Makalah Studi Islam II · PDF fileberdiri di Indonesia ... sukses yang sama-sama kelahiran...
Transcript of Makalah Studi Islam II · PDF fileberdiri di Indonesia ... sukses yang sama-sama kelahiran...
Makalah
Studi Islam II
“Islam dan Organisasi Sosial Keagamaan”
Disusun oleh:
Kelompok 11
1. Dila Taruli 11151020000005
2. Agung Nugraha 11151020000024
3. Alifa Nurulhusna 11151020000039
4. Aisyah Karimah 11151020000048
PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2016
i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga kami sebagai tim penulis dan
penyusun dapat menyelesaikan tugas ini hingga selesai. Makalah ini bertujuan
untuk memenuhi persyaratan guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam II
pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pada kesempatan ini tim penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak tim penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas
ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-
besarnya kepada :
1. Allah SWT karena tanpa ridho, rahmat, serta karunianya tim penulis
tentu tidak akan bisa menyelesaikan tugas ini.
2. Ibu Siti Nadroh, M.Ag. Selaku dosen Studi Islam II dan pembimbing
dalam tugas ini yang telah meluangkan waktu dan fikirannya yang telah
membimbing kami dalam menyelaikan tugas ini.
3. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun
materil agar kami dapat menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya.
Jakarta, 18 Maret 2016
Kelompok 11
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................................................... 1
C. Tujuan Pembahasan .................................................................................................................... 1
D. Manfaat Makalah ........................................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................................................ 3
A. PENGARUH AJARAN ISLAM BAGI LAHIRNYA ORGANISASI SOSIAL KEAGAMAAN.3
A.1 Muhammadiyah ...................................................................................................................... 3
A.2 Nahdlatul Ulama ..................................................................................................................... 4
A.3 Persatuan Islam ....................................................................................................................... 6
B. SUMBANGAN AJARAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN DAN KEUTUHAN NKRI
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ........................................................................................ 7
B.1 Muhammadiyah ........................................................................................................................ 7
B.2 Nahdatul Ulama (NU) .............................................................................................................. 9
B.3 Persatuan Islam (PERSIS) ...................................................................................................... 11
C. LAHIRNYA PARTAI POLITIK ISLAM DAN STRATEGI PEMERINTAHAN ..................... 13
C.1 Partai Islam Pra Kemerdekaan Indonesia ............................................................................... 13
C.2 Partai Islam Era Orde Baru .................................................................................................... 17
C.3. Partai Islam di Era Reformasi ............................................................................................... 22
BAB III PENUTUP .............................................................................................................................. 26
A. Kesimpulan ............................................................................................................................... 26
B. Saran ......................................................................................................................................... 26
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................... 27
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang memiliki banyak peran
dan pengaruh bagi kehidupan sekitar. Salah satu peran dan pengaruh ajaran islam
yaitu banyak melahirkan organisasi sosial keagamaan.
Namun dewasa ini banyak terjadi permasalahan dan kesalahpahaman yang
terjadi di kalangan masyarakat akibat perbedaaan paham antar golongan atau
organisasi. Padahal fungsi utama dibentuknya organisasi adalah sebagai wadah
untuk menampung aspirasi sekaligus menjawab masalah yang sedang dihadapi
oleh masyarakat. Namun fungsi utama organisasi tersebut berubah menjadi
pembatas antara masyarkat yang memiliki paham yang berbeda. Misalnya
perselisihan yang terjadi antara Muhammadiah, Nahdlotul Ulama dan Persis,
walaupun pada dasarnya tujuan dari masing-masing organisasi tersebut baik
namun, hanya berbeda pemahaman dalam mengkaji sunnah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh ajaran Islam bagi lahirnya organisasi sosial
keagamaan?
2. Bagaimana peran ajaran Islam bagi pembetukan dan keutuhan NKRI?
3. Bagaimana lahirnya partai politik Islam serta strategi dalam pemerintahan?
C. Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui pengaruh ajaran Islam bagi lahirnya organisasi social
keagamaan
2
2. Untuk mengetahui sumbangan ajaran Islam bagi pembetukan dan
keutuhan NKRI dalam menghadapi serangan dari dalam dan luar
3. Untuk menciptakan rasa nasionalisme, patriotisme dan dalam
menghasilkan kebijakan Nasional
D. Manfaat Makalah
1. Mengetahui bagaimana sejarah dari organisasi-organisasi islam yang
berdiri di Indonesia sebagai bahan referensi untuk menambah
pengetahuan.
2. Lebih mengharagai perjuangan organisasi-organisasi islam di
Indonesia.
3. Agar kita lebih mengerti dan tahu tujuan masing-masing organisasi
sehingga kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dapat di
minimalisir
4. Islam dan Organisasi Sosial Keagamaan
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGARUH AJARAN ISLAM BAGI LAHIRNYA ORGANISASI
SOSIAL KEAGAMAAN.
Seperti kita tahu bahwa islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang
mempunyai banyak peran dan pengaruh dalam kehidupan sekitar. Salah satu
peran dan pengaruh ajaran islam yaitu melahirkan banyak organisasi sosial
keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis yang paling banyak terdengar di
media massa dan menjadi pengaruh bagi masyarakat Indonesia.
A.1 Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal
8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad
Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan.1
Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang
Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu
dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat
mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran
Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau
memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai
Khatib dan para pedagang.
KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun
1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan.
Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim
yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934.Rapat Tahunan itu
1 Abu Mujhid, Sejarah Muhammadiyah : Gerakan “Tajdid” di Indoneisa
4
sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di
kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan dan seperti saat ini
Menjadi Muktamar 5 tahunan.
Muhammadiah berdiri bersamaan dengan kebangkitan masyarakat Islam
Indonesia pada dekade pertama yang sampai hari ini bertahan dan membesar yang
sulit dicari persepadanannya. Jika dilihat dari amal usaha dan dan gerakan
Muhammadiyah di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di bidang
pendidikan dan dan kesehatan, maka Muhammadiyah merupakan organisasi sosial
keagamaan yang terbesar di Indonesia, bahkan banyak kalangan menyebutkan
sebagai terbesar di seluruh dunia. Nahdlotul Ulama yang pembentukannya
berawal semangat menegakkan dan mempertahankan Agama Allah di Nusantara,
meneruskan perjuangan Wali Songo.
Berdirinya Muhammadiyah didorong oleh paham agama. Dengan
menghayati agama, mengamalkan agama, memperjuangkan agama, lalu terbentuk
identitas Muhammadiyah.2 Muhammadiyah adalah gerakn Islam, Da’wah Amar
Ma’ruf Nahi MUnkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Muhammadiyah beraskan pada agama Islam. Muhammadiyh berkeyakinan bahwa
Islam adalah agama Allah yang di wahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam
AS, Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, dan seterusnya
sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat
kepada umat manusia sepanjang masa dan menjmin kesejahteraan hidup materiil
dan spiritual, dunia dan akhirat.
A.2 Nahdlatul Ulama
Berdirinya komite HIJAZ dan Lahirnya Nahdlatul ‘Ulama Sebelum tahun
1924, raja yang berkuasa di Mekkah dan Madinah ialah Syarif Husen, yang
bernaung di bawah Kesultanan Turki. Akan tetapi pada tahun 1926 Syarif Husen
digulingkan oleh Ibnu Suud. Ibnu Suud ialah seorang pemimpin suku yang taat
2 Merujuk kepada perkataan M. djindar Tamimy yang dikutip oleh Asep Purnama
Bachtiar, Ketua MPK PP MUhammadiyah pada saat menjelaskan mengenai paham agama dalam Muhammadiyah
5
kepada seorang pengajar agama bernama Abdul Wahhab dari Nejed yang ajaran-
ajaranya sangat konservatif. Misalnya berdoa di depan makam nabi dihukumi
syirik.
Penguasa hijaz yang baru ini mengundang pemimpin-pemimpin islam
seluruh dunia untuk menghadiri Muktamar Islam di Mekkah pada bulan Juni
1926. Di Indonesia kebetulan waktu itu sudah terbentuk CCC (Centra Comite
Chilafat) disebut Komite Hilafat, dan duduk di dalamnya berbagai wakil
Organisasi Islam, termasuk K.H. Wahab Hasbullah. Berhubungan dengan itu,
maka K.H. Wahab Hasbullah bersama-sama para ulama’ Taswirul Afkar dan
Nahdlatul Wathan dengan restu K.H. Hasyim Asy’ari memutuskan untuk
mengirimkan delegasi sendiri kemukatamar pada juni 1926 dengan membentuk
komite sendiri yaitu komite hijaz.
Pada tanggal 31 Januari 1926 komite mengadakan rapat di Surabaya
dengan mengundang para ‘ulama terkemuka di Surabaya dan dihadiri K.H.
Hasyim Asy’ari dan K.H. Asnawi Kudus. rapat memutuskan K.H. Asnawi Kudus
sebagai delegasi Komite Hijaz menghadiri muktamar dunia Islam di Mekkah.
Mulai dari sinilah NU berdiri.3
NU menganut paham Ahlussunah Wal jama’ah (ASWAJA), menurut NU
ASWAJA memiliki karakteristik khusus yang berporos pada tiga ajaran pokok
dalam islam yang meliputi bidang Aqidah, Fiqih, dan Tasawuf. Pada bidang
Aqidah model yng diikuti adalah pemikiran dari Abu Hasan al-‘Asy’ary dan Abu
Mansur al-Maturidi. Pada bidang Fiqih mengikuti model istinbat perkembangan
pemikiran dari empat imam mazhab (aimmat al-madzahib al-arba’ah) yaitu
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali. Pada bidang Tasawwuf mengikuti
model pemikiran yang dikembangankan oleh Abu Hamid al-Ghazalidan al-
Juwaini al-Baghdadi.4
3 Gustiana Isya Marjani, Wajah Toleransi NU : Sikap NU Terhadap Kebijakan Pemerintah atas Umat Islam. (Jakarta Selatan : RMBOOKS, 2012) 4 Lihat acuan pada www.nu.or.id dan buku Abdul Halim Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2014)
6
Pengaruh ajaran Islam di tubuh Nahdatul Ulama (NU) adalah Pemahaman,
pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil
dialektika antara nash, syari’at, dan ‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara,
sehingga dasar inilah yang dipakai para anggota dari NU dalam berhubungan baik
dengan Allah, Sesama manusia, maupun dengan lingkungan sekitar.
A.3 Persatuan Islam
PERSIS Berdiri pada awal 1920-an, tepatnya hari Rabu, 1 Shafar 1342 H
(12 September 1923 M) di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam
study dan aktifitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam, seorang
Alumnus Dar-Ulum Mekkah dan haji Muhammad Yunus, seorang pedagang
sukses yang sama-sama kelahiran Palembang.5
Nama Persatuan Islam itu diberikan untuk mengarahkan jihad dan ijtihad
serta upaya segenap potensi, tenaga, usaha dan pikiran guna mencapai harapan
dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak organisasi. Pada awal PERSIS berdiri,
orang-orang yang tergabung dalam Jam’iyyah itu melihat realitas empiric bahwa
masyarakat muslim Indonesia, khususnya di bandung yang menjadi tempat
lahirnya organisasi ini, banyak melakukan praktek penyimpangan dalam praktek
keagamaannya, baik akidah maupun ibadah. Persis memiliki cirri khas tersendiri,
yakni kegiatannya dititik beratkan pada paham keagaman. Persis menitik beratkan
perjuangannya pada penyebaran dan penyiaran paham aliran Al-Qur’an Sunnah
kepada masyarakat kaum muslimin, buka untuk memperbesar atau memperluas
jumlah anggota dalam organisasi.
Jadi, secara umum pengaruh islam pada lahirnya organisasi-organisasi
islam adalah dengan ikutnya organisasi-organisasi ini bertindak sesuai dengan
amalan-amalan islam, menyangkut segala amal usaha dan konseptualisasi nilai-
nilai ajaran islam secara kontekstual. Pengaruh ajaran Islam di tubuh Nahdatul
Ulama (NU) adalah lebih kepada Pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam
dalam segmen fiqih mu’amalah sebagai hasil dialektika antara nash, syari’at, dan
5 Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Syathiri Persatuan Islam (Jakarta : Lentera, 1997)
7
‘urf, budaya, dan realita di bumi Nusantara, sehingga dasar inilah yang dipakai
para anggota dari NU dalam berhubungan baik dengan Allah, Sesama manusia,
maupun dengan lingkungan sekitar.
B. SUMBANGAN AJARAN ISLAM DALAM PEMBENTUKAN DAN
KEUTUHAN NKRI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
Hukum dan ajaran islam berkembang sejalan dengan perkembangan dan
perluasan wilayah islam serta hubungannya dengan budaya umat islam. Mayoritas
masyarakat bangsa Indonesia beragama islam. Keadaan itu mendorong kepada
cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang
terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Islam
banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia
dan terbentuknya negara Republik Indonesia. Pada subbab pertama, beberapa
organisasi-organisasi islam yang berpengaruh dalam pembentukan serta keutuhan
NKRI dalam menghadapi tantangan yaitu Muhammadiyah, NU, Persis.
