LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019€¦ · laporan kinerja instansi pemerintah...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019€¦ · laporan kinerja instansi pemerintah...
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2019
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PALANGKA RAYA
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………… i-ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………….. iii-v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................ 1 1.2 Dasar Hukum ................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4
1.4 Tugas, Fungsi dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.............................................................................. 4
1.5 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………… ……. 8
1.5.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) …………………. 8
1.5.2 Sarana dan Prasarana (asset) …………………… ….. 9
1.6 Struktur Organisasi ……………………………………… …… 11
1.7 Sistematika Penyusunan LKIP ....................................... 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
…………………………………………….. 15
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ……………………………… ............................ 15
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD.............
………………………………………… ....................... 16
2.1.3 Strategi dan Kebijakan....................................... 18
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) …………………………….. 20
2.3 Rencana Kinerja Tahunan …………………….…………… 21
2.4 Perjanjian Kinerja ……………………………………………. 23
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
2.4.1 Rencana Aksi ………………………………………….. 25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
…………………………………………… .............................. 30
3.1.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah……………. 30
3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2018…………………………………... ...................... 34
3.1.3 Membandingkan antara realisasi serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun
terakhir ….……………………….. 36
3.1.4 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat
dalam dokumen Rencana
Strategis………………………………………………… 40
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Standar Nasional (Jika Ada) ……………. 44
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau
Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi
yang telah dilakukan ………………………. 46
3.1.7 Analisis atas efesiensi sumber daya ……………… 48
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian penyataan
kinerja……………………………………..48
3.2 Realisasi Anggaran...................................................... 52
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan.................................................................... . 55
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran 2 IKI
Lampiran 3 Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 5 Cascading
Lampiran 6 Rencana Aksi
Lampiran 7 Data Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di
mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja
sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi kepada instansi yang lebih tinggi.
Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara
pemerintah mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik yang diterapkan
dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP)
SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada
peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem
AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing – masing instansi
pemerintah. Self assesment maksudnya, instansi pemerintah membuat
perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri
dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen
pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para
birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih
mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor
pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-
masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada
hasil (result oriented accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara
yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan
adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja
instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan didasarkan
kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di
instansi masing – masing dengan ukuran – ukuran kinerja yang jelas dan terukur.
Berbagai Peraturan Perundang – undangan yang saat ini telah mengharuskan
penerapan manajemen berbasis kinerja, seperti Undang – Undang Nomor 17 Tahun
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tentang
Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Sementara itu
kondisi global serta tuntutan agar suatu instansi pemerintah mampu memberikan
manfaat nyata bagi masyarakat juga mengharuskan pemerintah menerapkan
manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.
Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006.
Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
Perundangan –undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP tidak saja
menekankan pada output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan
pada outcomes (hasil), dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat
perhatian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja
Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur
keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan
prioritas pembangunan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama. Menurut Tim Penilai LAKIP Kementerian
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, penyusunan IKU wajib bagi unit kerja
berdasarkan pada Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya juga telah melakukan job deskripsi yang jelas dengan
pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), mulai dari staf dan eselon IV
bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III
bertanggung jawab pada program dan kebijakan strategis Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya.
1.2. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018;
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya
1.3. Maksud dan Tujuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 tahun
dalam mancapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan
kinerja setiap unit organisasi. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan
kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya. Identifikasi
Keberhasilan, Permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang. Dengan Pendekatan ini,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di Pemerintah untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
1.4. Tugas, Fungsi, dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya.
1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota
Palangka Raya Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak; dan
d. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota
pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Perlindungan dan Tumbuh
Kembang Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dengan Uraian tugas dan fungsi
masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47
tahun 2016 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas,
1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 15 (dua belas) Sub Bidang, dan 3 (tiga)
Sub Bagian, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan
tugas pembantuan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya,
menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan lingkup Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak; dan
4. Pelaksanaan Administrasi lingkup Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan da
Perlindungan Anak.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi :
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang
Perlindungan dan Tumbuh Kembang dan dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tatalaksana;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;dan
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
3. Bidang Pengendalian Penduduk
Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan
pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Anak lingkup penyuluhan dan penggerakan lingkup pengendalian
penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk Mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program lingkup pengendalian
penduduk;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengendalian penduduk
3. Pelaksanaan lingkup pengendalian penduduk
4. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan
pengendalian penduduk; dan
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
pengendalian penduduk.
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Lingkup Pengendalian Penduduk
dan mempunyai fungsi :
1. Perumusan Kebijakan teknis Bidang keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana,
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan
kesejahteraan keluarga;
4. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
pendistribusian alat kontrasepsi kota;
5. Pelaksanaan KB di Kota;
6. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di Kota;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
8. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
5. Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan
Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup kesetaraan gender dan
perlindungan hak perempuan. Mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program lingkup kesetaraan gender dan
perlindungan hak perempuan;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kesetaraan dan perlindungan
hak perempuan;
3. Pelaksanaan lingkup kesetaraan gender dan perlindungan hak
perempuan;
4. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan
kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan ; dan
5. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesetaraan
gender dan perlindungan hak perempuan.
6. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak
Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup
bidang perlindungan dan tumbuh kembang anak dan mempunyai fungsi
1. Penyusunan dan perencanaan program lingkup perlindungan dan
tumbuh kembang anak;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perlindungan dan tumbuh
kembang anak;
3. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggara lingkup
perlindungan dan tumbuh kembang anak; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
perlindungan dan tumbuh kembang anak.
1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah
1.5.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)
Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018
No Tingkat Pendidikan PNS Non PNS
Jumlah L P L P
1 SMP Sederajat - - - - -
2 SMA Sederajat 3 4 4 3 14
3 D3 - 3 - - 3
4 S1 9 18 3 5 34
5 S2 2 4 - - 6
6 S3 - - - - -
Uraian analisis kondisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan
berjumlah 58 (Lima Puluh Delapan) Orang
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018
No Golongan L P Jumlah
1 Golongan II 1 1 2
2 Golongan III 11 23 34
3 Golongan IV 1 4 5
Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan
di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palangka
Raya berjumlah 41 (Empat Puluh Satu) orang
1.5.2. Sarana dan Prasarana (Asset)
Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang
dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya.
Jenis sarana dan prasarana yang dimiliki atau digunakan pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya pada umumnya memadai. Sarana dan prasarana kerja yang
dimiliki, antara lain meliputi :
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
1. Bangunan Kantor saat ini menggunakan fasilitas Pemerintah Kota
Palangka Raya, dimana merupakan kantor yang pernah
digunakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka
Raya.
Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Palangka Raya Tahun 2018
No Jenis Sarana dan
Prasarana
Kondisi Jumlah
Baik Rusak
I. Roda 4
1. Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit - 2 Unit
2. Bus (MUPEN, MUYAN dan MOLIN)
3 Unit - 3 Unit
II. Peralatan dan Mesin
1. Generator/Genset 1 Unit - 1 Unit
2. Roda 2 5 Unit - 5 Unit
3. Klotok + Mesin 2 Unit - 2 Unit
III. Peralatan Kantor
1. Mesin Ketik Portable 3 Unit - 3 Unit
2. Mesin Fotocopy 1 Unit - 1 Unit
5. Lemari Besi 14 Unit - 14 Unit
6. Filling Cabinet 12 Unit - 12 Unit
7. Lemari Kecil 4 Unit - 4 Unit
8. Brankas 2 Unit - 2 Unit
9. Palet Besi/Troli Berkas/Alkon
1 Unit - 1 Unit
IV. Alat Rumah Tangga
1. Lemari Kayu 9 Buah - 9 Buah
2. Rak Buku/Perpustakaan 2 Buah - 2 Buah
3. Meja Bunga/Meja Biro Kecil Jati
1 Buah - 1 Buah
4. Obygen Bed 69
Buah -
69 Buah
5. Tempat Tidur 1 Buah - 1 Buah
6. Meja Rapat Lipat 1 Buah - 1 Buah
7. Meja Rapat Biasa 2 Buah - 2 Buah
8. Kursi Rapat 30
Buah -
30 Buah
9. Kursi Tamu 3 Set - 3 Set
10. Kursi Putar 4 Buah - 4 Buah
11. Meja ½ Biro 8 Buah - 8 Buah
12. Gorden 6 Set - 6 Set
13. Lemari Es 1 Unit - 1 Unit
14. Mesin Potong Rumput 1 Unit - 1 Unit
15. AC 16 Unit - 16 Unit
16. Televisi 5 Unit - 5 Unit
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
No Jenis Sarana dan
Prasarana
Kondisi Jumlah
Baik Rusak
17. UPS/Stabilizer 3 Buah - 3 Buah
18. CCTV 3 Set - 3 Set
19. Tangga Lipat 1 Buah - 1 Buah
20. Karpet Lantai 1 Buah - 1 Buah
21. Handycam 1 Unit - 1 Unit
22. Komputer PC 21 Unit - 21 Unit
23. Note Book 44 Unit - 45 Unit
24. Hardisk Eksternal 1 Unit - 1 Unit
25. Printer 20 Unit - 20 Unit
26. Meja Kerja 46 Unit - 46 Unit
27. Kursi Kerja 56 Unit - 56 Unit
28. LCD/OHP 1 Unit - 1 Unit
29. Kamera 4 Unit - 4 Unit
Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Baik.
1.6. Struktur Organisasi
Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :
Page 16
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
BAGAN STURKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA
Kelompok Jabatan Fungsional
KEPALA DINAS
Drs. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19591025 198610 2 003
BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Dra. NAUMI MEILANI
Pembina (IV/a)
NIP. 19640521 198603 2 007
SUB BAG PERENCANAAN DAN EVALUASI
EKA FITRIA KASIH, S.STP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830907 200112 2 001
SEKRETARIS
DENNIE H. SANGEN
Pembina (IV/a)
NIP. 19630403 198503 1 017
SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
YUMITAE, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19650215 199403 2 009
SUB BAG KEUANGAN DAN ASET
QADARIYAH, S.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19660312 199503 2 002
NIP
BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
EMNESTININGSIH, S.E, S.Pd
Pembina
NIP. 19631028 198812 2 001
Seksi Pembinaan Kesetaraan Ber-KB
NATALINA RAHAYU, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19701218 199303 2 005
Seksi Tumbuh Kembang Anak
_____________________
Seksi Perlindungan Anak
PERSON, S.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19640923 198509 1 001
BIDANG KESETARAAN GENDER DAN
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ELLYA ULFAH
Pembina (IV/a)
NIP. 19701223 200003 2 003
________________________
Pemantapan dan Standarisasi Lembaga Layanan
PP dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Drs. ANDEN
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19641221 199403 1 004
Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan
Kualitas
----------------------------------------------------
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
EDDY SUNARTO, S.H, M.M
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671212 199303 1 016
Seksi Advokasi dan Penggerakan
M. Reza, SH
Penata (III/c)
NIP. 19851027 201001 1 006
Seksi Pemantapan Pelembagaan, Pemantauan dan
Evaluasi PUG
---------------------------------------
Seksi Pemantapan dan Stadarisasi Lembaga
Layanan & Kekerasan Terhadap Anak
HAMRANI
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19630407 198901 1 002
Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB
SADEN, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196400420 199703 1 004
Seksi Pengendalian Penduduk & Informasi
Keluarga
AGUSTONI M. NGUTUS, S.E
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19710821 199903 1 007
Seksi Jaminan dan Pelayanan Ber-KB
________________________
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
HENNY LYANA,S.P, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 19751025 199903 2 005
Page 17
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
1.7. Sistematika Penyusunan LKIP
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Tahun 2019 di lakukan dengan menganalisa setiap Program dan Kegiatan yang di
laksanakan pada tahun 2019 yang berperan dalam merumuskan kembali atau
menguraikan lebih lanjut rumusan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah
Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019 menjadi sasaran yang lengkap dengan
Indikator Kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2020 yang sudah dilaksanakan
oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak di capai oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya.
Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Tugas, Fungsi dan Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Plangka Raya
1.5. Sumber Daya Perangkat Daerah
1.6. Struktur Organisasi
1.7. Sistematika Penyusunan LKIP
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palangka Raya
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Page 18
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
2.1.3 Strategi dan Kebijakan
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019
2.4 Perjanjian Kinerja 2018
2.4.1 Rencana Aksi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi
Kinerja Tahun 2018
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian
Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa Tahun
Kinerja
3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan
tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang
Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
3.1.4 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Standar Nasional (jika ada)
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan /Keegagalan atau
Peningkatan/Penurunan kinerja serta atlternative solusi
yang telah dilakukan
3.1.6 Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
3.1.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhaslan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3.2 Realisasi Anggaran
3.3 Analisa Capaian Kinerja
3.4 Strategi Pemecahan Masalah
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Page 19
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya mengacu
pada Visi dan Misi Walikota Palangka Raya
2.1.1 Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya yaitu :
“TEWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA
YANG MAJU, RUKUN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA ”
Sedangkan Visi tersebut dituangkan dalam Misi Pembangunan Jangka
Menengah dalam RPJMD dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada
Misi 2 (Kedua) Walikota Palangka Raya.
Misi yang dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :
“Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen
MISI 2 (KEDUA) Masyarakat. Smart Sosciety
(Masyarakat Cerdas)”
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD
A. Tujuan
Tujuan merupakan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi dan
melaksanakan misi, karena tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.
Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa 5 (lima) tahun ke
depan, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian
Page 20
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sebagai berikut :
TUJUAN :
“MEWUJUDKAN MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN
BERDAYA SAING”
B. Sasaran
Sasaran yang terkait dengan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palangka Raya adalah :
SASARAN :
TERKENDALINYA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
Pada tabel berikut dapat dilihat hubungan antara tujuan dan Sasaran yang
akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Tahun 2019 adalah :
Page 21
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Tabel 2.1.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
1.
Mewujudkan Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR (Total Fertility Rate)
2,33
Page 22
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
2.1.3. Strategi dan Kebijakan
A. Strategi
Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, dirumuskan beberapa
strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan. Rumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palangka Raya urusan tersebut antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
2. Optimalisasi Peran Kelembagaan dalam Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah,
masyarakat dunia usaha dan media massa tentang pentingnya
pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan
4. Memperkuat lembaga/ jejaring PUG
5. Melakukan Pendampingan Teknis dalam penyusunan program,
kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
6. Memperkuat Sistem Penyediaan Pemuthairan dan Pemanfaatan
data pilah gender.
7. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan
berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. · Meningkatkan
advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga
pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan
khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
perlakuan salah lainnya. · Memperkuat jejaring kelembagaan
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan,
pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak
Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan Bidang Keluarga
Berencana adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta
meningkatkan keluarga kecil berkualitas dengan :
1. Pengembangan Sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan
masyarakat
Page 23
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
2. Pengembangan Model Kelembagaan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Arah kebijakan pembangunan yang dilakukan urusan Bidang Kesetaraan
Gender dan Perlindungan Anak dan Bidang Perlindungan dan Tumbuh
Kembang Anak adalah :
1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan
masyarakat
2. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga
3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada:
Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG;
penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di
perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
4. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan
Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM
perempuan.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban
kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan
wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas
pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang
pelayanan Perlindungan perempuan.
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian
Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi,
kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan
pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak
Anak.
8. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fokus
pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait
perlindungan khusus kepada Perempuan dan anak
9. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk
Page 24
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pengukuran keberhasilan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah periode 2018-2023 tercermin dari capaian Indikator
Kinerja Utama yang ditetapkan. Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya Tahun 2019 dengan mengacu pada Sasaran Strategis RPJMD,
sebagai implementasi dari pencapaian sasaran tersebut telah menetapkan sasaran
dan Indikator Kinerja. Untuk mencapai Sasaran Strategis SOPD ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA
NO.
SASARAN IKU FORMULA PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Terkendalinya
Laju
Pertumbuhan
Penduduk
TFR
(Total
Fertility
Rate)
TFR =5Σ 𝐴𝑆𝐹𝑅 𝑖7𝑖
ASFRi = 𝑏𝑖𝑃𝑖𝑓 x K TFR = Angka Kelahiran Total
ASFR = Angka Kelahiran Menurut
Kelompok Umur
bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada
kelompok umur i pada tahun tertentu
pi = Jumlah penduduk perempuan
kelompok umur i pada
pertengahan tahun yang sama
i = kelompok umur (i=1 untuk
kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7
untuk kelompok
umur 45-49
K = bilangan konstanta biasanya 1000
Dinas
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak Kota
Palangka Raya
Surat
Keputusa
n Kepala
Dinas
Pengendal
ian
Penduduk
dan KB,
Pemberda
yaan
Perempua
n dan
Perlindun
gan Anak
Kota
Palangka
Raya
Nomor :
411.1/
54.a/DIS
DALDU
KKBP3A/
TAHUN
2019
Page 25
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
1.3. Rencana Kinerja Tahunan
Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target
kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah, ini bisa dimaknai bahwa
target pencapaian tahunan adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis
seperti pencapaian target jangka menengah (5 Tahunan) Tabel di bawah ini berisi
indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap
sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.
Secara konkret Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
dapat dilihat pada Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kota Palangka Raya Tahun 2019.
Tabel 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SASARAN Target PROGRAM
PAGU
1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR (Total Fertility Rate) IKU
2,33 Program Keluarga Berencana
2.670.891.950,00
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun
14,71
Rata-Rata usia kawin pertama
21
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %
7,82
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %
16,33
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
73,82
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan
90
Page 26
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa
35
Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I
5,62
Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
76,5
Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
76,5
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri
11,5
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
10 Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak
171.757.600,00
Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
1:1
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
1
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
1
Page 27
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu
100 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
115.183.674
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
144.437.122
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
600.000.000
Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
145.948.650
1.4. PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah
sebagaimana yang di uraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana
Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2019 yang
merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Walikota) dengan Bawahan
(DISDALDUKKBP3A) Terlampir.
Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji pimpinan instansi dalam
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan
atau menetapkan sasaran, Indikator Kinerja, dan Target/rencana capaiannya serta
anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/Kegiatan.
Page 28
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap dalam
kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur
apakah program dan kegiatan yang telah di tetapkan dapat di laksanakan serta untuk
mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah di tetapkan
Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Tahun Anggaran 2019 dapat di Lihat Pada Tabel. 2.4
Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Target 2019
1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR (Total Fertility Rate) IKU 2,33
Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun 14,71
Rata-Rata usia kawin pertama 21
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %
7,82
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %
16,33
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
73,82
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
90
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa
35
Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I 5,62
Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 76,5
Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 76,5
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri
11,5
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
10
Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
1:1
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
1
Page 29
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
1
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam Unit Pelayanan Terpadu
100
Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
100
1.4.1. Rencana Aksi
Untuk mencapai target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, maka Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya membuat Rencana Aksi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya, Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka
Raya Tahun 2018-2023, maka dari itu dibuatlah Rencana Aksi atas Perjanjian
Kinerja setelah perubahan sasaran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama.
Page 30
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Periode Tahun 2019
No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGE
T PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
OUTPUT KEGIATA
N TARGET
TARGET REALISASI (%) PENANGGUNG
JAWAB I II II IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7
1.
