Microsoft PowerPoint - Materi Pelatihan Pajak 150815-1
-
Upload
mahen-travolta -
Category
Documents
-
view
156 -
download
6
description
Transcript of Microsoft PowerPoint - Materi Pelatihan Pajak 150815-1
Pelatihan Perpajakan(Grand Zury Hotel, 15-17 Agustus 2015)
Rahmat Kurniawan, SE, MA, Ak, CA
Materi Pelatihan Overview Konsep dan Teori Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pengantar PPh: Subjek, Objek, PengurangPenghasilan Bruto, Perhitungan PPh Terutang
PPh Pasal 21/26
PPh Pemotongan dan Pemungutan: PPh Pasal 4 ayat(2), 22, 23 dan 26
PPh Pasal 24 dan 25
PPh Badan
Overview Konsep dan Teori Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Pengantar PPh: Subjek, Objek, PengurangPenghasilan Bruto, Perhitungan PPh Terutang
PPh Pasal 21/26
PPh Pemotongan dan Pemungutan: PPh Pasal 4 ayat(2), 22, 23 dan 26
PPh Pasal 24 dan 25
PPh Badan
Overview Konsep danTeori Perpajakan
Overview Konsep danTeori Perpajakan
Defenisi Pajakkontribusi wajib kepada negara yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan undang-undang, dengantidak mendapat imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besar kemakmuran rakyat
kontribusi wajib kepada negara yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifatmemaksa berdasarkan undang-undang, dengantidak mendapat imbalan secara langsung dandigunakan untuk keperluan negara bagisebesar-besar kemakmuran rakyat
Unsur-unsur Pokok Pajak1. Pungutan2. Dipungut berdasarkan UU3. Dapat dipaksakan4. Tegen prestasi5. Untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD
1. Pungutan2. Dipungut berdasarkan UU3. Dapat dipaksakan4. Tegen prestasi5. Untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD
Unsur-unsur Pokok Pajak1. Pungutan2. Dipungut berdasarkan UU3. Dapat dipaksakan4. Tegen prestasi5. Untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD
1. Pungutan2. Dipungut berdasarkan UU3. Dapat dipaksakan4. Tegen prestasi5. Untuk membiayai pengeluaran umum
pemerintah melalui mekanisme APBN/APBD
Hukum Pajak• Hukum Pajak Material
merupakan hukum pajak yg memuat ketentuan mengenai siapa ygdikenakan pajak, dan siapa-siapa yg dikecualikan dari pengenaanpajak, apa saja yg dikenakan pajak dan berapa yg harus dibayar(SIAPA, APA, BERAPA)
• Hukum Pajak Formalmerupakan hukum pajak yg memuat ketentuan bagaimanamewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan(BAGAIMANA)
• Hukum Pajak Materialmerupakan hukum pajak yg memuat ketentuan mengenai siapa ygdikenakan pajak, dan siapa-siapa yg dikecualikan dari pengenaanpajak, apa saja yg dikenakan pajak dan berapa yg harus dibayar(SIAPA, APA, BERAPA)
• Hukum Pajak Formalmerupakan hukum pajak yg memuat ketentuan bagaimanamewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan(BAGAIMANA)
Undang-undang Pajak diIndonesia
• UU PPh• UU PPN dan PPnBM• UU PBB• UU BPHTB• UU PDRD• UU Bea Materai• UU KUP• UU PPSP• Pengadilan Pajak
HUKUM PAJAKMATERIAL
• UU PPh• UU PPN dan PPnBM• UU PBB• UU BPHTB• UU PDRD• UU Bea Materai• UU KUP• UU PPSP• Pengadilan Pajak
HUKUM PAJAKFORMAL
Hirarki Perundang-undangan diIndonesia
• Undang-undang Dasar 1945• Undang-undang• Peraturan Pemerintah• Peraturan Presiden• Peraturan menteri (dalam hal ini Peraturan
Menteri Keuangan)• Peraturan Direktur Jenderal (dalam hal ini
Peraturan Direktur Jenderal Pajak)
• Undang-undang Dasar 1945• Undang-undang• Peraturan Pemerintah• Peraturan Presiden• Peraturan menteri (dalam hal ini Peraturan
Menteri Keuangan)• Peraturan Direktur Jenderal (dalam hal ini
Peraturan Direktur Jenderal Pajak)
Sanksi Perpajakan1. Sanksi administrasi
– Sanksi denda– Sanksi bunga– Sanksi kenaikan pajak
2. Sanksi pidana– Sanksi denda– Sanksi kurungan/penjara
1. Sanksi administrasi– Sanksi denda– Sanksi bunga– Sanksi kenaikan pajak
2. Sanksi pidana– Sanksi denda– Sanksi kurungan/penjara
Fungsi Pajak• FUNGSI BUDGETAIR (FUNGSI FISKAL)
Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secaraoptimal ke kas negara berdasarkan UU yg berlakumerupakan fungsi utama, karena secara historis, fungsi inilah ygpertama kali muncul dalam pemungutan pajak
• FUNGSI REGULERENDPajak dipergunakan pemerintah sbg alat untuk mencapai tujuantertentumerupakan fungsi tambahan, yg dijadikan sbg fungsi pelengkap darifungsi utama pajak
• FUNGSI BUDGETAIR (FUNGSI FISKAL)Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secaraoptimal ke kas negara berdasarkan UU yg berlakumerupakan fungsi utama, karena secara historis, fungsi inilah ygpertama kali muncul dalam pemungutan pajak
• FUNGSI REGULERENDPajak dipergunakan pemerintah sbg alat untuk mencapai tujuantertentumerupakan fungsi tambahan, yg dijadikan sbg fungsi pelengkap darifungsi utama pajak
Klasifikasi Pajak• Pajak Langsung dan Pajak Tidak
Langsung• Pajak Subjektif dan Pajak Objektif• Pajak Pusat dan Pajak Daerah
• Pajak Langsung dan Pajak TidakLangsung
• Pajak Subjektif dan Pajak Objektif• Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Pajak Langsung dan Pajak TidakLangsung
Pajak Langsung Pajak Tidak LangsungDibebankan berdasarkan kemampuanmembayar (ability to pay) WP, denganmemperhatikan kondisi WP
Dibebankan tanpa memperhatikankondisi WP
Dibebankan berdasarkan kemampuanmembayar (ability to pay) WP, denganmemperhatikan kondisi WP
Dibebankan tanpa memperhatikankondisi WP
Beban pajak tidak dapat dialihkanBeban pajak dapat dialihkanseluruhya/sebagian kepada pihak lain(forward/backward shifting)
Pada umumnya yg menghitung,menyetorkan dan melaporkan pajak ygterutang adalah WP itu sendiri
Yg memungut, menyetorkan danmelaporkan pajak yg terutang adalahpihak lain (ex: PKP dalam PPN)
Secara administratif, ada periodisasipemungutan pajak Pajak bisa terutang setiap saat
Pajak Pusat dan Pajak DaerahPajak Subjektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tamadilihat adalah subjeknya, kemudian baru objeknya (ex:PPh)
Pajak Objektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tamadiperhatikan adalah objeknya, kemudian baru subjeknya(ex: PPN, PBB)
Pajak Subjektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tamadilihat adalah subjeknya, kemudian baru objeknya (ex:PPh)
Pajak Objektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tamadiperhatikan adalah objeknya, kemudian baru subjeknya(ex: PPN, PBB)
Pajak Pusat dan Pajak DaerahPajak Pusat• Pajak Penghasilan (PPh)• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPN dan PPnBM)• Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan
dan Kehutanan• Bea Materai
Pajak Daerah• Pajak Propinsi• Pajak kabupaten/Kota
Pajak Pusat• Pajak Penghasilan (PPh)• Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPN dan PPnBM)• Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan
dan Kehutanan• Bea Materai
Pajak Daerah• Pajak Propinsi• Pajak kabupaten/Kota
Pajak Propinsi• Pajak Kendaraan Bermotor;• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;• Pajak Air Permukaan; dan• Pajak Rokok
• Pajak Kendaraan Bermotor;• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;• Pajak Air Permukaan; dan• Pajak Rokok
Pajak Kabupaten/Kota• Pajak Hotel;• Pajak Restoran;• Pajak Hiburan;• Pajak Reklame;• Pajak Penerangan Jalan;• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;• Pajak Parkir;• Pajak Air Tanah;• Pajak Sarang Burung Walet;• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• Pajak Hotel;• Pajak Restoran;• Pajak Hiburan;• Pajak Reklame;• Pajak Penerangan Jalan;• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;• Pajak Parkir;• Pajak Air Tanah;• Pajak Sarang Burung Walet;• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Tarif Pajak• Tarif Tetap
tarif yang jumlahnya pajaknya dalam rupiah (dolar) bersifattetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda
• Proporsional Taxpresentase tarif yg dikenakan bersifat tetap walaupun jumlahobjek pajaknya berubah-ubah
• Progressive Taxpersentase tarif yang digunakan makin lama makin tinggiapabila objek pajaknya makin lama makin tinggi pula
• Degressive Taxpersentase tarif yg digunakan makin lama makin rendahapabila objek pajaknya makin lama makin tinggi
• Tarif Tetaptarif yang jumlahnya pajaknya dalam rupiah (dolar) bersifattetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda
• Proporsional Taxpresentase tarif yg dikenakan bersifat tetap walaupun jumlahobjek pajaknya berubah-ubah
• Progressive Taxpersentase tarif yang digunakan makin lama makin tinggiapabila objek pajaknya makin lama makin tinggi pula
• Degressive Taxpersentase tarif yg digunakan makin lama makin rendahapabila objek pajaknya makin lama makin tinggi
Yurisdiksi Pemajakan• Status Principle
negara berhak mengenakan pajak kepada orangpribadi/badan yg berdomisili di negara tsb (domicileprinciple) atau karena status kewarganegaraan (citizenprinciple)
• Source Principlenegara berhak mengenakan pajak kepada orangpribadi/badan yang memperoleh penghasilan darinegara tsb
• Status Principlenegara berhak mengenakan pajak kepada orangpribadi/badan yg berdomisili di negara tsb (domicileprinciple) atau karena status kewarganegaraan (citizenprinciple)
• Source Principlenegara berhak mengenakan pajak kepada orangpribadi/badan yang memperoleh penghasilan darinegara tsb
Teknik Pemungutan Pajak• Self Assessment System• Official Assessment System• Withholding Sistem
• Self Assessment System• Official Assessment System• Withholding Sistem
Timbulnya Utang Pajak• Menurut Paham Formal
utang pajak timbul karena perbuatan fiskus menerbitkanSKP
• Menurut Paham Materialutang pajak timbul karena terpenuhinya tatbestand, artinyajika ketentuan dalam UU terpenuhi, tanpa harus menunggufiskus menerbitkan SKP, WP harus membayar pajak ygterutang
Jika self assessment & withholding, cocok digunakan pahammaterialJika official assessment, cocok digunakan paham formal
• Menurut Paham Formalutang pajak timbul karena perbuatan fiskus menerbitkanSKP
• Menurut Paham Materialutang pajak timbul karena terpenuhinya tatbestand, artinyajika ketentuan dalam UU terpenuhi, tanpa harus menunggufiskus menerbitkan SKP, WP harus membayar pajak ygterutang
Jika self assessment & withholding, cocok digunakan pahammaterialJika official assessment, cocok digunakan paham formal
Stelsel Pemungutan Pajak• Stelsel Nyata• Stelsel Fiktif• Stelsel Campuran
• Stelsel Nyata• Stelsel Fiktif• Stelsel Campuran
Asas Pemungutan Pajak1. Revenue Productivity2. Equity/Equality3. Ease of Administration
Certainty Convenience Efficiency Simplicity
1. Revenue Productivity2. Equity/Equality3. Ease of Administration
Certainty Convenience Efficiency Simplicity
Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan
Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan
Mendaftar untuk MemperolehNPWP dan Melaporkan Usahauntuk Dikukuhkan sebagai PKP
Mendaftar untuk MemperolehNPWP dan Melaporkan Usahauntuk Dikukuhkan sebagai PKP
Defenisi NPWPNomor yang diberikan kepada WP sbg saranadalam administrasi perpajakan yg dipergunakansbg tanda pengenal diri atau identitas WP dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya(Pasal 1 Angka 6 UU KUP)
NPWP terdiri dari 15 digit (9 digit pertama merupakan kodewajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan kode administrasiperpajakan)
Nomor yang diberikan kepada WP sbg saranadalam administrasi perpajakan yg dipergunakansbg tanda pengenal diri atau identitas WP dalammelaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya(Pasal 1 Angka 6 UU KUP)
NPWP terdiri dari 15 digit (9 digit pertama merupakan kodewajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan kode administrasiperpajakan)
Kewajiban Mendaftarkan Diri
PersyaratanSubjektif:Memenuhi ketentuanmengenai subjekpajak dalam UU PPh
PersyaratanObjektif:Menerima/memperolehpenghasilan atauDiwajibkan untukmelakukanpemotongan/pemungutansesuai dengan UU PPh
PersyaratanSubjektif:Memenuhi ketentuanmengenai subjekpajak dalam UU PPh
PersyaratanObjektif:Menerima/memperolehpenghasilan atauDiwajibkan untukmelakukanpemotongan/pemungutansesuai dengan UU PPh
Defenisi BadanBadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal ygmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun tidak melakukan usahaPT, CV, PT Tbk, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi,Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan(asosiasi, persatuan, perhimpunan, ikatan dari pihak-pihak yg mempunyai kepentingan yg sama), Yayasan,Ormas, Orsospol, lembaga, Kontrak Investasi Kolektif,dan BUT
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal ygmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun tidak melakukan usahaPT, CV, PT Tbk, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi,Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan(asosiasi, persatuan, perhimpunan, ikatan dari pihak-pihak yg mempunyai kepentingan yg sama), Yayasan,Ormas, Orsospol, lembaga, Kontrak Investasi Kolektif,dan BUT
OP - SPDN Bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, atau Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Bertempat tinggal di Indonesia, Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, atau Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Badan - SPDNBadan yang didirikan (incorporated) atau bertempatkedudukan (domiciled) di Indonesia, kecuali unittertentu dari badan pemerintah dengan kriteria:– Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
– Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
– Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahpusat atau pemerintah daerah
– Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasanfungsional negara
Badan yang didirikan (incorporated) atau bertempatkedudukan (domiciled) di Indonesia, kecuali unittertentu dari badan pemerintah dengan kriteria:– Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan
– Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
– Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahpusat atau pemerintah daerah
– Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasanfungsional negara
OP dan Badan sebagai SPLN• OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada
di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; dan
• OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang beradadi Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima ataumemperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankanusaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
• OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang beradadi Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; dan
• OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang beradadi Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima ataumemperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankanusaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Defenisi BUTBentuk usaha yang dipergunakan oleh OP yang tidak bertempattinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari183 hari dalam 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidakbertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan di Indonesia, dapat berupa:
• Tempat kedudukan manajemen
• Cabang perusahaan
• Kantor perwakilan
• Gedung kantor
• Pabrik
• Bengkel
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh OP yang tidak bertempattinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia tidak lebih dari183 hari dalam 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidakbertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha ataumelakukan kegiatan di Indonesia, dapat berupa:
• Tempat kedudukan manajemen
• Cabang perusahaan
• Kantor perwakilan
• Gedung kantor
• Pabrik
• Bengkel
Defenisi BUT (Lanjutan..)• Gudang
• Ruang utk promosi dan penjualan
• Pertambangan dan penggalian sumber alam,
• Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan
• Proyek konstruksi, instalasi atau perakitan
• Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atauorang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalamjangka waktu 12 bulan
• Gudang
• Ruang utk promosi dan penjualan
• Pertambangan dan penggalian sumber alam,
• Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
• Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, ataukehutanan
• Proyek konstruksi, instalasi atau perakitan
• Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atauorang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalamjangka waktu 12 bulan
Perlakuan Pajak atas SPDNSPDN dikenakan PPh atas Penghasilan yang diterimaatau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luarnegeri
(Worldwide income / asas domisili)
SPDN dikenakan PPh atas Penghasilan yang diterimaatau diperoleh baik dari Indonesia maupun dari luarnegeri
(Worldwide income / asas domisili)
Perlakuan Pajak atas SPLNSPLN hanya dikenakan PPh atas Ph yang diterimaatau diperoleh dari Indonesia baik melalui BUT maupuntanpa BUT di Indonesia
(asas sumber)
SPLN hanya dikenakan PPh atas Ph yang diterimaatau diperoleh dari Indonesia baik melalui BUT maupuntanpa BUT di Indonesia
(asas sumber)
Perlakuan Pajak atas BUTMerupakan SPLN yang perlakuan administrasiperpajakannya dipersamakan dengan Badan sebagaiSPDN
Bagi negara yang mempunyai tax treaty (PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda – P3B) denganIndonesia, pengertian BUT (PermanentEstablishment) tunduk pada masing-masing P3Btersebut)
Merupakan SPLN yang perlakuan administrasiperpajakannya dipersamakan dengan Badan sebagaiSPDN
Bagi negara yang mempunyai tax treaty (PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda – P3B) denganIndonesia, pengertian BUT (PermanentEstablishment) tunduk pada masing-masing P3Btersebut)
Perbedaan Perlakuan antara SPDNdengan SPLN
WPDN WPLN
Dikenakan pajak berdasarkan asasdomisili
Dikenakan pajak berdasarkan asassumber
Dikenakan pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum
Pada umumnya dikenakan pajakberdasarkan penghasilan brutodengan tarif sepadan, kecuali WPLNtsb menjalankan usaha melalui BUTdi Indonesia, maka BUT tsb dikenakanpajak atas penghasilan yangdiperoleh di Indonesia yang perlakuanpajaknya sama seperti WPDN (selainBUT).
Dikenakan pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum
Pada umumnya dikenakan pajakberdasarkan penghasilan brutodengan tarif sepadan, kecuali WPLNtsb menjalankan usaha melalui BUTdi Indonesia, maka BUT tsb dikenakanpajak atas penghasilan yangdiperoleh di Indonesia yang perlakuanpajaknya sama seperti WPDN (selainBUT).
Wajib menyampaikan SPT sebagaisarana untuk menetapkan pajak yangterutang dalam suatu tahun pajak
Tidak wajib menyampaikan SPT,karena kewajiban pajaknya dipenuhimelalui pemotongan pajak yangbersifat final, keculai BUT
Perbedaan Subjek Pajak denganWajib Pajak
Subjek Pajak masih bersifat potensi, sementara wajib pajakmerupakan subjek pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaiwajib pajak
Misalnya:
• OP sebagai WNI menjadi subjek pajak sejak lahir, baru akanmenjadi wajib pajak apabila telah memiliki penghasilan yangmemenuhi kriteria sebagai objek pajak yang dipajaki
• OP sebagai WNA menjadi subjek pajak sejak beradapertama kali di Indonesia , baru akan menjadi wajib pajakapabila telah memiliki penghasilan yang memenuhi kriteriasebagai objek pajak yang dipajaki
Subjek Pajak masih bersifat potensi, sementara wajib pajakmerupakan subjek pajak yang telah memenuhi kriteria sebagaiwajib pajak
Misalnya:
• OP sebagai WNI menjadi subjek pajak sejak lahir, baru akanmenjadi wajib pajak apabila telah memiliki penghasilan yangmemenuhi kriteria sebagai objek pajak yang dipajaki
• OP sebagai WNA menjadi subjek pajak sejak beradapertama kali di Indonesia , baru akan menjadi wajib pajakapabila telah memiliki penghasilan yang memenuhi kriteriasebagai objek pajak yang dipajaki
Defenisi Wajib PajakWajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yangmeliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan(Pasal 1 angka 2 UU KUP)
Terdapat WP yang hanya sebagai pemotong/pemungutpajak yaitu Bendaharawan Pemerintah baik pusatmaupun daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yangmeliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan(Pasal 1 angka 2 UU KUP)
Terdapat WP yang hanya sebagai pemotong/pemungutpajak yaitu Bendaharawan Pemerintah baik pusatmaupun daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Kapan Subjek Pajak menjadi WajibPajak?
1. OP sebagai SPDN apabila: Melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas menjadi wajib
pajak pada saat usahanya mulai dijalankan atau pekerjaanbebas nyata-nyata mulai dilakukan
Tidak melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas menjadiwajib pajak pada saat pengasilannya disetahunkan telahmelebihi PTKP (untuk yang belum melebihi PTKP bolehmendaftarkan diri)
2. Badan sebagai SPDN menjadi wajib pajak pada saat berdiri3. SPLN yang memenuhi kriteria BUT menjadi wajib pajak pada saat
BUT tersebut berada di Indonesia4. SPLN yang tidak memenuhi kriteria BUT menjadi wajib pajak pada
saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
1. OP sebagai SPDN apabila: Melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas menjadi wajib
pajak pada saat usahanya mulai dijalankan atau pekerjaanbebas nyata-nyata mulai dilakukan
Tidak melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas menjadiwajib pajak pada saat pengasilannya disetahunkan telahmelebihi PTKP (untuk yang belum melebihi PTKP bolehmendaftarkan diri)
2. Badan sebagai SPDN menjadi wajib pajak pada saat berdiri3. SPLN yang memenuhi kriteria BUT menjadi wajib pajak pada saat
BUT tersebut berada di Indonesia4. SPLN yang tidak memenuhi kriteria BUT menjadi wajib pajak pada
saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
Kapan Subjek Pajak menjadi WajibPajak?
Apabila OP dan Badan sebagai SPDN, dan SPLN BUTmemenuhi kriteria sebagai wajib pajak, maka merekawajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajakuntuk memperoleh NPWP
Apabila OP dan Badan sebagai SPDN, dan SPLN BUTmemenuhi kriteria sebagai wajib pajak, maka merekawajib mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajakuntuk memperoleh NPWP
Kapan mendaftar...?1. OP sebagai SPDN apabila:
Melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas: Paling lambat 1bulan sejak usahanya berjalan
Tidak melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas: Palinglambat akhir masa pajak berikutnya
2. Badan sebagai SPDN: Paling lambat 1 bulan sejak berdiri
1. OP sebagai SPDN apabila:
Melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas: Paling lambat 1bulan sejak usahanya berjalan
Tidak melaksanakan usaha atau pekerjaan bebas: Palinglambat akhir masa pajak berikutnya
2. Badan sebagai SPDN: Paling lambat 1 bulan sejak berdiri
Dimana mendaftar...?KPP yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orangpribadi), tempat kedudukan (badan) dan tempat kegiatanusaha WP ybs menurut keadaan sebenarnya (tdak harussesuai dengan dokumen formal)
Contoh:
Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki KTP di Surabaya, tetapi padasaat ini berdomisili di Bekasi. Dalam hal ini Wajib Pajakmendaftarkan NPWP di KPP Pratama di mana Wajib Pajak tersebutberdomisili (KPP Pratama Bekasi), dan alamat yang diisi padaformulir adalah alamat Bekasi. SKT, NPWP dan/atau SPPKP dicetakoleh KPP Bekasi
KPP yg wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal (orangpribadi), tempat kedudukan (badan) dan tempat kegiatanusaha WP ybs menurut keadaan sebenarnya (tdak harussesuai dengan dokumen formal)
Contoh:
Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki KTP di Surabaya, tetapi padasaat ini berdomisili di Bekasi. Dalam hal ini Wajib Pajakmendaftarkan NPWP di KPP Pratama di mana Wajib Pajak tersebutberdomisili (KPP Pratama Bekasi), dan alamat yang diisi padaformulir adalah alamat Bekasi. SKT, NPWP dan/atau SPPKP dicetakoleh KPP Bekasi
PTKP (2012) Rp 15.840.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 1.320.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
Rp 15.840.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 1.320.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
PTKP (2013 dan 2014) Rp 24.300.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 2.025.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
Rp 24.300.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 2.025.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
PTKP (2015) Rp 36.000.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 3.000.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 36.000.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
Rp 36.000.000 utk WP yang bersangkutan
Rp 3.000.000 tambahan utk WP yang kawin
Rp 36.000.000 tambahan untuk seorang istri yangpenghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 3.000.000 tambahan untuk setiap anggota keluargasedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunanlurus (orang tua, mertua, anak kandung), serta anakangkat yg menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak punyapenghasilan dan biaya hidupnya ditanggung WP),maksimal 3 orang
Ketentuan Penerapan PTKP
PTKP berlaku berdasarkan status awal tahun
Status OP sebagai SPDN
StatusWPOP DN Keterangan
TK/…. Tidak kawin ditambah banyaknya tanggungan
K/…. Kawin ditambah banyaknya tanggungan
K/I/….kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang Ph nyadigabung dgn Ph suami, ditambah banyaknya tanggungan
PHWP kawin yg secara tertulis melakukan perjanjian pemisahanharta dan Ph
HB/….WP kawin yg telah hidup berpisah ditambah banyaknyatanggungan
Wanita Kawina) Wanita kawin yang hidup terpisah (putusan pengadilan atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahanpenghasilan dan harta) wajib ber NPWP sendiri
b) Wanita kawin yang tidak hidup terpisah mempunyai pilihansebagai berikut:
• Dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atasnama sendiri
• Dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melaluimekanisme NPWP anggota keluarga (NPWP isteridianggap cabang dari NPWP suami)
• Tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPsendiri dan ikut NPWP suami
a) Wanita kawin yang hidup terpisah (putusan pengadilan ataudikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahanpenghasilan dan harta) wajib ber NPWP sendiri
b) Wanita kawin yang tidak hidup terpisah mempunyai pilihansebagai berikut:
• Dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atasnama sendiri
• Dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melaluimekanisme NPWP anggota keluarga (NPWP isteridianggap cabang dari NPWP suami)
• Tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPsendiri dan ikut NPWP suami
Contoh Penerapan PTKPBudi (bekerja pada PT Sentosa) menikah dengan Dini(bekerja pada PT Sahabat) pada tanggal 1 Agustus 2013.mereka tidak mempunyai perjanjian pisah harta, sehinggapenghasilan Dini digabung dengan penghasilan Budi.pertengahan Juli 2014 lahir sepasang anak kembar.
Hitung berapa PTKP Budi dan Dini masing-masing padatahun 2013, 2014 dan 2015 untuk tujuan pemotongan PPhPasal 21 oleh perusahaan masing-masing? Dan tujuanperhitungan PPh terutang di akhir tahun?
Budi (bekerja pada PT Sentosa) menikah dengan Dini(bekerja pada PT Sahabat) pada tanggal 1 Agustus 2013.mereka tidak mempunyai perjanjian pisah harta, sehinggapenghasilan Dini digabung dengan penghasilan Budi.pertengahan Juli 2014 lahir sepasang anak kembar.
Hitung berapa PTKP Budi dan Dini masing-masing padatahun 2013, 2014 dan 2015 untuk tujuan pemotongan PPhPasal 21 oleh perusahaan masing-masing? Dan tujuanperhitungan PPh terutang di akhir tahun?
Pengusaha Kena PajakPengusaha adalah:orang pribadi/badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usahajasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
Pengusaha Kena Pajak (PKP)setiap WP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKPdan/atau JKP dan dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 danperubahannya harus melaporkan kegiatan usahanya untukdikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yangperedaran brutonya dalam suatu bulan dalam suatu tahun pajakbelum melebihi Rp 4,8 Milyar
Pengusaha adalah:orang pribadi/badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usahajasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
Pengusaha Kena Pajak (PKP)setiap WP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKPdan/atau JKP dan dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 danperubahannya harus melaporkan kegiatan usahanya untukdikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yangperedaran brutonya dalam suatu bulan dalam suatu tahun pajakbelum melebihi Rp 4,8 Milyar
Barang yang tidak Dikenai PPN(non BKP)
• barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yangdiambil langsung dari sumbernya;
• barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak;
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanandan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupuntidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkanoleh usaha jasa boga atau katering; dan
• uang, emas batangan, dan surat berharga.
• barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yangdiambil langsung dari sumbernya;
• barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan olehrakyat banyak;
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran,rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanandan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupuntidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkanoleh usaha jasa boga atau katering; dan
• uang, emas batangan, dan surat berharga.
Jasa yang tidak Dikenai PPN(non JKP)
• jasa pelayanan kesehatan medik;
• jasa pelayanan sosial;
• jasa pengiriman surat dengan perangko;
• jasa keuangan;
• jasa asuransi;
• jasa keagamaan;
• jasa pendidikan;
• jasa kesenian dan hiburan;
• jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
• jasa pelayanan kesehatan medik;
• jasa pelayanan sosial;
• jasa pengiriman surat dengan perangko;
• jasa keuangan;
• jasa asuransi;
• jasa keagamaan;
• jasa pendidikan;
• jasa kesenian dan hiburan;
• jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
Jasa yang tidak Dikenai PPN(non JKP) Lanjutan...
• jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;• jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan darijasa angkutan udara luar negeri;
• jasa tenaga kerja;• jasa perhotelan;• jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum;• Jasa penyediaan tempat parkir;• Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;• Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan• Jasa boga atau katering
• jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;• jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan darijasa angkutan udara luar negeri;
• jasa tenaga kerja;• jasa perhotelan;• jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum;• Jasa penyediaan tempat parkir;• Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;• Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan• Jasa boga atau katering
Kapan wajib melaporkan usahauntuk dikukuhkan sebagai PKP..?
WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WPbadan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPsebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yangmemenuhi ketentuan sebagai PKP
WP sebagai Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud UU PPN danPPnBM, yang:
– Memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untukdikukuhkan sebagai PKP.
– Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masapajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telahmelampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil(4,8 Milyar), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WPbadan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKPsebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yangmemenuhi ketentuan sebagai PKP
WP sebagai Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud UU PPN danPPnBM, yang:
– Memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untukdikukuhkan sebagai PKP.
– Tidak memilih sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masapajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telahmelampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil(4,8 Milyar), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.
Pendaftaran NPWP dan PengukuhanPKP secara Jabatan
Terhadap WP atau PKP yang telah memenuhi syarat, tapitidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/ataumelaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan/ataupengukuhan PKP secara Jabatan oleh DJP
Kewajiban perpajakan bagi WP/PKP ini dimulai saat WPmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif dihitungmundur ke belakang paling lama 5 tahun
Terhadap WP atau PKP yang telah memenuhi syarat, tapitidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/ataumelaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan/ataupengukuhan PKP secara Jabatan oleh DJP
Kewajiban perpajakan bagi WP/PKP ini dimulai saat WPmemenuhi persyaratan subjektif dan objektif dihitungmundur ke belakang paling lama 5 tahun
Penghapusan NPWP danPencabutan Pengukuhan PKP
Dapat diajukan karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif danobjektif:• Meninggal dunia• Badan bubar/likuidasi• Wanita yg sebelumnya memiliki NPWP lalu menikah tanpa membuat
perjanjian pemisahan harta• BUT keluar dari Indonesia• PKP pindah ke wilayah kerja KPP lain• PKP yg tidak memenuhi syarat lagi sbg PKP (peredaran bruto
setahun 600 juta)
Penghapusan NPWP tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yangharus dilakukan oleh WP
Dapat diajukan karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif danobjektif:• Meninggal dunia• Badan bubar/likuidasi• Wanita yg sebelumnya memiliki NPWP lalu menikah tanpa membuat
perjanjian pemisahan harta• BUT keluar dari Indonesia• PKP pindah ke wilayah kerja KPP lain• PKP yg tidak memenuhi syarat lagi sbg PKP (peredaran bruto
setahun 600 juta)
Penghapusan NPWP tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yangharus dilakukan oleh WP
Pembukuan dan PencatatanPembukuan dan Pencatatan
Kewajiban pembukuan atau Pencatatan(Pasal 28 UU KUP dan Pasal 14 UU PPh)
1. Semua WP Badan dan BUT wajib menyelenggarakanpembukuan
2. WP OP yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun minimalRp 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pembukuan
3. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurangdari Rp 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan
4. WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pencatatan
1. Semua WP Badan dan BUT wajib menyelenggarakanpembukuan
2. WP OP yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun minimalRp 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pembukuan
3. WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaanbebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurangdari Rp 4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan
4. WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha ataupekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pencatatan
Pengertian Pembukuan(Pasal 1 Angka 29 UU KUP)
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan ygdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan datadan informasi keuangan yg meliputi harta,kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertajumlah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa, yg ditutup dengan menyusun laporankeuangan berupa neraca dan laporan laba rugiuntuk periode tahun pajak tsb
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan ygdilakukan secara teratur untuk mengumpulkan datadan informasi keuangan yg meliputi harta,kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, sertajumlah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa, yg ditutup dengan menyusun laporankeuangan berupa neraca dan laporan laba rugiuntuk periode tahun pajak tsb
Pengertian Pencatatan(Pasal 28 ayat 9 UU KUP)
Pencatatan, terdiri atas data yang dikumpulkansecara teratur (ledgerless-bookkeeping) tentangperedaran atau penerimaan bruto dan/ataupenghasilan bruto sebagai dasar untukmenghitung jumlah pajak yang terutang, termasukpenghasilan yang bukan objek pajak dan/atauyang dikenakan pajak final
Pencatatan, terdiri atas data yang dikumpulkansecara teratur (ledgerless-bookkeeping) tentangperedaran atau penerimaan bruto dan/ataupenghasilan bruto sebagai dasar untukmenghitung jumlah pajak yang terutang, termasukpenghasilan yang bukan objek pajak dan/atauyang dikenakan pajak final
Konsekuensi Pencatatan: Tidak memperhatikan realitas bisnis, selalu
memberikan hasil usaha positif (laba) Tidak mungkin mendapatkan fasilitas kompensasi
kerugian Dari segi finansial, mengganggu arus kas WPKeunggulan Pencatatan:Mudah secara administrasi
Konsekuensi Pencatatan: Tidak memperhatikan realitas bisnis, selalu
memberikan hasil usaha positif (laba) Tidak mungkin mendapatkan fasilitas kompensasi
kerugian Dari segi finansial, mengganggu arus kas WPKeunggulan Pencatatan:Mudah secara administrasi
Kompensasi Kerugian
Kerugian tahun-tahun yang lalu dapat dikompensasikanmaksimal selama 5 tahun yang akan datang (Pasal 6 ayat2 UU PPh), Contoh:
PT Sahabat pada tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1,2 Milyar. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya, Laba/rugi fiskal PTSahabat adalah sebagai berikut:2010: laba Rp 200 Juta2011: rugi Rp 300 Juta2012: nihil2013: laba Rp 100 Juta2014: laba Rp 800 JutaKompensasikan kerugian th 2009 tsb…
Kerugian tahun-tahun yang lalu dapat dikompensasikanmaksimal selama 5 tahun yang akan datang (Pasal 6 ayat2 UU PPh), Contoh:
PT Sahabat pada tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1,2 Milyar. Dalam 5 (lima) tahun berikutnya, Laba/rugi fiskal PTSahabat adalah sebagai berikut:2010: laba Rp 200 Juta2011: rugi Rp 300 Juta2012: nihil2013: laba Rp 100 Juta2014: laba Rp 800 JutaKompensasikan kerugian th 2009 tsb…
Konsep Dasar PenyelenggaraanPembukuan (Lanjutan...)
