LEMBA ER -...
Transcript of LEMBA ER -...
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013
DAFTAR ISI
NO. URAIAN HAL
1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
1-16
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/Ot.001/M.PEK/2012 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 19) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, huruf e, huruf f, huruf g, ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, ayat (5), ayat (11) dan ayat (12) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h diubah dan ayat (5) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru yakni, huruf d1 serta ayat 11 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 1. Seksi SD dan SDLB; 2. Seksi SMP;
d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi SMK; 2. Seksi SMU;
e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan PAUD; 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat;
f. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari : 1. Seksi Kepemudaan; 2. Seksi Keolahragaan;
g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Museum Sejarah, Kepurbakalaan dan
Nilai-Nilai Tradisional; 2. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya;
h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dinas Kesehatan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari : 1. Seksi KIA; 2. Seksi Gizi;
d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan, terdiri dari : 1. Seksi Imunisasi dan Surveilans; 2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit
dan Promosi Kesehatan; e. Bidang Alat Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan
Minuman, terdiri dari : 1. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi; 2. Seksi Pengawasan Obat, Makanan, Minuman
dan Narkoba; f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis,
terdiri dari : 1. Seksi Pembiayaan Kesehatan dan Akreditasi; 2. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Darat dan Lalu Lintas; 2. Seksi Prasarana;
d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan
Pelayaran; 2. Seksi Kepelabuhanan;
e. Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari : 1. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan
Penerbangan; 2. Seksi Kebandarudaraan;
f. Bidang Informasi dan Komunikasi, terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Penyiaran dan Periklanan;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
1. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
2. Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar;
2. Seksi Sarana Pemasaran;
e. Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari :
1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya ;
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi, terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Bangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
1. Seksi Cipta Karya;
2. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
d1.Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
1. Seksi Tata Ruang;
2. Seksi Tata Bangunan;
3. Seksi Pengawasan;
e. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
1. Seksi Pertambangan;
2. Seksi Energi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Kependudukan, terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk; 2. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk;
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil; 2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan
Jaringan/Perangkat Informasi Kependudukan; 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari : 1. Seksi Bantuan Sosial; 2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber
Dana Sosial; d. Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri
dari : 1. Seksi Bina Sosial; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Hub. Industrial Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari : 1. Seksi Hub. Industrial, Persyaratan–Persyaratan
Kerja; 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Transmigrasi;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(8) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pertanian, terdiri dari : 1. Seksi Produksi Pertanian; 2. Seksi Pengembangan Pertanian;
d. Bidang Perkebunan, terdiri dari : 1. Seksi Produksi Perkebunan; 2. Seksi Pengembangan Perkebunan;
e. Bidang Kehutanan, terdiri dari : 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL),
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan; 2. Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Hutan;
f. Bidang Peternakan, terdiri dari : 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Kesehatan Hewan;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(9) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri dari : 1. Seksi Budidaya dan Perbenihan; 2. Seksi Perikanan Tangkap;
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan; 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pemasaran;
e. Bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, terdiri dari : 1. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Pesisir dan
Laut; 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
1. Seksi Industri Pangan, Sandang, Kulit dan Umum;
2. Seksi Industri Bahan Bangunan, Logam, Mesin dan Perekayasaan;
d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahan;
2. Seksi Pengendalian Pasar, Perlindungan Konsumen dan Ekspor Impor;
e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi ;
2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Koperasi;
f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan UMKM;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(11) Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. dihapus
d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
2. Seksi Peran Masyarakat dan Penerapan Teknologi Pengelolaan Sampah;
e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :
1. Seksi Pertamanan;
2. Seksi Pemakaman;
f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran;
2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Evakuasi;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(12) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pendapatan I, terdiri dari :
1. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
2. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
d. Bidang Pendapatan II, terdiri dari :
1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pengelolaan Data dan Informasi;
2. Seksi Penetapan, Penagihan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah;
3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
e. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Seksi Penerimaan dan Pembiayaan;
2. Seksi Pengeluaran.
f. Bidang Anggaran, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Anggaran;
2. Seksi Penyusunan dan administrasi Anggaran.
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Seksi Akuntansi;
2. Seksi Pelaporan;
h. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
1. Seksi Analisa Kebutuhan, Pengadaan dan Distribusi;
2. Seksi Inventarisasi, Pemeliharaan dan Penghapusan;
i. UPTD; dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 5-9-2013
BUPATI WAKATOBI,
TTD/Cap
H U G U A
Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 5-9-2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, TTD/Cap HARDIN LAOMO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR : 25
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 25 TAHUN 2013TANGGAL :TENTANG :
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI
SUB BAGIAN PROGRAM
KEPALA
JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
DINAS
UMUM DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATENWAKATOBI
LAMPIRAN I :
5 `September 2013
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIS
SUB BAGIAN KEUANGANDAN PERLENGKAPAN
BUPATI WAKATOBI,
SEKSI
PEMBINAAN PAUD
SEKSISEKSI
SEKSI
MUSEUM SEJARAH,KEPURBAKALAAN & NILAI-NILAI
TRADISIONAL
KEBUDAYAAN
BIDANG
KEPEMUDAAN &OLAHRAGA
BIDANG
U P T D
PENDIDIKAN
BIDANG
SMP
SD DAN SDLB
BIDANG PENDIDIKANDASAR
SEKSI SEKSI
BIDANG
MENENGAHPEND. ANAK USIA DINI, NON
FORMAL & INFORMAL
PEMBINAAN PEND.MASYARAKAT
KEPEMUDAAN
KEOLAHRAGAAN
SEKSI
SMU
SEKSISEKSI
SMK
SEKSI
KELEMBAGAAN SENI &BUDAYA
TTD/Cap
H U G U A
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 25 TAHUN 2013TANGGAL :TENTANG :
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN WAKATOBI
5 `September 2013PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS
KEPALA
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGANDAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN PROGRAMUMUM DANSUB BAGIAN
LAMPIRAN II :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
EKONOMI KREATIF BERBASISSENI DAN BUDAYA
SEKSI
EKONOMI KREATIF BERBASISMEDIA, DESAIN DAN IPTEK
DESTINASI PARIWISATA
PRODUK DAN USAHAPARIWISATA
SEKSI
STANDARISASI DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMASARAN
SEKSIPROMOSI DAN
BIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGANDAN PERLENGKAPAN
SEKSI
PASAR
BIDANG
EKONOMI KREATIF
PENGEMBANGAN
SUB BAGIAN PROGRAMUMUM DANSUB BAGIAN
SARANA PEMASARAN
SEKSI
SEKSI
BUPATI WAKATOBI,
TTD/Cap
H U G U A
U P T D
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 25 TAHUN 2013TANGGAL :TENTANG :
5 `September 2013
SUB BAGIAN
KEPALA
DINAS
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPROGRAM
SUB BAGIANKEUANGAN DANPERLENGKAPAN
SEKRETARIS
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERTAMBANGAN DAN ENERGIKABUPATEN WAKATOBI
KELOMPOK
SEKSIPENGAWASAN
SEKSI
BINA MARGA
U P T D
BIDANG
PERTAMBANGAN DANENERGI
PERTAMBANGAN
SEKSI
KEPEGAWAIAN
BIDANGPENATAAN RUANG
ENERGI
SEKSI
SUB BAGIANPROGRAM
SUB BAGIANKEUANGAN DANPERLENGKAPAN
CIPTA KARYA
PERBEKALAN DAN AIR BERSIHPERALATAN DAN
SEKSIPERUMAHAN,
BIDANG BIDANG
PEMELIHARAAN JALANCIPTA KARYA
DAN JEMBATAN
BANGUNANSEKSI
SEKSI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
TATA RUANG
UMUM DAN
TATA BANGUNAN
SEKSI
SEKSI
BUPATI WAKATOBI,
TTD/Cap
H U G U A
SEKSIPENGAWASAN
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 25 TAHUN 2013TANGGAL :TENTANG :
5 `September 2013
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUB BAGIANKEUANGAN DANPERLENGKAPAN
SUB BAGIANPROGRAM
SEKRETARIS
KABUPATEN WAKATOBI
KEPALA
DINAS
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
SUB BAGIANUMUM DAN
BUPATI WAKATOBI,
PERTAMANAN
SEKSI
PERTAMANAN &PEMAKAMAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANKEUANGAN DANPERLENGKAPAN
SUB BAGIANPROGRAM
PEMADAM KEBAKARAN
SEKSI
PENCEGAHAN &KESIAPSIAGAAN
PEMADAM KEBAKARAN
PEMAKAMAN
SEKSI
PERAN MASY. & PENERAPANTEKNOLOGI PENGELOLAAN
SAMPAH
SEKSI
BIDANG
KEBERSIHAN
BIDANGBIDANG
PELAYANAN KEBERSIHAN
SEKSI
U P T D
SUB BAGIAN
SEKSI
UMUM DAN
PEMADAM KEBAKARANDAN EVAKUASI
TTD/Cap
H U G U A
BUPATI WAKATOBI,U P T D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 25 TAHUN 2013TANGGAL :TENTANG :
5 `September 2013
SUB BAGIAN PROGRAMUMUM DAN KEUANGAN DAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KABUPATEN WAKATOBI
KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
LAMPIRAN V :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
INVENTARISASI,PEMELIHARAAN DAN
PENGHAPUSANPELAPORAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSISEKSI
SEKSI
PENAGIHAN PBB DANBPHTB
PENETAPAN, PENAGIHAN DANKOORDINASI PENGELOLAAN
RETRIBUSI DAERAHPENGELUARAN
PENYUSUNAN DANADMINISTRASI
ANGGARAN
SEKSI
INTENSIFIKASI DANEKSTENSIFIKASI PBB
DAN BPHTB
PENDATAAN,PENDAFTARAN DAN
PENGELOLAAN DATA DANINFORMASI
ANALISA KEBUTUHAN,PENGADAAN DAN
DISTRIBUSIPENERIMAAN DAN
PEMBIAYAANPERENCANAAN
ANGGARAN A K U N T A N S I
PENDAPATAN IIPERBENDAHARAAN ANGGARAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN PENGELOLAAN ASET
SEKSI SEKSISEKSI SEKSI SEKSI
KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG
BIDANGBIDANG BIDANG
SUB BAGIAN PROGRAM
BIDANG
PENDAPATAN I
UMUM DAN KEUANGAN DANSUB BAGIAN SUB BAGIAN
BUPATI WAKATOBI,
TTD/Cap
H U G U A
SEKSI SEKSI
PENGOLAHAN DATADAN INFORMASI
DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH U P T D