TUGAS KEWARGANEGARAAN

OLEH :KELOMPOK V

REZKI AMALIYA

RINI MELATI SUKARNI

REZKI UTAMI

SRI WAHYUNI

SULISTIANA

WAHYUDIN SAM

ZAKIAH FADHLINA

SMA NEGERI 1 UNGGULAN WATAMPONE

TAHUN AJARAN 2007/2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak akan dapat dipisahkan dari

hakekatnya. Hak-hak asasi tersebut telah dimiliki oleh manusia sejak manusia itu

dilahirkan ke bumi ini. Hak-hak asasi yang telah dikodratkan dimiliki oleh

manusia itu biasanya kita kenal dengan HAM (Hak Asasi Manusia).

HAM yang dimiliki oleh setiap orang tidak selamanya dapat dinikmati

dengan sepenuhnya oleh pemilik HAM tersebut. Hal itu sebabkan oleh berbagai

faktor, misalnya banyaknya golongan yang berkuasa yang menindas golongan

yang lemah sehingga mereka tidak dapat menikmati haknya dan juga adanya

diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu.

Dengan adanya kejadian seperti itu, maka akan dapat menimbulkan

kekacauan-kekacauan yang dilakukan oleh golongan-golongan atau pihak-pihak

yang menuntut haknya dipenuhi. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya

penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya-upaya yang

dimaksud dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh seluruh warga negara.

Upaya-upaya tersebut dimakudkan agar hal-hal yang tidak inginkan seperti di atas

dapat segera diminimalisir dan diantisipasi.

Upaya-upaya tersebut saat ini memang sangat diperlukan mengingat

banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam masyarakat yang

masih banyak belum dapat terselesaikan secara utuh.

Masalah HAM ini memang merupakan suatu masalah yang kompleks yang

terjadi di negara kita. Tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat

maupun pemerintah dalam penegakan HAM, maka HAM yang dimiliki oleh

setiap orang belum bisa dijamin keterpenuhannya. Selain kesadaran yang tinggi,

warga masyarakat dan pemerintah juga dirasa perlu untuk membekali diri dengan

berbagai wawasan mengenai HAM dalam rangka mempermudah dalam upaya

penegakan HAM.

B. Tujuan

Adapun tujuan penulisan makalah ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian HAM dan macam-macamnya.

2. Kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana peranan pemerintah dan

masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

1

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapai dalam upaya

penegakan HAM

4. Untuk mengetahui instrumen-instrumen HAM nasional dan internasional serta

mengenai peradilan HAM internasional.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM dan Macam-Macam HAM

Istilah HAM diperkenalkan pertama kali oleh Anna E. Roosevelt, istri

presiden Amerika Serikat ke-32 yaitu Franklin Delano Roosevelt. Istri F.D.

Roosevelt inilah yang memperkenalkan istilah Human Rights (HAM).

Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang

dimiliki setiap pribadi manusia sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugrah

Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh suatu

kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, jika hal itu terjadi maka manusia

kehilangan martabatnya.

Berikut beberapa pengertian HAM yang dikemukakan oleh para tokoh dan

dokumen HAM :

Koentjoro Poerbapranoto (1976)

Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang

dimiliki manusia merupakan kodratnya yang tidak bisa dipisahkan dari

hakikatnya sebagai sifatnya yang suci.

Meriam Budiharjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan

dibawanya bersamaan dengan kehadirannya di dalam masyarakat.

John Locke (Two Treaties on CMI Government)

Hak asasi manusia adalah hak yang yang dibawa sejak lahir yang secara

kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat

mutlak).

UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara,

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia.

Pengakuan dan jaminan HAM dinyatakan dalam piagam PBB atau

Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi

Manusia) yang terdiri dari 30 pasal. Deklarasi ini diterima oleh Negara anggota

pada tanggal 10 Desember 1948 sehingga pada tanggal 10 Desember diperingati

sebagai hari HAM sedunia.

3

Secara umum, Hak-Hak Asasi Manusia dapat dikelompokkan dalam

beberapa macam sebagai berikut :

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, beribadah menurut agamanya

masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan untuk berserikat.

2. Hak Asasi Ekonomi atau Milik (Property Rights)

Yaitu hak kebebasan, hak menjual, hak membeli, dan hak mengandakan suatu

perjanjian atau kontrak.

3. Hak Asasi Persamaan Hukum (Rights of Legal Quality)

Yaitu untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam

keadilan hukum pemerintah.

4. Hak Asasi Politik (Political Rihts)

Yaitu hak untuk diakui dalam kedudukannya sebagai warga Negara yang

sederajat, yakni untuk memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau

organisasi serta hak mengajukan petisi, kritik dan saran.

5. Hak Asasi Sosial Budaya (Social And Culture Rights)

Yaitu hak mendapat pendidikan dan pengajaran atau hak memilih pendidikan

atau pengembangan kebudayaan yang disukai.

6. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Pengadilan dan Perlindungan Hukum

(Procedural Rihts)

Misalnya hak mendapat perlakuan wajar dan adil dalam razia, penangkapan

dan peradilan.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen juga dijabarkan beberapa macam hak

asasi warga negara antara lain :

1. Hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)

3. Hak untuk membela negara (pasal 27 ayat 3)

4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran (pasal 28)

5. Hak asasi manusia (pasal 28A sampai 28J)

6. Kemerdekaan beragama dan beribadah (pasal 29)

7. Hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30)

8. Hak mendapat pendidikan (pasal 31)

9. Hak mengembangkan dan memelihara budaya (pasal 32)

10. Hak atas kehidupan ekonomi (pasal 33)

11. Hak atas jaminan sosial dan kesehatan (pasal 34)

4

B. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia masalah penegakan HAM telah menjadi tekad dan komitmen

yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang

ini. Kemajuan atas upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ini dapat dilihat

dari kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia yang tercapai pada

saat Sidang Umum MPR RI tahun 1998. MPR berhasil mengeluarkan ketetapan

MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM pada tanggal 13 November 1998.

Dalam ketetapan tersebut, MPR menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi

Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan

menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM ini adalah

adanya kebijakan pemerintah yaitu pembentukan lembaga penegakan HAM

antara lain sebagai berikut :

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lembaga ini dikuatkan kedudukan dan fungsinya berdasarkan UU No. 39

Tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan

lembaga negara lainnya. Fungsinya untuk melaksanakan pengkajian,

penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.

2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan

HAM berfungsi serbagi pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan

peradilan umum dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota.

3. Pengadilan Ad Hoc HAM

Pengadilan Ad Hoc HAM yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus yang

terjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000.

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu penyelesaian kasus HAM di luar

pengadilan HAM.

Penegakan HAM di Indonesia dapat berhasil dengan baik apabila mendapat

dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Peran masyarakat diperlukan agar

pelaksanaan HAM tidak bebas, tetapi ada aturan dan batasannya. Pembatasan atas

hak asasi manusia dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu

piagam hak asasi manusia Indonesia yang tercantum dalam Tap MPR No.

XVII/MPR/1998 pasal 36 dan pasal 28J UUD1945 ayat 1 dan 2 yang menyatakan

:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5

2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis.

Peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM dapat dilakukan dengan

mengamalkan nilai-nilai dalam pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 100

sampai pasal 103 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam menegakkan

HAM. Berikut ini partisipasi masyarakat yang sesuai dengan UU tersebut :

1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak

berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

2. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak

menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada

Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka

perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM.

3. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak untuk

mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan

dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.

C. Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia

Jika dikaji lebih mendalam, banyaknya pelanggaran HAM terutama di

sebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pihak pelanggar dan

lemahnya political will (kehendak politik) pemerintah dalam

mengimplementasikan norma-norma HAM. Selain itu, juga karena rendahnya

tingkat kesalahan hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Hal-hal itulah yang

juga menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai prinsip-prinsip

sebagai berikut.

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung

persamaan di bidang politik, sosial, dan hukum. Semua ini harus berdasarkan

pada ketentuan hukum.

6

b. Peradilan yang bebas, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan

lain. Maksudnya adanya kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Tujuannya untuk menjamin hak asasi manusia sehingga hakim benar-benar

objektif dalam memutuskan perkara.

c. Legalitas dalam arti hukum apa pun bentuknya, artinya suatu tindakan harus

sesuai dengan peraturan hukum.

Di negara hukum, kekuasaan negara juga dilaksanakan menurut prinsip-

prinsip dasar keadilan.

Oleh karena itu, pemerintah dalam melakukan segala tindakannya, termasuk

dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya harus dibatasi oleh

hukum. Hal inilah yang menjadi tantangan penegakan HAM di Indonesia.

Dalam menegakkan supremasi hukum, banyak kendala yang menghambat

seperti di bawah ini.

a. Masih maraknya mentalitas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), budaya

kekerasan, ketidakjujuran, dan perekayasaan di kalangan aparat penegak

hukum. Bahkan hal itu juga terjadi di kalangan pemerintah, birokrasi, militer,

atau bahkan di kalangan anggota DPR dan MPR yang terhormat.

b. Adanya penempatan aparat kekuasaan negara, yaitu TNI dan POLRI pada

kedudukan istimewa yang berbeda dengan warga negara biasa.

c. Belum terbentuknya budaya hukum yang menghormati HAM, baik oleh

pejabat maupun kalangan praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan hukum semakin terlihat banyaknya “sandiwara”

pengadilan atau banyak praktik kepura-puraan pengadilan. Hal ini jelas

menjadikan reformasi bidang hukum semakin carut marut.

Melihat berbagi kendala di atas, maka supremasi hukum di Indonesia dapat

ditegakkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

a. Menyingkirkan segala kendala yang menghambat upaya penegakan HAM di

Indonesia.

b. Setiap warga negara Indonesia baik yang duduk dalam pemerintahan maupun

sebagai rakyat biasa harus tunduk kepada hukum.

c. Adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk penindasan

individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala

bentuk penindasan terhadap hak asasi manusia.

Dengan tegaknya supremasi hukum, maka tidak akan ada lagi kasus-kasus

pelanggaran HAM di Indonesia. Itulah tantangan dan hambatan yang harus

dihadapi bangsa Indonesia.

7

D. Proses Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Pemajuan hak asasi manusia pada era Orde Baru sampai berakhirnya era

tersebut tidak banyak mengalami perkembangan, masih tetap berlandaskan

rumusan yang ada dalam UUD 1945. Namun, ada hal yang penting dalam era ini,

yaitu makin banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, maka pada masa

orde baru ini didirikan lembaga Komnas HAM.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kasus Tanjung Periok di Jakarta, tahun 1984

2. Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang tenaga kerja wanita, tahun1994

3. Kasus Timika di Papua, tahun 1994

4. Kasusu terbunuhnya “Udin”, wartawan harian umum Bernas, tahun 1996

5. Operasi militer di Aceh, tahun 1989-1998

Selanjutnya perkembangan pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM

terjadi pada era reformasi. Pada masa reformasi ini ditandai dengan demokrasi,

keterbukaan, dan hak asasi manusia, jaminan akan perlindungan HAM bagi

rakyat makin diperjuangkan. Namun, walaupun demikian, kasus pelanggaran

HAM masih masih terjadi di era ini seperti berikut :

1. Kasus Trisakti

2. Kasus Semanggi

3. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara

4. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah

Pada era reformasi terdapat piagam-piagam penting bagi bangsa Indonesia.

