1nEDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013

Kadis Kesehatan Kab. Samosir Manigor Simbolon Harus Diperiksa Tipikor

Ketua LSM Ditahan Kejaksaan

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia

Jakarta, METROPOLITAN POS,Masyarakat Johar Baru berharap, Laksana, Wakil Bendahara PKB calon legislative PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan Nomor Urut 10 lolos dan duduk dikursi DPRD DKI Jakarta.Laksana, Wakil Bendahara PKB jalin silahturahim bersama Tokoh Agama

Ket : KH.DR. Nuril Arifin Husen MBA bersama Laksana, Caleg PKB Dapil 1 Jakarta Pusat, dalam acara Dialog interaktif dan Silahturahim dengan warga, di Masjid Maqdis Al Rahmah.

Samosir, METROPOLITAN POS,Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabu-paten Samosir, Manigor Simbolon harus diperiksa Tipikor, pasalnya, diduga sunat gaji Bidan PTT.Selain itu, Manigor Simbolon, kembali mencoreng nama baik Departemen Kese-hatan, perbuatan yang tidak mencermink-an sebagai pimpinan yang baik telah di-lakukan terhadap anggotanya sendiri yang bernama Kristina Dewi Sutra Sinaga yang bertugas sebagai Bidan PTT Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Samosir.Hal ini diutarakan Hamonangan Simbo-lon kepada Metropolitan Pos, Kamis,

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

PendiriBERLIN SIAHAAN

Pemimpin RedaksiJENRI, SH

nHARGA: @Rp 3.500,-Luar Jawa + Ongkos Kirim

E-mail: metropolitanpos@yahoo.comRedaksi: 021 51393635, 31902301, Fax. 02131902301

Surat Kabar Umum

Informasi Aspirasi Rakyat

EDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013n

SUNAT GAJI BIDAN PTT

KPK Usut Tuntas Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan

TOKOH

Hotline Pasang Iklan dan Pengaduan0813 1533 8511

Batam, METROPOLITAN POS, Praktik pungutan liar (pungli) hampir mer-ambah ke semua lini. Ini seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dari sekian banyak orangtua yang mendaftarkan permo-honan penetapan akta lahir bagi anaknya, tak sedikit yang menuai cerita miring. Vivi, seorang pemohon mengatakan, ia ter-paksa memberikan uang tambahan Rp 150 ribu per akta lahir kepada seorang panitera, setelah hakim memutus penetapan akta lahir anaknya. Alasan panitera, uang itu dipergunak-an sebagai upah ketik akta lahir.

Samosir,METROPOLITAN POS, Ketua DPC Partai Hanura Ka-bupaten Samosir, Suhanto Si-tanggang, menjelaskan kepada wartawan Metropolitan Pos, se-hubungan dengan surat KPUD

Kab. samosir perihal Klarifi-kasi No : 97/KPU-S M R - 0 0 2 . 4 3 4 8 1 0 /IV/2013 tertanggal 23 April 2013, bahwa dijelas-kan tidak ada lagi Dualisme Pengurusan Partai Hanura Kab. Samosir Dalam Surat Keputusan DPD Partai Hanura Prov. Sumut Nomor : SKEP/082/DPD-HANURA/SU/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang mana Susunan Kepengurusan DPC Partai Hunura Sa-mosir yang sah secara Muscalub di Hotel Gorat Kec. Palipi, Ketua terpilih Suhanto Sitanggang, Sekretaris Edward P. Malau dan Bendahara Edward Manik.

Bersambung Hal 14 ..................., Ketua LSM

Bersambung Hal 14........Korupsi Dana Tunjangan

Bersambung Hal 14........, Di Pengadilan Negeri Batam

Bersambung Hal 15.............., DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Jakarta, METROPOLITAN POS, Anggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah di-nas yang di bangun oleh proyek Double -Double Track (DDT) ta-hun 2006 Ditjend Perkereta Apian Ke-menterian Perhubungan di indikasikan adanya korupsi.Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan harus di usut tuntas Ketua KPK Abraham Samad.Pembebasan tanah yang ada di

Bersambung Hal 15 ..........Terkait Kasus Korupsi Bersambung Hal 14 .......... Dugaan Mark-up pengadaan Genset

Bersambung Hal 15 ........., Indikasi Korupsi Anggaran

Kejaksaan Usut Tuntas Pejabat BLKD Jaksel Ismanto Harus BertanggungjawabKejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Ir H Maman Suparman M Eng

Dugaan Mark-up Pengadaan GensetTerkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan

Bersambung Hal 15......................, Terkait Kasus Bank Century

Terkait Kasus Bank Century Mulai Diseret

Indikasi Korupsi Anggaran Pembebasan Tanah dan Pembangunan Rumah Dinas

Garut, METROPOLITAN POS, Kejaksaan Negeri Garut menahan ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mukti Arif pada Rabu (17/4). Mukti di-duga melakukan tindak pidana. Kepala Kejak-saan Negeri Garut Agus Suratni menyatakan, pihaknya menahan Mukti setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya. Setelah cukup bukti, pihaknya langsung menahan Mukti dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.Tersangka sekarang sudah ditahan dan

Medan, METROPOLITAN POS, Wali Kota Medan Rahudman Harahap hari ini menjalani sidang perdana sebagai terda-kwa dalam kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar ta-hun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekre-taris Daerah Tapanuli Selatan.Bersambung Hal 14....................................................................., Masyarakat Johar Baru

Jakarta, METROPOLITAN POS,Dugaan mark-up pengadaan genset, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Se-latan, Amir Yanto, harus usut tuntas pejabat BLKD Jaksel Ismanto, bersama Ket-ua lelang dan Bendahara.Pejabat Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Jakarta Selatan di laporkan Lemba-

Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tahun 2004, oleh Pimpro DDT dibayar-kan biaya pembebasan tanah kepada Mia Cs warga Cipinang Lontar kurang lebih sebesar Rp7M. Sementara tanah warga milik Mia hanya seluas 173 meter dikali sebesar Rp702.000,- menjadi sebesar Rp109.301.400,- Sisa warga yang belum terbayar pada tahun 2004 dibayarkan kembali tahun 2010 lebih kurang 23 kepala keluarga (KK) oleh

Masyarakat Johar BaruBerharap Caleg PKB Nomor Urut 10 LolosLaksana, Wakil Bendahara PKB JalinSilahturahim Bersama Tokoh Agama

Jakarta, METROPOLITAN POS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indone-sia Filianingsih Hendarta terkait penyi-dikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasili-tas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Rabu (1/5), Filianingsih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Dia diperiksa untuk tersangka BM (Budi

Bersambung Hal 14 ........................... Pejabat Dinas P2B DKI Jakarta

Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar

Di Pengadilan Negeri Batam

Ada Pungli Akta Lahir Rp 150 Ribu

DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Sah di Pimpin Suhanto Sitanggang

Wali Kota Medan Rahudman Harahap Disidang

Umum DKI Jakarta. Terkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan di Jakarta Utara, Ir H Maman Suparman M Eng, kabur meninggalkan kasus di Suku dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara, dan sekarang pindah ke Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala

Tersandung Korupsi, Wali Kota Medan Disidang

Ir Heru Hermawanto, Kabid Perizinan Bangunan Dinas P2B DKI Jakarta

Jakarta, METROPOLITAN POS, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, harus usut tuntas Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan

E-mail: metropolitanpos@yahoo.comRedaksi: 021-51393635, 31902301, Fax. 021- 31902301

