Masa kampanye pun telah dimulai sejak 19 Juli 2008 hingga nanti 6 April 2009

Masa kampanye pun telah dimulai sejak 19 Juli 2008 hingga nanti 6 April 2009. Perangkat politik pun mulai digerakkan dan bergeliat membangun basis konstituen yang lebih luas dan berkualitas. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat akan kembali diuji. Pada saat yang sama fungsi Partai Politik kembali dievaluasi dan diuji oleh masyarakat. Peran pendidikan politik masyarakat luas, peran penyerap dan penyalur aspirasi akan kembali dipertanyakan.

Hasil evaluasi inilah yang akan memiliki peran yang vital dalam membantu proses dan efektifitas rekruitmen politik yang dijalankan oleh Partai Politik. Apabila Parpol telah berjalan secara efektif dan sungguh memiliki relasi yang positif dengan basis masyarakat, maka dengan sendirinya partisipasi politik masyarakat akan sangat tinggi. Dan, dengan demikian meminimalkan populasi golput yang menjadi tren sebagai artikulasi protes dan pembangkangan terhadap proses rekruitmen politik.

Wacana yang selalu didengungkan tiap kali ada pemilihan umum adalah jangan memilih kucing dalam karung. Wacana ini sangat kuat bergema dalam konteks Orde Baru dulu, karena menganut sistem yang sangat sentralistis. Para Caleg yang dipilih kebanyakan orang yang sama sekali tidak dikenal oleh konstituen. Jangan memilih kucing dalam karung merupakan suara perlawanan terhadap sistem yang memungkinkan Caleg ditentukan dari pusat. Dalam konteks reformasi sekarang ini, wacana agar jangan lagi memilih calon entah legislatif atau pun eksekutif seperti membeli kucing dalam karung masih sangat relevan dan perlu terus digulirkan mengingat nomor urut masih sangat menentukan dan dianggap tetap strategis untuk beberapa Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 214 (a) calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Bagaimana bila lebih dari satu calon yang memenuhi syarat 30%? Bagaimana pula bila semuanya tidak mencapai syarat 30%? Atau ada hal-hal lain yang bersifat problematis? Bila demikian, dalam pasal yang sama ditegaskan bahwa nomor urutlah yang akan berlaku. Dengan demikian, nomor urut masih menjadi determinat factor dalam penentuan perolehan kursi. Berarti pula potensi memilih kucing dalam karung masih sangat besar.

Wacana jangan sampai memilih kucing dalam karung harus tetap menjadi perhatian para Caleg dan juga konstituen. Ini merupakan ajakan untuk kenali dulu diri dan kedirian seseorang sebelum kita memilihnya sebagai wakil/pemimpin rakyat. Konstituen harus sugguh mengenal visi, misi, fisik, ideologi calon legislatif (Caleg) termasuk kelebihan dan kekurangannya serta komitmennya dalam membela rakyat kecil. Pada sisi lain, Caleg dituntut untuk lebih mendekatkan diri pada basis masyarakat pemilih di daerah pemilihannya. Caleg harus sungguh memahami, merasakan dari dekat kebutuhan, kekurangan, dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat pemilih baik secara pribadi maupun secara kolektif kelembagaan demi pencerahan politik yang baik dan menjernihkan sistem rekruitmen yang lebih berkualitas dan transparan.Upaya lain yang memiliki arti penting dalam proses demokratisasi demi meminimalkan potensi memilih kucing dalam karung adalah melalui terobosan regulasi sebagaimana diambil oleh beberapa Partai Politik (Golkar, Demokrat, PAN, dan Bintang Reformasi) adalah menggunakan mekanisme suara terbanyak dalam menentukan anggota legislatif terpilih.

Terlepas dari berbagai polemik yang sedang terjadi, di samping wacana untuk revisi UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, mekanisme ini merupakan sebuah terobosan positif untuk melihat-lihat kucing di dalam karung sebelum dipilih. Jenis kucing menjadi terang benderang di hadapan konstituen. Yang tinggal menjadi persoalan adalah kualifikasi apa yang digunakan oleh konstituen dalam menentukan pilihan. Rasionalitas dan daya kritis massa konstituen sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Sehingga memilih tidak sekedar karena popular atau sesuatu yang sekedar bersifat kuantitatif, tetapi harus menonjolkan kualitas Caleg dalam fungsinya sebagai parlemen (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan).