LEMBA ERwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/362/PERDA_NOMOR... · lemba er peratura bupat kat...
Transcript of LEMBA ERwakatobikab.go.id/dmjax/b1_text/download/362/PERDA_NOMOR... · lemba er peratura bupat kat...
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2008
DAFTAR ISI
NO. URAIAN HAL
1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
1-26
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI D
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAKATOBI,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru;
b. bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas pertimbangan beban kerja sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, potensi, kebutuhan dan kemampuan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan atau pihak ketiga;
c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
dan
BUPATI WAKATOBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi;
b. Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
d. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD;
h. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
i. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini di Bentuk Organisasi Dinas Daerah yang terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran; dan
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 s.d 12 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
(2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas.
(5) Kepala Dinas Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(6) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
(1) Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pendidikan Dasar Terdiri dari :
1. Seksi TK, SD dan SDLB;
2. Seksi SMP;
d. Bidang Pendidikan Menengah Terdiri dari:
1. Seksi SMK;
2. Seksi SMU;
e. Bidang Kurikulum dan Pengendalian Mutu terdiri dari :
1. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Pengendalian Mutu;
f. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
1. Seksi Bina Wawasan dan Sikap Mental Pemuda;
2. Seksi Bina Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda;
g. Bidang Keolahragaan terdiri dari :
1. Seksi Pengembangan Sarana Olahraga;
2. Seksi Pengembangan Prestasi Olahraga;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
1. Seksi KIA;
2. Seksi Gizi;
d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan terdiri dari :
1. Seksi Imunisasi dan Surveilans;
2. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Promosi Kesehatan;
e. Bidang Alat Kesehatan dan Farmasi, Makanan dan Minuman terdiri dari :
1. Seksi Alat Kesehatan dan Farmasi;
2. Seksi Pengawasan Obat, Makanan, Minuman dan Narkoba;
f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Medis terdiri dari :
1. Seksi Pembiayaan Kesehatan dan Akreditasi;
2. Seksi Pelayanan Medis dan Rujukan;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Darat dan Lalu Lintas; 2. Seksi Prasarana;
d. Bidang Perhubungan Laut terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran; 2. Seksi Kepelabuhanan;
e. Bidang Perhubungan Udara terdiri dari :
1. Seksi Angkutan Udara dan Keselamatan Penerbangan; 2. Seksi Kebandar Udaraan;
f. Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari .
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Penyiaran dan Periklanan;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas:
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
1. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya; 2. Seksi Museum, Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Nilai-Nilai
Tradisional;
d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
1. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata; 2. Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Bidang Pemasaran terdiri dari :
1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar; 2. Seksi Sarana Pemasaran;
f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Bangunan Pemeliharaan Jalan dan Jabatan;
2. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
d. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
1. Seksi Cipta Karya;
2. Seksi Perumahan, Penyehatan Lingkungan dan Air Barsih;
e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri dari :
1. Seksi Pertambangan;
2. Seksi Energi;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
2. Seksi Mutasi dan Pengendalian Penduduk,
d. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jaringan/Perangkat Informasi Kependudukan;
2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Bantuan Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bantuan Sosial, Fakir Miskin dan Bencana Sosial; 2. Seksi Bantuan Korban Bencana Alam;
d. Bidang Pembinaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari : 1. Seksi Bina Sosial; 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Hub. Industrial Persyaratan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdi dari : 1. Seksi Hub. Industrial, Persyaratan – Persyaratan Kerja; 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Transmigrasi;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(8) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pertanian terdiri dari : 1. Seksi Produksi Pertanian; 2. Seksi Pengembangan Pertanian;
d. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : 1. Seksi Penyuluhan ; 2. Seksi Ketahanan Pangan ;
e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : 1. Seksi Kehutanan; 2. Seksi Perkebunan;
f. Bidang Peternakan terdiri dari : 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak; 2. Seksi Kesehatan Hewan;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(9) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Pengembangan Perikanan terdiri dari : 1. Seksi Budidaya dan Perbenihan; 2. Seksi Perikanan Tangkap;
d. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran terdiri dari : 1. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan; 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Pemasaran;
e. Bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan terdiri dari : 1. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Pesisir dan Laut; 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan;
f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional
(10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Perindustrian terdiri dari : 1. Seksi Industri Pangan, Sandang, Kulit dan Umum; 2. Seksi Industri Bahan Bangunan, Logam, Mesin dan
Perekayasaan; d. Bidang Perdagangan terdiri dari :
1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahan; 2. Seksi Pengendalian Pasar, Perlindungan Konsumen dan
Ekspor Impor; e. Bidang Koperasi terdiri dari :
1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi 2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan Koperasi;
f. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari : 1. Seksi Bina Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2. Seksi Bina Usaha dan Pembiayaan UMKM;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(11) Dinas Tata Ruang, Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1. Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi;
d. Bidang Tata Bangunan terdiri dari : 1. Seksi Tata Bangunan Pemukiman; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari : 1. Seksi Kebersihan; 2. Seksi Pertamanan;
f. Bidang Pemakaman dan Pemadam Kebakaran terdiri dari : 1. Seksi Pemakaman; 2. Seksi Pemadam Kebakaran;
g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(12) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Program;
c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Pendapatan; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
d. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari: 1. Seksi Pendataan; 2. Seksi Penetapan;
e. Bidang Pendapatan terdiri dari: 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah; 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah.