Ir. J. Sitanggang

1.016 PMKS di Jakpus Terjaring

Peninjauan Ke Sekolah SMAN 78 Dan SMKN 60 Bersama Sudin Dikmen Jakbar

Jakarta, METROPOLITAN POS,Peninjauan ke sekolah Negeri 78 dan SMK Negeri 60 di Jakarta Barat dari Suku Dinas Pendi-dikan Menengah Jakarta Barat yang dipimpin Slamet Widodo, Kasi Sapras Alex Usman, wakil Dewan M. Azis bersama beberapa wartawan Jakarat Barat melakukan Peninjauan Ke seko-lah pada hari senin, 23/12 jam 10 pagi, berangkat dari pekarangan Kontor Walikota Jakarta Barat jalan Raya Kem-bangan nomor .2 .Sebagai maksud dan tujuan Penin-jauan ke sekolah SMA Negeri 78 dan SMK Negeri 60 adalah untuk melihat hasil kerja dari dari Sudin Dikmen Ja-karta Barat dibeberapa sekolah yang ada di Jakarta Barat . Menurut Alex Us-man upaya yang dikerjakan dari Sudin Dikmen Jakarta Barat adalah sebagai peningkatan mutu pendidikan dan menjamin pendidikan yang bermutu di sekolah khusunya Jakarta Barat ti-dak ketinggalan dari sekolah-sekolah yang sudah maju , dan kita ingin kan mutu dari sekolah tersebut, maju ses-uai dengan perkembangan jaman sek-arang ini. Dengan fasilitas yang telah

kita sediakan ditiap tiap sekolah di Ja-karta Barat ini seperti di SMA N 78 ini agar dapat mengakomodir pendidikan anak/siswa tidak hanya belajar tapi perlu mengaplan berbagai bidang ke-giatan , seperti olahraga . Semua seko-lah di Jakarta Barat ini kita beri fasili-tas yang hampir sama , tergantung pada tingkat kebutuhan dari sekolah tersebut . Menurut Nur Isna mewakili seko-lah sebagai sapras sekolah dari SMA N 78 kepala sekolah yang bernama Soni

menerangkan bahwa anak didik/siswa disini merasa senang mendapat fasili-tas yang sudah memadai di sekolah ini, anak didik/siswa disini bejumlah 1.098 orang dengan jumlah lokal 34 ruang dengan fasilitas ruangan Labora-torium sebanyak 5 ruangan. Sekolah ini telah dilengkapi dengan ruangan Actif Classroom yang ber Ace atau berlayar aktif , ruangan fitnes dilengkapi 8 unit alat olahraga lari, ruangan Lab. Bahasa dilengkapi dengan beberapa komputer, ruangan Lab. Kimia, ruangan Lab. Bi-ologi , ruangan studio musik dan fasili-tasnya, ruangan Fisika dilengkapi alat yang bernama Icornect 2 unit untuk animasi percobaan fisika dan bentuk permainan ada 2 unit Robotika, dan dilengkapi penambahan kursi baru berjumlah 150 unit beserta pengadaan Ace baru berjumlah 42 unit .SMK Negeri 60 yang dipimpin Ke-pala sekolah Com Siti Holimah, Spd,Mm sangat disayangkan tidak dapat mem-berikan keterangan yang cukup karena tidak hadir ketika kita temui di seko-lahnya.Fasilitas yang dapat dilihat adalah 2 Unit Mobil Peraga, ruangan Hotel mini, dan Ace baru berjumlah 160 unit dengan tertata rapi, dilengkapi CCtv.

(Julio)