Pembukuan atau pencatatan harusdiselenggarakan dengan itikad baik danmencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yangsebenarnya
Prinsip Itikad Baik: tuntutan moral spiritual
Sejalan dengan self assessment system (3M)
Pembukuan atau pencatatan harusdiselenggarakan dengan itikad baik danmencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yangsebenarnya
Prinsip Itikad Baik: tuntutan moral spiritual
Sejalan dengan self assessment system (3M)
Konsep Dasar PenyelenggaraanPembukuan (Lanjutan...)
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan diIndonesia dengan menggunakan huruf Latin, angkaArab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalambahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris)dan mata uang asing (US $) dengan izin Menkeu
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asasdan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
• Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan diIndonesia dengan menggunakan huruf Latin, angkaArab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalambahasa Indonesia atau dalam bahasa asing (Inggris)dan mata uang asing (US $) dengan izin Menkeu
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asasdan dengan stelsel akrual atau stelsel kas
Konsep Dasar PenyelenggaraanPembukuan (Lanjutan...)
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atautahun buku harus mendapat persetujuan dari DirjenPajak
• Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yangmenjadi dasarnya serta dokumen lain termasuk hasilpengolahan data dari pembukuan yang dikelolasecara elektronik atau secara program aplikasi onlinewajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
• Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atautahun buku harus mendapat persetujuan dari DirjenPajak
• Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yangmenjadi dasarnya serta dokumen lain termasuk hasilpengolahan data dari pembukuan yang dikelolasecara elektronik atau secara program aplikasi onlinewajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia
Konsep Dasar PenyelenggaraanPembukuan (Lanjutan...)
• pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atausistem yang lazim dipakai di Indonesia (StandarAkuntansi Keuangan), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain
• pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atausistem yang lazim dipakai di Indonesia (StandarAkuntansi Keuangan), kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain
Konsep Dasar PenyelenggaraanPembukuan (Lanjutan...)
• Untuk menghindari kompleksitas penyelenggaraanpembukuan, ketentuan pajak tidak mengatur secararinci tentang teknik dan proses penyelenggaraanpembukuan
• Ketentuan perpajakan hanya memintapenyelenggaraan pembukuan dengan perangkat yangminimal (de minimus rules), sedangkan maksimalnyadiserahkan sepenuhnya kepada Asosiasi ProfesiAkuntan (IAI)
• Untuk menghindari kompleksitas penyelenggaraanpembukuan, ketentuan pajak tidak mengatur secararinci tentang teknik dan proses penyelenggaraanpembukuan
• Ketentuan perpajakan hanya memintapenyelenggaraan pembukuan dengan perangkat yangminimal (de minimus rules), sedangkan maksimalnyadiserahkan sepenuhnya kepada Asosiasi ProfesiAkuntan (IAI)
Penyetoran dan PelaporanPajak
Penyetoran dan PelaporanPajak
Tempat Pembayaran
• Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan diKantor Pos atau bank BUMN/BUMD yang ditunjukoleh Menteri Keuangan
• Dirjen Pajak tidak dibenarkan menerima setoranPajak dari WP
• Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan diKantor Pos atau bank BUMN/BUMD yang ditunjukoleh Menteri Keuangan
• Dirjen Pajak tidak dibenarkan menerima setoranPajak dari WP
Sarana Pembayaran
Wajib pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)sebanyak 4 (empat) rangkap dengan distribusi:• Lembar 1: untuk arsip WP• Lembar 2: untuk KPPN• Lembar 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP• Lembar 4: untuk arsip kantor penerima pembayaran
Wajib pajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)sebanyak 4 (empat) rangkap dengan distribusi:• Lembar 1: untuk arsip WP• Lembar 2: untuk KPPN• Lembar 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP• Lembar 4: untuk arsip kantor penerima pembayaran
Prinsip Pengisian SSP
• Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untukpembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajakatau satu Tahun Pajak/SKP/STP dengan menggunakansatu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran
• SSP dinyatakan sah apabila telah divalidasi denganNTPN
• Kode Akun Pajak (enam digit angka) dan Kodes JenisSetoran (tiga digit angka) jangan sampai salah
• Apabila terjadi kesalahan dapat melakukanpemindahbukuan (Pbk)
• Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untukpembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajakatau satu Tahun Pajak/SKP/STP dengan menggunakansatu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran
• SSP dinyatakan sah apabila telah divalidasi denganNTPN
• Kode Akun Pajak (enam digit angka) dan Kodes JenisSetoran (tiga digit angka) jangan sampai salah
• Apabila terjadi kesalahan dapat melakukanpemindahbukuan (Pbk)
KAP dan KJS
Kode Jenis Setoran Jenis Setoran
100 Masa PPh Pasal 23
101 PPh Pasal 23 atas Deviden
Kode Akun Pajak: 411124 (PPh Pasal 23)
101 PPh Pasal 23 atas Deviden
102 PPh Pasal 23 atas Bunga
103 PPh Pasal 23 atas Royalti
104 PPh Pasal 23 atas Jasa
*) selain deviden, bunga, royalti dan jasa
KAP dan KJS
Kode Jenis Setoran Jenis Setoran
100 Masa PPh Pasal 26
101 PPh Pasal 26 atas Deviden
Kode Akun Pajak: 411127 (PPh Pasal 26)
101 PPh Pasal 26 atas Deviden
102 PPh Pasal 26 atas Bunga
103 PPh Pasal 26 atas Royalti
104 PPh Pasal 26 atas Jasa
105 PPh Pasal 26 atas Laba setelah PajakBUT
*) selain deviden, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT
KAP dan KJSKode Jenis Setoran Jenis Setoran
401 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga obligasi dan SuratUtang Negara
402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan
403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Kode Akun Pajak: 411128 (PPh Final)
403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
404 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito/Tabungan, Jasa Girodan Diskonto SBI
405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian
406 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan SekuritasLainnya di Bursa
407 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri
408 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik PerusahaanModal Ventura
409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi
KAP dan KJSKode Jenis Setoran Jenis Setoran
410 PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
411 PPh Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan LuarNegeri
413 PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
414 PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
Kode Akun Pajak: 411128 (PPh Final)
414 PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil
415 PPh Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT
416 PPh Final 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap
417 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yangDibayarkan kepada Orang Pribadi
418 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Transaksi Derivatifyang Diperdagangkan di Bursa
419 PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas Penghasilan Berupa Deviden
420 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan yang Diterima dari Usahayang Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki
499 PPh Final Lainnya
KAP dan KJSKode Jenis Setoran Jenis Setoran
100 Masa PPh Pasal 21
Kode Akun Pajak: 411121 (PPh Pasal 21)
Kode Jenis Setoran Jenis Setoran
Kode Akun Pajak: 411125 (PPh Orang Pribadi)Kode Jenis Setoran Jenis Setoran
100 Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
200 Tahunan PPh Orang Pribadi
Kode Jenis Setoran Jenis Setoran
100 Masa PPh Pasal 25 Badan
200 Tahunan PPh Badan
Kode Akun Pajak: 411126 (PPh Badan)
Mengangsur/Menunda Pembayaran
• WP dapat mengajukan pengangsuran/penundaanpembayaran apabila mengalami kesulitan likuiditasdiluar kekuasaannya sehingga WP tidak mampumemenuhi kewajiban pada waktunya
• Permohonan diajukan secara tertulis paling lama 9 harikerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai denganalasan dan bukti yang mendukung permohonan denganmencantumkan jumlah utang pajak yangpermohonannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda,masa angsuran/jangka waktu penundaan dan besarnyaangsuran
• WP dapat mengajukan pengangsuran/penundaanpembayaran apabila mengalami kesulitan likuiditasdiluar kekuasaannya sehingga WP tidak mampumemenuhi kewajiban pada waktunya
• Permohonan diajukan secara tertulis paling lama 9 harikerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai denganalasan dan bukti yang mendukung permohonan denganmencantumkan jumlah utang pajak yangpermohonannya dimohonkan untuk diangsur/ditunda,masa angsuran/jangka waktu penundaan dan besarnyaangsuran
Mengangsur/Menunda Pembayaran(Lanj...)
• WP harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank,surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak,penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atausertifikat deposito
• Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuranpembayaran pajak setelah melampaui batas waktu (telahmelebihi 9 hari kerja sebelum jatu tempo) harus memberikanjaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapatdicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran
• Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja
• Pengangsuran/penundaan dapat diberikan untuk jangka palinglama 12 bulan
• WP harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank,surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak,penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atausertifikat deposito
• Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuranpembayaran pajak setelah melampaui batas waktu (telahmelebihi 9 hari kerja sebelum jatu tempo) harus memberikanjaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapatdicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran
• Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan dalam jangkawaktu 7 (tujuh) hari kerja
• Pengangsuran/penundaan dapat diberikan untuk jangka palinglama 12 bulan
Mekanisme Penyetoran PPh1. Penyetoran sendiri oleh WP yang bersangkutan
a) Angsuran Pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25)
b) Pelunasan Pajak setelah tahun pajak berakhir (PPh Pasal 29)
2. Penyetoran melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
a) Penghasilan yang bersifat final
Untuk Orang Pribadi: PPh Pasal 21, 22, 23,
Untuk Badan: PPh Pasal 22, 23
a) Penghasilan yang bersifat tidak final (PPh Pasal 4 ayat (2))
3. Penyetoran di luar negeri untuk SPDN yang memperolehpenghasilan dari luar negeri, yang nanti dapat dikreditkan di dalamnegeri (PPh Pasal 24)
1. Penyetoran sendiri oleh WP yang bersangkutan
a) Angsuran Pajak dalam tahun berjalan (PPh Pasal 25)
b) Pelunasan Pajak setelah tahun pajak berakhir (PPh Pasal 29)
2. Penyetoran melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
a) Penghasilan yang bersifat final
Untuk Orang Pribadi: PPh Pasal 21, 22, 23,
Untuk Badan: PPh Pasal 22, 23
a) Penghasilan yang bersifat tidak final (PPh Pasal 4 ayat (2))
3. Penyetoran di luar negeri untuk SPDN yang memperolehpenghasilan dari luar negeri, yang nanti dapat dikreditkan di dalamnegeri (PPh Pasal 24)
Mekanisme Penyetoran PPh (Lanj...)
Contoh perhitungan PPh setelah tahun pajak berakhir untuk WPBadan:Penghasilan Kena Pajak / Laba Kena Pajak/ Penghasilan Neto 1.000.000.000
Tarif %Tarif %
PPh Terutang 250.000.000
Kredit Pajak:
- PPh Pasal 22 40.000.000
- PPh Pasal 23 20.000.000
- PPh Pasal 24 10.000.000
- PPh Pasal 25 160.000.000
Jumlah Kredit Pajak 230.000.000
PPh KB (PPh Pasal 29) 20.000.000
Mekanisme Penyetoran PPNPPN Keluaran:untuk setiap PPN yang dipungut oleh pihak lain sehubungandengan pembelian BKP/JKP
xxx
PPN Masukan:Untuk setiap PPN yang kita pungut dari konsumen untuk setiappenyerahan BKP/JKP
xxxPPN Masukan:Untuk setiap PPN yang kita pungut dari konsumen untuk setiappenyerahan BKP/JKP
KB / LB / Nihil Xxx
DefenisiSurat Pemberitahuan (SPT)
Merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan hal-hal yg berkaitan dgn kewajiban perpajakan
Prinsip Pengisian SPT:
SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalambahasa Indonesia, menggunakan huruf latin dan angkaarab, satuan mata uang rupiah dan menandatanganiserta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain ygditetapkan oleh DJP
Merupakan sarana bagi WP untuk melaporkan hal-hal yg berkaitan dgn kewajiban perpajakan
Prinsip Pengisian SPT:
SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalambahasa Indonesia, menggunakan huruf latin dan angkaarab, satuan mata uang rupiah dan menandatanganiserta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain ygditetapkan oleh DJP
Prinsip Pengisian SPT
• Benarperhitungan, penerapan ketentuan perpajakan,penulisan, sesuai keadaan sebenarnya
• Lengkapmemuat semua unsur-unsur yg berkaitan dgn objekpajak dan unsur lain yg harus dilaporkan (SPT Indukbeserta lampirannya merupakan satu kesatuan)
• Jelasmelaporkan asal-usul atau sumber objek pajak danunsur lain
• Benarperhitungan, penerapan ketentuan perpajakan,penulisan, sesuai keadaan sebenarnya
• Lengkapmemuat semua unsur-unsur yg berkaitan dgn objekpajak dan unsur lain yg harus dilaporkan (SPT Indukbeserta lampirannya merupakan satu kesatuan)
• Jelasmelaporkan asal-usul atau sumber objek pajak danunsur lain
Jenis SPT
1. SPT Masa (Bulanan)
a. SPT Masa PPh
SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Formulir 1721)
SPT Masa PPh Pasal 22
SPT Masa PPh Pasal 23
SPT Masa PPh Pasal 25
b. SPT Masa PPN (Formulir 1111)
2. SPT Tahunan
a. SPT Tahunan Orang Pribadi (Formulir 1770, 1770 S, 1770 SS)
b. SPT Tahunan Badan (Formulir 1771)
1. SPT Masa (Bulanan)
a. SPT Masa PPh
SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Formulir 1721)
SPT Masa PPh Pasal 22
SPT Masa PPh Pasal 23
SPT Masa PPh Pasal 25
b. SPT Masa PPN (Formulir 1111)
2. SPT Tahunan
a. SPT Tahunan Orang Pribadi (Formulir 1770, 1770 S, 1770 SS)
b. SPT Tahunan Badan (Formulir 1771)
Bentuk SPT1. Hard Copy
formulir dapat diambil di KPP, KP4, KP2KP, Kanwil dan KantorPusat DJP, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau bisa didownload diwebsite DJP
2. Soft Copy (e-SPT)
software dapat didownload di website DJP
jenis pajak yang sudah menggunakan e-SPT:
• PPN, untuk PKP yang menerbitkan atau menerima lebih dari 25Faktur Pajak dalam 1 Masa Pajak
• PPh Pasal 21, untuk pemberi kerja yang melakukan pemotonganPPh Pasal 21 lebih dari 20 pegawai tetap dalam 1 Masa Pajak
1. Hard Copy
formulir dapat diambil di KPP, KP4, KP2KP, Kanwil dan KantorPusat DJP, Pojok Pajak, Mobil Pajak atau bisa didownload diwebsite DJP
2. Soft Copy (e-SPT)
software dapat didownload di website DJP
jenis pajak yang sudah menggunakan e-SPT:
• PPN, untuk PKP yang menerbitkan atau menerima lebih dari 25Faktur Pajak dalam 1 Masa Pajak
• PPh Pasal 21, untuk pemberi kerja yang melakukan pemotonganPPh Pasal 21 lebih dari 20 pegawai tetap dalam 1 Masa Pajak
Tempat Penyampaian SPT
1. Disampaikan secara langsung ke KPP, Pojok Pajakatau Mobil Pajak terdekat
2. Kantor Pos dengan bukti pengiriman3. E-filling melalui website DJP
1. Disampaikan secara langsung ke KPP, Pojok Pajakatau Mobil Pajak terdekat
2. Kantor Pos dengan bukti pengiriman3. E-filling melalui website DJP
Jangka Waktu Penyetoran danPenyampaian SPT Tahunan
1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Batas waktu penyetoran:
sebelum penyampaian SPT Tahunan
Batas waktu penyampaian SPT:
akhir bulan ke 4 Tahun Pajak berikutnya (akhir April)
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Batas waktu penyetoran:
sebelum penyampaian SPT Tahunan
Batas waktu penyampaian SPT:
akhir bulan ke 3 Tahun Pajak berikutnya (akhir Maret)
1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Batas waktu penyetoran:
sebelum penyampaian SPT Tahunan
Batas waktu penyampaian SPT:
akhir bulan ke 4 Tahun Pajak berikutnya (akhir April)
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Batas waktu penyetoran:
sebelum penyampaian SPT Tahunan
Batas waktu penyampaian SPT:
akhir bulan ke 3 Tahun Pajak berikutnya (akhir Maret)
Jangka Waktu Penyetoran dan PenyampaianSPT Masa
No Jenis Pajak Batas Pembayaran
(Selambat-lambatnya)Batas Waktu Penyampaian SPT
(Selambat-lambatnya)
1 PPh Pasal 4 ayat (2) yangdipotong oleh PemotongPajak
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
2 PPh Pasal 4 ayat (2) yangharus dibayar sendiri
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
3 PPh Pasal 21 yangdipotong oleh PemotongPPh
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
PPh Pasal 21 yangdipotong oleh PemotongPPh
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
Tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
4 PPh Pasal 23 dan PPhPasal 26
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
Tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
5 PPh Pasal 25 tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
