LKIP TAHUN 2017bp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/LKIP BP2D 2017... · 2019-09-18 · LKIP...
Transcript of LKIP TAHUN 2017bp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/LKIP BP2D 2017... · 2019-09-18 · LKIP...
LKIP TAHUN 2017 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
LKIP BP2D TAHUN 2017
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat BP3IPTEK Provinsi
Jawa Barat, dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan,
sumberdaya, dan jajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di
Jawa Barat dengan mengedepankan paradigma penelitian kreatif, yaitu
penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jabar dalam rangka
perencanaan dan pembangunan.
Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
Iptek (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa
Barat, dengan susunan organisasi sesuai Tipe A.
BP2D Provinsi Jawa Barat telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pokok sesuai arahan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan
Penelitian dan Pengembangan Daereah Provinsi Jawa Barat. Sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyampaian pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholders maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
LKIP BP2D TAHUN 2017
ii
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah, serta menggunakan data hasil capaian kinerja seluruh bidang kerja di
lingkungan BP2D Provinsi Jawa Barat sesuai dengan DPA Perubahan Tahun
Anggaran 2017.
Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, isu-isu strategis yang
dihadapi, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki
selama 2 (dua) tahun ke depan, maka Visi BP2D tahun 2017-2018 yaitu :
“Menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan Penerapan Iptek
untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat.”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan
kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi yang merupakan pernyataan
tujuan yang ingin dicapai yaitu:
Misi I, Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis
Misi II, Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat
Misi III, Menguatkan sistem inovasi daerah
Misi IV, Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian,
pengembangan dan penerapan IPTEK
Misi V, Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK
Misi VI, Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
sumber daya
Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan BP2D Provinsi Jawa Barat
sebagai lembaga riset daerah Provinsi Jawa Barat maka harus dapat terukur
kinerjanya melalui penetapan indikator kinerja yang akuntabel dan visible. Berikut
ini gambaran pencapaian kinerja sasaran strategis dalam Rencana Strategis
BP2D dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, yaitu
1. Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa
Barat, dengan indikator kinerja Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah
yang ditindaklanjuti, mendapat predikat nilai Sangat Baik.
2. Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat,
dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama Prosentase Inovasi yang
LKIP BP2D TAHUN 2017
iii
Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), mendapat predikat
nilai Sangat Baik serta kedua Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI
Tingkat Provinsi Jawa Barat, mendapat predikat nilai Sangat Baik.
3. Meningkatnya Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK
yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat dengan 2 (dua) indikator kinerja
yaitu pertama Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan, mendapat
predikat nilai Sangat Baik, kedua Prosentase hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaan, mendapat predikat nilai Sangat Baik,
4. Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan
IPTEK dengan indikator kinerja Prosentase Kerjasama Penelitian
Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan, mendapat
predikat nilai Sangat Baik..
Berdasar Laporan Kinerja BP2D Jawa Barat Tahun 2017 tersebut di atas,
diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan di Jawa Barat
khususnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi BP2D yaitu dalam rangka
misi kesatu RPJMD Jawa Barat 2013-2018, Membangun Masyarakat yang
Berkualitas dan Berdaya Saing yang dibuktikan dengan pencapaian indikator
kinerja Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
sangat baik yaitu 52 karya Iptek didaftarkan untuk mendapatkan HAKI.
Adapun pencapaian kinerja keuangan BP2D Jawa Barat pada tahun anggaran
2017 adalah sebesar 83% dari jumlah anggaran sebesar Rp 21.120.681.000,00.
Perlu ditingkatkan lagi upaya penyerapan anggaran melalui peningkatan
perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mengacu pada sasaran strategis
dalam Rencana Strategis BP2D Jawa Barat 2015-2018 serta peningkatan
kapasitas dan kualitas aparatur BP2D Jawa Barat yang saat ini masih sangat
terbatas terutama kuantitasnya.
Walaupun BP2D Jawa Barat baru berumur dua tahun efektif, ternyata telah
berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan bagi Provinsi Jawa
Barat yaitu :
1. Pada hari kebangkitan nasional (harteknas) dari tahun 2015 – 2017 untuk
ketiga kalinya berturut-turut, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia memberikan “Anugerah Iptek Pemerintah Provinsi
LKIP BP2D TAHUN 2017
iv
katagori penguatan jaringan SIDa (budhipura)” kepada Provinsi Jawa Barat
melalui BP2D Provinsi Jawa Barat.
2. Kemenristekdikti memberikan penghargaan kepada BP2D Jawa Barat
sebagai “BPPD (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Provinsi
katagori utama tahun 2017” yang merupakan hasil kegiatan monitoring dan
evaluasi kemenristekdikti dan kemendagri terhadap capaian kinerja badan
penelitian dan pengembangan Provinsi.
3. Juara Lomba Website Tingkat Provinsi Jawa Barat Kategori Most Improved
Website.
LKIP BP2D TAHUN 2017
v
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Alhamdulillah dengan mengucap syukur kehadirat Illahi Robbi, Allah SWT, Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat dapat
menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017, Laporan
tersebut didasari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
BP2D yang bercita-cita menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan
Penerapan Iptek untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat telah berupaya
melaksanakan tugas dan fungsi pokok sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor
78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2017
merupakan tahun ketiga berjalannya BP2D secara efektif dan mandiri menjadi
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. BP2D Jawa Barat
menyadari dan memahami adanya keterbatasan sumber daya di awal
perjalanannya akan tetapi pengukuran pencapaian kinerja terhadap indikator
kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis BP2D Jawa Barat 2017-2018
serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tetap dilakukan agar
menjadi evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun yang akan
datang. Penyusunan LKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi
Perangkat Daerah BP2D Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2017 sehingga dapat memberikan informasi capaian kinerja
pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah BP2D Jawa
LKIP BP2D TAHUN 2017
vi
Barat selama 1 (satu) tahun dengan indikator kinerja yang diukur menggunakan
besaran outcome.
Kami yakin bahwa seluruh kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sudah
kami sajikan berdasarkan pencapaian kinerja aktual BP2D secara transparan dan
akuntabel, mudah-mudahan memenuhi harapan berbagai pihak selaku pengambil
keputusan.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan bidang kerja
di lingkungan BP2D Provinsi Jawa Barat yang telah berperan dalam capaian
pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Bandung, Februari 2018
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. LUKMAN SHALAHUDDIN, MSc.
NIP. 19670910 198612 1 001
LKIP BP2D TAHUN 2017
vii
DAFTAR ISI
Hal.
Ikhtisar Eksekutif .............................................................................................................. i
Kata Pengantar ................................................................................................................. v
Daftar Isi .......................................................................................................................... vii
Daftar Tabel ................................................................................................................... viii
Daftar Gambar ................................................................................................................. ix
Bab I Pendahuluan ........................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 2
1.3 Dasar Hukum .............................................................................................................. 3
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi ................................................................................ 4
Bab II Perencanaan Kinerja ............................................................................................. 8
2.1 Rencana Strategis BP2D 2015-2018 ......................................................................... 8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................................................ 23
Bab III Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 26
3.1 Capaian Kinerja ........................................................................................................ 26
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ............................................................................. 26
3.1.2 Laporan Pengukuran Indikator Kinerja ............................................................... 28
3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja...................................................................... 46
3.1.4 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian .............................. 49
3.2 Akuntabilias Anggaran ............................................................................................ 56
3.2.1 Realisasi anggaran................................................................................................ 56
3.2.2 Efisiensi ................................................................................................................. 65
Bab IV Penutup ............................................................................................................... 67
LKIP BP2D TAHUN 2017
viii
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP2D dalam Rencana
Stratejik Tahun 2015-2018 ....................................................................... 12
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BP2D Provinsi Jawa
Barat 2017 - 2018 ........................................................................................... 19
Tabel 2.3 Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018 .............................. 22
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat ....... 24
Tabel 3.1 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat .......... 28
Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Tahun 2017 ................................... 57
Tabel 3.3 Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017 ............... 65
LKIP BP2D TAHUN 2017
ix
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1.1 Susunan Organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat ................................7
Gambar 2.1 Keterkaitan IKU BP2D terhadap IKU Gubernur Jawa Barat ............16
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 1
BAB I
PENDAH ULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara
Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan kepemerintahan
yang baik.
Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat
menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan
perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Perjanjan Kinerja, Pengukuran
Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Pelaporan Kinerja yang dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap
Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan
dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
kinerja.
Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Provinsi Jawa Barat atau disingkat BP3IPTEK Provinsi Jawa Barat
merupakan instansi pemerintahan termuda di Provinsi Jawa Barat yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa
Barat. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 2
Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
Iptek (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa
Barat, dengan susunan organisasi sesuai Tipe A.
BP2D Provinsi Jawa Barat dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan,
sumberdaya, dan jajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Jawa Barat dengan
mengedepankkan paradigma penelitian kreatif (Creative Research) yaitu
penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat dalam kerangka
perencanaan dan pembangunan. Sebagai salah satu instansi pemerintah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka BP2D Provinsi Jawa Barat
berkewajiban untuk menyusun Laporan tersebut di atas.
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini dimaksudkan untuk
memberikan informasi atas capaian kinerja organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat
dalam pelaksanaan program dan kegiatan BP2D Provinsi Jawa Barat yang
akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
di Provinsi Jawa Barat.
Adapun Tujuan penyusunan LKIP BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 ini adalah
sebagai sarana bagi BP2D Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Gubernur, DPRD dan
Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam mengelola
sumber daya yang telah dipercayakan kepada BP2D Provinsi Jawa Barat. Selain
sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat
dalam rangka :
1) Mendorong BP2D Provinsi Jawa Barat untuk dapat melaksanakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 3
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan
yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di
seluruh Jawa Barat;
2) Menjadikan BP2D Provinsi Jawa Barat yang akuntabel, sehingga dapat
berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat
dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif ;
3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan
dalam rangka meningkatkan kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat guna
membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik;
4) Terbangunnya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap
penyelenggara BP2D Provinsi Jawa Barat.
1.3 Dasar Hukum
1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 4
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025;
10) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2013 – 2018;
11) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Barat;
12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa
Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (BP3IPTEK)
Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa Barat;
13) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Guna menyongsong Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 yang produktif, berdaya
saing tinggi serta menjadi provinsi termaju di nasional, maka diperlukan
percepatan pembangunan dengan inovasi dan aplikasi teknologi untuk
mendukung masyarakat yang berdaya cipta tinggi. Untuk itu, dibentuklah Badan
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau
disingkat BP3IPTEK pada tahun 2014 dengan ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2014.
Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat bahwa Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
Iptek (BP3IPTEK) Provinsi Jawa Barat berubah nomenklatur menjadi Badan
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 5
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat (BP2D) Provinsi Jawa
Barat, dengan susunan organisasi sesuai Tipe A.
BP2D bukan sekadar Lembaga Penelitian, beroperasi dengan empat bidang dan
satu balai yang saling mendukung, BP2D Provinsi Jawa Barat berperan untuk
menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan,
sumberdaya, dan jajaran penelitian, pengembangan dan penerapan iptek di Jawa
Barat.
Mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 19 Seri E), Tugas pokok BP2D Jawa
Barat yaitu:
1. Aspek penelitian, pengembangan IPTEK terapan, analisis kebijakan dan
pengembangan Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian,
pengembangan dan penerapan IPTEK meliputi inovasi daerah serta
kemitraan dan layanan IPTEK.
Tugas pokok tersebut akan dijalankan melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, penerapan Iptek dengan paradigma Riset Kreatif
(Creative Research) yaitu Riset yang dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat dalam
Kerangka Perencanaan dan Pembangunan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BP2D memiliki fungsi, yaitu:
1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek;
2) penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek;
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 6
3) penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan, dan
penerapan iptek;
4) penyelenggaraan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan
dan penerapan iptek.
Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, BP2D , memiliki susunan
organisasi seperti yang ditetapkan pada Perda Provinsi Jawa Barat No. 78 Tahun
2016, terdiri atas: a) Kepala; b) Sekretariat, membawahkan: 1) Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan; 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan 3) Subbagian
Kepegawaian dan Umum; c) Bidang Analisis Kebijakan Iptek; d) Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek; e) Bidang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah; f) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek; dan g) Kelompok
Jabatan Fungsional.
Disamping itu organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat juga berkolaborasi dengan
organisasi lain, yaitu: Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Koordinasi Sistem Inovasi
Daerah, dan Tim Pengendali Mutu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Adapun susunan organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat serta tugas dan fungsi
masing-masing unit kerja seperti pada Gambar 1.1 dan uraian di bawah ini.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 7
Gambar 1.1 Susunan Organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat
Berikut ini uraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit/bidang kerja dalam
organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat:
I. Sekretariat
Tugas pokok Sekretariat yaitu menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi
perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta
membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam
menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan
teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh
Bidang-Bidang;
b) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian
keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan;
d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
II. Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah (AKI)
Tugas pokok Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah atau
yang disingkat Bidang AKI adalah menyelenggarakan fungsi penunjang
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI
Bidang III
BIDANG PENGUATAN
SISTEM INOVASI
DAERAH
Bidang I
BIDANG ANALISIS
KEBIJAKAN IPTEK
Bidang II
BIDANG PENELITIAN,
PENGEMBANGAN
DAN PENERAPAN
IPTEK
MAJELIS BP2D
UPTD Balai
Pengembangan
Agro Teknologi
KEPALA BADAN
SEKRETARIS BADAN
SUB BAG PERENCANAAN & PELAPORAN
SUB BAG KEPEGAWAIAN & UMUM
SUB BAG KEUANGAN & ASET
SUB BAG TATA
USAHA Seksi Pengembangan Pertanian,
Perkebunan, dan Kehutanan
Terpadu
Seksi Pengembangan
Peternakan dan Perikanan
Terpadu KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Bidang IV
BIDANG
MONITORING,
EVALUASI DAN
LAYANAN IPTEK
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 8
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek
analisis kebijakan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan
pengembangan, pemberian masukan arah, kebijakan strategi dan pengembangan
serta masukan pada perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan aspek analisis kebijakan Iptek. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan
Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang analisis
kebijakan Iptek;
b) Penyelenggaraan analisis dan kebijakan Iptek;
c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
III. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Litbangrap)
Tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek atau yang
disingkat dengan Bidang Litbangrap adalah menyelenggarakan fungsi penunjang
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek
penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, meliputi penyusunan rencana
induk penelitian dan pengembangan, pelaksanaan dan fasilitasi penelitian,
pengembangan dan penerapan Iptek skala prototype, usaha terbatas konsultasi
mediasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek serta
pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Iptek mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penelitian,
pengembangan, dan penerapan Iptek;
b) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang penelitian,
pengembangan dan penerapan Iptek;
c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
IV. Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Tugas pokok Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau yang disingkat
dengan Bidang SIDa adalah menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab I - Pendahuluan | 9
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek penguatan
sistem inovasi daerah, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan
pengembangan dan rencana kerja tahunan, fasilitasi kebutuhan pengembangan
dan penguatan sistem inovasi, rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada
Bupati/Walikota dan perangkat daerah dalam pengembangan daerah, konsultasi
mediasi dan fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah Kabupaten/Kota fasilitasi
anugerah inovasi penelitian dan pengembangan aspek penguatan sistem inovasi
daerah serta penyelenggaraan sosialisasi pendaftaran Hak atas Kekayaan
Intelektual. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang penguatan
sitem inovasi daerah;
b) Penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah;
c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
V. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek (MLI)
Tugas pokok Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek atau yang disingkat
dengan Bidang MLI adalah menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek monitoring,
evaluasi dan layanan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk pengembangan
basis data dan informasi penelitian dan pengembangan diseminasi hasil dan
pelayanan perizinan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, fasilitasi
pelayanan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan kerjasama Badan serta
menginventarisasi kebutuhan Iptek dan Kepakaran Kabupaten/Kota. Dalam
menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek
mempunyai fungsi:
a) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang monitoring,
evaluasi dan layanan Iptek;
b) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
c) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
d) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan sistem
akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Aspek ini menggambarkan kualitas
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1-5 tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan
mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi bersangkutan.
Perencanaan kinerja OPD BP2D Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam bentuk
Rencana Strategis (Renstra) dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk
Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai
pemangku organisasi perangkat daerah, dengan Gubernur Jawa Barat selaku
pemangku pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat.
2.1 Rencana Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018
Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat
yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yaitu "Jawa Barat Maju dan
Sejahtera Untuk Semua".
Dengan memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan Jawa Barat yang
mencakup permasalahan, tantangan, peluang dan ancaman, maka dalam rangka
pencapaian visi tersebut di atas ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Jawa Barat
Tahun 2013-2018 sebagai berikut:
Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang
menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap
mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya,
dengan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau
dan merata;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta
perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 9
3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta
berbudaya IPTEK;
4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.
Misi Kedua, Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan, dengan
tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi
disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran sebagai berikut:
1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;
2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;
3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;
5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.
Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan
Perluasan Partisipasi Publik, dengan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif,
dengan sasarannya adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan
pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik;
2. Terwujudnya pemerintahan yang modern, dengan sasaran meningkatnya
kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK;
3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur
yang kompeten dengan sasaran meningkatnya profesionalisme dan kualitas
kesejahteraan aparatur;
4. Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasaran meningkatnya stabilitas,
ketertiban ketentraman masyarakat, kesadaran politik dan hukum.
Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan
infrastruktur strategis yang berkelanjutan, dengan tujuan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan,
dengan sasaran meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan
serta kualitas penanganan bencana;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas
ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasaran; pertama, meningkatnya
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 10
kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan kedua,
meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda
dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal,
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS), dengan sasaran Pencegahan dan Penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya
prestasi olahraga, dengan sasaran meningkatnya peran pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu;
3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan
pariwisata yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya peran
masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dengan
sasaran meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar
umat beragama.
Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, maka BP2D berkontribusi dan
mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Jawa Barat terutama
pada Misi Pertama yaitu Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
Saing. Tujuannya adalah membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang
menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap
mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.
Serta Misi Ketiga yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik.
Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsi, BP2D menyusun perencanaan
strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah
mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Kebijakan Nasional Bidang Iptek
yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BP2D periode tahun 2015-
2018.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 11
Di dalam Renstra tersebut, tercantum rumusan visi BP2D selama 3 (tiga) tahun
ke depan, yaitu “Menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan
Penerapan Iptek untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat.”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Lembaga Terkemuka :
Menjadi center of execelent bagi lembaga kelitbangan di Jawa Barat, nasional,
dan internasional serta mampu mengkoordinasi lembaga penelitian,
pengembangan, dan penerapan Iptek di Jawa Barat.
Penelitian Kreatif :
Penelitian kreatif merupakan penelitian yang memiliki kemampuan gagasan,
ide atau pemikiran baru untuk menciptakan inovasi yang mampu memberikan
solusi bagi pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa
Barat dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat.
- Penerapan Iptek :
Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau Ilmu Pengethuan dan
Teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi
teknologi melalui hilirisasi IPTEK, Peningkatan Tingkat Kesiapan Tekonologi
dan mendorong terbentuknya science techno park/techno park.
- Percepatan Pembangunan Jawa Barat :
Gerakan perubahan/terobosan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam rangka menjalankan Visi BP2D tersebut, ditetapkan Misi BP2D tahun 2015-
2018, yaitu:
Misi I, Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.
Misi II, Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Misi III, Mewujudkan jaringan kerjasama penelitian, pengembangan dan
penerapan Iptek.
Misi IV, Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian,
pengembangan dan penerapan IPTEK.
Misi V, Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 12
Misi VI, Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber
daya
Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut
di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut
tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan
memperhatikan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan memberi arahan
untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan
berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran
dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator
sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu
tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
Rencana Stratejik.
Tujuan dan sasaran BP2D Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2018
berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP2D dalam
Rencana Stratejik Tahun 2015-2018
Misi - 1 : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis
TUJUAN
Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis
SASARAN
Meningkatnya Kajian dan analisis untuk kebijakan pembangunan Jawa Barat
INDIKATOR SASARAN :
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 13
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti
Misi - 2 : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek
sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat
TUJUAN
Meningkatkan hasil-hasil penelitian,pengembangan dan penerapan Iptek sebagai solusi
permasalahan pembangunan Jawa Barat
SASARAN
Meningkatnya hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang dibutuhkan
masyarakat Jawa Barat
INDIKATOR SASARAN :
1 Prosentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan
2 Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan
Misi - 3 : Menguatkan sistem inovasi daerah (SIDa)
TUJUAN
Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat
SASARAN
Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan msyarakat Jawa Barat
INDIKATOR SASARAN :
1 Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
2 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
Misi - 4 : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan dan
penerapan IPTEK
TUJUAN
Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk penguatan jejaring dan kualitas penelitian,
pengembangan dan penerapan IPTEK
SASARAN
Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK
INDIKATOR SASARAN :
Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang
diimplementasikan
Misi - 5 : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK
TUJUAN
Meningkatkan nilai tambah produk agribisnis
SASARAN
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 14
Berkembangnya pusat agribisnis berbasis IPTEK
INDIKATOR SASARAN :
Jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat
Misi - 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya
TUJUAN
Meningkatkan profesionalisme, kinerja dan akuntabilitas kelembagaan BP2D Provinsi Jawa Barat
SASARAN
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas sumber daya aparatur, perencanaan, pengelolaan asset dan keuangan
INDIKATOR SASARAN :
1 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Opresional Organisasi Dalam Mendukung
Tupoksinya.
2 Prosentase peningkatan Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur
3 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
4 Tingat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi
5 Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
6 Tingkat akuntabilitas laporan keuangan
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama digunakan
mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. BP2D
telah menetapkan IKU sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan organisasi dalam
pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017 yaitu sebagai berikut :
1) Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti
2) Prosentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan
3) Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan
4) Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
5) Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
6) Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK
yang diimplementasikan
7) Jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 15
BP2D sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jawa
Barat menjadi Provinsi termaju dan sejahtera untuk semua. Konsekuensi dari Visi
Pembangunan Jawa Barat yang berfokus pada pemerataan kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat maka perlu ada beberapa upaya yang dapat menjadi
faktor kendali pencapaian tersebut, di antaranya sebagai berikut :
a) Dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun global, yang
berlangsung secara cepat, menuntut berbagai penyesuaian dalam
pembangunan dan pengembangan wilayah.
b) Pembangunan dan pengembangan wilayah tidak lagi bisa dijalankan dengan
cara-cara konvensional namun membutuhkan sistem dan sumber daya
manusia yang handal dan berdaya saing tinggi
c) Kebutuhan berbagai terobosan yang bersifat kreatif dan inovatif berbasis ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, terutama dalam rangka
meningkatkan daya saing wilayah, sektor pemerintahan, sektor dunia usaha,
akademisi dan komunitas berbasis masyarakat, dalam menghadapi berbagai
tantangan dan tuntutan perubahan.
Untuk itulah BP2D tampil menjadi Lembaga Riset Pemerintahan Daerah yang
dapat menjawab tantangan konsekuensi pembangunan di atas, di mana kontribusi
BP2D terhadap Indikator Kinerja Utama Gubernur sangat diharapkan terutama
dalam mencapai misi kesatu, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan
Berdaya saing. Kinerja BP2D diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan
sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak
mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap
berkompetisi. Dalam misi kesatu ini, IKU BP2D yang beririsan dan berkaitan
dengan IKU Gubernur Jawa Barat adalah Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan
untuk mendapat HAKI. Melalui pencapaian indikator kinerja utama Jumlah
Karya Iptek yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat maka dapat
menunjukkan pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu dalam hal
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta
berbudaya IPTEK.
Selanjutnya, Keberadaan BP2D dapat berkontribusi dalam pencapaian
pembangunan Jawa Barat yang terkandung dalam misi ketiga, Meningkatkan
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 16
Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi
Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan
Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan
yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK
menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan
yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen
pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis
kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Indikator Kinerja
Utama Gubernur Jawa Barat dalam misi ketiga ini yang menjadi bagian dari
tanggung jawab dan partisipasi BP2D adalah mengenai Indikator Daya Saing
Provinsi dengan IKU BP2D yang dapat menjadi parameter keberhasilannya adalah
Prosentase Inovasi yang terbentuk menjadi SIDa. Untuk lebih jelasnya dapat
ditunjukkan dalam Gambar 2.1 berikut ini :
Ket : : IKU Gubernur Jawa Barat
: IKU BP2D
Gambar 2.1 Keterkaitan IKU BP2D dengan IKU Gubernur Jawa Barat
Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan
HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
Indeks Pembangunan
Manusia
Prosentase Inovasi Daerah yang sudah terbentuk menjadi
SIDa
Indikator Daya Saing
Provinsi
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 17
Visi dan Misi BP2D yang telah dirumuskan dan dijabarkan tujuan serta sasarannya
perlu dipertegas dengan penjelasan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran misi tersebut melalui strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan
selama kurun waktu tahun 2015-2018.
Kebijakan BP2D Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan penelitian,
pengembangan, dan penerapan Iptek tersebut bersamaan dengan Misi BP2D
Provinsi Jawa Barat akan dirumuskan dalam strategi dan kebijakan masing-
masing Misi, sebagaimana diuraikan berikut ini.
Misi 1 : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.
Strategi:
Menyelenggarakan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu
yang membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.
Kebijakan:
Penyediaan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu yang
membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.
Misi 2 : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Strategi :
Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Menyebarluaskan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat
guna
Kebijakan :
Penyediaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Penyebarluasan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Misi 3 : Menguatkan sistem inovasi daerah.
Strategi :
Menyelenggarakan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan
masyarakat Jawa Barat
Kebijakan :
Penyelenggaraan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan
masyarakat Jawa Barat
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 18
Misi 4 : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Strategi :
Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama penelitian,
pengembangan dan penerapan IPTEK
Kebijakan :
Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan IPTEK
Misi 5 : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK
Strategi :
Memfasilitasi dan mengembangkan penelitian agribisnis berbasis IPTEK
Kebijakan :
Mengembangkan penerapan hasil-hasil penelitian agribisnis berbasis IPTEK
Misi 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya
Strategi :
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur BP2D Provinsi Jawa Barat
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan organisasi
Meningkatkan Kualitas Perencanaan
Meningkatan tata kelola administrasi keuagan yang efektif
Berikut ini dalam Tabel 2.2 dijabarkan Strategi dan Arah Kebijakan BP2D periode
2017-2018.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 19
Tabel 2.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BP2D Provinsi Jawa Barat,
2017-2018
Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Visi BP2D,
adalah: “Menjadi
Lembaga Terkemuka dalam
Penelitian Kreatif dan
Penerapan Iptek untuk
Percepatan Pembangunan
Jawa Barat.
Misi I :
Mewujudkan kebijakan
pembangunan berbasis kajian dan analisis.
Meningkatkan
kualitas perencanaan dan
kebijakan pembangunan berbasis kajian
dan analisis
Meningkatnya
Kajian dan Analisis untuk
Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
Menyelenggara-
kan kajian dan analisis kebijakan
Iptek didasarkan pada isu-isu yang membutuhkan
solusi yang responsif dan
antisipatif.
Penyediaan
kajian dan analisis kebijakan Iptek
didasarkan pada isu-isu yang membutuhkan
solusi yang responsif dan
antisipatif.
Misi II : Meningkatkan
pemanfaatan penelitian, pengembangan
dan penerapan Iptek sesuai
kebutuhan masyarakat
Jawa Barat.
Meningkatkan hasil-hasil
penelitian,pengembangan dan penerapan Iptek
sebagai solusi permasalahan
pembangunan Jawa Barat
Meningkatnya hasil Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang
dibutuhkan masyarakat
Jawa Barat
Menyelenggara-kan penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Penyediaan penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Menyebarluaskan hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Penyebarluasan penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Misi III :
Menguatkan sistem inovasi
daerah
Mengembangkan
inovasi dan daya saing daerah bagi
kemajuan masyarakat Jawa Barat
Meningkatnya
Inovasi Daerah bagi Kemajuan
Masyarakat Jawa Barat
Menyelenggara-
kan sistem inovasi daerah bagi
pembangunan dan kemajuan masyarakat Jawa
Barat
Penyelenggaraan
sistem inovasi daerah bagi
pembangunan dan kemajuan masyarakat Jawa
Barat
Misi IV: Menguatkan
sistem monitoring dan
evaluasi penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Meningkatkan sistem monitoring
dan evaluasi untuk penguatan
jejaring dan kualitas penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Meningkatnya Kualitas dan
Implementasi Kerja sama
Penelitian Pengembangan dan Penerapan
IPTEK
Menyelenggara kan monitoring
dan evaluasi serta kerja sama
penelitian, pengembangan dan penerapan
IPTEK
Melaksanakan monitoring dan
evaluasi serta kerja sama
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan
IPTEK
Misi V :
Mengembangkan pusat
agribisnis berbasis IPTEK
Meningkatkan
nilai tambah produk agribisnis
Berkembangnya
pusat agribisnis berbasis IPTEK
Memfasilitasi dan
mengembangkan penelitian
agribisnis berbasis IPTEK
Mengembangkan
penerapan hasil-hasil penelitian
agribisnis berbasis IPTEK
Misi VI : Meningkatkan
kapasitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, dan sumber
daya
Meningkatkan profesionalisme,
kinerja dan akuntabilitas
kelembagaan BP2D
Meningkatnya kualitas dan
kompetensi sumber daya
aparatur, perencanaan,
pengelolaan asset dan
keuangan
Memfasilitasi peningkatan
kualitas dan kompetensi
sumber daya aparatur,
perencanaan, pengelolaan asset
dan keuangan
Melaksanakan peningkatan
kualitas dan kompetensi
sumber daya aparatur,
perencanaan, pengelolaan asset
dan keuangan
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 20
Kebijakan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta
visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi BP2D Jawa Barat tahun
2015-2018 pembangunan Jawa Barat perlu didukung oleh kebijakan dan program
yang dirumuskan sebagai berikut :
Misi I : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.
Kebijakan :
Penyediaan kajian dan analisis kebijakan Iptek didasarkan pada isu-isu yang
membutuhkan solusi yang responsif dan antisipatif.
Program :
Program Penelitian, Studi dan Survei
Misi II : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Kebijakan :
1) Penyediaan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna;
2) Penyebarluasan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek tepat guna
Program
Program Penelitian, Studi dan Survei
Misi III : Menguatkan sistem inovasi daerah
Kebijakan :
Penyelenggaraan sistem inovasi daerah bagi pembangunan dan kemajuan
masyarakat Jawa Barat.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 21
Program
Program Penelitian, Studi dan Survei
Misi IV: Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Kebijakan :
Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta kerja sama Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan IPTEK
Program
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2) Program Penelitian, Studi dan Survei
Misi V: Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK
Kebijakan :
Mengembangkan penerapan hasil-hasil penelitian agribisnis berbasis IPTEK
Program
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Misi VI: Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber
daya
Kebijakan :
Melaksanakan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur,
perencanaan, pengelolaan asset dan keuangan
Program
1) Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
3) Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
4) Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
5) Program Penelitian, Studi dan Survei
6) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 22
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Berikut ini uraian Rencana Strategis (Renstra) BP2D telah disusun dengan
mengacu pada Kebijakan Nasional dan Provinsi Bidang IPTEK yang tertuang
dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.
Tabel 2.3 Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2018
NO INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi Target
1 Prosentase Rekomendasi
Kebijakan Daerah yang
Ditindaklanjuti
80% 70% 83% 77% 85%
2 Prosentase Inovasi yang
Sudah Terbentuk Menjadi
Sistem Inovasi Daerah
(SIDa)
20% 50% 55% 56% 60%
3 Jumlah Karya Iptek yang
Didaftarkan HAKI Tingkat
Provinsi Jawa Barat
25
karya
IPTEK
42 karya
IPTEK
50
karya
IPTEK
52 karya
IPTEK
55
karya
IPTEK
4 Prosentase Hasil Riset dan
IPTEK yang Diterapkan
20% 40% 50% 65% 60%
5 Prosentase Hasil Penelitian
yang Digunakan dalam
Perencanaan
25% 67% 70% 75% 80%
6 Prosentase Kerjasama
Penelitian Pengembangan
dan Penerapan IPTEK yang
Diimplementasikan
90% 100% 100% 100% 100%
7 Jumlah Paket Teknologi
yang Diterapkan di
Masyarakat
2
Paket
2 Paket 3
Paket
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan, Gubernur
diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja BP2D Provinsi
Jawa Barat Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2017.
Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai alat kendali pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2017 dalam mencapai Sasaran Stratejik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017. Serta ditetapkan satu bulan setelah ditandatanganinya DPA
Tahun 2017.
Adapun tujuan BP2D dalam menyusun Penjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah:
(1) Sebagai wujud nyata komitmen BP2D Provinsi Jawa Barat terhadap Gubernur
Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur;
(2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
(3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi sehingga terus dapat meningkatkan kinerja dengan
perubahan yang dinamis dan realistis;
(4) Sebagai dasar Pimpinan Daerah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan dan kinerja Badan sebagai OPD;
(5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab II – Perencanaan Kinerja | 24
Berikut ini uraian dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa
Barat yang mengalami perubahan sesuai dengan DPA Perubahan Tahun
Anggaran 2017.
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Barat
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk
Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
Prosentase Rekomendasi
Kebijakan Daerah yang
ditindaklanjuti
83 %
2 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi
Kemajuan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase Inovasi yang sudah
terbentuk menjadi Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
55 %
Jumlah Karya IPTEK yang
didaftarkan HAKI Tingkat
Provinsi Jawa Barat
50 Karya
Iptek
3 Meningkatnya hasil penelitian,
pengembangan, dan penerapan
IPTEK yang dibutuhkan masyarakat
Jawa Barat
Prosentase hasil riset dan
IPTEK yang diterapkan
50 %
Prosentase hasil
penelitian yang digunakan
dalam perencanaan
70 %
4 Meningkatnya Kualitas dan
Implementasi Kerjasama Penelitian
Pengembangan dan Penerapan
IPTEK
Prosentase Kerjasama
Penelitian Pengembangan dan
Penerapan IPTEK yang
diimplementasikan
100 %
5 Berkembangnya Pusat Agribisnis
Berbasis IPTEK
Jumlah Paket Teknologi yang
Diterapkan di Masyarakat
2 Paket
Sumber : dokumen Perjanjian Kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat, 2017
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat merupakan perwujudan dari
pelaksanaan kewajiban BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun
2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran
stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan (goal) yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang telah
dituangkan dalam Rencana Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat 2015-2018.
3.1 Capaian Kinerja
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja sasaran strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa
Barat dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang
bersifat outcome atau output. pentingnya realisasi kinerja aktual tahun 2017
dengan targetnya sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk prosentase.
Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat
diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan
perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal
(SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana
jangka menengah (RPJMD). Data kinerja aktual diperoleh dari sumber data primer
maupun sekunder melalui sistem informasi pengumpulan data kinerja. Data kinerja
aktual berasal dari data kinerja organisasi perangkat daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja masing-masing OPD data kepustakaan yang diperlukan kemudian diolah,
dievalusi dan dianalisis untuk memperoleh data realisasi kinerja yang relevan
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 27
dengan sasaran stratejik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Formulir bantu yang
dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana
kerja tahunan dan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir
Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,
dalam kondisi :
(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,
maka digunakan rumus :
% Pencapaian Kinerja = Realisasi
x 100% Rencana
(1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,
maka digunakan rumus :
% Pencapaian Kinerja = Rencana - (Realisasi - Rencana)
x 100% Rencana
Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi
berikut :
SKALA NILAI KATEGORI PENILAIAN
>=80 Sangat Baik
60 – 79.99 Baik
50 – 59.99 Sedang
0-49.99 Kurang
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 28
3.1.2 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017
Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.
Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :
1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan data kinerja aktual yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah, dievalusi dan dianalisis, berikut ini adalah Laporan
Pengukuran Kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini :
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 29
Tabel 3.1 Laporan Pengukuran Kinerja Tahun 2017 BP2D Provinsi Jawa Baratjawa Barat
No. Sasaran Indikator Capaian Thn Lalu
Target Target Akhir
Renstra
Capaian Thn 2017 terhadap Target Akhir Renstra
Target Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti
77% 83% 77% 92,77 85% 90,59%
2 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase Inovasi yang Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
50% 55% 56% 101 60% 93,33%
3 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat
Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
42 50 52 104 55 94,54
4 Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan
40% 50% 65% 130 60% 108,33%
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 30
No. Sasaran Indikator Capaian Thn Lalu
Target Target Akhir
Renstra
Capaian Thn 2017 terhadap Target Akhir Renstra
Target Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan
67% 70% 75% 107 80% 93,75%
6 Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK
Prosentase Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan
100 100 100 100 100 100
Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan di Masyarakat
2 Paket
2 Paket 100 3 Paket 66,67
Rata-Rata 105,67 96,75
NON IKU
7 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi
Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
80 80 80 100 100 80
8 Prosentase Peningkatan Kualitas SDM
80 80 80 100 100 80
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 31
No. Sasaran Indikator Capaian Thn Lalu
Target Target Akhir
Renstra
Capaian Thn 2017 terhadap Target Akhir Renstra
Target Realisasi % Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9
Prosentase Kualitas Penatausahaan Keuangan
75 80 80 100 100 80
10
Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan
80 80 80 100 100 80
Rata-Rata 100 86,67
Keterangan : Sangat Baik [.=80%] ; Baik [60-79,99%] Sedang [50-59.99%] Kurang [0-49.99%]
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 45
Setelah dilakukannya pengukuran kinerja maka perlu dievaluasi capaian indikator
kinerja serta dianalisis kontribusinya terhadap isu strategis nasional maupun
provinsi.
Dalam rangka mewujudkan misi ketiga Pembangunan Provinsi Jawa Barat periode
RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,
Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik maka BP2D Provinsi
Jawa Barat berupaya kembali pada tahun 2017 sesuai Tupoksinya melalui Bidang
Analisis Kebijakan Iptek mencapai kinerja yang diukur dalam indikator kinerja
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti dengan realisasi
sesuai target yaitu tercapainya 77 (Tujuh puluh tujuh) persen rekomendasi yang
ditindaklanjuti dari 83 (delapan puluh tiga) persen yang ditargetkan.
Indikator kinerja prosentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi
daerah (SIDa) rencana aksi dapat dicapai melebihi target yaitu 56% dari target
55% prosentase inovasi yang sudah menjadi SIDa.
Selanjutnya untuk indikator kinerja jumlah karya iptek yang didaftarkan HAKI
tingkat Provinsi Jawa Barat dapat dilihat bahwa realisasi rencana aksi juga telah
mencapai target dan sesuai dengan perhitungan dalam rencana target. Hal ini
dapat menunjukkan bahwa pencapaian indikator tersebut berjalan sesuai dengan
rencana aksi di mana penetapan target kinerja berdasarkan analisis dan
ketersediaan data informasi yang telah ada sehingga prediksi pencapaian target
telah terpikirkan dengan matang. Dengan adanya peningkatan Inovasi Daerah
bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat yang tercatat telah ada 2 paket inovasi
teknologi yang telah menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), maka dapat
berkontribusi dalam pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu Indikator Daya
Saing Provinsi.
Selanjutnya untuk indikator kinerja prosentase hasil riset dan IPTEK yang
diterapkan dapat dicapai dengan melebihi target kinerja yaitu 65% penelitian
digunakan dalam perencanaan pembangunan dari target 50% penelitian
digunakan dalam perencanaan di Tahun 2017. Pencapaian realisasi kegiatan ini
berhubungan langsung dengan pencapaian IKU Gubernur Jawa Barat yaitu
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 46
Indikator Daya Saing Provinsi dalam misi ketiga RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-
2018.
Kemudian unduk indikator kinerja prosentase hasil penelitian yang digunakan
dalam perencanaan dicapai 75% dari target 70% yang telah ditentukan.
Terakhir untuk indikator kinerja prosentase kerjasama penelitian pengembangan
dan penerapan IPTEK dan yang diimplementasikan serta indikator kinerja jumlah
paket teknologi yang diterapkan di Masyarakat telah sesuai target
implementasinya. Hal ini disebabkan karena fokus dan komitmen dalam
pelaksanaan kegiatan forum kerjasama dengan perguruan tinggi, OPD Kab/Kota
serta provinsi lain sehingga 3 (tiga) dokumen kerjasama atau kesepakatan telah
dihasilkan oleh Bidang Kemitraan dan Layanan IPTEK.
3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,
berdasarkan Sasaran per Misi sebagai berikut :
Misi Kesatu : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis
Sasaran Dalam upaya Meningkatkan Kajian dan Analisis untuk Kebijakan
Pembangunan Jawa Barat, diarahkan pada Prosentase Rekomendasi
Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti.
Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 92,77% dengan kategori “Sangat
Baik” Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian, Studi
dan Survei, dengan kegiatan :
- Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk
Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dan
Lembaga Riset Terkemuka
- Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa
Barat 2015-2018
- Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk Pengurangan Genangan
Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya
- Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
- Implementasi Kebijakan Dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Riset
Jawa Barat
- FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis
IPTEK dengan Menghasilkan Rekomendasi
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 47
Misi Kedua : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat
Sasaran Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat, diarahkan pada
penelitian, pengembangan dan penerapan yang dapat dimanfaatkan
dalam perencanaan dan pembangunan di Jawa Barat. Terdapat 2 (dua)
indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, yaitu
kesatu Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan, capaian
kinerja pada tahun 2017 sebesar 130% dengan kategori “Sangat Baik”.
Kedua Prosentase Hasil Penelitian yang Digunakan dalam Perencanaan,
capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 107% dengan kategori “Sangat
Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian,
Studi dan Survei, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk
Perguruan Tinggi
- Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta oleh
Perguruan Tinggi
- Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh
Perguruan Tinggi
- Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @
125 Juta
- Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul
- Kegiatan Pengembangan Techno Park Agribisnis di Cikadu
Kabupaten Cianjur
- Kajian Komprehensif Simulasi Teknis dan Pendampingan
Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi
- Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan
Teknologi (TBIT) di Jatinangor
- Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia Selatan
- Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian
Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity
di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu
Misi Ketiga : Menguatkan sistem inovasi daerah
Sasaran Meningkatnya inovasi daerah bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat,
diarahkan pada penguatan sistem inovasi daerah. Terdapat 2 (dua)
indikator kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, yaitu
kesatu Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 48
Daerah (SIDa), capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 101% dengan
kategori “Sangat Baik”. Kedua Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan
HAKI Tingkat Provinsi, capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 104%
dengan kategori “Sangat Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan
melalui Program Penelitian, Studi dan Survei, dengan kegiatan sebagai
berikut :
Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan
Kota di Wilayah BKPP Jawa Barat (Lanjutan)
Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa
Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Kegiatan Finalisasi Naskah Akademik Perubahan Perda
Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun 2012
Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK
Misi Keempat : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Kerja sama Penelitian
Pengembangan dan Penerapan IPTEK, diarahkan pada Pembinaan
Forum Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek
serta Pelaksanaan Kerjasama Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Iptek dengan Pusat, Kab/Kota.
Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100% dengan kategori “Sangat
Baik”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Penelitian,
Studi, dan Survey dan Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik
Daerah, dengan kegiatan :
- Pengembangan Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jawa Barat
- Pembagunan Sitem Informasi Decision Supproting System (DSS)
- Seminar Riset Kreatif
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif
- Kegiatan Monev dan Pengawalan Lingkup bidang Iptek dalam aktifitas
peneliti dan pelaksanaan penelitiannya oleh majelis BP2D
- Forum Komunikasi Penelitian
- Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil Penelitan di Jawa Barat
- Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Jawa Barat
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 49
Misi Kelima : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK
Sasaran Berkembangannya pusat agribisnis berbasis IPTEK, diarahkan pada
jumlah paket teknologi yang diterapkan di masyarakat.
Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100% dengan kategori “Sangat Baik”
pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber
Daya Aparatur, Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur,
dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
- Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan BPPT
Cikadu Cianjur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Hortikultura dan Palawija
BPPT Cikadu Cianjur
- Kegiatan Peningkatan Sikap Disiplin dan Jiwa Korsa (Outbond)
UPTB BPPT Cikadu
- Kegiatan Gathering UPTB BPPT Cikadu
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT
Cikadu
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT
Cikadu
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
UPTB BPPT Cikadu
- Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB
BPPT Cikadu
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT
CIKADU
- Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU
3.1.4 Evaluasi Program dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Kinerja
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka
mencapai target kinerja telah dikelompokkan sesuai dengan upaya pencapaian
tujuan per misi organisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:
I. Misi Kesatu : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan
analisis.
Tujuan misi kesatu yaitu Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan
pembangunan berbasis kajian dan analisis, telah diupayakan melalui Program
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 50
Penelitian, Studi dan Survei dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala
Bidang Analisis Kebijakan Iptek. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik,
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.730.000.000,00 yang terealisasi 94,39%
yang berarti sangat baik dalam proses pemanfaatan sumber daya anggaran.
Melalui 6 (enam) kegiatan yaitu Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset
Kreatif untuk Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi
dan Lembaga Riset Terkemuka; Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset
Daerah (ARD) Jawa Barat 2015-2018; Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk
Pengurang an Genangan Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya; Kajian
Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; Implementasi Kebijakan Dan
Strategi Daerah (JAKSTRADA) Riset Jawa Barat; dan FGD untuk Mendapatkan
Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK dengan Menghasilkan
Rekomendasi, telah sangat baik dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator
kinerja yaitu Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti.
Dokumen Rekomendasi Kebijakan Riset dan Iptek telah ditindaklanjuti menjadi
dokumen rekomendasi kebijakan pembangunan di Jawa Barat sebanyak 11
(sebelas), yaitu
1. Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Riset Jawa Barat
2. FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK
dengan Menghasilkan Rekomendasit
3. Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa Barat Tahun 2015
– 2018
4. Permodelan Numerik Untuk Pengurangan Genangan Banjir DAS Citarum
Hulu di Bandung Raya
5. Penelitian Aspek Sosial dan Budaya Historis Padjadjaran dan Mataram
6. Penelitian Sosok dan Kesejarahan Gunung Padang
7. Penelitian Pengembangan Teknologi Padi Ratun / Salibu di Jawa Barat
8. Penelitian Prospek Pemekaran Mandiri Kab/ Kota di Jawa Barat
9. Kajian Komprehensif Pengembangan Budidaya dan Industri Pisang di Jabar
Selatan
10. Penelitian Potensi Bandung Utara Sebagai Kawasan Tanaman Multi
Purpose Trees Special (MPTS)
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 51
11. Kajian Komprehensif Pengembangan Technopark Agribisnis di Cikadu Kab.
Cianjur
Upaya pelaksanaan dan pemahaman sebelas kegiatan tersebut di atas tetap perlu
ditingkatkan pada tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian target Renstra
BP2D Provinsi Jawa Barat hingga Tahun 2019 nanti. Walaupun capaian kinerja
pada Tahun 2017 ini menurun bila dibandingkan dengan realisasi tahun
sebelumnya yaitu 96,25%. Dan perubahan pada kinerja tahun ini adalah telah ada
upaya atau proses menindaklanjuti dokumen-dokumen rekomendasi yang
dihasilkan melalui kajian. Sehingga jelas kontribusinya terhadap peningkatan
kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.
II. Misi Kedua : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan
penerapan Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Tujuan utama dalam misi kedua ini yaitu Meningkatkan hasil-hasil penelitian,
pengembangan dan penerapan Iptek sebagai solusi permasalahan
pembangunan Jawa Barat, telah diupayakan melalui Program Penelitian, Studi
dan Survei dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Capaian
kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu
Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk Perguruan Tinggi,
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta oleh Perguruan Tinggi,
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh Perguruan Tinggi,
Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @ 125 Juta,
Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul, Kegiatan Pengembangan
Techno Park Agribisnis di Cikadu Kabupaten Cianjur, Kajian Komprehensif
Simulasi Teknis dan Pendampingan Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi,
Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi (TBIT)
di Jatinangor, Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia
Selatan, dan Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian
Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity di Kawasan
Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu dengan jumlah anggaran sebesar Rp
5.320.644.200,00 yang terealisasi sebesar Rp 4.241.504.009,00 atau 79,72%
(realisasi anggaran rendah).
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 52
Indikator kinerja pertama dari misi kedua adalah Hasil riset dan IPTEK yang
diterapkan yang menghasilkan 4 (empat) riset diantaranya :
Pengembangan Ayam, Sapi Perah, VBC Sapi Pasundan Serta
Infrastruktur Pendukung
Pengembangan Industri Pakan dan Daging Sapi
Kajian Komprehensif, Simulasi Teknis dan Pendampingan
Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi
Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan
Teknologi (TBIT) di Jatinangor
Sedangkan, Indikator kinerja kedua dari misi kedua yaitu Prosentase hasil
penelitian yang digunakan dalam perencanaan menghasilkan 5 (lima) buah
keluaran (output), diantaranya :
Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif
Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul
Penelitian mandiri yang dilakukan oleh fungsional peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat
Joint Research Dengan Flinders University Australia Selatan
Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian Komprehensif
Untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Diversity di Kawasan
Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Melalui hasil capaian kinerja tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa BP2D
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 terus memantapkan diri menjadi Lembaga
terdepan, leader, koordinator atas seluruh pelaku Iptek sehingga dapat
mewujudkan visinya yaitu salah satunya mendorong penelitian yang dibutuhkan
oleh masyarakat melalui penelitian kreatif dan penerapan Iptek.
III. Misi Ketiga : Menguatkan Sistem Inovasi Daerah
Tujuan Misi Ketiga adalah Mengembangkan inovasi dan daya saing daerah bagi
kemajuan masyarakat Jawa Barat telah diupayakan melalui Program Penelitian,
Studi dan Survei, dengan Penanggung Jawab adalah Kepala Bidang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah baik, dengan jumlah
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 53
anggaran melalui Progam Penelitian, Studi dan Survei sebesar Rp
1.315.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 1.018.389.445,00 atau 77,44%.
Terdapat 5 (lima) Kegiatan dalam Program Penelitian, Studi dan Survei yaitu
Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan Kota di Wilayah
BKPP Jawa Barat (Lanjutan), Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa,
Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Kegiatan Finalisasi
Naskah Akademik Perubahan Perda Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun
2012, dan Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK telah sangat baik dilakukan untuk mencapai
Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :
1. Prosentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah
(SIDa), dari target 55 persen inovasi yang terbentuk SIDa telah tercapai 56
persen inovasi diantaranya :
Varietas Unggul Baru Kentang
Pengembangan Inovasi Teknologi Produksi Benih Bawang Merah dari Biji
Pengembangan Inovasi Industri Tea Powder di kalangan petani rakyat
Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Indigofera
Pengembangan Kopi Jawa Barat
2. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi, dari target
50 karya IPTEK telah tercapai 52 karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Tingkat
Provinsi Jawa Barat.
Keberhasilan pencapaian pada misi ketiga BP2D tersebut di atas berarti telah
berkontribusi atau bermanfaat untuk pencapaian sasaran misi kesatu RPJMD
Provinsi Jawa Barat 2013-2018 yaitu Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk
mendapat HAKI.
Pada Tahun 2017, BP2D Provinsi Jawa Barat pun menguatkan eksistensinya
kembali sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi untuk
kategori utama melalui penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai Lembaga
Litbang Berkinerja baik. Selain itu Provinsi Jawa Barat mendapat pula Anugerah
Budhipura ketiga kalinya Tahun 2017 dengan BP2D Provinsi Jawa Barat
sebagai Koordinator yang berarti telah berdedikasi sebagai pemerintah provinsi
guna melaksanakan pembinaan yang dilakukan untuk penguatan inovasi kepada
pemerintah kota/kabupaten.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 54
IV. Misi Keempat : Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi
penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK
Tujuan Misi Keempat adalah Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk
penguatan jejaring dan kualitas penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK,
telah diupayakan melalui 2 (dua) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik
Daereah serta Program Penelitian, Studi dan Survei, dengan Penanggung Jawab
adalah Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek. Capaian kinerja
Tahun 2017 adalah sangat baik, dengan jumlah anggaran melalui sebesar Rp
1.183.100.000,00 yang terealisasi sebesar Rp 995.320.089,00 atau 84,13%.
Terdapat 2 (dua) Kegiatan dalam Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daereah yaitu Pengembangan Website Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pembagunan Sitem
Informasi Decision Supproting System (DSS) serta 7 (tujuh) Kegiatan dalam
Program Penelitian, Studi dan Survei yaitu Seminar Riset Kreatif, Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif, Kegiatan Monev dan Pengawalan Lingkup
bidang Iptek dalam aktifitas peneliti dan pelaksanaan penelitiannya oleh majelis
BP2D, Forum Komunikasi Penelitian, Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil
Penelitan di Jawa Barat, Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin, Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa
Barat telah sangat baik dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU)
yaitu Prosentase Kerja sama Penelitian Pengembangan dan Penerapan
IPTEK yang diimplementasikan. Dari target 2 Dokumen Kerjasama telah
tercapai 2 Dokumen Kerjasama yaitu :
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
pada Komoditi Hortikultura, Padi, Palawija, dan Peternakan Sapi Berbasis
Agribisnis Terpadu.
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penelitian,
Pengembangan dan Penerapan Iptek Bagi Percepatan Pembantunan Jawa
Barat.
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 55
Dengan tercapainya tujuan misi keempat Memperluas jejaring penelitian,
pengembangan dan penerapan Iptek dengan seluruh stakeholder maka dapat
terwujud visi dari BP2D terutama dalam hal percepatan pembangunan Jawa Barat
di mana BP2D hadir menjadi motor pembangunan menuju Jabar yang maju serta
tercapainya pembangunan sesuai target dan tepat sasaran.
V. Misi Kelima : Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK
Tujuan misi kelima yaitu Mengembangkan pusat agribisnis berbasis IPTEK, telah
diupayakan melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan,
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur, Program
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran dengan Penanggung Jawab Program adalah Kepala
UPTB Cikadu. Capaian kinerja Tahun 2017 adalah sangat baik, dengan jumlah
anggaran sebesar Rp 1.621.430.000,00 yang terealisasi 97,96% yang berarti
sangat baik dalam proses pemanfaatan sumber daya anggaran.
Melalui 10 (sepuluh) kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan BPPT Cikadu Cianjur, Pemeliharaan Rutin/Berkala
Tanaman Hortikultura dan Palawija BPPT Cikadu Cianjur, Kegiatan Peningkatan
Sikap Disiplin dan Jiwa Korsa (Outbond) UPTB BPPT Cikadu, Kegiatan Gathering
UPTB BPPT Cikadu, Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT
Cikadu, Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT Cikadu,
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu UPTB BPPT Cikadu,
Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB BPPT Cikadu,
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT CIKADU, dan
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU telah sangat baik
dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Jumlah paket
teknologi yang diterapkan di masyarakat.
Hal ini berarti seluruh pencapaian kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat yang telah
dijelaskan sebelumnya telah mampu menjawab isu strategis nasional bidang Iptek
yaitu Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi,
keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat
Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern serta
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 56
Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana,
kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan). Berdasar analisis dan evaluasi
capaian kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat tahun 2017 maka dapat disimpulkan
bahwa BP2D Provinsi Jawa Barat telah berupaya dalam mencapai sasaran
strategis nasional Bidang IPTEK di antaranya adalah :
1. Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan
penerapan iptek
2. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan sumber
daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan
3.2 Akuntabilitas Anggaran
Dengan menggunakan pendekatan peraturan Menteri keuangan Nomor 249/
pMk.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga selanjutnya dilakukan analisis
dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2017. Hasil analisa pendekatan
ini seperti tercantum dalam e-sakip memperlihatkan bahwa kinerja pelaksanaan
anggaran BP2D Provinsi Jawa Barat dapat dinilai sebesar 95,86% atau sangat
baik (seperti terlihat pada Tabel 3.2 di bawah). Pencapaian ini dipengaruhi oleh
beberapa indikator penilaian diantaranya yaitu:
3.2.1. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran dalam mencapai sasaran tersebut di atas adalah Rp
18.116.608.539,- atau 88,90% dari pagu anggaran APBD Provinsi yang teralokasi
dalam DPA perubahan kedua sebesar Rp 21.120.681.000,-.
Ringkasan laporan realisasi anggaran yang mendukung dalam setiap pencapaian
kinerja sasaran strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 57
Tabel 3.2 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran BP2D Tahun 2017
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1
Meningkatnya
Kajian dan analisis untuk kebijakan
pembangunan Jawa Barat
Prosentase
Rekomendasi Kebijakan Daerah
yang ditindaklanjuti
83% 77% 92,77%
Program Penelitian, Studi dan Survei
1.730.000.000,00 1.632.995.332,00 94,39
Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk Pelaksanaan Pembangunan Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Terkemuka
700.000.000,00 681.765.400,00 97,40
Kegiatan Implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Riset Jawa Barat
150.000.000,00 136.133.560,00 90,76
Kegiatan FGD untuk Mendapatkan Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis IPTEK dengan Menghasilkan Rekomendasi
200.000.000,00 176.207.233,00 88,10
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) Jawa Barat 2015-2018
200.000.000,00 179.179.884,00 89,59
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 58
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan BBR - Permodelan Numerik untuk Pengurangan Genangan Banjir DAS Citarum Hulu di Bandung Raya
300.000.000,00 287.958.755,00 95,99
Kajian Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
180.000.000,00 171.750.500,00 95,42
2
Meningkatnya hasil penelitian,
pengembangan, dan penerapan
IPTEK yang dibutuhkan
masyarakat Jawa Barat
Prosentase hasil riset dan IPTEK
yang diterapkan 50% 65% 130%
Program Penelitian, Studi dan Survei
2.911.494.200,00 2.076.798.900,00 71,33
Penelitian untuk Percepatan Umur Panen Ayam Sentul
346.000.000,00 186.984.200,00 54,04
Kegiatan Pengembangan Techno Park Agribisnis di Cikadu Kabupaten Cianjur
2.315.494.200,00 1.685.870.700,00 72,81
Implementasi Konsep Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi (TBIT) di Jatinangor
250.000.000,00 203.944.000,00 81,58
Prosentase hasil
penelitian yang digunakan dalam
Perencanaan
70% 75% 107,14%
Program Penelitian, Studi dan Survei
2.409.150.000,00 2.164.705.109,00 89,85
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif
500.000.000,00 496.613.179,00 99,32
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 59
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
@ 50 Juta oleh Perguruan Tinggi
Kegiatan Penyusunan Buku Panduan Kompetisi Riset untuk Perguruan Tinggi
50.000.000,00 48.547.425,00 97,09
Kegiatan Pelaksanaan Penelitian Riset Kreatif @ 125 Juta oleh Perguruan Tinggi
625.000.000,00 624.970.000,00 100
Kegiatan Seleksi Proposal Penelitian Riset Kreatif @ 50 Juta dan @ 125 Juta
50.000.000,00 0 0
Kajian Komprehensif Simulasi Teknis dan Pendampingan Pengembangan Mobil Pedesaan Multifungsi
834.150.000,00 703.833.700,00 84,38
Kegiatan Join Research dengan Flinders University Australia Selatan
200.000.000,00 161.704.405,00 80,85
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 60
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan CLTH - Penyusunan Rencana Besar dan Agenda Penelitian Komprehensif untuk Geo Diversity, Bio Diversity dan Cultural Civersity di Kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu
150.000.000,00 129.036.400,00 86,02
3
Meningkatnya inovasi daerah
bagi kemajuan masyarakat Jawa Barat
Prosentase Inovasi
yang sudah terbentuk menjadi
Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
55% 56% 101,82%
Program Penelitian, Studi dan Survei
1.190.000.000,00 941.525.033,00 79,12
Kegiatan Roadmap SIDa Komoditas Unggulan Kabupaten dan Kota di Wilayah BKPP Jawa Barat (Lanjutan)
250.000.000,00 185.016.788,00 74,01
Kegiatan Intermediasi Teknologi untuk SIDa
740.000.000,00 589.940.265,00 79,72
Kegiatan Pembinaan SIDa 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat
200.000.000,00 166.567.980,00 83,28
Jumlah Karya IPTEK yang
didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi
50 Karya IPTEK
52 karya IPTEK
104%
Program Penelitian, Studi dan Survei
125.000.000,00 76.864.412,00 61,49
Kegiatan Finalisasi Naskah Akademik Perubahan Perda Perlindungan HAKI Jawa Barat No. 5 Tahun 2012
50.000.000,00 44.600.798,00 89,2
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 61
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fasilitasi HAKI Hasil IPTEK
75.000.000,00 32.263.614,00 43,02
4
Meningkatnya
Implementasi Kerja sama
Penelitian Pengembangan dan Penerapan
IPTEK
Prosentase Kerja
sama Penelitian Pengembangan
dan Penerapan IPTEK yang
diimplementasikan
100% 100% 100%
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
222.200.000,00 180.610.900,00 81,28
Pengembangan Website Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
91.600.000,00 70.601.200,00 77,08
Pembagunan Sitem Informasi Decision Supproting System (DSS)
130.600.000,00 110.009.700,00 75,95
Program Penelitian, Studi dan Survei
960.900.000,00 814.709.189,00 84,79
Seminar Riset Kreatif 75.000.000,00 62.685.000,00 83,58
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Riset Kreatif
80.000.000,00 69.174.000,00 86,47
Forum Komunikasi Penelitian
147.400.000,00 116.333.504,00 78,92
Kegiatan Penyebarluasan Hasil - Hasil Penelitan di Jawa Barat
271.250.000,00 257.152.325,00 94,8
Kegiatan Penerbitan Jurnal dan Buletin
200.000.000,00 172.101.000,00 86,05
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 62
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil - hasil Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat
187.250.000,00 137.263.360,00 73,3
5
Berkembangannya
pusat agribisnis berbasis IPTEK
Jumlah paket teknologi yang
diterapkan di masyarakat
2 paket
2 paket
100%
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
384.787.000,00 384.300.000,00 99,87
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan BPPT Cikadu Cianjur
264.280.000,00 264.033.000,00 99,91
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tanaman Hortikultura dan Palawija BPPT Cikadu Cianjur
120.507.000,00 120.267.000,00 99,8
Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
53.000.000,00 40.425.000,00 76,27
Kegiatan Peningkatan Sikap Disiplin dan Jiwa
10.000.000,00 4.000.000,00 40
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 63
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Korsa (Outbond) UPTB BPPT Cikadu
Kegiatan Gathering UPTB BPPT Cikadu
10.000.000,00 4.000.000,00 40
Kegiatan Peningkatan Kualitas Mental Spiritual UPTB BPPT Cikadu
6.300.000,00 6.300.000,00 100
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) UPTB BPPT Cikadu
5.100.000,00 5.100.000,00 100
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu UPTB BPPT Cikadu
11.600.000,00 11.575.000,00 99,78
Kegiatan Pendukungan Kesehatan Jasmani Karyawan/i UPTB BPPT Cikadu
10.000.000,00 9.450.000,00 94,5
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
793.193.000,00 791.683.266,00 99,81
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB BPPT CIKADU
793.193.000,00 791.683.266,00 99,81
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 64
No. Sasaran Indikator
Kinerja
Program/Kegiatan
Keuangan
Target Realisasi %
Realisasi Pagu Realisasi
% Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
390.450.000,00 371.960.694,00 95,26
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTB BPPT CIKADU
390.450.000,00 371.960.694,00 95,26
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 65
Berdasarkan Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa Rata-Rata prosentase realisasi
anggaran untuk mencapai sasaran adalah sangat baik. Hal ini berarti keberhasilan
BP2D dalam mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun 2017 ini diperoleh
melalui pengelolaan sumber daya anggaran dengan sangat baik pula mulai dari
perencanaan anggaran yang matang dan tepat sasaran sehingga setiap rencana
aksi dalam setiap kegiatan benar-benar dapat terukur dan mendukung pencapaian
kegiatan maupun sasaran.
3.2.2 Efisiensi
Selanjutnya perlu dianalisis dan diketahui efisiensi sumber daya baik waktu tenaga
dan biaya dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2017. Efisiensi adalah
kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat, serta tidak membuang
waktu, tenaga serta biaya. Dalam konteks pelaksanaan tugas di BP2D, tingkat
efisiensi yang terjadi di tahun 2017 adalah rata-rata sebesar 22,24%.
Berdasarkan hasil pengolahan data dari laporan keuangan tahun 2017 terhadap
pencapaian indikator kinerja, maka dapat dilihat informasi efisiensi anggaran
BP2D untuk indikator kinerja yang mencapai melebihi target. Informasi tersebut
dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3. Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2017
No. Sasaran Indikator % Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
IKU
1 Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti
92,77 94,39 -1,62%
2 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase Inovasi yang Sudah Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
101% 79,12 21,88%
3 Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa Barat
Jumlah Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat
104% 61,49 42,51%
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab III – Akuntabilitas Kinerja | 66
No. Sasaran Indikator % Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
4 Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase Hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan
130% 71,33 58,67%
5 Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan IPTEK yang Dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat
Prosentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan
107% 89,85 17,15%
6 Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK
Prosentase Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan
100 84,13 15,87%
Berkembangannya pusat agribisnis berbasis IPTEK
Jumlah Paket Teknologi yang Diterapkan di Masyarakat
100 97,96 2,04%
NON IKU
7
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Organisasi
Prosentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur
100 87,18 12,82%
8 Prosentase Peningkatan Kualitas SDM
100 40,07 59,93%
9
Prosentase Kualitas Penatausahaan Keuangan
100 92,85 7,15%
10
Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan
100 91,71 8,29%
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab IV – Penutup| 67
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahunan BP2D Provinsi Jawa Barat
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD
pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan
tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang
ditetapkan pada perencanaan kinerja BP2D Provinsi Jawa Barat 2015-2018
dikategorikan Sangat Baik. Prestasi kinerja tahun 2017 ini lebih baik daripada
capaian tahun 2016 sebelumnya yaitu Baik.
Uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian
sasaran pada setiap misi dalam mencapai Visi BP2D Provinsi Jawa Barat, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Misi I : Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis
Sasaran : Meningkatnya Kajian dan Analisis untuk Kebijakan Pembangunan
Jawa Barat mendapat predikat nilai Sangat Baik dengan capaian sebesar
96,25%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 1 (satu) indikator
kinerja yaitu Prosentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti,
telah terealisasi 10(sepulu) Dokumen Rekomendasi Kebijakan Riset dan IPTEK
yang ditindaklanjuti dari total dokumen sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.
Misi II : Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan
Iptek sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Barat
1) Sasaran 1 : Meningkatnya Inovasi Daerah bagi Kemajuan Masyarakat Jawa
Barat mendapat predikat nilai Sangat Baik dengan capaian rata-rata
sebesar 125%. Terbukti dari hasil pengukuran yang diukur melalui 2 (dua)
indikator kinerja, kesatu indikator kinerja Prosentase Inovasi yang Sudah
Terbentuk Menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dengan capaian kinerja
sebesar 250% sangat melebihi target dan kedua indikator kinerja Jumlah
Karya Iptek yang Didaftarkan HAKI Tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan
capaian kinerja di atas target yaitu sebesar 168%
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab IV – Penutup| 68
2) Sasaran 2 : Meningkatnya hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan
IPTEK yang dibutuhkan masyarakat Jawa Barat mendapat predikat nilai
Sangat Baik dengan capaian rata-rata sebesar 234%. Terbukti dari hasil
pengukuran yang diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 2
indikator di atas target.
Misi III : Mewujudkan jaringan kerjasama penelitian, pengembangan dan
penerapan Iptek
Sasaran : Meningkatnya Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan
IPTEK mendapat predikat Sangat Baik. Terbukti dari hasil pengukuran melalui
satu indikator kinerja yang telah melebihi target.
Dari 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja
utama, seluruhnya telah mencapai katagori Sangat Baik,. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Kinerja BP2D Jawa Barat Tahun 2017 menunjukkan
keberhasilan dengan predikat nilai SANGAT BAIK.
Pencapaian tersebut di atas didukung oleh 51 orang terdiri 70% PNS Daerah
Provinsi Jawa Barat serta 30% Pegawai Non PNS dari total sumber daya manusia
yang turut menyumbang pencapaian organisasi BP2D Provinsi Jawa Barat.
Prestasi kinerja ini perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan dengan lebih
memantapkan kualitas perencanaan dan penganggaran kegiatan BP2D yang
sesuai dengan Rencana Strategis BP2D 2015-2018 dan RPJMD Provinsi Jawa
Barat 2013-2018 serta tidak lupa meningkatkan kapasitas dan kuantitas sumber
daya manusia aparatur BP2D .
Berdasarkan hasil kinerja tahun 2017, beberapa rencana aksi yang dilakukan
sebagai perbaikan ke depan antara lain :
1. Pengelolaan Kinerja
a. Peningkatan dukungan SDM BP2D . melalui pelaksanaan assessment centre
yang berbasis kompetensi dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi
teknis;
b. Pemanfaatan Sistem informasi Manajemen evaluasi kinerja yang terintegrasi
untuk melakukan pengelolaan data kinerja;
LKIP BP2D TAHUN 2017
Bab IV – Penutup| 69
c. Mengembangkan dan menerapkan SOP Sistem Perencanaan dan Pelaporan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat lebih terkontrol
proses perkembangan organisasi.
2. Program dan Kegiatan
a. Mengoptimalkan peran BP2D Provinsi Jawa Barat sebagai motor penggerak
dan fasilitator pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Jawa Barat
dalam rangka pencapaian Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia;
b. Meningkatkan kapasitas dan skill sumber daya manusia BP2D dalam rangka
peningkatan kontribusi terhadap pembangunan di Jawa Barat;
c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan
target kinerja yang lebih akurat dengan memanfaatkan sistem informasi
terbangun dengan mempertimbangkan tujuan organisasi, kemampuan SDM,
faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran dan faktor
terkait lainnya.
LKIP BP2D TAHUN 2017
PENGHARGAAN YANG DITERIMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017
1. Anugerah Budhipura Tahun 2017
Anugerah Budhipura 2017 diterima oleh Gubernur Jabar Ahmad
Heryawan (Aher) yang diserahkan oleh Menristekdikti Muhammad Natsir
dengan disaksikan langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada puncak
peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) Ke-22 yang
tahun 2017 dipusatkan di Center Point of Indonesia Makassar.