B.1 Muhammadiyah
Sebagai organisasi yang memiliki pengaruh untuk NKRI, Muhammadiyah
ikut andil dalam memajukan kebudayaan dan peradaban pada bangsa ini melalui
gerakan pencerdasan, peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial,
pemberdayaan tarap kehidupan ekonomi masyarakat.
a. Pencerdasan Kehidupan Bangsa
Seperti yang kita ketahui, Muhammadiyah sangat berkembang pesat di
Indonesia. Hingga tahun 2010 tercatat ormas islam Muhammadiyah telah
memiliki 3979 Taman Kanak-kanak, 33 Taman Pendidikan Al-Qur’an, 6 Sekolah
Luar Biasa, 1176 Sekolah Dasar, 1428 Madrasah Ibtidaiyah, 1188 Sekolah
Menengah Pertama, 534 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 515 Sekolah Menengah
Atas, 278 SMK, 172 MA, dan 64 Pondok Pesantren. Dalam bidang pendidikan
8
tinggi, hingga tahun 2010 Muhammadiyah memiliki 40 Universitas, 88 Sekolah
Tinggi, 54 Akademi, dan 4 Politeknik.6
b. Peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan sosial
Dalam hal ini tercatat hingga tahun 2008 Muhammadiyah telah memiliki
228 panti asuhan yatim, 18 panti jompo, 22 balai kesehatan sosial, 161 santunan
keluarga, 5 panti wreda/manula, 13 santunan wreda/manula, panti cacat netra, 38
santunan kematian, serta 15 BPKM (Balai Pendidikan Dan Keterampilan
Muhammadiyah).
c. Pemberdayaan taraf kehidupan ekonomi masyarakat
Dalam bidang ini Muhammadiyah mendukung kebijakan pemerintah yang
bertekad mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.
Khususnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan upaya
menciptakan lapangan kerja yang didirikan Muhammadiyah berupa rumah sakit,
sekolah, universitas dan lain-lain telah membantu taraf kehidupan ekonomi
masyarakat.
Tokoh sekaligus pendiri Muhammadiyah yaitu K.H. Ahmad Dahlan telah
berperan besar dalam sumbangan ajaran agama Islam. beliau lahir pada tahun
1868 dengan nama Mohammad Darwis di kampung Kauman, Yogyakarta. Ia
belajar kaidah-kaidah agama dari ayahnya, K.H. Abubakar, penghulu Masjid
Agung Yogyakarta. Ia hanya mendapatkan pendidikan formal lewat pesantren.
Pada tahun 1883 saat Ahmad Dahlan berusia limabelas tahun, ia pergi ke Mekkah
guna menunaikan ibadah haji dan sekaligus menimba ilmu. Lima tahun berada di
Mekkah, ia rajin mempelajari pandangan dan sikap tokoh-tokoh pembaharuan
islam.
Pada 1902, untuk kedua kalinya ia berangkat ke Mekkah. Pada
kesempatan ini ia bertemu dengan tokoh yang dikaguminya, yaitu Rasjid Ridla.
6 Data diperoleh dari: Tim Penyusun dan Penerbitan Profil Muhammadiyah 2010, LPPI PP Muhammadiyah, Profil 1 Abad Muhammadiyah
9
Pada pertemuan itu mereka banyak mendiskusikan berbagai masalah
pembaharuan Islam di dunia. Dahlan semakin yakin bahwa pengajaran Islam di
Indonesia sudah jauh ketinggalan zaman dan harus diganti dengan cara yang lebih
modern.
Keinginan mengajarkan pendidikan agama Islam yang modern mulai
dirintis pada 1911 di Yogyakarta. Ia mendirikan sekolah agama bernama
“Muhammadiyah”. Selain ilmu agama, para siswa juga diberikan ilmu umum,
seperti ilmu berhitung dan membaca huruf latin. Proses pengajarannya dilakukan
di kelas-kelas yang mirip sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial
Belanda waktu itu.7
Gerakan sosial Kiai Ahmad Dahlan bisa disebut sebagai suatu gerakan
atau aksi melawan “takdir” sosial, yang menyebabkan seseorang atau sekelompok
orang menderita kebodohan, miskin, dan tertindas. Ketika publik meyakini bahwa
realitas kepenyakitan, tidak berpendidikan atau kemiskinan sebagai nasib yang
harus diterima, Kiai Ahmad Dahlan menggerakan masyarakat untuk berobat ke
lembaga kesehatan (rumah sakit) dengan mendirikan lembaga itu serta panti
asuhan.8
B.2 Nahdatul Ulama (NU)
NU atau Nahdatul Ulama merupakan organisasi keagamaan umat islam di
Indonesia yang senantiasa memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, dan
kebersamaan warga negara baik umat muslim atau yang lainnya dalam
mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti hal nya
Muhammadiyah dan Persis, Nahdatul Ulama juga memberikan kontribusi untuk
keutuhan masyarakat Indonesia melalui pesantren-pesantren yang di dirikan
sebagai lembaga untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Lembaga
Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif) merupakan sebuah organisasi islam yang
dibentuk oleh Nahdatul Ulama.
7 Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 31-33 8 Abdul Munir Mulkhan, Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaharuan Sosial dan Kemanusiaan (Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 187
10
Salah satu tokoh NU yang memberikan sumbangan ajaran agama islam
untuk NKRI adalah Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan nama Gus
Dur merupakan mantan Presiden RI, politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat
yang memberikan nuansa baru, bukan saja dari sudut pandang Islam, tetapi juga
demokrasi. Beliau lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4
Agustus 1940. Beliau merupakan cucu dari pendiri NU yaitu K.H. Hasyim
Asy’ari.9
Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh yang dikenal sangat getol
membuka cakrawala pesantren. Hal itulah yang mengantarkannya memperoleh
anugerah doktor kehormatan dari Akademika Institute Teknologi Asia (AIT),
Bangkok, Thailand, karena jasa-jasanya dalam mengembangkan demokrasi dan
sistem pendidikan di Indonesia, terutama di pesantren-pesantren. Salah satu
kiprah Gus Dur terhadap tradisi pengembangan pesantren yaitu pesantren menjadi
lembaga pendidikan yang memiliki potensi plus.10
Pesantren yang tak hanya mengajarkan pendidikan keagamaan, melainkan
pula berbagai disiplin ilmu yang selama ini hanya diajarkan di lembaga-lembaga
pendidikan umum. Hal itulah yang kemudian menjadikan pesantren sebagai
lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Bahkan, kini pesantren telah menjadi ikon pendidikan yang kreatif, dinamis, dan
mandiri, serta professional baik dalam manajemen kelembagaan maupun
kurikulumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pendidikan karakter di pesantren
berupa akhlak, perilaku, norma, dan sopan santun.11
9 Lihat Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 11 10 Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam, h. 105-106. Lihat juga Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan, h. 121-135 11 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi; Esay-esay Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 51-53
11
B.3 Persatuan Islam (PERSIS)
Persatuan Indonesia atau PERSIS merupakan suatu organisasi dalam
bidang pendidikan dan dakwah yang saat ini memiliki sekitar 215 pondok
pesantren, 400 masjid, serta beberapa jumlah lembaga pendidikan mulai dari
tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. Berbeda dengan
Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang social dan pendidikan dalam
pembentukan dan keutuhan Negara Indonesia, Persatuan Indonesia cenderung
membentuk paham keagaman islam melalui pendidikan dan da’wah.
