migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi...

10

Transcript of migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi...

Page 1: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 2: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 3: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 4: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 5: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 6: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 7: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 8: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 9: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 10: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

7. - migas.esdm.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan ... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ... (SPBU) yang dikerola ...

7. - migas.esdm.go.id · Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan ... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 ... (SPBU) yang dikerola ...

NS.WUNOFIARNI, S.KE.P. - rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id · Dalam melaksanakan tugasnya Kasubid Profesi & Askep bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keperawatan serta berkoordinasi

NS.WUNOFIARNI, S.KE.P. - rsjhbsaanin.sumbarprov.go.id · Dalam melaksanakan tugasnya Kasubid Profesi & Askep bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Keperawatan serta berkoordinasi

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/05a76613d...melampirkan surat kuasa (bila diperlukan); PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi selama proses

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/05a76613d...melampirkan surat kuasa (bila diperlukan); PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi selama proses

migas.esdm.go.id...sumber daya mineral; dan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal

migas.esdm.go.id...sumber daya mineral; dan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi

keputusan bersama menteri agama,menteri

keputusan bersama menteri agama,menteri

Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi · PDF file... (Bisnis Proses), SOP dan Kebijakan ... dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan ... dengan sasaran agar

Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi · PDF file... (Bisnis Proses), SOP dan Kebijakan ... dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan ... dengan sasaran agar

SOSIALISASI STANDAR BIAYA TA 2016Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

SOSIALISASI STANDAR BIAYA TA 2016Ketentuan mengenai standar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/pm_3_tahun_2015.pdf · (1) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal yang terkait. Penunjukan

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2015/pm_3_tahun_2015.pdf · (1) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal yang terkait. Penunjukan

Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat.ppt

Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat.ppt

Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 ... dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi

Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 ... dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi

PKPU NO. 9 TAHUN 2015 - jdih.kpu.go.id PENYULUHAN PKPU... · (Pasal 34-45) Pasal 34 ayat (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang

PKPU NO. 9 TAHUN 2015 - jdih.kpu.go.id PENYULUHAN PKPU... · (Pasal 34-45) Pasal 34 ayat (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_263.pdf · memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, wajib menunjuk

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_263.pdf · memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, wajib menunjuk

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15401_skgub78-2020.pdfURAIAN TUGAS berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman spesimen pemeriksa;

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15401_skgub78-2020.pdfURAIAN TUGAS berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman spesimen pemeriksa;

migas.esdm.go.id · Created Date: 4/2/2018 10:36:46 AM

migas.esdm.go.id · Created Date: 4/2/2018 10:36:46 AM

jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../PERGUB_NO_142_TAHUN_2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 ... Pengendalian Flu Burung ... Berkoordinasi dan bekerja sama sebagaimclna

jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../PERGUB_NO_142_TAHUN_2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 ... Pengendalian Flu Burung ... Berkoordinasi dan bekerja sama sebagaimclna

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_244.pdfPertambangan Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_244.pdfPertambangan Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ......Tugas Tambahan Pada Biomedis a) Berkoordlnasl dengan PJ pemeriksaan gigl Kab/Kota b) Berkoordinasi dengan PJ blomedis provlnsi c) Berkoordinasi

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ......Tugas Tambahan Pada Biomedis a) Berkoordlnasl dengan PJ pemeriksaan gigl Kab/Kota b) Berkoordinasi dengan PJ blomedis provlnsi c) Berkoordinasi

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA · 2015. 4. 30. · (3) Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA · 2015. 4. 30. · (3) Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,