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR (Total Fertility Rate)
Persentase (%)
2,33 Program Keluarga Berencana
2.670.891.950 Pengadaan Implan
Removal KIT (DAK) 104.000.000
Implant Removal KIT 32 Paket 80 - - -
DISDALDUKKBP3A
Pengadaan IUD KIT (DAK) 511.000.000 IUD KIT 115 Paket - - 80 -
Pengadaan Personal Computer
100.000.000 Personal Computer 4 unit 100 - - -
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK) 592.900.000
Balai Penyuluh Aktif
5 Kecamatan 50 100 - -
Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat Kota Palangka Raya
68.000.000
Masyarakat Kota Palangka Raya
15 kali/Pelayanan 50 70 100 -
Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK) 505.700.000
Pokja Kampung KB yang sudah terbentuk
5 Kecamatan 50 100 - -
Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klinik KB (DAK) 72.320.000
Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi 111 Klinik 70 100 - -
Pengembangan Gudang Alat dan Obat kontrasepsi
100.000.000 Rehab Gudang Alat dan
1 paket - 100 - -
Page 31
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Obat Kontrasepsi
Pengadaan KIE KIT 195.000.000 Tersedianya KIE KIT
60 Paket - 80 - -
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
35.000.125
Pembinaan PIK Remaja /Mahasiswa
35.000.125
Pembinaan PIK Remaja
4 Kali 12 89 90 100
Program Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
14.999.875 Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
14.999.875 Meningjatkan Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi ejak dini
75 orang 100 - - -
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
125.498.225 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk
12.510.750 Sosialisasi kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian
1 Tahun 54 70 100 -
Pemutahiran Data Keluarga
34.186.050 Terlaksana Pemutahiran Data Keluarga
Data 1 Tahun
71 100 - -
Pembinaan Kampung KB
18.740.625
Terwujudnya Kampung KB yang
6 Kelurahan Kampung KB/180
48 67 83 100
Page 32
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Mandiri orang
Pertemuan Forum IpeKB Kota Palangka Raya
28.600.225
Terlaksananya Pertemuan IpeKB Tk. Kota P. Raya
4 kali 28 54 77 100
Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)
31.461.200 Terlaksananya Pembinaan IMP (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB
150 orang 52 75 100 -
Program
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
124.735.575 Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan
41.185.575 Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
5 Kelurahan
- 100 - - DISDALDUKKBP3A
Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional
53.021.500 Kegiatan Hari Anak terlaksana dengan baik
1 tahun - - 100 -
Pelatihan Konveksi Hak Anak
30.528.500 Tersedianya Kebijakan yang berpihak kepada anak sesuai dengan Konveksi
50 orang - 100 - -
Page 33
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Hak Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
142.631.250 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
70.622.000
Peningkatan Kualitas Tenaga/Petugas P2TP2A
30 rang/ 5 Kelurahan
100 - - -
Kegiatan Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
23.487.250
Tersedianya Kader yang berkualitas dalam Perlindungan Anak di Masyarakat
50 orang - 100 - -
Peningkatan Pengetahuan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus sosialisasi tentang bahaya traficking anak
48.522.000 Terwujudnya Lingkungan Ramah anak di sekolah
4 kegiatan
100 - - -
Page 34
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban
suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan
istrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis yang merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintahan.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya
dalam melaksanakan program, kebijakan dan semua kegiatan dengan mengacu pada
Rencana Strategis 2018-2023, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program kebijakan dan kegiatan tahun 2019 diukur dengan
membandingkan antara target kinerja dengan realisasi masing-masing indikator kinerja
sasaran.
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.1.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut :
Page 35
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Tabel 3.1.1 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2018
Tahun 2019
Target Akhir RPJMD Tahun
2023
Capaian s/d Tahun 2018 Terhadap tahun
2023 Target Realisasi
Realisasi
Capaian (%)
1. TFR (Total Fertility Rate) IKU
2,35 2,33 2,34 99% 2,23 95%
2. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
14,49 14,71 14,25 96% 16,67 85%
3.
Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun
20 21 21 100 21 100%
4.
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)
8 7,82 8,72 89% 6,37 73%
5.
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
14,3 16,33 16,28 99% 17,56 92%
6.
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
71,48 73,82 83,71 113% 85,50 97%
Page 36
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
No. Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2018
Tahun 2019
Target Akhir RPJMD Tahun
2023
Capaian s/d Tahun 2018 Terhadap tahun
2023 Target Realisasi
Realisasi
Capaian (%)
7. Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
90 90 90 100% 90 100%
8. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
35 35 40 114% 80 50%
9. Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I
5,92 5,68 3,47 163% 4,43 127%
10. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
75,5 76,5 76,00 99% 70 92%
11. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
75,5 76,5 76,00 99% 81,5 93%
12. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
10 11,5 11,1 96% 20 55,5%
Page 37
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
yang ber- KB Mandiri 13. Persentase Perangkat
Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
4,17 10 62 620% 100
62%
14. Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
1:1,43 1:1 0,70 70% 1 70%
15. Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
1 1 1 100% 1 100%
16. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
0,6347 1 1 100% 1 100%
17. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100 100 100 100%
Page 38
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
18. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100 100% 100% 100%
3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Capaian Kinerja pada Tahun 2019 Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di lakukan analisis capaian kinerja
dengan menggunakan tabel berikut :
Tabel 3.1.2
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No. Sasaran Indikator Sasaran
Tahun 2019
Target Realisasi Realisasi Capaian (%)
1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk TFR (Total Fertility Rate) IKU 2,33 2,34 99%
2. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
14,71 14,25 96%
Page 39
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
3. Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun
21 21 100%
4. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)
7,82 8,72 89%
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
16,33 16,28 99%
6. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
77,82 83,71 113%
7.
Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
90 90 100%
8. Cakupan Remaja Dalam Pusat
Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
35 40 114%
9. Keluarga Sejahtera dan
Prasejahtera I 5,68 3,47 163%
10. Cakupan Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB 76,5 76 99%
11. Cakupan Bina Keluarga Remaja
(BKR) ber-KB 76,5 76 99%
12.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri
11,5 11,1 96%
Page 40
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
13.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
10 62 620%
14. Rasio Petugas Pembantu KB Desa
(PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 : 1 0.70 70%
15.
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
1 1 100%
16. Cakupan penyediaan Informasi
Data Mikro Keluarga di setiap desa 1 1 100%
17.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100%
18.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100%
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya
Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
pada tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada lalu atau Tahun 2018 dapat di lihat berdasarkan tabel sebagai berikut :
Page 41
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Tabel. 3.1.3 Perbandingan antara target tahun ini dengan tahun lalu
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 2018 Target 2019 Realisasi 2019 Capaian 2019
1. TFR (Total Fertility Rate) IKU
%
2,35 2,35 2,33 2,34 99%
2. Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun
%
14,49 14,49 14,71 14,25 96%
3. Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun
%
20 20 21 21 100%
4. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)
Usia/Tahun 8 8 7,82 8,72 89%
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
%
14,3 14,3 16,33 16,28 99%
6.
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun
%
71,48 71,48 73,82 83,71 113%
Page 42
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
7.
Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
%
90 90 90 90 100%
8.
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
%
30 30 35 40 114%
9.
Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I
%
5,92 5,92 5,68 3,47 163%
10.
Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
%
75,5 75,5 76,5 76,00 99%
11.
Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
%
75,5 75,5 76,5 76,00 99%
12.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri
%
10 10 11,5 11,1 96%
13.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
%
4,17 4,17 10 62 620%
Page 43
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
14.
Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
%
1 : 1,43 1 : 1,43 1 : 1 0,7 70%
15.
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Jumlah
1 1 1 1 100%
16.
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
Jumlah
0,6347 0,6347 1 1 100%
17.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
%
100 100 100 100 100%
18.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100 100 100%
Page 44
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis
Perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018- 2023 dan RENSTRA Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 maka target
capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang di tetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dapat di lihat tabel sebagai berikut :
Tabel 3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis
No Indikator Kinerja
Program (outcame)
Capaian Kinerja
Tahun 2018 (Sejak melaksanakan tugas sebagai
kepala daerah Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kerja pada Akhir Periode RPJMD (sampai pada masa akhir
jabatan tahun 2023)
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.
TFR (Total Fertility
Rate) IKU 2,35 2,35 100 2,35 2,35 100 2,33 2,34 99 2,23
2,34 95
2.
Cakupan PUS yang
istrinya dibawah usia
20 tahun 14,49 14,49 100 14,49 14,49 100 14,71 14,25 96
16,67 14,25 85
Page 45
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
3.
Rata-Rata Usia
Kawin Pertama di
bawah 20 tahun
20 20 100 20 20 21 21 100 22
21 95
4.
Cakupan PUS yang
ingin ber KB tidak
terpenuhi (Ummet
Need)
8 8 100 8 8 7,82 8,72 89 6,37
8,72 73
5.
Persentase
Penggunaan
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
14,3 14,3 100 14,3 14,3 16,33 16,28 96 17,56
16,28 92
6.
Angka Pemakaian
Kontrasepsi/CPR
bagi perempuan
menikah usia 15-49
tahun
71,48 71,48 100 71,48 71,48 73,82 83,71 113 85,50
83,71 97
7.
Cakupan
Ketersediaan dan
distribusi alat dan
obat kontrasepsi
untuk memenuhi
permintaan
masyarakat
90 90 100 90 90 90 90 100 90
90 100
8.
Cakupan Remaja
Dalam Pusat
Informasi dan
30 30 100 30 30 35 40 114 70
40 50
Page 46
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Konseling
Remaja/Mahasiswa
9.
Keluarga Sejahtera
dan Prasejahtera I 5,92 5,92 100 5,92 5,92 100 5,68 3,47 163 4,67 3,47 127
10. Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
75,5 75,5 100 75,5 75,5 76,5 76,00 99 70 76,00 92
11. Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
75,5 75,5 100 75,5 75,5 76,5 76,00 99 81,5 76,00 93
12.
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri
10 10 100 10 10 11,5 11,1 96 20 20 55,5
13.
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB
4,17 4,17 100 4,17 4,17 10 62 620 100 62 62
14.
Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
1 : 1,43 1 : 1,43 100 1 : 1,43 1 : 1,43 1 : 1 0,70 70 1 : 1 0,70 70
15.
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan
1 1 100 1 1 1 1 100 1 1 100
Page 47
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
16.
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
0,6347 0,6347 100 0,6347 0,6347 1 1 100 1 1 100
17.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
18.
Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Page 48
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
(Jika Ada)
Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya belum dapat
menyajikan Data Capaian Kinerja dengan Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Standar Nasional.
Page 49
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan
Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau
tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam Laporan ini Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya melakukan Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian
Kinerja. Dalam Pencapaian Indikator Kinerja disajikan data berdasarkan Indikator
Sasaran yang terdapat dalam RPJMD.
Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja berdasarkan Kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya sangat
ditentukan oleh optimalisasi penggunaan anggaran Tahun 2019 dengan penyerapan
anggaran tahun 2019 hanya mencapai 60%. Dari Pencapaian Kinerja dapat terlihat
bahwa indikator kinerja 60% yang sudah berhasil mencapai target yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat terlihat dalam tabel pencapaian indikator diatas. Dari
beberapa Indikator Kinerja tersebut dapat diuraikan sbb:
Analisa : Faktor Penunjang Keberhasilan : 1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate per WUS 2,34 tahun 2019 dari
perhitungan tersebut diatas menunjukkan belum mencapai target tahun 2019
tetapi sudah menunjukkan angka bahwa DISDALDUKKBP3A Kota Palangka Raya
sudah mampu mengendalikan angka kelahiran.
2. Kegiatan Pelayanan KB yang dilaksanakan secara gratis kepada masyarakat
melalui kampung KB serta adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat melalui dana APBD dan DAK.
3. Adanya sosialisasi yang dilaksanakan tahun 2019 mengenai Stop KDRT dan
peran serta dari satgas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
perempuan dan Anak) yaitu wadah yang menangani kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kota Palangka Raya sehingga setiap kasus yang
dilaporkan mendapat penanganan dari petugas-petugas di P2TP2A.
4. Adanya kerjasama antara P2TP2A dengan seluruh Pihak Kepolisian di Kota
Palangla Raya, sehingga penyelesaian setiap kasus dapat dilakukan secara
cepat.
Page 50
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
5. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat setelah gencarnya sosialisasi
mengenai KDRT yang dulunya kurangnya kepedualian masyarakat untuk
melakukan pengaduan kasus KDRT karena masih adanya image masyarakat
terhadap masalah KDRT hanyalah masalah rumah tangga yang harus
diselesaikan dalam rumah tangga dan dianggap tabu, bukan untuk dipublikasikan.
Hal tersebut sudah bergeser menjadi semakin peduli sehingga setiap kasus yang
terjadi dimasyarakat dapat terselesaikan dalam segi pelayanan terhadap kasus
sudah mencapai 100%.
Analisis Program/Kegiatan yang menjadi Penyebab Kegagalan atau Penurunan
Kinerja berdasarkan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya adalah secara umum dapat di
realisasikan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dalam rencana
strategis, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan yang dihadapi.
Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah:
Analisa :
Faktor Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja adalah :
1. Pada Program Keluarga Berencana Realisasi Keuangan hanya terserap 37%
disebabkan adanya anggaran SILPA DAK Tahun 2018 yang Melekat di DPPA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dan hanya berupa angka
pada Program Keluarga Berencana Kegiatan Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat
Kota Palangka Raya yang tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi
tingkat serapan realisasi anggaran tahun 2019.
2. Perlu peningkatan pembangunan berkelanjutan yang bersentuhan secara
langsung dengan perempuan dengan muatan ketrampilan dan kecakapan hidup
perempuan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian Indikator
Kinerja.
Alternative/solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut
yaitu :
- Melakukan Evaluasi program dan kegiatan sehingga menunjang keberhasilan
dalam mencapai indikator kinerja. Adanya komitmen bersama agar bekerja secara
maksimal dan tepat sasaran sehingga kinerja SOPD dapat tercapai sesuai dengan
target.
Page 51
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
- Melakukan Sosialisasi dan kerjasama dengan beberapa institusi pemerintah
walaupun terbatas guna meningkatkan kesejahteraan dan melindungi perempuan
dan anak-anak dari berbagai tindakan ekspolitasi dan diskriminasi termasuk
kekerasan.
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
1. Sumber Daya Aparatur :
a. Adanya penempatan sumberdaya aparatur sesuai bidang tugas
berdasarkan kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan
kinerja.
b. Dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas termasuk didalamnya
disiplin untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sehingga
walaupun miskin struktur tetapi kaya fungsi.
2. Sumber Dana :
a. Kebutuhan akan keuangan sangat menunjang keberhasilan dalam rangka
pencapaian kinerja yang maksimal.
b. Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan harus dilaksanakan seefisien mungkin agar tidak akan terjadi
pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan target kinerja.
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka di lakukan beberapa
program dan kegiatan. Semua Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Palangka Raya Tahun 2019, memiliki andil besar dalam mendukung pencapaian
kinerja. Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1.7
Program dan Kegiatan Prioritas DISDALDUKKBP3A Tahun 2019 yang mendukung
pencapaian Indikator Kinerja
N TUJUAN SASARAN INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN
Page 52
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
O STRATEGIS
KINERJA SASARAN
BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
1. Mewujudkan Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.
Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
TFR (Total Fertility Rate)
Program Keluarga Berencana
Pengadaan Implan Removal KIT
Pengadaan IUD KIT
Pengadaan Personal Computer
Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Pelayanan Tim KB Keliling Tingkat Kota Palangka Raya
Kegiatan Integritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (DAK)
Kegiatan Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi ke Klinik KB
Pengadaan KIE KIT
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
Sosialisasi tentang Bahaya Penyakit Menular Seksual pada Remaja dalam rangka Bulan
Page 53
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Peduli Kespro
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Pembinaan PIK Remaja/ Mahasiswa
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan Pengendalian Penduduk
Pemutahiran Data Keluarga
Pembinaan Kampung KB
Pertemuan Forum IpeKB Kota Palangka Raya
Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD/Sub PPKBD dan Kader KB)
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Peningkatan Gugus Tugas (KLA)
Kegiatan Advokasi dan Penguatan Kelembagaan PUG
Program Perlindungan
Page 54
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Perempuan terhadap tindak kekerasan
Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional
Pelatihan Konveksi Hak Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
Kegiatan Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
Peningkatan Pengetahuan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus sosialisasi tentang bahaya traficking anak
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Peningkatan Tim Penggerak PKK
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
Pendidikan dan Ketrampilan
Ketahanan Pangan, sandang dan papan
Pembinaan
Page 55
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Kesehatan dan Pe;lestarian Lingkungan
Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya di mana pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 12 Program dan 53 Kegiatan yang
mendukung pencapaian Kinerja dengan capaian kinerja realisasi Fisik 82% dan realisasi
keuangan/anggaran sebesar 60%.
3.2 REALISASI ANGGARAN
Berdasarkan DPPA SOPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya
Tahun 2018, Pagu Anggaran Belanja sebesar Rp 11.636.386.281,70 dengan rincian
Belanja terdiri dari :
- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.030.656.152,70 (Enam Milyar Tiga Puluh
Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah Tujuh
Puluh Sen) dengan Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 3.424.534.202 (Tiga Milyar
Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua
Ratus Dua Rupiah) atau realisasi fisik sebesar 57%
- Belanja Langsung Sebesar Rp. 5.605.730.129,00 (Lima Milyar Enam Ratus Lima
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)
termasuk dana DAK Fisik, Dana DAK Non Fisik dengan Realisasi Keuangan
sebesar Rp. 3.606.864.501,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau sebesar 60%.
Berikut disampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya Tahun 2019 :
REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019
NO PROGRAM PAGU ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
REALISASI CAPAIAN
Page 56
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
(%)
1 2 3 4 5
I. Belanja Tidak Langsung 6.030.656.152,70 3.424.534.202 57%
II. Belanja Lansung 5.605.730.129,00 3.606.864.501,00 64%
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.454.962.185,00 1.332.603.140,00 92%
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
72.000.000,00 71.449.000,00 99%
3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
62.882.669,00 61.068.850,00 97%
4. Program Keluarga
Berencana
2.670.891.950,00 986.731.475,00 37%
5. Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
153.531.450,00 145.948.650,00 95%
6. Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
40.050.000,00 39.868.875,00 100%
7. Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
124.735.575,00 115.183.674,00 92%
8. Program Pembinaan
Peran serta masyarakat
dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
70.878.075,00 67.944.475,00 96%
9. Program Peningkatan
Peran Perempuan di
Pedesaan/Kelurahan
600.000.000,00 533.260.390,00 89%
10. Program Pengembangan 171.757.600,00 148.217.850,00 86%
Page 57
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
Bahan Informasi tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan tumbuh
kembang anak
Jumlah BTL + BL 11.636.386.281,00 7.031.398.703,00 60%
Page 58
LKIP DISDALDUKKBP3A KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2019
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan media
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan Penyelenggaraan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya selama tahun 2019. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan
keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan intropeksi dan refleksi untuk membuat
langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.
Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya di susun
sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Nomor 53 Tahun 2014 dari peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) telah melaksanakan 12 Program dan 53 kegiatan
pada tahun 2019 yang bersumber dari dana APBD Kota Palangka Raya dan DAK Fisik dan
Non Fisik dengan tingkat capaian sebesar 60%.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya ini di harapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada tahun
2019 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.
Demikian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya, diharapkan LKIP ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan Evaluasi Kinerja
Pemerintah untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan serta berbagai kebijakan yang diperlukan untuk masa yang akan datang.
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALANGKA RAYA,
Drs. SAHDIN HASAN Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006