Sekolah-sekolah yang di kembangkan oleh PERSIS cukup berjalan dengan
baik dan prospektif. Pendidikan yang dimulai dengan dibentuknya pesantren
persis pada tanggal 4 Maret 1936 kemudian berkembang membentuk berbagai
lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanan hingga perguruan tinggi.
PERSIS juga menerbitkan berbagai buku dan majalah. Selain pendidikan dan
penerbitan persis juga menyelenggarakan pengajian dan diskusi sebagai bentuk
perwujudannya dalam bidang berdakwah.
Salah satu tokoh dari PERSIS ini adalah Mohammad Natsir. Ia adalah
negarawan dan mantan Perdana Menteri RI. Rakyat Indonesia mengenal Natsir
sebagai poros pemikir yang penting di kalangan partai-partai Islam. Terutama di
masa Orde Lama di saat kehidupan politik Indonesia didominasi tiga kekuatan
penting: Islam, nasionalis, dan komunis.
Natsir, yang bergelar Datuk Sinarjo Panjang, lahir di Alahanpanjang,
Sumatera Barat, pada 17 Juli 1908. Natsir pernah menjadi ketua umum partai
berlambang bulan bintang pada 1949-1958. Ia juga pernah menduduki sejumlah
jabatan penting: Perdana Menteri RI pada tahun 1950-1951, Menteri Penerangan
pada tahun 1946-1949, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah dan Wakil Presiden
Muktamar Alam Islami yang bermarkas di Karachi.
Ia juga memainkan peranan penting tatkala Indonesia menjadi negara
kesatuan pada 1950. Meski menginginkan pemberlakuan syariat Islam dalam
kehidupan bernegara, ia tetap menginginkan Indonesia yang satu. Itulah sebabnya
12
pada sidang parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), 3 April 1950, Natsir
melontarkan sebuah mosi yang lantas dikenal sebagai Mosi Integral Natsir.
Karena mosi inilah, Republik Indonesia yang sebelumnya pecah menjadi 17
negara bagian bias disatukan kembali.12
Organisasi Islam di Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam
keutuhan serta pembentukan NKRI. Organisasi Islam ini juga memiliki
pendukung yang banyak karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam,
walupun begitu ulama dan organisasi-organisasi Islam tidak menerapkan sistem
negara Islam di Indonesia dan tetap mempertahankan negara Indonesia seperti ini.
Seperti hal nya NU menerima Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD
1945 adalah sebagai strategi untuk menjalankan ajaran Islam secara merdeka bagi
umat Islam di Indonesia, tanpa ada disintegrasi bangsa, tanpa perang, tanpa
kekerasan dan lainnya sebagaimana Rasulullah menerima perjanjian damai
Hudaibiyah.
Kontribusi dan kiprah tokoh serta organisasinya dalam menyumbangkan
ajaran agama islam menaruh andil yang cukup besar pada pembentukan dan
keutuhan NKRI. Dengan adanya konstribusi yang dilakukan oleh organisasi
islam, negara ini dapat meminimalisir tantangan sekaligus dapat menjaga
keutuhan dan pembentukan Negara Indonesia sehingga masyarakatnya memiliki
pendidikan, taraf kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial yang yang sesuai
dengan ajaran Islam.
12 Lihat Flori Berta Aning S, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 138-139
13
C. LAHIRNYA PARTAI POLITIK ISLAM DAN STRATEGI
PEMERINTAHAN
C.1 Partai Islam Pra Kemerdekaan Indonesia
C.1.1 Sarekat Islam (1911-1942)
Partai Islam pertama yang didirikan di Indonesia pada tanggal 11
November 1912 di Solo. Partai ini lahir dari sebuah organisasi dagang yang
bernama SDI yang dicetuskan pada tahun 1905 di Surakarta oleh Haji Samanhudi,
seorang pedagang batik sukses. Kelahiran SI disebabkan oleh beberapa hal,
keinginan melindungi diri dari persaingan yang makin keras di bidang
perdagangan batik terutama dalam menghadapi kelompok Cina, serta sikap
superioritas mereka terhadap orang Indonesia karena keberhasilan Cina pada
tahun 1911. Yang kedua membentengi masyarakat Indonesia yang ada di Solo
dari tekanan kaum bangsawan mereka sendiri dan kelompok Cina. Ketiga, sebagai
instrument umat Islam untuk membendung politik pengkristenan pemerintah
Belanda dan kegiatan misi misionaris. Tiga hal diatas pula yang pada akhirnya
memberikan posisi kuat SI di hadapan para pedagang Cina maupun pemerintahan
kolonial Belanda pada saat itu.
Di bidang pendidikan, SI menuntut diskriminasi penerimaan murid di
sekolah-sekolah, menuntut wajib belajar hingga berumur 15 tahun, memperbaiki
dan memperbanyak lembaga pendidikan sekolah serta dibuatlah univeristas-
universitas serta beasiswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk belajar ke luar
negeri. Di bidang agama, SI menuntut penghapusan peraturan yang menghambat
tersebarnya ajaran Islam, meminta adanya gaji bagi kyai dan penghulu (karena
pendeta mendapatkan gaji) serta subsidi untuk lembaga-lembaga Islam dan juga
pengakuan hari-hari besar Islam. Di bidang pemerintahan, menuntutpemisahan
antara kekuasaaan yudikatif dan eksekutif serta adanya keadilan hak-hak diantara
semua penduduk yang ada di negeri ini. Selain itu, SI menuntut kemudahan bagi
warga miskin untuk memperoleh perlindungan hukum.
14
Di bidang pertanian, menuntut penghapusan hak milik tanah dan perlunya
nasionalisasi industri-industri untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Di bidang
keuangan dan perpajakan, SI menuntut pajak-pajak yang proporsional di antara
semua pihak serta perlu adanya bantuan untuk koerasi. Di luar itu semua, SI
menuntut pemerintahan Belanda, harus memerangi minuman keras, perjudian,
prostitusi, penggunaan anak-anak sebagai tenaga kerja, serta meminta untuk
mengeluarkan peraturan perburuhan yang menjaga kepentingan para pekerja serta
menambah poliklinik gratis.Inilah potret perjuangan SI yang sangat dinamis dan
penuh konflik. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa SI merupakan
organisasi keagamaan. Tapi, Moes meyakinkan bahwa SI merupakan gerakan
nasionalis Islam yang bertujuan untuk melakukan politik perlawanan terhadap
penjajah yang berupaya melakukan kristenisasi di berbagai bidang kehidupan.13
C.1.2 Partai Muslimin Indonesia (1930-1936)
Merupakan partai politik yang didirikan pada tahun 1930 dan berpusat di
Minangkabau, Sumatera Barat. Ruang gerak partai ini ada di bidang pendidikan.
Lahirnya partai politik ini Haji Ilyas Yakub dan Haji Muchtar Luthfi yang berasal
dari tanah Minangkabau dan pernah belajar di Mesir. Menurut kedua oang tokoh
ini, pertikaian antara SI dan PNI menjadi pelajaran berharga bahwa sebeneranya
idelogi Islam dan Nasionalisme dapat menjadi satu dalam praktek kehidupan
seseorang. Karena itulah, PMI memiliki cita-cita Islam mulia dan Indonesia
sentosa via Indonesia Merdeka. Sependapat dengan SI, PMI pun meyakini bahwa
penderitaan yang dialami Indonesia akibat kapitalisme dan imperialisme yang
dilakukan oleh Barat.
Di bidang pendidikan, PMI mendirikan Islamic College pada tanggal 1
Mei 1931 di Padang sebuah sekolah tingkat menengah. Di bidang ekonomi,
dengan gerakan swadeshi yang merupakan semboyan cinta terhadap hasil-hasil
dalam negeri. Dalam kongres PMI pada tahun 1931 di Padang partai ini
13 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 46-50
15
menyarankan kepada semua anggotanya untuk memakai pakaian-pakaian dan
barang barang lain yang dibuat oleh teman sejawat tanah air.
PMI dipandang menjadi partai yang menyalurkan aspirasi politik orang-
orang Islam di Sumatera terutama setelah gerakan SI mengalami kemunduran
karena itulah, PMI mendirikan cabang-cabang di Sumatera Tengah, Bengkulu,
Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Gerakan-gerakan PMI tidak lantas jauh dari
rintangan. Pidato-pidato pemimpin PMI dianggap sangat radikal dan meresahkan
pihak Belanda. Bahkan gerakan kepanduannya dianggap sebagai langkah
permulaan untuk latihan-latihan militer. Beberapa tokoh perempuan PMI
ditangkap Belanda disebabkan pidato-pidatonya yang meresahkan seperti Fatimah
Hatta dan Ratnasari yang ditahan selama 10 hari.
Rintangan yang dihadapi tak hanya itu saja, sekitar 8 orang guru Thawalib
Padang Panjang yang berada di bawah pengawasan PMI dilarang mengajar. Pda
tahun yang sama 1933 beberapa pentolan PMIdibuang oleh Belanda ke Boven
Digoel , Irian Jaya. JIka ditotalkan berjumlah 45 orang. Dilakukan pengawasan
ketat dari Belanda terus dilakukan kepada PMI termasuk larangan-larangan untuk
mengadakan rapat, dan akhirnya pada tahun 1936 pemerintah Belanda
memberikan berbagai pilihan kepada PMI, akhirnya PMI memutuskan untuk
membubarkan diri, karena itu pada tahun 1936 tahun pembubaran PMI.14
C.1.3 Partai Islam Indonesia(1938-1941)
Partai Islam Indonesia berdiri atas dasar kekecewaan sejumlah kader SI
yang diskors pada tahun 1933. Akhirnya, kelompok tersebut mendirikan partai
bekerjasama dengan PSII Merdeka di Yogyakarta. PSII merdeka adalah nama
fraksi yang memutuskan hubungan dengan SI Pusat. Usaha ini disambut awalnya
tidak direspons baik oleh sejumlah cabang SI, tetapi pada tahun berikutnya,
keinginan ini disambut dengan positif oleh sejumlah cabang SI, tetapi pada tahun
berikutnya keinginan disambut postif oleh beberapa cabang SI lokal di Jawa
seperti, Cirebon, Teluk Betung, Pare, Solo, Sukabumi, Tasikmalaya, Garut, dan
14 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 50-51
16
Pekalongan. Dari sinilah nama PII resmi didirikan pada tanggal 4 Desember 1938.
Ketua pertama PII adalah Raden Wiwoho, mantan ketua umum Jong Islamieten
Bon dan juga anggota Wolksraad. Pemilihan Wiwoho menjadi ketua partai ini
didasarkan atas pertimbangan bahwa namanya masih bersih dan tidak terlibat
dalam sejarah buruk masa lalu sosoknya masih muda menjadi kekuatan sendiri
bagi PII. Sedangkan anggota lainnya Sukiman(Wakil Ketua), Ahmad Kasmat, dan
Wali Al-Fatah sebagai sekretaris, Dr. Sukardi dan HA Hamid sebagai bendahara
serta beberapa komisaris seperti KH Mas Mansyur, H. Hadikusumo, A.Kahar
Muzakkir, Rasjidi, dan H. Farid Ma’ruf.15
PII menginginkan Negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintahan
yang demokratis dengan adanya parlemen dan lembaga perwakilan lainnya serta
berdasarkan pemilu yang umum dan langsung. Selain itu, PII menginginkan
adanya perluasan hak-hak politik serta kebebasan berpikir dan kemerdekaan pers.
Di bidang agama, PII menuntut penghapusan aturan yang menghambat perluasan
Islam dan penghapusan subsidi untuk semua agama. Di bidang ekonomi, PII
menuntut penyerahan perusahaan-perusahaan penting kepada negara, dihapusnya
imigrasi, penghapusan segala bentuk pajak yang memberatkan rakyat, serta
perlindungan-perlindungan perusahaan tanah air dar tekanan perusahaan asing.
Satu hal lagi yang dipatut dicatat bahwa PII menolak terhadap paksaan di tenga-
tengah tidak adanya kemakmuran dan kurangnya hak-hak politik rakyat.
PII mengemukakan kesediannya untuk bergabung dalam dewan-dewan
perwakilan yang ada dan mendukung tuntutan GAPI untuk Indonesia berpalemen.
Dengan bergabungnya, PII berharap bahwa gerakan model ini merupakan strategi
yang paling sehat untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia meskipun pada
kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.
Dari tiga partai Islam yang pernah lahir dan berkembang dengan
tantangannya masing-masing, dapat diambil kesimpulan, bersama bahwa
semangat perjuangan partai-partai tersebut adalah spirit nasionalisme dan
15 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 51-53
17
perjuangan kemerdkaan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sejuumlah bentuk
perlawanan mereka terhadap pemerintah Belanda bahkan mereka berani
menyatakan tuntutsn-tuntutan hak-hak kaum pribumi meskipun mereka harus
merelakan diri untuk dipenjara dan diasingkan di daerah terpencil. Nilai islam dan
nasionalisme menjadi satu kekuatan baik yang ada di SI, PMI, maupun PII.
Namun perlu dicatat juga bahwa sejak pra kemerdekaan perpecahan di
internal partai merupakan warisan abadi yang kemudian menjadi tradisi sejak
pasca kemerdekaan hingga tiga reim sesudahnya. Selain itu, di zaman ini belum
pernah diadakan pemilu baik oleh pemerintah Belanda maupun tuntutan dari
partai-partai pribumi karena konsentrasi partai-partai pribumi adalah pengusiran
penjajajh dan semangat kemerdekaan.
C.2 Partai Islam Era Orde Baru
C.2.1 Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
Partai Masyumi resmi didirikan menjadi partai politik dengan asas Islam
pada tanggal 7 November 1945 melalui sebuah kongres umat Islam di
Yogyakarta. Tujuan didirikannya partai ini adalah menjadi satu-satunya partai
politik umat Islam pasca kemerdekaan serta terwujudnya ajaran dan hukum Islam
di dalam kehidupan masyarakat dan Negara menuju keridhaan Ilahi. Pada awal
berdirinya Masyumi hanya memiliki empat anggota istimewa dari
Muhammadiyah, NU, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Islam. Dalam
perkembangan selanjutnya hampir semua organisasi Islam di Indonesia bergabung
menjadi anggota Masyumi kecuali perti yang sudah menjadi partai independen
sejak awal.
Partai Masyumi tidak bertahan lama, karena ditinggalkan oleh para
pendukungnya. Yang pertama kali meninggalkan Masyumi adalah PSII. Setelah
itu, NU meninggalkan partai ini dan mendirikan partai sendiri. Dengan keluarnya
NU, hal ini sangat mengguncang internal partai. NU keluar karena yang
seharusnya jatah Menteri Agama diberikan kepada pos NU, malah diberikan pada
Faqih Usman dari Muhammadiyah atau tidak sekedar peran dari Majekis Syuro
18
yang hanya menjadi badan penasehat hal ini yang sanagt mendasar atas keluarnya
NU dari Masyumi adalah perbedaan kultur politik diantara keduanya dimana NU
cenderung konserfatif. Sedangkan Masyumi lebih modernis yang dekat dengan
Muhammadiyah pada akhirnya pada pemilu 1955 suara MAsyumi dan NU tidak
jauh berbeda. Menjelang akhir 1960, Masyumi menghadapi peristiwa yang sangat
genting. Presden Soekarno membubarkan Masyumi pada akhir 1960 karena
tuduhan, bahwa tokoh-tokoh Masyumi dicurigain dalam pemberontakan di daerah
Sumatera Barat yang dikenal dengan Permesta atau PRII. Kemudiaan pada era
pemerintahan Soeharto, sebagian elit Masyumi ingin merehabilitasi partai tersebut
namun ditolak. Sebagai jalan tengahnya adalah pendirian partai baru.16
C.2.2 Partai Nahdhatul ‘Ulama (NU)
Partai NU lahir atas kekecewaan terhadap partai Masyumi disebabkan
terjadinya perubahan sikap Masyumi yang awalnya menghormati terus dan
memberikan arti penting pada Ulama, berubah menjadi tidak menghormati ulama
lagi. Nu yang awalnya merupakan organisasi sosial keaagamaan dengan basis
massa di kalangan muslim pedesaan berubah menjadi partai politik pada tahun
1952. Partai ini berasas Islam dengan tujuan menegakkan syariat Islam dengan
berhaluan salah satu empat madzhab dalam Islam serta melaksanakan berlakunya
hukum-hukum Islam dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai
asas Negara.17
NU mulai mendominasi di Kementrian Agama. Namun, NU tidak berhasil
menghimpun pengikut dengan jumlah yang besar, termasuk tidak berhasil
menarik para pengikut Masyumi ke dalam partainya. Pada pemilu 1955, NU
menjadi salah satu partai yang mendapatkan suara tiga besar dan diperhitungkan
dalam percaturan politik di Indonesia. Pada awal rrezim orde baru, Partai NU
bersama partai Islam lainnya yang difusikan menjadi PPP pada tahun 1973.
16 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 55-56 17 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 56-57
19
C.2.3 Partai Sarekat Islam Indonesia
Partai ini merupakan metamorfosa dari organsisasi bisnis bernama SDI
tahun 1905 oleh KH. Samanhoedi yang berubah menjadi SI pada tahun 1912. PSII
pernah bergabung dan melebur menjadi bagian elemen Islam dan mendukung
terlibat dalam partai MAsyumi. Namun, dua tahun setelah itu, PSII menyatakan
keluar dari Maysumi peristiwa itu disebabkan karena kekecewaan sebagian
politisinya di MAsyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan strategis
seperti Undoamiseno dan Arutji Kartawinata selain itu, kemunduran sebagian elit
Masyumi disebabkan karena Masyumi begitu lunak menghadapi Belanda dalam
berbagai hal.
Tujuan PSII adalah membangun persatuan yang tersusun rapat di kalangan
umat Islam yang teratur dengan aturan mencukupi perintah-perintah Allah dan
Rasulullah SAW dalam segala bidang kehidupan, pencaharian dan pergaulan.
Sejalan dengan itu, PSII membangun kekuatan untuk mendapatkan hak menguasai
segenap dan tumpah darah negeri sehingga menjadi semakin kuat dalam persatuan
umat Islam di Dunia. Selain itu, berdirinya partai ini bertujuan untuk menjaga
hubungan antar umat Islam di berbagai bangsa dan Negara yang membawa mafaat
untuk membawa kebersaamaan. PSII terlibat menjadi kekuatan politik tersendiri
pada pemilu 1955 dan 1971. Pasca pemilu 1971 PSII tidak bisa lagi mengikuti
pemilu pada era rezim oerde baru. Akibat kebijakan difusi partai Islam.18
C.2.4 Partai Persatuan Tarbiyah Islam (Perti)
Partai yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1930. Partai ini berjuang di
kancah politik nasional dengan bergabung ke dalam GAPI dalam aksi Indonesia
berpalemen, serta turut memebrikan konsepsi kenegaraan kepada komisi fisman.
Asas partai ini adalah agama Islam dengan tujuan menegakkan kalimat Allah
dalam arti yang seluas-luasnya.
Pada pemilu 1955, partai ini mendapatkan empat kursi di DPR RI dan 7
kursi di Majelis Konstituante. Namun setelah, Majelis Konstituante dan DPR
18 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 57-58
20
dibubarkan oleh Presiden Soekarno, partai ini mendapatkan dua kursi di DPR
Gotong Royong. Pada pemerintahan orde baru, partai ini bersama partai Islam
lainnya difusikan menjadi PPP.
Selama era Orde Baru, terdapat lima partai Islam yang pernah lahir dan
terlibat menjadi peserta pemilu. Empat diantaranya yaitu NU, Parmusi, PSII, dan
Perti pernah hidup diawal kepemimpinan Soeharto sejak 1968 hingga menjadi
peserta pemilu 1971. Namun, akibat kebijakan penguasa saat itu, empat partai
Islam tersebut difusikan pada tahun 1973 menjadi satu partai yang kemudian
diberi nama PPP. Mengenai platform kelima partai Islam tersebut, tiga diantarnya
merupakan partai peninggalan rezim Orde Lama, yaitu partai NU, PSII, dan Perti.
Tidak ada perbedaan platform ketiga partai tersebut baik di era Orde Lama
ataupun di era Orde Baru.
Karena itu, penjelasan terhadap tiga partai ini tidak akan diuraikan lagi
kerena telah dipaparkan psebelumnya. Sedangkan selanjutnya hanya akan
menguraikan dua partai lainnya, yaitu parmusi dan PPP, yang memang lahir di era
Orde Baru.19
C.2.5. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
Lahirnya Parmusi merupakan hasil kesepakatan antara mantan petinggi
Masyumi yang gagal merehabilitasi partainya dengan rezim yang berkuasa saat
itu. Soeharto mengizinkan berdirinya partai baru tersebut dengan catatan eks
Masyumi tidak boleh masuk dalam jajaran pimpinan Parmusi. Setelah melalui
pedebatan dan perjuangan yang panjang, Parmusi dapat didirikan secara resmi
pada tanggal 20 Februari 1968 dengan ketua umum Djarnawi Hadikusumo dan
Sekretaris Jendral Lukman Harun, yang keduanya adalah aktivis Muhammadiyah.
Pramusi tidak berumur panjang. Tak lama setelah konflik di internal
Parmusi, muncul keputusan rezim Orde Baru yang mengharuskan partai-partai
digabungkan menjadi dua, yaitu partai nasionalis dengan lahirnya PDI dan partai
19 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 58
21
islam yang melahirkan PPP. Di luar itu, ada satu golongan netral yaitu Golkar
yang menjadi kekuatan tunggal rezim Orde Baru.20
C.2.6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Partai ini didirikan pada tangggal 5 Januari 1973 dengan asas Islam. Partai
ini merupakan hasil fusi empat partai Islam sebelumnya yaitu partai NU, Parmusi,
PSII, dan Perti. Tujuan dari penggabungan partai-partai tersebut adalah agar
terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi pemilu
selanjutnya pada masa Orde Baru. Setelah dideklarasikan, ketua pertama partai
PPP adalah HM Syafaat Mintardja SH.21
Dalam menjalankan khidmah politiknya, sepak terjang PPP didasarkan
pada prinsip-prinsip perjuangan yang sekaligus berfungsi sebagai kerangka nilai
yang ingin ditegakkan. Prinsip-prinsip tersebut adalah ibadah, kebenaran
kejujuran dan keadilan, musyawarah persamaan persatuan dan kebersamaan,
istiqomah dan Amar makruf nahi Munkar.
Terdapat dua fase dalam perjalanan PPP selama orde Baru, yaitu fase
ideologis yang berlangsung 1973-1985 dan fase korporatis antara tahun 1985-
1998. Pada fase Ideologis, PPP benar-benar memerankan sebagai partai
penyambung generasi partai Islam sebelumnya. Sikap ideologisnya terinspirasi
dari Piagam Jakarta yang masih kuat mewarnai perjuanagan Islam saat itu. Bagi
PPP, Islam memiliki ajaran yang holistic dan mencakup semua aspek kehidupan
termasuk politik, atas dasar itu PPP bertekad untuk tetap konsisten
memperjuangkan syariat Islam dalam membangun bangsa Indonesia. Realitas
mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam merupakan factor
penguat makna ideologis perjuangan PPP.
Oleh sebab itu, PPP selalu bekerja keras untuk memperjuangkan
kepentingan politik Islam dalam rangka menjamin tegaknya pelaksanaan syariat
20 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 77 21 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 77-79
22
Islam di Indonesia. Itu artinya, PPP berkepentingan untuk memasukkan syariat
Islam ke dalam perundang-undangan negara. Banyak peran politik yang
dimainkan PPP dalam rangka menegakkan syariat islam, seperti menentang RUU
perkawinan yang disinyalir mengandung maksud kristenisasi, menolak rencana
dihapuskannya pelajaran agama dari draft GBHN 1973 serta menolak sejumlah
kebijakan di DPR yang dinilai merugikan umat Islam serta persoalan-persoalan
lainnya. Pada fase korporatis terjadi setelah adanya kebijakan dari pengusaha
terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila. UU ini merupakan puncak strategi
Orde Baru untuk menyeragamkan seluruh makna dan potensi poitik yang ada
dalam masyarakat. Kecenderungan watak politik Orde Baru inilah yang kemudian
melahirkan kekuasaan otoritarian. Heterogenisasi masyarakat, terutama yang
berbasis agama, dipandang hanya sebagai potensi konflik berbahaya, sehingga
harus diamankan melalui penyeragaman ideologi yaitu Pancasila.
C.3. Partai Islam di Era Reformasi
Jika ditotalkan secara keseluruhan, selama era Reformasi (pemilu 1999,
2004, 2009) jumlah partai politik Islam ada 24. Namun, disini kami hanya akan
menjelaskan beberapa partai politik Islam saja.
C.3.1. Partai Amanat Nasional (PAN)
PAN merupakan partai berasa pancasila yang didirikan oleh Amien Rais
(mantan ketua PP Muhammadiyah). Di tengah hingar-bingar peristiwaa
menjelang turunnya Soeharto, kita tidak bisa melupakan peran sang reformis
bernama Amien Rais. Kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah semakin
membuat kritkan-kritikannya didengarkan oleh pengusaha. Seiring turunnya
Soeharto, di internal warga Muhammadiyah muncul keinginan untuk mendirikan
partai baru. Hal itu mencuat ketika Tanwir Muhammmadiyah, 5-7 Juli 1998 di
Semarang. Di akhir sidang, forum tersebut memberikan amanat kepada PP
Muhammadiyah untuk melaksanakan ijtihad politik dalam rangka mencapai
maslahat umat dengan berlandaskan semangat dakwah amar makruf nahi munkar.
Sinyal itu ditangkap positif oleh Amien, bahwa ada kerinduan warga
Muhammadiyah untuk mempunyai partai yang dapat menyalurkan aspirasi
23
mereka. Pada akhirnya, ijtihad politik tersebut diungkapkan pada pembentukan
sebuah partai.
Visi kepartaian adalah terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan
dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan maksmur, pemerintahan
yang baik dan bersih di dalam negara Indonnesia yang demokratis dan berdaulat,
serta diridhoi allah SWT. Prinsip dasar PAN adalah partai politik yang
memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sodial.
Cita-citanya berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. PAN
mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis , berkeadilan sosial,
otonom dan mandiri.22
C.3.2. Partai Bulan Bintang (PBB)
Partai Bulan Bintang adalah partai politik yang berasaskan Islam dan
menganggap dirinya sebagai partai penerus Masyumi. PBB didirikan pada 17 Juli
1998. Partai ini telah ikut pemilu selama tiga kali (1999,2004,2009). Pada tahun
1999 PBB mendapat 13 kursi DPR RI, pada pemilu 2004 mendapat 11 kursi
namun pada tahun 2009 PBB tidak mendapatkan kursi ditingkat Nasional.
Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam ini masih memilikinsekitar
400 anggota DPRD baik ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh
Indonesia. Ketua PBB pertama adalah Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang
memelopori amandemen konstitusi pasca reformasi.23
C.3.3. Partai Keadilan Sosial (PKS)
Secara resmi PKS dikukuhkan melalui akta notaries pada tanggal 18 Maret
2003. PKS berasas kan Islam. Visi Indonesia yang dicita-citakan oleh PKS adalah
terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat.
Untuk mencapai visinya tersebut, PKS melakukan usaha-usaha berikut ini:
22 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 96-97 23 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 98
24
1) Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kedzholiman
2) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang Islami
3) Mempersiapkan bangsa Indonesia agar mampu menjawab berbagai
problema dan tuntutan masa depan
4) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai
dengan nilai-nilai Islam
5) Membangun negara Indonesia baru yang adil, sejahtera, dan berwibawa.24
C.3.4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Secara historis partai ini lahir dari dalam organisasi NU. Pada 3 Juni 1998
PB NU membentuk Tim Lima yang bertugas mempersiapkan berdirinya partai
untuk warga NU, setelah melalui proses yang panjang, maka tanggal 23 Juli 1998
resmi dideklarasikan berdirinya PKB di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta
Selatan.
Secara ideologis, PKB menetapkan Pancasila sebagai asa partainya.
Prinsip peerjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung
tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan,
menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam
Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. Partai ini bersifat demokratis, kebangsaaan dan
terbuka. Partai ini memiliki lima fungsi utama: 1) Sebagai wadah berhimpun bagi
setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal usul, keturunan,
suku, golongan, agama dan profesi; 2) Sebagai salah satu wadah untuk
meningkatkan pendidikan, hak sipil, dan partisipasi politik; 3) Sebagai saluran
aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat; 4)
Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat di dalam
lembaga-lembaga dan proses-proses politik; 5) Sebagai sarana mempersiapkan,
memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara. Sedangkan
tujuannya ada tiga yaitu, 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik
Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945; 2)
24 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 100
25
Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material
dan spiritual; 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka,
bersih dan berakhlakul karimah.25
C.3.5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
PPP merupakan partai berasas Islam peninggalan Orde Baru yang sudah
terlibat dalam pemilu sejak 1977 hingga saat ini. Partai ini dipimpin oleh Hamzah
Haz. Landasan ideology partai ini adalah nilai amar makruf nahi munkar, nilai-
nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan keikhlasan akan terwujud dengan
memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan nilai-nilai
tersebut, terwujud pula manusia dan masyarakat yang saling menghargai dan
menyayangi tanpa membedakan suku, ras, agama, kasta, warna kulit dan
sebagainya.
Sekalipun berasas Islam, PPP mengajak semua kalangan untuk
berpandangan nasionalis dan menjalankan Pancasila secara konsisten dan
konsekuen, karena Pancasila dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia dan
mengajak melaksanakan Pancasila secara konsisten.26
25 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal.100-101 26 Lihat Ridho Al-Hamdi, Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 105
26
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Salah satu peran dan pengaruh ajaran islam di Indonesia yaitu melahirkan
banyak organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, Persis yang
paling banyak terdengar di media massa dan menjadi pengaruh bagi masyarakat
Indonesia. Organisasi ini juga berkontribusi dan berkiprah dalam bidang
Kenegaraan dan Kebangsaan pada pembentukan dan keutuhan NKRI. Dengan
adanya organisasi-organisasi social keagmaan, negara ini dapat meminimalisir
tantangan sekaligus dapat menjaga keutuhan dan pembentukan Negara Indonesia
sehingga masyarakatnya memiliki pendidikan, taraf kehidupan ekonomi dan
kehidupan social yang yang sesuai dengan ajaran islam. Selain munculnya
organisasi-organisasi Islam, di Indonesia juga muncul dan terdapat nayak sekali
partai-partai Islam yang ikut menopang keutuhan Negara menjadi duatu NKRI.
B. Saran
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Studi Islam II dengan topik
Islam dan organisasi social keagamaan. Penulis berharap dengan penulisan
makalah ini dapat membantu pemahaman mengenai organissi-organisasi islam
dan partai politik islam serta kontribusinya terhadap pertahanan dan keutuhan
NKRI. Semoga makalah ini dapat membantu menumbuhkan rasa nasionalisme
dengan berlandaskan nilai-nilai islam.
27
DAFTAR PUSTAKA
Marjani, Gustiana Isya.2012.”Wajah Toleransi NU : Sikap NU Terhadap Kebijakan Pemerintah atas
Umat Islam”.Jakarta Selatan:RMBOOKS.
Halim, Abdul.2014. “Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama”.Jakarta: Pustaka LP3ES
Al-Syathiri, Sayyid Muhammad bin Ahmad. 1997. “Persatuan Islam”. Jakarta : Lentera.
Al-Hamdi, Ridho. 2013. “Partai Politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia”. Yogyakarta : Graha
Ilmu.
S, Floriberta Aning. 2006. “100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia”. Yogyakarta :
Narasi.
Mulkhan, Abdul Munir. 2010. “Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial dan
Kemanusiaan”. Jakarta : Buku Kompas
Nurcholish, Ahmad. 2015. “Peace Education & Pendidikan Perdamaian Gus Dur”.
Jakarta : PT Elex Media Komputindo
Rosyid, Wahyu. PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN
PEMBAHARUAN DALAM MENCERAHKAN INDONESIA.
Khozin, Muhammad Ma’ruf. Mengapa Ulama Indonesia Tidak Menerapkan Sistem
Negara Islam.