Kejari Jakbar Lakukan Aksi Anti Korupsi Di Jalan JakbarJakarta, METROPOLITAN POS,Kepedulian Kejaksaan Negeri Ja-karta Barat terhadap Korupsi yang marak sekarang ini yang dapat merugikan Negara dan meny-engsarakan rakyat, sehingga perlu ada sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap bahaya laten Korupsi.Aksi penyebaran stiker anti Korupsi di jalan dari Kejari Jakarta Barat tanggal 9/12 tepat dihari anti Korupsi dilaku-kan dibeberapa jalan misalnya jalan Pesanggrahan raya, Komp.Puri Indah, Kemang raya dengan cara membagi-bagikan stiker Anti korupsi kepada pengendara mobil di tiap perempatan jalan.Aksi ini diprakasai oleh Kepala Ke-jaksaan Negeri Jakarta Barat, I Made Suarnawan, Kasi Intel Gloria Sinuhaji, Kasi Pidsus Choirun Parapat bersama karyawan kejaksaan lainnya. Menurut I Made Suarnawan aksi penyebaran stiker anti korupsi ini adalah sebagai sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap bahaya laten korupsi, dan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat akan memerangi korupsi dan terus berjuang memberantas korupsi tanpa henti.Korupsi bahasa latin Corruptio dari kata kerja corrumpere artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency Internasional adalah prilaku pejabat publik, baik politikus/politisi mau-pun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan meny-alahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka . Menu-rut Undang-undang no. 28 tahun 1999 Korupsi adalah setiap perbuatan yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi uu no.31 th 1999 yo uu no.20 th 2001. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara para pe-nyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyara-katdan/atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang mengun-tungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya (teman-teman dekatnya) di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara.Menurut I Made bentuk-bentuk KKN berupa Korupsi adalah setiap perbua-tan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi , dilakukan dengan melawan hukum atau menyalahgu-nakan jabatan, kesempatan atau sarana

sebagai pegawai yang dapat merugikan negara, contohnya menggelapkan uang dinas, manipulasi laporan keuangan, membuat SPJ fiktif, belanja pengadaan barang/jasa untuk dinas atau proyek dinas, menerima suap untuk berbagai urusan dinas, perijinan . Kolusi se-tiap permufakatan jahat yang dilaku-kan antar pegawai atau dengan pihak lain yang merugikan dinas/negara atau masyarakat,contohnya mengatur pemenang tender proyek, mengatur harga pengadaan barang/jasa dengan pihak penjual pemberian perijinan usaha secara tidak fair. Nepotisme se-tiap perbuatan penyelenggara negara yang menguntungkan kepentingan keluarga atau teman-teman dekatnya, dengan merugikan kepentingan ma-syarakat, bangsa dan negara, contohnya mengutamakan kepentingan keluarga/teman secara tidak fair dalam peneri-maan pegawai, dalam usul kenaikan pangkat, dalam penempatan jabatan tertentu.I Made juga menyarankan agar Pe-jabat Pemerintah, agar menghentikan segala perilaku korup dalam melak-sanakan tugas-tugas kedinasan, dan hati-hati dalam mengambil setiap

kebijakan yang menyangkut penge-luaran atau pendapatan negara atau keuangan/perekonomian negara, ha-rus berani menolak segala bentuk suap menyuap dalam segala urusan dinas, timbuhkan etos kerja yang sehat dan sikap bekeja tanpa pambrih yang nega-tif, kembangkan budaya hidup yang bersih dan terhomat dilingkungan kan-tor, tinggalkan segala keinginan/tuntu-tan hidup yang tidak wajar/berlebihan (tamak/serakah) mampu menahan se-gala godaan.Untuk warga masyarakat agar di-tumbuhkan budaya tertib dan taat pada aturan hukum dan menjungjung tinggi norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, menumbuhkan si-kap kejujuran, keadilan dan hindarkan segala perilaku yang menyimpang atau melanggar aturan/hukum dalam segala bentuknya.Bagi pelaku bisnis, hindarkan segala bentuk cara berusaha yang tidak jujur/persaingan curang, hentikan segala praktek usaha dengan mencari jalan serba cepat dan gampang, tumbuhkan budaya kerja dan kegiatan usaha den-gan cara yang sehat, wajar, dan dengan kerja keras. (Julio)

Layakkah SBY Jadi Jenderal Besar

Bupati Kab. Samosir Dan Wakil Ketua DPRD

Layakkah SBY Jadi Jenderal Besar ?

Red

1nEDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013

Kadis Kesehatan Kab. Samosir Manigor Simbolon Harus Diperiksa Tipikor

Ketua LSM Ditahan Kejaksaan

KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia

Jakarta, METROPOLITAN POS,Masyarakat Johar Baru berharap, Laksana, Wakil Bendahara PKB calon legislative PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dengan Nomor Urut 10 lolos dan duduk dikursi DPRD DKI Jakarta.Laksana, Wakil Bendahara PKB jalin silahturahim bersama Tokoh Agama

Ket : KH.DR. Nuril Arifin Husen MBA bersama Laksana, Caleg PKB Dapil 1 Jakarta Pusat, dalam acara Dialog interaktif dan Silahturahim dengan warga, di Masjid Maqdis Al Rahmah.

Samosir, METROPOLITAN POS,Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabu-paten Samosir, Manigor Simbolon harus diperiksa Tipikor, pasalnya, diduga sunat gaji Bidan PTT.Selain itu, Manigor Simbolon, kembali mencoreng nama baik Departemen Kese-hatan, perbuatan yang tidak mencermink-an sebagai pimpinan yang baik telah di-lakukan terhadap anggotanya sendiri yang bernama Kristina Dewi Sutra Sinaga yang bertugas sebagai Bidan PTT Desa Lumban Pinggol Kecamatan Pangururan Samosir.Hal ini diutarakan Hamonangan Simbo-lon kepada Metropolitan Pos, Kamis,

HOTLINE PASANG IKLAN DAN PENGADUAN KANTOR REDAKSI 021-3190 2301 / 0813 1533 8511

E-mail: metropolitanpos@yahoo.comRedaksi: 021 51393635, 31902301, Fax. 02131902301

Surat Kabar Umum

Informasi Aspirasi Rakyat

EDISI : 053 | THN III | SENIN 6 - 19 MEI 2013n

SUNAT GAJI BIDAN PTT

KPK Usut Tuntas Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan

TOKOH

Hotline Pasang Iklan dan Pengaduan0813 1533 8511

Batam, METROPOLITAN POS, Praktik pungutan liar (pungli) hampir mer-ambah ke semua lini. Ini seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Dari sekian banyak orangtua yang mendaftarkan permo-honan penetapan akta lahir bagi anaknya, tak sedikit yang menuai cerita miring. Vivi, seorang pemohon mengatakan, ia ter-paksa memberikan uang tambahan Rp 150 ribu per akta lahir kepada seorang panitera, setelah hakim memutus penetapan akta lahir anaknya. Alasan panitera, uang itu dipergunak-an sebagai upah ketik akta lahir.

Samosir,METROPOLITAN POS, Ketua DPC Partai Hanura Ka-bupaten Samosir, Suhanto Si-tanggang, menjelaskan kepada wartawan Metropolitan Pos, se-hubungan dengan surat KPUD

Kab. samosir perihal Klarifi-kasi No : 97/KPU-S M R - 0 0 2 . 4 3 4 8 1 0 /IV/2013 tertanggal 23 April 2013, bahwa dijelas-kan tidak ada lagi Dualisme Pengurusan Partai Hanura Kab. Samosir Dalam Surat Keputusan DPD Partai Hanura Prov. Sumut Nomor : SKEP/082/DPD-HANURA/SU/IV/2013 tertanggal 18 April 2013 yang mana Susunan Kepengurusan DPC Partai Hunura Sa-mosir yang sah secara Muscalub di Hotel Gorat Kec. Palipi, Ketua terpilih Suhanto Sitanggang, Sekretaris Edward P. Malau dan Bendahara Edward Manik.

