerintah pada semua jenjang
pemerintahan.
Berdasarkan pengertian tentang Demokrasi Indonseia, kita dapat
menyimpulkan bahwa Demokrasi Indonesia adalah penting dan dapat
dipertangungjawabkan secara ilmiah popular. Semnetara itu, belum ada kesatuan
pendapat para ahli mengenai rumusan pengertia atau definisi Demokrasi Indonesia
yang definitif.
Demokrasi Indonesia atau pemerintahan rakyat yang berdasarkan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan
memberi kesan bahwa demokrasi tersebut hanya berfokus pada satu prisnip dasar,
yaitu sila ke-4 dari pancasila. Padahal perlu diingat dan disadari bahwa kelima sila
Pancasila berkedudukan setara dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh.
Selain pengertian diatas, ada pula rumusan lainnya, yaitu Demokrasi Indonesia
adalah sekaligus demokrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Maksudnya adalah
bahwa Demokrasi Indonesia merupakan satu sistem pemerintahan rakyat yang
mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Falsafah Pancasila sesungguhnya tidak hanya mengandung nilai politik,
ekonomi, sosial dan budaya, namun juga mengandung nilai religious. Jadi rumusan
pengertian di atas belum mencakup seluruh nilai Pancasila. Dengan kata lain,
rumusan tersebut hanya mencakup nilai-nilai sila kedua hingga sila kelima.
-
1. 31
Rumusan tersebut hanya mencakup aspek tangung jawab duniawi, sedangkan
menurut filsafat Pancasila tangung jawab itu meliputi tangung jawab kemanusiaan
sekaligus terhadap Tuhan Pencipta Alam Semesta atau tangung jawab Ilahi.
Kedua rumusan diatas memang masih mengandung banyak kelemahan,
namun keduannya dapat mendorong ditemukannya dan dirumuskannya suatu
pengertian Demokrasi Indonesia yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih ilmiah,
dan dapat dipertangungjawabkan secara menyeluruh.
(1). Menurut Prof. Dr. Hazairin, SH:
Demokrasi Pancasila, istilah yang digunakan oleh MPRS 1968, pada
dasarnya adalaha demokrasi sebagaimana telah dipraktekkan oleh bangsa
Indonesia sejak dahulu kala dan masih dijumapai sekarang ini dalam kehidupan
mesyarakat adat, seperti desa, Kerja, Marga, Nagari,dan Wanua yang telah
ditingkatkan ke taraf urusan negara dimana kini disebut Demokrasi Pancasila.
(Hazairin, 1981:35)
Rumusan diatas mengingatkan kita bahwa demokrasi kita adalah demokrasi
asli Indonesia atau sistem pemerintahan rakyat asli Indonesia yang tumbuh dari
kesatuan masyarakat adat Indonseai. Dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara setelah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, demokrasi
berdasarkan hukum adat ini dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Demokrasi
Indonesia, sehingga menjadi milik nasional
Dalam rumusanya, Prof. Hazairin menggunakan istilahditingkatkan yang
berarti:
1. Peningkatan status demokrasi adat menjadi Demokrasi Indonesia yang bertaraf
nasional dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu seluruh Indonesia.
2. Peningkatan bobot materi demokrasi adat yang semula hanya mencakup aspek
kedaerahan manjadi lebih luas, yaitu mencakup aspek kebangsaan,
kemanusiaan dan keagamaan.
Rumusan Sri Soemantri adalah sebagai berikut:Demokrasi Indonesia adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan yang Maha
Esa. kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan
sosial. (Soemantri, 1967:7)
-
1. 32
Rumusan ini dapat dipandang sebagai rumusan pengertian Demokrasi
Indonesia yang sangat lengkap meskipun sepintas lalu tampak sebagai rangkaian
kelima sila Pancasila. Kunci pemahaman rumusan tersebut terletak pada kata
kerakyatan atau Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Dengan demikian rumusan
Demokrasi Indonesiadar Sri Soemantri, SH bartalian secara fungsional dan material
dengan pasal I ayat (2) UUD 1945.
Pamudji menyatakan sebagai berikut:
Jadi dengan demikian Demokrasi Indonesia dapat dirumuskan secara agak
lengkap dan menyeluruh sebagai berikut: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalm permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan yang Maha
Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan
Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pamudji,
1979:11)
Tampak jelas bahwa rumusan Drs. Pamudji, M.P.A. identik dengan rumusan Sri
Soemantri, S.H., sehingga dapat diduga bahwa kedua sarjana tersebut menyimak
pengertian itu dari sumber yang sama, yaitu karya Prof. Drs. Notonegoro, S.H. yang
berjudul Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila.
Ensiklopedi Indonesia, setelah member pendahuluan tentang pelaksanaan
Demokrasi Terpimpin pada saat UUD 1945 diberlakukan kembali berdasarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1955, menyebutkan bahwa Demokrasi terpimpin bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945 meskipun ia mempunyai kekuatan hukum, yaitu
Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Karena bertentangan, ketetapan itu
kemudian dicabut dengan Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/1968. Dalam
Ketetapan itu tercantum bahwa Demokrasi Pancasila merupakan Pengganti
Demokrasi Terpimpin. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila diatur dan ditetapkan
lebih lanjut dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/1978 tentang pengambilan
keputusan MPR.
Introduksi Ensiklopedi Indonesia berakhir dengan rumusan berikut: dalam
pola dasar pembangunan nasional, GBHN, asas demokrasi ialah demokrasi
berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi,
serta yang dalam pemyelesain masalh-masalah nasional berusaha sejauh mungkin
menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (Sadely, 1980:784)
-
1. 33
Rumusan yang diangkat dalam Ensiklopedi Indonesia tersebut sesungguhnya
juga adalah rumusan dari naskah GBHN yang terlampir pada Ketetapan MPR No.
IV/1978.
Keseluruhan urain tentang demokrasi memberi kesan bahwa demokrasi lahir
sebagai hasil ciptaan manusia, bukan tanpa sebab dab tanpa tujuan. Demokrasi
muncul sebagai satu sistem pemerintahan (pemerintahan rakyat)karena adanya
pemerintahan diktaktor yang otoriter yang membawa akibat buruk bagi rakyat.
Akibat-akibat buruk tersebut antara lain:
1. Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, terutama eksploitasi tenaga dan
pikiran rakyat sehingga rakyat punya kewajiban tanpa hak. Sebaliknya,
penguasa atau pemerintah tampak solah-olah hanya punya hak tanpa
kewajiban
2. Kondisi kehidupan masyarakat seperti di atas selalu mengakibatkan timbulnya
konflik dengan korban yang lebih banyak di pihak rakyat
3. Kesejahteraan bertumpu pada para penguasa sedangkan rakyat dibiarkan
hidup melarat tanpa jaminan masa depan.
Faktor-faktor di atas melatarbelakangi ide pemerintahan yang demokratis untuk
menjamin kesejahteraan rakyat banyak secara merata.
Cita-cita kesejahteraan hidup setiap kelompok masyarakat senantiasa
tergambar dalam falsafah hidupnya. Misalnya, cita-cita kesejahteraan hidup bangsa
Indonesia tersurat dalam falsafah Pancasila yang biasanya diungkapkan dalam
rumusan masyarakat yang adil dan makmur dan merata secara material dan
spiritual. Dengan demikian Demokrasi Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:
Demokrasi Indonesia adalah satu sistem pemerintah berdasarkan kedaulatan
rakyat dalam bentuk musyawarah dan mufakat untuk memecahkan masalah-
masalah kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya suatu kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur merata secara materiil dan spiritual.
Rumusan diatas menekankan:
1. Kedaulatan rakyat, karena Demokrasi Indonesia menolak niat memanipulasi
kekuasaan rakyat, seperti yang lazim berlangsung pada:
a. Demokrasi Liberal yang dijalankan oleh kelompok pemilik modal
b. Demokrasi rakyat yang dijalankan oleh kelompok yang karena kelihaiannya
berhasil merebut, menguasai, dan mengendalikan partai atau negara.
-
1. 34
2. Bentuk Musyawarah mufakat karena bentuk ini lebih berorientasi pada
kepentingan masyarakat secara umum dan bukan individu
3. Sosialisasi Demokrasi Indonesia akan terlihat dalam gerak langkah atau
mekanismenya.
Mekanisme Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah
pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai oleh niat-niat falsafah
pancasila dan yang berlangsung menurut hukum yang berakibat pada kepentingan,
aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya
dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut UUD atau
konstitusi.
Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah
kesatuan/uni. United States Republic of Indonesia. Penyelenggara kekuasaan
adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi enam yaitu:
1. Kekuasaan tertinggi diberikan oleh rakyat kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) yang disebut Lembaga Konstituatif
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat Undang-undang disebut
Lembaga Legislatif
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif
4. Dewan Perimbangan Agung (DPA) sebagai pemberi saran kepada
penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Konsultatif
5. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan dan penguji undang-
undang disebut Lembaga Yudikatif
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang mengaudit
keuangan negara disebut Lembaga Auditatif
Sistem demokrasi ini sebenarnya telah member gambaran tentang adanya
tujuan yang ingin dicapai oleh negara melalui hak-hak individual sesuai dengan
asasinya dalam koridor manajemen nasional.
Dalam sistem otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,
penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas luasnya wilayah dan asas
kewilayahan, yaitu daerah merupakan daerahnya pusat dan pusat merupakan
pusatnya daerah. Daerah terbagi dalam daerah besar dan daerah kecil.
Pemerintahan di daerah disebut pemerintahan daerah tingakt I yang sekaligus
berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah besar atau
-
1. 35
propinsi. Pemerintah di daerah kecil disebut pemerintah daerah tingkat II sekaligus
sebagai perwakilan pusat di daerah kecil yang disebut kabupaten atau kota. Titik
berat otonomi berada di daerah tingkat II, kecuali urusan luar negeri, moneter,
pertahanan, dan keamanan.
LATIHAN
1. Jelaskan siapa yang dimaksud dengan warga negara Republik Indonesia?
2. Saudara jelaskan hubungan antara warga negara dan negara?
3. Dapat saudara jelaskan prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara Indonesia?
4. Bagaimana sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia?
5. Anda jelaskan syarat-syarat menjadi seorang presiden, berdasarkan ketentuan
yang berlaku
RANGKUMAN
Dalam amandemen UUD 1945 Bab X, pasal tentang Warga negara dan
penduduk telah diamanatkan pada pasal 26, 27,28 dan 30,
Pasal 26 ayat (1) mengatur siapa saja yang termasuk warga negara Republik
Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa yang menjadi warga negara
adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, misalnya
peranakan Belanda, peranakan orang-orang bangsa lain, misalnya peranakan
belanda, peranakan Tionghoa, peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, besikap setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.
Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undangn (Pasal
26 ayat 2).
Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga
negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini
adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal
27 ayat (1) menyatakan tentang kesamaan kedudukan warga negara di dalam
hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjujung hukum
dan pemerintahan tanpa perkecualian.
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
-
1. 36
Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tertulis, dan
sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa. Selanjutnya Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa ayat ini
menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat
(2) menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanya itu. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang
paling asasi di antara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu
langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak dan kewajiban setiap warga
negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan
bahwa pengaturannya lebih lanjut dilakukan dengan undang-undang. Undang-
undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang
Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara yang antara lain mengatur Sistem
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.
Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Pemerintah Negara
Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat
(1) UUD 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat
pengajaran. Untuk itu, UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-
undang (Pasal 31 ayat (2).Pelaksanaan Undang-undang ini terdapat dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 29 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 1999, masing-masing tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Peraturan pemerintah
tersebut juga menetapkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun secara bertahap.
Pasal 32 menetapkan bahwa Pemerintah hendaknya memajukan kebudayaan
nasional Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan rumusan tentang
kebudayaan bangsa sebagai kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi
rakyat Indonesia seluruhnya. termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat
sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
-
1. 37
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial, Pasal 33 yang
terdiri atas tiga ayat menyatakan:
1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan
2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemahaman Tentang Demokrasi
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk
rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan
pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai
warga negara. Kenyataanya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos
menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya
populous tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal
mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan
atas hak-hak prerogative dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan urusan publik atau pemerintahan.
Bentuk Demokrasi
Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat
atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan,
kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya.
Pemahaman Demokrasi di Indonesia
1. Dalam Sistem Kepartaian dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu sistem
multi partai (polyparty system), sistem dua partai (biparty system).
2. Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
3. Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan
legislative
Mengenal Model Sistem-sistem Pemerintahan Negara, ada empat macam
sistem-sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator
borjuis dan proletar); sistem pemerintahan parlementer; sistem pemerintahan
presidential; dan sistem pemerintahan campuran.
-
1. 38
Prinsip Dasar Pemerintahan Republik Indonesia
Pancasila sebagai landasan idiil bagi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa
pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa; kepribadian bangsa;
tujuan dan cita-cita hukum bangsa dan negara; serat cita-cita moral bangsa
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Dalam hal ini ada dua hal
mendasar yang digariskan secara sistematis, yaitu Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum dan tata urut peraturan perundangan Republik Indonesia
yang terdiri dari UUD 1945; Ketetapan MPR; UU dan Perpu; PP, Keppres dan
Peraturan Pelaksanaan lainnya.
Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai
falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat berdasarkan sila-
sila pancasila. Ini berarti bahwa:
1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah
Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh
niali-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila)
2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah
pancasila menjadi suatu bentuk sistem pemerintahan khas Pancasila.
3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh niali-nilai Pancasila adalah
konsekuensi dan komitmen Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.
4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dangan baik mensyaratkan pemahaman
dan penghayatan nilai-nilai falsafah pancasila
5. Pelaksanaan Demokrasi Indonseia dengan benar adalah pengamalan
Pancasila melalui politik pemerintahan.
TES FORMATIF 1.2
Pilih jawaban tang benar dengan memberi tanda (X) pada hruf di depannya:
1. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah :
a. Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang dinaturalisasi
b. WNA yang tinggal di Indonesia
c. Etnis keturunan
d. Bangsa lain yang bekerja di Indonesia
-
1. 39
2. Para mahasiswa AMG dapat mengikuti pendidikan di AMG, diatur dalam :
a. Pasal 33 ayat (1), UUD 1945
b. Pasal 29 ayat (2) , UUD 1945
c. Pasal 31 ayat (1), UUD 1945
d. Pasal 31 ayat (2), UUD 1945
3. Pengertian demokrasi adalah, kecuali:
a. Bentuk kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat
b. Rakyat adalah warga negara
c. Kekuasaan adalah politik
d. Rakyat mempunyai hak untuk berdemontrasi
4. Demokrasi di Indonesia adalah satu sistem pemerintahan berdasarkan, kecuali:
a. Kepentingan politik
b. Kedaulatan rakyat
c. Muyawarah untuk mufakat
d. Masyarakat yang adil dan makmur
-
1. 40
Kegiatan Belajar 3
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
A. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah:
1. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya
sebagai anugerah dari Allah,SWT.
2. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir dan melekat dengan
potensinya sebagai makhlik dan wakil Tuhan.
3. Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak ia hiudp yang melekat pada
esensinya sebagai anugerah Allah, SWT.
4. John Locke, 1632-1704
- Natural right Hak-hak alamiah manusia ,hak untuk hidup, hak
kemerdekaan, hak milik
- Right of man
- Human right (Eleanor Roosevelt)
B. LANDASAN PENGAKUAN TERHADAP HAM
1. Landasan Pertama dan Langsung : Kodrat Manusia
2. Landasan Kedua dan lebih dalam : Tuhan Menciptakan manusia sama,
kecuali amalnya.
C. PERKEMBANGAN HAM
(1). Masa Sejarah
a. Nabi Musa (6000 SM) :bebaskan umat yahudi dr perbudakan
b. Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM) :jaminan keadilan bg WN
-
1. 41
c. Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) :
Ajaran untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-
cita, kebijaksanaan.
d. Nabi Muhammad SAW (600 M) Membebaskan bayi wanita & wanita dari
penindasan bangsa Quraisy.
(2). Perkembangan HAM di Inggris
a. Magna Charta Piagam Agung (1215) batasi kekuasaan Raja John:
bertindak sewenang2 terhadap rakyat dan kelompok bangsawan.
b. Petition of Rights (1628) pertanyaan ttg hak2 rakyat dan jaminannya:
pajak dan pungutan harus dengan persetujuan, WN tidak boleh dipaksa
terima tentara di rumah, tentara tidak boleh gunakan hukum perang pada
masa damai.
c. Habeas Corpus Act (1679) UU mengatur ttg penahanan seseorang:
tahanan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah ditahan, alasan
penahanan harus disertai bukti sah menurut hukum
d. Bill of Right (1689) UU yang diterima parlemen Inggris untuk perlawanan
terhadap Raja James II: kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen,
kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak-uu-
pembentukan tentara seijin parlemen, hak warga negara memeluk agama
dan kepercayaan masing-masing, parlemen berhak mengubah keputusan
raja.
(3) Perkembangan HAM di Amerika Serikat
a. Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan (liberty),
hak milik (property) Declaration of Independence of The United States
b. (4 Juli 1776) Konstitusi negara.
c. Perjuangan sebagai emigran Inggris.
(4). Perkembangan HAM di Perancis
a. Naskah awal revolusi Perancis (1789) Declaration des Droits de L
homme et Du Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum
-
1. 42
borjuis dan rakyat thdp Raja Louis XVI HAM adalah hak alamiah sesuai
kodrat manusia dan tidak dapat dipisahkan, bersifat suci.
b. Revolusi Perancis perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty,
Egality, Fraternity Konstitusi Perancis (1791)
(5). Atlantic Charter (1941)
PD II F.D. Roosevelt The Four Freedom ( f of religion, f of speech &
thought, f of fear, f of want)
D. PENGAKUAN HAM PBB
1. Deklarasi 10 Des 1948 10 Desember diperingati sebagai Hari HAM.
2. Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal, budi dan hendaknya bergaul
satu sama lain dalam persaudaraan.
3. Sidang Majelis umum PBB 1966 covenants on Human rights dalam hukum
internasional diratifikasi negara-negara anggota PBB.
Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948
a. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
b. Hak memiliki sesuatu
c. Hak mendapatkan pendidikan & pengajaran
d. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama
e. Hak untuk hidup , UU 39/1999 ttg HAM
f. Hak berkeluarga
g. Hak mengembangkan diri
h. Hak keadilan
i. Hak kemerdekaan
-
1. 43
E. BIDANG-BIDANG HAM
1. Hak asasi pribadi (personal rights), Hak kemerdekaan, Hak menyatakan
pendapat, Hak memeluk agama.
2. Hak asasi politik (political rights),
~Hak untuk diakui sebagai warga negara
~Hak memilih dan dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul.
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
~Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja,
hak mendapat hidup layak.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social & cultural rights)
~Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun,
~Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.
5. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum & pemerintahan
(Rights of Legal Equality).
6. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan
perlindungan (Procedural rights)
F. PENGAKUAN BANGSA INDONESIA TENTANG HAM
1. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
2. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Kemudian daripada itu, ,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan idiil pengakuan dan
jaminan HAM di Indonesia.
3. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A Hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan.
-
1. 44
- Pasal 28 B Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang untnk anak, Hak perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.
- Pasal 28 C Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan
dan memperoleh manfaat iptek dan seni budaya, Hak memajukan diri
dalam perjuangkan hak secara kolektif.
- Pasal 28 D Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum,
Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak warga negara
memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status warga
negara.
- Pasal 28 E Hak beragama dan beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan
warga negara -tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak
kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Hak
mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah dan menyampaikan
informasi.
- Pasal 28 G Hak perlindungan, Hak rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan, Hak bebas dari penyiksaan/perlakuan merendahkan
derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik .
- Pasal 28 H Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus utk peroleh kesempatan dan manfaat sama capai
persamaan dan keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I Hak untuk hidup, Hak tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-
hati nurani, Hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, Hak
bebas dari perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dih