MAKALAH ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

“ PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF GLOBAL “

DisusunOleh :

MufidaHerdani 103800

HendraHidayatullah 10380041

Sukma Hani Noor Kh 10380053

JURUSAN MUAMALLAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai suatu konsep akademik, pengertian pluralism hokum terus berkembang,

berubah dan dipertajam melalui berbagai perdebatan ilmiah dari para ahli dan pemerhati

dalam ranah hokum dan kemasyarakatan ( studisosialegal ). Pengertian pluralisme pada

masa awal sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa awal pluralism hokum

diartikan sebagai ko-eksistensi antara berbagai sistem hukum dalam lapangan sosial

tertentu yang dikaji, dan sangat menonjolkan dikotomiantara hukum Negara di satusisi

dan berbagai macam hukum rakyat di sisi yang lain( Griffiths, 1986 ) dan dalam hal ini

paraahli hanya sekedar melakukan pemetaan terhadap keane karagaman hokum dalam

lapangan kajian tertentu( mapping of legal universe ).

Saat ini paradigma baru dalam pluralism hukum dikaitkan dengan“ hukum yang

bergerak “ dalam ranah globalisasi. Sepanjang sejarah kita dapat mengidentifikasi adanya

fenomena globalisasi melalui ekspansi yang hegemonil, penyebaran agama

danperdagangan.Olehkarenaitusangatpentinguntuk melihat globalisasi dalam konteks

sejarah. Narasi besar mengenai pluralisme hukum mengalami re-definisi, sama seperti

banyaknya pemikiran teoritis dan implikasi metodologisnya dalam banyak cabang ilmu

sosial lain yang memerlukan penjelasan baru karena adanya fenomena globalisasai.

Sehingga dalam definisi ulang ini, diperlihatkan bahwa hukum Dari berbagai arus

dan penjuru dunia bergerak memasuki wilayah-wilayah yang tanpa batas dan terjadi

persentuhan , interaksi, kontestasi dan saling adopsi yang kuat diantara hukum

internasional, nasionaldan local (dalam konteks sosiopolitik tertentu). Terciptalah hukum

transnational dan transnationalized law sebagi akibat dari terjadinya persentuhan dan

penyesuaian diri dan pemenuhan kepentingan akan kerjasama antar bangsa.

Oleh karena itu penting kiranya bagi kita untuk membahas sejauh mana pluralism hukum

dalam prespektif global saatini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PLURALISME HUKUM DALAM PRESPEKTIF GLOBAL

Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru

tentang pluralisme hukum yang lebih tajam dan berarti dalam menganalisis fenomena

hukum dalam masyarakat diberbagai belahan ekonomi dunia. Dalam era perdagangan

bebas ini telah terjadi pertukaran uang, barang dan jasa melalui berbagai aktivitas bisnis

secara besar-besaran. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat telah

memungkinkan peristiwa tersebut. Aktivitas ini telah menyebabkan kita sebagai suatu

warga pasar dunia besar. Hampir semua barang dan jasa darimana pundapat ditemukan di

berbagai penjuru dunia. Hal ini tidak hanya berlaku pada korporasi multinasional yang

bisa melakukan bisnis transasional akan tetapi individu juga dapat melakukannya.

Seiring terjadinya pertukaran ekonomi, terjadi juga pertukaran dalam bidang

politik, melalu iberbagai aktivitas dan kerjasama politik bilateral maupun multirateral.

Secara singkat dapat dikatan bahwa hamper tidak ada lagi Negara yang dapatmen

jalankan politik tertutup secara absolut. Borderless menjadi salah satu atribut globalisasi.

B. GLOBALISASI HUKUM

Dapat dikatakan bahwa globalisasi merupakn persebaran nilai, konsep, dan hukum

dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh

proses di mananilai-nilai“ local “ ( seting politik dan konteks ) dibawa dari satu tempat

ketempat lain.

Bagaimana dengan globalisasi hukum?

Globalisasi tidak lagi dapat diartikan sebagai “perjalanan dari arah barat ke timur”

melalui penyebaran nilai dan konsep demokrasi, hak asasi manusia beserta instrumen

hukumnya. Namun globalisasi adalah persebaran nilai, konsep dan hukum dari berbagai

penjuru dunia menuju ke berbagai penjuru dunia sebaliknya. Globalisasi juga diiringi

oleh glokalisasi dimana nilai-nilai lokal (seting politik dan konteks) dibawa dari suatu

tempat ketempat yang lain.

Globalisasi tidak hanya diindikasikan pada borderless state, tapi juga borderless

law. Hukum dari wilayah tertentu dapat menembus ke wilayah-wilayah lain yang tanpa

batas. Hukum internasional dan transnasional dapat menembus kewilayah negara-negara

manapun, bahkan wilayah lokal sekalipun.

Ide-ide mengenai “keadilan” dari berbagai dunia maupun lokal dapat menjadi

instrimen hukum internasional yang dirumuskan bersama oleh banyak delegasi dari

negara dan mengikat bagi negara yang meratifikasinya.

Contoh lain adalah kebijakan dan progran internasional yang dikenal sebagai

MDG’s (Millenium Development Goals) dengan delapan tujuan yang ditargrtkan akan

tercapai pada tahun 2015, yaitu:

1. Mengurangi kemiskinan

2. Pendidikan untuk semua

3. Kesetaraan gender

4. Mengurangi kematia anak

5. Memperbaiki kesehatan ibu

6. Memberantas penyakit

7. Pelestarian lingkungan

8. Kerjasama global.

Negara-negara PBB terkait pada kebijakan bersama ini. globalisasi hukum tidak

hanya memunculkan persoalan-persoalan global, namun juga menyebabkan hukum

nternasional tidak hanya mengatur soal kenegaraan saja tetapi juga mengatur kerjasama

non kenegaraan yang berkaitan dengan intervensi humanitarian, promosi nilai-nilai

demokrasi “rulr of law” dan “transnasional accountabillity. (benda beckman, et al

2005:5)

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana ketika hukum dan kebijakan

internasional diimplementasikan dan berhadapan dengan entitas regional, etnik dan

keagamaan?

Sangat menarik ketika melihat bagaimana hukum dari luar ketika masuk kedalam

wilayah nasional. Tanggapan bisa beragam, bisa jadi hukum internasional akan

direproduksi, meskipun mungkin tetap dianggap sebagai hukum asing. Atau bisa juga

hukum asing itu menjadi hukum hibrida, terlebur dan terserap sebagai bagia yang tidak

terpisahkan dari struktur hukum nasional.

Gambaran mengenai hal ini banyak sekali ditemukan dalam hukum indonesia,

dalam bidang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UU No. 39/1999, pasal 45

menyebutkan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia. UU No. 23/2000 tentang

Perlindungan Anak, Per Pres No. 9/2000 tentang gender mainstreaming dalam

pembangunan nasional, UU No. 12/2003 tentang pemilu, Pasal 65 (1) mengatur kuota

politik perempuan dalam parlemen, dan UU Pemilu No. 10/2008, UU No 23/2004

tentang penghapusa n kekerasan dalam rumah tangga, UU No 3/1997 tentang

pelindungan anak, dan masih banyak lagi undang-undang yang mengatur terkakit hak

asasi manusia dan hak asasi perempuan dan anak.

Kemudian bagaimana tenggapan mesyarakat ditingkat lokal?

Dalam situasi ini latar belakang osial dan politik tingkat lokal sangat menentukan

bagaimana mereka menaggapi hukum ari luar. Dalam hal ini bisa terjadi kontestasi

(perlombaan/persaingan) (wiber, 2005) atau nilai-nilai lokal mengalami reframing,

revitalisasi, reproduksi dalam kerangka penyesuaian diri dari prinsip-prinsip hukum

internasional tersebut. di Indonesia sering kali kita jumpai penolakan dari kelompok

tertentu terhadap ide-ide hak asasi manusia yang bersifat universal, yang dianggap

merupakan ide-ide barat dan dipertentangkan dengan ide hak asasi ke timuran.

Siapa aktor yang menyebabkan hukum bergerak?

Dalam globalisasi hukum dapat dijumpai adanya mobilitas aktor dan organisasi

yang menjadi media bagi lalu lintas bergeaknya hukum. Contohnya dalah para (buruh)

migran yang “membawa” hukumnya sendiri ke negara tujuan, orang-orang yang sering

berada di berbagai negara (pedagang, ekspartiat), pegawai negri (yang bertugas mewakili

negara/diplomat). NGO internasional, multinational corporation, dan mereka yang yang

dapat berkomunikasi denga dunia luar. Aktor-aktor ini lah yang membuat hukum

bergerak. Mereka aktor yang penting dalam proses globalisasi dan glokalisasi hukum.

Dalam globalisasi hukum dampak sosial dan politik kewarganegaraan

berdasarkan hukum negara tentulah sangat pnting. Namun “kewrganegaraan” yang

didefinisikan secara lokal berdasarkan ikatan kepala desa asal dia berada mungkin lebih

penting dari negara. Itu sebabnya banyak warga negara yang lebih mengendepan kan

nilai-nilai kebudayaan dan agama. Dalam hal perkawianan sampuran dengan orang asing

dan tinggal dinegara lain, memiliki identitas baru. Dalam hal ini terlihat sekali bahwa

kewarganegaraan hanya dianggap sebagi persoalan administrasi belaka, mereka tetap

mengidentikan diri terhadap agama dan budaya dimana mereka berasal. Demikina juga

dengan migrasi antar negara, mereka lebih mengedepankan etnisitas dan keagamaan

daripada batas-batas sebuah negara.

Dalam hal ini ada suatu kelompok masyarakt yang asangat penting peranannya

dalam pergarakan hukum. Epistemic community adalah suatu entitas dimana akademisi ,

ahli, ilmuan atau perancang undang-undang (lega drafter) saling berinteraksi melewati

batas-batas negara untuk menghasilkan konsep norma-norma global yang digunakan

sebagai solusi atas suatu masalah.

Implikasi metodologis: Multispatial, multisited Ethnography

Berbagai tulisan dalam people mobile law memperlihatkan pentingnya meliht

mata rantai interaksi yang menghubungkan para actor transnasional, nasional dan local

yang melakukan negoisasi dalam arena multitised, dan didasarkan pada relasi-relasi

kekuasaan. Sangat penting untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan itu menstrukturkan

interaksi, dan bagaimana interaksi diproduksi dan diubah oleh aktor-aktor tersebut. Hal

diatas sangat berkaitan dengan perspektif baru dalam metodologi antropologi, khususnya

etnografi, dalam mempelajari globalisasi, dimana pendekatan pluralisme hukum

mendapat perspektif yang “baru”.

Etnografi controversial yang didasarkan pada studi mikro local, yang hanya

berpusat pada kehidupan suatu desan, dibatasi oleh batas geografi dan teritorial dianggap

tidak relevan lagi, karena tidak dapat menjawab tantangan yang diajukan oleh globalisasi

hukum. Dengan demikian pengetahun masyarakat tidak dapat dibatasi lagi hanya sebatas

pengetahuan yang terjadi dalam relasi social yg face to face, tetapi juga harus dapat

dilihat bagaimana masyarakat dihubungkan oleh teknologi informasi, pola konsumsi

global, konfigurasi geopolitik yang terus berubah. Hal yang diperbincangkan adalah

dimensi spasial dan temporal dari globalisasi hukum dan penelusuran terhadap muncul,

mengalir dan dari hukum pengaruh dari hukum transnasional terhadap arena social yang

kecil.

Metodologi penelitian semacam ini pernah ditunjukan oleh para antropolog yang

muncul sebelumnya. Sangatlah signifikan untuk menunjukan hubungan antara peristiwa

pada skala yang lebih luas dengan peristiwa pada tingkat lokal.

Pluralisme hukum perspektif global: seperti apa?

Ciri pluralism hukum dalam perspektif global yang member perhatian pada

fenomena globalisasi hukum barangkali akan memunculkan pertanyaan, apakah

maksudnya bahwa system hukum yang berbeda itu saling berkontestasi atau sebaliknya

beradaptasi satu sama lain, sehingga suatu hukum tertentu tidak dapat dipandang sebagai

suatu entitas yang jelas batas-batasnya karena sudah berbaur satu sama lain?

Saya akan mengingatkan kembali mengenai konsepsi hukum yang banyak

disepakati dikalangan antropolog hukum, yaitu hukum adalah proposisi yang

mengandung konsepsi normatif dan konsepsi kognitif. Sebagai contoh dalam konsepsi

normatif, tindakan korupsi, perdagangan orang, pelangggaran HAM, dilarang oleh semua

system hukum baik Negara, agama, adat, maupun kebiasaan lain. Namun kognisi

mengenai apa yang disebut sebagai korupsi atau perdagangan orang atau HAM bisa

sangat berbeda diantara berbagai system hukum tersebut.

Pada masa sekarang konsep hukum yang mengacu pada konsepsi normatif dan

kognitif ini dapat digunakan untuk menguraikan kerumitan dalam menjelaskan kerangka

piker pluralisme hukum “baru”. Hukum dipandang terdiri atas komponen-komponen,

bagian-bagian atau cluster, yaitu konsepsi normatif, konsepsi kognitif dan para actor.

Hendaknya melihat bahwa kluster atau komponen dari inilah saling bersentuha,

berpengaruh, dan berinteraksi membentuk konfigurasi hukum “baru”.pembahasan

mengenai kompleksitas pluralism hukum dalam perspektif global, disebabkan oleh fakta

mengenai kostelasi pluralisme hukum yang dicirikan oleh besarnya keragaman dalam

karakter sistemik dari tiap-tiap kluster.

BAB III

Kesimpulan

Pendektan pluralisme hukum dalam perspektif global mengajak kita untuk

berhati-hati dalam menyikapi keragaman hukum. Kita tidak lagi dapat membuat mapping

of legal universe menarik garis batas yang tegas untuk membedakan suatu entitas hukum

tertentu dari yang lain. Kita sukar untuk menarik batas yang tegas antara hukum

internasional, transnasional, nasional, dan lokal, karena system system yang berasal dari

tataran yg berbede-beda itu saling bersentuhan,berkontestasi, saling berproduksi dan

mengadopsi satu sama lain secara luas. Pendekata pluralisme hukum dalam perspektif

global juga menunjukan kepda kita pentingnya untuk melihat para actor yang

menyababkan huum bergerak dan kontekstualisasi sejarah globalisasi hukum.

Secara metodologis,pendekatan pluralisme hukum perspektif global member

sumbangan yang sangat berharga karena masyarakat tidak lagi harus dipelajari dalam

ruang geografidan teritori yang terbatas. Masyarakat harus dilihat dalam arena yang

multisited, karena terhubung oleh relasi bisnis, politik,sosisal, dan dihubungkan oleh

enemuan teknologi komunikasi yang sangat menakjubkan.