Bersambung Hal 14 ..................., Ketua LSM

Bersambung Hal 14........Korupsi Dana Tunjangan

Bersambung Hal 14........, Di Pengadilan Negeri Batam

Bersambung Hal 15.............., DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Jakarta, METROPOLITAN POS, Anggaran pembebasan tanah dan pembangunan rumah di-nas yang di bangun oleh proyek Double -Double Track (DDT) ta-hun 2006 Ditjend Perkereta Apian Ke-menterian Perhubungan di indikasikan adanya korupsi.Pejabat Ditjend Perkereta Apian Kementerian Perhubungan harus di usut tuntas Ketua KPK Abraham Samad.Pembebasan tanah yang ada di

Bersambung Hal 15 ..........Terkait Kasus Korupsi Bersambung Hal 14 .......... Dugaan Mark-up pengadaan Genset

Bersambung Hal 15 ........., Indikasi Korupsi Anggaran

Kejaksaan Usut Tuntas Pejabat BLKD Jaksel Ismanto Harus BertanggungjawabKejaksaan Tinggi DKI Harus Usut Tuntas Ir H Maman Suparman M Eng

Dugaan Mark-up Pengadaan GensetTerkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan

Bersambung Hal 15......................, Terkait Kasus Bank Century

Terkait Kasus Bank Century Mulai Diseret

Indikasi Korupsi Anggaran Pembebasan Tanah dan Pembangunan Rumah Dinas

Garut, METROPOLITAN POS, Kejaksaan Negeri Garut menahan ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Mukti Arif pada Rabu (17/4). Mukti di-duga melakukan tindak pidana. Kepala Kejak-saan Negeri Garut Agus Suratni menyatakan, pihaknya menahan Mukti setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya. Setelah cukup bukti, pihaknya langsung menahan Mukti dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.Tersangka sekarang sudah ditahan dan

Medan, METROPOLITAN POS, Wali Kota Medan Rahudman Harahap hari ini menjalani sidang perdana sebagai terda-kwa dalam kasus korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar ta-hun 2005 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat itu Rahudman menjabat sebagai Sekre-taris Daerah Tapanuli Selatan.Bersambung Hal 14....................................................................., Masyarakat Johar Baru

Jakarta, METROPOLITAN POS,Dugaan mark-up pengadaan genset, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Se-latan, Amir Yanto, harus usut tuntas pejabat BLKD Jaksel Ismanto, bersama Ket-ua lelang dan Bendahara.Pejabat Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) Jakarta Selatan di laporkan Lemba-

Cipanang Lontar Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, tahun 2004, oleh Pimpro DDT dibayar-kan biaya pembebasan tanah kepada Mia Cs warga Cipinang Lontar kurang lebih sebesar Rp7M. Sementara tanah warga milik Mia hanya seluas 173 meter dikali sebesar Rp702.000,- menjadi sebesar Rp109.301.400,- Sisa warga yang belum terbayar pada tahun 2004 dibayarkan kembali tahun 2010 lebih kurang 23 kepala keluarga (KK) oleh

Masyarakat Johar BaruBerharap Caleg PKB Nomor Urut 10 LolosLaksana, Wakil Bendahara PKB JalinSilahturahim Bersama Tokoh Agama

Jakarta, METROPOLITAN POS, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Bidang Stabilitas Sistem Keuangan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indone-sia Filianingsih Hendarta terkait penyi-dikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasili-tas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Rabu (1/5), Filianingsih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya. Dia diperiksa untuk tersangka BM (Budi

Bersambung Hal 14 ........................... Pejabat Dinas P2B DKI Jakarta

Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa Rp 1,5 miliar

Di Pengadilan Negeri Batam

Ada Pungli Akta Lahir Rp 150 Ribu

DPC Partai HANURA Kab.Samosir

Sah di Pimpin Suhanto Sitanggang

Wali Kota Medan Rahudman Harahap Disidang

Umum DKI Jakarta. Terkait kasus korupsi rehabilitasi Jalan di Jakarta Utara, Ir H Maman Suparman M Eng, kabur meninggalkan kasus di Suku dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara, dan sekarang pindah ke Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala

Tersandung Korupsi, Wali Kota Medan Disidang

Ir Heru Hermawanto, Kabid Perizinan Bangunan Dinas P2B DKI Jakarta

Jakarta, METROPOLITAN POS, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Didiek Darmanto, harus usut tuntas Ir H Maman Suparman M Eng, Kepala Bidang Perawatan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan