Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
-
Upload
hurin-afifah-husna-gatia -
Category
Documents
-
view
404 -
download
8
description
Transcript of Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
-
DASAR HUKUMUU 17/2003 tentang Keuangan NegaraUU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraUU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU 32/2004 tentang Pemerintahan DaerahUU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan DaerahPP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahPP 24/2005 tentang Standar Akuntansi PemerintahanPP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPermendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPermendagri Nomor 59/2007 tentang revisi atas Permendagri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-
Pengelolaan Keuangan DaerahPerencanaanPelaksanaanPenatausahaanPertgjwbanPengawasanRPJMDRKPDKUAPPASNota KesepakatanPedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD APBD Dasar Pelaksanaan Anggaran
PendapatanBelanjaPembiayaan Pelaksanaan APBDRancangan DPA-SKPD DPA-SKPDVerifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBDPenatausahaan BelanjaBendaharaPengeluaranPenatausahaan PendapatanBendaharaPenerimaanKekayaan dan Kewajiban daerah
Kas UmumPiutangInvestasiBarangDana CadanganUtang
AkuntansiKeuangan DaerahLaporan KeuanganPemerintah Daerah
Laporan Realisasi AnggaranNeracaLaporan Arus KasCatatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD AkuntansiKeuangan Daerah
Pemberian PedomanBimbinganSupervisiKonsultasiPendidikanPelatihanPenelitian dan Pengembangan Pembinaan:Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBDPengendalian InternPemeriksaan Ekstern
-
Reformasi Akuntansi Pemerintahan
Sistem LamaMAKUDA1981-2002Ciri: Single entry (pembukuan tunggal) Incremental budgeting (penganggaran secara tradisional) Pendekatan anggaran berimbang dan dinamis Basis: kasKepmendagri29 tahun 2002Ciri: Double entry (pembukuan berpasangan) Performance budgeting Pendekatan anggaran defisit Basis: Kas modifikasianSAP2005-Ciri: Double entry (pembukuan berpasangan) Performance budgeting Pendekatan anggaran defisit Basis: cash towards accrualTidak mungkin menghasilkan NeracaDiarahkan menuju acrual basisSistem Baru
-
AKUNTANSI DAN PELAPORAN MENURUT PERMENDAGRI 13/2006Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. (ps. 232:1)Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (ps. 232: 3)
-
Akuntansi versi Permendagri 13/2006lanjutanEntitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi: LRA Neraca Laporan Arus Kas Catatan atas Laporan Keuangan (ps. 232:5)Entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: LRA Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (ps. 232:6)Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (ps. 265:2)
-
SO .SKPDLRANeracaCaLKLRANeracaCaLKLAKLRANeracaCaLKLAKPPKDSistemAkuntansiSatkerSistemAkuntansiBUDBUD/SKPKDdiserahkanKepala Daerah
-
PSAP 1, Penyajian Laporan KeuanganPSAP 2, Laporan Realisasi Anggaran;PSAP 3, Laporan Arus Kas;PSAP 4, Catatan atas Laporan Keuangan;PSAP 5, Akuntansi Persediaan;PSAP 6, Akuntansi Investasi;PSAP 7, Akuntansi Aset Tetap;PSAP 8, Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;PSAP 9, Akuntansi Kewajiban;PSAP 10, Koreksi Kesalahan;PSAP 11, Laporan Konsolidasi.
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
-
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN POKOKLaporan Realisasi Anggaran (PSAP 01,02,10)Neraca (PSAP 01, 05-09, 11)Laporan Arus Kas (PSAP 01,03)Catatan atas Laporan Keuangan (PSAP 01,04)
-
LAPORAN REALISASI ANGGARANMengungkapkan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran yang merupakan selisih dari realisasi belanja terhadap realisasi penerimaan dan selisih antara pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran pada periode tertentu.
-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
1Pendapatanxxx2Belanja(xxx)3Surplus/Defisitxxx
4Pembiayaan5Penerimaan Pembiayaanxxx6Pengeluaran Pembiayaan(xxx)7Pembiayaan Nettoxxx
8SILPA/SIKPA (3 + 7)xxx
-
NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
-
NERACA
-
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah informasi posisi antara kas masuk dan kas ke luar untuk tujuan aktivitas operasional, investasi, pembiayaan, dan non anggaranLaporan arus kas memberikan informasi akhir posisi kas baik yang ada di BUD maupun bendahara penerima dan pengeluaran
-
LAPORAN ARUS KAS
Sheet1
1Pendapatanxxx
2Belanja(xxx)
3Surplus/Defisitxxx
4Pembiayaan
5Penerimaan Pembiayaanxxx
6Pengeluaran Pembiayaan(xxx)
7Pembiayaan Nettoxxx
8xxx
1Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2Arus Kas Masukxxx
3Arus Kas Keluar(xxx)
4Arus kas bersih dari aktivitas operasixxx
5Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
6Arus Kas Masukxxx
7Arus Kas Keluar(xxx)
8Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuanganxxx
9Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
10Arus Kas Masukxxx
11Arus Kas Keluar(xxx)
12Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaanxxx
13Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran
14Arus Kas Masukxxx
15Arus Kas Keluar(xxx)
16Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaranxxx
17Kenaikan/Penurunan Kas (4 + 8 + 12 + 16)xxx
18Saldo Awal Kas di BUDxxx
19Saldo Akhir Kas di BUDxxx
Sheet2
Sheet3
-
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANMenyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai
-
TUJUAN MEMBUAT CALK
Laporan Keuangan mudah dipahami. Menghindari kesalahpahaman.Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.Pengungkapan paripurna (full disclosure)
-
STRUKTUR DAN ISI CALK Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi;Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;Dasar penyusunan LK, kebijakan akuntansi yang dipilih;Informasi yang diharuskan PSAP tetapi belum ada di lembar muka LK;Rekonsiliasi pos-pos LK berbasis akrual ke pos-pos LK berbasis kas;Informasi tambahan yang diperlukan;
-
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
-
PERMENDAGRI 13/2006 VS SAP
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
Pajak DaerahlPajak Daerah
Retribusi DaerahlRetribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
Dana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
Hibah
Dana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
Belanja PegawaiBelanja Pegawai
Belanja BungaBelanja Barang
Belanja SubsidiBunga
Belanja HibahSubsidi
Belanja Bantuan SosialHibah
Belanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
Belanja PegawaiBelanja Tanah
Belanja Barang dan JasaBelanja Peralatan dan Mesin
Belanja ModalBelanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Transfer
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Anggaran SebelumnyaPenggunaan SILPA
Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman DaerahPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang DaerahPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
Belanja PegawaiBelanja Pegawai
Belanja BungaBelanja Barang
Belanja SubsidiBunga
Belanja HibahSubsidi
Belanja Bantuan SosialHibah
Belanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
Belanja PegawaiBelanja Tanah
Belanja Barang dan JasaBelanja Peralatan dan Mesin
Belanja ModalBelanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
Belanja Tak Terduga
Transfer
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Anggaran SebelumnyaPenggunaan SILPA
Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman DaerahPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang DaerahPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
PERMENDAGRI 13/2006 VS SAP
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
lTransfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Anggaran SebelumnyaPenggunaan SILPA
Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman DaerahPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Penerimaan Piutang DaerahPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pemberian Pinjaman DaerahPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
lSILPA Tahun Anggaran SebelumnyalPenggunaan SILPA
lPencairan Dana CadanganlPencairan Dana Cadangan
lHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lPenerimaan Pinjaman DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
lPenerimaan Piutang DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
lPembentukan Dana CadanganlPembentukan Dana Cadangan
lPenyertaan Modal (Investasi) DaerahlPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
lPembayaran Pokok UtanglPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPemberian Pinjaman DaerahlPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
PERMENDAGRI 13/2006 VS SAP
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
lTransfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
lSILPA Tahun Anggaran SebelumnyalPenggunaan SILPA
lPencairan Dana CadanganlPencairan Dana Cadangan
lHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lPenerimaan Pinjaman DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
lPenerimaan Piutang DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
lPembentukan Dana CadanganlPembentukan Dana Cadangan
lPenyertaan Modal (Investasi) DaerahlPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
lPembayaran Pokok UtanglPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPemberian Pinjaman DaerahlPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
lTransfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
lSILPA Tahun Anggaran SebelumnyalPenggunaan SILPA
lPencairan Dana CadanganlPencairan Dana Cadangan
lHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lPenerimaan Pinjaman DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
lPenerimaan Piutang DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
lPembentukan Dana CadanganlPembentukan Dana Cadangan
lPenyertaan Modal (Investasi) DaerahlPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
lPembayaran Pokok UtanglPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPemberian Pinjaman DaerahlPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
PERMENDAGRI 13/2006 VS SAP
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
lTransfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
lSILPA Tahun Anggaran SebelumnyalPenggunaan SILPA
lPencairan Dana CadanganlPencairan Dana Cadangan
lHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lPenerimaan Pinjaman DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
lPenerimaan Piutang DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
lPembentukan Dana CadanganlPembentukan Dana Cadangan
lPenyertaan Modal (Investasi) DaerahlPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
lPembayaran Pokok UtanglPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPemberian Pinjaman DaerahlPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pendapatan
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli DaerahPendapatan Asli Daerah
lPajak DaerahlPajak Daerah
lRetribusi DaerahlRetribusi Daerah
lHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang SahlLain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana PerimbanganPendapatan Transfer
lDana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan PajakTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
lDana Alokasi UmumlDana Bagi Hasil Pajak
lDana Alokasi KhususlDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
lDana Alokasi Umum
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SahlDana Alokasi Khusus
lHibah
lDana DaruratTransfer Pemerintah Pusat Lainnya
lDana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah LainnyalDana Otonomi Khusus
lBantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah LainnyalDana Penyesuaian
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
lHibah
lDana Darurat
lPendapatan Lainnya
Blj
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak LangsungBelanja Operasi
lBelanja PegawailBelanja Pegawai
lBelanja BungalBelanja Barang
lBelanja SubsidilBunga
lBelanja HibahlSubsidi
lBelanja Bantuan SosiallHibah
lBelanja Bagi Hasil kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesalBantuan Sosial
lBelanja Bantuan Keuangan kpd Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
lBelanja Tidak Terduga
Belanja LangsungBelanja Modal
lBelanja PegawailBelanja Tanah
lBelanja Barang dan JasalBelanja Peralatan dan Mesin
lBelanja ModallBelanja Gedung dan Bangunan
lBelanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
lBelanja Aset Tetap Lainnya
lBelanja Aset Lainnya
Belanja Tak Terduga
lBelanja Tak Terduga
Transfer
lTransfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/Kota
lBagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
lBagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab/Kota
Sheet3
PEMBIAYAAN
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
lSILPA Tahun Anggaran SebelumnyalPenggunaan SILPA
lPencairan Dana CadanganlPencairan Dana Cadangan
lHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanlHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
lPenerimaan Pinjaman DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPenerimaan Kembali Pemberian PinjamanlPinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
lPenerimaan Piutang DaerahlPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPenerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
lPembentukan Dana CadanganlPembentukan Dana Cadangan
lPenyertaan Modal (Investasi) DaerahlPenyertaan Modal Pemerintah Daerah
lPembayaran Pokok UtanglPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
lPemberian Pinjaman DaerahlPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
lPembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
lPemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
lPemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
-
NERACA
-
LAPORAN ARUS KAS
-
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
-
PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA .CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANSKPD . . . . . .
Bab I Pendahuluan1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD1.3, Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPDBabII Ekonomi makro,kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD2.1. Ekonomi makro2.2. Kebijakan keuangan2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBDBabIII Ikhtisar pencapaian kineria keuanqan SKPD3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkanBab IV Kebijakan akuntansi4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD4,3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi Pemerintahan pada SKPDBab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD5.1.1 Pendapatan5.1.2 Belanja5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)5.1.4 Aset5.1.5 Kewajiban5.1.6 Ekuitas dana5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.BabVI Penjelasan atas informasi-informansi Non keuangan SKPDBab VII Penutup
Contoh Format CALK