migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi...

10

Transcript of migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi...

Page 1: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 2: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 3: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 4: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 5: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 6: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 7: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 8: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 9: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Page 10: migas.esdm.go.id standar atau spesifikasi teknis yang disetujui oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../PERGUB_NO_142_TAHUN_2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 ... Pengendalian Flu Burung ... Berkoordinasi dan bekerja sama sebagaimclna

jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/.../PERGUB_NO_142_TAHUN_2014.pdf · Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 ... Pengendalian Flu Burung ... Berkoordinasi dan bekerja sama sebagaimclna

PKPU NO. 9 TAHUN 2015 - jdih.kpu.go.id PENYULUHAN PKPU... · (Pasal 34-45) Pasal 34 ayat (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang

PKPU NO. 9 TAHUN 2015 - jdih.kpu.go.id PENYULUHAN PKPU... · (Pasal 34-45) Pasal 34 ayat (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_244.pdfPertambangan Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_244.pdfPertambangan Minyak dan Gas Bumi, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA · 2015. 4. 30. · (3) Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA · 2015. 4. 30. · (3) Komandan dan wakil komandan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15401_skgub78-2020.pdfURAIAN TUGAS berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman spesimen pemeriksa;

Scanned Image - jdih.jogjaprov.go.idjdih.jogjaprov.go.id/storage/15401_skgub78-2020.pdfURAIAN TUGAS berkoordinasi dengan Fasyankes dalam pengambilan dan pengiriman spesimen pemeriksa;

migas.esdm.go.id · Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau dengan nama Iain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi

migas.esdm.go.id · Bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) atau dengan nama Iain yang sejenis dengan standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA … · pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN - ftp.unpad.ac.idftp.unpad.ac.id/orari/cd-odj/km49-2002.pdf · berkoordinasi dengan ORARI Daerah ... (satu) nama panggilan yang terdiri dari susunan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN - ftp.unpad.ac.idftp.unpad.ac.id/orari/cd-odj/km49-2002.pdf · berkoordinasi dengan ORARI Daerah ... (satu) nama panggilan yang terdiri dari susunan

Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 ... dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi

Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 ... dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_263.pdf · memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, wajib menunjuk

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: …migas.esdm.go.id/uploads/regulasi/profil_peraturan_263.pdf · memerlukan subkontrak untuk mengerjakan bagian dari pekerjaan, wajib menunjuk

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA MENTERI NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA MENTERI NEGARA

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/05a76613d...melampirkan surat kuasa (bila diperlukan); PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi selama proses

layanan.ditjenpas.go.idlayanan.ditjenpas.go.id/kerjasama/uploads/05a76613d...melampirkan surat kuasa (bila diperlukan); PARA PIHAK sepakat untuk saling berkoordinasi selama proses

migas.esdm.go.id · 2018-01-11migas.esdm.go.id

migas.esdm.go.id · 2018-01-11migas.esdm.go.id

 · Rencana induk kewirausahaan nasional disusun oleh menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Rencana induk kewirausahaan

 · Rencana induk kewirausahaan nasional disusun oleh menteri berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Rencana induk kewirausahaan

migas.esdm.go.id...sumber daya mineral; dan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal

migas.esdm.go.id...sumber daya mineral; dan menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan tugas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal

 · Nasional penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan 3PBD Kabupaten/K0ta diatur Oleh kepala

 · Nasional penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan 3PBD Kabupaten/K0ta diatur Oleh kepala

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,

Menimbang - migas.esdm.go.id · Inspektur Migas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan,

bkd.wonogirikab.go.idbkd.wonogirikab.go.id/upload/kontent/09b3644e94cd26391e1700a2716d7087...syarat pendaftaran pelamar minimal 4 (empat) orang dan setelah berkoordinasi dengan Komisi

bkd.wonogirikab.go.idbkd.wonogirikab.go.id/upload/kontent/09b3644e94cd26391e1700a2716d7087...syarat pendaftaran pelamar minimal 4 (empat) orang dan setelah berkoordinasi dengan Komisi

MENTERI KEUANGAN SALINAN PERATURAN MENTERI …

MENTERI KEUANGAN SALINAN PERATURAN MENTERI …

jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/lhkpn... · 2019. 9. 5. · mempunyai tugas sebagai berikut : a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK

jdihpemkosiantar.or.idjdihpemkosiantar.or.id/administrator/uploads/rules/lhkpn... · 2019. 9. 5. · mempunyai tugas sebagai berikut : a. Koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK