Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan...
Transcript of Road map Roadmap - migas.esdm.go.id · dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan...
Seluruh
Aparatur Sipil
Negara di
lingkungan Ditjen
Migas wajib
mengerti dan
memahami arti
dari nilai-nilai
(value) KESDM
yaitu jujur,
profesional,
inovatif,
melayani, dan
berarti serta
mengedepankan
kepentingan
bangsa dan
negara
dibandingkan
pribadi dan
golongan.
Road map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 - 2019 disusun sebagai wujud dari pelaksanaan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor : 2.E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM.
Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Migas tahun 2015 - 2019 merupakan sebuah dokumen yang menjelaskan gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2014 serta perencanaan program kegiatan, strategi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang mendukung program reformasi birokrasi KESDM serta program inisiasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang diinginkan selama 5 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Diharapkan Road map Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 -2019 dapat menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan nyata serta dapat menjadi patokan dalam menetapkan kebijakan perubahan-perubahan menuju kemajuan pelayanan publik dan aspek lainnya yang tercantum dalam kegiatan delapan (8) area perubahan.
Jakarta, April 2016 Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
IGN. Wiratmaja Puja
RINGKASAN EKSEKUTIF
Reformasi Birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-
elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan, perundang-undangan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran grand design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.
Roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 – 2019 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional khususnya dalam melakukan pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi agar terwujud ketahanan energi migas yang memegang peran vital dalam energi nasional.
BAB I PENDAHULUAN
Tugas dan Fungsi Ditjen Migas
Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber energi yang tak dapat diperbaharui (non renewable), tidak saja membutuhkan metode pengelolaan yang tepat, tetapi juga memerlukan dukungan modal yang besar untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sebagai negara yang dianugerahi sumber kekayaan alam minyak dan gas bumi, Indonesia mempunyai potensi yang besar menjadi tujuan investasi yang menarik bagi calon investor. Selama ini industri minyak dan gas bumi telah terbukti berperan mendukung perekonomian nasional dan menjadi andalan penerimaan negara. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
Menipisnya cadangan minyak mendorong pemerintah melakukan percepatan perubahan paradigma penggunaan energi di antaranya pemanfaatan gas untuk kebutuhan energi domestik meliputi gas untuk listrik dan industri pupuk domestik, program konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg dan pengembangan gas kota. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengalokasian minyak bumi ke depan, kebijakan pemerintah antara lain sebagai berikut :
a. Pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keekonomian pengembangan lapangan;
b. Mendorong konsumen gas domestik untuk membeli gas dengan harga keekonomian;
c. Alokasi pemanfaatan cadangan gas bumi yang baru diketemukan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan setempat. Apabila terdapat kelebihan, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan pemanfaatan gas bumi untuk ekspor, akan tetapi mensyaratkan komitmen investor untuk berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur atau pengembangan migas domestik.
Mengenai kebijakan pengalokasian gas untuk domestik (DMO) secara eksplisit tidak hanya untuk bagian kontraktor, tetapi juga ditujukan untuk gas bagian pemerintah;
d. Perubahan eksplorasi Migas dari daerah Barat ke daerah Timur Indonesia;
e. Perubahan penemuan eksplorasi yang besar dari minyak bumi ke gas bumi;
f. Perubahan dari ekspor ke pemenuhan kebutuhan domestik dan Perubahan dari Revenue Engine menuju Growth Engine;
g. Melakukan perbaikan strategi pemeliharaan sehingga mengurangi terjadinya unplanned shutdown (termasuk memperhatikan terjadinya monsoon), melakukan sinkronisasi periode planned shutdown antara KKKS dengan user (terutama untuk produksi gas);
h. Mengupayakan produksi migas dari sumur-sumur tua; i. Menyelesaikan tumpang tindih lahan dengan Menteri Kehutanan dan
instansi terkait.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan unit instansi tingkat Eselon I yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 (lima) unit eselon II sebagaimana terlihat dalam gambar struktur organisasi di bawah ini
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Migas
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Landasan Yuridis Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2015 -2019
Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2015 dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 serta Surat Edaran Menteri ESDM nomor : 2.E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM. Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya sehingga target kinerja dan kegiatan tahun per tahun akan jelas dan terukur seperti ditunjukkan pada Gambar1.2
berikut.
Sumber :PermenPAN-RB 11/20
Roadmap Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki arti yang sangat penting sebagai pedoman kerja dalam mendorong suatu perubahan yang dilakukan secara terencana dan terlaksana dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perubahan tersebut diharapkan dapat mendorong budaya kerja organisasi yang lebih baik sehingga berkontribusi kedalam industri sub sektor migas yang lebih baik.
Perubahan yang dilakukan harus dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan berkesinambungan, sehingga setiap proses perubahan dapat dilaksanakan sesuai dengan dengan rencana yang telah ditetapkan.
Materi Roadmap Reformasi Birokrasi KESDM 2015 – 2019 terdiri atas sasaran Reformasi Birokrasi dan strategi implementasinya yang meliputi 8 area perubahan, quickwins, program-program dan rencana aksi yang berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta sasaran Reformasi Birokrasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.4. Reformasi Birokrasi lingkup KESDM menekankan pada penciptaan terobosan baru, membiasakan berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada serta mengurai sumbatan-sumbatan.
BAB II
GAMBARAN BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
2.1. Sekilas perjalanan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas
Berdasarkan sejarahnya, bisa dikatakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bergabung dengan Kementerian ESDM pada tahun 1959. Pada saat itu, kementerian ESDM yang semula bernama Departemen Perindustrian dan Pertambangan membawahi bidang minyak dan gas bumi. Adapun demikian, pemerintah secara resmi mendirikan Biro Minyak dan Gas Bumi yang merupakan cikal bakal Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1963 Biro Minyak dan Gas Bumi dinamakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi hingga saat ini.
Dewasa ini kinerja pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk memperbaiki layanan kepada publik dari segala aspek birokrasi yang ada, baik itu sumber daya aparaturnya, kelembagaan, tata peraturan perundang-undangan, tata laksana, dan elemen birokrasi lainnya. Seiring dengan tuntutan tersebut, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Permen PAN-RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 yang menjadi dasar bagi Kementerian ESDM c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi.
Sesuai surat edaran Menteri ESDM nomor 2. E/70/MEM/2016 tentang Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 Tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian ESDM yang salah satu isi dari surat edaran dimaksud adalah setiap Unit Eselon I di lingkungan KESDM wajib menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019, yang terdiri dari area :
1. Manajemen perubahan; 2. Penguatan sistem pengawasan; 3. Penguatan akuntabilitas kinerja; 4. Penguatan kelembagaan; 5. Penguatan tata laksana; 6. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia ASN; 7. Penguatan peraturan perundang-undangan; dan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gambar 2.1 Proses Kegiatan Reformasi Birokrasi Ditjen Migas
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mendukung sepenuhnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Secara umum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melakukan berbagai terobosan-terobosan strategis untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi seperti dipaparkan secara singkat di bawah ini.
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (Mental Perilaku Aparatur) Kemajuan yang telah dicapai pada program manajemen perubahan (mental perilaku aparatur) adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan rapat koordinasi pejabat dan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; 2. Rapat pimpinan diperluas para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi; 3. Pembahasan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan dimaksud merupakan pertemuan rutin antar pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam membahas program-program prioritas di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, progress pelaksanaanya serta membahas kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas dimaksud.
II. PENGAWASAN Untuk area pengawasan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi, Whistleblower system, LHKPN, dan LHKASN. Kegiatan dimaksud merupakan bentuk peduli Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam rangka memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pejabat/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar mengerti dan memahami tentang bentuk-bentuk gratifikasi khususnya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu para penyelenggara negara yang berkaitan dengan kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi seperti Pejabat Eselon I dan II, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan panitia lelang di lingkungan unit layanan pengadaan wajib untuk membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)
III. AKUNTABILITAS Hal-hal yang telah dicapai oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam penguatan akuntabilitas kinerja adalah:
1. Pengawasan dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015;
2. Monitoring dan evaluasi indikator kegiatan melalui e-monev Bappenas;
3. Penyusunan laporan keuangan Ditjen Migas;
4. Penyusunan laporan tahunan Ditjen Migas;
5. Penyusunan statistik Ditjen Migas.
IV. KELEMBAGAAN Kemajuan yang telah dicapai pada program kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah pengusulan pembentukan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur. Perkembangan saat ini mengenai usulan pembentukan unit Eselon II baru Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas sedang dalam proses pembahasan dengan internal Ditjen Migas dan internal KESDM serta kementerian PAN RB.
V. TATA LAKSANA Di area tata laksana Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan registrasi, distribusi, dan pengendalian surat berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempergunakan sofware surat. Adapun untuk di tahun 2016 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sedang mempersiapkan keberadaan war room , ruang call center, inventarisasi SOP teknis dan SOP administrasi pemerintahan serta penyempurnaan tata persuratan elektronik dan kearsipan
VI. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA Pada tahun 2015 yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam hal penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah melakukan rotasi kepada 144 (seratus empat puluh empat) pegawai dengan jabatan fungsional umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penyegaran suasana kerja baru kepada para pegawai dan menghilangkan comfort zone yang selama ini sering terjadi di kalangan pegawai yang menempati unit tertentu.
VII. PENATAAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
Kemajuan yang telah dicapai pada program penataan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum sebagai berikut:
1. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Berupa CNG
untuk Transportasi Jalan;
2. Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan,
Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk
Nelayan Kecil;
3. Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kilang
Minyak Dalam Negeri;
4. Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Wilayah Kerja Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;
5. Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional;
7. Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan
Harga Jual Bahan Bakar Minyak;
8. Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
Wajib Standar Kompetensi Tenaga Kerja di Bidang Minyak dan Gas
Bumi;
9. Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian
Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun
Oleh Pemerintah;
10. Peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Penataan peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi diharapkan dapat menjadi penggerak bagi perekonomian nasional dan mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip –prinsip keselamatan di sub sektor minyak dan gas bumi.
VIII. PELAYANAN PUBLIK
Kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :
1. Promosi Keikutsertaan dalam lomba inovasi pelayanan publik yaitu
menciptakan inovasi e-lelang wilayah kerja migas yang memberikan
pelayanan murah, mudah, dan efisien dalam penawaran wilayah kerja
migas;
2. Penerbitan Permen ESDM no. 23 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Migas dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada kepala BKPM sehingga pelaksanaan proses perizinan sub sektor migas sudah dilaksanakan di BKPM.
2.2. Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan pada 8 (delapan) area perubahan adalah sebagai berikut:
Manajemen Perubahan/ Mental Aparatur
Harapan pemangku kepentingan terkait dengan manajemen perubahan/ mental aparatur antara lain: 1. The right man on the right place; 2. Tercipta hubungan kerja yang selaras dan harmonis antara atasan dan
bawahan; 3. Stabilitas etos kerja setiap pegawai dapat terjaga dengan baik
Pengawasan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan pengawasan antara lain: 1. Disiplin PNS dapat meningkat, hasil kerja pun dapat maksimal; 2. Pengawasan kegiatan migas di sektor hulu dan hilir migas menjadi
lebih efektif. Akuntabilitas Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Akuntabilitas antara lain: 1. Tidak ada tumpang tindih pekerjaaan;
2. Progress pekerjaan setiap unit bisa termonitoring;
3. Iklim investasi dalam negeri dapat meningkat.
Kelembagaan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan kelembagaan antara lain: 1. Ada kejelasan prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan; 2. Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
menjadi lebih kuat dan jelas; 3. Memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di sektor
Migas; 4. Fungsi tiap-tiap unit Eselon II Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi menjadi lebih kuat dan jelas. Tatalaksana Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan tatalaksana antara lain: 1. Proses perizinan yang menjadi paperless; 2. Tindak lanjut disposisi menjadi lebih cepat;
3. Penyebaran informasi-informasi penting kepada seluruh pegawai menjadi lebih cepat melalui jaringan intarnet;
4. Terbentuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis IT;
5. Pencarian infromasi dan data kemigasan menjadi mudah dan cepat;
6. Pembangunan infrastruktur migas menjadi lebih fokus dan terarah.
Sumber Daya Manusia Aparatur Harapan pemangku kepentingan terkait dengan perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain Proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di sub sektor migas dapat berjalan secara maksimal, efektif, efisien dengan dukungan SDM aparaturnya yang jujur, profesional, inovatif, melayani, dan berarti. Sehingga tercipta good governance dalam melakukan pelayanan publik di sub sektor kemigasan.
Peraturan Perundang-undangan Harapan pemangku kepentingan terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
menjadi lebih kuat dan jelas; 2. Memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di sub sektor
Migas.
Pelayanan Publik Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik antara lain: 1. Proses pelayanan menjadi murah, mudah, dan cepat; 2. Stakeholders dapat memonitoring progress izinnya kapanpun dan
dimanapun; 3. Tercipta lelang wilayah kerja migas yang efektif, efsisien, murah,
mudah, dan cepat
2.3. Tantangan dan Permasalahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Migas
Berdasarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi maka tantangan dan permasalahan pada (8) delapan area perubahan adalah sebagai berikut: Manajemen Perubahan/ Mental Aparatur Pada area manajemen perubahan/ mental aparatur tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut: 1. Masih kuatnya nepotisme di kalangan-kalangan tertentu terkait
pengangkatan Pejabat; 2. Minimnya kesadaran pegawai dalam memanfaatkan teknologi
informasi/ IT base; 3. Terdapat golongan pegawai yang apatis atau demotivasi kerja
akibat ketidakcocokan antara atasan dan bawahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan sehari-hari di kantor.
Pengawasan Pada area pengawasan tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut: 1. Belum ada kebijakan terkait perhitungan reward/overtime bagi
pegawai; 2. terdapat beberapa ketidaksesuaian antara syarat jabatan Inspektur
Migas dan latar belakang pendidikan pegawai yang akan diangkat menjadi Inspektur Migas
Akuntabilitas Pada area akuntabilitas tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut: 1. Masih terdapat tumpang tindih pekerjaan di setiap unit kerja;
2. Belum terdapat standar baku format penilaian performance pegawai.
Kelembagaan
Kelembagaan birokrasi pemerintahan masih belum efektif. Kelembagaan birokrasi pemerintahan masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yaitu: 1. Sulitnya dalam mengusulkan pengembangan organisasi kepada
instansi terkait; 2. Belum semua unit memiliki SOP terkait pekerjaan dan tupoksinya; 3. Pembagaian tugas pekerjaan yang belum sepenuhnya jelas, siapa
mengerjakan apa. Tatalaksana Penataan tatalaksana pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada masing-masing unit kerja.
Pada area tatalaksana tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut: 1. Tidak semua unit memberikan dukungan penuh terhadap
pemberian data-data kemigasan, karena data-data tertentu bersifat rahasia;
2. Fasilitas jaringan komputer yang masih memerlukan penataan lagi dan penyediaan bandwith yang lebih besar guna mendukung program IT base.
Sumber Daya Manusia Aparatur Pada area SDM Aparatur tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan yang relatif sama di masing-masing level PNS,
menyebabkan potensi kinerja positif di masing-masing pegawai menjadi tidak semangat untuk menyalurkannya;
2. Belum terjalin hubungan internship antar pegawai, sehingga budaya kekeluargaan masih belum terbentuk dengan baik;
3. Demotivasi para pejabat terkait adanya nonjob jabatan struktural; 4. Program dan sistem pelatihan training yang tidak mencukupi untuk
meningkatkan kompetensi pegawai.
Peraturan Perundang-undangan Perubahan peraturan perundang-undangan di sub sektor Migas dilakukan karena adanya permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu sebagai berikut: 1. Unsur politis masih berpengaruh kuat terhadap revisi UU Migas; 2. Terdapat kepentingan-kepentingan politis dalam pelaksanaan kegiatan
migas; 3. Masih mengedepankan ego sektoral masing-masing. Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pada area pelayanan publik tantangan dan permasalahan utama adalah sebagai berikut:
1. Belum tersedianya server yang mumpuni untuk menampung aplikasi online dan peralatan pendukung IT yang masih kurang maksimal;
2. Belum seluruh jenis layanan dapat memberikan layanan yang terbaik, sehingga masih terus dilakukan upaya- upaya untuk penyempurnaan dan perbaikan baik sarana, prasarana, prosedur maupun sistem layanan;
3. Petugas layanan perizinan sebagian besar bukan dari PNS yang capable (masih menggunakan tenaga honorer).
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PERIODE TAHUN 2015 – 2019
Dewasa ini kita makin menyadari bahwa faktor manusia memegang peran kunci di dalam usaha pemerintah untuk maju dan bertumbuh kembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Kesadaran ini baru bermakna apabila disertai dengan perubahan mendasar pada anggapan kita tentang manusia dari sumber daya manusia (human resources) menjadi manusia yang bersumber daya (human capital).
Manusia memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, karena hanya manusia yang mampu memberikan respon cepat dan cerdas atas tantangan dari lingkungan yang berubah-ubah secara tidak menentu, kacau, dan sukar diprediksi. Penggerak dan penentu arah pemerintah adalah keputusan manusia bukan dana atau teknologi. Pencipta nilai adalah manusia sedangkan teknologi hanyalah instrumen yang digunakan untuk melipatgandakan kebajikan, potensi, dan kapabilitasnya untuk menciptakan nilai. Karena itu nilai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan makin ditentukan oleh nilai usaha insani yang berbasis pada kebajikan dan kapabilitas pelakunya.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.
Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 - 2019 memiliki 3 (tiga) level of concern yaitu pengembangan SDM (people), penataan proses bisnis (culture), dan penataan organisasi (structure). Inti perubahan dari Reformasi Birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set sumber daya aparatur. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur dan juga kepada seluruh sistem yang ada termasuk di dalamnya perbaikan dan penyempurnaan proses bisnis serta penataan organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Agenda Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi periode 2015 – 2019 yang mengarusutamakan perubahan wajah birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya bersifat kaku, mekanistik, dan impersonal menjadi birokrasi yang fleksibel dan inovatif dalam memberikan pelayanan prima kepada publik serta adaptif menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis eksternalnya. Rencana perubahan tersebut direpresentasikan ke dalam 8 (delapan) area perubahan
3.1 Manajemen Perubahan
Program kegiatan yang akan dilakukan dalam Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada area manajemen perubahan terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu penataan pola pikir dan budaya kerja, penguatan Reformasi Birokrasi, serta penataan budaya pelayanan. Strategi pelaksanaan dalam area ini adalah dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, menyusun strategi automasi pelaksanaan kinerja pegawai, melaksanakan communication plan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat perubahan budaya kerja, menyusun strategi perubahan pola pikir domestik menjadi global, pengembangan dan penyempurnaan roadmap reformasi birokrasi, pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi, membentuk sistem pelayanan yang berorientasi pelayanan publik, dan membangun komitmen pegawai yang berorientasi pelayanan publik.
Hasil yang diharapkan adalah adanya hasil berupa : 1. Indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas meningkat; 2. Peningkatan kesadaran penggunaan teknologi informasi; 3. Terbangunnya kebersamaan persepsi komitmen dan konsistensi serta
keterlibatan para pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Berubahnya pemahaman pegawai mengenai pengaruh global terhadap domestik khususnya di Sub Sektor Migas;
5. Tersusun dan terinternalisasi nya program Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik; dan 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Direktorat Jenderal Minyak dan
Gas Bumi.
Ukuran keberhasilan dari program ini adalah peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks penggunaan teknologi informasi yang baik, teridentifikasi jenis budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, meningkatnya indeks profesionalisme dan reformasi birokrasi.
Program pada area manajemen perubahan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.1 dibawah ini.
Gambar 3.1. Program Area Manajemen Perubahan
3.2 Pengawasan
Program kegiatan dalam area pengawasan merupakan turunan dan lanjutan dari program Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM sebelumnya yang dituangkan ke dalam kegiatan area pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Program kegiatan di area ini terdiri dari 2 (dua) program yaitu penguatan kebijakan pengawasan dan penguatan pengawasan pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah:
1. Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan;
3. Instansi Pemerintah dengan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Whistleblowing System (WBS) dan pengendalian gratifikasi.
Program pada area pengawasan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.2.
Gambar 3.2. Program pada Area Pengawasan
3.3 Akuntabilitas Program kegiatan dalam area akuntabilitas dilakukan dengan strategi penguatan akuntabilitas kinerja. Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan catatan tentang hasil-hasil yang dicapai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dari fungsi kegiatan selama kurun waktu tertentu yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU menjadi ukuran atau indikator yang memberikan informasi tingkat keberhasilan organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas menjadi kata kunci sebagai perwujudan dari kewajiban Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menerapkan SAKIP yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
1. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP
1. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan indikator kinerja.
2. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan
dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan.
3. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta pelaporan data kinerja.
4. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
5. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu dan evaluasi kinerja merupakan langkah untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Hasil yang diharapkan dari program penguatan akuntabilitas kinerja adalah semakin meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Tolak ukur keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori ‘Baik’. Program pada area akuntabilitas dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.3.
Gambar 3.3. Program pada Area Akuntabilitas
3.4. Kelembagaan
Program kegiatan dalam area kelembagaan dilakukan dengan strategi
melakukan penguatan kelembagaan di semua unit eselon I dengan tujuan agar terwujudnya kelembagaan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tatakelola Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang lebih baik. Ukuran keberhasilan diukur dengan peningkatan nilai Indeks Penguatan Kelembagaan.
Program pada area kelembagaan dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.4
Gambar 3.4. Program pada Area Kelembagaan
3.5. Tatalaksana
Ketidakjelasan proses bisnis di instansi pemerintah seringkali menjadi kendala dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sistem tatalaksana yang baik akan mendorong proses pelayanan publik menjadi lebih cepat. Percepatan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah dapat dilakukan dengan penerapan e-government melalui pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) yang dapat membuat sistem administrasi menjadi semakin efektif, efisien dan terintegrasi. Kegiatan yang dilakukan pada area tatalaksana yaitu program penguatan tatalaksana (SOP) dan e-government. Strategi penguatan tatalaksana yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
20152016
20172018
2019
Mengusulkan PembentukanDirektoratInfrastruktur
- PenyiapanDatapendukung
untukauditreviu
kelembagaan- Penyiapandatapendukung
untukpenataankelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukevaluasikelembagaan
- PenyiapanDatapendukunguntukauditreviu
kelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukpenataankelembagaan- Penyiapandatadukung
untukpenyempurnaandesain
kelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukevaluasikelembagaan- Penyiapandatapendukung
untukpenyusunaninstrumen
evaluasikelembagaan
- PenyiapanDatapendukunguntukpenyusunaninstrumen
auditkelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukpenataankelembagaan- Penyiapandatadukung
untukpenyempurnaandesain
kelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukevaluasikelembagaan- Penyiapandatapendukung
untukpenyempurnaan
instrumenevaluasi
kelembagaan
- PenataankelembagaansesuaiPerpres 68Tahun2015
- PenyiapanDatapendukunguntukpenyusunaninstrumen
auditkelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukpenataankelembagaan- Penyiapandatadukung
untukpenyempurnaandesain
kelembagaan
- Penyiapandatapendukung
untukevaluasikelembagaan- Penyiapandatapendukung
untukpenyempurnaan
instrumenevaluasi
kelembagaan
1. Penguatan sinergi internal dan eksternal Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi; 2. Penguatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa;
Hasil yang diharapkan dari program penguatan tatalaksana ini adalah:
1. Terwujudnya proses tata laksana yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan prinsip good governance;
2. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa.
Ukuran keberhasilan dalam area penguatan tatalaksana ini adalah:
1. Indeks kepuasan masyarakat;
2. Tersusunnya proses bisnis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
3. Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel.
Program pada area tatalaksana terlihat seperti Gambar 3.5.
Gambar 3.5 Program Area Tatalaksana
3.6. Sumber Daya Manusia Aparatur
Program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam area perubahan sumber daya manusia (SDM) aparatur mempunyai sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi, serta memiliki pelayanan publik berkualitas melalui program percepatan dan penguatan sistem manajemen SDM Aparatur. Program area perubahan SDM aparatur dilaksanakan sebagai berikut:
1. Penataan sistem pengadaan SDM Aparatur;
2. Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur; 3. Pelatihan leadership coaching & managing conflict; 4. Pelatihan sertifikasi SDM (CHRP); 5. Pengembangan standar kompetensi; 6. Pengembangan karir;
7. Pengembangan rumpun jabatan; 8. Pengembangan analisis Performance-Based Management (PBM); 9. Pola mutasi dan promosi SDM Aparatur; 10. Mendukung Survei kompetensi SDM Aparatur; 11. Survei orientasi SDM Aparatur; 12. Survey engagement SDM Aparatur;
13. Pengembangan standar kompetensi 14. Mendukung Assessment SDM Aparatur;
15. Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian dan pemutakhiran data SDM Aparatur;
16. Pengembangan SDM Aparatur berbasis kinerja; 17. Analisis beban kerja; 18. Analisis jabatan;
19. Pengembangan pedoman evaluasi jabatan;
20. Talent pool; 21. Melakukan fungsi pengawasan dengan baik;
22. TNA untuk Pejabat Struktural JFT & JFU;
23. Mewajibkan pegawai untuk melanjutkan sekolah;
24. On the job training; 25. e-Learning & knowledge management;
26. Peningkatan kesejahteraan pegawai dari sisi kesehatan; dan 27. Peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur.
Program pada area perubahan SDM aparatur dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.6 di bawah ini
Gambar 3.6 Program Area SDM Aparatur
Hasil yang diharapkan dari area perubahan SDM aparatur adalah meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur. Ukuran keberhasilan program ini diukur dengan Nilai Indeks Kinerja dan Profesionalitas serta teridentifikasinya budaya kerja.
3.7. Penataan Perundang-Undangan
Program kegiatan dalam area perubahan penataan perundang- undangan mempunyai sasaran terciptanya birokrasi efektif, efisien dan terintegrasi dengan program penguatan peraturan perundangan. Program ini dilakukan dengan strategi implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi yang mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui evaluasi, kajian, deregulasi, peningkatan kualitas perumusan kebijakan, pemanfaatan TIK dalam perumusan peraturan perundang- undangan atau kebijakan. Hasil yang diharapkan dari adanya program ini adalah:
1. Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan
2. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan diukur dengan tercapainya prioritas Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan indeks reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:
1. Tersusunnya daftar identifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan atau ditetapkan atau diundangkan oleh Kementerian/ Lembaga dan sektor terkait dalam bentuk kerangka legislasi dan regulasi di subsektor Migas;
2. Tersusunnya daftar identifikasi perundang-undangan yang dikeluarkan atau ditetapkan atau diundangkan oleh Kementerian berupa daftar rekapitulasi sebagian peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan peraturan perundang-undangan, tahun pengundangan, dan materi muatan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2012;
3. Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pembangunan nasional, dan perkembangan hukum;
4. Kesesuaian rancangan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sejajar baik secara vertikal maupun horisontal yang telah mengakomodasi aspirasi masyarakat;
5. Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Diundangkannya Peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/ Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. Teridentifikasinya permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
Program pada area penataan perundangan-undangan dilaksanakan dengan beberapa progaram berikut:
1. Melakukan upaya penyempurnaan atau mengubah peraturan perundang- undangan sub sektor Migas yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal;
2. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan pada sub sektor Migas melalui pemutakhiran data dan penelaahan peraturan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan kajian regulasi dan deregulasi peraturan perundang- undangan yang menghambat proses bisnis di sub sektor migas sesuai dengan program legislasi nasional, Tusi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan tindak lanjut putusan MK dan MA;
4. Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan dan kebijakan di sub sektor migas;
5. Penyusunan kajian dan peraturan yang mendorong pembentukan forum konsultasi publik dalam perumusan peraturan perundang- undangan dan kebijakan;
6. Penyempurnaan SOP dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan (UU, PP, Perpres, Permen, Kepdirjen/Badan; dan juga didukung oleh program-program lainnya.
Program pada area ini seperti Gambar 3.7.
Gambar 3.7. Program Area Penataan Perundang-Undangan
3.8. Pelayanan Publik
Pelayanan publik merupakan aspek penting yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Karena pada aspek inilah hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi bisa langsung dirasakan. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Program kegiatan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui 4 (empat) strategi yaitu:
1. Peningkatan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; 2. Modernisasi system manajemen pelayanan publik yang meliputi SDM,
ICT, dan standar pelayanan; 3. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik; 4. Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter;dan
Ukuran keberhasilan dari program terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu:
1. Indeks persepsi korupsi; dan
2. Indeks kepuasan masyarakat.
Hasil yang diharapkan dari program ini terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu:
1. Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
3. Meningkatnya profesionalitas aparatur.
Program pada area pelayanan publik dari tahun 2015 - 2019 adalah seperti Gambar 3.8 ini.
Gambar 3.8. Program Area Pelayanan Publik
3.9. Quick Wins
Program quick wins Reformasi Birokrasi merupakan program unggulan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian ESDM dan dibantu oleh Unit Eselon I di lingkungan KESDM terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuan dari program quick wins diharapkan perubahannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku organisasi dan struktur dibawah Kementerian ESDM turut serta membantu dan mendukung demi terselenggaranya pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik. Adapun program quick wins Reformasi Birokrasi KESDM seperti pada Tabel 3.1.
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
4.1 Monitoring
Monitoring dilakukan untuk memastikan semua program Reformasi Birokrasi berjalan dengan lancar, didokumentasikan dengan baik, dilakukan evaluasi terhadap keberhasilannya sesuai indikator masing-masing dan diberikan umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan.
Pada dasarnya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh APIP, SPIP, dan lembaga pengawasan lain seperti BPK dan Kementerian PAN dan RB. Namun demikian Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi untuk membantu Direktur Jenderal memastikan bahwa program-program dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sejalan dengan Program Kementerian ESDM, program-program yang ada telah mengikuti/menggunakan indikator yang baku dan telah dilakukan dokumentasikan kegiatan dengan baik.
Tim Monitoring Evaluasi (Monev) dibentuk oleh Dirjen Migas, tugas pokok tim adalah menjadi penjamin kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menjamin bahwa semua persyaratan dan aturan telah dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Kegiatan monitoring dan evaluasi menitikberatkan pada ketepatan waktu pelaksanaan dari setiap area perubahan dengan jadwal yang telah ditetapkan, terpenuhinya indikator dan kesesuaian dengan program Kementerian dan nasional.
Dalam implementasi, Tim Monev akan memberikan masukan-masukan kepada pengelola ataupun koordinator setiap area pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan Monitoring dan evaluasi dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 2. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang dilakukan setiap semesteran dan tahunan; dan 3. Evaluasi keberhasilan menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan KESDM.
Kriteria keberhasilan dari proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilihat dari kemampuan tim menyusun laporan dan memberi rekomendasi-rekomendasi sesuai tugas pokoknya secara berkala dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan.
Secara lebih spesifik, tujuan monitoring adalah:
1. Mendapatkan informasi yang tepat pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi bila dikaitkan dengan rencana yang telah disusun;
3. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi;
4. Mendorong terciptanya transparansi dalam proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
5. Mengetahui kelemahan-kelemahan implementasi program
6. Menidentifikasi alternative dan solusi atas kendala dan kelemahan implementasi program;
7. Memperbaiki proses pelaksanaan program;
8. Memastikan target reformasi tercapai sesuai dengan tata waktu dan prioritas yang telah disepakati.
Pada dasarnya Monitoring dilakukan sejak program reformasi direncanakan dan selama dimplementasikan sampai program dinyatakan selesai. Monitoring dan evaluasi dilakukan antara lain dengan:
1. Melakukan evaluasi atas program-program yang ada meliputi kesesuaian dengan program Kementerian dan prioritas nasional;
2. Melakukan evaluasi atas indikator keberhasilan yang digunakan;
3. Melakukan evaluasi atas pengelolaan laporan;
4. Observasi,pengawasan,verifikasi, dan validasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan;
5. Menilai kesesuaian program-program Reformasi Birokrasi dengan roadmap yang telah disetujui;
6. Mengolah hasil monitoring;
7. Memberikan masukan guna perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan;
8. Laporan hasil monitoring disusun paling tidak setiap 6 (enam) bulan sekali.
Langkah-langkah pelaksanaan monitoring seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1
No
Program/ Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Outcome
Kriteria Keberhasilan
1 Monitoring Laporan Monitoring
Menyusun rencana, pembentukan tim, penetapan metode, teknik dan instrumen yang digunakan
Tersusunnya rencana monitoring RB
Naskah Rencana monitoring RB sebagai panduan pelaksanaan
Melaksanakan observasi, pengambilan sampel, pengawasan, verifikasi dan validasi sehingga memperoleh data yang dibutuhkan atas pelaksanaan kegiatan.
Terbentuknya sebuah sistem monitoring yang menyeluruh
Tim dapat melakukan monitoring secara menyeluruh tanpa mengalami hambatan/ resistansi apapun
Menyusun dan menyampaikan laporan kepada penanggungjawab kegiatan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan.
Tersusunnya sebuah laporan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi semester, tahunan dan 5 (lima) tahunan
Tim dapat melaporkan kondisi paling terkini dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi setiap saat diperlukan
4.2 Evaluasi
Evaluasi adalah sebuah proses untuk menilai secara obyektif efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam sebuah evaluasi, dilakukan pengukuran hasil capaian dan dampak yang diakibatkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan dimaksud sehingga didapat sebuah rekomendasi sebagai umpan balik untuk melakukan penyempurnaan.
Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring dilaksanakan bertujuan :
1. Menguji data yang didapat dari monitoring dari suatu kegiatan program untuk mengetahui tercapai tidak tujuan, faktor pendukung
dan faktor penghambat tercapainya tujuan dan menemukan solusi atas hambatan yang dihadapi;
2. Menguji pelaksanaan kegiatan untuk menentukan perlu atau dapat tidaknya dilanjutkan atau menentukan penyempurnaan/penyesuaian yang perlu dilakukan;
3. Memberikan masukan kepada pelaksana program untuk memastikan bahwa program program yang dilaksanakan sesuai dengan program Kementerian sehingga memenuhi kriteria capaian yang maksimal dari Monitoring Kementerian yaitu Itjen maupun BPK dan UPRB, dan;
4. Memberi masukan bagi perencanaan selanjutnya.
Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3.
Tabel 4.2.
Kriteria keberhasilan program evaluasi tahunan
No Program/ Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
1 Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)
Laporan evaluasi tengah tahunan/ semesteran dan tahunan
Membuat rencana evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal
Dokumen Rencana evaluasi pelaksanaan RB
Tersusunnya dokumen rencana evaluasi pelaksanaan RB
Membuat desain sistem evaluasi pelaksanaan RB
Desain sistem evaluasi RB
Tersedianya desain sistem evaluasi RB
Melakukan launching sistem evaluasi kepada pengelola program
laporan sosialisasi sistem evaluasi
Digunakannya sistem evaluasi oleh pengelola program
Menyebarluaskan buku panduan evaluasi kepada pengelola program
Informasi mengenai buku panduan evaluasi
Informasi buku panduan evaluasi dapat dipahami
Menerapkan sistem evaluasi pelaksanaan RB
Terhimpunnya informasi evaluasi pelaksanaan program- program RB
Tersedia informasi evaluasi komprehensif pelaksanaan program- program RB dan tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh Tim Monitoring Kementerian maupun Nasional
Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan program-program RB
Laporan evaluasi pelaksanaan program- program RB
Laporan evaluasi pelaksanaan program- program RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan
Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan
Rekomendasi perbaikan pelaksanaan program- program RB
Adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan program- program RB
Tabel 4.3.
Kriteria Keberhasilan Program Evaluasi Menyeluruh
No
Program/ Kegiatan
Output
Tahapan Kerja
Output
Kriteria Keberhasilan
1 Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua 2019)
Laporan evaluasi lima tahunan
Membuat rencana evaluasi menyeluruh (lima tahunan) pelaksanaan program- program RB
Dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan program RB tahun 2015 - 2019
Tersedianya dokumen rencana evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB tahun 2015 - 2019
Finalisasi kerangka/desain evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB
Sistem Evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB
Sistem evaluasi menyeluruh berfungsi dengan baik
Menyusun buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program
Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program
Buku panduan evaluasi menyeluruh pelaksanaan program dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RB
Melakukan launching sistem evaluasi menyeluruh kepada pengelola program
Laporan sosialisasi sistem evaluasi menyeluruh
Buku panduan evaluasi menyeluruh dipahami dan diacu oleh pengelola program
Menyebarluaskan buku panduan evaluasi menyeluruh kepada pengelola program
Buku panduan evaluasi menyeluruh diterima oleh pengelola program
Buku panduan evaluasi menyeluruh dipahami dan diacu oleh pengelola program
Menerapkan rancangan/ desain evaluasi menyeluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi internal
Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019
Informasi hasil evaluasi menyeluruh pelaksanaan RB di semua bidang tahun 2015 - 2019 dapat memenuhi kebutuhan Tim Monitoring dari Kementerian maupun Nasional dam dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan
Menyusun laporan evaluasi menyeluruh
Laporan evaluasi menyeluruh di semua bidang tahun 2015 - 2019
Laporan evaluasi pelaksanaan program- program RB dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan
Menyusun rekomendasi upaya perbaikan pelaksanaan program secara berkelanjutan
Rekomendasi perbaikan pelaksanaan RB di semua program
Perbaikan pelaksanaan RB semua program untuk tahun berikutnya
BAB V
PENUTUP
Roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 – 2019 disusun berdasarkan program-program prioritas yang dirangkum ke dalam matrik kegiatan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi. Penyusunan roadmap reformasi birokrasi ini melibatkan anggota tim pelaksana reformasi birokrasi beserta jajaran pimpinan di lingkungan Ditjen Migas.
Pencapaian dari pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi ini hanya akan menjadi tulisan semata apabila tidak didukung oleh aspek-aspek yang ada di dalam organisasi tersebut seperti komitmen pimpinan yang kuat, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, penerapan manajemen perubahan yang konsisten, pemberdayaan SDM yang maksimal, dan tindak lanjut dari monitoring evaluasi kegiatan.
Keberhasilan dalam pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi ini akan mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik, menjadikan negara yang memiliki birokrasi yang sederhana, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan negara.
Namun apabila pelaksanaan dari roadmap reformasi birokrasi itu gagal akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi menghadapi kompleksitas perubahan birokrasi yang bergerak secara eksponensial, antipati, ketidakpercayaan masyarakat, dan dapat menghambat pembangunan nasional.
Demikian roadmap Reformasi Birokrasi Ditjen Migas 2015 – 2019 yang telah disusun agar dapat menjadi pedoman dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan khususnya mengintegrasikan setiap program-program area perubahan ke dalam pola pikir aparatur sipil negara.
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Manajemen Perubahan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Mental dan pola pikir Aparatur
Penataan pola pikir dan
budaya kerja (Manajemen Perubahan)
Menyusun strategi manajemen
perubahan dan strategi komunikasi
Indeks kepuasan masyarakat dan indeks integritas,
meningkat
Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks integritas,
Meningkat
Membentuk tim pelaksana reformasi birokrasi unit Ditjen Migas
Usulan nilai-nilai KESDM dari Ditjen
Migas
Membentuk role model dari tingkat eselon II sampai tingkat satker eselon III
mengusulkan agen perubahan dari Ditjen Migas
Menyusun pedoman strategi
internalisasi nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas
Mensosialisasikan, mengimplementasikan, nilai-nilai KESDM di Ditjen Migas
Menyusun budaya kerja Ditjen Migas
Mengusulkan nilai-nilai Kode Etik KESDM dan usulan Kode Perilaku dari Ditjen Migas
Menyusun strategi automasi pelaksanaan
kinerja pegawai
Peningkatan kesadaran
penggunaan teknologi informasi
Indeks penggunaan
teknologi informasi
Usulan pelaksanaan
forum komunikasi Teknologi Informasi
Pembentukan forum dan
strategi internalisasi penggunaan
Teknologi Informasi
Pengenalan sistem
teknologi informasi
(basic)
Pengenalan sistem teknologi
informasi (intermediate)
Pengenalan sistem teknologi informasi (advance
d)
Melaksanakan communication plan dan mengidentifikasi
masalah-masalah yang menghambat perubahan budaya
kerja
Terbangunnya kebersamaan
persepsi komitmen dan
konsistensi serta keterlibatan para pegawai dalam pelaksanaan program dan
kegiatanreformasi birokrasi
Teridentifikasi jenis budaya kerja di
lingkungan Ditjen Migas
Melakukan assesment dan
kompilasi terhadap budaya kerja yang terjadi
di lingkungan kerja
Melakukan assesment dan menganalisa umpan balik serta kompilasi masalah yang belum
terselesaikan untuk mendapatkan problem solve
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Menyusun strategi perubahan pola pikir
domestik menjadi global
Berubahnya pemahaman
pegawai mengenai
pengaruh global terhadap domestik
khususnya di bidang migas
Indeks profesionalisme
pegawai
Usulan strategi
perubahan pola pikir domestik menjadi global
Identifikasi pemahaman
pegawai terhadap
dampak global di industri
migas
Pelaksanaan survei
pengukuran indeks
profesionalisme pegawai
Monitoring dan evaluasi
Pelatihan dan training yang mendukung perubahan pola
pikir (EQ, SQ, IQ, kursus bahasa asing)
Birokrasi yang efektif dan
efesien
Penguatan reformasi birokrasi
Pengembang an dan penyempurnaan road map RB Ditjen Migas
Tersusun dan terinternalisasi
nya program RB Ditjen Migas
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Meningkat
Menyusun Road Map RB Ditjen Migas 2015-2019
Sosialisasi dan implementasi road map RB Ditjen Migas dan KESDM 2015-2019
Pemantauan dan evaluasi reformasi
birokrasi Ditjen Migas
Pelaksanaan reformasi
birokrasi berjalan dengan baik
Menyusun draft road map RB Ditjen Migas 2020-2025
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program RB Ditjen Migas
Pelayanan publik yang berkualitas
Penataan budaya
pelayanan
Membentuk sistem pelayanan yang
berorientasi pelayanan publik
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik Ditjen Migas
Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat
Menyusun materi mapping stakeholders
Berperan serta dalam
penyusunan proses bisnis
level 0 s.d 1 di sektor ESDM dan
Menyusun proses bisnis
level 2 s.d 4 di Ditjen Migas
Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (service excellent) KESDM
Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (service excellent) KESDM
Penataan budaya pelayanan
Membangun komitmen pegawai yang berorientasi pelayanan publik
Menyusun materi mapping stakeholders
Menyusun budaya pelayanan publik yang prima (service excellent) KESDM
Sosialisasi dan internalisasi budaya pelayanan publik yang prima (service excellent) KESDM
Penataan budaya pelayanan
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Pengawasan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang bersih dan Akuntabel
Pengawasan
Penguatan Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan
1. Penerapan sistem nilai dan
integritas birokrasi yang efektif
2. Penerapan pengawasa n yang
independen, profesional dan
sinergi 3. Peningkatan
fairness, transparansi, dan profesionalisme
dalam pengadaan barang dan jasa
Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak
sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Hasil temuan pemeriksaan
Pembentukan tim infrastruktur untuk kegiatan strategis migas dalam rangka peningkatan pengawasan
Usulan Pembentukan
Direktorat Infrastruktur
dalam rangka peningkatan pengawasan
Pengembangan sistem informasi
tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam
rangka peningkatan
efektivitas dan efisiensi tindak
lanjut LHP
Meningkatkan sinergi sistem pengawasan
dan pelaporan keuangan
Meningkatkan sinergi sistem pengawasan
dan pelaporan keuangan
Standarisasi dokumen terkait
pencairan anggaran seperti misalnya BAST
serta pengembangan sistem tracking
penagihan anggaran
Penetapan basis akrual
dalam laporan keuangan
dalam rangka peningkatan
kualitas laporan
keuangan
Bekerja sama dengan pihak eksternal yang
independen seperti misalnya Kantor Akuntan
Publik dalam kegiatan usaha
Hulu Migas
Meningkatnya Upaya Ditjen Migas dalam mendorong
upaya meningkatnya
Penyusunan strategi untuk menurunkan
tingkat temuan hasil
pemeriksaan
Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Secara Periodik
Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja Secara Periodik
Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Secara Periodik
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
status opini laporan
keuangan Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
BPK
Pemantauan penyerapan anggaran
Peningkatan kapasitas
manajemen pengawasan
Tingkat kapabilitas Ditjen
Migas dan implementasi
SPIP
Pelatihan internal SPIP Ditjen Migas
oleh BPKP dan Itjen KESDM
Penetapan pelaksanaan SPIP dalam
RKAKL Ditjen Migas
Peningkatan pengendalian
internal di lingkungan
Ditjen Migas dengan cara melakukan
identifikasi atas lingkungan
pengendalian dan kegiatan pengendalian
Peningkatan pengendalian
internal di Ditjen Migas
dengan informasi dan komunikasi
serta pemantauan pengendalian
internal
Peningkatan kapabilitas SPIP
Ditjen Migas seperti misalnya
sertifikasi Certified Internal
Audit (CIA)
Update tim SPIP di lingkungan
Ditjen Migas dan pelatihan tim
SPIP mengenai pengendalian internal oleh BPKP/Itjen
KESDM
Update atas identifikasi
resiko kegiatan unit di
lingkungan Ditjen Migas.
Instansi Pemerintah
dengan kriteria Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Tingkat kepuasan
masyarakat
Menentukan unit eselon II Ditjen Migas sebagai best practise WBK-WBBM dan menyusun anggota Tim WBK-WBBM Ditjen Migas
Mengintensifkan unit kerja WBK WBBM
Studi Banding pelaksanaan WBK dan WBBM
Monitoring berkala unit kerja WBK/WBBM
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
Sosialisasi WBK-WBBM di lingkungan Ditjen Migas
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Penanganan benturan
kepentingan
Tingkat penanganan
benturan kepentingan
yang baik
Menyusun usulan Kebijakan yang mengatur penanganan benturan kepentingan (sub sektor Migas)
Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM
Monev pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KESDM
Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
Sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan
Whistleblowing System (WBS)
dan pengendalian
gratifikasi
Berkurangnya Tingkat
Pengaduan dan Berkurangnya
tingkat penyalahgunaan
wewenang
Studi Banding WBS dan
pengendalian gratifikasi (ke KPK)
Kuesioner pelaksanaan
WBS dan pengendalian gratifikasi ke pemangku
kepentingan
Penguatan WBS dan pengendalian gratifikasi
Sosialisasi WBS
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Pelayanan Publik
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang bersih, efektif,
efisien, dan akuntabel
Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Peningkatan kualitas
implementasi UU 25/2009
Meningkatnya sistem monitoring
dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik
Indeks Persepsi Korupsi
dan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penetapan Permen ESDM
tentang penyederhanaa
n proses perizinan dan pengalihan
kepada PTSP BKPM
Implementasi dan evaluasi Permen ESDM dan SK Dirjen Migas
tentang pelayanan publik
di lingkungan Ditjen Migas
Implementasi Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang
pelayanan publik di
lingkungan Ditjen Migas
Implementasi Permen
ESDM dan SK Dirjen
Migas tentang
pelayanan publik di
lingkungan Ditjen Migas
Evaluasi dan penyempurnaan Permen ESDM dan SK Dirjen Migas tentang
pelayanan publik di lingkungan Ditjen Migas
Penetapan Surat
Keputusan Dirjen Migas
tentang tahapan
pendelegasian dan SOP perizinan
Modernisasi sistem
manajemen pelayanan publik
(SDM, ICT, Standar
Pelayanan)
Penetapan Standar
Pelayanan Publik di
lingkungan Ditjen Migas
Evaluasi dan Penetapan Standar Pelayanan
Sosialisasi dan Internalisasi Standar Pelayanan Publik di Ditjen Migas
Mengikutsertakan pegawai dalam mengikuti pelatihan IT Project Management
Pengembangan Soft Skills dan integritas dalam penerapan penyelenggaraan pelayanan prima
Pengadaan Mesin Antrian
Penerapan Sistem Antrian Otomatis Untuk semua Layanan
Publik &
Pembuatan Video Prosedur
Pelayanan Publik Ditjen Migas
Penyediaan sarana dan prasarana (komputer, prosedur, koneksi
internet dll) bagi
stakeholders terkait
pengajuan perizinan
online
Evaluasi, pemeliharaan
dan pengembangan sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan dalam rangka
pelayanan kepada
stakeholders
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Otomatisasi Sistem Pelayanan Publik sub sektor Migas
Evaluasi dan Penyempurnaan Otomatisasi Sistem Pelayanan
Publik sub Sektor Migas
Penyederhanaaan Proses Perizinan
Mempersingkat alur perizinan dan penyusunan SOP
Sosialisasi, implementasi, dan evaluasi alur penerbitan
perizinan
Implementasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Migas
Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik
Meningkatny a kualitas
pelayanan publik sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat
Pelaksanaan Standar
Manajemen Mutu ISO
90001:2008 &
Survey Kepuasan
Publik Ditjen Migas
Surveillance pelayanan publik
resertifikasi pelayanan publik
surveillance pelayanan publik
Pelaksanaan dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Secara Berkala
Berpartisipasi dalam kompetisi penyelenggaraan pelayanan publik
Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen
charter
Usulan Layanan Call Center, Kotak Pengaduan Masyarakat
Implementasi Layanan Call
Center & Kotak Pengaduan Masyarakat
Implementasi, Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Pengaduan Masyarakat yang masuk/diterima
Perubahan paradigma
berfikir aparatur dalam hal pelayanan
publik
Melibatkan stakeholder dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait kebijakan publik di sub sektor migas (standar layanan, jenis layanan, waktu
prosedur, biaya dan tata cara pelayanan)
Pusat Informasi Publik Terpadu
Ditjen Migas
Membentuk Tim Pusat Informasi Publik Terpadu
Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Terkait Kebijakan dan Program-Program yang telah, sedang,
dan akan dilaksanakan
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Kelembagaan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang efektif dan
efisien Kelembagaan
Penguatan kelembagaan
sesuai dengan
nawacita
Penataan kelembagaan
Ditjen Migas yang tepat ukuran,
tepat fungsi, dan sinergis.
