Model Kontrak Konstruksi San
Click here to load reader
-
Upload
kadek-santiari-dewi -
Category
Documents
-
view
19 -
download
4
description
Transcript of Model Kontrak Konstruksi San
1.2 Model Kontrak Konstruksi
Di dalam BAB II, yang membahas perkembangan industri Jasa Konstruksi di
Indonesia, telah diuraikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 1999, Indonesia
belum memiliki peraturan perundang-undangan yang baku mengenai Jasa Konstruksi.
UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi baru diundangkan pada tahun 1999 dan baru
diberlakukan pada tahun 2000, dengan demikian sesuai syarat-syarat yang sah tidaknya
suatu kontrak yang diatur didalam KUHPer Pasal 1338, terdapat banyak sekali model
kontrak konstruksi. Kontrak-kontrak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3(tiga)
golongan yaitu :
1.2.1 Versi Pemerintah
Biasanya masing-masing Kementrian memiliki “standar” sendiri. Standar
yang biasanya dipakai adalah standar Kementrian Pekerjaan Umum. Bahkan
Pekerjaan Umum memiliki lebih dari satu standar karena masing-masing
Direktorat Jendral (sekarang ada 5 buah) memiliki standar masing-masing.
1.2.2 Versi Swasta Nasional
Versi ini beraneka ragam sesuai selera pengguna jasa. Terkadang
mengutip standar Kementrian atau bagi yang sudah lebih maju mengutip
(sebagian) system kontrak luar negeri seperti FIDIC (Federation Internationale
des Ingenieurs Counsels), JCT (Joint Contract Tribunals) atau AIA (American
Institute of Architects). Namun karena diadopsi secara setengah-setengah, maka
wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.
1.2.3 Versi/Standar Swasta/Asing
Umumnya para pengguna jasa/pemilik proyek asing mengadopsi standar
kontrak FIDIC, JCT, atau SIA.
1.6 Administrasi Kontrak
Administrasi kontrak merupakan suatu istilah yang menggambarkan penanganan
komersial dari suatu kontrak sejak kontrak tersebut ditandatangani sampai diakhiri secara
resmi ataupun putus tidak direncanakan (karena kesalahan kontrak) atau pengakhiran
kontrak dini. Administrasi kontrak mengawasi kepastian pemenuhan komersial dengan
ketentuan-ketentuan dari dari setiap kontrak. Oleh karena kepedulian terhadap kontrak di
Indonesia sangat rendah, maka pengelolaan administrasi kontrak tidak berjalan dengan
baik. Petugas yang definif dan profesional serta khusus mengolah kontrak tidak tersedia.
Yang ada biasanya petugas yang merangkap tugas lain dan kebanyakan tidak memenuhi
kualifikasi sebagai administrator kontrak.