Bobroknya Keuangan Pemerintah Daerah
-
Upload
pantau-pemilu -
Category
Documents
-
view
531 -
download
0
Transcript of Bobroknya Keuangan Pemerintah Daerah
Edisi 13 | oKToBEr 2011 | TaHun 2 Harga : rp. o,-
PROFIL HAL. 63
KILAS KABAR HAL. 44-62 Ilustrasi : Adri dan Ertina
GRATIS64 HALAMAN
LIPUTAN KHUSUS HAL. 40-45
BOBROKNYA KEUANGANPEMERINTAH DAERAHBOBROKNYA KEUANGANPEMERINTAH DAERAH
buLan Syawal telah berlalu, suasana
Lebaran pun sudah betul-betul hilang.
Hiruk pikuk perbedaan hari lebaran-pun
sudah sirna ditelan waktu. Saat ini yang
terasa adalah awal-awal dijelangnya Iedul
Adha, atau juga yang popular dengan se -
butan Lebaran Haji. Akankah terjadi kem-
bali perbedaan hari tersebut? Alangkah
naïf-nya, jika telah Wukuf di Arafah, tetapi
Iedul Adha belum terjadi di Bogor. Bukan -
kah Haji adalah Wukuf? Negeri ini me-
mang penuh ketidakpastian, dan ke pas-
tian yang ada hanyalah ketidakpastian.
Tapi, apakah kita hanya berdiam diri, ber -
pangku tangan, atau bahkan tidur dan
tidak mau tahu ketidakstabilan sosial yang
terjadi akibat ketidakpastian tersebut ?
Seharusnya tidak, karena Tuhan telah me -
merintahkan kita untuk selalu ber usaha-
bekerja-berupaya yang diiring do’a, wa -
lau pun badai menerpa, walaupun ada
ke gagalan, walaupun tidak didengar, wa -
laupun beresiko, walupun dimusuhi, se -
panjang kita benar [Di Mata Tuhan Benar],
kita tidak boleh berhenti, karena Tuhan
Tidak Tidur. Tuhan tidak pernah meme -
rintahkan kita untuk berhasil, dan Tuhan
tidak pernah memerintahkan kita untuk
pu tus asa dan menyerah [tanpa perla wa -
nan].
Bogor+ edisi 13, masih bermaterikan
sekitar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan [BPK] RI terhadap
Pe merintah Kota Bogor, terutama segi ke -
patuhan terhadap perundang-undangan.
Sekali lagi, Kota Bogor masih sering men-
dapat predikat Wajar Dengan Penge -
cualian dari Laporan dimaksud, Padahal,
me nurut BPK RI sendiri, dalam siaran pers-
nya, Wajar Tanpa Pengecualian saja tidak
berarti bebas korupsi. Ulangi, tidak ber -arti bebas koruPsi !!! Dalam te muan-
temuan Bogor+, banyak terlihat bahwa
ada ketidakpatuhan-ketidakpatu han dari
pelaksanaan penggunaan uang-uang
rakyat, walaupun sebagian besar secara
administratif ataupun akuntansi, telah di -
se lesaikan melalui rekomendasi atau te -
guran. Sepertinya tidak ada ma salah pi-
da na dengan “kesalah-penggunaan” uang
rakyat itu. Malah-malah, untuk memas-
tikan adanya kerugian Negara/Daerah [di-
makannya uang rakyat], dalam proses
penyelidikan/penyidikan, Laporan hasil
Audit yang merupakan produk dari Lem-
baga Tinggi Negara [BPK], walaupun apa-
bila sudah dinyatakan ada kerugian Ne ga -
ra/ Daerah, tetap harus diperiksa kembali
oleh BPKP [Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, sebuah lembaga “Au-
ditor Presiden”] yang derajat ketata nega -
raannya serta independensi kelem ba-
gaannya masih jauh di bawah BPK RI.
Tanpa bermaksud mendeskriditkan pe -
ran-peran lembaga yang ada, jelasnya
biro krasi penghitungan kerugian terse-
but, sangat jelas dan gamblang merupa -
kan salah satu hambatan terbesar pem -
berantasan korupsi [q.q pembersihan
Kota Bogor].
Dalam edisi ke 13 ini juga, kembali lagi
Bogor+ memperdalam investigasi dan
pengkajian jurnalistik-nya mengenai
skan dal “TPPAS Kayumanis”. Beberapa
“surat” Bogor+, sebagai media kontrol
sosial, tentang upaya “pelurusan” skandal
tata ruang untuk “TPPAS Kayumanis”, ter-
abaikan begitu saja oleh para pejabat
yang ber kompeten. Pemikiran Bogor+ di-
terima bagai kan “anjing menggonggong,
kafilah-pun berlalu”. Sungguh miris, ketika
media sebagai pilar demokrasi keempat,
memberikan bukti dan kajian yang akurat,
tetap tidak dapat menghentikan keke-
liruan dan penyimpangan skandal tata
ruang tersebut. Selain itu, faktanya, upaya-
upaya pe nolakan “TPPAS Kayumanis” me -
lalui unjuk rasa, juga tidak didengar, ma -
syarakat terabaikan begitu saja. Apa lagi
proses pe nyidikannya, sudah di depan
mata, ber potensi kuat akan terhambat
oleh penentuan kerugian negara/daerah,
yang seharusnya cukup dengan adanya
potensi, tidak perlu harus nyata rugi. Be -
lum lagi, pernyataan optimis Sekda Kota
Bogor, yang menegaskan bahwa di Kota
Bogor Tidak Ada Korupsi, seolah memas-
tikan, setidaknya perkara Korupsi apapun
dari Kota Bogor, di Pengadilan Tipikor nan -
ti, kemungkinan besar tidak akan terbukti.
Hal yang membuat parah [bagi mereka
yang memahami], beberapa oknum yang
ber masalah baik di Laporan BPK, maupun
di “TPPAS” Kayumanis, justru saat ini men-
jabat posisi tertentu pada saat reshuffle di
Pemkot Bogor, terkecuali yang pensiun.
Keadaan ini, mencerminkan pe ngua- sa
yang berkuasa, rakyat hanya jelata, dan
Bogor+ adalah kampret ! Apakah keadilan
dan kepekaan telah mati, hati nurani su -
dah menjadi tuli ? Untuk itulah jangan
muluk bebersih Indonesia, bersihkan dulu
saja Kota Bogor. Pemberantasan Korupsi
di Kota Bogor, jauh api dari panggang.
Seluruh kesedihan dalam Bogor+ edisi
13, seperti yang dipaparkan sebelum pa -
ragraf ini, sedikit terobati dengan adanya
Program Polisi Peduli Sekolah, yang dirin-
tis oleh Polres Bogor Kota, sebuah wujud
nyata program kemitraan, dengan mem-
bangkitkan partisipasi masyarakat melalui
Corporate Social Responsibility pelaku
usaha [yang peduli] di Kota Bogor. Selain
itu yang juga cukup menyejukan, ternyata
beberapa kelompok masyarakat dan guru,
lebih memperdalam lagi siswa-siswa me -
reka yang berkategori Cerdas Istimewa +
Berbakat Istimewa [CI+BI], yang dipelo-
pori diantaranya oleh SD Bina Insani.
semoga editorial ini dapat mengetukhati pembaca, untuk melawan denganmi litan, berkesinambungan, bahu-memba hu, menjadi “abraham vanhelsing” me nyelamatkan kota bogor,dan me nying kirkan koruptor - sang“dracula” beserta “Vampire”-nya,peng hisap uang rakyat !
selamat menikmati bogor+
salam damai & merdeka !!!
andrea hapePimpinan redaksi
Van heLsing vs Count draCuLa : kaLa hati tak Lagi mendengar
Editorial
Lensa Warga
Beranda 2
Redaksi Bogor +
Penerbit: PT. Kreatif Sembilan Belas, PimPinan Perusahaan: Muhammad Jusril, SH., PimPinan redaksi: Andrea Hape, redaktur : Egi G, Arief Rachman, SH, M.Hum, Imam Muhazir, researChdesk: Ricky Ismail WR, SH., Melani Yusuf, SH., Rosiana Sinurat, SH., Muhammad Hidayat, SH., sekretaris redaksi: Amalia Sagita, editor: Amalia Sagita, Faisal Abduh sPi : Dian Danurwenda, SH,Rachmat, rePorter: Amir Syahrudin (kor.Lip), Bima Chakti, S.Sos, Sugeng Waluyo, Irnanda Ulfa , Wina Febrian, Wina Ayuningtyas, Kurniadi, Dani Ramdani, Wawan Supriatna kontributor: Bagja SAlam, Sofie Trimeita, Nadya Pramudita, Ertina RP, Idha, Faisal Abduh, Agung S, Angga Purnama, Boby Satriya, Doni Eka, Herlambang, Imron D, Rudi AA Wijaya, magang: Devita RS, Jonathan M, Rendi AFPhotograPher: Amir Syahrudin, Muhammad Faisal, Fahmi H, desain: Fahmi H, Riza Nugraha, Muhammad Adri, Ertina RP, tata Letak: Imam Muhazir distribusi : Dede K, Agus Jaelani, Haris,Radian manajer marketing dan hubungan instansi : Gunawan Zul karnaen, tim marketing dan Promosi : Firmansyah, Neysa, Dede K, Agus Jaelani, Haris, it & Web : Bimandika Hasanah(spv), Muhammad Adri, manajer keua ngan, umum dan Pajak : Rositawati, SE, Pajak : Risa Trisna, SE., bagian umum dan administrasi: Rahmat (spv), Supriadi, Johan, Agus, Kusman,Esya, Sholeh bagian hukum : Mulyadi M Phillian, BIL., SH., MSi., M. Iqbal, SH., aLamat Perusahaan / redaksi: Jl. Ciparahiang No. 1 Cidangiang Kel. Tegallega - Kec. Bogor Tengah - Bogor 16124,Phone: (+62.251) 8317258, 8327108, Fax: (+62.251) 8355433, Website : www.bogorplus.com, Email : [email protected], Follow Us on Twitter: bogorplus, PO.Box: 200 BOO 16002 Bogor, Per Cetakan:PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika, isi diLuar tanggung jaWab PerCetakan
Warga Kelurahan Menteng menggelar pemilihan untuk Ketua RT1,2,
3 dan RW 2. Dengan kandidat sebanyak 9 orang yang terbagi menjadi
RT1, dua orang; RT 2, tiga orang; RT 3, dua orang sedangkan untuk ketua
RW ada dua orang.
Pemilihan ini digelar di halaman sebuah Toko di jalan DR Semeru den-
gan system satu kali putaran, dan jika tidak ada yang mencapai 50 %,
panitia akan menjempit bola. Karena tidak ada putran kedua. Pelak-
sanaan pemilihan RT dan RW ini didakan pada Minggu, 9 Aktober 2011.
Nurlan, Panitia Pemilihan RT dan RW, Kelurahan Menteng, Bogor Barat
Pemilihan RT Dan RW Kel. Menteng Kec. Bogor Barat
Liputan Utama3
Pemerintah termasuk diantaranya ke pala pemerintah daerah beserta kepala sa tuan kerja
pengelola keuangan daerah se laku pejabat pengelola APBD dan seluruh kepala satuan kerja
perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah terkait, berkewajiban
untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perun-
dang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa kead-
ilan dan kepatutan. Kewajiban ter sebut merupakan suatu konsekuensi logis yuridis yang
sudah harus dipahami oleh siapapun yang be r mak sud menjabat atau menerima suatu jabatan
sebagai abdi masyarakat atau pe la yan-pelayan yang terlibat dan atau melibatkan diri dalam
pengelolaan keuangan Negara/ Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pen-
gawasan, dan pertanggungjawaban,
Mereka bukan saja hanya perlu mengetahui bagaimana dengan benar melakukan pen-
gelolaan keuangan Negara/Daerah namun lebih dari pada itu merekapun harus benar-benar
memahami dengan akal sehat dan hati yang bersih bahwa sesungguhnya dengan mereka
mendapatkan dan menikmati uang gaji dari APBN/APBD saja, mereka itu telah lebih berun-
tung dari pada para tuannya/rakyatnya yang harus dengan bersusah payah mengais rezeki
berjuang untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup.
Namun faktanya berbicara lain, menyadari dan merasakan bahwa sebenarnya mereka itu
lebih beruntung sepertinya tidak ada pada hati dan pikiran mereka. Begitu juga dengan akal
sehat dan hati bersih dalam mengemban tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang
diberi tugas untuk mengelola keuangan Negara/daearah, hampir pasti dapat dikatakan tidak
tercermin dalam sikap perilaku mereka. Ketika dimintakan suatu pertanggung-jawaban
keuangan dari suatu realisasi kegiatan yang menggunakan sumber dana APBD, seringkali
mereka dengan mudah beralasan bahwa saya tidak tahu-menahu, atau saya hanya diper-
intahkan oleh atasan saya atau saya belum menjabat sehingga saya tidak mengetahuinya
atau saya hanya sekedar pelaksana anggaran, bahkan terindikasi lebih buruk laporan per-
tanggung-jawabannya itu dibuat seolah-olah benar, diperiksa oleh BPK RI dan parahnya
lagi diterima oleh DPRD yang mengamini tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenaran
data pendukung dari laporan pertanggung-jawaban tersebut. Kemungkinan hanya dua,
yang pertama mereka tahu tapi lalai/sengaja dan yang kedua mereka tidak fit dan proper
untuk menempati posisi-posisi selaku pengelola pengguna keuangan daerah, selaku pe-
meriksa keuangan dan selaku pengawas pelaksanaan anggaran.
Terlepas dari kedua kemungkinan tersebut, dengan berpikiran positif guna
berperan serta menginformasikan kepada khalayak umum mengenai bagai mana
seharusnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, suatu keuangan
Daerah itu harus dikelola dengan baik dan benar, maka berikut ini disajikan hal
ihwal pengelolaan keuangan Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai
dengan pertanggung-jawabannya.
Penyusunan, PengeLoLaan/PeLaksanaan dan PertanggungjaWaban keuangan
adanya hubungan erat yang terjalin antara proses pe rencanaan aktifitas (strate-
gis) dengan perencanaan ke uangan (peng ang ga ran) sebagai landasan dalam pe -
ngelolaan Anggaran Pendapatan dan B e lan ja Daerah (APBD). Hal tersebut terdapat
dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-
nan Nasional. Suatu perencanaan strategis harus dijabarkan dalam suatu peng -
anggaran yang membutuhkan suatu ke r angka berupa rencana strategis yang
dikristalisasi dalam suatu prioritas-prioritas anggaran.
Jika tahap perencanaan daerah telah be nar-be nar me nyatu dengan tahap pen-
ganggaran daerah maka produk APBD dapat be nar-benar mencerminkan kehendak
dan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam rencana stra tegis dae rah. Penganggaran
dae rah ter sebut meliputi siklus antara lain ta hapan penyusunan, pelaksanaan,
penata usahaan, dan pertanggungjawaban APBD.
Tahapan penyusunan APBD adalah tahap perencanaan rencana kerja dan anggaran
yang akan merujuk kepada rencana pembangunan berjangka hingga tersusun ran-
cangan untuk APBD tersebut. Pelaksanaan APBD ialah realisasikan APBD dengan atas
apa yang telah disusun agar mendapatkan realisasi keuangan dan capaian kinerja se-
maksimal mungkin.
Penatausahaan berarti kegiatan pencatatan administrasi dan ke uangan dalam
pelaksanaan APBD sesuai de ngan prosedur yang berlaku. Pertanggung jawaban APBD
adalah laporan yang disusun berdasarkan hasil dari pro ses akuntansi yang wajib di-
laksanakan oleh setiap pengguna ang garan, kuasa pengguna dan pengelola BUD.
Penyusunan aPbdPenyusunan APBD merupakan tahap pe rencanaan rencana kerja dan anggaran
yang akan merujuk kepada rencana pembangunan berjangka hingga tersusun ran-
cangan untuk APBD tersebut. Proses pe nyusunannya dimulai dari rancangan pem-
bangunan jangka panjang yang merupakan landa san untuk penyusunan APBD.
Setelah rencana kerja pe me- rintah daerah telah dirampung, pemerintah daerah
menyusun anggaran untuk pendapatan dan belanja satu tahun ke depan yang dis-
ahkan dalam APBD.
Liputan Utama 4
Berdasarkan UU No. 25/2004 Pasal 5 ayat
(1), (2), dan (3), adapun pihak-pihak dan do -
kumen yang terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah, yakni Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
renCana Pembangunanjangka Panjang daerah(rPjPd)
Merupakan dokumen perencanaan pem-
bangunan daerah untuk periode 20 tahun
yang memuat visi, misi, dan arah pembangu-
nan daerah yang mengacu pada rencana
pembangunan jangka panjang nasional.
Badan Perencanaan Pembanguna Daerah
(Bappeda) menyiapkan rancangan awal
RPJPD sebagai bahan pembahasan dalam
musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang diikuti oleh unsur-unsur
penyelenggara negara dengan mengikutser-
takan masyarakat (antara LSM, asosiasi pro-
fesi, pemuka agama, pemuka adat, dan
perguruan tinggi, serta kalangan dunia
usaha) guna menyerap keinginan, harapan,
dan aspirasi masyarakat.
renCana Pembangunanjangka menengah daerah(rPjmd)
Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
pro gram kepala daerah yang penyusu nan -
nya berpedoman pada RPJDP dan me mer -
hatikan RPJM Nasional, memuat arah ke bi-
jakan keuangan daerah, strategis pemba -
ngunan daerah, kebijakan umum, dan pro-
gram satuan kerja perangkat daerah, lintas
satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan disertai rencana-rencana kerja
dalam rangka regulasi dan kerangka pen-
danaan yang bersifat indikatif. Yang dimak-
sud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa
informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak
yang tercantum didalam dokumen rencana
ini, hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan bersifat tidak kaku. Dengan kata
lain, RPJMD merupakan rencana strategis
daerah (renstrada).
Penyusunan RPJMD dapat dilakukan den-
gan menyiapkan rancangan awal rencana
pembangunan, rancangan rencana kerja,
musyawarah perencanaan pembangunan
dan penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.
renCana kerja Pemerintahdaerah (rkPd)
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah,
selanjutnya disebut rencana kerja pemerin-
tah daerah (RKPD) adalah dokumen peren-
canaan untuk periode satu tahun. RKPD
me rupakan penjabaran dari RJPMD dan me -
ngacu pada RKP, memuat rancangan ke -
rangka ekonomi daerah, prioritas pem ba-
ngunan daerah, rencana kerja dan penda na -
an nya, baik yang dilaksanakan lang sung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam PP
No. 58/2005 Pasal 3 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, tahapan penyusunan
APBD dilanjutkan dengan penyusunan Kebi-
jakan Umum APBD (KUA) dan Plafon Ang -
garan Sementara (PPAS), penyusunan RKA-
SKPD, penyusunan RAPBD serta pemba ha -
san dan penetapan APBD. Tahapan penyu -
sunan APBD tersebut juga merujuk pada UU
Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Ne gara, UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 33
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pe-
merintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penyusunan kua dan PPasProses Penyusunan APBD dimulai dengan
penyusunan KUA dan PPAS. KUA merupa kan
dokumen yang memuat kebijakan bi dang
pendapatan, belanja dan pembiaya an serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode
satu tahun. Sedangkan PPAS meru pak an ran-
cangan program prioritas dan pa tokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati de -
ngan DPRD.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Liputan Utama5
aLur Proses Penyusunan rka-skPd tersebut daPat diLihat daLam skema di baWah ini:
menyusun rancangan awal KUA yang terdiri
dari pokok-pokok kebijakan yang memuat
sinkronisasi kebijakan pusat daerah, prinsip
dan kebijakan penyusunan APBD, teknik
penyusunan APBD dan hal-hal khusus lain-
nya. Setelah itu, rancangan awal KUA ini di -
sampaikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
Rancangan awal KUA ini kemudian disetujui
oleh Sekda dan rancangan tersebut disam-
paikan kepada Kepala Daerah dan DPRD
untuk dibahas bersama sehingga mengha sil -
kan KUA dan Nota kesepakatan KUA.
KUA dan Nota Kesepakatan KUA yang te -
lah dihasilkan, TAPD menyusun rancangan
awal PPAS yang terdiri dari beberapa taha-
pan, yaitu menentukan skala prioritas, me -
nentukan urutan program tiap urusan, dan
menyusun plafon anggaran sementara tiap
program.
Rancangan awal PPAS ini disampaikan
kepada Sekda. Setelah disetujui oleh Sekda,
rancangan tersebut disampai kan ke pada
Kepala Daerah dan DPRD un tuk dibahas
bersama sehingga meng hasilkan Prio ri -
tas Plafon Anggaran (PPA) dan Nota kesepa -
katan PPA.
Penyusunan rka-skPdBerdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan
PPA tersebut, kepala daerah menyampaikan
Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Penyu -
sunan RKA-SKPD yang mencakup PPA un tuk
setiap program SKPD dan rencana pendap-
atan dan pembiayaan, sinkronisasi program
dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja
SKPD sesuai dengan SPM, batas waktu pe -
nyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, hal-hal
lain yang mendapatkan perhatian dari SK PD,
serta lampiran berupa KUA, PPA, kode re -
kening APBD, format RKA-SKPD, analisis stan-
dar belanja, dan standar satuan harga. Surat
tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh
semua SKPD dengan melakukan pe nyusu -
nan RKA-SKPD.
TAPD menyerahkan seluruh dokumen ter -
kait kepada Sekda untuk dipertimbang kan
kesesuaiannya dan apabila telah disetujui
oleh Sekda, lampiran tersebut diserahkan ke -
pada kepala daerah untuk diotorisasi. Se telah
otorisasi selesai, kepala daerah memberikan-
nya kepada Sekda kembali untuk me nyusun
RKA-SKPD oleh tiap SKPD sehingga meng-
hasilkan RKA-SKPD.
raPbdPejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) menggabungkan RKA-SKPD men-
jadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
APBD untuk dibahas dan memperoleh per-
setujuan bersama dengan DPRD sebelum
diajukan dalam proses evaluasi. Proses pe -
netapan Perda APBD baru dapat dilakukan
jika Mendagri/Gubernur menyatakan bah -
wa Perda APBD tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perun-
dangan yang lebih tinggi. Dalam kasus ter-
tentu dimana DPRD tidak mengambil ke pu-
tusan bersama, kepala daerah dapat me -
nyu sun Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD.
Dengan demikian, penyusunan APBD me -
rupakan tahap awal dari keseluruhan siklus
pengelolaan APBD dengan output be ru pa
APBD yang secara materiil dan formil siap
di gunakan atau direalisasikan sebagai salah
satu komponen utama dalam pengelolaan
keuangan daerah. Agar kualitas APBD me -
menuhi kriteria yang diinginkan, ada berba-
gai syarat dan prosedur penyusunan yang
ha rus dipenuhi, yaitu formulasi kebijakan
ang garan dan perencanaan operasional
ang garan yang mengacu pada formulasi ke-
bijakan.
PeLaksanaan aPbd
Pelaksanaan APBD merupakan proses pe -
ngelolaan APBD setelah penyusunan ang -
garan. Pada tahap pelaksanaan APBD,
inti nya adalah bagaimana merealisasikan
APBD dengan sebaik-baknya atas apa yang
telah disusun agar mendapatkan realisasi
ke uangan dan capaian kinerja semaksimal
mungkin.
Pelaksanaan APBD diawali dengan pe -
nun jukkan pejabat pengelola keuangan
dae rah oleh kepala daerah, yang terdiri atas
beberapa unsur terkait berikut:
1) PPkd selaku bendahara umumdaerah (bud), yaitu kepala satuan kerjapengelola keuangan daerah yang selan-jutnya disebut PPkd yang mempunyaitugas melaksana kan pengelolaan aPbddan bertindak sebagai bud.
2) kuasa bendahara umum daerah(kuasa bud) adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagiantugas bud.
3) Pembantu bendahara umum daerahmerupakan PPkd yang bertindak dalamkapasitas sebagai pembantu bendaharaumum daerah.
4) Pengguna anggaran (Pa) adalah pe-
jabat pemegang kewenangan penggu-naan anggaran untuk melaksanakantugas pokok dan fungsi skPd yang dip-impinnya.
5) kuasa Pengguna anggaran (kPa),yaitu pejabat yang diberi kuasa untukmelaksa nakan sebagian kewenanganpengguna anggaran dalam melak-sanakan sebagian tugas dan fungsiskPd.
6) Pejabat Pelaksana teknis kegiatan(PPtk) adalah pejabat pada unit kerjaskPd yang melaksanakan satu atau be -berapa kegiatan dari suatu programsesuai bidang tugasnya.
7) Pejabat Penatausahaan keuangansatuan kerja Perangkat daerah (PPk-skPd) adalah pejabat yang melak-sanakan fungsi tata usaha keuanganpada skPd.
8) bendahara Penerimaan, yaitu pejabatfungsional yang ditunjuk untuk mene -rima, menyimpan, menyetorkan,menatausaha kan dan mempertang-gungjawabkan uang pendapatandaerah dalam rangka pelaksanaanaPbd pada skPd.
9) bendahara Penerimaan Pembantuadalah pejabat yang ditunjuk untukmembantu bendahara penerimaandalam me nerima, menyimpan,menyetorkan, me natausahakan danmempertanggungjawabkan uang pen-dapatan daerah dalam rangka pelak-sanaan aPbd dan skPd.
10) bendahara Pengeluaran, yaitu peja-bat fungsional yang ditunjuk untukmenerima, menyimpan, membayarkan,menata usahakan dan mempertang-gungjawabkan uang pendapatandaerah dalam rangka pelaksanaanaPbd dan skPd.
11) bendahara Pengeluaran Pembantuadalah pejabat yang ditunjuk untukmembantu bendahara pengeluarandalam menerima, menyimpan, memba-yarkan, menata usahakan dan memper-tanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja daerah dalam rangkapelaksanaan aPbd dan skPd.
12) badan, Lembaga keuangan ataukantor pos yang ditunjuk oleh pemerin-tah dae rah dalam hubungannya denganperan mereka dalam pengelolaan aPbd.
Liputan Utama 6
Selanjutnya, pejabat pengelola keuangan
daerah tersebut dalam pelaksanaan APBD
terbagi dalam dua fungsi, yaitu Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan
SKPD. SKPKD terdiri atas PPKD selaku BUD/ -
kuasa BUD yang memiliki tugas untuk me -
nyusun draf Surat Penyediaan Dana (SPD)
untuk kemudian diterbitkan dalam suatu
SPD, melakukan verifikasi dokumen Surat
Perintah Membayar Langsung/Uang Perse-
diaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan
Uang Persediaan (SPM-LS/UP/GU/TU), me -
ner bitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dan menerbitkan surat ketetapan
pajak daerah.
Sementara itu, pada tingkat SKPD, terda-
pat pejabat-pejabat pelaksana APBD yang
terdiri atas pejabat pengguna angga ran/ -
barang yang bertugas untuk me nerbi t kan
surat ketetapan retribusi ber da sar kan SPD,
pejabat penatausahaan keuangan SKPD
yang bertugas untuk memverif i kasi doku-
men Surat Permintaan Pembayaran Lang -
sung/Uang Persediaan/Ganti Uang Per se-
dia an/ Tambahan Uang Persediaan (SPP
LS/UP/GU/TU) berdasarkan SPD dan me -
nerbitkan SPM yang ditanda tangani oleh
Prioritas dan Plafon Anggaran SKPD (PPA-
SKPD) untuk kemudian diverifikasi oleh
PPKD selaku BUD/kuasa BUD, bendahara
pengeluaran yang bertugas untuk mener-
bitkan SPP UP/GU/TU, bendahara peneri-
maan yang bertugas membuat Surat Tanda
Setoran (STS) dan bukti penerimaan lainnya,
serta PPTK yang bertugas membuat SPP-LS.
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memu-
ngut dan menerima pendapatan dae rah
wa jib melaksanakan pemungutan dan pe -
nerimaan berdasarkan ketentuan yang dite-
tapkan dalam peraturan per undang-un da-
ngan. Hasil yang diterima SKPD tidak boleh
digunakan langsung untuk membiayai pen-
geluaran, kecuali sesuai atau ditentukan
per aturan perundang-unda ngan. Pe ne ri ma -
an SKPD berupa uang atau cek harus dise-
torkan ke rekening kas umum daerah paling
lambat satu hari kerja.
Setiap SKPD dilarang melakukan pe nge -
luaran atas beban anggaran daerah untuk
tujuan lain dari yang telah ditetapkan APBD
dan berlandaskan pada prinsip he mat, tidak
mewah, efektif, efisien dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengelua -
ran tidak dapat dibebankan pada angga ran
belanja jika dananya tidak cukup tersedia
dalam APBD. Pengeluaran dapat dilakukan
jika dalam keadaan darurat yang sela njut -
nya diusulkan dalam rancangan pe ru bahan
APBD dan disampaikan dalam laporan rea -
lisasi anggaran.
Dalam persiapan dokumen anggaran,
PPKD memberitahukan kepada semua ke -
pala SKPD agar menyusun rancangan Doku-
men Pelaksanaan Perubahan Anggaran
SKPD (DPA- SKPD) dengan jatuh tempo tiga
hari hari kerja setelah peraturan daerah ten-
tang APBD ditetapkan. Rancangan DPA-
SKPD tersebut merinci sasaran yang hendak
dicapai, program, kegiatan, anggaran yang
disediakan untuk mencapai sasaran terse-
but dan rencana penarikan dana setiap
SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
Proses kerja PeLaksanaan aPbd daPat diLihat daLam bagan di baWah ini:
Liputan Utama7
Penyusunan dokumenPeLaksanaan anggaranskPd (dPa-skPd)
DPA-SKPD merupakan dokumen yang
me muat pendapatan, belanja dan pembia -
yaan yang digunakan sebagai dasar pelak -
sa naan anggaran oleh pengguna ang ga -
ran/pengguna barang. Suatu dokumen pe -
lak sanaan pendapatan memuat informasi
tentang kelompok, jenis, objek dan rincian
objek pendapatan daerah yang dipungut
/dikelola/diterima SKPD sesuai dengan tu -
gas pokok dan fungsinya yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-unda -
ngan. Dokumen pelaksanaan belanja me -
muat informasi tentang kelompok belanja
tidak langsung dan kelompok belanja lang-
sung yang masing-masing diuraikan menu-
rut jenis, objek dan rincian objek belanja.
Sementara itu, dokumen pelaksanaan yang
terkait dengan pembiayaan memuat infor-
masi tentang kelompok penerimaan pem-
biayaan yang dapat digunakan untuk me-
nutup defisit APBD dan pengeluaran pem-
biayaan yang digunakan untuk memanfaat -
kan surplus APBD yang diuraikan menurut
jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.
Penyusunan DPA-SKPD diperlukan infor-
masi secara akurat dan sinkron terkait de -
ngan belanja berdasarkan urusan pemerin-
tahan, organisasi, serta prestasi kerja yang
dicapai oleh suatu program. Informasi be-
lanja berdasar urusan pemerintah daerah
memuat bidang urusan pemerintah daerah
yang dikelola sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi. Terkait dengan organ-
isasi, informasi yang dibutuhkan memuat
nama organisasi atau SKPD selaku peng-
guna anggaran/pengguna barang. Selanjut-
nya, informasi prestasi kerja yang hendak di -
capai terdiri dari indikator, tolak ukur kerja,
dan target kinerja.
Informasi yang berkaitan dengan belanja
langsung memuat belanja pegawai, belanja
barang dan jasa serta belanja modal yang
ter cantum di DPA-SKPD pada masing-ma -
sing SKPD. Sedangkan untuk belanja bunga,
belanja subsidi, belanja hibah, belanja ban-
tuan sosial, belanja bagi hasil, belanja ban-
tuan keuangan dan belanja tak terduga
yang dicantumkan dalam DPA-SKPD hanya
ada pada SKPKD.
Penyusunan DPA-SKPD juga menekankan
informasi mengenai rencana penarikan da -
na untuk pengeluaran-pengeluaran yang
dibutuhkan setiap SKPD dan pendapatan
yang telah dianggarkan.
Sebagaimana alur dokumen pada RKA-
SKPD, formulir DPA-SKPD (ringkasan ang ga -
ran pendapatan, belanja dan pembiayaan
sa tuan kerja perangkat daerah) terdiri atas:
1. PendaPatanDPA-SKPD (rincian anggaran penda patan
satuan kerja perangkat daerah).
2. beLanja2.1. DPA-SKPD(rincian anggaran belanja
tidak langsung satuan kerja perangkat
daerah).
2.2. DPA-SKPD(rekapitulasi rincian ang ga -
ran belanja langsung menurut program
dan kegiatan satuan kerja perangkat dae -
rah).
2.3. DPA-SKPD(rincian anggaran belanja
langsung menurut program dan per
kegiatan satuan kerja perangkat daerah).
3. Pembiayaan3.1. DPA-SKPD (rincian penerimaan pem-
biayaan daerah).
3.2. RKA SKPD (rincian pengeluaran pem -
biayaan daerah).
Penyusunan rancangan DPA-SKPD sangat
diperlukan dalam rangka memberikan pan-
duan bagi SKPD untuk memahami tata cara
pengerjaan penyusunan dokumen DPA-
SKPD. Sebagai acuan bagi setiap SKPD, me -
kanisme penyusunan DPA-SKPD meliputi
beberapa komponen berikut:
1) PPkd, paling lambat tiga hari kerjasetelah pearaturan daerah tentangaPbd ditetapkan, memberitahukankepada semua kepala skPd agarmenyusun rancangan dPa-skPd.
2) kepala skPd menyerahkan ranca -ngan dPa-skPd kepada Pkd palinglambat enam hari terhitung sejak tang-gal pemberitahuan yang disampaikanoleh PPkd.
3) taPd melakukan verifikasi terhadaprancangan dPa-skPd bersama-samadengan kepala skPd paling lambat limabelas hari kerja terhitung sejak ditetap-kannya peraturan kepala daerah ten-tang penjabaran aPbd.
4) berdasarkan hasil verifikasi tersebut,
PPkd mengesahkan rancangan dPa-skPd dengan persetujuan sekretarisdaerah.
5) dPa-skPd yang telah disahkandisam paikan kepada kepala skPd, sa -tuan kerja pengawasan daerah dan bPkpaling lama tujuh hari sejak tanggal di -sahkan.
6) dPa-skPd yang telah disahkan digu-nakan sebagai dasar pelaksanaananggaran oleh kepala skPd.
surat Penyediaan dana(sPd)
Penyediaan dana yang dimaksud yakni
dana yang akan dipergunakan untuk mem-
biayai belanja dari pemerintah. Pelaksana
penyediaan dana dalam penatausahaan be-
lanja adalah pengguna anggaran, kuasa
pengguna anggaran, kuasa bendahara
umum daerah, dan PPKD. Adapun kegiatan
untuk penyediaan dana tersebut adalah se-
bagai berikut:
a. PPkd menyerahkan dokumen ang ga -ran kas pemerintah daerah dan dPa-skPd kepada kuasa bud
b. berdasarkan dua dokumen tersebut,kuasa bud menyiapkan sPd
c. kuasa bud menyerahkan sPd kepadaPPkd
d. PPkd mengotorisasi sPd dan me -nyerahkan sPd kepada penggunaanggaran kuasa pengguna anggaran.
bagan PeLaksanaan Penyediaan dana berdasarkan bagan aLir sikLusPengeLoLaan keuangan daerah tahun 2006 sebagai berikut:
anggarankas Pemda
dPa-skPd sPdranCangan sPd
surat Permintaan Pembayaran (sPP)
Surat permintaan pembayaran (yang se-
lanjutnya disingkat SPP) merupakan doku-
men yang diterbitkan oleh pejabat yang
ber tanggung jawab atas pelaksanaan ke -
giatan/bendahara pengeluaran untuk me -
ngajukan permintaan pembayaran. SPP
ter bagi atas empat bagian tergantung ke-
butuhannya yakni Uang Persediaan (UP),
Tambah Uang (TU), Ganti Uang (GU), dan
Langsung (LS). Jika dokumen-dokumen
yang dibutuhkan dalam masing-masing SPP
lengkap, BUD akan menerbitkan Surat Pe -
rintah Membayar (SPM). Sebaliknya, jika
dokumen-dokumen tersebut tidak lengkap,
maka BUD tidak akan menerbitkan SPM.
