MEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN …kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi...
-
Upload
phunghuong -
Category
Documents
-
view
243 -
download
2
Transcript of MEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN …kpsrb.bappenas.go.id/data/filemajalah/Edisi...
1sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
Proyek Pelabuhan Skema KPBU
Tekan “Dwelling Time”
Edisi Infrastruktur Pelabuhan 2017
sustaining
PaRtnERsHiPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
indEks
Daftar isi
14
12
Selain bandara, terminal, dan stasiun, salah satu yang
menjadi pintu masuk dan keluarnya barang dan
jasa adalah pelabuhan. Dengan kata lain, pelabuhan
memiliki peran yang sangat vital bagi suatu negara.
Untuk mendukung skema kerja sama pemerintah
dengan badan usaha (KPBU) di Indonesia,
Kementerian Keuangan mengadakan inovasi
pembiayaan infrastruktur dengan cara menyediakan
berbagai fasilitas.
Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung
samudera, sungai, atau danau untuk menerima
kapal dan memindahkan barang kargo maupun
penumpang ke dalamnya.
PT Penjaminan Infrastruk tur Indonesia (Persero),
adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang
didirikan oleh pemerintah sebagai upaya melakukan
per cepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
4 Fokus
Regulasi
Top Event
18
Inovasi kebijakan dan teknologi dibutuhkan dalam
menekan dwelling time di pelabuhan.
Ragam Inovasi
22 Mitra
20
16
24
26
Agus Prihatin Saptono, yang mendorong kerja
sama antarnegara Asia dan Eropa demi terciptanya
konektivitas di semua dimensi.
Rekaman gambar kegiatan market sounding proyek
KPBU, di Medan, Sumatera Utara, tentang
Pengembangan RSUD DR. Pirngadi.
Pengembangan infrastruktur sektor kepelabuhanan
melalui skema KPBU, sebagaimana disampaikan oleh
Ariyanto Wibowo.
Inspirasi
Snapshot
Kabar KPBU
Kolom
Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban, Jawa
Barat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara
dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan
masyarakat sekitar pelabuhan dan pengusaha.
3sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
EditoRial
Sejak adanya negara, pelabuhan
menjadi suatu hal yang vital.
Sebab, pelabuhan adalah pintu
gerbang, masuk dan keluarnya, baik
barang maupun jasa. Jika diibaratkan
sebagai organ tubuh, pelabuhan
adalah “mulut manusia”. Maka, jika
tubuh manusia kurang sehat, itu
disebabkan karena sistem kerja mulut
sedang terganggu atau ada masalah
terhadap makanan atau minuman yang
dimasukkan lewat mulut.
Apabila dibawa ke dalam konteks
negara, agar suatu negara tetap “sehat
dan bugar,” maka sistem kerja serta
segala fasilitas yang ada di pelabuhan
harus segera diperbaiki agar proses
masuknya barang dan jasa melalui
pelabuhan bisa berjalan dengan baik.
Menyadari akan arti pentingnya
pelabuhan, pemerintah Republik
Indonesia melalui lembaga dan pejabat
terkait terus melakukan perbaikan serta
pembangunan di wilayah pelabuhan.
Hal tersebut dilakukan guna membantu
pertumbuhan ekonomi negara dan
bangsa Indonesia.
Hal itu pula yang kemudian
menjadi landasan berpikir dari
majalah Partnership dalam mengupas
pelabuhan dan infrastrukturnya, mulai
dari konsep, teknis maupun skema
pembiayaannya. Dalam hal ini, termasuk
di dalamnya skema pembiayaan kerja
sama pemerintah dengan badan usaha
(KPBU).
Pada edisi ini juga dibahas proses
pengembangan dan rencana pengem
bangan pelabuhanpelabuhan yang
ada di Indonesia, baik pelabuhan yang
sudah selesai dikembangkan maupun
pelabuhan yang masih dalam tahap
proses pengembangan (on progress).
Semoga ulasanulasan yang disaji
kan majalah ini, bisa menjadi bahan
bacaan dan referensi yang bermanfaat
bagi para pemangku kepentingan
dalam hal mempercepat pembangunan
pelabuhan di Tanah Air. Selamat
membaca.
Salam hormat,Redaksi
Catatan REDaksi
Pelabuhan sebagai “Mulut”
SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWABDirektur Kerjasama Pemerintah
Swasta Rancang Bangun
PEMIMPIN REDAKSIAde Hendraputra
DEWAN REDAKSIDadang JusronReghi Perdana
Astu Gagono KendartoNovie Andriani
Mohammad Taufiq RinaldiMuch NurachmadAhmad Yudistira
Dhianti Afifah Nabila YudhyHartono Kurniawan
Fildzah AmalinaElly DamayantyNur Wulandari
TEAM LEADERYan Kurniawan
JURNALIS/coTEAM LEADERMunib Ansori
ANALISIS BERITA Alia Fachrunnisa
EDIToR Lukman Ajis Salendra
REPoRTERRaflis Rusdi
Thomas Febrian H
PENERJEMAH Khairil Zamarel
FoToGRAFERHari Ambari
ILLUSTRAToR/MEDIA DESIGNERAldrian Agusta
TENAGA PENDUKUNG Lilis Mardiana
1SUSTAINING PARTNERSHIP EDISI INFRASTRUKTUR PELABUHAN 2017
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan
Proyek Pelabuhan Skema KPBU
Tekan “Dwelling Time”
Edisi Infrastruktur Pelabuhan 2017
SUSTAINING
PARTNERSHIPMEDIA INFORMASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERcETAKAN
FoTo covER: HARI AMBARI
ISTIMEWA
ALAMAT REDAKSIJalan Taman Surapati
Nomor 2 Jakarta 10310Telepon (021) 31934175, Faksimile (021) 31923813
4 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Pelabuhan
fokus
HARI AMBARI
5sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokus
komersial, sementara aspek operasional
dikoordinasikan oleh Lembaga Ad
ministrator Pelabuhan (Adpel). Terlepas
dari hal itu semua, seiring dengan
kemajuan dan perkembangan zaman
khususnya di bidang teknologi informasi,
para pengelola pelabuhan yang telah
dibentuk oleh pemerintah harus bisa
memanfaatkan kemajuan dari informasi
teknologi itu.
Artinya, selain melakukan perbaikan
ataupun pembangunan secara fisik
terhadap pelabuhan, para pengelola
pelabuhan, baik pengelolaan pada
aspek operasional maupun aspek
komersial harus bisa menerapkan
kemajuan teknologi di pelabuhan yang
dikelolanya masingmasing.
Dwelling Time
Sebelum jauh membahas persoalan
ini, kita perlu pahami lebih dahulu
arti dari kata dwelling time. Secara
Selain bandar udara (bandara), terminal, dan stasiun, salah satu yang menjadi pintu keluar masuknya barang dan jasa adalah pelabuhan. Dengan kata lain, pelabuhan memiliki peran yang sangat vital bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, perlu badan usaha yang profesional sekaligus bertanggungjawab dalam mengelola pelabuhan.
Berdasarkan pemahaman ter
sebut kemudian pemerintah
Republik Indonesia pada tahun
1960 membentuk Perusahaan Negara
(PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan
vIII sebagai pengelola pelabuhan
laut di seluruh Indonesia berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1960 tentang Pengelolaan Pelabuhan
Umum yang dilakukan oleh Badan
Pengusahaan Pelabuhan (BPP).
