Manajer lahan untuk menjaga alam

Disusun Oleh : HG-3

Abdul Salaam

Alif fadhilah

Deddy santoso

M. Akha Dewantoro

Tamam Abdu

Tyalintika Angelinrizki

Virozza Bianca

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

Menjaga kebersihan merupakan tugas kami serta kewajiban bagi seorang

mahasiswa, karena seperti kita tahu seb elumnya, bahwa bersih merupakan sebagian

dari iman. Selain menjaga kmebersihan, kita juga harus mazmpu untuk menjaga alam

sekitar dengan baik, bukan dengan anarkis dan merusaknya. Sudah menjadi suatu

keharusan bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mampu menjadi manajer

alam yang baik, mampu mengelola limbah hasil produksi industry, ataupun mitigasi

bencana. Penanggulangan kawasan hutan yahng sudah ditebangi sudah direncanakan

tahun depan, dimana setiap DMM’15 menaman minimal 10 pohon, dan ditanam di

sekitar UI. Untuk itu, kami berharap agar dapat menjalankan madk dengan baik, dan

penuh tanggung jawab.

BAB III

TUJUAN

1. Memberikan informasi tentang kondisi lahan di Indonesia

2. Menjelaskan hubungan antara aktivitas manusia dan konversi lahan

3. Menunjukkan peran kita sebagai manajer alam untuk menjaga lahan di Indonesia

4. Memberikan informasi tentang penanggulangan bencana

Indonesia dengeri yang rawan akan bencana terutama gempa serta tanah longsor.

Gempa diakibatkan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua lempeng

besar, menjadikan Indonesia menjadi Negara yang paling rawan gempa setelah

Jepang. Tanah longsor juga merupakan akibat dari penebangan hutan dan pemakaian

lingkungan bebas tanpa seizing penduduk sekitar.

Aktivitas manusia tidak hanya buruk, tetapi juga mampu untuk berkontribusi menjaga

kesehatan lingkungan. Karena itu, kami mengajak para mahasiswa/I untuk lebih aktif,

nisiatif, serta kontributif, sehingga mampu membawa perubahan yang lebih baik untuk

Indonesia kelak.

BAB IV

FOKUS PERMASALAHAN

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebutsebagai

konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasanlahan dari

fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yangberdampak

negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.Alih fungsi lahan

dalam artian perubahan/penyesuaian peruntukan penggunaan,disebabkan oleh faktor-

faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan

penduduk yang makin bertambah jumlahnya danmeningkatnya tuntutan akan mutu

kehidupan yang lebih baik.Alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi

salah satuancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan.

Intensitas alihfungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah

yangberalihfungsi tersebut justru yang produktivitasnya termasuk kategori tinggi sangat

tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semiteknis dan

berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dankelembagaan

penunjang pengembangan produksi padi telah maju 

(Murniningtyas,2007). Irawan (2005), mengemukakan bahwa konversi yang lebih

besar terjadipada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering karena dipengaruhi

oleh tigafaktor, yaitu: (1) pembangunan kegiatan non pertanian seperti kompleks

perumahan,pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan

padatanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan tanah kering; (2) akibat

pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatanproduk padi maka

infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerahpersawahan daripada daerah tanah

kering; (3) daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumenatau

daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah tanah kering yang

sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan danpegunungan.

Alih fungsi lahan sawah dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan

ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengantransaksi jual

beli lahan sawah. Proses alih fungsi lahan sawah pada umumnyaberlangsung cepat jika

akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhankebutuhan sektor ekonomi lain

yang menghasilkan surplus.

Secara ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui transaksipenjualan

ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi merupakankeputusan yang

rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani berekspektasipendapatan totalnya,

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjangakan meningkat (Ilham dkk,

2003).

Penelitian Syafa’at (1995), pada sentra produksi padi utama di Jawa dan luar

Jawa, menunjukkan bahwa selain faktor teknis dan kelembagaan, faktorekonomi yang

menetukan alih fungsi lahan sawah ke pertanian dan non pertanianadalah : (1) nilai

kompetitif padi terhadap komoditas lain menurun; (2) responpetani terhadap dinamika

pasar, lingkungan, dan daya saing usahatani meningkat.Dorongan-dorongan bagi

terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian tidak sepenuhnya bersifat

alamiah, tetapi ada juga yang secara langsungatau tidak langsung dihasilkan oleh

proses kebijaksanaan pemerintah.

Proses alih fungsi lahan, telah terjadi asimetris informasi harga tanah,

sehinggasistem harga tidak mengandung semua informasi yang diperlukan

untuk mendasari suatu keputusan transaksi. Kegagalan mekanisme pasar

dalammengalokasikan lahan secara optimal disebabkan faktor-faktor lainnya

darikeberadaan lahan sawah terabaikan, seperti fungsi sosial, fungsi

kenyamanan,fungsi konservasi tanah dan air, dan fungsi penyediaan pangan bagi

generasiselanjutnya (Rahmanto dkk, 2008).

Hasil temuan Rusastra (1997), di Kalimantan Selatan, alasan utama

petanimelakukan konversi lahan adalah karena kebutuhan dan harga lahan yang

tinggi,skala usaha yang kurang efisien untuk diusahakan pada tahun yang sama

penelitian. Syafa’at (1995), di Jawa menemukan bahwa alasan utama petani melakukan

konversi lahan adalah karena kebutuhan, lahannya berada dalamkawasan industri,

serta harga lahan. Pajak lahan yang tinggi cenderungmendorong petani untuk

melakukan konversi dan rasio pendapatan non pertanianterhadap pendapatan total

yang tinggi cenderung menghambat petani untuk melakukan konversi. Sehingga

menimbulakn berbagai dampak negative baik diri sendiri maupun orang lain yang ada di

luar sana.

BAB V

ALTERNATIF SOLUSI

Solusi alternative yang bisa diberlakukan adalah dengan cara menggalakkan

peraturan mengenai penanaman kembali pohon yang sejumlah dengan pohon yang

ditebang oleh pribadi atau instansi atas konversi lahan yang mereka lakukan. Hal ini

selain untuk menutupi penggundulan hutan yang tejadi juga dapat dimanfaatkan untuk

mengembalikan tradisi atau budaya menanam pohon pada generasi yang akan

mendatang. Peraturanini pun harus dijalankan dengan benar dan teratur, agar

penebangan dan penanaman pohon seimbang.

Selain itu seharusnya pemerintah membuka lapangan pekerjaan baru yang tidak

berdampak pada penebangan pohon, agar lapangan pekerjaan yang berdampak

penebangan pohon tidak bertambah dan menjadikan pohon semakin banyak ditebangi.

Lapangan pekerjaan yang bisa dikembangkan contohnya adalah; wisata laut, dimana

wisata laut tidak membutuhkan konversi hutan menjadi tanah gundul, yang diperlukan

hanyalah perlengkapan untuk bisa membuat resort wisata laut.

BAB VI

KESIMPULAN

] Manusia sebagai manajer alam sudah seharusnya menjaga, merawat, dan melindungi

segala yang ada di alam termasuk lahan-lahan besar di Indonesia. Kondisi lahan yang

akhir-akhir ini kurang baik menyebabkan kerusakan bagi daratan Indonesia itu sendiri.

Kondisi ini dapat menyebabkan bencana bagi penduduk yang berada di daerah

tersebut. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah

dari manajer alam itu sendiri yaitu manusia. Penyebaran penduduk yang tidak merata

menyebabkan penumpukan dibeberapa titik seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka

membuka lahan dari hutan-hutan yang ada untuk kehidupan mereka. Dalam hal ini,

pemerintah harus melaksanakan program transmigrasi secara efektif. Namun, program

yang dijalankan ini harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundangan.

Peraturan tersebut berupa pembatasan izin pembukaan lahan seperti pengurangan

hutan dan juga pertambangan di wilayah-wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera dan

Papua yang sudah dijadikan daerah pertambangan. Peraturan tersebut harus berisikan

sanksi yang tegas dan jelas bagi mereka yang melakukan perladangan dan perburuan

liar. Setelah dijaganya daerah tersebut, manusia sebagai makhluk sosial juga

memerlukan sumber informasi agar tidak terjadi kesalah pahaman dan bencana yang

terjadi akibat kerusakan sebelumnya. Oleh karena itu, sosialisasi kepada penduduk—

terutama yang bertempat di wilayah rentan bencana mengenai mitigasi bencana

sangat diperlukan.