LAPORAN KINERJA - dinkes-ppkb.natunakab.go.id€¦ · LAPORAN KINERJA 2018 DINAS KESEHATAN PP&KB...
Transcript of LAPORAN KINERJA - dinkes-ppkb.natunakab.go.id€¦ · LAPORAN KINERJA 2018 DINAS KESEHATAN PP&KB...
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna Tahun 2018. Laporan kinerja ini, merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna sebagai acuan untuk
memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Sekaligus laporan kinerja ini juga sebagai
bentuk pertanggung jawaban Kinerja kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa, laporan kinerja yang kami susun ini masih jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak,
agar laporan kinerja ini menjadi lebih sempurna. Harapan kami, semoga dapat menjadi bahan
evaluasi dan acuan bagi kami untuk perencanaan di masa yang akan datang.
Ranai, Januari 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA
RIZAL RINALDY, S.Si.T, M.Kes
Pembina Tk.1
NIP. 19650414 199303 1 017
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu
pada Inpres Nomor 7 tahun 1999, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah
menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas
Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna ini memuat informasi
tentang pencapaian kinjerja selama tahun 2018 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan
sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan rencana Kinerja tahunan.
Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.
Natuna menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai melalui
22 (dua puluh dua) Program dan 103 (seratus tiga) kegiatan untuk pencapaian 35 (tiga puluh
lima) indikator kinerja sasaran. Pencapaian target indikator sasasaran tersebut didukung oleh
dana sebesar Rp. Rp. 54.033.280.737,00 yang terdiri dari sumber dana APBN (JKN, DAK Fisik dan
DAK Non Fisik, DBH Cukai Tembakau serta DBH Pajak Rokok) dan APBD. Capaian indikator
sasaran tersebut diwujudkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.847.083.321,00 atau
75.6%, dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kab. Natuna.
Anggaran tersebut kemudian dibreakdown dalam bentuk program dan kegiatan melalui
DPA/DPPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran) untuk mendukung 4 (Empat) sasaran yang terdiri dari 14 indikator sasaran kinerja.
Nilai rata-rata capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tahun 2018 adalah senilai
81.96% atau kategori pencapaian “Memuaskan”
Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 103 (seratus tiga) kegiatan dan 22 (dua puluh dua)
program strategis dalam tahun 2018, maka kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2018 secara umum sudah mencapai
target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang
telah ditetapkan, hal ini berarti bahwa target-target capaian program dan kegiatan dapat
direalisasikan dengan baik namun belum maksimal.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page iii
D A F T A R I S I
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................. ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum .................................................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 4
1.4 Gambaran umum Dinas Kesehatan kab. Natuna ................................... 4
1.5 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan .................................................. 8
1.6 Sistematika Penyusunan .................................................................................. 12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kab. Natuna 2016-2021........... 14
2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD .............................. 14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................ 22
2.4 Perjanjian/Penetapan Kinerja ....................................................................... 24
BAB III PENGUKURAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 30
B. Analisis Kinerja Organisasi berdasarkan Indikator Kinerja yang
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .................................... 46
C. Realisasi Keuangan ................................................................................................ 52
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 55
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I.1 : Sumber daya manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.
Natuna Tahun 2018 ………………………………………………………………………… 8
Tabel I.2 : Sumber daya kesehatan berdasarkan golongan ruang di Kabupaten
Natuna Tahun 2018…………………………………………………………………………. 9
Tabel I.3 : Daftar nominatif pegawai Tenaga Kesehatan berdasarkan tingkat
Pendidikan Kabupaten di Natuna Tahun 2018 ………………………………….. 10
Tabel I.4 : Daftar pegawai tidak tetap dan kontrak tenaga kesehatan
berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Natuna
Tahun 2018 ……………………………………………………………………………............. 11
Tabel I. 5 : Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Natuna
tahun 2018…………………………………………………………………..............................
12
Tabel II.1 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
Tahun 2018 …………………………………………………………………………………..
17
Tabel II.2 : Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018…………. 20
Tabel III.1 : Kategori Capaian Kinerja ……………………………………………………………........ 31
Tabel III.2 : Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama ……………………………………………… 31
Tabel III.3 : Pengukuran Kinerja Program Sasaran Pertama ………………………………. 32
Tabel III.4
Tabel III.5
Tabel III.6
Tabel III.7
Tabel III.8
Tabel III.9
Tabel III.10
Tabel III.11
:
:
:
:
:
:
:
:
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi
Masyarakat ……………………………………………………………………………………...
Pengukuran Kinerja Program Sasaran Meningkatnya Status
Kesehatan dan Gizi Masyarak…………………………………………………………..
Pengukuran Kinerja sasaran Meningkatnya Pengendalian Penyakit…..
Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Pengendalian Penyakit
Menular …………………………………………………………………………………………..
Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat kelahiran pada pasangan usia subur (PUS) ……………………………………………………………… Pengukuran Kinerja program pada sasaran menurunnya tingkat kelahiran pada pasangan usia subur (PUS) ………………………………………. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 …………………..
Realisasi Anggaran Berdasarkan program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna TA. 2018 ………………………………………………………………………………………….
35
38
41
43
45
46
49
52
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page v
Tabel III.12
:
Alokasi dan realiasasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis tahun anggaran 2018………………………………………………………….
46
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem
nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi
Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang
berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta,
pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang
terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan
perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya
dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban
berdasarkan nilai nilai akuntabilitas menuju good governance.
Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri
atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat
penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat
tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diproleh. Pengukuran kinerja ini, dapat
dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran
yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data
yang tepat dan akurat.
Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di
beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses
penganggaran Incremental budgeting system seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan
budget linesytem harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya
penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang
diinginkan.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun suatu rencana strategik
yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu
lima tahun kedepan, serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil pelaksanaan rencana
tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan keluaran utama dan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu system yang
membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran
instansi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik instansi. Seterusnya
lebih terperinci dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang kemudian
ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk
menilai kinerja; menganalisa, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data
kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja instansi pada periode tahun berikutnya.
Esensi dari SAKIP bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk
memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna telah
dapat dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang
selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang
mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam
rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja
dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode
pelaksanaan progran/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan
kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah
(LAKIP).
Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kab. Natuna memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
Stakeholder (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat). Kedua, Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa datang.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 3
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.
Natuna tahun anggaran 2018 mengacu pada Rencana Strategis dan rencana Kerja yang telah
disusun sebelumnya, sedangkan ladasan hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:
1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
KKN;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004
Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, berikut perubahannya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah di lingkungan Kabupaten Natuna.
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Nomor 116 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna, Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 4
1.3 Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai kinerja Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna.
b. Tujuan
Terkait dengan maksud penyusunan LAKIP tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penulisan laporan akuntabilitas Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan
sasaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna. Berdasarkan hasil evaluasi
yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi
yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan
kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas
Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna.
1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
1.4.1 Tugas Pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan
desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan sesuai
lingkup tugasnya. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan;
c. Melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi perlengkapan;
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 5
d. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penanganan kesehatan
masyarakat;
e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
f. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana teknis dinas serta tenaga
fungsional;
g. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta pengendalian dan
pemberantasan penyakit;
h. Pengawasan obat dan makanan;
i. Pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan;
j. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan;
k. Evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketatausahaan;
l. Pengkoordinasian lintas sektor;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4.2 Kewenangan
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
kesehatan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup kerjanya.
1.4.3 Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan Struktur Organisasi
yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang membawahi Sub bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Tata Usaha,
dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,
Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan olah raga
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Seksi surveilans dan
Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Seksi
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 6
e. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi seksi pelayanan
kesehatan dan jaminan kesehatan, Seksi kefarmasian dan Alkes dan Seksi Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB membawahi Seksi Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi, Seksi pendayagunaan PKB/PLKB, pembinaan kesetaraan keluarga,
advokasi dan pergerakan. Seksi Perencanaan, perkiraan pengendalian penduduk dan
pendataan keluarga.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Terkait dengan hal tersebut, susunan kepegawaian berdasarkan Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Adalah
Sebagai Berikut :
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 7
Gambar 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan kab. Natuna
Kepala Dinas
Kesehatan
Sekretaris
Sub Bagian
Keuangan
Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan dan
Pelaporan
Bid. Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Bid. Pelayanan Sumber Daya
Kesehatan
Bid. Pengandalian
Penduduk dan KB
Seksi Surveilans dan
Imunusasi
Seksi Pencegahan,
Pengendalian dan
Pemberantasan
Penyakit Menular
Seski Pelayanan Kesehatan
dan Jaminan Kesehatan
Seski Kefarmasian dan Alkes
Seksi Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi
Seski Pendayagunaan
PKB/PLKB, Pembinaan
kesetaraan keluarga dan
Advokasi dan pergerakan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Unit Pelaksana
Teknis (UPT)
Seksi Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular dan
Kesehatan Jiwa
Seksi Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Seksi Perencanaan,
Perkiraan, pengendalian
penduduk dan pendataan
keluarga
Bid. Kesehatan
Masyarakat
Seksi Kesehatan Keluarga
dan Gizi
Seksi
Promosi Kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Seksi
Kesehatan Lingkungan,
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 8
1.5 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai ujung tombak Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Natuna sebanyak Enam Belas (16) yang terdiri dari, Empat Belas
(14) UPTD Puskesmas yang berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya
promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya, dan satu (1) UPTD Instalasi Gudang Farmasi yang berfungsi
sebagai penyelenggara pengelolaan serta distribusi obat-obatan di pusat pelayanan
kesehatan kemudian, satu (1) UPTD Jamkesda yang berfungsi sebagai penyelenggara dan
pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah baik di tingkat dasar maupun rujukan.
a. Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis /keahlian tenaga kesehatan
Tahun 2017, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sebagai tenaga pendukung dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Natuna, terdiri
dari tenaga medis, paramedis dan tenaga penunjang kesehatan lainnya dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel I.1 Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Dinas kesehatan
Kabupaten Natuna Tahun 2018
No Jenis Keahlian Jumlah 1. Medis: - Dokter Spesialis - - Dokter umum 23 - Dokter gigi 6 - Dokter Residen -
2. Tenaga Farmasi : - Apoteker 11 - Tenaga Teknis Kefarmasian 15
3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 37
S2 Kesmas 3 4. Paramedis : - Bidan 157 - Perawat 227
5 Tenaga Gizi 14 6. Sanitasi Lingkungan : - DIII Sanitasi 22
7. P.Rongen - 8. Fisioterafis 2 9. Elektromedis -
10. Analis Lab : - DIII Analis Kesehatan 16
Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2018
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 9
b. Pegawai Menurut Golongan
Tabel I.2 Sumber Daya Kesehatan berdasarkan golongan ruang di Kabupaten Natuna tahun 2018
Gol/ruang
Puskesmas Dinkes
Ranai B.Tengah Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan Serasan Timur
Subi Midai Batubi
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
II/a - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 -
II/b - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 3
II/c - 7 - 3 2 4 1 1 2 2 - 4 1 2 - 4 1 4 - 3 - 3 1 1 1 3 5 6
II/d 2 5 2 7 - 13 - 4 3 5 - 4 2 3 - - - 4 - 2 - - 2 4 1 1 3 1
III/a - 15 1 2 - 2 - 2 - 2 - 3 1 2 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 4 8
III/b 2 4 2 2 2 - - 3 1 4 2 - 2 1 - 2 1 - 1 4 2 - 1 1 2 1 - -
III/c - 2 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 4 7
III/d - - 1 - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 3
IV/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -
IV/b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
IV/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PTT 3 10 1 10 1 9 2 7 4 5 1 6 4 10 4 4 7 5 4 5 4 5 2 5 1 5 9 7
KONTRAK 1 2 1 - 1 2 1 1 1 4 2 - 7 1 1 4 3 5 2 2 1 1 2 - 2 1 5 4
JUMLAH 8 45 8 26 6 32 4 19 14 24 6 17
17
19 7 14 14 18 8 16 10 10 12 14 7 12 37 39
TOTAL 53 34 38 23 38 23 36 21 32 24 20 26 19 76
Sumber data : Profil Kesehatan 2018
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 10
c. Pegawai Menurut Pendidikan
Tabel I.3 Daftar Nominatif Pegawai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2016
Gol/ruang
Puskesmas
Dinkes Ranai B.Tengah Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan
Serasan
Timur Subi Midai Batubi
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
SLTA/MA 5 10 1 2 3 3 3 7 4 5 1 4 3 1 5 5 4 1 5 4 3 1 13 9
D1 1
DIII 2 37 3 20 4 36 4 16 9 25 2 20 4 29 3 15 11 22 7 22 11 17 6 23 4 14 9 9
D4 1 1 1 2
S1 4 14 4 9 4 3 1 3 1 5 2 1 5 2 3 2 1 3 2 3 1 2 4 2 2 15 18
S2
Jumlah 8 32 8 42 8 22 17 34 9 22 13 31 9 18 17 18 15 25 16 18 1
3 31 10 17 37 39
Total 40 50 30 51 31 44 27 42 40 34 44 27 76
Sumber Data : Profil Kesehatan tahun 2018
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 11
d. Pegawai Tidak Tetap Dan Tenaga Kontrak
Tabel I.4 Daftar Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak Tenaga Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan
di Kabupaten Natuna Tahun 2018
Gol/ruang
Puskesmas
Dinkes Total Ranai B.Teng Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan
Serasan
Timur Subi Midai Batubi
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
SLTA/MA 5 9 1 2 2 3 2 5 2 4 1 4 3 1 4 4 3 1 1 2 3 8 4
D1
DIII 12 9 2 17 3 9 3 15 2 10 1 2 3 10 10 13 7 15 8 13 2 16 2 10 1 2
D4 1 1
S1 1 3 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 1 1 5 5
S2
Jumlah 2 16 4 21 7 11 8 19 6 11 7 23 7 12 11 14 5 22 6 11 17 9
Total 18 25 18 27 30 19 25
Sumber Data : Profil Kesehatan tahun 2018
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 12
1.5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, selain didukung oleh sumber daya
juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, kondisi
ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel I.5
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2018
No Fasilitas Kesehatan Jumlah 1. Rumah Sakit 1
2. Puskesmas
a. Puskesmas Perawatan 9
b. Puskesmas Non Perawatan 5
3. Puskesmas Pembantu (PUSTU) 43
4. Polindes 13
5. Poskesdes 25
6. Puskesmas Keliling
a. Puskel Darat 8
b. Puskesl Laut 7
c. Ambulance Puskesmas 12
7. Posyandu 118
8. Desa Siaga 75
Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2018
1.6 Sistematika Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2018, disusun dengan
sistematika sebagai berikut
1. Ringkasan eksekutif
Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1
(satu) tahunan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.
Natuna.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 13
2. Bab I. Pendahuluan
Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi
3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja).
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen
Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
6. Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 14
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kab. Natuna 2011-2016
Rencana strategi instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan
sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik Nasional maupun global.
Rencana strategi berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang
terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat
mungkin 3 (tiga) atau 5 (lima) tolok ukur, yaitu masukan ( inputs ) , keluaran (outputs),
hasil ( outcomes ) , serta manfaat ( benefits ) dan dampak ( impacts ).
Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategik, dijabarkan
dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu
tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan
kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi Pemerintah untuk
mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.
Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan
indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan
dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan
sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan
pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana
strategiknya.
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang ditetapkan 5 (lima)
tahun sekali yaitu mulai ditetapkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.
2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah
Kab. Natuna
VISI : Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan
Budaya Tempatan
MISI : Memajukan sektor pendidikan melalui Penyediaan sarana dan prasarana dan
peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 15
Misi/Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran
Kondisi Awal
Target Tahun Target
Akhir
2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan daya saing
SDM
IPM Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Angka Harapan
Hidup (Tahun)
63.64 (2015)
65,64 66,00 67,00 68,25 70,00 70,00
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh semua komponen
untuk meingkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara social dan ekonomis
agar mampu meningkatkan daya saing SDM itu sendiri.
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan
dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
dibidang Kesehatan di Kabupaten Natuna. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria
“SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi
sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,
yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainabe), nyata (realistic)
dan tepat waktu (time bound).
Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna adalah meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan
anak, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya pengendalian
penyakit. Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2016 – 2021 adalah
sebagai berikut:
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kondisi Awal Periode
Target Kinerja sasaran pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
- 2 4 6 2 - -
Meningkatnya status kesehatan
Angka Kematian Ibu/100.000
67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 16
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kondisi Awal Periode
Target Kinerja sasaran pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
dan gizi masyarakat
KH (diturunkan) Angka Kematian bayi/1.000 KH
16.21 16.00 15.75 15.2 14.75 14.16 13.75
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
7.35 7.35 7.35 7.25 7.1 7 7
Persentase BBLR
4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37
Meningkatnya pengendalian penyakit
Persentase desa ber STBM
0 0 6.57 9.2 13.15 15.78 18.4
Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 Penduduk
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Prevalensi HIV
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Persentase Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria
0 0 13.33 26.67 33.33 46.67 46.67
Meningkatnya Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
30.76 30.76 40 46.6 53.3 60 75
Prevalensi tekanan darah tinggi
29,67 29,67 28,12 27,05 26,00 25,00 24.00
2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) Dinas Kesehatan
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna merupakan sebagai
ukuran atau indikator yang bisa mewakili indikator kinerja yang sudah ada dan menjadi
prioritas utama untuk segera dilaksanakan sehingga akan memberikan informasi sejauh
mana Dinas Kesehatan berhasil mewujudkan dan mendukung visi, misi, tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja
Utama Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna
adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 17
Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut kemudian ditetapkan indikator pencapaian
sebagai berikut :
Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kab. Natuna
No Tujuan Sasaran Indikator sasaran
Kondisi Awal Periode
Target Kinerja sasaran pada tahun ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya status kesehatan masyarakat
Angka Kematian Ibu/100.000 KH (diturunkan)
67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52
Angka Kematian bayi/1.000 KH
16.21 16.00 15.75 15.2 14.75 14.16 13.75
Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
7.35 7.35 7.35 7.25 7.1 7 7
Persentase BBLR
4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37
Persentase desa ber STBM
0 0 6.57 9.2 13.15 15.78 18.4
Cara perhitungan pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :
Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang
rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,
dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan
kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Persentase Kurang Gizi (Underweight) adalah persentase balita dalam
kondisi kekurangan gizi terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi
dilihat dari berat badan menurut umur, untuk menghitung dapat menggunakan
rumus sebagai berikut :
Underweigt=
∑ Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu
x 100% ∑ Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu
yang sama
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 18
Angka Kematian Bayi per 1000 KH adalah kematian yang terjadi pada bayi
usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 Kelahiran hidup, untuk
menghitung digunakan rumus sebagai berikut :
AKBA=
Jumlah Bayi Usia 0-11 Bulan Yg Meninggal di Suatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 1000 KH
∑Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH adalah kematian perempuan pada saat
hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan
tanpa memandang lamanya kehamilan yakni kematian yang disebabkan karena
kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain
seperti kecelakaan dan terjatuh, dengan rumus sebagai berikut :
AKI=
∑ Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu
x 100.000 KH ∑ Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu
yang sama
Berat Badan Lahir Rendah ) adalah bayi baru lahir yang berat badannya
saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi
prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan
pertumbuhan selama kehamilan. BBLR biasanya disebabkan oleh status gizi
ibu ang kurang baik semasa kehamilan atau ibu hamil mengalami Kurang
Energi Kronik (KEK) sehingga asupan gizi pada bayi semasa dalam
kandungan kurang sehingga menyebabkan perkembangan janin tidak
maksimal. Untuk menghitung Persentase BBLR di suatu daerah dapat dihitung
dengan formula sebagai berikut :
BBLR =
∑ bayi dengan berat lahir rendah disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
x 100.000 KH ∑ Lahir Hidup yang ditimbang di wilayah kerja pada
kurun waktu yang sama
Jumlah Desa ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah desa
yang sudah memenuhi 5 pilar yaitu :
1. Tidak Buang Air Sembanrangan (BABS)
2. Mencuci tangan pakai sabun (CTPS)
3. Mengelola air minum dan makanan yang aman (PAMM-RT)
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 19
4. Mengelola sampah dengan aman (PSRT)
5. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman (PLCRT)
Program STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan tiga komponen
sanitasi total yang merupakan satu-kesatuan yang saling mempengaruhi, yaitu :
1. Penciptaan lingkungan yang kondusif
2. Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi, dan
3. Peningkatan penyediaan sanitasi.
2.2.3 Kebijakan
Kebijakan untuk meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna adalah sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas
Penguatan upaya kesehatan dasar (Primary health Care).
Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas secara merata
Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan
Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Penerapan Program Natuna Sehat
Pembangunan Sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan di kecamatan, khususnya di daerah perbatasan (Pulau Laut, Serasan Timur dan Subi)
Peningkatan Kapasitas
SDM Kesehatan
Meningkatkan status kesehatan masyarakat
Advokasi kebijakan sehat dan Peningkatan kemapuan untuk hidup sehat serta kemitraan lintas sektor
Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Intervensi berbasis resiko kesehatan
Meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan pada semua kontinum
Pelayanan KB gratis khususnya MKJP pada masyarakat pra sejahtera
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 20
siklus kehidupan (Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia
Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
Meningkatkan penyehatan lingkungan
Meningkatnya pengendalian penyakit
Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular
Mengurangi resiko penyakit Tidak Menular melalui GERMAS
Penerapan sistem surveillance pentakit
2.2.4 Program Kerja dan Kegiatan
Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematika dan terpadu yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kab. Natuna dengan beberapa Unit Pelaksana Tugas lainnya, dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terdapat dua puluh dua (22) Program dan
seratus tiga (103) kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel II.2 Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018
No
Uraian
Anggaran Tahun 2017
1 2 3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 20.000.000,- 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 114.500.000,- 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,- 4. Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000,- 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50.000.000,- 6. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor 64.300.000,- 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,- 8. Penyediaan makanan dan minuman 64.200.000,- 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 353.000.000,- 10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 10.856.358.140,- 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 142.569.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 90.000.000,- 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan Formal 363.416.000,- 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 116.605.000,- 3. Penyusunan akreditasi fungsional 389.200.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 44.400.000,- 4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan 2. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 286.000.000,-
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 21
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 186.000.000,- 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
3. Revitalisasi sistem kesehatan 4. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.201.923.695,- 5. Peningkatan kesehatan masyarakat 1.420.071.000,- 6. Penyediaan biaya operasional puskesmas Ranai 370.200.000,- 7. Penyediaan biaya operasional Puskesmas Tanjung 200.000.000,- 8. Penyediaan biaya operasional Puskesmas Bung. Tengah 200.000.000,- 9. Penyediaan biaya operasional puskesmas Bung. Selatan 200.000.000,- 10. Penyediaan biaya operasional puskesmas Sedanau 333.480.000,- 11. Penyediaan Biaya operasional puskesmas Kelarik 300.000.000,- 12. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga 274.644.000,- 13. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut 283.200.000,- 14. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai 265.000.000,- 15. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan 353.200.000,- 16. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur 265.000.000,- 17. Penyediaan biaya operasional puskesmas Subi 300.000.000,-
18. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi 200.000.000,- 19. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda 53.540.000,- 20. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi 172.186.000,- 21. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 22. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai 931.932.518,- 23. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Bung. Timur Laut 74.292.640,- 24. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bung. Tengah 92.824.351,- 25. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bung. Selatan 64.159.933,- 26. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau 285.457.605,- 27. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Kelarik 182.507.228,- 28. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga 259.541.356,- 29. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut 171.000.000,- 30. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai 161.136.000,- 31. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan 237.035.000,- 32. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur 135.250.000,- 33. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi 144.000.000,- 34. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya 103.221.766,- 35. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Puskesmas Ranai 998.000.000,-
36. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah
507.306.350,-
37. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Tanjung
502.500.000,-
38. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan
430.000.000,-
39. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Barat
587.500.000,-
40. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Utara
460.000.000,-
41. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga
445.000.000,-
42. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai
545.000.000,-
43. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut
387.851.000,-
44. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan
602.500.000,-
45. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur
530.000.000,-
46. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi
610.000.000,-
47. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya
487.500.000,-
5. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 219.845.000,- 2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 184.836.500,- 3. Kemitraan promosi kesehatan 232.100.000,-
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
236.000.000,-
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 22
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 189.566.000,- 2. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus 136.000.000,- 3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-
tempat umum 219.860.000,-
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Penyemprotan/foging sarang nyamuk 89.500.000,- 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 286.150.000,- 3. Peningkatan imunisasi 236.000.000,- 4. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 178.380.000,- 5. Pelayanan penanggulangan penyakit TB 176.330.000,- 6. Pelayanan kesehatan haji 79.500.000,-
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1. Pengembangan dan pemukhtahiran data dasar standar pelayanan
kesehatan 358.957.000,-
2. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan 161.555.000,- 3. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 441.042.000,-
10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
1. Pembangunan Puskesmas 2. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 1.645.200.000,-
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita 1. Deteksi Dini dan intervensi tumbuh kembang anak pra sekolah 138.331.000,-
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 113.447.000,-
14. Program Keselamatan ibu dan anak 1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak 198.093.000,- 2. Pelayanan Ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran 1.437.223.000,-
16. Program Pengawasan dan pembinaan Industri rumah tangga 1. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi
industry rumah tangga 203.548.000,-
15. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular 250.000.000,-
1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15. Program Keluarga Berencana
1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program keluarga
berencana 1.391.558.000,-
16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 76.720.000,- 2. Penilaian kelompok PIK/RM 89.500.000,-
17. Program pelayanan Kontrasepsi
1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi 139.295.000,- 23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 132.200.000,- TOTAL ANGGARAN 54.033.280.737,-
Program dan kegiatan yang mendukung langsung Sasaran RPJMD pada tahun 2018
adalah sebanyak dua puluh dua (22) program dan lima belas (103) kegiatan.
2.3 Rencana Kinerja Tahunan SKPD
Perencanaan strategik atau dokumen yang dipersamakan dengannya yang telah ditetapkan
Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dijabarkan
dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dimaksud
menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.
Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran
yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 23
yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di
lingkungan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna
untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya,
program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu
dokumen RKT juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan
keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Bagian di lingkungan Dinas
Kabupaten Natuna.
RKT dimaksud meliputi sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, indikator
kinerja kegiatan (meliputi indikator input, output, dan outcomes). Penetapan indikator-
indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun yang bersangkutan.
Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator
tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana akan tetapi
merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak
yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan
terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu
sumber dana atau oleh suatu pihak saja.
Apalagi pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun
Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-
tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur
atau memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kab. Natuna pada satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau
indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat
dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek,
jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.
Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang akan dicapai
selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan
dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telag ditetapkan dalam RENSTRA Dinas
Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 24
Korelasi antara pencapaian target sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang direncanakan ditahun 2018 tertuang dalam formulir Rencana Kerja Tahunan
(RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2018 dapat di lihat pada lampiran 1.
2.4 Perjanjian/Pentepan Kinerja
Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran
Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan
kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur.
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 tahun 2017 tentang APBD Kabupaten
Natuna Tahun 2018, kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 56
tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018. APBD Kabupaten
Natuna yang ditetapkan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah daerah dengan
DPRD untuk mencapai kinerja yang maksimal dan sebagai upaya untuk memenuhi mandat
yang tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 kemudian
dijabarkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja tersebut kemudian dijadikan sebagai
dasar dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (Penja) yang berisikan Pernyataan
Kinerja/Perjanjian Kinerja antara Bupati dan kepala OPD atau Eselon II, Eselon III dan
Eselon IV, perjanjian kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana juga dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja (Cascading) seperti pada
lampiran
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 25
Indikator Sasaran RPJMD : Umur Harapan Hidup
Sasaran Renstra : Status kesehatan dan
gizi masyarakat
Indikator Sasaran Renstra : Angka kematian ibu
Target : 67,52 per 100.000 kh
Sasaran Program : Meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir
Indikator : Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
Target : 55 %
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pelayanan
kesehatan ibu hamil sesuai standar
Indikator : Persentase Kunjungan K4 Ibu hamil
Target : 95 %
Indikator Sasaran Renstra : Angka kematian bayi
Target : 15,20 per 1.000 kh
Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi di
kecamatan Indikator : Jumlah Puskesmas yang
memberikan pelayanan pada bayi
Target : 100 %
Sasaran Kegiatan : Tata laksana penanganan
Asfiksia Indikator : Pertemuan tata
laksana penanganan Asfiksia
Target : 1 Pertemuan
Sasaran Kegiatan : Penyegaran Kader
Posyandu Indikator : Jumlah
pertemuan penyegaran kader posyandu
Target : 1 Pertemuan
Indikator Sasaran Renstra : Jumlah desa/kelurahan yang ber
STBM Target : 1 Desa
Sasaran Program : Desa/kelurahan yang
melaksanakan pemicuan STBM Indikator : Persentase desa/kelurahan yang
melaksanakan pemicuan STBM Target : 65 %
Sasaran Kegiatan : Pemicuan STBM di Desa Indikator : Jumlah Desa
yang dilakukan Pemicuan STBM
Target : 50 Desa
Sasaran Kegiatan : Pemeriksaan depot air
minum Indikator : Pemeriksaan air
minum Target : 67 sampel
Sasaran Program : Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan preventif di wilayah
kerja puskesmas Indikator : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan program
promotif dan preventif di luar gedung Target : 100 %
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya
penyelenggaraan promotif dan preventif, dukungan
manajemen puskesmas serta kemitraan lintas sektor untuk
mendukung kesehatan Indikator : Penyelenggaraan Program esensial dan non
esensial di puskesmas Target : 14 Puskesmas
Sasaran Program : Peningkatan Kompetensi
tenaga penyuluh kesehatan
Indikator : Persentase Peningkatan Kompetensi
tenaga penyuluh kesehatan Target : 100 %
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kapasitas
bagi tenaga penyuluh kesehatan
Indikator : Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
kesehatan Target : 15 Tenaga
penyuluh
Sasaran Program : Rumah tangga yang berperilaku
hidup bersih dan sehat Indikator : Persentase Rumah
Tangga yang ber PHBS Target : 23 %
Sasaran Kegiatan : Pengembangan media
Indikator : Media Target : 2 Kecamatan
Sasaran Kegiatan : Terpantaunya rumah tangga
yang ber PHBS Indikator : Pemantauan PHBS RT Target : 18.218 Rumah Tangga
Sasaran Kegiatan : Penyegaran kader
kesehatan di kecamatan Indikator : Jumlah kader
kesehatan yang mengikuti penyegaran
Target : 388 Kader
Indikator Sasaran Renstra : Persentase Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) Target : 3.51 Persen
Sasaran Program : Meningkatnya ibu hamil
KEK yang diberikan makanan tambahan
Indikator : Persentase ibu hamil KEK yang mendapat
makanan tambahan Target : 50 %
Sasaran Kegiatan : Pemantauan Puskesmas
yang memberikan Makanan Tambahan pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi
Kronik (KEK) Indikator : Jumlah
Puskesmas yang di pantau Target : 14 Puskesmas
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya sosialisasi
dan advokasi kadarzi Indikator : Jumlah
pertemuan keluarga sadar gizi
Target : 1 Pertemuan
Indikator Sasaran Renstra : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita
Target : 7,25 Persen
Sasaran Program : Puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan SDIDTK
Indikator : Persentase puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan SDIDTK Anak
Target : 65 %
Sasaran Kegiatan : Pemantauan pertumbuhan
dan perkembangan anak balita
Indikator : Jumlah balita yang diberikan pelayanan
kesehatan Target : 6.000 Orang
Sasaran RPJMD: Meningkatnya Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 26
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik atau dokumen yang dipersamakan
maka Dinas Kesehatan tahun 2018 telah menetapkan dua puluh dua (22) Program dan
seratus tiga (103) kegiatan untuk mendukung 1 tujuan dan 3 sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas
Kesehatan adalah sebesar 54.033.280.737,- (Lima puluh empat milyar tiga puluh tiga juta
dua ratus delapan pulu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). yang terdiri dari biaya
rutin kantor sebesar Rp. 11.964.327.140,- (Sebelas milyar Sembilan ratus enam puluh
empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) atau 22.15%, dan
sebesar Rp. 42.068.953.597,- (Empat puluh dua milyar enam puluh juta Sembilan ratus
lima puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh tujun rupiah) atau 77.85% anggaran yang
mendukung IKU.
Perbandingan jumlah pagu anggaran yang mendukung IKU dan tidak mendukung pada
tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
Gambar II.2 Perbandingan Alokasi Anggaran yang mendukung IKU dengan yang tidak
mendukung IKU (Biaya Rutin Kantor) Tahun Anggaran 2018
Alokasi anggaran untuk mendukung IKU secara langsung adalah anggaran yang membiayai
program dan kegiatan yang secara langsung meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
dalam hal ini adalah upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat diantaranya
adalah pemberian makan tambahan bagi ibu hamil Kurang energy kronik (KEK) untuk
menurunkan prevalensi BBLR, Pertemuan tata laksana penanganan asfiksia untuk
menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), serta program kegiatan pemantauan Perilaku
Hidup bersih dan Sehat (PHBS), Pemicuan STBM serta pemeriksaan air bersih untuk
meningkatkan jumlah desa yang bersanitasi total berbasis masyarakat (STBM), sedangkan
untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita (Underweigt) dilakukan pemantauan
IKU 78%
NoN IKU 22%
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 27
pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu serta pemberian makanan tambahan
bagi anak balita.
Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk mendukung IKU yang dilaksanakan secara
integrasi diantaranya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta upaya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas, serta peningkatan
kapasitas SDM Kesehatan, serta upaya pengendalian penyakit.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 28
BAB III PENGUKURAN KINERJA
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja
dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya
dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi
Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran
hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah
ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2018.
Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja
instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang
direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila
dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran
Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara
sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahunan, Kinerja Kegiatan dan sasaran dengan cara
membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap
pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran
Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT).
Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran
mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program
dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Pengelolaan Keuangan daerah sesuai dengan
Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun
2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai
berikut :
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 29
1). Input
Indikator input merupakan indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah
sumber daya dalam hal ini adalah dana yang dibutuhkan
2). Output
Indikator output adalah keluaran/hasil langsung dicapai dari suatu kegiatan setelah
melalui proses kegiatan.
3). Outcome
Indikator Outcome adalah hasil yang dicapai dan menggambarkan manfaat/fungsi dari
keluaran dari suatu kegiatan pada jangka menengah.
Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan
rumus sebagai berikut :
1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja =
x 100 %
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin
rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :
Capaian indikator kinerja =
x 100 %
Atau :
Capaian indikator kinerja =
x 100 %
Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh
melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan
keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil ( outcomes ) sedangkan indikator manfaat
dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan
tujuan dan sasaran.
Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang
meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-
indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 30
pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun yang bersangkutan.
Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:
a. Pengukuran Kinerja Sasaran
b. Pengukuran Kinerja Program
c. Pengukuran Kinerja Kegiatan.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Analisis pencapaian kinerja dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh
pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-
indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana
kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result)
yang dicapai SKPD. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah
kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang
direncanakan.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2018 merupakan pendorong atau pemicu terhadap
terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan
sebelumnya tentang Rencana Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana pada tahun 2017, telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang
ingin dicapai guna merealisasikan tujuan yang tercakup dalam 17 (Tujuh Belas) program
yang tersebar dalam 103 (Seratus tiga) kegiatan dengan alokasi Belanja Langsung (BL)
sebesar Rp. 54.033.280.737,00,- (Lima puluh empat milyar tiga puluh tiga juta dua ratus
delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Perhitungan capaian sasaran,
ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja, hasil setiap sasaran
yang hasilnya dikelompokkan dalam empat kategori penilaian sebagaimana mengacu pada
pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 31
Tabel III.1 Kategori Capaian Kinerja
No. Kategori Rentang Capaian Kategori Capaian
1 AA >90 sd 100 Sangat Memuaskan A >80 s.d. 90 Memuaskan
2 BB >70 s.d. 80 Sangat Baik 3 B >60 sd 70 Baik 4 CC >50 sd 60 Cukup 5 C >40 sd 50 Agak Kurang 6 D 0 sd 30 Kurang
Tujuan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah
“Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat”
Sasaran dinas kesehatan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
untuk mencapai tujuan tersebut kemudian diukur berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan, Sasaran pertama adalah Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan hasil
pengukuran sebagai berikut :
Tabel III.2 Pengukuran Kinerja sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Sasaran Indikator sasaran
Satuan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Tujuan
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Puskesmas 2 2 100 4 4 100 6 6 100
Pencapaian Kinerja 100 100 100
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat
diukur melalui jumlah puskesmas yang terakreditasi, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun
2016 terdapat dua puskesmas yang telah menerima sertifikat akreditasi dan pada tahun
2017 bertambah sebanyak empat puskesmas yang dilakukan survey atau sesuai yang
ditagetkan yaitu sebanyak empat puskesmas dengan kata lain tercapai 100% sedangkan
pada tahun 2018 kembali ditargetkan sebanyak 6 puskesmas. Survey akreditasi telah
dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan hasilnya semua puskesmas yang ditargetkan
mendapat sertifikasi akreditasi yang terdiri dari, 1 puskesmas tersertfikasi “UTAMA” 4
puskesmas tersertfikasi “MADYA” dan 1 Puskesmas tersertifikasi “DASAR”.
Sasaran Pertama : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 32
Untuk Pencapaian kinerja pada sasaran pertama tersebut Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2018 telah menetapkan 5 ( tiga )
program yang mendukung sebagai berikut :
1) Program Peningkatan kapasitas aparatur
2) Program obat dan perbekalan kesehatan
3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
4) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya.
5) Program pengawasan dan pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan.
Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran pertama dapat dilihat sebagai
berikut :
Tabel III.3 Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kesehatan
Jumlah Puskesmas Yang Minimal
Memiliki Lima Jenis Tenaga Kesehatan
Puskesmas
14 8 57,14
2 Meningkatnya ketersediaan obat yang memenuhi syarat
Persentase obat yang memenuhi syarat
% 100 100 100
3 Meningkatnya kepesertaan Jaminan
Kesehatan Persentase kepesertaan jaminan kesehatan
% 100 100 100
4 Terlaksananya survei akreditasi puskesmas
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
kecamatan 10 11 110
5 Tersedianya alat kesehatan dan
penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas
Persentase ketersediaan alkes di pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar
% 100 100 100
6 Meningkatnya aksesibiltas fasilitas pelayanan kesehatan di desa
Persentase aksesbiltas fasilitas
pelayanan kesehatan di desa % 100 100 100
Pencapaian Kinerja 96.19
Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %
-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 869.221.000.00
608.093.300.00 69.96
- Program obat dan perbekalan kesehatan 4.429.510.000.00 3.374.730.963.00 84.31
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,258,156,462.00 9.095.217.650.00 74.19
-
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya 5.187.097.635.00 4.960.458.052.00 95.63
- Program Pengawasan dan pembinaan industry rumah tangga 203.548.000.00 74.905.400.00 36.80
22,947,533,097.00 18.113.405.365.00 78.93
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 33
Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan telah mengalami peningkatan jika
dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 6 puskesmas meningkat menjadi 8 puskesmas di tahun
2018, namun demikian tetap belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 14
puskesmas. Pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan ( SKM, Farmasi, Kesehatan Lingkungan,
Gizi, Analis) pada tahun 2018 hanya melalui program Nusantara Sehat (NS) dari pusat
sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan PPKB adalah penerimaan tenaga kontrak
akan tetapi dari jenis tenaga yang ditentukan kurang peminat atau termasuk profesi yang
langka.
Ketersediaan obat yang memenuhi syarat sudah mencapai target yaitu 100%, hal ini
didukung oleh pengadaan obat-obatan dan Bahan medis habis pakai dengan mengacu pada
formularium nasional, yang mana obat-obatan yang diadakan adalah obat-obatan yang
sesuai standar nasional dan sesuai kebutuhan puskesmas.
Tahun 2018 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 11 puskesmas, yang mana tahun
2016 terdapat dua puskesmas yang terakreditasi dan tahun 2017 sebanyak empat
puskesmas dan tahun 2018 sebanyak 6 puskesmas sehingga total kecamatan yang memiliki
puskesmas terakreditasi adalah 12 kecamatan dengan perolehan 4 terakreditasi Dasar, 7
terakreditasi Madya dan 1 terakreditasi Utama
Kepesertaan Jaminan Kesehatan atau penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada
tahun 2018 sudah mencapai 100% atau seluruh masyarakat natuna tercover melalui
Jaminan Kesehatan Nasional terintegrasi sebanyak 5000 Jiwa dan sekitar 8000 jiwa dari JKN
pusat sedangkan sisanya dicover melalui program Natuna Sehat.
Seluruh masyarakat yang ada di desa dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan,
berdasarkan permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas, pustu dibangun dengan
syarat dapat diakses oleh minimal dua desa. Di Kabupaten Natuna jumlah pustu yang ada
sebanyak 43 unit atau rasio terhadap desa yaitu 1:2. Selain akses terhadap pustu, juga dapat
dilihat dari ketersediaan puskesmas yang memenuhi standar sebagai pusat pelayanan dasar
di kecamatan yang merupakan fasilitas rujukan dari desa/pustu/poskesdes. Disamping
ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan ketersediaan alat kesehatan sebagai pendukung
pelayanan kesehatan sangat menentukan pelayanan kesehatan yang bermutu.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator program tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal dengan tujuan meningkatkan kapasitas tenaga
kesehatan melalui pelatihan-pelatihan
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 34
b. Bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan
tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai refenrensi
dalam peningkatan pelayanan kesehatan, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan
tidak tersedianya anggaran pada waktu yang ditargetkan.
c. Penyusunan akreditasi fungsional dengan tujuan penilaian kinerja tenaga fungsional
kesehatan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Kegiatan Revitalisasi sistem kesehatan bertujuan pelaksanaan pendampingan
akreditasi puskesmas serta pelaksanaan survey akreditasi pada 6 puskesmas yang
ditargetkan
b. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya melalui dana DAK dan DBH-CHT dengan tujuan tersedianya alat-alat
kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas.
c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan
penyelenggaraan program perkesmas dan pengobatan tradisional di puskesmas
d. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan
integrasi JKN serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar
kepesertaan PBI pusat dan program Natuna sehat.
e. Penggunaan dana kapitasi puskesmas adalah penerimaan dana oleh puskesmas dari
penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) untuk pembayaran jasa pelayanan dan
biaya operasional puskesmas dalam rangka peningkatan performance puskesmas
untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.
f. Peningkatan Kesehatan masyarakat adalah pembiayaan jaminan kesehatan melalui
program Natuna sehat dengan kepesertaan dari masyarakat yang belum ditanggung
dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
g. Penyediaan Biaya operasional Puskesmas adalah biaya operasional rutin puskesmas
yang bertujuan meningkatkan pelayanan di puskesmas.
3. Program obat dan perbekalan kesehatan
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk
menyediakan obat-obatan dan BMHP sebagai bahan penunjang pelayanan kesehatan
di puskesmas dan jaringannya.
b. Peingkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan adalah kegiatan
pertemuan perencanaan obat serta pemusnahan obat kadaluarsa, namun pada tahun
2018 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan anggaran tidak tersedia pada waktu
pelaksanaan ditentukan.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 35
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya.
a. Pembangunan Puskesmas, kegiatan pembangunan puskesmas bertujuan untuk
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas sebagai fasilitas
pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan di kecamatan,
pembangunan puskesmas tahun 2018 dilaksanakan di kecamatan pulau tiga barat
yang merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Pulau Tiga untuk memenuhi
Permenkes no 75 tahun 2014 yang mengatakan bahwa setiap kecamatan wajib
memiliki bangunan puskesmas.
b. Rehabilitasi puskesmas dilaksanakan untuk mempertahakan bangunan puskesmas
agar tetap layak digunakan, bangunan puskesmas yang direhabilitasi pada tahun
2018 dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Barat melalui dana DAK regular dan di
Kecamatan Bunguran Timur melalui dana APBD II.
5. Program pengawasan dan pembinaan industry rumah tangga
a. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industry rumah
tangga, adalah kegiatan sosialisasi serta pembinaan bagi industry rumah tangga
terkait registrasi hasil produksi.
Sasaran kedua adalah Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan hasil
pengukuran kinerja sebagai berikut :
Tabel III.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
SASARAN
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatkan status kesehatan dan Gizi ibu dan Anak
Angka Kematian Ibu
Per 100.000 KH
250 67.66 172.3 240 73,96 163.5 67.52 278.29 -212 67.52 185.01 -74.00
Angka Kematian bayi
Per 1.000 KH
3.0 16.24 -341.3 3.0 13.31 -220 15.75 6.49 159 15.2 12.03 114.0
Prevalensi kekurangan gizi (underweight)
pada anak balita
Persentase 12.53 5.54 155.8 11.9 5,38 154.6
7.35 3.92 146 7.25 2.54 165.51
Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR) Persentase
10 6.90 131 9.8 3,92 165.4 4.18 4.08 102 3.51 4.44 73.50
Sasaran Kedua : Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 36
Desa yang ber Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat
(STBM)
Jumlah Desa
- - - - - - - - - 9.2 0 0
Pencapaian Kinerja 55.80
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dapat
diukur melalui
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam
kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya
kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena
kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan, terjatuh dll. Tahun 2018 tercatat sebanyak dua kasus kematian ibu di
Kabupaten Natuna terjadi penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu
sebanyak 4 kasus, namun satu dari dua kematian ibu pada tahun 2018 merupakan
kematian ibu melahirkan yang disebabkan oleh penyakit penyerta (HIV/AIDS) atau
bukan disebabkan langsung oleh kehamilannya/pengelolaannya, namun pada
pelayanan antenatal care secara komprehensif pemeriksaan HIV/AIDS wajib
dilaksanakan agar jika ada ibu hamil positif menderita maka dilakukan
pengelolaan/pelayanan secara khusus untuk mencegah penularan serta kematian
pada ibu tersebut, namun kendala yang dihadapi pada tahun 2018 adalah
kurangnya kesadaran masyarakat yang berisiko terhadap penyakit tersebut untuk
melakukan konseling di VCT atau dipuskesmas.
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 sebanyak 13 kasus atau 12.03/1.000KH
terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 6.49/1.000KH,
meskipun demikian angka tersebut masih dibawah target yang ditetapkan yaitu
15.2/1.000KH. Kematian bayi rata-rata disebabkan karena adanya infeksi pada
bayi, dan juga asfiksia serta pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK) belum berjalan dengan baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pola asuh
serta pola hidup bersih dan sehat belum berjalan dengan baik di Kab. Natuna.
Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian bayi adalah dilaksanakannnya
sosialisasi serta penanganan ibu hamil KEK, Konseling ASI ekslusif serta program
Indonesia Sehat yang berbasis keluarga.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 37
3. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada balita
Underweight merupakan Status gizi berat-kurang merupakan gabungan gizi buruk
dan gizi kurang yang dilihat dari berat badan dibagi umur (BB/U) pada balita,
underweigt membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental
anak. Underweight pada balita di Kabupaten Natuna pada tahun 2018 terdapat
sebanyak 2.54% dari jumlah balita, terjadi penurunan jika dibandingkan pada
tahun 2017 yaitu sebesar 3,92%. Pencapaian tahun 2018 sudah mencapai target
yang ditetapkan. keberhasilan dalam pencapaian target didukung oleh program dan
kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita melalui
Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
4. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat
lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi prematur, tapi
juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama
kehamilan. persentase BBLR di Kabupaten Natuna pada tahun 2018 sebanyak
4.44% dan terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu
4.08%, BBLR biasanya disebabkan oleh status gizi ibu yang kurang baik semasa
kehamilan atau ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronik (KEK) sehingga asupan
gizi pada bayi semasa dalam kandungan kurang sehingga menyebabkan
perkembangan janin tidak maksimal. upaya yang dilakukan untuk menurunkan
cakupan BBLR adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK, 100%
ibu hamil di kabupaten Natuna telah diberikan makanan tambahan pada tahun
2018 serta sosialisasi 1000 HPK telah dilakukan.
5. Jumlah Desa ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Desa STBM adalah desa yang sudah memenuhi 5 pilar yaitu
a. CLTS (Community Lets Total sanitation) tahapan kegiatan pada pilar ini
diantaranya, pemetaan, pemicuan STBM untuk mencapai Desa ODF
b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), kegiatan yang sudah dilakukan adalah
kampanye cuci tangan disekolah-sekolah
c. Akses air bersih
d. Pengolahan air limbah
e. Pengolahan sampah
Tahun 2018 Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.
Natuna ditargetkan 1 desa ber STBM, namun belum mencapai target akan tetapi
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 38
sudah mencapai kecamatan ODF yang dideklarasikan di Kecamatan Bunguran
Tengah.
Untuk Pencapaian kinerja sasaran kedua Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2018 telah menetapkan 9 (
Sembilan) program sebagai berikut :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
3. Program perbaikan gizi masyarakat
4. Program pengembangan lingkungan sehat
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita
6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran kedua adalah sebagai berikut :
Tabel III.5 Pengukuran Kinerja Program sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya promotif dan
preventif di wilayah kerja puskesmas
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan program promotif dan preventif di
luar gedung
% 100 100 100
2 Meningkatnya desa yang melaksanakan desa ber STBM
Jumlah desa yang melaksanakan desa ber STBM
Desa 76 76 100
3 Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS
% 27 22.07 81.74
4 Meningkatnya ibu hamil KEK yang diberikan makanan tambahan
Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan
% 100 100 100
5 Desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM
% 100 100 100
6 Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan SDIDTK
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan
SDIDTK Anak
% 100 100 100
7 Meningkatnya puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan lansia
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan lansia
% 100 100 100
8 Meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi di kecamatan
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan pada bayi
Puskesmas 100 100 100
9 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir
Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan
% 65 58.82 90.49
Pencapaian Kinerja
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 39
Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8,379,798,000.00 7.915.803.700,00 94.46
- Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 636.781.500,00 340.300.808,00 53.44
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat 236.000.000,00 31.758.000,00 13.46
- Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 545.426.000,00 231.479.300,00 42.44
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
113.477.000,00 1.450.000,00 1.28
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1.635.316.000,00 514.046.387,00 31.43
11.546.798.500,00 9.034.838.195,00 78.24
Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan upaya promotif dan preventif di wilayah
kerja puskesmas dapat diukur melalui persentase puskesmas yang menyelenggarakan
promotif dan preventif di luar gedung, tahun 2018 sebanyak 14 puskesmas telah
melaksanakan program promotif dan preventif diluar gedung sesuai dengan target yang
ditentukan atau dengan kata lain pencapaian kinerja sebanyak 100%.
Untuk menurunkan kasus BBLR, serta mencegah kasus stunting pada anak maka perlu
dilakukan program 1000 hari pertama hari kelahiran salah satu upaya yang dilakukan adalah
peningkatan status gizi ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan pada ibu hamil
dengan KEK, jumlah ibu hamil KEK pada tahun 2018 sebanyak 157 Ibu Hamil dan 100%
telah diberikan makanan tambahan.
Pemicuan adalah salah satu pilar yang dilaksanakan untuk mencapai Desa Bebas Buang Air
Besar Sembarangan (BABS) sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan desa ber
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Tahun 2018 semua desa telah dilakukan
pemicuan STBM sesuai dengan yang ditargetkan dan hasil dari pemicuan tersebut makan
pada tahun 2018 satu kecamatan yang telah masuk kategori ODF yang dideklarasikan di
Kecamatan Bunguran Tengah.
Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pemberian
makanan tambahan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi anak balita
dan pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan SDIDTK merupakan salah satu
pelayanan pada anak balita yang sesuai standar, jumlah anak balita yang dilayani pada tahun
pada tahun 2018 sebanyak 3.597 bayi dan balita terjadi penurunan jika dibandingkan
dengan tahun 2017 adalah sebanyak 5.663 anak balita atau 66.64% dari jumlah sasaran.
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan SDIDTK adalah 14 puskesmas (100%)
atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu 67%.
Pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah salah satu kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, tahun 2018
terdapat 6 RTK yang dibentuk. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 40
tahun 2018 adalah sebanyak 58.82% Dan terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun
2017 yaitu 37.07%, terjadinya peningkatan ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan ruang
bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2018 telah dibuka ruang persalinan di
dua puskesmas yaitu puskesmas cemaga dan puskesmas tanjung yang melakukan pelayanan
selama 24 jam/hari. Meskipun terjadi peningkatan namun masih jauh dari target nasional
yaitu 100% permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan Antenatal Care terpadu belum
berjalan maksimal disamping itu sosialisasi dan advokasi terkait persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan masih kurang serta ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia
belum memadai.
Dalam rangka pencapaian kinerja program yang mendukung sasaran kedua, maka kegiatan
yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (UKM Sekunder)
yang bertujuan fasilitasi atau rujukan dari permasalahan Upaya Kesehatan primer
b. Peningkatan pelayan dan penanggulangan masalah kesehatan di puskesmas yang
bertujuan meningkatkan promotif dan preventif di luar gedung.
2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat adalah kegiatan yang
dilaksanakan untuk penyediaan media informasi promosi kesehatan di kecamatan
b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
meningkatkan pemantauan rumah tangga yang ber PHBS, melalui survey PHBS oleh
petugas kesehatan dan dasawisma di kecamatan.
c. Kemitraan promosi kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak sekolah serta peningkatan kapasitas
kader kesehatan di kecamatan.
3. Program perbaikan gizi masyarakat
a. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
Dilaksanakan dengan tujuan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di
kecamatan melalui pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, serta pemantauan program ASI
Ekslusif di puskesmas.
4. Program pengembangan lingkungan Sehat
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 41
a. Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum, dilaksanakan dengan tujuan
meningkatkan kualitas air minum melalui pemeriksaan depot air minum di
kabupaten Natuna.
b. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus dilaksanakan untuk
meningkatkan kesehatan di tempat-tempat umum.
c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum
dilaksanakan untuk pemantauan pelaksanaan pemicuan STBM di desa-desa.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan pada
usia lanjut dengan harapan bisa produktif dimasa tuanya.
6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaan
Audit Maternal Perinatal (AMP) serta pemantauan kesehatan ibu dan anak di wilayah
sekitar (PWS-KIA).
b. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran dengan tujuan
meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Sasaran ke tiga adalah meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
dengan hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel III.6
Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit
INDIKATOR
SASARAN SATUAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
SASARAN
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatkan Pengendalian Penyakit
Prevalensi Tuberculosis
(TB) per 100.000 Penduduk
Per 100.000 pddk
39.30 40.25 100 39.30 68.00 109.0 68 107 157 70 74 105
Prevalensi HIV Persen <0.01 0.02 100 <0.01 0,03 -300.0 < 0,01 0.01 100 < 0.01 0.01 100
Persentase Kecamatan yang
mencapai eliminasi malaria
Persentase - - - - - - 13.33 13.33 100 26.67 26.67 100
Meningkatnya Persentase
Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap pada bayi
Persentase - - - - - - 40 40 100 46.6 66.66 143.04
Prevalensi tekanan darah
tinggi Persen - - - - - - 28,12 79.10 -81,29 27.05 16.18 140.18
Pencapaian Kinerja 75.14 117.64
Sasaran Ketiga: Meningkatkan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 42
Pengendalian penyakit menular maupun tidak menular merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kesakitan dan
kematian. Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalensi, morbiditas
atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.
Keberhasilan pengendalian penyakit dapat dilihat melalui
1. Prevalensi Tuberkulosis
Penemuan kasus TB pada tahun 2017 sebanyak 86 kasus dan menurun jika
dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 74, terjadinya penurunan kasus diakibatkan
penjaringan yang dilakukan masih pasif atau hanya pasien yang datang ke fasilitas
pelayanan kesehatan dengan keluhan yang diperiksa, penemuan seharusnya
dilaksanakan dengan cara aktif atau mendatangi rumah-rumah yang berisiko TB.
2. Prevalensi HIV
Prevalensi HIV/AIDS dikabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah 0.01% dari jumlah
penduduk atau sebanyak 10 kasus dengan jumlah kematian akibat HIV/AIDS sebanyak 4
kasus, dan terjadi peningkatan menjadi 0.02% pada tahun 2018 atau 12 kasus kematian,
yang mana kematian akibat HIV juga berkontribusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI)
pada tahun 2018. upaya pengendalian dan pencegahan penyakit HIV di Kabupaten
Natuna pada tahun 2018 telah dibuka klinik VCT di 6 puskesmas dengan adanya VCT dan
aktif melakukan konseling maka penemuan kasus makin meningkat, dengan harapan
dengan meningkatnya penemuan kasus maka pelayanan dan penanganan terhadap kasus
HIV/AID juga meningkat.
3. Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria
Kecamatan yang masuk kategori bebas malaria ditargetkan sebanyak 2 kecamatan pada
tahun 2018 dan terealisasi 100%.
4. Kecamatan yang mencapai 80% pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia
0-11 bulan
Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kabupaten Natuna rutin diberikan
setiap bulan di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Tahun 2017 terdapat
sebanyak 40% kecamatan yang berhasil mencapai 80% pemberian imunisasi dasar
lengkap pada bayi usia 0-11 bulan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak
66.66% atau terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pencapaian
tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitusebanyak 46.6%, upaya yang
dilakukan adalah pemberian imunisasi serta dilakukannya sweaping disetiap rumah
yang memiliki bayi dan tidak berkunjung ke posyandu, selain itu juga diberikan sertifikat
bagi bayi yang sudah menerima imunisasi dasar lengkap.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 43
5. Prevalensi tekanan darah tinggi
Prevalensi tekanan darah tinggi/hipertensi pada tahun 2018 telah mencapai 16.18%
berdasarkan Sistem Pencatatan dan pelaporan Terpadu Puskesmas yang dilaporkan dari
bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan (PSDK). Akan tetapi pencapaian ini belum
disinkronka dengan laporan PIS-PK.
Upaya Pengendalian Penyakit didukung oleh program sebagai berikut :
a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
b. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran ke tiga adalah sebagai berikut :
Tabel III.7
Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya pemberian imunisasi pada
balita usia 0-11 bulan
Persentase balita usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap % 93 79.15 85.10
2 Meningkatnya penanganan dan penanggulangan penyakit menular bagi
calon jamaah haji
Persentase penanganan dan penanggulangan penyakit menular bagi calon jamaah haji
% 100 100 100
3 Meningkatnya Penangendalian dan
penanggulangan wabah penyakit menular di kecamatan
Persen Penangganan dan
penanggulangan penyakit menular % 100 100 100
4 Meningkatnya proporsi jumlah TB yang tertdeteksi dalam program DOTS
Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
% 40 90 225
5 Meningkatnya puskesmas yang memiliki kapasitas penanganan HIV/AIDS
Cakupan puskesmas yang memiliki kapasitas penanganan HIV/AIDS % 46.15 65.71 142.4
6 Meningkatnya penyelenggaraan program penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa
Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program PTM
dan Kesehatan Jiwa Puskesmas 14 14 100
Pencapaian Kinerja Program 125.4
Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1,405.860.000.00
590.972.414.00
56.51
- Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
250.000.000.00
111.267.747,00
44.51
1,655,860,000.00 702.240.161,00
42.40
Pengendalian penyakit didukung oleh program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular serta program pengendalian penyakit tidak menular. pada program tersebut diukur
melalui pemberian imunisasi pada bayi, penanggulangan wabah penyakit menular di
kecamatan, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 44
Kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mencegah penyakit DBD dengan cara fogging /penyemprotan di daerah yang
berisiko penularan penyakit DBD.
b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah kegiatan
pencegahan penyakit menular seperti DBD, HIV serta penyakit menular lainnya.
c. Peningkatan imunisasi, kegiatan pemberian imunisasi pada bayi serta distribusi
vaksin.
d. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pelaksanaan
kegiatan pencatatan dan pelaopran serta survelenace penyakit.
e. Pelayanan penanggulangan penyakit TB, Kegiatan penemuan serta pemeriksaan TB
f. Pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan calon jamaah haji dan umroh.
2. Program pengendalian penyakit tidak menular
a. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular, kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencegah peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatkan pelayanan
pada pasien jiwa.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 45
Sasaran ketiga adalah Menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan
hasil pengukuran sebagai berikut :
Tabel III.8
Pengukuran Kinerja sasaran Menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS)
INDIKATOR
SASARAN SATUAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
SASARAN
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Menurunnya tingkat kelahiran pada PUS
Rata-rata jumlah anak perkeluarga
Persen 1.10 1.10 100 1.10 1.10 100
1.10 1.10 100 1:10 2:10 -100
Rasio akseptor KB Persen
1:1,18 1:1,18 100 1:1.30 1:1.30 100 1:1.30 1:1.30 100 1:1.35 1:1.35 100
Cakupan Peserta
KB Aktif Persen 86.50 86.50 100 86.90 86.90 100
87.30 88.50 101.37 88.08 71.46 81.13
Pencapaian Kinerja - - 100
100.45 27.04
Upaya menurunkan tingkat kelahiran pada pasangan usia subur dapat diukur melalui rata-
rata jumlah anak perkeluarga, rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif pada PUS.
program yang mendukung upaya tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Keluarga Berencana.
2. Program Kesehatan reproduksi remaja
3. Program pelayanan kontrasepsi
4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Hasil pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari hasil pengukurannya yaitu :
Tabel III.9
Pengukuran Kinerja Program pada sasaran menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS)
NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %
1 Meningkatnya pasangan usia subur yang menggunakan KB
Persentase KB aktif terhadap PUS
% 75 71,46 95.28
2 Meningkatkan pengguna akseptor KB Persentase cakupan PUS
yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)
% 15,00 14,5
96.66
3 Meningkatnya kemampuan bidan dan PLKB dalam memberikan pelayanan
konseling KB
Pencapaian Kinerja 95.97
Sasaran Keempat: Menurunnya tingkat kelahiran pada PUS (Pasangan Usia Subur)
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 46
Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %
- Program Keluarga Berencana 4.969.433.000.00 2.821.901.874.00 56.78
- Program Kesehatan reproduksi Remaja
134.880.000.00 64.537.572.00 47.84
- Program pelayanan Kontrasepsi 139.295.000.00 35.662.700.00 25.60
- Program Penyiapan Tenaga
pendamping Kelompok Bina Keluarga 132.200.000.00 71.311.200.00 53.94
- 5.375.808.000.00 2.993.413.346.00 46.04
Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2 sampai 3 anak per keluarga di tahun 2018,
hal ini sudah sesuai dengan target BKKBN yaitu dua anak lebih baik, sedangkan persentase
KB Aktif pada pasangan usia subur sebanyak 71.46% pencapaian ini juga sudah sesuai
dengan target nasional yang mana diharapkan sebanyak kurang dari 65-75% PUS dapat ber
KB untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan persentase jumlah PUS yang
ingin ber KB tidak terpenuhi sebenyak 14.5% atau dibawah target sebanyak 15%.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja program adalah sebagai
berikut :
a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
b. Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana
c. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
d. Penilaian kelompok PIK R/M
e. Pelayanan pemasangan kontrasepsi
f. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
B. Analisis Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Kinerja yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD atau Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.
Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan sebagai ukuran atau
indikator yang bisa mewakili indikator kinerja yang sudah ada dan menjadi prioritas utama
untuk segera dilaksanakan sehingga akan memberikan informasi sejauh mana Dinas
Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berhasil
mewujudkan dan mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten
Natuna Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berada pada sasaran ke dua yaitu
meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, keterkaitan sasaran RPJMD dan Tujuan
serta sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Kab. Natuna sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 47
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 48
Gambar.III.1 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2016-2021
Angka Harapan hidup adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten untuk
menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat tersebut, maka Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk menentukan empat
tujuan dan sasaran rencana strategis untuk mendukung IKU Kabupaten tersebut, dari
empat tujuan dan sasaran yang ada terdapat satu tujuan dan sasaran yang mendukung
langsung yaitu Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.
Sasaran
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Sasaran Meningkatnya status
kesehatan dan gizi masyarakat
Indikator
Umur Harapan Hidup
(UHH)
Indikator sasaran
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Prevalensi kekurangan gizi pada
Balita
4. Persentase BBLR
5. Jumlah Desa ber Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
RPJMD 2016-2021 RENSTRA 2016-2021
Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 49
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :
INDIKATOR
SASARAN SATUAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
SASARAN
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Umur Harapan Hidup (UHH)
Tahun 63.24 63,24 100 68.8 63,64 100 68.8 63.99 93.0 65.64 64.33 97.48
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
SASARAN
Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %
Meningkatkan status kesehatan dan Gizi masyarakat
Angka Kematian Ibu
Per 100.000 KH
250 67.66 172.3 240 73,96 163.5 67.52 278.29 -212 67.52 185.01 -74.00
Angka Kematian bayi
Per 1.000 KH
3.0 16.24 -341.3 3.0 13.31 -220 15.75 6.49 159 15.2 12.03 114.0
Prevalensi kekurangan gizi (underweight)
pada anak balita
Persentase 12.53 5.54 155.8 11.9 5,38 154.6 7.35 3.92 146 7.25 2.54 165.51
Berat Badan Lahir Rendah
(BBLR) Persentase 10 6.90 131 9.8 3,92 165.4 4.18 4.08 102 3.51 4.44 73.50
Desa ber Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
Jumlah Desa
- - - - - - - - - 1 0 0
Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting
untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Angka Harapan
Hidup (AHH), di Kabupaten Natuna telah mengalami peningkatan dari 63.24
tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 64.33 tahun pada tahun 2018. Jika
dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kepulauan Riau
yaitu 69.48 Tahun, Natuna berada pada urutan 3 setelah Karimun (70.32) dan
Bintan (70.12 )
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 50
Angka Harapan Hidup suatu daerah sangat ditentukan oleh Status kesehatan
masyarakat yang dapat digambarkan melalui kesehatan keluarga dan status gizi
masyarakat yang dapat diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI), Angka
Kematian Bayi (AKB), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta prvelansi
kekurangan gizi (Underweigth) pada balita, untuk meningkatkan status
kesehatan perlu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bersifat
promotive dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitative,
disamping itu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan juga sangat penting.
Sebagai penguatan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dalam
rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dikeluarkan
kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
Gambaran capaian indikator Kinerja di bidang kesehatan dalam rangka
mendukung visi misi Bupati Natuna khususnya pada misi ke-dua dapat dilihat
pada grafik sebagai berikut :
Grafik III.1
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2018
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 51
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 52
C. Realisasi Keuangan Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai
tujuan/sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2018, didukung dengan dana
sejumlah Rp. 54.033.280.737,- (Lima puluh empat milyar tiga puluh tiga juta dua ratus
delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terbagi kedalam tiga jenis
belanja yaitu belanja pegawai sebanyak Rp. 13.434.332.499,- (Tiga belas milyar empat
ratus tiga puluh empat tiga ratus tiga puluh dua empat ratus Sembilan puluh Sembilan
rupiah) dengan realisasi sebesar 77.72%, dan alokasi belanja barang dan jasa sebanyak
Rp. 34.537.872.397,- (Tiga puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan
ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan terealisasi sebanyak
73.44% Belanja Modal sebanyak Rp. 6.061.075.841,- (Enam milyar enam puluh satu juta
tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan terealisasi sebanyak
83.30%.
Realisasi anggaran dapat dirinci secara lengkap berdasarkan belanja, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.11 Realisasi Anggaran berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun anggaran 2018
No Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5
I Belanja 79.645.837.008,- 65.795.307.284,- 82.61
II Belanja Tidak Langsung 25.612.556.271,- 24.948.223.963,- 97.41
III Belanja Langsung 54.033.280.737,- 40.847.083.321,- 75.60
1. Belanja Pegawai 13.434.332.449,- 10.420.911.000,- 77.57
2. Belanja Barang dan jasa 34.537.872.397,- 25.365.386.222,- 73.44
3. Belanja Modal 6.061.075.841,- 5.060.786.099,- 83.50
Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan, berikut disajikan rekapitulasi alokasi dan
realisasi penyerapan anggaran guna mencapai 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran serta 17
(tujuh belas) program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2018.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 53
Tabel III.12 Alokasi dan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis
tahun anggaran 2017
No Tujuan Sasaran Anggaran Realisasi Penyerapan Anggaran
(%)
Capaian Indikator
Kinerja (%) 1 Meningkatkan
Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
22,947,533,097.00 18.113.405.365.00 78.93 83.33
Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat
11.546.798.500.00 9.034.838.195.00 78.24 55.80
Meningkatkan pengendalian penyakit
1.655.860.000.00 702.240.161.00 42.40 117.64
2 Pengendalian Penduduk
Menurunkan tingkat kelahiran bagi Pasangan Usia Subur (PUS)
5.375.808.000.00 2.993.413.346.00 46.04 21.04
3 Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan
Meningkatkan kinerja akuntabilitas
12.507.281.140.00 10.003.186.254.00 79.97 132
Total Belanja Langsung 54.033.280.737,00 40.847.083.321,- 75.6 81.96
Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna dapat dijelaskan bahwa dari jumlah belanja langsung sebesar
Rp. 54.033.280.737,00 dengan penyerapan 75.6%, dan realisasi akuntibalitas kinerja sebesar
81.96% dengan kategori “Memuaskan”.
Alokasi anggaran belanja langsung dibagi kedalam dua macam yaitu Anggaran yang mendukung
Indikator Kinerja Utama (IKU) secara langsung dan Anggaran yang mendukung secara tidak
langsung. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung secara langsung adalah anggaran yang
mendanai program dan kegiatan yang langsung menyentuh upaya peningkatan capaian
indikator kinerja Utama diantaranya program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu
melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat serta program penyehatah lingkungan, sedangkan alokasi anggaran
yang tidak menyentuh langsung pencapaian indikator kinerja utama adalah anggaran yang
mendanai program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program-program yang mendukung IKU secara
langsung dan tidak secara langsung berjalan secara integrasi, sehingga jika anggaran tidak
dialokasikan pada program tersebut maka program-program yang mendukung IKU secara
langsung tidak berjalan dengan optimal.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 54
perbandingan pagu dan penyerapan anggaran berdasarkan mendukung atau tidak mendukung
dapat dilihat pada grafik berikut :
Grafik III.2 Penyerapan Anggaran berdasarkan alokasi dana yang mendukung IKU
secara langsung dan tidak langsung pada Tahun Anggaran 2018
Jika dibandingkan dengan tahun 2017, alokasi anggaran untuk mendukung IKU sebanyak
77.18% dari alokasi belanja langsung sedangkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 95.69%
dari total pagu belanja langsung atau bisa dikatakan terdapat efisiensi anggaran sekitar 18.51%.
LAPORAN KINERJA 2018
DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 55
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2018 pada dasarnya merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan
Desember 2018. LAKIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2018 telah dilaporkan sesuai dengan hasil
pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran serta cakupan yang dihasilkan dari pelaksanaan
kegiatan, walaupun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. sebagai upaya peningkatan
kinerja pada tahun selanjutnya perlu peningkatan sumber daya manusia baik dari segi
distribusi secara merata maupun kualitasnya, selain itu koordinasi antar pengelola program
juga perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dengan baik.
Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Kab. Natuna tahun 2018 adalah sebesar Rp. 54.033.280.737,00,- yang tersedia melalui
sumber dana APBN dan APBD, Anggaran tersebut kemudian dibreakdown dalam bentuk
program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis.
Penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 40.847.083.321,00 atau 75.6%, sedangkan nilai
rata-rata pencapaian indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran yang telah ditentukan adalah
senilai 80.96% atau kategori “Memuaskan”.