Tidak cukup sampai di situ,
pemerintah terus melakukan perbaikan
demi perbaikan dalam hal pengelolaan
dan aspek komersial dengan maksud,
dari hasil pengelolaan pelabuhan
tersebut, negara bisa menawarkan
“citra pengelolaan pelabuhan” kepada
negara lain ataupun para pebisnis
(pengusaha).
Konkretnya, pada tahun 1964 hingga
1969, BPP yang terdiri dari PN Pelabuh
an I hingga Pelabuhan vIII bertanggung
jawab terhadap pengelolaan aspek
Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas di Pelabuhan Tanjung PriokISTIMEWA
6 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
sederhana, dwelling time dapat diartikan
sebagai waktu yang dibutuhkan peti
kemas (barang impor) untuk ditimbun di
Tempat Penimbunan Sementara (TPS)
pelabuhan sejak dibongkar dari kapal
sampai dengan barang impor keluar
dari TPS.
Belum lama ini, pemerintah,
pengusaha, pemerhati, akademisi serta
masyarakat, menyoroti dwelling time
yang terjadi di beberapa pelabuhan yang
ada di Tanah Air karena membutuhkan
waktu yang tidak sebentar dalam
melakukan bongkar muat.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi)
bahkan sempat menginstruksikan agar
waktu bongkar muat yang tadinya 7
hingga 8 hari agar dipersingkat menjadi
2 hari. Instruksi tersebut dikeluarkan
dengan harapan menambah daya
saing pelabuhan di Indonesia dengan
pelabuhan yang ada di dunia, ter
utama di negaranegara maju seperti
Amerika Serikat, Rusia, cina, Australia,
Belanda serta negaranegara Eropa
lainnya, juga negaranegara di Asia
khususnya Asia Tenggara yang secara
waktu ke waktu turut memperbaiki
sistem dan fasilitas pelabuhannya
masingmasing.
Selain memberikan instruksi, Presi
den Jokowi juga menyarankan agar
dalam melakukan pengelolaan
pelabuhan, lembaga terkait yang
ditunjuk sebagai pengelola dan
bertanggungjawab dalam menjalan
kan roda pengelolaan serta bisnis
kepelabuhanan agar tidak lagi meng
gunakan ‘gaya lama’ dalam mengelola
pelabuhan. Selain itu, Presiden Jokowi
juga sempat berpesan agar pihak
pengelola tidak lagi melakukan tindakan
tindakan kecurangan dalam segala hal,
sebab akan berdampak panjang.
Hal senada juga disampaikan oleh
Menteri Perhubungan, Budi Karya
Sumadi yang menyatakan bahwa banyak
faktor yang membuat waktu tunggu di
pelabuhan atau dwelling time menjadi
lama. Beberapa diantaranya adalah
pada proses pre customs clearance,
yaitu bongkar muat barang yang harus
mendapat izin dari beberapa lembaga
fokusfokus
Pengelola pelabuhan jangan lagi melakukan
tindakan-tindakan kecurangan dalam
segala hal, sebab akan berdampak panjang.
Presiden Joko Widodo
Persiapan pemuatan peti kemas di Pelabuhan Tanjung PriokHARI AMBARI
7sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokusfokus
atau instansi terkait.
Menurut Budi Karya Sumadi,
koordinasi yang baik dalam hal
perizinan menjadi ‘kata kunci’ untuk
mempersingkat dan mempermudah
waktu bongkar muat. Berdasarkan
kondisi objektif tersebut, maka Ke
menterian Perdagangan (Kemendag)
memberlakukan izin secara online.
Pelayanan Berbasis Digital
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
atau IPc sebagai operator pelabuhan
terbesar di Indonesia, dalam kilas
balik tahun 2016 telah mengambil
langkahlangkah strategis dalam
rangka redefinisi posisi perusahaan dan
reorientasi arah perusahaan, termasuk
penajaman visi, nilai dan karakter
perusahaan, penentuan arah kebijakan
Direksi hingga penyusunan corporate
roadmap menuju citacita perusahaan
sebagai pengelola pelabuhan kelas
dunia di tahun 2020.
Tiga bidang yang menjadi fokus
dalam peningkatan kinerja ke depan
adalah persiapan fondasi governance,
revenue enhancement, dan cost
effectiveness. Fase fit in infrastructure
di tahun 2016 diharapkan menjadi
landasan kuat dan komprehensif bagi
Pelabuhan Tanjung Priok
Penyimpanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok
ISTIMEWA
HARI AMBARI
8 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokusfokus
perusahaan untuk dapat lepas landas
pada tahap berikutnya.
Direktur Utama IPc, Elvyn G.
Masassya, dalam kegiatan media
gathering yang berlangsung di
Bandung, Jawa Barat, pada 24
Februari 2017 menyampaikan bahwa
mulai tahun 2017 tidak ada lagi aktivitas
manual di pelabuhan. Katanya, selain
untuk mengefektifkan waktu, juga untuk
menjaga keselamatan kerja. “Hal ini
adalah salah satu syarat atau usaha
yang dilakukan untuk mencapai cita
cita IPc di tahun 2020, yaitu menjadi
pengelola pelabuhan berkelas dunia,”
katanya.
Elvyn juga memaparkan, bentuk
bentuk kerja berbasis digital itu dilakukan
mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari
kapal belum bersandar, hingga peti
kemas (barang) keluar dari pelabuhan.
Direktur Utama IPc juga memberikan
contoh aktivitas pelabuhan yang
berbasis digital. Salah satu contohnya
dari sisi operasi, membangun dan
meroll out terminal operating system
(ToS), baik pada terminal peti kemas,
maupun pada terminal nonpeti kemas.
“Selanjutnya pengenalan integrated
billing system (IBS) dan e-Service di
Pelabuhan Tanjung Priok, dukungan
terhadap Inaportnet untuk kemudian
diintegrasikan dengan Indonesia
National Single Window (INSW),
serta inisiasi Container Freight Station
(cFS) terpadu dan buffer trucking,”
jelasnya.
Kata Elvyn, pelayanan berbasis
digital intinya dilakukan sebelum kapal
datang atau bersandar di pelabuhan.
Terlebih dahulu kita sudah mengetahui
jenis kapal, muatan dan segala
macamnya, termasuk persoalan
persoalan administrasi dan segala
macam pembayaran yang telah
dilakukan melalui internet serta internet
banking,” ungkapnya.
Dari sisi komersial, perusahaan
telah melakukan revitalisasi sistem
kerjasama usaha (SISKAKU),
penataan kembali customer database,
penetapan formula kerjasama dengan
mitra eksisting maupun prospektif, dan
pengembangan bisnis serta hubungan
dengan pengguna jasa terkait. Dari
sisi teknik, perusahaan melakukan
usahausaha untuk mempercepat
implementasi empat proyek strategis
pemerintah, menginisiasi Maritime
Tower dan Museum Maritim, meletakkan
fondasi untuk inisiasi enterprise risk
management (ERM), hingga tindak
lanjut atas inisiasi pemerintah untuk
pengalihan pengelolaan beberapa
pelabuhan UPT.
Kegiatan bongkar muat di pelabuhan.HARI AMBARI
9sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokusfokus
Dari sisi operasi, perusahaan
terus melakukan perbaikan menuju
operational and service excellence,
sebagai competitive advantage dengan
membangun dan meroll out terminal
operating system (ToS) baik pada
terminal peti kemas maupun segmen
nonpeti kemas, pengenalan integrated
billing system (IBS) dan e-Service di
Pelabuhan Tanjung Priok, dukungan
terhadap Inaportnet untuk kemudian
diintegrasikan dengan INSW, serta
inisiasi Container Freight Station (cFS)
terpadu dan buffer trucking.
Dari sisi keuangan, perusahaan
terus meningkatkan fungsifungsi
seperti budget control, financial report
dashboard, optimalisasi revenue
enhancement dan cost effectiveness
sehingga perusahaan berhasil men
catatkan pendapatan sebesar Rp9
triliun (unaudited), EBITDA Rp3,2 triliun
(unaudited), dan total aset Rp43,7 triliun
(unaudited). Dalam hal sumber daya
manusia (SDM) dan hukum, perusahaan
telah mengimplementasikan struktur
organisasi kantor pusat dan cabang
yang baru termasuk redeployment
personnel, inisiasi budaya perusahaan
yang baru, penyusunan human capital
system tahap awal, hingga penyelesaian
beberapa permasalahan hukum.
Dalam hal pengelolaan anak
perusahaan dan cabang, perusahaan
telah menetapkan fungsi dan peran
Dirbina (Direktur Pembina) untuk
percepatan pengambilan keputusan
dan tindak lanjut permasalahan,
penyusunan grand design IPc Group,
hingga peningkatan peran stakeholder
management dan inisiasi pengaturan
proses pengadaan.
Tahun 2017 ini merupakan tahun
enhancement, sehingga perusahaan
perlu secara komprehensif meneruskan
transformasi dalam rangka mewujudkan
kinerja unggul berkesinambungan
dengan menjalankan corporate road-
map yang berfokus untuk memperkuat
Persoalan-persoalan administrasi dan segala macam
pembayaran telah dilakukan melalui
internet serta internet banking.
Elvyn G. MasassyaDirektur Utama IPC
Tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok
ISTIMEWA
HARI AMBARI
10 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokusfokus
dan mengembangkan bisnis dan actions
di atas fondasi yang telah dibangun
pada tahun 2016. Perbaikan dan
peningkatan dalam aspek operasional
dan pelayanan, termasuk pengadaan,
modernisasi alat, dan program pe
masaran, pengembangan anak per
usahaan, pembangunan infrastruktur
pada pelabuhanpelabuhan baru,
pembentukan holding, dan perkuatan
dan pengembangan usaha akan
menjadi benang merah perusahaan di
tahun 2017.
Sedangkan untuk Pelabuhan
Patimban, IPc siap memberikan
dukungan kepada pemerintah berupa
pembangunan dan pengelolaan
pelabuhan. IPc sebagai badan usaha,
menyiapkan dana kelola sesuai dengan
aturan sekitar Rp2 triliun dengan total
kepemilikan saham 51%.
Sifat dan mekanisme logistik
maritim yang telah bergerak dari
pelayanan port-to-port menjadi door-to-
door mengisyaratkan perusahaan
untuk mendorong pengembangan
penerapan konsep integrated chain
port, di mana pelabuhanpelabuhan
di Indonesia secara bertahap me
laksanakan dan mengembangkan
inisiatif untuk melakukan kolaborasi
operasional, inovasi berbasis IT,
perbaikan konektivitas dengan industri
dan pasar, harmonisasi stakeholders
dan penanganan secara tepat isuisu
strategis yang berkembang.
Untuk meningkatkan sinkronisasi dan
sinergitas antarstakeholders terkait,
kedepannya IPc akan melaksanakan
persiapan pembangunan Maritime Tower
di Jakarta Utara, yang akan menjadi
pusat aktivitas pihakpihak yang terkait
di dalam maritime supply chain, seperti
port operator, bea cukai, shipping line,
dan pihakpihak lain. Pembangunan
Maritime Tower ini bertujuan untuk
memudahkan komunikasi antarpihak
sebagai upaya penurunan biaya logistik
di Indonesia.
Cara pandang pembangunan
infrastruktur yang bertumpu pada APBN/ APBD merupakan cara pandang yang keliru.
Basuki HadimuljonoMenteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Peti kemas siap dimuat ke kapal
ISTIMEWA
HARI AMBARI
11sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
fokusfokus
Kata Elvyn, dalam mencapai target
target perusahaan yang ditetapkan
dengan paradigma dan platform baru
tersebut pun sangat penting bagi
organisasi ini untuk membangun dan
mengembangkan kebiasaan dan bu
daya kolaboratif dalam teamwork
antar unitunit dan fungsifungsi terkait
sekaligus juga untuk menghilangkan
silo/sekatsekat antarunit dan untuk
harmonisasi dan alignment dalam arti
luas.
“IPc juga membutuhkan kolaborasi
dan dukungan penuh pemerintah mau
pun pemangku kepentingan lain nya,
termasuk media, demi kelangsungan,
pengembangan, dan pembangunan
proyekproyek kepelabuhanan untuk
dapat berjalan dengan baik tanpa
hambatan,” tandasnya.
Pentingnya Skema KPBU
Pelayanan pelabuhan yang efektif
dan efisien serta usahausaha terobosan
baru yang dilakukan oleh pihak badan
usaha pelaksana dapat lebih efektif jika
skema kerja sama pemerintah dengan
badan usaha (KPBU) diterapkan
khususnya dalam pembangunan
infrastruktur pelabuhan.
Berkaca dari sektor infrastruktur
lain, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR),
Basuki Hadimuljono menilai cara
pandang pembangunan infrastruktur
yang bertumpu pada APBN/ APBD
merupakan cara pandang yang
keliru. cara pandang keliru itu
dikarenakan adanya pemahaman
yang menggariskan kalau aset
infrastruktur hanya dimiliki oleh
negara sehingga pembangunan aset
infrastruktur oleh swasta di ang gap
sebagai privatisasi.
Lebih lanjut, Basuki mengimbau
agar paradigma yang keliru itu harus
segera diluruskan, dalam artian
kolaborasi antara negara dan swasta
adalah penting dalam melakukan
pembangunan. “Dan skema KPBU ada
lah salah satu solusinya,” imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan
oleh Direktur Pengelolaan Dukungan
Pemerintah dan Pembiayaan
Infrastruktur Kementerian Keuangan,
Freddy Aragih yang menyampaikan
bahwa KPBU menjadi pilihan skema
yang rasional dalam pembangunan
infrastruktur. Lebih lanjut ia menerang
kan kalau KPBU jadi pembiayaan yang
rasional, baik secara esensi metodologi
maupun kemanfaatannya.
Aktivitas bongkar muatan dari kapalHARI AMBARI
Adapun jenis fasilitas yang diberikan
dalam PDF terbagi ke dalam dua bagian,
yaitu penyiapan proyek dan fasilitas
pendampingan transaksi.
12 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
toP EvEnttoP EvEnt
Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
memandang penting adanya
pelabuhan di setiap daerah.
Untuk itulah dalam acara Apkasi
otonomi Expo 2017, Presiden Jokowi
mengimbau kepada setiap daerah
untuk membangun pelabuhan dengan
menggunakan skema KPBU.
Senada dengan Jokowi, Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Bambang
Brodjonegoro, usai acara ‘Memacu
Pembangunan Infrastruktur’ yang ber
langsung di Institut Teknologi Ban dung
(ITB), di Bandung, Jawa Barat, (25/8),
mengatakan, mengingat pentingnya
pelabuhan bagi pembangunan suatu
daerah, pemerintah pusat mengajak
pemerintah daerah dan swasta untuk
lebih aktif dalam memanfaatkan
skema pembiayaan infrastruktur
yang menjadi kerja sama pemerintah
dengan badan usaha (KPBU). Pasalnya
selain skema KPBU dapat menutup
Proyek Pelabuhan Skema KPBU
Pelabuhan Kabil
Proyek New Port Makassar
ISTIMEWA
ISTIMEWA
13sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
toP EvEnttoP EvEnt
kesenjangan (gap) antara kebutuhan
dan ketersediaan dana, skema ini juga
dinilai semakin menarik.
Dijelaskan oleh Bambang Brodjo
negoro, saat ini pemerintah pusat
tengah serius mengerjakan lima proyek
pembangunan pelabuhan dengan
menggunakan skema KPBU. Adapun
proyek pembangunan pelabuhan meliputi
Pelabuhan Kabil di Batam, Pelabuhan
Internasional Kuala Tanjung di Sumatera
Utara, Pelabuhan Internasional Bitung
di Sulawesi Utara, Pelabuhan Baru
Makassar di Sulawesi Selatan, dan
Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.
Bambang Brodjonegoro mengatakan
kelima proyek pelabuhan tersebut siap
ditawarkan kepada pihak swasta dengan
skema KPBU. Ketika ditanya berapa
besar biaya yang akan dikeluarkan
untuk pembangunan tersebut,
Bambang Brodjonegoro mengatakan,
untuk pengembangan Pelabuhan
Kabil, Batam dengan nilai US$729
juta, pengembangan Pelabuhan
Kuala Tanjung dengan nilai US$3,6
juta, pengembangan Pelabuhan New
Makassar dengan nilai US$416 juta,
pengembangan Pelabuhan Interna
sional Bitung dengan nilai US$532
juta, serta pembangunan Pelabuhan
Patimban senilai US$3,2 miliar.
Bambang sendiri yakin kelima proyek
pelabuhan ini dapat mengundang
minat swasta, sehingga di awal 2019
dan 2020, pihak swasta yang menjadi
partner pemerintah sudah bisa
mengerjakannya.
“Saya sendiri berharap di tahun
2021, kelima proyek pelabuhan yang
menggunakan skema KPBU bisa
semuanya selesai, sehingga di tahun
2022 sudah bisa dioperasikan,” tutup
Bambang.
Pelabuhan Tanjung Priok.
Akses jalan tol ke Pelabuhan Kuala TanjungISTIMEWA
HARI AMBARI
14 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
REgulasiREgulasi
Untuk mendukung skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) di Indonesia, Kementerian Keuangan mengadakan inovasi pembiayaan infrastruktur dengan cara menyediakan berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah.
Inovasi yang dimaksud berupa
fasilitas penyiapan proyek, dukung
an kelayakan, dan pen jaminan
infrastruktur. Dukungan ini merupakan
bentuk nyata dari upaya Pemerintah
Indonesia dalam memperkuat
pembangunan infrastruktur dengan
menjembatani keunggulan yang dimiliki
pemerintah dan swasta.
Salah satu dukungan pemerintah
yang dimaksud adalah dengan
memfasilitasi PJPK dalam menyiapkan
dan melakukan transaksi proyek KPBU
melalui project development facility
(PDF) atau fasilitas penyiapan proyek.
Project development facility
(PDF) atau fasilitas penyiapan proyek
adalah fasilitas yang disediakan
oleh Kementerian Keuangan dalam
membantu PJPK menyusun kajian
prastudi kelayakan, dokumen lelang,
dan mendampingi PJPK dalam transaksi
proyek KPBU hingga mencapai
pembiayaan dari lembaga pembiayaan
(financial close).
Dasar hukum dalam pelaksanaan
PDF ini adalah Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Prioritas, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 265/PMK.08/2015 tentang
Fasilitas dalam Rangka Penyiapan
dan Pelaksanaan Transaksi Proyek
Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha, serta Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.011/2016
tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 265/
PMK.08/2015.
Dengan adanya PDF ini, KPBU
melalui PJPK dipastikan akan
mendapatkan banyak kemudahan/
manfaat dalam menjalankan sebuah
proyek. Jika melihat pada tujuan dari
adanya PDF, setidaknya ada tiga
manfaat yang bisa diperoleh dalam
proyekproyek skema KPBU.
Project Development Facility (PDF)
Kegiatan pekerja di Pelabuhan Tanjung PriokHARI AMBARI
15sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
REgulasiREgulasi
Pertama, PDF membantu PJPK
menyusun kajian prastudi kelayakan
dan dokumen lelang secara profesional
sehingga mampu menarik minat dan
partisipasi badan usaha pada proyek
KPBU. Kedua, mendampingi PJPK
dalam transaksi proyek KPBU sampai
mencapai financial close.
Ketiga, menyelaraskan penyediaan
fasilitas oleh Menteri Keuangan untuk
proyek KPBU dalam satu rangkaian
proses yang efektif dan efisien.
Adapun jenis fasilitas yang diberikan
dalam PDF terbagi ke dalam dua
bagian, yaitu penyiapan proyek dan
fasilitas pendampingan transaksi.
Dalam penyiapan proyek, bentuk
fasilitas berupa persiapan kajian akhir
prastudi kelayakan dan persiapan
kajian dan/atau dokumen pendukung
untuk kajian akhir prastudi kelayakan
dilakukan. Sedangkan di bagian fasilitas
pendampingan transaksi, fasilitas
yang diberikan berupa pelaksanaan
pengadaan badan usaha, pelaksanaan
penan datanganan perjanjian KPBU,
serta perolehan pembiayaan untuk
proyek KPBU (financial close), selama
masih menjadi bagian dari tanggung
jawab yang dialokasikan kepada PJPK
berdasarkan perjanjian KPBU.
Ada dua kriteria berbeda dalam
penerapan fasilitas PDF dalam proyek
KPBU, yakni KPBU prioritas dan
KPBU lainnya yang tidak masuk dalam
prioritas. KPBU prioritas adalah proyek
KPBU yang telah memenuhi seluruh
kriteria dan persyaratan yang diatur
dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2014
sehingga otomatis bisa mendapakan
fasilitas. Sedangkan Proyek KPBU
yang bukan proyek prioritas bisa
mendapatkan fasilitas ini dengan
syarat PJPK yang bersangkutan telah
melakukan penjajakan minat pasar
(market sounding) yang menunjukkan
bahwa proyek tersebut diminati oleh
para calon investor.
Ada beberapa langkah dalam
proses bisnis pemberian PDF ini.
Sebagai awalan, PJPK mengajukan
permohonan fasilitas kepada
Menteri Keuangan. Jika disepakati,
Menteri Keuangan akan menerbitkan
persetujuan prinsip pemberian PDF.
Setelah itu, PJPK dan Kementerian
Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) berkoordinasi menyusun
kesepakatan induk yang membuat
prinsip dan ketentuan dasar mengenai
penyediaan dan pelaksanaan fasilitas.
Apabila sudah disusun dan disepakati,
PJPK dan Direktur Jenderal PPR akan
menandatangani kesepakatan induk ini.
Bila sudah ditandatangani, pihak PJPK
dapat membentuk tim yang bertugas
untuk melaksanakan proyek KPBU.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat
Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan
Pembiayaan Infrastruktur Kementerian
Keuangan bertindak sebagai
pelaksana PDF. Meskipun begitu,
untuk menjaga efisiensi dan efektivitas,
Menteri Keuangan secara khusus
dapat memberi penugasan kepada
BUMN serta mengadakan kerja sama
dengan lembaga internasional dalam
pelaksanaan PDF.
Peti kemas di lapangan ICT Tanjung PriokHARI AMBARI
16 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
snaPsHotsnaPsHot
Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) bekerja sama
dengan Pemerintah Kota Medan
dan Japan International cooperation
Agency (JIcA) untuk mengadakan
kegiatan market sounding pengem
bangan Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) DR. Pirngadi Kota Medan.
Berdasarkan studi yang dilakukan
JIcA, total investasi yang diperlukan
untuk pengembangan proyek tersebut
mencapai Rp546 miliar.
Kegiatan ini bertujuan untuk men
dapatkan feedback dari peserta untuk
meningkatkan kualitas studi kelayakan
proyek untuk kemudian menjadi siap
dilelang. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kegiatan market sounding
ini dihadiri oleh lebih kurang 60 orang
peserta yang terdiri dari investor yang
bergerak di bidang jasa pengelolaan
rumah sakit, kontraktor, industri dan
penyalur alat kesehatan, perbankan,
lembaga keuangan, dan konsultan
terkait, baik perusahaan asing maupun
perusahaan dalam negeri.
Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal, Tamba Parulian
Hutapea, menyatakan kegiatan market
soundingini dilaksanakan oleh BKPM
sebagai salah satu kegiatan dari Kantor
Bersama KPBU yang telah dibentuk
pada bulan Februari 2017 yang lalu.
Kantor Bersama KPBU ini memiliki
4 fungsi utama, yaitu sebagai pusat
informasi terpadu mengenai proyek
KPBU, sarana penguatan kapasitas
aparatur negara dalam hal KPBU, pusat
pelayanan dan pendampingan proyek
KPBU, serta pusat koordinasi antara
simpulsimpul KPBU di masingmasing
kementerian dan lembaga.
BKPM sendiri memiliki tugas me
lakukan kegiatan market sounding
serta pelayanan perizinan dan non
perizinan di bidang pe nanaman
modal.
Market Sounding Proyek kPBu
Pengembangan RSUD DR. Pirngadi MedanBadan koordinasi Penanaman Modal
auditorium nusantara, Jakarta, 9 agustus 2017
HARI AMBARI
17sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
snaPsHotsnaPsHot
HARI AMBARI
HARI AMBARI
HARI AMBARI
18 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Salah satu proses di pelabuhan
yang sangat penting perannya
dalam laju ekonomi adalah
dwelling time. oleh sebab itu, inovasi
kebijakan dan teknologi dibutuhkan
dalam menekan dwelling time. Jika
tidak dilakukan, negara akan selalu
mengalami kerugian yang cukup besar
hingga mencapai triliunan rupiah.
Salah satu terobosan yang akan
dilakukan adalah modernisasi Container
Freight Station (cFS). Modernisasi cFS
ini akan terintegrasi dengan jaringan
teknologi informasi (IT), sehingga
dwelling time menurun. Tanjung Priok
adalah salah satu pelabuhan yang akan
mendapat modernisasi cFS ini.
Selama ini, setiap Container Freight
Station (cFS) membutuhkan dua orang
atau lebih tenaga bea cukai. Dengan
modernisasi cFS yang terintegrasi,
jumlah tersebut dapat dikurangi. Dengan
demikian akan terjadi efisiensi tenaga
kerja. Konsolidasi lokasi pun akan
diterapkan dalam memodernisasi cFS.
Pihak Dewan Pelabuhan siap
mendukung rencana modernisasi
pelabuhan ini. Hanya saja, masukan
dari para stakeholder cFS yang hari
ini beroperasi harus didengarkan oleh
pihak pemerintah.
Selain modernisasi cFS, berbagai
aspek di pelabuhan pun akan segera
dimodernisasi. Strategistrategi lain
telah disiapkan dalam modernisasi
pelabuhan.
Kemenko Maritim dan sumber
daya dan lembaga terkait sudah
merencanakan beberapa inovasi untuk
membenahi sistem bongkar muat di
pelabuhan. Dengan beberapa inovasi
tersebut, dwelling time diharapkan
dapat ditekan hingga dua hari atau
kurang.
Dwelling time adalah ukuran waktu
yang dibutuhkan mulai dari bongkar
muat barang (berthing) hingga barang
keluar dari pelabuhan (gate out). Jika
kegiatan dwelling time bisa berlangsung
cepat, maka laju ekonomi pun semakin
cepat. Begitu pula sebaliknya, jika
dwelling time berlangsung lama, maka
kegiatan ekonomi akan terhambat. oleh
sebab itulah, hitungan waktu dalam
dwelling time sangatlah penting.
Ragam inovasi
Modernisasi Container Freight Station (CFS) penting dilakukan sebagai salah satu strategi untuk menekan dwelling time. Terobosan ini memerlukan kerja sama antara kementerian/lembaga, bea cukai, operator terminal, dan pihak swasta sebagai pelaku usaha.
Tekan “Dwelling Time”Tekan “Dwelling Time”HARI AMBARI
19sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Ada tiga tahap dalam proses dwelling
time, yaitu pre customs clearance,
customs clearance dan post customs
clearance. Pre customs clearance ada
lah proses pengurusan dokumen se
b elum pemeriksaan oleh customs
clearance. Sedangkan customs clear-
ance dibagi menjadi dua macam proses
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan
dokumen dan pemeriksaan fisik. Ada
pun post clearance merupakan proses
yang dilakukan setelah pemeriksaan
bea cukai. Selain ketiga tahap di atas,
juga terdapat pemeriksaan karantina
yang terkait dengan barang berbahaya
yang memerlukan pemeriksaan labo
ratorium, sehingga bisa menambah
dwelling time.
Dwelling time juga berhubungan
erat dengan lahan tempat kontainer
ditumpuk. Secara umum, lahan dwelling
time dibagi menjadi dua, yaitu quay
yard dan buffer yard. Quay yard adalah
lahan tempat penumpukan kontainer/
barang yang posisinya berada tepat
di pinggir dermaga. Sedangkan buffer
yard adalah cadangan lahan tempat
penumpukan kontainer/barang di area
ataupun di luar area pelabuhan.
Tahapan dwelling time dan luasan
lahan tempat kontainer/barang
ditumpuk sangat memengaruhi waktu
yang dibutuhkan dalam kegiatan
bongkar muat barang. oleh karenanya,
diperlukan sebuah terobosan baru
agar tahapan dwelling time dan luasan
lahan tidak menghambat aktivitas
pelabuhan.
Presiden Joko Widodo pernah
menyampaikan bahwa waktu tunggu
bongkar muat barang di pelabuhan
(dwelling time) di Pelabuhan Tanjung
Priok dan pelabuhan lain agar bisa
menyamai Singapura dan Malaysia.
Setidaknya, target yang disampaikan
Presiden cukup tinggi, yakni di bawah
tiga hari. Padahal pada pertengahan
tahun lalu, dwelling time di Pelabuhan
Tanjung Priok bisa mencapai 67 hari.
Sementara pertengahan tahun ini bisa
ditekan menjadi 3,5 hari.
Permasalahan dwelling time yang
berkaitan dengan biaya logistik,
memerlukan peran dan partisipasi
aktif dari semua pihak yang terlibat,
baik dari kementerian/lembaga terkait
yang menerbitkan izin ekspor/impor,
bea cukai, operator terminal, juga
dari pihak swasta sebagai pelaku
usaha yaitu para pengimpor dan
pengekspor, Perusaha an Pengurusan
Jasa Kepabeanan (PPJK), shipping
agent, forwarder dan pelaku usaha
pelabuhan lainnya, Masih banyak hal
yang harus dilakukan untuk menekan
masalahmasalah yang ada agar
dwelling time bisa menurun sesuai
dengan permintaan Presiden.
oleh karena itu, berbagai inovasi
dibutuhkan untuk mengurangi dwelling
time, baik dari infrastrukturnya sendiri
maupun dari sisi sistem pengoperasian
dan manajemen infrastrukturnya. Di
sinilah pihak swasta dapat dilibatkan,
salah satunya dengan turut membantu
meningkatkan infrastruktur pelabuhan
melalui skema kerja sama pemerintah
dengan badan usaha (KPBU) agar
aktivitas pelabuhan dapat dikelola
secara efektif dan inovatif guna
memperlancar kegiatan ekonomi yang
dilaksanakan.
Ragam inovasi
Memindahkan peti kemas ke atas truk pengangkutHARI AMBARI
20 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Dalam hal pembangunan infra
struktur serta investasi, perlu
terobosanterobosan dalam
pe mikiran inovatif dan kreatif dari
Kepala Biro Kerja Sama Kementerian
Perhubungan, Agus Prihatin Saptono,
untuk mendorong terciptanya kerja sama
yang kuat, baik antarpemerintahan,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
bahkan kerja sama dengan pihak swasta
ataupun antarnegara Asia dan Eropa.
Salah satu sepak terjang atas
pemikiran lelaki kelahiran Denpasar 21
Agustus 1964 tersebut adalah ditantang
bagaimana cara untuk melancarkan
sekaligus menguntungkan konektivitas
bagi Indonesia dalam perhelatan “Asia
Europe Meeting Transport Ministers’
Meeting (ASEM TMM)” ke4 yang
digelar di Bali pada 2628 September
2017. Acara dua tahunan itu seyogianya
dihadiri Menteri Perhubungan dari 51
negara Asia dan Eropa.
Konektivitas dan rencana strategis,
baik jangka panjang maupun jangka
pendek dari kerja sama antar
Kementerian Perhubungan dari setiap
negara itu kemudian dituangkan ke
dalam ASEM. Kegiatan yang dihelat tiga
hari itu bertajuk ‘Menjembatani Asia dan
Eropa Melalui Konektivitas Transportasi
Terpadu dan Rencana Strategis
Regional Bersinergi’.
Dengan kata lain, tajuk ini menjadi
tuntunan para pejabat terkait dalam
merencanakan pembangunan, khu
susnya transportasi di setiap negara.
Kata Kepala Biro Kerja Sama
Kementerian Perhubungan Agus Pri
hatin Saptono ada beberapa isu utama
yang akan dibahas.
”Di antaranya, kita mencoba mem
bahas isuisu yang menjadi kepentingan
AsiaEropa, bagaimana satu visi
dari pada pemimpin Asia dan Eropa
terkoneksi di semua dimensi,” kata
Agus.
insPiRasiinsPiRasi
Agus Prihatin Saptonokepala Biro kerjasama kementerian Perhubungan:
Mendorong Kerja Sama Lebih Kuat
Di sini kita mencoba membahas suatu isu yang menjadi kepentingan Asia-Eropa, bagaimana satu visi dari pada pemimpin Asia dan Eropa terkoneksi di semua dimensi.
Agus Prihatin Saptono
ISTIMEWA
21sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
insPiRasiinsPiRasi
Selain itu, ASEM sebagai platform
strategis untuk meningkatkan kerja
sama Asia dan Eropa memberi parti
sipasi dari swasta dan mewujudkan
transportasi berkelanjutan dengan tuju
an pembangunan.
“Jadi ini berkelanjutan, negara
ne gara bersatu untuk mendorong
kerja sama yang lebih kuat dalam
menghadapi tantangan yang dihadapi
oleh negaranegara dan wilayahdaratan
yang terkurung daratan, kepulauan, dan
wilayah geografis, termasuk daerah
terpencil dan luar, untuk membangun
sinergi,” jelasnya.
“Dengan pertemuan bilateral, kedua
negara bekerjasama membangun
sektor transportasi. Ada beberapa
negara, yakni RI dengan Filipina,
Luksemburg, Korea, Hungaria, Malaysia,
Polandia, RRc, India, Jepang, Europe
commission for Mobility and Transport,
serta Sekretariat ASEAN,” imbuhnya.
Penyelenggaraan ASEM TMM ke
4 menghasilkan Deklarasi Bali, yang
berisi 20 poin keprihatinan ASEM TMM
ke depan. Sesuai dengan tema yang
diusung, isuisu yang dituangkan adalah
perihal pengintegrasian konektivitas
transportasi antara Eropa dan Asia serta
menyinergikan perencanaan regional.
Dalam kesempatan ini, Kemen terian
Perhubungan juga membidik komitmen
investasi dari para investor prospektif
senilai Rp30 triliunRp40 triliun melalui
12 proyek yang ditawarkan. Hal ini
disampaikan pada konferensi pers
forum bisnis yang dilakukan di Jakarta
(25/9).
Dari kiri ke kanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan State Secretary of Ministry of Transport of the Republic of Latvia, Karspars Ozolins, membuka Transport Senior Official Meeting ke-4 dalam rangkaian ASEM Transport Minister Meeting (TTM) 4th, di Nusa Dua, Bali, Selasa (26/9).
ERWAN
Agus Prihatin SaptonoISTIMEWA
22 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
mitRamitRa
PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)/
PT PII adalah satu
satunya lembaga di Indonesia yang
menyediakan penjaminan terhadap
risiko proyek infrastruktur melalui skema
kerja sama pemerintah dengan badan
usaha (KPBU). PT PII dibentuk sebagai
salah satu upaya pemerintah dalam
mendukung percepatan pembangunan
di Indonesia melalui penyediaan
jaminan yang akuntabel, transparan,
dan kredibel.
Pemerintah Indonesia mendirikan
PT PII pada tanggal 30 Desember 2009,
sebagai sebuah Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) melalui penempatan
modal negara sebesar Rp1 triliun,
sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun
2009 sebagai modal dasar ditempatkan
dan disetor penuh.
PT PII secara resmi dapat ber
operasi pada tanggal 11 Mei 2010.
Sesuai mandatnya, PT PII pun mulai
berfungsi sebagai penyedia penjaminan
bagi proyekproyek infrastruktur dalam
skema kerja sama pemerintah dengan
badan usaha (KPBU). Kemudian dengan
terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010
tentang Penjaminan Infrastruktur dalam
Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha yang Dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur,
menjadi tanda dimulainya model baru
dalam proses penjaminan infrastruktur
di Indonesia.
Pada akhir Desember 2010,
Menteri Keuangan Republik Indonesia
pun menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 260/ PMK. 011/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pen
jaminan Infrastruktur dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha, yang merupakan peraturan
pelaksana dari Peraturan Presiden
Nomor 78 Tahun 2010.