Tanggal 20 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
6 PPN atau PPn dan PPnBM yngterutang dalam satu MasaPajak,
Akhir Masa Pajak berikutnya sebelumpenyampaian SPT Masa
Akhir Masa Pajak berikutnya
7 STP, SKPKB dan SKPKBT, SKpebetulan, SK keberatan,Putusan banding yangmengakibatkan pajak yangharus dibayar bertambah
Dibayar lunas paling lambat 1 (satu) bulan sejaktanggal diterbitkan
Penelitian SPT Tahunan
• Dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterima (kecuali SPTLB paling lama 14 hari) fiskus melakukan penelitiankelengkapan SPT dan apabila SPT dinyatakan tidaklengkap maka diterbitkan Surat Permintaan KelengkapanSPT Tahunan kepada WP
• WP wajib memenuhi permintaan di atas, dalam jk waktu 30hari , apabila tidak terpenuhi maka SPT dianggap tidakdisampaikan
• KPP akan mengirim Surat Pemberitahuan jika SPTdianggap tidak disampaikan
• Dalam jangka waktu 2 bulan sejak diterima (kecuali SPTLB paling lama 14 hari) fiskus melakukan penelitiankelengkapan SPT dan apabila SPT dinyatakan tidaklengkap maka diterbitkan Surat Permintaan KelengkapanSPT Tahunan kepada WP
• WP wajib memenuhi permintaan di atas, dalam jk waktu 30hari , apabila tidak terpenuhi maka SPT dianggap tidakdisampaikan
• KPP akan mengirim Surat Pemberitahuan jika SPTdianggap tidak disampaikan
Perpanjangan Jangka WaktuPenyampaian SPT Tahunan
• Karena luasnya kegiatan usaha, masalah teknispenyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya, WPdapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh
• WP harus menyampaikan pemberitahuan tertulis/elektronikkepada Dirjen Pajak sebelum batas waktu penyampaianSPT Tahunan berakhir dengan melampiri perhitungansementara pajak terutang, laporan keuangan sementaradan SSP jika terdapat pajak kurang bayar
• Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dapat diajukanuntuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak batas waktupenyampaian SPT berakhir
• Karena luasnya kegiatan usaha, masalah teknispenyusunan laporan keuangan atau sebab lainnya, WPdapat memperpanjang penyampaian SPT Tahunan PPh
• WP harus menyampaikan pemberitahuan tertulis/elektronikkepada Dirjen Pajak sebelum batas waktu penyampaianSPT Tahunan berakhir dengan melampiri perhitungansementara pajak terutang, laporan keuangan sementaradan SSP jika terdapat pajak kurang bayar
• Perpanjangan penyampaian SPT Tahunan dapat diajukanuntuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak batas waktupenyampaian SPT berakhir
Pembetulan SPT• Sebelum DJP menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi,
penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, ataupenyampaian Pemeriksaan Bukti Permulaan, WP dapatmenyampaikan pembetulan SPT
• Untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulanharus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsapenetapan
• Untuk WP yang menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding atau Putusan PK, yang menyatakan rugi fiskalyang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalamSPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, WP dapatmenyampaikan pembetulan dalam jangka waktu 3 bulan setelahmenerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Bandingatau Putusan PK
• Sebelum DJP menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi,penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, ataupenyampaian Pemeriksaan Bukti Permulaan, WP dapatmenyampaikan pembetulan SPT
• Untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulanharus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsapenetapan
• Untuk WP yang menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan,Putusan Banding atau Putusan PK, yang menyatakan rugi fiskalyang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalamSPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, WP dapatmenyampaikan pembetulan dalam jangka waktu 3 bulan setelahmenerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Bandingatau Putusan PK
Sanksi Denda
Tidak/terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh Badan:Rp 1.000.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh OrangPribadi: Rp 100.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPN: Rp500.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPh: Rp100.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh Badan:Rp 1.000.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT tahunan PPh OrangPribadi: Rp 100.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPN: Rp500.000
Tidak/terlambat menyampaikan SPT Masa PPh: Rp100.000
Sanksi Bunga
Terlambat melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarpada SPT Tahunan PPh:Dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yg kurangdibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhirsampai tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung1 bulan penuh
Terlambat melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarpada SPT Masa PPh dan PPN:Dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yg kurangdibayar, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sdtanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulanpenuh
Terlambat melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarpada SPT Tahunan PPh:Dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yg kurangdibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhirsampai tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung1 bulan penuh
Terlambat melakukan penyetoran atas pajak kurang bayarpada SPT Masa PPh dan PPN:Dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yg kurangdibayar, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran sdtanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulanpenuh
Sanksi Bunga (Lanj...)
• Atas penundaan penyampaian SPT dikenai bunga 2% perbulan yg dihitung dari saat berakhirnya batas waktupenyampaian SPT tahunan sampai dgn tgl dibayarkannyakekurangan pembayaran tsb. Bagian bulan dihitung satubulan
• Atas mengangsur/menunda pembayaran, dikenai bunga 2%per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,ygdihitung dari tgl jatuh tempo sampai dgn tgl diterbitkannyaSTP
• Atas pembetulan SPT dalam 2 tahun, dikenai bunga 2% perbulan dari jumlah pajak yg kurang dibayar, dihitung sejakjatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
• Atas penundaan penyampaian SPT dikenai bunga 2% perbulan yg dihitung dari saat berakhirnya batas waktupenyampaian SPT tahunan sampai dgn tgl dibayarkannyakekurangan pembayaran tsb. Bagian bulan dihitung satubulan
• Atas mengangsur/menunda pembayaran, dikenai bunga 2%per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar,ygdihitung dari tgl jatuh tempo sampai dgn tgl diterbitkannyaSTP
• Atas pembetulan SPT dalam 2 tahun, dikenai bunga 2% perbulan dari jumlah pajak yg kurang dibayar, dihitung sejakjatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran
Sanksi Kenaikan Pajak
• SPT Tahunan terlambat dimasukkan berdasarkansurat teguran, dikeluarkan SKP, sanksi berupakenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak ygkurang/tidak bayar, untuk PPh 21 dan PPN sanksikenaikan sebesar 100%
• Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelahlewat 2 tahun sebelum diterbitkannya SKP, dikenaisanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar
• SPT Tahunan terlambat dimasukkan berdasarkansurat teguran, dikeluarkan SKP, sanksi berupakenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak ygkurang/tidak bayar, untuk PPh 21 dan PPN sanksikenaikan sebesar 100%
• Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelahlewat 2 tahun sebelum diterbitkannya SKP, dikenaisanksi kenaikan 50% dari pajak yang kurang dibayar
Contoh Perhitungan Sanksi (Lanj...) PT Sejahtrera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun
Pajak 2011 pada tanggal 20 Juni 2012. berdasarkan perhitunganyang dilakukan, terdapat kekurangbayaran pajak tahun pajak 2011tersebut sebesar Rp 100 juta. Kurang bayar tersebut telah disetorpada hari yang sama sebelum penyampaian SPT Tahunan.Apakah yang dilakukan PT Sejahtera ini tepat? Jika tidak apakonsekuensinya?
Tuan Danu adalah seorang pengusaha. Dia menyampaikan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2010 pada tanggal 5 September 2011.adapun perhitungan pajak tahun 2010 tersebut menghasilkanKurang Bayar Rp 20.000.000, dan telah disetorkan pada tanggal29 Agustus 2011. apakah yang dilakukan oleh Tuan Danu initepat? Jika tidak apa dan berapa sanksinya?
PT Sejahtrera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan TahunPajak 2011 pada tanggal 20 Juni 2012. berdasarkan perhitunganyang dilakukan, terdapat kekurangbayaran pajak tahun pajak 2011tersebut sebesar Rp 100 juta. Kurang bayar tersebut telah disetorpada hari yang sama sebelum penyampaian SPT Tahunan.Apakah yang dilakukan PT Sejahtera ini tepat? Jika tidak apakonsekuensinya?
Tuan Danu adalah seorang pengusaha. Dia menyampaikan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2010 pada tanggal 5 September 2011.adapun perhitungan pajak tahun 2010 tersebut menghasilkanKurang Bayar Rp 20.000.000, dan telah disetorkan pada tanggal29 Agustus 2011. apakah yang dilakukan oleh Tuan Danu initepat? Jika tidak apa dan berapa sanksinya?
Contoh Perhitungan Sanksi (Lanj...)Sutan Pamenan, seorang pengusaha restoran, menyampaikanSPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2013 padatanggal 1 Juni 2014. Informasi Penghasilan Kena Pajak yangdisampaikan pada SPT Tahunan adalah Rp 600.000.000. Pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan yang disampaikanyaitu: PPh Pasal 21 sebesar Rp 20.000.000, PPh Pasal 22 sebesarRp 10.000.000, PPh Pasal 23 Rp 5.000.000, PPh Pasal 4 ayat (2)RP 10.000.000 dan PPh Pasal 25 Rp 85.000.000.kekurangbayaran pajak setelah perhitungan akhir tahun telahdisetor 2 (dua) hari sebelum penyampaian SPT Tahunan
Sutan Pamenan, seorang pengusaha restoran, menyampaikanSPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk tahun pajak 2013 padatanggal 1 Juni 2014. Informasi Penghasilan Kena Pajak yangdisampaikan pada SPT Tahunan adalah Rp 600.000.000. Pajak-pajak yang telah dibayar selama tahun berjalan yang disampaikanyaitu: PPh Pasal 21 sebesar Rp 20.000.000, PPh Pasal 22 sebesarRp 10.000.000, PPh Pasal 23 Rp 5.000.000, PPh Pasal 4 ayat (2)RP 10.000.000 dan PPh Pasal 25 Rp 85.000.000.kekurangbayaran pajak setelah perhitungan akhir tahun telahdisetor 2 (dua) hari sebelum penyampaian SPT Tahunan
Contoh Perhitungan Sanksi (Lanj...)PT Andalas menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2013pada tanggal 1 Juli 2014 dengan informasi sebagai berikut:Laba Kena Pajak Rp 12.000.000.000PPh yang telah dibayar selama tahun berjalan:• PPh Pasal 22: 150.000.000• PPh Pasal 23: Rp 250.000.000• PPh Pasal 4 ayat (2) : 200.000.000• PPh Pasal 25: Rp 2.300.000.000Kekurangbayaran telah disetorkan satu hari sebelum penyampaian SPTTahunan PPh BadanAnalisis apakah yang dilakukan oleh PT Andalas tepat atau tidak? Jikatidak apa konsekuensinya?
PT Andalas menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2013pada tanggal 1 Juli 2014 dengan informasi sebagai berikut:Laba Kena Pajak Rp 12.000.000.000PPh yang telah dibayar selama tahun berjalan:• PPh Pasal 22: 150.000.000• PPh Pasal 23: Rp 250.000.000• PPh Pasal 4 ayat (2) : 200.000.000• PPh Pasal 25: Rp 2.300.000.000Kekurangbayaran telah disetorkan satu hari sebelum penyampaian SPTTahunan PPh BadanAnalisis apakah yang dilakukan oleh PT Andalas tepat atau tidak? Jikatidak apa konsekuensinya?
Contoh Perhitungan Sanksi (Lanj...) PT Sinar menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 untuk Masa
April, Mei dan Juni 2012 Sekaligus pada Tanggal 18 Juli 2012.cicilan pajak yang harus dibayar untuk masing-masing Masaadalah Rp 10 Juta, dan telah disetorkan ke kas negara padatanggal 18 juli itu juga. Apakah yang dilakukan oleh PT Sinar initepat? Jika tidak apa dan berapa sanksinya?
PT Minang Indah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masaApril 2014 pada tanggal 20 Juni 2014. Pada bulan tersebut,perusahaan melakukan penjualan barang kena pajak sebesarRp 200.000.000, sementara pembelian barang kena pajak Rp180.000.000. kekurangbayaran telah disetorkan pada hari yangsama.
PT Sinar menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 untuk MasaApril, Mei dan Juni 2012 Sekaligus pada Tanggal 18 Juli 2012.cicilan pajak yang harus dibayar untuk masing-masing Masaadalah Rp 10 Juta, dan telah disetorkan ke kas negara padatanggal 18 juli itu juga. Apakah yang dilakukan oleh PT Sinar initepat? Jika tidak apa dan berapa sanksinya?
PT Minang Indah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masaApril 2014 pada tanggal 20 Juni 2014. Pada bulan tersebut,perusahaan melakukan penjualan barang kena pajak sebesarRp 200.000.000, sementara pembelian barang kena pajak Rp180.000.000. kekurangbayaran telah disetorkan pada hari yangsama.
Tindakan Pengawasan Fiskus1. Penelitian pajak2. Pemeriksaan pajak3. Pemeriksaan bukti permulaan4. Penyidikan pajak
1. Penelitian pajak2. Pemeriksaan pajak3. Pemeriksaan bukti permulaan4. Penyidikan pajak
Defenisi Penelitian PajakPenelitian pajak merupakan serangkaian kegiatanyang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisiansurat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya,termasuk penilaian tentang kebenaran penulisandan perhitungannya
Penelitian pajak merupakan serangkaian kegiatanyang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisiansurat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya,termasuk penilaian tentang kebenaran penulisandan perhitungannya
Defenisi Pemeriksaan PajakPemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatanmenghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperundang-undangan perpajakan
Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatanmenghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ataubukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperundang-undangan perpajakan
Defenisi Pemeriksaan BuktiPermulaan
Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yangdilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidangperpajakan
Bukti Permulaan adalahkeadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan,tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjukadanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadisuatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukanoleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara
Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yangdilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidangperpajakan
Bukti Permulaan adalahkeadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan,tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjukadanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadisuatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukanoleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara
Defenisi Penyidikan PajakMerupakan serangkaian tindakan yang dilakukan olehpenyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangperpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakanmenurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum AcaraPidana yang berlaku dan dilakukan berdasarkan hasilpemeriksaan bukti permulaan
Merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan olehpenyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidangperpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya
Penyidikan tindak pidana perpajakan dilaksanakanmenurut ketentuan yang diatur dalam UU Hukum AcaraPidana yang berlaku dan dilakukan berdasarkan hasilpemeriksaan bukti permulaan
Output dari Tindakan PengawasanFiskus
Dilihat dari sudut pandang administrasi pajak, output daritindakan pengawasan fiskus adalah berupa KetetapanPajak:1. Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan pajak Nihil (SKPN)
2. Surat Tagihan Pajak (STP)
Dilihat dari sudut pandang administrasi pajak, output daritindakan pengawasan fiskus adalah berupa KetetapanPajak:1. Surat Ketetapan Pajak
Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) Surat Ketetapan pajak Lebih Bayar (SKPLB) Surat Ketetapan pajak Nihil (SKPN)
2. Surat Tagihan Pajak (STP)
Sengketa Pajak
Keberatan ke Direktorat Jenderal PajakSKP diterbitkan oleh KPP, maka Keberatan akandiproses oleh Kanwil yang menaungi KPP ybs atauDirektorat Keberatan dan Banding di Kantor PusatDJP
Banding ke Pengadilan Pajak Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung
Keberatan ke Direktorat Jenderal PajakSKP diterbitkan oleh KPP, maka Keberatan akandiproses oleh Kanwil yang menaungi KPP ybs atauDirektorat Keberatan dan Banding di Kantor PusatDJP
Banding ke Pengadilan Pajak Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung
Terima KasihTerima Kasih