f. Bidang Penganggaran terdiri dari:
1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Perbendaharaan.
g. Bidang Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari :
1. Seksi Akuntansi; 2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
h. Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari :
1. Seksi Aset Daerah; 2. Seksi Investasi Daerah.
i. UPTD; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5
Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing Dinas Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6
Di lingkungan Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagamana di maksud pada Ayat (1) di tentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada Ayat (1) di atur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan Kewenangan Kabupaten yang ada di Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat di bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai ketentuan yang Wilayah Kerjanya meliputi satu atau lebih Kecamatan.
(2) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(3) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) seksi.
(4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit atuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pasal 10
(1) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Wajib memberikan petunjuk, pembinaan, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungannya;
(3) Dalam hal Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan menjalankan tugasnya dan atau menjalankan tugas keluar daerah, maka dapat menunjuk salah seorang pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk melaksanakan tugasnya.
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11
(1) Pejabat Eselon II Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
(2) Pejabat Eselon III, IV dan V Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
BAB IX ESELON
Pasal 12
Eselon Jabatan Perangkat Daerah terdiri dari :
a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b;
b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b;
d. Kepala Sub bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
e. Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis, serta Kepala Sub bagian Tata Usaha sekolah kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV.b;
f. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V.a.
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
Pasal 13
Pembinaan dan pengendalian Organisasi Dinas Daerah kabupaten dilakukan oleh Gubernur.
Pasal 14
(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah.
(2) Pembinaan dan pengendalaian Organisasi Dinas Daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi perangkat daerah yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.
Pasal 15
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah harus disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dibatalkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi penataan Organisasi Perangkat Daerah;
(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.
BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ada sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.
Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 26 Juni 2008
BUPATI WAKATOBI,
Ttd/ cap
H U G U A Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 26 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,
ANAS MAISA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI D
LAMPIRAN 1 :PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.
: SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
SEKSI
PRESTASI OLAHRAGAPENGEMBANGAN
KURIKULUM
SEKSIBINA KETERAMPILAN
PEMUDA
SIKAP MENTAL PEMUDA
DAN KEWIRAUSAHAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN PROGRAM
KEOLAHRAGAAN
BIDANG
KEPEMUDAAN
BIDANG
U P T D
BIDANG
PENDIDIKAN
BIDANG
SMP
TK, SD DAN SDLB
SEKSI
SEKSI
PENDIDIKAN DASAR
PENGENDALIAN
SEKSI
SMK
SMUMUTU
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
H U G U A
BUPATI WAKATOBI,
JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK
KEPEGAWAIAN
SEKSI
MENENGAH
BIDANGKURIKULUM
KEPALA
UMUM DAN
SEKSISEKSI
DAN PENGENDALIAN
SEKSIBINA WAWASAN DAN
MUTU
SEKRETARIS
TENTANG
ttd/cap
SEKSI
SARANA OLAHRAGAPENGEMBANGAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SUB BAGIAN
KABUPATEN WAKATOBI
DINAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DAN PELAYANAN MEDISPELAYANAN KESEHATAN
BIDANG
SEKSI
DAN MINUMANFARMASI, MAKANAN
ALAT KESEHATAN DANBIDANG
SEKSI
MASYARAKATUPAYA KESEHATAN
BIDANG
DAN PROMOSI KESEHATAN
PEMBERANTASAN PENYAKITPENCEGAHAN DAN
BIDANG
SEKRETARISKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN
PROGRAM
SUB BAGIANUMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI SEKSI
BUPATI WAKATOBI,
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN
PROMOSI KESEHATAN
SEKSI
UPTD
H U G U A
DAN NARKOBA
SEKSI
DAN RUJUKAN
SEKSIPENGAWASAN OBAT, MAKANAN , MINUMAN,
ALAT KESEHATANDAN FARMASI
PEMBIAYAAN KESEHATANDAN AKREDITASI
GIZI PENYAKIT DAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KESEHATAN
KABUPATEN WAKATOBI
LAMPIRAN 2 :
ttd/cap
IMUNISASI DAN SURVEILANS
PELAYANAN MEDIS
KIA
SEKSI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIANUMUM DAN
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG BIDANG BIDANGBIDANG
SEKSI
PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT PERHUBUNGAN UDARA
SEKSIANGKUTAN UDARAANGKUTAN LAUT DAN
SEKSI
DAN LALU LINTAS TELEKOMUNIKASIANGKUTAN DARAT POS DANDAN KESELAMATAN
PENERBANGAN
KESELAMATANPELAYARAN
PRASARANAPENYIARAN DAN
KEPELABUHANAN KEBANDAR UDARAAN
SEKSI
U P T D
SEKSI SEKSI
INFORMASI DANKOMUNIKASI
SEKSI
SEKSI
PERIKLANAN
LAMPIRAN 3 :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAKATOBI
JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA
DINAS
KELOMPOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
KEBUDAYAAN
BIDANG
DESTINASI PARIWISATAPENGEMBANGAN
BIDANG
PASAR
SARANA PEMASARAN
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SENI DAN BUDAYA
SEKSI
SEKSIMUSEUM, KESEJARAHAN
DINAS
KEPALA
UMUM DANSUB BAGIAN
SEKSI
SUB BAGIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIS
KEPEGAWAIAN
BIDANG
PEMASARAN
SEKSIPROMOSI DAN
PENGEMBANGAN
SEKSI
KELEMBAGAAN
SEKSI
NILAI-NILAI TRADISIONALKEPURBAKALAAN DAN STANDARISASI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAMPIRAN 4 :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN WAKATOBI
U P T D
PRODUK DAN USAHAPARIWISATA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
SUB BAGIAN PROGRAMSUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PERTAMBANGAN DAN
PERTAMBANGAN
KELOMPOK
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM DAN
CIPTA KARYADAN JEMBATAN
SEKSIPERUMAHAN,
SEKSI
SEKSI
DAN AIR BERSIH
KEPALA
DINAS
BINA MARGA CIPTA KARYA
BIDANG BIDANG
BANGUNAN SEKSI
PEMELIHARAAN JALAN
LAMPIRAN 5 :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN WAKATOBI
BUPATI WAKATOBI,
ENERGIPERALATAN DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
U P T D
PERBEKALAN
H U G U A
ttd/cap
SEKSI
SEKSI
BIDANG
ENERGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
KEPENDUDUKAN
SEKSI
PENCATATANSIPIL
SEKSIPELAYANAN
DAN PENDATAANPENDUDUK
PENYULUHAN
PENGAWASANPENGENDALIAN
MUTASI DAN
PENDUDUKDAN
BIDANG
KEPALA
DINAS
UMUM DAN
JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK
SEKSIPENDAFTARAN
SEKSI
PENGEMBANGAN JARINGAN/
KEPEGAWAIAN
U P T D
INFORMASIKEPENDUDUKAN
PEMBANGUNAN DAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PELAYANAN
PERANGKAT INFO. KEPENDUDUKAN
SEKSI
INFORMASI
SUB BAGIAN
PENGELOLAANBIDANG
BIDANG
SEKRETARIS
PENCATATAN SIPILKEPENDUDUKAN
LAMPIRAN 6 :
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAKATOBI
SEKSI
SUB BAGIAN PROGRAM
LAMPIRAN 7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
SUB BAGIAN PROGRAMSUB BAGIAN
PELATIHAN, PENEMPATAN
BIDANG
KEPEGAWAIANUMUM DAN
BIDANGHUB. INDUSTRIAL
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
PELATIHAN DAN SEKSI
BIDANG
PEMBINAAN DANREHABILITASI SOSIAL TRANSMIGRASI
TENAGA KERJA DAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KETENAGA KERJAAN
PERSYARATAN-PERSYARATAN KERJA
SEKSISEKSI
U P T D
JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK
BENCANA SOSIAL
BIDANG
SEKSI
PENEMPATANTENAGA KERJA
TRANSMIGRASIBANTUAN KORBAN
BENCANA ALAM
BINA SOSIAL
BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI SOSIAL
SEKSI SEKSI
FAKIR MISKIN DAN
SEKSIBANTUAN SOSIAL,
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN WAKATOBI
PERSYARATAN DAN
SEKSIHUB. INDUSTRIAL,
PENGAWASAN
PENGAWASAN TENAGA KERJA
LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
BIDANG
KEHUTANAN DAN
BIDANG
PERTANIAN PERKEBUNANPENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN
BIDANG BIDANG
SEKSI
KEHUTANAN
SEKSI
PERTANIAN
SEKSI
PENYULUHANPRODUKSI
SEKSISEKSI
PERKEBUNAN
PRODUKSI DANSEKSI
PETERNAKAN
SEKSI
TERNAKPENGEMBANGAN
SEKRETARIS
SUB BAGIANUMUM DAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
U P T D
PENGEMBANGAN KESEHATAN HEWANPERTANIAN
KETAHANAN PANGAN
SEKSI
KEPALA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WAKATOBI
KEPEGAWAIANSUB BAGIAN PROGRAM
DINAS
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
LAMPIRAN 9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
U P T D
BUPATI WAKATOBI,
SEKSIKONSERVASI DAN
KELAUTANPELAYANAN INFORMASI
DAN PEMASARAN
SEKSI
KELEMBAGAAN
SUB BAGIAN PROGRAMSUB BAGIAN KEUANGAN
DAN PERLENGKAPAN
BINA USAHA DAN
SUMBER DAYAPENGAWASAN
SEKSI
BUDIDAYA DAN TATA RUANG PESISIRPERBENIHAN DAN LAUT
PERIKANAN TANGKAP
SEKSI
PERIKANANPENGEMBANGAN
SEKSISEKSI
DAYA KELAUTANPENGAWASAN SUMBERBINA USAHA DAN
PEMASARAN
KONSERVASI DANBIDANG
KELOMPOK
KEPEGAWAIAN
JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAGIANUMUM DAN
H U G U A
ttd/cap
DINAS
KEPALA
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WAKATOBI
BIDANG BIDANG
LAMPIRAN 10 :PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
PERLINDUNGAN KONSUMENDAN EKSPOR IMPORMESIN & PEREKAYASAAN KOPERASI
PEMBIAYAAN
U P T D
KEPEGAWAIANSUB BAGIAN PROGRAM
BINA USAHA DANSEKSI
KOPERASIKELEMBAGAAN
SEKSI SEKSI
KOPERASI
BIDANG
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
BANGUNAN, LOGAM,INDUSTRI BAHAN
KULIT DAN UMUM
SEKSI
DINAS
BINA USAHA DANINDUSTRI PANGAN,
PENDAFTARANPERUSAHAAN
SEKSI
JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK
SEKRETARIS
BIDANG
PENGENDALIAN PASAR,
SANDANG,
BIDANG BIDANG
UMUM DAN
SEKSIBINA
USAHA MIKRO, KECILBINA KELEMBAGAAN
SEKSI
KEPALA
SUB BAGIAN
DAN PEMBIAYAANBINA USAHA
SEKSI
DAN MENENGAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WAKATOBI
DAN MENENGAHUSAHA MIKRO, KECIL
UMKM
LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
H U G U A
BUPATI WAKATOBI,
SEKSI
PEMAKAMAN
SEKSI
BIDANG
PEMADAM KEBAKARAN
PENGENDALIANPENGAWASAN DAN
PEMUKIMAN
TATA BANGUNAN DANKEBERSIHAN
KEBERSIHAN DANPERTAMANAN
KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
KEPEGAWAIANUMUM DAN
TATA BANGUNANPEMAKAMAN DAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SUB BAGIAN PROGRAM
DOKUMENTASI DAN
SEKSISEKSI SEKSI
BIDANG
DAN PERENCANAANTATA RUANG
SURVEY, PEMETAANSEKSISEKSI
JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
BIDANG
TATA RUANG
SUB BAGIAN
BIDANG
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN WAKATOBI
ttd/cap
U P T D
EVALUASIPEMADAM KEBAKARANPERTAMANAN
KELOMPOK
LAMPIRAN 12 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBINOMOR : 5 TAHUN 2008TANGGAL : 26 JUNI 2008.TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
BUPATI WAKATOBI,
ttd/cap
H U G U A
BIDANG
PENGANGGARAN
BIDANG
U P T D
PENYUSUNAN ANGGARAN
VERIFIKASI & PELAPORAN
SEKSI
PERBENDAHARAAN INVESTASI DAERAH
SEKSISEKSI
ASET DAERAH
SEKSI
PERLENGKAPANKEPEGAWAIAN
BIDANG
ASET DAN INVESTASI DAERAH
KEPALA
LAIN-LAIN PENDAPATANDANA PERIMBANGAN DAN
DAERAH YANG SAH
A K U N T A N S I
SEKSI
SEKRETARIS
PENDAPATAN ASLI DAERAH
SEKSI
SUB BAGIAN UMUM DAN
SEKSI
SUB BAGIAN PROGRAM
AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
BIDANG
KELOMPOK
SEKSI
KEUANGAN DAN
BIDANG
P E N D A P A T A N
JABATAN FUNGSIONAL
DINAS
SUB BAGIAN
PERENCANAAN PENDAPATAN
SEKSI
P E N D A T A A N
SEKSI
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
BIDANG
PENDATAAN DAN PENETAPAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SEKSI
P E N E T A P A N
SEKSI