Tujuan didirikannya PT PII adalah
untuk meningkatkan kelayakan kredit
dan kualitas proyekproyek infrastruktur
KPBU melalui kerangka evaluasi dan
pengelolaan klaim atas penjaminan
yang jelas dan konsisten. Selain itu, PT
PII juga ditujukan untuk meningkatkan
tata kelola dan transparansi
pelaksanaan penyediaan penjaminan,
memfasilitasi serta mendorong
keberhasilan transaksi bagi PJPK
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Proyek tol Solo-KertosonoISTIMEWA
PT Penjaminan Infrastruk-tur Indonesia (Persero), atau PT PII, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah sebagai upaya melakukan per-cepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT PII sendiri berada di bawah pembinaan serta pengawasan Kementerian Keuangan.
23sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
(Kementerian, BUMN, Pemda) dengan
penyediaan penjaminan untuk proyek
KPBU yang terstruktur dengan baik,
dan memagari kewajiban Pemerintah
dan meminimalisir kejutan langsung
kepada APBN.
Mengacu pada regulasi yang ada,
tugas PT PII adalah melaksanakan
penjaminan pemerintah untuk proyek
infrastruktur yang dilakukan dengan
skema kerjasama pemerintah dengan
badan usaha (KPBU) dan skema lainnya
sesuai penugasan pemerintah.
Dalam proyek dengan skema
KPBU, sebagai badan usaha pen
jaminan infrastruktur (BUPI), PT
PII melaksanakan penjaminan atas
kewajiban finansial penanggung
jawab proyek kerjasama (PJPK) yang
dilaksanakan berdasarkan perjanjian
kerja sama. PJPK merupakan instansi/
institusi yang mewakili pemerintah
dalam penyediaan proyek KPBU, seperti
kementerian, lembaga, pemerintah
daerah atau badan usaha milik negara
(BUMN)/badan usaha milik daerah
(BUMD).
Dalam perjanjian kerja sama ter
sebut, pihak badan usaha dapat
bertanggung jawab atas desain,
konstruksi, pembiayaan, dan operasi
proyek KPBU. Perjanjian kerja sama
tersebut biasanya memiliki jangka waktu
yang relatif panjang (lebih dari 15 tahun)
untuk memungkinkan pengembalian
investasi pihak badan usaha.
Basis dari perjanjian kerja sama
proyek KPBU adalah pembagian alokasi
risiko antara pemerintah (melalui
PJPK) dan badan usaha. Setiap risiko
dialokasikan kepada pihak yang secara
relatif lebih mampu mengendalikan,
mengelola, mencegah ataupun
menyerapnya. Bentuk perjanjian kerja
sama proyek KPBU dapat berupa kerja
sama operasi dan pemeliharaan fasilitas
infrastruktur hingga pembiayaan,
penyediaan dan pengoperasian fasilitas
infrastruktur.
Proses penjaminan yang dilakukan
oleh PT PII diawali oleh kegiatan
konsultasi/bimbingan (consultation/
guidance). Setelah itu dilakukan
penyaringan (screening) untuk
menentukan kesesuaian berdasarkan
regulasi atau ketentuan yang ada untuk
memperoleh penjaminan.
Jika lolos, dilakukan evaluasi
(appraisal) kelayakan proyek secara
rinci, termasuk juga evaluasi terhadap
kemampuan PJPK untuk memenuhi
kewajiban finansialnya sesuai perjanjian
kerja sama. Proses terakhir adalah pen
strukturan (structuring) penjaminan
serta menyusun ketentuan dan kondisi
penjaminan.
mitRamitRa
Proyek jalan tol Serang-PanimbangISTIMEWA
24 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
kabaR kPbukabaR kPbu
Menyadari akan arti pentingnya pelabuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan masyara kat sekitar pelabuhan dan pengusaha, pemerintah Republik Indonesia terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan pembangunan pelabuhan. Salah satunya adalah pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat.
Semangat dari pembangunan
Pelabuhan Patimban ini, tidak
lain dan tidak bukan adalah
pelabuhan berwawasan lingkungan.
Artinya, dalam menjalankan fungsinya,
pelabuhan ini nantinya tidak hanya
bermanfaat dalam meningkatkan
perekonomian, tapi juga bisa menjamin
kelestarian lingkungan sekitarnya.
Selanjutnya, keseriusan pemerintah
dalam pembanguan Pelabuhan
Patimban tersebut dapat dilihat dari
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional. Yang jelas, untuk
melakukan percepatan pembangunan
pelabuhan itu, pemerintah harus
bekerjasama atau bersinergi dengan
semua lini.
Percepatan Pembangunan Pelabuhan Patimban
Mau ritz Sibarani
Pekerja melakukan penghalusan Pelabuhan Patimban
ISTIMEWA
ISTIMEWA
25sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
kabaR kPbukabaR kPbu
Dengan kata lain, agar pembangunan
berskala nasional bisa terwujud,
pemerintah pusat mau tidak mau
harus bersinergi dengan pemerintah
daerah, swasta, pengusaha dalam dan
luar negeri, bahkan bersinergi dengan
lembaga antarnegara.Yang tak kalah
pentingnya, juga perlu bersinergi dengan
masyarakat sekitar dalam berbagai hal.
Direktur Kepelabuhanan, Mau
ritz Sibarani menuturkan kalau pem
bangunan Pelabuhan Patimban di
laksanakan berdasarkan 3 tahap,
yaitu tahap konstruksi yang dimulai
pada Januari 2018, lalu soft opening
pada awal tahun 2019. Selanjutnya
pembangunan yang menelan biaya
sebesar Rp43,22 triliun ini ditargetkan
rampung pada tahun 2027.
Maka, guna mendorong percepatan
pembangunannya, Kementerian Peker
jaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Kementerian Perhubungan
(Kemenhub), dan Japan International
cooperation Agency (JIcA), pada
Senin (14/8) telah melakukan pe
nandatanganan Nota Kesepahaman
sebagai usaha untuk mempercepat
pembangunan Pelabuhan Patimban.
Artinya, MoU yang mengatur per
bedaan antara JICA Guidelines dengan
peraturan perundangundangan di
Indonesia ini bisa menjadi bagian dari
loan agreement. Hal tersebut meliputi
pengadaan barang dan jasa dalam hal
penggunaan e-procurement system dan
metode pengadaan serta penerapan
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
A Tonny Budiono mengatakan bahwa
pembangunan, pengoperasian dan peng
gerakan usaha di pelabuhan ini nantinya
akan dilakukan secara koordinasi. “Tentu
nya sesuai de ngan peraturan dan
perundangundangan. Salah satunya,
Kementerian Perhubungan dimungkinkan
bekerja sama dengan badan usaha
pelabuhan (BUP),” tutupnya.
Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Patimban
Fasilitas dermaga Pelabuhan PatimbanISTIMEWA
ISTIMEWA
ISTIMEWA
26 sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
Maka dibuatlah kebijakan yang kira
kira bisa mendukung kegiatan yang
mendatangkan pemasukan melalui
kerja sama dengan swasta.
Hal ini dalam artian pihak swasta
dibukakan kesempatan agar mereka
dapat masuk untuk berinvestasi maupun
mengoperasikan. Dari situ dimulailah
yang namanya kerja sama dengan
swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Dulu infrastruktur yang masih diatur
adalah yang mempunyai cost recovery,
biasanya infrastruktur ekonomi,
salah satunya adalah pembangunan
infrastruktur pelabuhan.
Di pelabuhan sendiri, kalau yang
saya lihat itu memiliki kebijakan.
Pelaksanaannya, mereka punya induk
pelabuhan nasional. Jadi di Indonesia
ini, pelabuhan nanti ditaruh di mana
saja. Pelabuhan itu sendiri men jadi
pelabuhan (pengumpan, transhipment,
atau yang lainnya).
Lokasi kirakira pengguna pelabuhan
itu di mana, pelabuhan sebenarnya
untuk transportasi di laut saja. Nah,
berikutnya bagaimana barang atau
orang yang diangkut oleh kapal itu
bersandar kemudian dia akan memiliki
tujuan ke mana, atau kalimat kerennya,
daerah interlandnya.
Pengembangan pelabuhan harus
dimulai dari pemahaman. Apakah akan
menjadi pelabuhan antarpulau, atau
pelabuhan transhipment yang dibuat
untuk bepergian jarak jauh. Selain itu,
pemerintah juga harus melindungi
kapalkapal Indonesia, jangan sampai
tumpangan itu diambil semua sama
pihak asing.
Maka dibangunlah pelabuhan
pelabuhan internasional sebagai pintu
keluar masuk. Prinsipnya, swasta harus
ada cost recoverynya.
Kalau kerja sama pemerintah dengan
badan usaha atau KPBU ini prinsipnya
dengan swasta masuk, kemudian
pemerintah tidak mengeluarkan uang
dengan jumlah yang terlalu besar. Terus
pengelolaan juga akan dilakukan oleh
pihak swasta tadi. Biasanya pihak swasta
itu akan lebih lincah dalam penggunaan
sumber dana yang ada, sedangkan
pemerintah hanya mengandalkan dari
pajak saja. Karena itulah pemerintah
mengajak swasta untuk mengerjakan
proyek KPBU.
Kuncinya berapa jumlah cost reco-
very, di mana revenue harus lebih besar
dari pengeluaran atau pengembalian
dan pasti harus ada margin. Tapi margin
itu juga jangan begitu dikuasai pihak
swasta, lalu pihak swasta mencetak
margin sebesarbesarnya. Itu yang
dihindari. Tetap tarif itu ditentukan oleh
pemerintah.
Hal ini dibahas dalam konteks
KPBU, yaitu Perpres Nomor 38 Tahun
2015, karena kerja sama dengan pihak
swasta bisa macammacam. Kalau
di Perpres Nomor 38 Tahun 2015,
keuntungan dipatok secara wajar. Jadi
pengendalian financial internal of rhythm
(FIR) dikembalikan secara wajar. Jika
lebih dari itu, tentu tarifnya disesuaikan
dengan besaran volumenya FIR
kolomkolom
Oleh Ariyanto Wibowo
Skema KPBU Pengembangan Infrastruktur Pelabuhan, Sebuah Refleksi
Pengamat Percepatan Pembangunan Infrastruktur
ISTIMEWA
Baiklah, kita agak mundur jauh di
tahun 19971998 sebelum krisis
moneter (krismon). Semua
nya happy regulated. Semuanya
diatur. Seperti tugastugas penyediaan
infrastruktur itu merupakan domain
pemerintah.
Namun, setelah periode krisis
moneter, pemerintah juga sadar perlu
alternatif pendanaan lain. Menyangkut
penyediaan infrastruktur tidak bisa
lagi mengandalkan uang pemerintah.
Pertama, keterbatasan uang pemerintah.
Kedua, urusannya juga semakin banyak,
mulai dari kesehatan, lingkungan, serta
bencanabencana yang tidak terprediksi.
27sustaining PaRtnERsHiP Edisi infrastruktur PElabuhan 2017
kolomkolom
nya. Jika berlebih, ada pilihan yang
bisa dilakukan, apakah tarif itu harus
disesuaikan, dihold, atau memang
harus dinaikkan sesuai kecukupan FIR
nya. Setelah itu, barulah menentukan
kelas dari pelabuhan.
Di pelabuhan, ternyata pada
prinsipnya tidak semudah yang
dibayangkan atau tidak semua bisa
dikerjasamakan dengan pihak swasta
karena pengembaliannya harus cukup
untuk mengembalikan pinjaman, modal,
dan margin.
Pertanyaannya sekarang, ada tidak
bagianbagian yang bisa menghasilkan
pendapatan cost recovery tadi?
Kenapa hanya sebagian besar saja
dan sebagian lagi harus dibangun
sama pemerintah? contohnya kalau
di pelabuhan, katakanlah pelabuhan
perlu yang namanya break water, yang
berfungsi untuk menghalangi ombak.
Inilah yang dipergunakan bersama
untuk pihak swasta, untuk nelayan,
untuk siapa aja. Jadi yang tidak ada
pengembalian uangnya itu pemerintah
yang mengadakan.
Beberapa bagian memang perlu
meng gunakan uang pemerintah.
Misalkan, ada pelabuhan yang
memerlukan biaya Rp20 triliun. Pe
merintah dapat mengajak pihak swasta
untuk pembangunan break water,
kolam dan macammacamnya dengan
besaran dana sebesar Rp12 triliun dari
pihak swasta.
Keuntungan lain dari melibatkan
pihak swasta, kalau melakukan
maintenance, biasanya pihak swasta
sudah menyiapkan uang cadangan,
sedangkan pemerintah harus meng
anggarkan terlebih dahulu, sehingga
akan ada time lag yang cukup besar.
Kalau ada time lag yang cukup besar,
bilamana infrastruktur yang dibangun
tersebut rusak, belum bisa diperbaiki
secara langsung, sehingga kerusakan
yang semakin besar. Sedangkan apabila
ada pihak swasta terlibat, begitu ada
yang rusak langsung dicari uangnya
dan langsung diperbaiki sehingga
kerusakannya tidak akan membesar
dan dapat dioperasikan kembali. Jadi
lebih mudah dan fleksibel jika yang me
manage adalah pihak swasta.
Intinya, selain mudah mencari alter
natif pendanaan, pihak swasta juga
mampu melakukan efisiensi guna
mendapat biaya lebih. cara semacam
ini tidak dilarang.
Jadi ketika akan bekerjasama,
pemerintah dan swasta menetapkan
model keuangannya yang dipilih. Setelah
itu, dilakukan pengujian di pasar, kira
kira berat atau tidak jika menggunakan
tarif sekian.
Jika ada proyek infrastruktur pe
labuhan yang sejenis, maka tarifnya
tinggal dibandingkan. Apa saja
service yang dilakukan dan berapa
investasinya.
Artinya, ada saat di mana pemerintah
harus mengeluarkan biaya. Pada kondisi
tersebutlah skema KPBU dibutuhkan.
Pada skema kerja sama pemerintah
dengan badan usaha, ada beberapa
tahapan yang harus dilaksanakan,
mulai dari perencanaan, persiapan,
pelelangan sampai proses kontruksi
dan operasi.
Dalam skema KPBU juga ada
fasilitas Viability Gap Funding (vGF)
yang diberikan setelah konstruksi
pelabuhan selesai, setelah itu diberikan
ke pihak swasta untuk dikelola. Namun,
ada persyaratan yang harus dipenuhi,
yaitu dokumendokumen sesuai dengan
syaratsyarat dalam Peraturan Menteri
Keuangan.
Sebelum ada skema KPBU,
sudah ada skema kerja sama antara
pemerintah dengan swasta (KPS).
Yang membedakan keduanya adalah
prosesnya. KPBU diawali dengan lelang.
Karena dengan proses lelang, dipastikan
mendapat best price dari investasi dan
yang lainlainnya. Selain itu, tarif yang
paling baik juga bisa ditentukan. Kalau
dulu tidak, siapa yang menang tinggal
datang saja ke penguasa.
ISTIMEWA
Pelabuhan Lamong