Terwujudnya kelembagaan Ditjen Migas yang tepat
ukuran, tepat fungsi, tidak
tumpang tindih dan bersinergi
antar unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM untuk mewujudkan
nawacita
Nilai Indeks Penguatan
kelembagaan Baik
Penataan kelembagaan
sesuai Perpres 68 Tahun 2015
Mengusulkan pembentukan
Direktorat Infrastruktur
Penyiapan data pendukung untuk audit/ reviu kelembagaan
Penyiapan data pendukung untuk penyusunan instrumen
audit kelembagaan
Penyiapan data pendukung untuk penataan kelembagaan
Penyiapan data pendukung untuk penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah
Penyiapan data pendukung untuk evaluasi kelembagaan
Penyiapan data pendukung untuk penyusunan instrumen evaluasi kelembagaan
Penyiapan data pendukung untuk penyempurnaan instrumen
evaluasi kelembagaan
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Akuntabilitas
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang bersih dan akuntabel
Akuntabel Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
Penyajian Laporan
Akuntabilitas Ditjen Migas
yang meliputi 5 Komponen
Indikator Kinerja "SMART"
Meningkatnya Akuntabilitas Ditjen Migas
Terimplementasi Laporan
Akuntabilitas yang sesuai
dengan WBK-WBBM KESDM
Menyusun kebijakan
penguatan sistem akuntabilitas
Penyempurnaan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja Ditjen Migas
Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja Secara Periodik
Monitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Secara Periodik
Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja Secara Periodik
Penyempurnaan Data Kinerja LAKIP
Penyusunan Laporan
Keuangan didukung sistem
informasi berbasis TI
Penyempurnaan sistem informasi untuk pelaporan keuangan yang terimplementasi dan terintegrasi
Monitoring dan Evaluasi
pengembangan sistem
informasi
Monitoring dan Evaluasi pengembang
an sistem informasi
Monitoring dan Evaluasi
pengembangan sistem
informasi
Reviu Internal atas penyusunan
laporan keuangan Ditjen Migas
Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi reviu internal
Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi reviu internal
Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi reviu internal
Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
Perencanaan strategis sub sektor migas
Tercapainya agenda prioritas
kedaulatan energi
Penyusunan peta strategis dalam
pelaksanaan dan evaluasi renstra
Pelaksanaan dan revisi Renstra Tercapainya
seluruh Renstra
Meningkatnya kinerja dan
Akuntabilitas
Akuntabilitas kinerja Ditjen
Migas yang baik
Mendukung penyusunan
kebijakan penguatan sistem
akuntabilitas
Penyajian informasi pelaporan berbasis web sesuai undang-
undang keterbukaan
informasi publik
Monitoring dan Evaluasi Penyajian informasi pelaporan berbasis web
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan sinergi sistem pelaporan
Melakukan koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan
Melakukan koordinasi antar unit
eselon II di lingkungan
Ditjen Migas untuk
mendukung peningkatan
efektivitas dan efisiensi sistem
pelaporan
Melakukan koordinasi antar unit
eselon II di lingkungan
Ditjen Migas untuk
mendukung peningkatan transparansi
informasi laporan
keuangan dan kinerja
Melakukan koordinasi antar unit
eselon II di lingkungan
Ditjen Migas untuk
mendukung peningkatan akuntabilitas
publik
Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi
Ditjen Migas
Monitoring dan Evaluasi
pengembangan sistem
manajemen kinerja
Monitoring dan Evaluasi pengembang
an sistem manajemen
kinerja
Monitoring dan Evaluasi
pengembangan sistem
manajemen kinerja
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang baik
Terdapat usulan terhadap
pembentukan sistem informasi
pengukuran kinerja yang
terimplementa si dan terintegrasi sehingga dapat
diakses oleh seluruh unit
Mendukung komitmen untuk membuat sistem informasi untuk
pengukuran kinerja
Mendukung pembuatan sistem
informasi untuk pengukuran kinerja
yang terimplementasi dan terintegrasi
Melaksanakan sistem
informasi untuk pengukuran kinerja yang
terimplementasi dan terintegrasi
Reviu internal terhadap
pelaksanaan sistem
informasi untuk
pengukuran kinerja yang terimplement
asi dan terintegrasi
Reviu internal sebagai bahan penyempurnaa
n sistem informasi untuk
pengukuran kinerja yang
terimplementasi dan terintegrasi
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Tatalaksana
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasila
n KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang efektif dan
efisien Tatalaksana
Penguatan Tatalaksana (SOP) dan e-government
Penguatan sinergi internal dan eksternal Ditjen Migas
Terwujudnya proses tata
laksana yang efektif dan efisien
di lingkungan Ditjen Migas
sesuai dengan prinsip good governance
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Identifikasi dan Inventarisasi potensi sinergi SOP AP dan SOP Unggulan (seluruh Proses Bisnis Ditjen Migas)
Pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan KESDM
Evaluasi dan implementasi pengintegrasian SOP yang
memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan
KESDM
Penyempurnaan
pengintegrasian SOP yang
memiliki keterkaitan antar unit Eselon I di lingkungan
KESDM
Pengintegrasian SOP yang memiliki keterkaitan antar unit Eselon II di lingkungan Ditjen Migas
Evaluasi dan implementasi Pengintegrasian SOP yang
memiliki keterkaitan antar unit
Eselon II di lingkungan
Ditjen Migas
Penyempurnaan
pengintegrasian SOP yang
memiliki keterkaitan antar unit
Eselon II di lingkungan
Ditjen Migas
Mendukung pelaksanaan sinergi MoU dan SOP Link
Mendukungp pengintegrasian SOP AP dan SOP layanan Unggulan antar
Kementerian/Lembaga
Mendukung implementasi Kegiatan Antar
Kementerian/Lembaga
Pemberian reward terhadap inovasi penyelenggara administrasi pemerintahan
Menyiapkan data usulan penyempurnaan tata naskah dinas dan kearsipan
Tersusunnya proses bisnis Ditjen Migas
Mendukung evaluasi dan
penyempurnaan peta proses bisnis
level 0
Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 1
Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 2
Mendukung pengembang
an peta proses bisnis
level 3
Mendukung pengembangan peta proses bisnis level 4
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Penguatan penerapan sistem
pengadaan barang dan jasa
di lingkungan Ditjen Migas
Meningkatnya penerapan sistem
pengadaan barang dan jasa
Terwujudnya proses
pengadaan barang dan
jasa dan akuntabel
Percepatan pelaksanaan barang dan jasa
ULP telah menjadi pusat layanan pengadaan barang dan jasa
Pengembangan organisasi ULP Ditjen Migas
Evaluasi pelayanan dan organisasi ULP Ditjen Migas
Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa
Birokrasi yang efektif dan efisien
Tatalaksana Penguatan Sistem Informasi
Pengintegrasian aplikasi perijinan Ditjen Migas
Pelayanan perijinan migas terpadu satu pintu online
Indeks Persepsi
Korupsi dan Integritas pelayanan
publik
1) aplikasi pengembangan investasi migas, 2) aplikasi ijin usaha pengangkutan, 3) aplikasi Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 4) aplikasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
- Integrasi aplikasi pelayanan/ perijinan SKT, NPT, ijin usaha pengangkutan dan SKUP - sosialisasi dan pemantauan aplikasi
- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi
- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi
- Integrasi aplikasi pelayanan/perijinan lainnya - sosialisasi dan evaluasi aplikasi
Pengintegrasian data dan informasi Ditjen Migas
terbangunnya war room dengan data dan informasi migas yang terintegrasi baik dari internal maupun eksternal/ stakeholders Ditjen Migas melalui aplikasi dashboard yang komunikatif dan update guna mendukung Pimpinan dalam pengambilan keputusan
inventarisasi data dan informasi migas
Pemetaan data dan informasi migas, pembangunan data warehouse dan pembangunan ruang kendali migas (war room)
- Pemutakhiran data dan informasi migas, integrasi sistem informasi dan pengembangan data warehouse - monitor kesinambungan dan ketersediaan data dan informasi serta evaluasi atas pembangunan data warehouse
- penambahan aplikasi GIS dalam dashboard war room
pemeliharaan data warehouse dan aplikasi dashboard war room
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Penggunaan email address @migas.esdm.go.id
keseragaman penggunaan email instansi dan untuk keamanan transfer data dan informasi
penambahan akun/ email adresss ke pegawai baru
- pemeliharaan server dan storage yang digunakan untuk memfasilitasi email migas '- surat edaran untuk penggunaan email @migas.esdm.go.id
akun/ email address dipergunakan sebagai korespondensi resmi baik dengan internal maupun ekstrernal Ditjen Migas
'- pemeliharaan server dan storage yang digunakan untuk memfasilitasi email migas
Penguatan Operator dan Sistem Call Center Ditjen Migas dalam melayani masyarakat
kepuasan masyarakat terhadap responsifitas tindak lanjut yang dilakukan Ditjen Migas atas pengaduan masyarakat
Pembangunan call center Ditjen Migas
- Pengembangan sistem call center - Pengoperasian call center Ditjen Migas - Sosialisasi Call Center Ditjen Migas
- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk
- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk
- Pengoperasian call center Ditjen Migas - evaluasi dan tindak lanjut atas masukan atau pengaduan masyarakat yang diterima/masuk
Penguatan Infrastruktur IT
Penguatan infrastruktur IT dan Jaringan
- topologi IT Network yang terintegrasi - Perangkat/ infrastruktur IT yang handal, tepat guna
Indeks Teknologi Informasi
pelaksanaan kegiatan Operasional Jaringan dan Data
- Pengadaan virtualisasi server dengan Vmware - Pengadaan coreswith jaringan
- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan
- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan
- maintenance perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan - pengadaan perangkat/ infrastruktur IT dan Jaringan sesuai kebutuhan
Pengaturan akses koneksi dan back up koneksi internet
Penyediaan koneksi internet yang stabil dan handal serta manajemen traffic bandwith yang tepat guna
- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless
- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless
- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless
- pengadaan back up koneksi internet - pengaturan koneksi via kabel dan wireless
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Penerapan sistem keamanan perangkat IT dan aplikasi
Sistem keamanan perangkat IT dan aplikasi terjamin
proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses
proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses
- proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses. - Audit keamanan TI
proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses
- proteksi network, perangkat dan aplikasi melalui fire wall, antivirus dan password serta pengaturan akses. - Audit keamanan TI
Penguatan Tata Kelola IT
Pengembangan struktur/postur aplikasi, infrastruktur, dan organisasi secara high level yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana strategi dan rencana TI yang mencakup keseluruhan organisasi
penyediaan infrastruktur perangkat IT dan pembangunan aplikasi menjadi tepat guna dan tidak over investment
Indeks Teknologi Informasi
Perencanaan Srategis IT
- Pemetaan kebutuhan aplikasi, infrastruktur IT untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dilingkungan Ditjen Migas - SOP tata kelola IT
Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan yang dilakukan secara bertahap
Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan yang dilakukan secara bertahap
Penerapan pelayanan dan pengembangan kegiatan IT sesuai perencanaan
Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai/personal yang menangani kegiatan IT dan aplikasi untuk mempertajam perkembangan IT yang update dan keahlian dibidangnya
Pegawai yang handal dan kompeten dibidang IT dan aplikasi untuk menunjang kegiatan Ditjen Migas
Training network security and defense
- Training "Information security management dan industrial control system - Training IT Project Management - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas
- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas
- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas
- Pengadaan training keahlian di bidang IT - Sharing knowledge bidang IT untuk pegawai Ditjen Migas
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area SDM Aparatur
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang efektif dan efisien
SDM Aparatur
Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
Penataan Sistem
Rekruitmen Pegawai
Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur
Nilai Indeks Kinerja dan
Profesionalitas serta indeks kepuasan pegawai
Mendukung pelaksanaan open rekruitmen CPNS ke kampus-kampus dan Rekruitmen dengan Syarat dan Kuota Khusus
Menyusun atau mengusulkan Konsep Link & Match Business Process KESDM c.q sub sektor Migas dengan Perguruan Tinggi
Membuat konsep pelaksanaan on job training dan konsep MoU dengan BU / BUT
Pelaksanaan On The Job Training
Pelaksanaan On The Job Training
Pelaksanaan On The Job Training
Pengembangan Jabatan
Penyusunan Uraian Jabatan Struktural
Penyusunan Peta dan informasi jabatan
Melaksanakan Analisis Beban Kerja
Pengembangan Pedoman Evaluasi Jabatan
Penyusunan Kamus Standar Kompetensi Jabatan (Kompetensi Inti dan Manajerial)
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan JFT dan JFU
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Assessment SDM Aparatur
Mendukung pelaksanaan Assessment Pegawai
Mendukung penyusunan pengembangan Standart Competencies and Model Assessment
Survey Engagement Pegawai I
Survey Engagement Pegawai I
Database pegawai yang akan dilakukan assesment dan database pegawai hasil assesment
Mendukung Pelaksanaan Survey Kompetensi Pegawai
Mendukung Pelaksanaan Survey Orientasi Pegawai
Mendukung Pelaksanaan Assessment Center
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Studi Banding ke Perusahaan dan
Instansi Pemerintah
Penyertaan Pengelola Kepegawaian Mengikuti Pelatihan Sertifikasi di Bidang SDM (CHRP)
Pengembangan SDM Berbasis Kinerja
TNA untuk Pejabat Struktural JFT & JFU
Training bagi pegawai Ditjen Migas selama 80 JP per orang per tahun
sebanyak 100 orang
Mengusulkan pegawai Ditjen Migas untuk mengikuti Tugas Belajar sebanyak
4 (empat) orang
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Membangun dan Implementasi Rumah Aspirasi Online (Berikut Kriteria)
Implementasi Rumah Aspirasi
Pola Mutasi & Promosi Pegawai
Mutasi Promosi Pegawai Berbasis Kinerja Pegawai
Pelaksanaan Sharing Session
(Narasumber : Expert dibidang Migas)
Manajemen Berbasis Kinerja
Mendukung Pilot Project PBM
Mendukung Penyusunan Kriteria dan
Pembentukan Aplikasi PBM
Implementasi Aplikasi PBM
Talent Pool Evaluasi Pengembangan Analysis PBM
Program Penghargaan Kinerja Pegawai I
Program Penghargaan Kinerja Pegawai II
Penyusunan Standar Indikator Kinerja Pegawai
sebagai implementasi dan capaian kinerja
KESDM
Penerapan Penilaian
Standar Kinerja Pegawai
Penerapan Penilaian
Standar Kinerja Pegawai
Penerapan Penilaian
Standar Kinerja Pegawai
Membentuk Unit Khusus untuk
memantau kinerja pegawai
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan Evaluasi
Pendidikan dan Pelatihan
Mendukung Pelaksanaan Pelatihan Leadership, Coaching & Managing Conflict Eselon 1 & 2
Mendukung Pelaksanaan Pelatihan Leadership, Coaching & Managing Conflict Eselon 3 & 4, Dan Fungsional
Mendukung Pelaksanaan Pengembangan e-Learning & KM
Mendukung Pelaksanaan Pelaksanaan e-Learning & KM
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Kesejahteraan Pegawai
Menyusun Surat Usulan Pelaksanan MCU ke Biro Kepegawaian
Pelaksanaan MCU Pegawai
Sosialisasi Kesehatan Pegawai
Pengajuan BPJS Kesehatan untuk Seluruh Pegawai
Mendukung Konsep Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Mendukung Pemberlakuan Remunerasi Berbasis Peringkat Jabatan
Implementasi JKK dan JKM
Implementasi JKK dan JKM
Implementasi JKK dan JKM
Implementasi JKK dan JKM
Sistem Informasi Kepegawaian
Mendukung Implementasi SIPEG dan Pemutakhiran Data SDM
Mendukung IHRMS
Blueprint MESDM
Mendukung Pengembangan Blueprint MSDM
Mendukung Validasi Blueprint MSDM
Menyusun Budaya Kerja dan Pemetaan Potensi Pegawai
Teridentifikasinya Budaya Kerja
Upah, promosi, supervisi, benefits, reward, SOP, rekan kerja, budaya kerja, komunikasi
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Area Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Area Perubahan
Program- program
Strategi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Hasil yang diharapkan
Ukuran Keberhasilan
KEGIATAN
2015 2016 2017 2018 2019
Birokrasi yang efektif dan efisien
Penataan peraturan
perundang- undangan
Penguatan peraturan
perundang- undangan
Implementasi kebijakan/ program reformasi
birokrasi yang mempercepat pelaksanaan
reformasi birokrasi melalui
evaluasi, kajian,
deregulasi, peningkatan
kualitas perumusan kebijakan,
pemanfaatan TIK dalam perumusan peraturan
Meningkatnya keterlibatan publik dalam
proses perumusan kebijakan
Melakukan upaya penyempurnaan atau mengubah peraturan perundang- undangan sub sektor Migas
yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horisontal
Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi,
berpihak pada publik, harmonis,
tidak tumpang tindih dan
mendorong iklim kondusif bagi
publik
Tercapainya prioritas
Prolegnas (Program Legislasi Nasional) KESDM
Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan pada sub sektor Migas melalui pemutakhiran data dan penelaahan peraturan peraturan perundang-undangan
Perencanaan dalam menyusun peraturan perundang-undangan
Penyusunan kajian regulasi dan deregulasi peraturan perundang- undangan yang menghambat proses bisnis di sub sektor migas sesuai dengan program legislasi nasional, Tusi Ditjen Migas dan tindak lanjut putusan MK dan MA
Pembentukan forum konsultasi publik untuk perumusan dan penyusunan peraturan perundag- undangan dan kebijakan di Ditjen Migas
Aplikasi pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan dan kebijakan di sub sektor migas
Evaluasi dan pengembanga n terhadap pemanfaatan TIK dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan dan Kebijakan.
Lampiran Roadmap Reformasi Birokrasi | Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | 2015 - 2019
Penyusunan kajian dan peraturan yang mendorong pembentukan forum konsultasi publik dalam perumusan peraturan perundang- undangan dan kebijakan
Penyusunan kajian dan kebijakan peraturan perundang- undangan dan kebijakan di lingkungan Ditjen Migas
penyusunan peraturan perundang-undangan sampai dengan penetapan dengan koordinasi baik dengan pihak internal Ditjen Migas (unit-unit), Biro Hukum (Setjen) atau Eselon I lainnya dan stakeholder.
Sosialisasi hasil penetapan peraturan perundang-undangan dan dipulikasikan ke internal dan publik (masyarakat) baik dengan konvensional maupun online
Perencanaan dalam menyusun peraturan perundang-undangan
Penyempurnaan SOP dalam proses penyusunan peraturan perundang- undangan (UU, PP, Perpres, Permen, Kepdirjen/Badan
Evaluasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan melakukan evaluasi
implementasinya dan evaluasi terhadap peraturan yang lama dengan peraturan perundang-undangan
yang baru.