Piagam-piagam ini sebagai bentuk pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan

penegakan HAM. Dengan adanya piagam-piagam tersebut menunjukkan adanya

proses. Berikut ini piagam-piagam penting bagi pemajuan, penghormatan, dan

penegakan HAM di Indonesia.

1. Ditetapkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam-Piagam

Hak Asasi Manusia tanggal 13 November 1998.

2. Disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tanggal 23

September 1999.

3. Ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4. Rumusan baru mengenai HAM dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J

UUD 1945 amandemen pertama.

E. Instrumen HAM dan Peradilan Internasional HAM

1. Instrumen HAM

Instrumen HAM dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut :

8

a. Instrumen nasional HAM, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan

yang mengatur tentang HAM seperti di bawah ini.

1) UUD 1945 pasal 28A sampai 28J hasil amandemen

2) Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia

3) UU No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia

4) UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

5) Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia

6) Keputusan Presiden RI Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

b. Instrumen Internasional HAM, yang terdiri atas :

1) Piagam PBB, 1945

2) Deklarasi Universal HAM, 1948

3) Instrumen Internasional lain mengenai HAM yang telah disahkan dan

diterima oleh Indonesia seperti Magna Charta, The Four Freedoms, dan

sebagainya.

2. Peradilan Internasional HAM

Pengadilan Internasional menangani kasus pelanggaran HAM dalam tingkat

internasional. Kasus-kasus yang ditangani menyangkut kejahatan-kejahatan

pelanggaran HAM berat yang sudah menjadi masalah universal dikalangan

masyarakat internasional.

Adapun yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat yaitu :

a. Kejahatan genosida

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan

c. Kejahatan perang

d. Kejahatan agresi

Lembaga-lembaga yang berada dalam struktur organisasi PBB yang bertugas

menangani persoalan sengketa dan kejahatan internasional antara lain sebagai

berikut :

a. Mahkamah Internasional

b. Mahkamah Militer Internasional

c. Mahkamah Pidana Internasional

Peradilan internasional khusus yang dibentuk PBB untuk menangani tindakan

pelanggaran berat HAM di antaranya sebagai berikut :

a. International Criminal Tribunal for Yoguslavia (ICTY) tahun 1993,

dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang etnik di

negara bekas Yugoslavia.

9

b. International Criminal Tribunal for Rwanda (KTR) dibentuk oleh Dewan

Keamanan PBB tahun 1994 untuk mengadili kasusu pelanggaran HAM

akibat peperangan antara suku Huttu dan Tutsi di Rwanda, Afrika.

10

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas pada akhirnya dapat disimpulkan

bahwa hak asasi manusia merupakan hak mutlak yang harus ditegakkan oleh

berbagai pihak demi tercapainya kesejahteraan setiap warga negara. Selain

pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya

penegakan HAM. Maka dari itu, antara pemerintah dan masyarakat, diperlukan

adanya kerjasama yang baik.

B. Saran

Agar upaya penegakan HAM dapat berjalan dengan lancar, maka dirasa

perlu untuk menambah wawasan mengenai HAM agar setiap orang, baik itu

pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui perannya masing-masing yang

sesuai dengan ketetapan undang-undang , serta dapat mengetahui prosedur-

prosedur penegakan HAM di negara kita ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

berbagai cara misalnya dengan sosialisasi, seminar, diskusi, dan sebagainya.

11

DAFTAR PUSTAKA

Yudi Suparyanto, S.Pd. dan Amin Suprihatini, S.Pd. 2006. Pendidikan

Kewarganegaraan Kelas X. Klaten : Cempaka Putih

Tim Penyusun. 2005. Kewarganegaraan Jilid 1 SMA. Klaten : Cempaka Putih

LKS. 2006. Buku Ajar Kewarganegaraan Kelas X. Surakarta : Citra Pustaka

Sunardi H.S., Drs dan Mas’udi Asy, Drs. 2004. Pengetahuan Sosial

Kewarganegaraan Kelas 1 SMP/MTs. Surakarta : Tiga Serangkai

12