1. surat Permintaan Pembayaran uang
Persediaan (sPP-uP)Uang persediaan merupakan sejumlah
uang tunai yang disediakan untuk satuan
kerja dalam melaksanakan kegiatan opera-
sional sehari-hari. SPP-UP ialah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan pengganti uang perse -
diaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung. Pengajuan SPP-UP
dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran,
PPK-SKPD, dan pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran. SPP-UP diajukan pa -
ling tinggi sebesar jumlah pagu UP untuk
setiap SKPD yang tercantum dalam APBD.
SPP-UP diajukan dilakukan sekali dalam
setahun, dalam jumlah global meliputi SPP-
1 berupa surat pengantar SPP-UP, SPP-2 be -
rupa ringkasan SPP-UP dan SPP-3 berupa
rincian rencana penggunaan dana tanpa
membebani kode rekening anggaran be-
lanja, yang dilampiri dengan:
a. salinan sPd;b. surat pernyataan untuk ditanda ta -ngani oleh Pengguna anggaran yangme nyatakan bahwa uang yang dimintatidak dipergunakan untuk keperluan se-lain uang perse diaan.
2. surat Permintaan Pembayaran tam-bah uang (sPP-tu)
SPP-TU merupakan dokumen yang dia-
jukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pembayaran langsung dan uang persedi-
aan. Pelaksana pengajuan SPP-TU terdiri
atas bendahara pengeluaran, PPK-SKPD,
dan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.
Dokumen dalam pengajuan SPP-TU meli -
pu ti SPP-1 berupa surat pengantar SPP-TU,
SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana se-
belumnya dan SPP-3 berupa rincian rencana
penggunaan dana TU dengan mencantum -
kan nama dan kode kegiatan beserta nilai
nominal rincian obyek belanja yang dia-
jukan.
Lampiran kelengkapan dokumen sPP-tu, meliputi:
a. Salinan SPD;
b. Rincian realisasi belanja per kegiatan
untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rin-
cian realisasi belanja untuk Kelompok Be-
lanja Tidak Langsung selain gaji dan tun -
jangan keadaan terakhir;
Liputan Utama 8
c. Surat keterangan yang memuat penje-
lasan keperluan pengisian tambahan uang
persediaan;
d. Surat pernyataan untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dapat dibayarkan me -
lalui mekanisme penerbitan SPP-LS;
e. Surat permohonan untuk ditandatan-
gani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran ditujukan kepada PPKD selaku
BUD, apabila pengajuan TU nilainya di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
atau penggunaannya diperkirakan melebihi
30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan
jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan;
f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
yang hendak dilaksanakan oleh PPTK.
3. surat Permintaan Pembayaran gantiuang (sPP-gu)
SPP-GU merupakan dokumen yang diter-
bitkan oleh pejabat yang bertanggung ja -
wab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan perminta -
an pembayaran ganti uang perse dia an yang
dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.
Pelaksana pengajuan SPP-GU terdiri atas
ben dahara pengeluaran, PPK-SKPD, dan
peng guna anggaran/kuasa pengguna ang-
ga ran.
Pengajuan SPP-GU meliputi dokumen
SPP-1 berupa surat pengantar SPP-GU, SPP-
2 berupa ringkasan pengajuan dana sebe -
lumnya dan SPP-3 berupa rincian penggu-
naan dana GU sebelumnya dengan men -
can tumkan nilai nominal rincian obyek be-
lanja beserta nama kegiatan untuk Ke lom-
pok Belanja Langsung atau rincian obyek
belanja tertentu pada Kelompok Belanja
Tidak Langsung.
Lampiran kelengkapan dokumen sPP-gu, meliputi :
a. Salinan SPD;
b. Surat pernyataan untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk
keperluan selain uang persediaan;
c. Rincian realisasi belanja per kegiatan
untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rin-
cian realisasi belanja untuk Kelompok Be-
lanja Tidak Langsung selain gaji dan tun -
ja ngan keadaan terakhir;
d. Rekapitulasi pemungutan dan penye -
to ran pajak disertai dengan bukti setoran
pa jak (SSP);
e. Rekap bukti per rincian obyek belanja
atas penggunaan uang persediaan berkena -
an disertai dengan kelengkapan bukti tran -
saksi yang sah, yang disusun secara urut;
4. surat Permintaan Pembayaran Lang-sung (sPP-Ls)
SPP-LS merupakan dokumen yang diter-
bitkan oleh pejabat yang bertanggung ja -
wab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan perminta -
an pembayaran langsung kepada pihak ke -
tiga dengan jumlah tagihan yang telah dite -
tapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan men-
jadi 4, meliputi :
a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan
b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan
c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
d. SPP-LS Belanja SKPKD
Pengajuan sPP-Ls dilakukan dalamrangka pembayaran, meliputi :a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan, untuk pemba-
yaran kepada pihak yang berhak atas gaji/
tunjangan atau dengan sebutan lainnya
sesuai peraturan perundang-undangan me -
lalui Bendahara Pengeluaran seperti gaji in -
duk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka
wa fat/tewas dan pembayaran gaji/tunja -
ngan lainnya.
b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan, untuk
pem bayaran kepada pihak yang berhak se-
lain gaji dan tunjangan, meliputi :
1) Kelompok belanja tidak langsung be -
rupa tambahan penghasilan berdasarkan
be ban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, ke-
langkaan profesi, tempat bertugas, uang
ma kan (uang lauk pauk) dan tambahan
peng hasilan lainnya berdasarkan pertim-
bangan obyektif.
2) Kelompok belanja langsung berupa ho -
norarium dan pengeluaran belanja pega wai
lainnya untuk nilai di atas Rp15.000.000,-.
c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, untuk
pembayaran kepada pihak ketiga atau re ka -
nan/penyedia barang dan jasa atas pe lak -
sanaan pengadaan barang/jasa berda sar -
kan kontrak kerja atau dengan sebutan lain-
nya sesuai peraturan perundang-undangan.
d. SPP-LS Belanja SKPKD, untuk pembayaran
kepada pihak ketiga atas beban Belanja
Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan So -
sial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja
Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam DPA-PPKD.
Pembayaran kepada pihak ketiga ataurekanan/penyedia barang dan jasa ataspelaksanaan pengadaan barang/jasa di-lakukan untuk keperluan :
a. Pelaksanaan kegiatan non fisik atau pe -
kerjaan fisik oleh pihak ketiga/rekanan ber -
dasarkan naskah kerja sama atau kontrak
kerja atau surat perintah kerja atau dengan
sebutan lainnya;
b. Pembelian barang/jasa yang nilainya di
atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta ru-
piah) pada 1 (satu) penyedia barang/jasa
ber dasarkan kontrak kerja atau surat perin-
tah kerja atau dengan sebutan lainnya; dan
c. Pembelian barang dan atau bahan un -
tuk pekerjaan yang dilaksanakan sen diri/
swakelola pada penyedia barang/bahan
yang berbadan hukum yang nilainya di atas
Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada
1 (satu) penyedia barang/bahan berdasar -
kan kontrak kerja atau surat perintah kerja
atau dengan sebutan lainnya.
Dapat dikecualikan dari ketentuan seba-
gaimana dimaksud pada Pembayaran ke -
pada pihak ketiga atau rekanan/penyedia
barang dan jasa adalah bentuk pembayaran
tertentu yang nilainya kecil dan atau dalam
pelaksanaannya belum dapat dilakukan me -
lalui mekanisme SPP-LS, meliputi pemba-
yaran :
a. Tagihan atas pembelian barang/jasa se-
cara berlangganan seperti penggunaan
daya/jasa listrik, telpon atau jasa telekomu-
nikasi lainnya, air, bahan bakar minyak un -
tuk operasional kendaraan sehari-hari dan
tagihan sejenis lainnya;
b. Pengadaan tanah untuk kepentingan
umum dalam jumlah dan nilai tertentu atau
menurut keadaan tertentu yang tidak me -
mungkinkan dilaksanakan melalui me ka nis -
me SPP-LS.
Dapat dikecualikan dari ketentuan seba-
gaimana dimaksud pada SPP-LS Pengadaan
Barang dan Jasa, untuk pembayaran kepada
pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang
dan jasa atas pelaksanaan pengadaan ba -
rang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau
dengan sebutan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan adalah untuk kode
rekening belanja bantuan sosial kepada or-
ganisasi kemasyarakatan yang nilainya di
bawah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
atau bantuan sosial kepada masyarakat per-
orangan.
Pengajuan sPP-Ls dilampiri dengankelengkapan dokumen sah berdasarkanketentuan yang berlaku, meliputi:
a. sPP-Ls gaji & tunjangan, antara lain:1) Daftar gaji berdasarkan perhitungan se -
suai Surat Keputusan Kepegawaian dan
atau dokumen terkait lainnya yang diterbit -
kan oleh pejabat berwenang, dalam rang ka
pembayaran gaji induk, gaji susulan, keku-
rangan gaji, gaji terusan, uang duka wa -
fat/tewas dan pembayaran lainnya ter kait
gaji dan tunjangan.
2) Surat Keputusan Kepegawaian meliputi
SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK
Jabatan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji
Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat
Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang
diterbitkan setiap awal tahun anggaran, Su -
rat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan
Surat Keputusan Kepegawaian lainnya.
3) Daftar Keluarga (KP4).
4) Fotokopi Surat Nikah.
5) Fotokopi Akte Kelahiran.
6) Surat Keterangan Pemberhentian Pemba-
yaran (SKPP) Gaji.
7) Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas.
8) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah.
9) Surat Pindah.
10) Surat Kematian.
11) Surat pernyataan Bendahara Penge -
luaran diketahui Pengguna Anggaran yang
menyatakan bahwa angka yang tercantum
dalam gaji adalah berdasarkan perhitungan
atas dokumen kepegawaian sesuai keten-
tuan gaji yang berlaku.
12) Dokumen terkait lainnya sesuai peratu-
ran perundang-undangan mengenai peng-
hasilan pimpinan dan anggota DPRD serta
gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati.
b. sPP-Ls Pengadaan barang dan jasa,antara lain :1) Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-
nis terkait.
2) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)
yang telah ditandatangani wajib pajak dan
wajib pungut.
3) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara
pengguna anggaran/kuasa pengguna ang -
garan dengan pihak ketiga serta mencan-
tumkan nomor rekening bank pihak ketiga.
4) Berita acara penyelesaian pekerjaan.
5) Berita acara serah terima barang dan jasa;
6) Berita acara pembayaran;
7) Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang di-
tandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai
disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran;
8) Surat jaminan bank atau yang dipersa -
makan yang dikeluarkan oleh bank atau
lem baga keuangan non bank;
9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
kontrak-kontrak yang dananya sebagian
atau seluruhnya bersumber dari penerusan
pinjaman/hibah luar negeri;
10) Berita acara pemeriksaan yang ditan-
datangani oleh pihak ketiga/rekanan serta
unsur panitia pemeriksaan barang berikut
lampiran daftar barang yang diperiksa;
11) Surat angkutan atau konosemen apabila
pengadaan barang dilaksanakan di luar
wilayah kerja;
12) Surat pemberitahuan potongan denda
keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan;
13) Foto/buku/dokumentasi tingkat kema-
juan/ penyelesaian pekerjaan;
14) Potongan jamsostek (potongan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku/surat pem-
beritahuan jamsostek); dan
15) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang
perhitungan harganya menggunakan biaya
personil (billing rate), berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti
kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pen-
tahapan waktu pekerjaan dan bukti penye-
waan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian
dalam surat penawaran.
16) Dalam hal pengadaan Belanja Modal
Tanah dilakukan melalui mekanisme LS, di
samping dokumen-dokumen yang terkait
seperti tersebut di atas, juga dilengkapi de -
ngan dokumen-dokumen lain yakni Berita
acara rapat panitia, Surat Penawaran Harga,
Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Kesepa-
katan Harga Ganti Rugi (Belanja Modal Ta -
nah Massal, Daftar Nominatif (Belanja Modal
Tanah Massal), Telaahan Staf/Laporan Pani-
tia, Nomor Rekening Bank Pemilik Tanah.
c. sPP-Ls non gaji dan tunjangan, an-tara lain :1) Daftar perhitungan pembayaran dileng -
kapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran
untuk pembayaran tambahan penghasilan.
2) SSP PPh Pasal 21 yang telah ditanda t a -
nga ni bendahara pengeluaran.
Liputan Utama9
3) Surat Keputusan Pejabat yang berwe-
nang.
4) dokumen lain yang dipersyaratkan menu-
rut ketentuan yang berlaku.
d. sPP-Ls belanja skPkd, antara lain :1). Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-
nis terkait.
2). Proposal/permohonan yang disetujui
oleh Bupati/Wakil Bupati.
3). Photocopy buku tabungan atau rekening
giro.
4). Kwitansi bermeterai Rp6000,-.
5). Surat Keputusan Pejabat Yang Berwe-
nang.
6). Dokumen lain yang dipersyaratkan me -
nu rut ketentuan yang berlaku.
surat Perintah membayar(sPm)
Substansi SPM adalah dokumen yang di-
gunakan untuk diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD. PPK-SKPD mewakili pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran me -
ne rima SPP-UP/GU/TU/LS yang diajukan
oleh bendahara untuk meneliti kelengka-
pan dokumen SPP tersebut. Selanjutnya,
pejabat penatausahaan keuangan SKPD
men catat SPP-UP/GU/TU/LS yang diterima
ke dalam register SPP-UP/GU/TU/LS sebagai
alat pengendali. Pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat menerbitkan
SPM jika kelengkapan dokumen SPP-UP/ -
GU/TU/LS dinyatakan lengkap dan sah. Se-
baliknya, jika kelengkapan dokumen SPP-
UP/ GU/TU/LS tidak lengkap dan atau tidak
sah maka pengguna anggaran/kuasa peng-
guna anggaran menolak untuk menerbit -
kan SPM tersebut dan mengembalikan SPP-
UP/GU/TU/LS kepada bendahara pengelu-
aran untuk dilengkapi dan diperbaiki paling
lambat satu hari kerja terhitung sejak dite -
rimanya pengajuan.
SPP-UP/GU/TU/LS yang dinyatakan sah,
se lanjutnya pengguna anggaran/kuasa
peng guna anggaran menerbitkan SPM-
UP/GU/TU/LS yang dilakukan paling lambat
dua hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP tersebut. SPM-UP/GU/TU/LS
yang telah diterbitkan oleh PPK-SKPD di-
catat ke dalam register penerbitan SPM.
Penerbitan surat PerintahPenCairan dana (sP2d)
SP2D merupakan dokumen yang digu-
nakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Dalam hal ini, kuasa BUD meneliti kelengka-
pan dokumen SPM yang diajukan agar pen-
geluaran yang tertera dalam SPM tersebut
tidak melampaui pagu dan sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang telah
ditetapkan.
Lampiran penerbitan SP2D yang diper-
lukan berbeda untuk masing-masing kebu-
tuhan. Dalam penerbitan SP2D-UP di per lu-
kan surat pernyataan tanggung jawab dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna ang -
garan sebagai kelengkapan dari dokumen
SPM-UP. Untuk penerbitan SP2D-GU diper-
lukan surat pernyataan tanggung jawab
dari pengguna angaran/kuasa pengguna
anggaran, surat pengesahan pertanggung-
jawaban bendahara pengeluaran periode
sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rin-
cian objek yang disertai bukti-bukti penge -
luaran yang sah dan lengkap, serta adanya
bukti atas penyetoran PPN/PPh sebagai ke-
lengkapan dokumen dari SPM-GU.
Sementara itu, untuk kelengkapan doku-
men SPM-TU dari penerbitan SP2D-TU cu -
kup tersedianya surat penyataan tanggung
ja wab dari pengguna anggaran/kuasa
peng guna angaran. Sebagai kelengkapan
doku men SPM-LS untuk penerbitan SP2D-
LS di perlukan surat pernyataan tangggung
ja wab dari pengguna anggaran/kuasa
peng guna anggaran dan tersedianya bukti-
bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Apabila dokumen SPM-UP/GU/TU/LS su -
dah lengkap, sah, dan sesuai pagu ang ga -
ran, maka kuasa BUD dapat menerbitkan
SP2D-UP/GU/TU/LS sebagai dokumen pen-
cairan dana bagi pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran. Namun sebaliknya,
kuasa BUD bisa menolak penerbitan SP2D-
UP/GU/TU/LS apabila kelengkapan doku-
men SPM-UP/GU/TU/LS tersebut belum
leng kap/tidak sah dan/atau pengeluaran
yang diajukan melebihi pagu anggaran dan
selanjutnya mengembalikan SPM-UP/GU/ -
TU/LS tersebut kepada pengguna anggaran
atau kuasa pengguna anggaran untuk se -
gera dilengkapi dan diperbaiki.
Dalam penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS,
kuasa BUD dapat menerbitkannya dalam
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhi-
tung sejak diterimanya pengajuan SPM-
UP/GU/TU/LS yang dinyatakan lengkap, sah
dan sesuai pagu anggaran. Sementara itu,
dalam penolakan penerbitan SP2D-UP/GU/ -
TU/LS, kuasa BUD memberikan waktu pa -
ling lama satu hari kerja terhitung sejak
diterimanya pengajuan SPM-UP/GU/TU/LS
yang dinyatakan tidak lengkap, sah dan
tidak sesuai pagu anggaran.
Proses penandatanganan SP2D-UP/GU/ -
TU/ LS dilakukan oleh kuasa BUD, apabila
berhalangan maka yang bersangkutan da -
pat menunjuk pejabat yang diberi wewe-
nang untuk menandatangani SP2D ter se-
but. SP2D yang telah diterbitkan untuk
ke perluan uang persediaan/tambahan uang
persediaan diserahkan kuasa BUD kepada
pengguna anggaran atau kuasa pengguna
anggaran, sedangkan SP2D yang diterbit -
kan untuk keperluan pembayaran langsung
diserahkan pada pihak ketiga.
PertanggungjaWabankeuangan aPbd
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) APBD
adalah dokumen yang disusun berdasarkan
hasil dari proses akuntansi yang wajib dilak-
sanakan oleh setiap pengguna anggaran,
kuasa pengguna dan pengelola BUD. Sesuai
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP
Nomor 24 Tahun 2005, laporan pokok akun-
tansi pemerintah daerah terdiri atas laporan
skema PertanggungjaWaban keuangan aPbd
Liputan Utama 10
realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan. Lapo-
ran-laporan tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan fungsi informasi keuangan
dan aspek akuntabilitas.
SPJ dapat dibagi dalam dua bentuk sesuai
dengan peruntukannya, yakni SPJ untuk
uang persediaan (UP), tambahan uang (TU),
ganti uang (GU) dan SPJ langsung (LS). SPJ-
LS dipisah penyusunan laporannya karena
diperuntukkan ke pihak ketiga. Sedangkan
SPJ-UP/TU/GU diperuntukkan ke intern pe-
merintah.
sPj-uP/tu/guProses pertanggungjawaban keuangan
dalam APBD dimulai dengan pengajuan
SPP kepada bendahara pengeluaran hingga
pe nerbitan pencairan dana oleh bank dae -
rah. Bendahara pengeluaran mencatat bukti
pembayaran ke dalam pembukuan SPJ yang
akan diserahkan kepada PPK-SKPD. Kemu-
dian pengajuan tersebut diserahkan kepada
PPK-SKPD untuk diverifikasi dokumen-do -
kumennya.
Proses verifikasi akan mengha silkan pe -
nerbitan SPM jika persyaratannya telah di -
lengkapi dan dicatat dalam register pe ne ri-
maan SPJ. Jika persyaratannya tidak leng -
kap, akan diterbitkan surat penolakan SPJ
dan dicatat dalam register penolakan SPJ.
SPJ pengeluaran diserahkan kepada Pejabat
Pengguna Anggaran (PPA) untuk me laku -
kan pengesahan SPJ dan dicatat dalam re -
gister pengesahan SPJ.
Dalam hal ini, do ku - men SPJ berupa buku
kas umum, ring kasan pengeluaran, perin-
cian obyek disertai bukti-bukti yang sah,
bukti atas penyetoran PPN/ PPH dan register
penutupan kas. Pe nge sahan tersebut men-
jadi dasar Kuasa BUD un tuk menerbitkan
SP2D yang se lan jut nya penggunaannya di-
lakukan untuk mencair kan dana ke bank
daerah. Dana yang dicairkan akan dipergu-
nakan oleh pengguna anggaran untuk ke -
giatannya. Jika persya ra tan dalam SP2D
ti dak lengkap, akan diterbitkan surat pe no-
lakan yang dicatat dalam register penolakan
SPJ. Nota debet yang dikeluarkan oleh bank
akan diserahkan ke pada bendahara pe -
ngeluaran untuk dicatat kembali dalam re -
gister SPJ.
sPj-LsProses pertanggungjawaban keuangan
dalam APBD dimulai dengan laporan dari
PPTK atas kegiatannya dan melaporkan ke
bendahara pengeluaran untuk pengajuan
SPP. Bendahara pengeluaran mencatat buk -
ti pembayaran ke dalam pembukuan SPJ
yang akan diserahkan kepada PPK-SKPD.
Kemudian pengajuan tersebut diserahkan
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi doku-
men-do kumennya.
Proses verifikasi tersebut akan mengha sil -
kan penerbitan SPM jika persya ratannya
telah dilengkapi dan dicatat dalam register
penerimaan SPJ. Jika persyaratannya tidak
lengkap, akan diterbitkan surat penolakan
SPJ dan dicatat dalam register penolakan
SPJ. SPJ pengeluaran diserahkan kepada Pe-
jabat Pengguna Anggaran (PPA) untuk m e -
la kukan pengesahan SPJ dan dicatat dalam
register pengesahan SPJ.
Dalam hal ini, do kumen SPJ berupa buku
kas umum, ring kasan pengeluaran, perin-
cian obyek disertai bukti-bukti yang sah,
bukti atas penyetoran PPN/PPH dan register
penutupan kas. Pe ngesahan tersebut men-
jadi dasar Kuasa BUD untuk menerbitkan
SP2D yang selanjutnya penggunaannya di-
lakukan untuk mencairkan dana ke bank
daerah. Dana yang cair tersebut digunakan
untuk melakukan pembayaran atas penag-
ihan dari pihak ketiga. Bukti pencairan dan
laporan keuangan dari pihak ketiga untuk
dicatat ke dalam register SPJ.
Selanjutnya, masing-masing SKPD me -
nyerahkan SPJ tersebut kepada kepala dae -
rah melalui Sekda. Menurut UU Nomor 17
Ta hun 2003 Pasal 31 ayat (1) dan (2) tentang
laporan tersebut diserahkan kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.
Kemudian kepala daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang per -
tang gungja waban pelaksanaan APBD ke -
pada DPRD berupa laporan keuangan yang
telah di pe riksa oleh Badan Pemeriksa Ke -
uangan, selambat-lambatnya enam bulan
se telah ta hun anggaran berakhir.
Laporan keuang an tersebut meliputi La-
poran Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,
yang dilampiri dengan laporan perusahaan
daerah.
= SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) : PerangkatDaerah pada Pemda selaku pengguna anggaran dan penggunabarang.=SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah):Perangkat Daerah pada Pemda selaku pengguna anggaranatau pengguna barang yang melaksanakan keuangan daerah.=PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah): SatuanKerja Keuangan Daerah yang disebut sebagai Kepala SKPKD.Tugasnya melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak se-bagai bendahara umum daerah.=BUD (Bendahara Umum Daerah): PPKD yang bertindakdalam kapasistas BUD.=PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD):Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan padaSKPD.=PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan): Pejabatpada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapakegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.=RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah): Dokumen Perencanaan untuk periode 5 tahun.=RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah): Dokumenperencanaan daerah untuk periode 1 tahun.=TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah): Tim yangdibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin olehSekda yang mempunyai tugas menyiapkan serta melak-sanakan kebijakan kepala daerah dalam penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD,dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.=KUA (Kebijakan Umum APBD): Dokumen yang memuatKebiajakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan sertaasumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun.=PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara):Rancangan program proritas dan patokan batas maksimalanggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap programsebagai acuan penyusunan RKA-SKPD sebeleum disepakatidengan DPRD.=RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran SKPD): Doku-men perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pen-dapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD sertarencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.=DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaram SKPD):Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaanyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olehpengguna anggaran.=DPPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran SKPD): Dokumen yang memuat perubahan penda-
patan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasarpelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.=SPD (Surat Penyediaan Dana): Dokumen yang me -nyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan se-bagai dasar penerbitan SPP.=SPP (Surat Permintaan Pembayaran): Dokumen yangditerbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelak-sanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukanpermintaan pembayaran.=SPP-UP (SPP Uang Persediaan): Dokumen yang diajukanoleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggati uangpersediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaranlangsung.=SPP-TU (SPP Tambahan Uang Persediaan): Dokumenyang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaantambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPDyang mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaranlangsung dan uang persediaan.=SPP-LS (SPP Langsung): Dokumen yang diajukan olehbendahara pengluaran untuk permintaan pembayaran lang-sung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerjaatau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji denganjumlah penerima peruntukan dan waktu pembayaran tertentuyang dokumennya disiapkan oleh PPTK.=SPM (Surat Perintah Membayar): Dokumen yang digu-nakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa peng-guna anggaran untuk penerbitan SP2D atas bebanpengeluaran DPA-SKPD.=SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Dokumen yangdigunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan olehBUD berdasarkan SPM.=SPMGU (Surat Perintah Membayar Ganti Uang Perse-diaan): Dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergu-nakan untuk menggati uang persediaan yang telah dibelan-jakan.=SPM-TU (Surat Perintah Membayar Tambahan UangPersediaan): Dokumen yang diterbitkan oleh penggunaanggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2Datas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananyamelebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telahditetapkan sesuai dengan ketentuan.=SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung): Doku-men yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa peng-guna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.=BLUD (Badan Layanan Umum Daerah): SKPD/unit kerjapada SKPD dilingkungan Pemda yang dibentuk untuk mem-berikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaanbarang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencarikeuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktivitas.=RKA-PPKD (Rencana Kerja dan Anggaran PPKD): Ren-cana Kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagiankeuangan selaku bendahara umum daerah.=Hibah: Pemberian uang, barang atau jasa dari Pemdakepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusa-haan daerah, masyarakat dan organisasi kemsyarakatan yangspesifik sudah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajibdan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda.=Bantuan Sosial : adalah pemberian bantuan berupa uangatau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelu-arga, kelompok, dan masyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi darikemungkinan terjadinya resiko sosial.=NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah): Naskah per-janjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja daerah antara pemerintah daerah dengan penerimahibah.=Organiasasi Kemasyarakatan : Organisasi yang di ben-tuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesiasecara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi,agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangkamencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yangberdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahanyang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perun-dang-undangan.=TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
DAFTAR SINGKATAN1. INSTANSIBank Kasda : Bank Kas DaerahBPK : Badan Pemeriksa KeuanganBUD : Bendahara Umum DaerahDPRD : Dewan perwakilan Rakyat DaerahKDH : Kepala DaerahPPKD : Pejabat Pengelila Keuangan DaerahPA : Pengguna AnggaranPNS Daerah : Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPK : Pejabat Penatausahaan KeuanganPPTK : Panitia Pelaksana Teknis KegiatanSEKDA : Sekretaris DaerahSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPKD : Satuan Kerja Pengelola Keuangan
DaerahTAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. DOKUMENBKU : Buku Kas UmumCALK : Catatan Atas Laporan KeuanganDIPA : Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranDPA SKPD : Dokumen Pelaksana Anggaran SKPDDPPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran SKPDKUA : Kebijakan Umum APBDLK : Laporan KeuanganLAK : Laporan Arus KasLRA : Laporan Realisasi AnggaranPerda : Peraturan DaerahPer KDH : Peraturan Kepala DaerahPPA : Prioritas dan Plafon AnggaranPPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran
SementaraRaperda : Rancangan Peraturan DaerahRaper KDH : Rancangan Peraturan Kepala DaerahRKA SKPD : Rencana Kerja dan AnggaranRKPD : Rencana Kerja Pemerintah DaerahSE : Surat EdaranSK : Surat KeputusanSPD : Surat Penyediaan DanaSPJ : Surat Pertanggungjawaban SKP Daerah : Surat Ketetapan Pajak DaerahSKR : Surat Ketetapan RetribusiSPM : Surat Perintah MembayarSTS : Surat Tanda SetoranSPP GU : Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang PersediaanSPP LS : Surat Permintaan Pembayaran
LangsungSPP TU : Surat Permintaan Pembayaran
Tambahan Uang PersediaanSPP UP : Surat Permintaan Pembayaran
Uang PersediaanSPPD : Surat Perintah Perjalanan DinasSP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
DAFTAR ISTILAH DAN PENGERTIANNYA DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
*Sumber:
Liputan Utama11
daLam laporan Badan Pemeriksa Ke -
uang an (BPK) RI atas Kepatuhan terhadap
peraturan Perundang-undangan dalam ke -
rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pe-
merintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA)
2009, dipaparkan pokok-pokok temuan ke -
tidakpatuhan terhadap peraturan pe r un -
dang-undangan dalam pelaporan ke uang -
an yang ditemukan BPK yang semuanya
per nah disajikan Bogor + pada Edisi 12 yang
terbit pada bulan Agustus 2011.
Dalam data BPK 2010 yang diterima
Bogor +. Pada Edisi kali ini, ada beberapa
yang memang telah diselesaikan dengan
baik, berupa surat teguran dan juga dengan
bukti surat Tanda Setoran (STS). Pokok-
pokok temuan dalam TA 2009 itu adalah se-
bagai berikut berikut :
1. Piutang Pajak Restoran Sebesar Rp344.
289.783,80 Berpotensi Tidak Tertagih;
2. PT. Bogor Internusa Plaza Belum Mem -
bayar Kewajiban Kontribusi Sebesar
Rp612.000.000,00, Belum Menye rahkan 1
(Satu) Unit Arm Roll Truck Dan 3 (Tiga) Unit
Kontainer dan Belum Membayar PBB Atas
Obyek Kerja Sama yang Dikuasainya Sebe-
sar Rp2.265.926.236,00;
3. Pemerintah Kota Bogor Belum Mene -
rima Kontribusi dari Hasil Pengelolaan
Taman Ade Irma Suryani Suryani Tidak
Sesuai Dengan Ketentuan;
4. Realisasi 4 (Empat) Kegiatan Pada Bagian
Keuangan Sekretariat Daerah dan DPPKAD
Sebesar Rp19.650.266.360,00 Tidak Dileng -
kapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban
yang Lengkap dan Sah;
5. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
dan Bantuan Keuangan Belum Menyerah -
kan Laporan Pertanggungjawaban Peng-
gunaan Dana Sebesar
Rp56.177.180.995,00;
6. Pengadaan Obat Obatan Dinas Kese-
hatan Terlambat Sehingga Harus Dike-
nakan Denda Sebesar Rp8.283.000,00;
7. Dana Bergulir Sebesar Rp127.096.507,00
Tersimpan Dalam Rekening Pengelola dan
Tidak Digulirkan Lagi;
8. Kekurangan Volume Pekerjaan pada
Kegiatan Optimalisasi Terminal Bara nang -
siang (Luncuran) dan Kegiatan Re vital isasi
Mesjid Raya Bogor (Lanjutan) Sebesar
Rp84.521.511,94;
9. Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 9
(Sembilan) Ruas Jalan Dinas Binamarga
dan Pengairan dan 6 (Enam) Ruas Jalan
Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata
Ruang Sebesar Rp106.639.738,30;
10. Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 4
(Empat) Kegiatan Pengelolaan Sumber
Daya Air dan Irigasi Dinas Bina Marga Dan
Pengairan dan 2 (Dua) Kegiatan Pemban-
gunan Talud/Keermer Dinas Cipta Karya
dan Tata Ruang Sebesar Rp103.244.715,80;
11. Kekurangan Volume Pekerjaan pada
Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
Non PDAM Kelurahan Margajaya Sebesar
Rp8.461.683,20;
12. Tindak Lanjut Pemerintah Kota Bogor
atas Hasil Pemeriksaan BPK Belum Optimal.
Pada edisi 12 terkait tabloid bogor +(agustus 2011) yang memuat tentangtemuan bPk ri, reporter bogor+ pernahmelakukan konfirmasi terkait temuanbkP tahun 2009 yaitu perihal :
1. Pt bogor internusa Plaza belummembayar kewajiban kontribusi sebe-sar rp612.000.000,00, belum menyer-ahkan 1 (satu) unit arm roll truck dan 3(tiga) unit kontainer dan belum mem-bayar Pbb atas obyek kerja sama yangdikuasainya sebesarrp2.265.926.236,00;
2. realisasi 4 (empat) kegiatan Padabagian keuangan sekretariat daerahdan dPPkad sebesar rp19.650.266. -360,00 tidak dilengkapi dengan buktiPertanggungjawaban yang Lengkapdan sah;
3. Penerima subsidi, hibah, bantuansosial, dan bantuan keuangan belummenyerahkan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana sebesarrp56.177.180.995,00;
4. dana bergulir sebesar rp127.096. -507,00 tersimpan dalam rekening Pen-gelola dan tidak digulirkan Lagi.
Bahkan dalam konfirmasi ini, Bogor + me -
ngirimkan surat awal, berupa permohonan
data yang ditujukan kepada Bambang Gu-
nawan, Sekretaris Daerah kota (Sekdakot)
Bogor dengan nomor surat : 038/RED/VII/
2011, tertanggal 18 Juli 20121, tetapi sam-
pai dengan edisi 12 diterbitkan belum ada
satupun jawaban yang diberikan oleh Pe-
merintah kota (pemkot), dalam hal ini ada -
lah Sekda.
Mengingat surat yang dilayangkan tidak
mendapat balasan, padahal dokumen yang
diminta adalah bersifat informasi publik,
yang tidak memerlukan persetujuan apa -
pun dari atasan manapun untuk dapat dibe -
rikan, kepada siapapun termasuk kami.
Bah kan dokumen yang kami minta tidak
ter - masuk informasi publik yang dikecua-
likan, bahkan, bukan informasi yang dapat
membahayakan Negara.
Karena tidak mendapatkan jawaban atas
surat yang dilayangkan oleh Jurnalis Bogor+,
maka kami mengirim kembali surat kedua
yang ditujukan kepada penerima yang sa -
ma, yaitu Bambang Gunawan selaku Sekda -
kot Bogor, yaitu surat bernomor : 073/Rep/
B+ /2011, tertanggal 25 Agustus 2011.
Dalam isi surat inipun kami meminta do -
ku men yang sama dengan di atas, hingga
tu lisan ini diturunkan masih belum ada ja -
wa ban balasan/ataupun itikad baik dari
Pem kot Bogor untuk merespon surat kiri-
man kami. Padahal pada laporan BPK 2010,
telah banyak yang dilakukan, entah kenapa
konfirmasi yang kami lakukan melalui surat
tidak ditanggapi…?
Adapun rincian permasalahannya yang
tertuang adalah sebagai berikut :
Pt bogor internusa PLaza beLummem ba yar keWajiban kontribusise besar rP 612. 000.000,00., beLum menyerahkan 1 (satu) unit armroLL truCk dan 3 (tiga) unit kon -tai ner, serta beLum membayar Pbbatas obyek kerjasama yang di kua -sai nya sebesar rP2.265.926.236,00.
Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 De -
sember 2009 menyajikan akun Aset Lain nya
-Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) sebe-
sar Rp48.785.127.000,00.
Pemeriksaan lebih lanjut terhadap daftar
rincian Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pi -
hak Ketiga (BOT) pada Bidang Pengelolaan
Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pen-
gelolaan euangan dan Aset Daerah (DPPKA)
Kota Bogor, menunjukan antara lain, adanya
aset tanah Sertifikat Hak Pe ngelolaan (HPL)
Nomor 53, dengan sertifikat Nomor 10. 09. -
03.02.5.00053 tanggal 23 Mei 2003 seluas
12.015 m2 yang terletak di Kelurahan Ba -
bakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bo -
gor yang dikerjasamakan dengan PT Bogor
Internusa Plaza secara Build, Operate, and
Transfer (BOT).
Pemanfaatan tanah tersebut, didasarkan
adanya Perjanjian Kerjasama antara Peme -
rin tah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor
dengan PT Bogor Internusa Hotel tentang
TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2009
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009, 2008, 2007, 2006 DAN 2005
Ilustrasi. PT Bogor Internusa Plaza
bobroknyakeuanganPemkot bogor
bobroknyakeuanganPemkot bogor
Liputan Utama 12
Pembangunan serta Pengelolaan Bogor In-
ternusa Hotel Nomor 23/SPB/IV/83 tanggal
4 April 1983, yang kemudian telah diubah
(addendum) menjadi Perjanjian Kerjasama
antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT
Bo gor Internusa Plaza tentang Pembangu -
nan Kembali/Renovasi dan Pengelolaan Ba -
ngunan Gedung Bogor Internusa Plaza (BIP)
Nomor511.21/Perj.01-Huk/2003 tanggal 19
Februari 2003, setelah sebelumnya me n -
dapatkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rak yat Daerah (DPRD), berdasarkan Surat
Ke putusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rak yat Daerah Kota Bogor Nomor 110/Kep. -
Pimp.DPRD/2003 tanggal 11 Pebruari 2003
tentang Persetujuan DPRD terhadap Peru -
bahan (Addendum) Perjanjian Kerjasama
Pemerintah Kota Bogor dengan PT Bogor In-
ternusa Plaza.
Perjanjian Nomor 511.21/Perj.01-Huk/2003
diantaranya mengatur jangka waktu perjan-
jian, yaitu sesuai de ngan diberikannya HGB
baru selama 30 ta hun, sehingga jangka
wak tu perjanjian yang semula berakhir pa -
da 4 April 1983 menjadi berakhir pada 4
April 2033 dan mengatur adanya kewajiban
PT Bogor Internusa Plaza kepada Pemerin-
tah Kota Bogor selaku Pi hak Pertama seba-
gai pemilik tanah yang diperjanjikan, se ba-
gai mana tercantum da lam pasal 5 perjan-
jian kerjasama.
Atas permasalahan tersebut, Kepala DPP-
KAD menyatakan, bahwa atas kontribusi
dan PBB yang menjadi kewajiban PT BIP. Pe-
merintah Kota Bogor telah beberapa kali
melayangkan surat tagihan/teguran, namun
sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh
PT BIP. Begitu pula pembahasan atas status
BOT PT BIP, sudah beberapa kali dilaksana -
kan bersama pihak-pihak yang berkepenti -
ngan, namun tidak menemukan solusi.
Lang kah-langkah untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut masih terus diupa -
ya kan. Seperti yang diberitakan pada edisi
12, BPK merekomendasikan Walikota Bogor
agar memerintahkan Sekretaris Daerah un -
tuk segera memberikan surat peringatan
ketiga yang menyatakan, supaya PT BIP me -
laksanakan kewajiban sesuai dengan per-
janjian dan apabila setelah diberikan surat
peringatan ketiga tersebut, PT BIP tetap ti -
dak memenuhi kewajibannya, Pemerintah
Kota Bogor selaku pemilik tanah yang men-
jadi obyek perjanjian, agar segera meninjau
ulang perjanjian kerjasama dengan PT BIP
tersebut. Pemkot menkonfirmasi kepada
Bogor + melalui surat bernomor 480/924,
pa da tanggal 29 Juli 2011 yang ditandada -
tangai PLT Dispenda, yaitu Drs.Arif Mustofa
Budiyanto, yang menyatakan bahwa Pem -
kot telah mengirim surat peringatan ke-III.
Hal ini persis dengan matrik pemantauan
tindak lanjut hasil pemeriksaan Atas LKPD
TA 2009 pemerintah Kota Bogor.
reaLisasi (emPat) kegiatan Pada ba -gian keuangan sekretariat dae -rah dan dPPkad se besar rP19. 650.- 266.360,00 tidak diLeng kaPi denganbukti Per tang gung ja Waban yangLengkaP dan sah
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan
DPPKAD masing masing mengadakan tiga
kegiatan dan satu kegiatan dengan total
nilai anggaran sebesar Rp20.541.360.000,00
dan telah terealisasi sebesar p20.475.266.
360,00 atau 99,68% dari nilai anggaran de -
ngan rincian sebagai berikut :
Keempat kegiatan tersebut dianggarkan
dalam belanja barang dan jasa dengan
menerbitkan 873 Surat Perintah Pencairan
Dana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00
dan Rp25.000.000,00. Berdasarkan penel u -
su ran lebih lanjut terhadap bukti pertang-
gungjawaban, diketahui bahwa realisasi
ke gia tan tersebut tidak dilengkapi de ngan
bukti pertanggungjawaban yang lengkap
dan sah, yaitu hanya berupa Nota Dinas per-
mohonan bantuan biaya yang ditandata -
ngani oleh Pejabat Eselon II di lingkungan
Sekretariat Daerah dan DPPKAD yang telah
disetujui oleh Walikota Bogor dan selembar
kuintansi pembayaran yang ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK ma -
sing-masing kegiatan. Namun demikian ter-
dapat 33 SP2D dengan nilai sebesar Rp825.
000.000,00 yang telah dilengkapi de ngan
bukti pertanggungjawaban sedang kan sisa -
nya sebesar Rp19.650.266.360,00 ti dak di -
leng kapi dengan bukti pertang gung jawa-
ban yang lengkap dan sah de ngan rincian
sebagai berikut :
a. Kegiatan Belanja Fasilitasi dan Koordi-
nasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dengan menerbitkan 518 SP2D. Pemerik-
saan lebih lanjut terhadap bukti pertang-
gungjawaban diketahui bahwa hanya ter -
dapat 30 SP2D yang dilengkapi dengan
bukti pertanggungjawaban yang lengkap
sebesar Rp750.000.00,00 sedangkan sisanya
sebanyak 488 SP2D tidak dilengkapi dengan
bukti pertanggungjawaban yang lengkap
sebesar Rp11.738.506.360.
b. Kegiatan Belanja Pengelolaan Adminis-
trasi Keuangan Sekretariat Daerah dengan
menerbitkan 75 SP2D. Pemeriksaan lebih
lanjut terhadap bukti pertanggungjawaban
diketahui bahwa 75 SP2D tidak dilengkapi
dengan bukti pertanggungjawaban yang
lengkap sebesar Rp1.746.080.000,00;
c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tata
Kelola Pemerintah Kota menerbitkan 113
SP2D. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap
buk ti pertanggungjawaban diketahui, bah -
wa terdapat 3 SP2D yang dilengkapi de ngan
bukti pertanggungjawaban yang leng kap
sebesar Rp75.000.000,00 sedang kan sisanya
sebanyak 110 SP2D tidak di leng kapi dengan
bukti per tang gung ja waban yang lengkap
sebesar Rp2.424.500.000,00;
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan dengan menerbitkan 167 SP2D.
Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti
pertanggungjawaban, diketahui bahwa 167
SP2D tidak dilengkapi dengan bukti per-
tanggungjawaban yang lengkap sebesar
Rp3.726.360.000,00;
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peratu-
ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Ke -
uangan Daerah.
a. Pasal 132 Ayat (1) yang menyatakan
setiap pengeluaran belanja atas beban AP -
BD harus didukung dengan bukti yang leng -
kap dan sah.
b. Pasal 41). Ayat (1) yang menyatakan bahwa Keua -
ngan Daerah dikelola secara tertib, taat pa -
da Peraturan Perundang-undangan, efektif,
efi sien, ekonomis, transparan, bertang -
gung jawab dengan memperhatikan azas
ke adi lan kepatutan dan manfaat untuk ma -
sya ra kat
2). Ayat (2) secara tertib sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) adalah bahwa ke ua -
ngan daerah dikelola secara tepat waktu
te pat guna yang didukung dengan bukti-
bukti administrasi yang dapat dipertang-
gung jawabkan.
c. Pasal 521). Ayat (1) Belanja barang dan jasa seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b
digunakan untuk pengeluaran pembelian/
pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan pro-
gram dan kegiatan pemerintahan daerah.
2). Ayat (2) Pembelian/pengadaan barang
dan/atau pemakaian jasa sebagaimana di -
mak sud pada ayat (1) mencakup belanja ba -
rang pakai habis, bahan/material, jasa kan tor,
premi asuransi, perawatan kenda raan ber -
motor, cetak/penggandaan, sewa rumah/
gedung/gudang /parkir, sewa sara na mobi -
litas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan mi nu -
man, pakaian dinas dan atributnya, pa kai -
an kerja, pakaian khusus dan hari-hari ter -
tentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pin dah tugas dan pemulangan pegawai.
Hal tersebut mengakibatkan ketidak je la -
san dalam mempergunakan belanja ke gia -
tan tersebut sehingga bilamana tidak di per-
tanggungjawabkan akan menjadi ke ru gian
Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar
Rp19.650.266.360,00.
bPk merekomendasikan kepada Wa-
likota bogor agar: a. Memberikan sanksi sesuai dengan ke-
tentuan Kepada Sekretaris Daerah dan Ke -
pala DPPKAD untuk melakukan penga wa -
san atas kegiatan yang menjadi tanggung-
jawabnya;
b. Memerintahkan Sekretaris daerah dan
kepala DPPKAD untuk memberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan kepada Kuasa BUD
agar lebih berhati hati dalam mengeluarkan
SP2D yang menjadi tanggung jawabnya;
c. Memerintahkan Sekretaris daerah dan
ke pala DPPKAD untuk memberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan kepada Benda-
hara Pengeluaran dan Bendahara Penge -
luaran Pembantu untuk lebih memahami
ke tentuan yang berlaku;
d. Memerintahkan Sekteraris Daerah dan
Kepala DPPKAD untuk melengkapi pertang-
gungjawaban dengan bukti bukti yang
leng kap dan sah.
Dalam matrik pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan Atas LKPD TA 2009 peme -
rintah Kota Bogor. Pemkot telah melakukan:
a. Surat teguran tertulis walikota Bogor
kepada Sekda Kota Bogor No.700/2159-In-
spektorat dan Kepala DPPKAD No 700/2160-
Inspektorat pada tanggal 22 Oktober 2010.
b. Surat Teguran tertulis kepala DPPKAD
kepada Kabid Pengelolaan Keuangan DP-
PAKAD/Kuasa BUD No 700/2133-Sekr, tgl 22
Oktober 2010.
c. = Surat Tertulis kepada DPPKAD ke -
pada Kabid Pengelolaan Keuangan DPP-
KAD/Kuasa BUD No.700/2133-Sekr, tgl 22
Oktober 2010.
= Surat Teguran kepala DPPKAD benda-
hara pengeluaran DPPKAD No.900/2469-
PPKA, tgl 3 Desember 2010, surat teguran
Kabag Keuangan Sekda kepada Bendahara
pengeluaran Bag Keuangan Sekda No.900/
110b-keu tanggal 22 Desember 2010.
Penerima subsidi, hibah, bantuanso siaL, dan bantuan keuangan be -Lum me nye rah kan LaPoran Per -tanggungjaWa ban Penggu naandana sebesar rP56. 177.180.995,-
Pemerintah Kota Bogor pada Tahun Ang -
garan 2009 telah menganggarkan Belanja
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Ke uang -
an sebesar Rp108.011.301.059,00 dan telah
terealisasi sebesar Rp92.005. 594. 705, 00,- de -
ngan rincian sebagai berikut: (Lihat tabel 2).Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-
gungjawaban dari para Penerima Sub sidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Ke -
uang an sampai dengan pemeriksaan ber -
akhir tanggal 2 Agustus 2010 baru me -
nyam paikan laporan pertanggungja waban
sebesar Rp Rp35.828.413.710,00 sedangkan
sisanya sebesar Rp56.177.180.995,00 belum
dilengkapi dengan bukti pertanggungjawa-
ban. Penerima Dana hibah tersebut melalui
Daud Nedo Darenoh dan Dendi Utama, dan
bukan orang yang tepat. Dimana seharus-
nya Hibah itu diberikan kepada sasaran
yang tepat. Seperti organisasi kemasya raka -
tan (ormas) yang memiliki sekretariat tetap.
Sedangkan hibah kepada masyarakat ada -
lah kelompok orang yang memiliki kegiatan
NO NAMA KEGIATAN SKPD NILAI ANGGARAN (RP) REALISASI (RP)
1. Belanja Fasilitasi dan Koordinasi Sekretariat Daerah 12.488.600.000,00 12.488.506.360,00Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Belanja Pengelolaan Administrasi Sekretariat Daerah 1.746.580.000,00 1.746.080.000,00Keuangan Setda
3. Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Sekretariat Daerah 2.500.000.000,00 2.499.500.000,00Pemerintah Kota
4. Penyediaan Jasa Administrasi DPPKAD 3.791.360.000,00 3.726.360.000,00Keuangan
TOTAL 20.541.360.000,00 20.475.266.360,00
Liputan Utama13
tertentu dalam bidang perekonomian, pen-
didikan, kesehatan, keagamaan, kesenian,
adat istiadat dan keolahragaan non profe-
sional.
Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-
gungjawaban dari para Penerima Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuan-
gan, sampai dengan pemeriksaan berakhir
tanggal 2 Agustus 2010, Daud Nedo Dare -
noh selaku Kabag. Umum Setdakot Bogor
yang telah menerima dana sebesar Rp1.796.
515.000,00 dengan rincian dari lampiran 3
Buku III BPK RI PERWAKILAN Jawa Barat TA
2009, belum dilengkapi laporan pertang-
gungjawaban.
Berdasarkan pemeriksaan bukti pertang-
gungjawaban dari para Penerima Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Ke uang -
an sampai dengan pemeriksaan berakhir
tanggal 2 Agustus 2010, Dendi Utama se-
laku Bendaharawan Bantuan Sosial & Ke-
masyarakatan yang telah menerima dana
sebesar Rp. 5,621,566,957,00 dengan rincian
dari lampiran 3 belum dilengkapi laporan
pertanggungjawaban.
Seharusnya penerima hibah bertanggung
jawab secara formal dan material atas peng-
gunaan hibah yang diterimanya. Pertang-
gungjawaban hibah itu harus mengandung
unsur aporan pertanggung jawaban hibah,
surat pernyataan tanggung jawab bahwa
hibah yang di gunakan telah sesuai dengan
NPHD. Serta bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah yang sesuai dengan perun-
dang-undangan bagi penerima hibah be -
rupa uang atau salinan bukti serah terima
barang/bagi penerima hibah berupa ba -
rang/jasa.
Tetapi yang tercantum dalam LH BPK di
Kota Bogor adalah tidak sesuai dengan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Ta -
hun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah :
a. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan
bahwa setiap pengeluaran belanja atas be -
ban APBD harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah;
b. Pasal 133 ayat (2) yang menyatakan
bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan
sosial, dan bantuan keuangan bertanggung
jawab atas penggunaan uang/barang dan/
atau jasa yang diterimanya dan wajib me -
nyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada kepala daerah”.
Hal ini pun sebetulnya sudah diatur da lam
Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) dimana SPP-LS merupakan do ku -
men yang diterbitkan oleh pejabat yang
ber tanggung jawab atas pelaksanaan kegia -
tan/bendahara pengeluaran untuk me nga -
jukan permintaan pembayaran lang sung
ke pada pihak ketiga denga jumlah ta gihan
yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dike -
lom pok kan menjadi 4, meliputi :
a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan.
b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan.
c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.
d. SPP-LS Belanja SKPKD.
Hibah sendiri terkait dengan SPP_LS Be-
lanja SKPKA. Dimana SPP-LS Belanja SKPKD,
untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas
be ban Belanja Bunga, Belanja Hibah, Be-
lanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Ke -
uangan dan Belanja Tak Terduga serta
Pe ngeluaran Pembiayaan yang tercantum
dalam DPA-PPKD.
SPP-LS Belanja SKPKD harus memiliki do -
kumen, antara lain :
1). Salinan surat rekomendasi dari SKPD tek-
nis terkait.
2). Proposal/permohonan yang disetujui
oleh Bupati/Wakil Bupati.
3). Photocopy buku tabungan atau rekening
giro.
4). Kwitansi bermeterai Rp6000,-.
5). Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang.
6). Dokumen lain yang dipersyaratkan me -
nu rut ketentuan yang berlaku.
BPK sendiri menilai pengeluaran daerah
atas Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja
Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Ke -
uang an sebesar Rp56.177.180.995,00 belum
dapat dinilai efektifitas penggunaannya.
Masalah ini terjadi karena penerima sub -
sidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan ke -
uangan tidak mematuhi kewajiban sesuai
yang diatur dalam perjanjian pemberian
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan
keuangan antara Pemerintah Kota Bogor
dan penerima dana. Bahkan menurut BPK
Ke pala DPPKAD Kota Bogor tidak memberi -
kan penjelasan.
BPK merekomendasikan kepada Wali kota
Bogor agar memerintahkan Sekretaris
Daerah untuk memberikan sanksi sesuai
dengan ketentuan kepada para penerima
ban tuan supaya segera mempertanggung-
jawabkan penggunaan dana bantuan sub-
sidi, bantuan hibah, bantuan sosial, dan
ban tuan keuangan kepada pemerintah de -
sa. Pada matrik pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2009
pemerintah kota Bogor tertulis tindak lanjut
entitas yang diperiksa adalah surat teguran
walikota kepada Sekda Bogor No.700/2161-
Inspektorat tgl 22 Oktober 2010.
dana berguLir sebesar rP127.096. -507,00 tersimPan daLam rekeningPe ngeLoLa dan tidak diguLirkanLagi
Neraca Pemerintah Kota Bogor per 31 De -
sember 2009 menyajikan saldo dana ber -
gulir sebesar Rp190.838.607,00, jumlah ter-
sebut merupakan nilai bersih dana ber gulir
yang dapat direalisasikan. Dana ber gulir
tersebut berasal dari program dana ber gulir
Skim Kredit Garda Emas (Gerakan Pember-
dayaan Ekonomi Masyarakat). Awalnya da -
na bergulir untuk disalurkan ke ma sya rakat
adalah berjumlah Rp1.735.000. 000,00 yang
merupakan akumulasi realisasi pencairan
SPMU sejak tahun 2000 s.d. 2003 de ngan
rincian sebagai berikut :
= Tahun 2000 Rp 300.000.000,00
Dikurangi seremonial Pencairan Garda Emas
oleh Pemda (Rp 15.000.000,00)
=Tahun 2001 Rp 300.000.000,00
=Tahun 2002 Rp 550.000.000,00
=Tahun 2003 Rp 600.000.000,00
jumlah yang disalurkan:Rp 1.735.000.000,00
Dari jumlah sebesar Rp1.735.000.000,00
digulirkan kepada penerima Skim Kredit
Gar da Emas sebanyak 1.799 orang dan
3.625 orang penerima Prosus Taskin Garda
Emas. Selama periode tahun 2000 sampai
dengan tahun 2007 terdapat pengemba lian
yang digulirkan kembali sebesar Rp2.533. -
343.079,00 kepada 2.933 orang pene rima.
Skim Kredit Garda Emas adalah bantuan
berupa uang yang disertai dengan akad
kredit antara pemberi dan penerima ban-
tuan. Ini adalah program dana bergulir
garda emas yang dilaksanakan oleh tim
kerja Garda Emas yang dibentuk dengan SK
Walikota Bogor yang terdiri atas LSM Pinbuk
(Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dan Pem -
da serta Bank Pasar yang berfungsi sebagai
lembaga penyalur dana dan penampung
angsuran/pelunasan.
Pelaksana tim teknis diketuai oleh di -
rektur LSM PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis
Usaha Kecil) selain itu PINBUK ditunjuk se-
bagai kon sultan pelaksana program Garda
Emas. Pemda sebagai leading sector dana
ber gulir dari tahun ke tahun mengalami pe-
rubahan-perubahan. Selama tahun 1999 s.d.
2005 pihak pemda yang mewakili dalam tim
kerja Garda Emas adalah Bagian Perekono-
mian Setda, kemudian dilanjutkan pada era
2006 dan 2007 yang dipegang oleh Dinas
Per industrian, Perdagangan dan Koperasi.
Se lanjutnya dalam periode setelah itu, yaitu
se la ma tahun 2008 dan 2009 tidak ada dari
pihak pemda yang mewakili sebagai leading
sector dalam tim kerja Garda Emas.
Sejarah LSM Pinbuk didirikan atas pra -
karsa Bank Muamat, ICMI dan MUI. Keterli-
batan LSM Pinbuk dalam Skim Kredit Gar da
Emas adalah sebagai konsul tan/penge lola
dalam Tim Garda Emas, namun pada tahun
2007 adanya ketidaksepahaman dengan
Le gislatif membuat LSM Pinbuk pada tahun
2008 berhenti beraktifitas dalam pengelo-
laan dana ber gulir selain itu dikarenakan
tidak adanya biaya operasional dari pemda.
Perbedaan pandangan tersebut berupa pi -
hak legislatif menginginkan dana bergulir
di salurkan ke pada usaha kecil yang telah
mapan sehingga kecil kemungkinan terjadi
kredit ma cet, sedangkan LSM Pinbuk ber -
pendapat bahwa dengan disalurkan kepada
pengu saha yang telah mapan membuat
pro gram ini tidak tepat sasaran. Sejak ber -
henti beraktifitas mengelola dana bergulir,
tidak ada lagi perguliran dana Skim Kredit
Garda Emas serta PINBUK tidak membuat la-
poran lagi mengenai perguliran Skim Kredit
Garda Emas.
Penyaluran dana kredit garda emas dilak-
sanakan oleh Lembaga Channeling, yang
an tara lain berupa Koperasi Pembiayaan
Ekonomi Kelurahan (KPEK), Baitul Mall Wat
Tamwil (BMT), Koperasi Serba Usaha (KSU),
Kelompok Usaha/Tani. Mekanisme pelak-
sanaan kredit garda emas diawali oleh Lem-
baga Channeling mengajukan daftar nama-
nama yang akan diberikan bantuan kepada
tim kerja garda emas. Atas dasar ajuan yang
diberikan oleh Lembaga Channeling, tim
kerja garda emas akan melakukan survei
kepada para calon penerima bantuan, jika
nama-nama tersebut disetujui maka akan
disahkan sebagai nama-nama yang dipan-
dang layak untuk menerima bantuan, dan
atas dasar itu Lembaga Channeling akan
menyalurkan Skim Kredit Garda Emas ke -
pada penerima bantuan.
Sampai dengan akhir tahun 2009 nilai
Dana Bergulir yang tercatat di Neraca ada -
lah sebesar Rp190.838.607,00 dan dari jum-
lah ini sisa yang masih dapat ditagih adalah
sebesar 63.742.100,00 sedangkan sisa nya
sebesar Rp127.096.507,00 merupakan saldo
kas yang tidak digulirkan dan sampai saat
pemeriksaan masih tersimpan dalam reke -
ning “Skim Kredit Garda Emas” pada Bank
Pasar Kota Bogor. Pada tahun 2010 terdapat
wacana untuk memutihkan dana bergulir
yang beredar ke masyarakat yang sampai
saat ini susah tertagih.
Dari kondisi diatas dapat disimpulkan
bah wa jumlah sebesar Rp127.096.507,00
yang tersimpan di rekening Bank Pasar tidak
tepat disebut sebagai dana bergulir karena
uang tersebut selama tahun 2009 hanya
me nampung pengembalian dan tidak di gu -
lirkan kembali ke masyarakat.
Keadaan diatas tidak sesuai dengan Bu letin
Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang 14
Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Dae -
rah, BAB V SubBab B. 1. 1. yang berbunyi
“Dana bergulir adalah dana yang dipinjam -
kan kepada sekelompok masyarakat, unit
usa ha kecil dan menengah, perusahaan dae -
rah, untuk ditarik kembali setelah jang ka
wak tu tertentu, dan kemudian di salurkan
kembali”. Hal tersebut mengakibatkan tujuan
dana bergulir sebesar Rp127. 096. 507, tidak
tercapai. Hal tersebut dise babkan pe ngelola
dana bergulir telah ber henti beraktifitas.
Atas permasalahan tersebut Kepala DPP-
KAD menyatakan, bahwa dana bergulir me-
mang berhenti aktivitasnya tetapi bukan
berarti dihentikan aktifitasnya, akan tetapi
jika ada keputusan menghentikan aktifitas
dana bergulir maka saldo kas tersebut tidak
akan disajikan sebagai dana bergulir dan
akan disetorkan ke Kas Daerah.
BPK merekomendasikan kepada Walikota
Bogor agar memerintahkan sekretaris dae -
rah untuk menarik dana bergulir yang su -
dah tidak digulirkan lagi sebesar Rp 127. 096.
507,00.
Tindakan yang dilakukan Pemkot saat ini
NO KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI (RP)
1. 1.20.06.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 19.284.800.000,00 18.971.000.000,00
2. 1.20.06.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 75.494.001.059,00 59.802.094.705,00,
3. 1.20.06.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 13.232.500.000,00 13.232.500.000,00
Total 108.011.301.059,00 92.005.594.705,00
TABEL 2
Liputan Utama 14
seperti yang tercantum dalam matrik pe-
mantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Atas LKPD TA 2009 pemerintah Kota Bogor.
Pemkot adalah :
Surat teguran Tertulis Walikota Bogor No.
700/2163-Inspektorat kepada Sekda Bogor,
tgl 22 Oktober 2010, telah ditarik dan dise-
tor sebesar Rp 131.779.51.00 tgL 27 Desem-
ber 2010.
dinas kesehatan PaLing kooPeratif
Dalam hal keterbukaan informasi publik,
Dinas Kesehatan Kota Bogor jauh lebih baik
dibanding SKPD lainnya, seharusnya Dinas
lain pun mencontoh seperti yang dilakukan
oleh Dinas yang beralamat di Jl. Kesehatan
ini. Tanpa ragu saat reporter Bogor + me -
nyam bangi untuk kelarifikasi dan konfirmasi
tekait laporan BPK 2009 dimana Dins kese-
hatan TA 2009 melaksanakan kegiatan pe -
nga daan obat-obatan yang sebesar Rp2.
761. 000.000.00 dilaksanakan oleh PT KF TD
Bandung, berdasarkan Kontrak No.14/obat/
APBD/2009 dan Adendum perubahan pe -
kerjaan No 18.ADD/Obat/APBD/2009 tang-
gal 6 November 2009. Jangka waktu pe lak-
sanaan pekerjaan selama 90 hari kalender
sampai dengan tanggal 20 November dan
telah dibayar lunas sesuai dengan SP2D
No.391/003698/LS/2009 tanggal 28 Desem-
ber 2009 sebesar 2.761.000.000; hal tersebut
tidak tepat, karena 90 hari kalander dari
tanggal 19 Agustus 2009 adalah tanggal 17
November 2009 bukan 20 tanggal 2009.
Hal tersebut mengakibatkan obat-obatan
tidak dapat dimanfaatkan segera. Dan ke -
pada rekanan yang bersangkutan harus di
kenakan denda keterlambatan sebesar Rp8.
283.000.00 (3 per 1000 x 2.761.000.000.00).
Sekretaris Dinas Kesehatan pun membe -
rikan konfirmasi kepada Bogor + dengan
mem berikan bukti berupa fotocopy STS
No.08748 tanggal 6 September 2010 sebe-
sar Rp 8.283.000.00. Kenapa tidak semua
Dinas bisa melakukan apa yang dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor, yaitu
mem permudah akses informasi serta tanpa
takut dan ragu memberikan bukti jika me-
mang tidak ada yang di sembunyikan.
Selain Dinas Kesehatan Dinas Penga wa -
san Pembangunan dan Pemukiman serta
Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) terma-
suk dalam katagori memberikan akses wa -
lau pun jawaban yang kami terima tidak
se suai dengan apa yang kami harapkan.
masih saja suLitmendaPatkan aksesinformasi…
Seharusnya sudah tidak ada lagi warga
kota Bogor yang kesulitan mencari infor-
masi di Pemerintahan Kota Bogor, terlebih-
lebih bagi para pewarta baik itu cetak mau -
pun elektronik. Selain diatur oleh Undang-
undang Keterbukaan Publik, sejak 23 Mei
2011, Walikota Bogor telah menetapkan
Keputusan Walikota Nomor 487.45-215 ta -
hun 2011, tentang penunjukan Pejabat Pe -
nge lola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di lingkungan pemerintah Kota Bo gor.
Dalam keputusan tersebut, dinyatakan
bah wa hak untuk memperoleh informasi
me rupakan hak asasi manusia dan keterbu -
kaan publik merupakan sarana untuk meng -
optimalkan pengawasan publik terhadap
pe nyelenggaraan negera dan badan publik
lainnya sebagai pertimbangan keluarnya
keputusan ini.
Tapi mengapa ada saja halangan untuk
mendapatkan informasi di SKPD di lingku -
ngan Pemerintah Kota Bogor, seperti yang
dialami oleh reporter Bogor + beberapa
wak tu lalu. Dimana untuk mengirimkan su -
rat saja harus dialamatkan kepada Walikota.
Apakah keberadaan Kepwali Nomor 487. -
45-124 tahun 2011 ini belum menyentuh ke
pelaksana di dalam SKPD itu sendiri? Se-
hingga hal seperti ini masih terjadi pada
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Bukankah PPID yang ditunjuk oleh Wa-
likota itu memiliki tugas yang salah satunya
adalah menyediakan, menyimpan, mendo -
kumentasikan dan mengamankan informa -
si, serta memberikan pelayanan infor masi
sesuai dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Lalu dimana yang salah
dengan Kepwali Nomor 487.45-124 tahun
2011, sehingga masih ada saja kesulitan un -
tuk mendapatkan informasi publik di ling -
kungan pemerintah Kota Bogor.
Hal ini dialami Reporter Bogorplus saat
akan mengkonfirmasi terkait Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap pe-
rundangan-undangan dalam kerangka pe-
meriksaan laporan keuangan pemerintah
Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2009. Bah -
kan aksi ketidaktahuan atau masa bodoh-
pun kerap diterima dilakukan oleh SKPD di
jajaran pemkot Kota Bogor.
Entahlan apakah jajaran-jajaran SKPD ini
me nerima pelatihan bagaimana cara mem-
berikan informasi publik, sehingga mereka
tahu bagaimana beretika saat ada lembaga
atau siapapun meminta satu informasi itu
tidak menemui hambatan, minimal surat
diba las surat, bukan dengan surat dibalas
de ngan masa bodoh ataupun acuh tak
acuh. Lalu siapakah yang dilayani oleh Abdi
Negara ini?. Apakah Abdi Negara hanya
melayani pejabat negara, jika iya, lalu ma -
sya ra kat itu dilayani siapa?. Tetapi jika tidak,
kenapa masyarakat seperti tidak mendapat
pelayanan yang baik.
Ini hanya beberapa contoh kasus yang di
terima oleh Reporter Bogor + saat meng -
konfirmasi terbitan edisi 12 terkait temuan
Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya
(DLLAJ) kota Bogor, Reporter mengirimkan
surat permohonan konfirmasi terkait keku-
rangan pekerjaan pada optimalisasi termi-
nal Baranangsiang (luncuran) dan kegiatan
revitalisasi Masjid Raya Bogor (Lanjutan se -
besar Rp84.521.511,94;
Dalam temuan BPK tertulis Kegiatan Opti -
malisasi Terminal Baranangsiang de ngan
ni lai pekerjaan sebesar Rp806.619.110,00
di laksanakan oleh PT BPAP sesuai kontrak
No.520.2/12-TSP/K.OTB.L/V/2009 tanggal 25
Mei 2009 dan addendum perubahan pe -
kerjaan No.520.2/18-TSP/K.OTB.L/VII/2009
tanggal 21 Juli. Jangka waktu pelaksana an
pekerjaan selama 120 hari kalender sejak
mulai diterbitkannya SPMK sampai dengan
tanggal 24 September 2009. Pekerjaan telah
diserahterimakan sesuai dengan Berita Aca -
ra Serah Terima Pekerjaan No.020/ BA.20-
TST/K.OTD.L/VIII/2009 Tanggal 5 Agustus
2009 dan telah dibayar lunas(95%) sesuai
dengan SP2D terakhir No.931/002002/LS/ -
2009 tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp
282.316.689,00. Berdasarkan pemeriksaan
fisik dilapangan terdapat kekurangan vo -
lume pekerjaan sebesar Rp60.549.161,94.
Kami mengirimkan surat permintaan in-
formasi dan data dengan No.039/Rep/B+/ -
VII/2009, hingga Bogor + Edisi 12 terbit,
surat inipun tidak mendapat respon apa-
apa, jangan kan untuk informasi dan data,
surat saja tidak dibalas.
Hal seperti inipun terjadi pada Dinas Bina
Marga dan pengairan tidak ada satu surat-
pun yang dib alas. Surat kami adalah terkait
dengan, Kekurangan Volume Pekerjaan
Atas 9 (Sembilan) Ruas Jalan Dinas Bina-
marga dan Pengairan dan 6 (Enam) Ruas
Jalan Lingkungan Dinas Ciptakarya dan Tata
Ruang Sebesar Rp106.639.738,30; Kekura -
ngan Volume Pekerjaan Atas 4 (Empat) Ke -
giatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Irigasi Dinas Bina Marga Dan Pengairan
dan 2 (Dua) Kegiatan Pembangunan Talud/
Keermer Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Sebesar Rp103.244.715,80; Kekurangan Vol-
ume Pekerjaan pada Kegiatan Pembangu-
nan .Sarana Air Bersih Non PDAM Kelurahan
Margajaya Sebesar Rp8.461.683,20;
Harapan terakhir kami untuk menda pat -
kan informasi serta komfirmasi Adalah In-
spektorat, sebagai Dinas yang mengawasi
jalannya Roda Pemerintahan ini. “Inspektur
sedang ke Balaikota, kalau mau ketemu,
enaknya bikin janji atau kirim surat dulu, “
urai Hidayat salah satu staf Inspektorat Pe-
merintah Kota Bogor, saat Bogor + ber tan -
dang untuk konfirmasi tentang hasil-hasil
yang telah di lakukan terkait dengan Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke -
uangan (BPK) Republik Indonesia.
Kedatangan Bogor + ke Inspektorat sen -
diri berdasarkan dari petunjuk dari bebe -
rapa dinas yang dikonfirmasi sebelumnya.
Beberapa Dinas yang salah satunya Bina
Marga dan Sumber Daya Air mengatakan,
bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas ke -
patuhan Terhadap Peraturan Perundang-
undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan
Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun Ang -
garan (TA) 2009 di Bogor, Hasil Pemeriksaan
Semester I TA 2009, bisa ditanyakan di Ins -
pektorat yang beralamat di Jl. Pahlawan
Foto: Dok.Bogor+
Liputan Utama15
Blok.144, Bogor.
Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan ter-
hadap peraturan perundang-undangan da -
lam pelaporan keuangan yang ditemukan
BPK adalah sebagai berikut :
1. Piutang Pajak Restoran Sebesar Rp344.
289.783,80 Berpotensi Tidak Tertagih;
2. PT Bogor Internusa Plaza Belum Memba-
yar Kewajiban Kontribusi Sebesar Rp612. -
000.000,00, Belum Menyerahkan 1 (Satu)
Unit Arm Roll Truck Dan 3 (Tiga) Unit Kon-
tainer dan Belum Membayar PBB Atas Ob -
yek Kerja Sama yang Dikuasainya Sebesar
Rp2.265.926.236,00;
3. Pemerintah Kota Bogor Belum Mene rima
Kontribusi dari Hasil Pengelolaan Ta man
Ade Irma Suryani Sebesar Rp363. 088. 926,-
dan Pengelolaan Perparkiran pada Plaza
Kap ten Muslihat dan Taman Ade Irma Sur -
yani Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
4. Realisasi 4 (Empat) Kegiatan Pada Ba gian
Keuangan Sekretariat Daerah dan DPPKAD
Sebesar Rp19.650.266.360,00 Tidak Dileng -
kapi Dengan Bukti Pertanggungjawaban
yang Lengkap dan Sah;
5. Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan So sial,
dan Bantuan Keuangan Belum Menyerah -
kan Laporan Pertanggungjawaban Peng -
gu naan Dana Sebesar Rp 56.177.180.995,00;
6. Kegiatan Pengadaan Obat Obatan Dinas
Kesehatan Terlambat Sehingga Harus Dike-
nakan Denda Sebesar Rp8.283.000,00;
7. Dana Bergulir Sebesar Rp127.096. 507,00
Tersimpan Dalam Rekening Pe ngelola dan
Tidak Digulirkan Lagi;
8. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Ke -
gia tan Optimalisasi Terminal Baranang siang
(Luncuran) dan Kegiatan Revitalisasi Masjid
Raya Bogor (Lanjutan) Sebesar Rp84. 521. -
511,94;
9. Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 9
(Sembilan) Ruas Jalan Dinas Binamarga dan
Pengairan dan 6 (Enam) Ruas Jalan Lingkun-
gan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Sebe-
sar Rp106.639.738,30;
10. Kekurangan Volume Pekerjaan Atas 4
(Empat) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Irigasi Dinas Bina Marga Dan Pe -
ngairan dan 2 (Dua) Kegiatan Pemba ngu -
nanTalud/Keermer Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang Sebesar Rp103.244.715,80;
11. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Ke -
giatan Pembangunan Sarana Air Bersih Non
PDAM Kelurahan Margajaya Sebesar Rp8.
461.683,20.
Surat pun kami layangkan ke Inspektorat
dengan No.042/REP/B+/VII/2011. Kami men -
dapatkan balasan surat bernomor 700/359-
Inspektorat, 28 Juli 2011, yang ditanda ta -
ngani oleh Inspektur Hj. Saryati Kosasih.SH ,
yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Atas
Kepatuhan Terhadap Per aturan Perundang-
undangan terhadap La po ran Keuangan Pe-
merintah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA)
2009 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Ke -
uang an Republik Indonesia (BPK RI), oleh
Ka rena itu yang mempunyai kewenangan
untuk data tersebut adalah Badan Peme rik -
sa Keuangan Republik Indonesia sebagai
yang melaksanakan pemeriksaan.
Lagi-lagi kami harus menelan pil pahit su -
lit nya men da patkan Informasi serta data
yang kami butuhkan. Padahal tujuan untuk
komfirmasi ini adalah kami memberitakan
sesuatu yang benar (Jika Benar), Bagaimana
masyarakat bisa memperoleh Informasi
yang benar?, jika ak ses untuk informasi itu
sendiri tertutup gerbang dengan gembok
yang selalu ter kunci. *amir syahrudin
berdasarkan Undang-Undang nomor
15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pe -
ngelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Ke -
uang an, Badan Pemeriksaan Keuangan Re-
publik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa
laporan keuangan pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari ne -
raca per 31 Desember 2008, Laporan Rea -
lisasi Ang ga ran, Laporan Arus Kas dan
Ca ta tan atas La poran keuangan untuk ta -
hun yang ber akhir pada tanggal tersebut.
Pada Edisi 12, permasalahan dalam lapo-
ran hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Ke -
uangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2008
be lum dibahas. Namun, pada edisi kali ini
kami sajikan pokok-pokok temuan ketidak-
patuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dalam laporan keuangan yang
ditemukan BPK RI TA 2008 yang belum per-
nah kami sajikan di edisi sebelumnya adalah
diantaranya :
1. jaminan pelaksanaan atas pemutu-san kontrak pekerjaan optimalisasi ter-minal baranangsiang sebesarrp.87. 776. 500,00 belum dicairkan olehPejabat Pembuat komitmen dan keku-rangan volume pe kerjaan hotmix sebe-sar rp.6.853.662,48;
2. denda keterlambatan atas pekerjaanPemasangan Penerangan jalan umum(Pju) sebesar rp.18.452,00 belumdipungut.;
3. terdapat kemahalan harga sebesarrp.9.675.797,00 dan kekurangan vo -lume pekerjaan pada beberapa ke -giatan dinas bina marga dan Pengairansebesar rp.170.477.095,78.;
4. realisasi belanja tidak terduga belumdidukung bukti yang lengkap sebesarrp.1.914.057.064,00 dan melampauianggaran sebesar rp.16.207.064,00.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut,
BPK RI menyarankan walikota Bogor untuk
memberikan teguran tertulis dan pem -
berian sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang yang berlaku di bidang ke pe -
gawaian kepada pelaksana kegiatan dan
pengguna anggaran yang lalai dalam me -
laksanakan tugas dan fungsinya, menagih
kelebihan pembayaran maupun denda ke -
terlambatan kepada rekanan dan me nye tor -
kan ke kas daerah serta memerintahkan
kepada penanggung jawab kegiatan untuk
melengkapi bukti pertanggungjawaban
penggunaan dana belanja tidak terduga.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan
BPK RI atas Kepatuhan Perundang unda -
ngan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun
Anggaran (TA) 2008. Terdapat 4 temuan BPK
atas ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang undangan yang ditemukan BPK
RI Pada Tahun Anggaran 2008.
Berikut ini kami sampaikan hasil temuan
BPK TA 2008 secara lengkap sesuai sesuai
data yang kami terima dari BPK di bawah ini:
jaminan PeLaksanaan atas Pemu-tusan kontrak Pekerjaan oPti ma -Lisasi terminaL baranangsiangse besar rP87.776.500,00 beLum di-Cairkan oLeh Pejabat Pembuat ko -mitmen dan kekurangan Vo LumePe kerjaaan hotmix sebesar rP6. -853.662,48
Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Peme -
rintah Kota Bogor telah melaksanakan ke -
giatan Optimalisasi Terminal Baranangsiang
yang pembiayaannya bersumber dari APBD
Pemerintah Kota Bogor, dengan pagu ang -
garan sebesar Rp1.931.602.000,00. Peneta-
pan pelaksana pekerjaan dilakukan melalui
proses pelelangan dengan tahapan sebagai
berikut :
a. Tahap pengumuman lelang dilaksa na -
kan pada tanggal 16 April s/d tanggal 23
April 2008 yang diikuti oleh 13 peserta pe -
nye dia barang/jasa dan dilanjutkan pada
tanggal 6 Mei 2008 dilakukan pembukaan
penawaran terhadap 13 peserta penyedia
ba rang/jasa yang mengajukan penawaran
harga.
b. Hasil evaluasi dokumen penawaran
yang dilaksanakan melalui sistem gugur Pa -
nitia Pengadaan Barang/Jasa mengusul kan
dua perusahaan rekanan sebagai calon pe-
menang, yaitu calon pemenang pertama PT
Trijaya Cipta dan calon pemenang kedua PT
Uniteknindo sesuai Berita Acara Hasil Pele-
langan Nomor 020/BA.08-TSP/OTB/V/ 2008
tanggal 16 Mei 2008.
TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2008
Terminal Baranangsiang Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama 16
c. Usulan pemenang tersebut selanjutnya
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komit-
men sebagai pemenang ke I dan ke II de -
ngan Surat Penetapan Nomor 510.2/10-TSP/
OTB/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.
d. Pengumuman pemenang pelelangan
oleh Pengguna Anggaran selaku Pejabat
Pem buat Komitmen (PPK) Nomor 510.2/1-
TSP/OTB/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 me -
netapkan PT TRIJAYA CIPTA dengan harga
penawaran terkoreksi sebesar Rp1.755. 529. -
891,00 sebagai pelaksana pekerjaan Opti-
malisasi Terminal Baranangsiang. Sesuai
de ngan dokumen pelelangan yang di te ri -
ma, BPK RI menyatakan bahwa pe lak sa naan
pelelangan tersebut telah sesuai de ngan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud
telah ditandatangani dengan Surat Per -
janjian Kontrak Kerja Nomor 520.2/15-TSP/
OTB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dengan
lingkup pekerjaan optimalisasi terminal Ba -
ranangsiang senilai Rp1.755.529.891,00 dan
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan se -
lama 180 hari kalender terhitung sejak di -
tan datanganinya SPK atau sejak tanggal 16
Ju ni s/d 12 Desember 2008. Dalam pelaksa -
naan pekerjaan Optimalisasi Terminal Bara -
nang siang PT Trijaya Cipta tidak dapat me -
nyele saikan pekerjaan dan dilakukan pe mu -
tusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Ko mit -
men dengan kronologis sebagai beri kut :
a. PT Trijaya Cipta dengan Surat Nomor
1653/Per-Optimasi /TJC/X/2008 tanggal 14
Oktober 2008 mengajukan Optimasi Ang -
ga ran Biaya kepada Pejabat Pembuat Ko -
mitmen dengan alasan telah terjadi ke nai -
kan harga BBM yang ditetapkan Pemerintah
pa da tanggal 23 Mei 2008.
b. Menanggapi surat PT Trijaya Cipta di-
maksud, Pejabat Pembuat Komitmen meny-
atakan dalam surat No. Nomor 910/27-TSP/
DLLAJ/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008
bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidak
dapat digunakan sebagai bahan pengajuan
optimasi anggaran biaya karena terjadi se-
belum pelaksanaan proses pelelangan.
c. Dengan kondisi tersebut pihak kontrak-
tor sempat menghentikan pekerjaannya se-
hingga Pejabat Pembuat Komitmen mem -
buat teguran sebanyak tiga kali, sehubu -
ngan sisa waktu pekerjaan semakin sempit
maka pihak kontraktor diminta segera me -
nyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Time
Schedule yang telah direncanakan.
d. PT Trijaya Cipta melalui surat Nomor
023/Perm.PP-TC/DLLAJ/VII tanggal 8 De-
sember 2008 menyampaikan permohonan
ijin untuk tidak melanjutkan pekerjaan.
e. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember
2008 PPTK, Konsultan Perencana, dan Kon-
sultan Pengawas serta Bantuan Teknis dari
Bina Marga melakukan opname atas peker-
jaan yang telah diselesaikan oleh PT Trijaya
Cipta dan diperoleh hasil prestasi pekerjaan
sebesar 67,09% dengan harga borongan
mencapai Rp1.177.796.000,00.
f. Atas penyelesaian pekerjaan sebesar
67,09% tersebut telah dilakukan pembaya -
ran terakhir sebesar Rp124.478.066,00 se -
suai dengan SP2D Nomor: 931/003458/ LS/
2008 tanggal 24 Desember 2008 total
Rp1.177.796.000,00.
g. Pada tanggal 12 Desember 2008 Peja-
bat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 510.2/30-TSP/OTB/XII/
2008 tentang Pemutusan Kontrak Kerja
Pemborongan Kegiatan Optimasi Terminal
Baranangsiang kepada PT Trijaya Cipta.
Dengan pemutusan kontrak atas peker-
jaan tersebut, seharusnya Pejabat Pembuat
Komitmen segera mencairkan jaminan pe -
laksanaan pekerjaan PT Trijaya Cipta senilai
Rp87.776.500,00 pada PT Bank Jabar Ban-
ten. Namun sampai dengan pemeriksaan
tanggal 28 April 2008 jaminan pelaksanaan
tersebut belum dicairkan. Berdasarkan hasil
cek fisik pada tanggal 28 April 2008 ter -
hadap pekerjaan yang telah diselesaikan
ber sa ma PPTK, Konsultan Pengawas dan
Kon traktor pelaksana dengan melakukan
core drill terhadap pekerjaan hotmix de ngan
ketebalan 2 cm, hasil core drill menunjukan
ketebalan rata-rata 1,78 cm, atau ter dapat
selisih kurang dengan ketebalan 0,28 cm
(menurut RAB = 2,00 - 1,78). Dengan de -
mikian telah terjadi kelebihan pembayaran
kepada rekanan sebesar Rp6.853.662,48
(0,28/2,00 x 1.258,80 x Rp38.890,00).
keadaan di atas tidak sesuai dengan :
a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 yang telah diubah dengan Peraturan
Pre siden Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedo man Pelaksanaan Pengadaan Ba rang/ -
Jasa Pemerintah, Bagian Kelima Pasal 5 hu -
ruf f yang menyatakan bahwa Pengguna
ba rang/jasa, penyedia barang/jasa dan para
pihak yang terkait dalam pelaksanaan pe -
ngadaan barang/jasa harus mematuhi etika
antara lain menghindari dan mencegah ter-
jadinya pemborosan dan kebocoran ke uang -
an Negara dalam pengadaan ba r ang/ jasa.
b. Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan, bah -
wa Pemutusan kontrak yang disebabkan
oleh kelalaian penyedia barang/jasa dike-
nakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam
kontrak berupa :
1) ayat a) Jaminan Pelaksanaan menjadi mi -
lik Negara;
2) dan ayat b) Pengenaan daftar hitam un -
tuk jangka waktu tertentu.
c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor 520.2/
15-TSP/OTB/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008
tentang kegiatan optimalisasi terminal Ba -
ranangsiang Pasal 8 butir c menyatakan
bahwa dalam Surat Jaminan Pelaksanaan
dalam huruf a ayat 1 menjadi milik Negara
dan dapat dicairkan oleh Pihak Pertama tan -
pa persetujuan Pihak Kedua, bilamana ter-
jadi pemutusan perjanjian dengan mem-
perhitungkan prestasi kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Pihak Kedua; dan pada
huruf c menyatakan bahwa Jika Pihak Kedua
mengundurkan diri setelah menandatan-
gani kontrak (Surat Perjanjian) ini, maka ja -
minan pelaksanaan menjadi milik Negara.
haL tersebut mengakibatkan :a. Jaminan Pelaksanaan dari rekanan se-
nilai Rp87.776.500,00 yang menjadi hak Pe-
merintah Kota Bogor belum diterima Kas
Daerah.
b. Kelebihan pembayaran kepada reka nan
sebesar Rp6.853.662,48 atas kekurang an vo -
lume pekerjaan penghamparan hot mix.
haL tersebut terjadi karena :a. Pejabat Pembuat Komitmen lalai tidak
segera mencairkan jaminan pelaksanaan se-
bagai tindak lanjut atas pemutusan kontrak
kepada rekanan.
b. PPTK, Konsultan Perencana, dan Kon-
sultan Pengawas serta Petugas Teknis dari
Bina Marga kurang cermat dalam mela ku -
kan opname pada tanggal 11 Desember
2008 atas penyelesaian pekerjaan oleh re -
kanan.
Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas
Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemerintah Kota
Bogor menjelaskan bahwa jaminan pelak-
sanaan telah disetorkan ke Kas Daerah pada
tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp87.776.500,-.
Sedangkan untuk kekurangan volume pe -
kerjaan sebesar Rp6.853.662,48 baru disetor
ke Kas Daerah sebesar Rp3.000.000,00, pa -
da tanggal 28 Mei 2009.
bPk ri menyarankan WaLikotabogor agar:
a. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada Pejabat
Pembuat Komitmen dan PPTK agar lebih
cermat dalam melaksanakan tugas yang
menjadi tanggung jawabnya.
b. Memerintahkan Kepala Dinas Lalu Lin-
tas Angkutan Jalan Pemerintah Kota Bogor
agar menarik kelebihan pembayaran dan
me nyetorkannya ke Kas Daerah sebesar
Rp3.853.662,58 serta bukti setornya disam-
paikan kepada BPK RI.
denda keterLambatan atas Peker-jaan Pemasangan Penerangan ja -Lan umum (Pju) sebesar rP18 .452. 200,- beLum diPungut.
Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Tata
Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota Bo -
gor telah melaksanakan kegiatan Pemasa -
ngan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang
pembiayaannya bersumber dari APBD Pe-
merintah Kota Bogor dengan anggaran se-
nilai Rp736.000.000,00 dan telah direalisir
senilai Rp715.492.100,00 atau 97,21%.
Lingkup pekerjaan kegiatan Pemasangan
Penerangan Jalan Umum (PJU) antara lain
meliputi pemasangan KWH Meter dan pe-
nambahan daya PJU serta pekerjaan pema -
sangan lampu PJU. Dari hasil pemeriksaan
atas pelaksanaan kegiatan dimaksud dike-
tahui terdapat keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan pada pekerjaan pemasangan Pe -
nerangan Jalan Umum (PJU) dengan uraian
sebagai berikut:
a. Pekerjaan Pemasangan PJU di Jalan
pada 30 lokasi, yaitu Jalan Veteran, Jalan
Dadali, Jalan Jend. A Yani, Jalan Dewi Sartika,
Jalan Pahlawan, Jalan Batu Tulis dan Jalan
Pa ledang. Penetapan rekanan sebagai pe -
lak sana pekerjaan dilakukan dengan cara
pelelangan, yang diikuti oleh empat pe ser -
t a penyedia barang/jasa. Hasil pelaksa naan
evaluasi kualifikasi dan evaluasi harga pe-
nawaran oleh panitia lelang ditetapkan se-
banyak tiga peserta penyedia barang/ jasa
sebagai calon pemenang sesuai dengan Su -
rat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor
605.5/SUPPP/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tang-
gal 20 Juli 2008. Selanjutnya Pengguna Ang -
garan selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dengan Surat Keputusan Nomor 605.
5/SKPP/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tanggal 31
Juli 2008 menetapkan CV YIKA UTAMA de -
ngan harga borongan sebesar Rp240.921. -
000,- sebagai pemenang lelang. Sebagai
da s ar pelaksanaan pekerjaan telah ditan-
datangani Surat Kontrak Kerja Kons truk si
No.605.5/KKK/PJU-KWH/DTKP/VII/2008 tang-
gal 14 Agustus 2008 dengan jang ka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 90 hari ka -
lender terhitung tanggal 14 Agustus s/d 12
November 2008. Lingkup pekerjaan me li -
puti pekerjaan persiapan dan pekerjaan pe-
masangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
se banyak 30 titik lokasi.
Sesuai Berita Acara Serah Terima Pe kerjaan
No.640/BAPPI/KKK/01.2/PEMMESRA/ -
DTKP/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008.
dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai
100% dan telah dibayar terakhir dengan
SP2D No. 931/002998/LS/2008 tanggal se-
nilai Rp168.644.700,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada
tanggal 13 Mei 2009 bersama petugas pe -
ngawas dari Dinas Tata Kota dan Perta-
manan dan rekanan pelaksana, serta hasil
konfirmasi dan surat keterangan dari PT PLN
sebagai tindak lanjut Surat No. 621.92/1341-
DTKP tanggal 11 Nopember 2008 tentang
Pemasangan KWH Meter (Penambahan
daya dan penyambungan baru) diperoleh
penjelasan sebagai berikut :
1) Selama KWH Meter belum dipasang,
maka tagihan rekening listrik dihitung abo -
nemen berdasarkan daya kontrak (butir
ketiga); Pemasangan KWH Meter 3 phase
akan segera dilaksanakan sesuai perminta -
an dengan terlebih dahulu melakukan pen-
gujian titik penyambungan dan box meter
yang terpasang pada jaringan (butir keem-
pat).
2) Dari 30 titik pemasangan PJU diketahui
bahwa sebanyak 23 titik belum terpasang
KWH Meter, dengan demikian penyelesaian
pekerjaan tersebut mengalami keterlamba -
tan minimal selama 6 bulan (terhitung dari
tanggal 12 Nopember 2008 s/d 14 Mei 2009).
Atas keterlambatan tersebut kepada reka -
nan harus dikenakan denda keterlambatan
maksimal 5 % dari harga borongan yaitu se -
besar Rp12.046.050,00 (5 % x Rp240.921. -
000,00).
b. Pekerjaan pemasangan Lampu Pe ne -
rangan Jalan Umum pada Jalan Protokol
dan Jalan Penghubung melewati jadwal
wak tu yang ditetapkan pada kontrak.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah me -
la kukan proses pelelangan untuk menetap-
kan rekanan sebagai pelaksana pekerjaan,
yaitu dari tahap pengumuman lelang, pem-
Liputan Utama17
bukaan penawaran yang diikuti oleh empat
peserta penyedia barang/jasa.
Berdasarkan hasil evaluasi kualifikasi dan
evaluasi harga penawaran, Panitia Penga -
daan Barang/Jasa mengajukan usulan pene -
ta pan calon pemenang sebanyak tiga pe -
serta penyedia barang/jasa dengan Surat
Nomor 605.5/SUPPP/PJU-BBLK/DTKP/VII/ -
2008 tanggal 20 Juli 2008.
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK) dengan Surat Kepu -
tusan No.605.5/SKPP/PJU-BBLK/DTKP/VII/
2008 tanggal 31 Juli 2008 menetapkan CV
BINA PUTRA PUTRI PERTIWI sebagai peme-
nang lelang dengan harga borongan sebe-
sar Rp128.123.000,00.
Untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud
telah ditandatangani Surat Kontrak Kerja
Konstruksi No.605.5/KKK/06.1/PJU-KWH/
DTKP/ VII/2008 tanggal 14 Agustus 2008
dengan jangka waktu pelaksanaan pe -
kerjaan selama 90 hari kalender terhitung
tanggal 14 Agustus s/d 12 Nopember 2008.
Ling kup pekerjaan meliputi pekerjaan per-
siapan dan pekerjaan pemasangan Lampu
Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk se-
banyak 30 titik lokasi.
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksa -
nakan 100% sesuai Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan No. 605.5/BAPP.I/KKK/ -
06.1/ PJU-BB LK/DTKP/2008 tanggal 16 Okto-
ber 2008 dan dibayar terakhir dengan SP2D
No. 931/ 002998/LS/2008 tanggal 18 No -
pember 2008 senilai Rp89.686.100,00.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada
pihak PT PLN untuk wilayah Bogor Kota
pada tanggal 13 Mei 2009 dan surat ke -
terangan pe masangan diperoleh bukti bah -
wa pekerjaan tersebut baru dilaksanakan
pema sa ngan pada tanggal 14 Januari 2009,
se hingga mengalami keterlambatan selama
2 bu lan (terhitung dari tanggal 12 Nopem-
ber 2008 s/d 14 Januari 2009). Atas keter-
lambatan penyelesaian pekerjaan tersebut
ke pada rekanan harus dikenakan denda ke -
terlambatan maksimal 5% dari harga bo -
rongan yaitu sebesar Rp6.406.150,00 (5 % x
Rp128.123.000,00).
keadaan di atas tidak sesuai dengan :
a. Keppres Keppres No. 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dengan Pasal 37
poin (1) yang menyatakan bila terjadi keter-
lambatan penyelesaian pekerjaan akibat
dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka
penyedia barang/jasa yang bersangkutan
dikenakan denda keterlambatan sekurang-
kurangnya 10/00 (satu perseribu) per hari
dari nilai kontrak.
b. Kontrak Kerja Konstruksi masing-ma sing
kegiatan yang menyatakan bahwa jika pihak
kedua tidak dapat menyelesaikan pe kerjaan
pemborongan sesuai dengan jang ka waktu
pelaksanaan yang tercantum dalam pasal
perjanjian ini, maka setiap hari ke ter lam ba -
tan pihak kedua wajib membayar “denda ke -
terlambatan “ sebesar 1/1000 (sa tu permil)
da ri biaya pekerjaan pemboro ngan.
Hal tersebut mengakibatkan denda keter-
lambatan penyelesaian pekerjaan sebesar
Rp18.452.200 (Rp12.046.050,- + Rp6.406. -
150,-) belum diterima Kas Daerah.
haL tersebut terjadi karena:a. Panitia Penerima Barang tidak cermat
dalam melaksanakan tugasnya;
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) lalai dalam melaksanakan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya.
Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas
Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota
Bogor menjelaskan bahwa pihak penyedia
barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) telah melaksanakan kewa-
jiban sesuai dengan tanggung jawabnya,
sedangkan pemasangan KWH meter adalah
merupakan kewenangan dan kewajiban PT
PLN sebagai penyedia listrik negara. Untuk
itu Dinas Tata Kota dan Pertamanan difasili-
tasi oleh Sekretaris Daerah akan berupaya
untuk meminta pertanggungjawaban kepa -
da pihak PLN atas keterlambatan pemasa -
ngan KWH meter tersebut.
bPk ri menyarankan WaLikotabogor agar:
a. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada Panitia Pe -
ne rima Barang dan PPTK agar lebih cermat
da lam melaksanakan tugasnya.
b.Memerintahkan Kepala Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Pemerintah Kota Bogor
untuk menarik denda keterlambatan dan
me nyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp18. -
452.200,00 serta bukti setornya disampai -
kan kepada BPK RI.
terdaPat kemahaLan harga sebe-sar rP9.675.797,00 dan kekuranganVoLume Pekerjaan Pada beberaPakegiatan dinas bina marga danPengairan sebesar rP170.477.095,78
Dari hasil pemeriksaan beberapa kegiatan
pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pe-
merintah Kota Bogor ditemukan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
a. kekurangan volume pada pekerjaanpelebaran dan pembangunan jalan Wa -rung PariPamoyanan
Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Bina
Marga dan Pengairan Pemerintah Kota
Bogor telah melaksanakan pekerjaan Pele -
b a ran dan Pembangunan Jalan Warung Pari
Pa moyanan, Desa Rangga Mekar Pamo ya -
nan (Bantuan Provinsi Jawa Barat) dengan
anggaran senilai Rp2.500.000.000,00.
Pemilihan penyedia barang/jasa pun di-
lakukan melalui proses pelelangan, yaitu
dimulai dari tahap pengumuman lelang
pada tanggal 19 Juni 2008, pembukaan pe -
na waran yang diikuti oleh 14 peserta pe -
nyedia barang/jasa, dan kemudian an z wi jing
(penjelasan).
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi,
teknis, harga dan penilaian kualifikasi pe -
nye dia barang/jasa dengan sistem satu sam -
pul, Panitia Pengadaan Barang/Jasa de ngan
Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/ -
08/PP/Warung Pari/IX/2008 tanggal 8 Sep-
tember 2008 mengusukan tiga peserta
pe nye dia barang/jasa urutan harga teren-
dah se ba gai pemenang lelang.
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pem-
buat Komitmen dengan Surat Keputusan
No. 621/07-PKK/BMA-18/XI/2008 tanggal 6
Nopember 2008 menetapkan pemenang
pelelangan PT PARAMITRA MULTI PRAKASA
dengan harga borongan sebesar Rp1.647. -
721.000,00.
Sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-
18/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008 de -
ngan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan
galian tanah saluran, pasangan saluran U-
Ditch, pembuatan plat daker, galian tanah
berbatu, timbunan sirtu, cor beton B0 tebal
5 cm, bekisting untuk beton, pemasangan
tu langan dowel untuk rigid, cor beton K-350
tebal 20 cm. Jangka waktu pelaksanaan pe -
kerjaan selama 180 hari kalender terhitung
tanggal 20 Nopember 2008 s/d 18 Mei 2009
dan jangka waktu pemeliharaan adalah 180
hari kalender.
Pada tanggal 20 Maret 2009 PT PARAMI-
TRA MULTI PRAKASA mengajukan Adden-
dum kontrak kepada Pejabat Pembuat
Ko mitmen (PPK) N0.621/8-PPK/BMA-18/III/
2009 tentang penambahan pekerjaan g a -
lian tanah saluran, pasangan saluran U-Ditch
dan pengurangan pekerjaan pe ma sangan
tulangan dowel untuk rigid pa ve ment de -
ngan harga borongan tidak berubah.
Untuk Tahun Anggaran 2008 pekerjaan
tersebut telah mencapai prestasi pekerjaan
sebesar 69,070 % dan telah dibayar dengan
SP2D No.931/003173/LS/2008 tanggal 5 De-
sember 2008 senilai Rp329.544.200,00 se -
dangkan sisanya diluncurkan pada Tahun
Anggaran 2009.
Berdasarkan hasil cek fisik di lapangan
yang didampingi oleh PPTK, pengawas dan
kontraktor pelaksana pada tanggal 7 Mei
2009 dengan melakukan core drill secara
sampling sebanyak enam titik pada ruas
jalan yang dirigid (dibeton) panjang 576,00
m’ dan lebar ruas jalan 5,50 m’ dengan tebal
beton 20 cm, diperoleh hasil rata-rata kete-
balan 17,90 cm, atau terdapat kekurangan
ketebalan sebesar 2,10 cm dengan perhitu -
ngan sebagai berikut:
HASIL CEK FISIK PEK. RIGID BETON TEBAL 20 cm
NO. LOKASI TEBAL JALAN(cm) BANYAK TITIK(buah) RATA-RATA(cm)
1 Titik 0 M' 17,5
2 Titik 100 M' 17,7
3 Titik 200 M' 19,3
4 Titik 300 M' 17,7
5 Titik 400 M' 18,5
6 Titik 500 M' 16,7
JUMLAH 107,4
BANYAK TITIK 6,0
TEBAL RATA-RATA = (107,4 : 6,0) = 17,90
TEBAL MNRT RAB 20,00
SELISIH KURANG 2,10
Ilustrasi: Penerangan Jalan Umum (JPU) di Jalan Batu Tulis Foto: M Faisal
Liputan Utama 18
Dengan adanya kekurangan ketebalan
tersebut maka telah terjadi kekurangan vo -
lume pekerjaan rigid (beton) senilai Rp45. -
445. 302,00 dengan perhitungan sebagai
be rikut :
Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20cm ; Tebal hasil cek
fisik : 17,90 cm ; selisih ketebalan 2,10cm
2,10/20 x 570,00 x Rp759.320,00 =
Rp45.445.302,00.
b. kekurangan volume pada pekerjaanpelebaran jalan aria surialaga
Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Bina
Mar ga dan Pengairan Pemerintah Kota
Bogor telah melaksanakan pekerjaan Pe -
leba ran Jln. Aria Surialaga (Simpang Pasir Ku -
da s/d Pancasan Atas)/Banteng Suroso)
(lanjutan) dari bantuan Pemerintah DKI
Jakarta de ngan anggaran senilai Rp5 Milyar.
Pemilihan penyedian barang/jasa juga di-
lakukan melalui proses pelelangan, yaitu
mu lai dari tahap pengumuman lelang pada
tanggal 3 Juni 2008, pembukaan pena -
waran yang diikuti oleh sebanyak empat
peserta penyedia barang/jasa, kemudian
anz wi jing (penjelasan).
Berdasarkan hasil evaluasi administrasi,
teknis, harga dan penilaian kualifikasi pe -
nyedia barang/jasa dengan sistem satu sam-
pul, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui
Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/ -
10/PP/Aria Surialaga/VII/2008 tanggal 8 Juli
2008 mengusulkan tiga peserta penyedia
barang/jasa urutan harga terendah sebagai
calon pemenang lelang.
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pem-
buat Komitmen dengan Surat Keputusan
No. 621/07-PKK/BMA-20/VII/2008 tanggal
22 Juli 2008 menetapkan PT EBFAR TATOR
PARAHYANGAN sebagai pemenang lelang
dengan harga borongan sebesar Rp2.528. -
114.000,-.
Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-
20/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 den-
gan lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan
pelebaran Jln. Aria Surialaga, dengan jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150
hari kalender terhitung tanggal 4 Agustus
s/d 31 Desember 2008 dan jangka waktu
pemeliharaan adalah 180 hari kalender .
Pada tanggal 20 Oktober 2008 PT EBFAR
TATOR PARAHYANGAN mengajukan Adden-
dum kontrak kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) N0.621/8-PPK/BMA-20/ -
VIII/ 2008 tentang penambahan pekerjaan
buangan bekas bongkaran, plesteran, beton
non struktur, beton struktur, pita beton,
penulangan beton, urugan LPB sirtu klas C
danpengurangan pada pekerjaan galian
tanah, pasangan batu kali, pekerjaan siaran,
dan timbunan tanah, dengan harga boro -
ngan tidak berubah.
Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja -
kan 100% dengan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan No. 621/BA-05/Aria Surialaga
(Lan jutan)/XII/2008 tanggal 23 Desember
2008 dan telah dibayar lunas terakhir de -
ngan SP2D No. 931/003481/LS/XII/2008
tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp626. -
499.750,00
Berdasarkan hasil cek fisik tanggal 7 Mei
2009 tim yang didampingi oleh PPTK, pe -
nga was dan kontraktor pelaksana telah
melakukan core drill secara sampling seba -
nyak sepuluh titik pada ruas jalan yang di-
beton panjang 750 m’ dan lebar kiri dan
kanan masing-masing 1,50 m’, tebal beton
20 cm, memperoleh hasil rata-rata kete-
balan 18,45 cm atau terdapat kekurangan
ketebalan sebesar 1,55 cm, dengan perhi-
tungan sebagai berikut :
Dengan adanya kekurangan ketebalan
tersebut maka telah terjadi kekurangan vo -
lume pekerjaan rigid (beton) senilai Rp45. -
894.191,49 dengan perhitungan sebagai
berikut:
Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek
fisik : 18,45 cm ; selisih ketebalan 1,55 cm
1,55/20 x 756,00 x Rp783.311,00 =
Rp 45.894.191,49
c. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan Pemeliharaan berkala jalan dr.semeru
Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Bina
Mar ga dan Pengairan Pemerintah Kota Bo gor
telah melaksanakan pekerjaan Pemeli ha raan
Berkala Jalan DR. Semeru Kec. Bogor Barat
dengan anggaran senilai Rp1.320.000.000,-.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah me -
lakukan proses pelelangan untuk me milih
rekanan pelaksana pekerjaan, yaitu mu lai
dari tahap pengumuman lelang pada tang-
gal 19 Juni 2008, pembukaan pena wa ran
yang diikuti oleh lima peserta penyedia ba -
rang/jasa, kemudian anzwijing (pen je la san),
evaluasi administrasi, teknis, harga dan pe-
nilaian kualifikasi penyedia barang/ jasa den-
gan sistem satu sampul. Panitia Pe nga daan
Barang/Jasa telah mengusulkan tiga peserta
penyedia barang/jasa dengan urutan harga
terendah sebagai ca lon pe me nang lelang
sesuai Berita Acara Ha sil Pe le langan No.
602.1/10/PP/ Semeru/VII/ 2008 tanggal 8 Juli
2008.
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pen-
mbuat Komitmen dengan Surat Keputusan
No. 621/07-PKK/BMA-15/VII/2008 tanggal
22 Juli 2008 telah menetapkan PT SATRIA
LESTARI GRAHA sebagai pemenang lelang
dengan harga borongan sebesar Rp1.078. -
638.000,-.
Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja
Konstruksi (Kontrak) No. 621/8-PPK/BMA-
15/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008, de -
ngan lingkup pekerjaan pemeliharaan ber -
kala jalan DR. Semeru, dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari ka -
lender terhitung dari tanggal 4 Agustus s/d
1 Desember 2008 dan jangka waktu pe me -
liharaan adalah 180 hari kalender .
Berdasarkan Berita Acara Kemajuan
Pekerjaan No. 621/BA-06/Pemel Jl. DR.
Seme ru/XII/2008 tanggal 24 Desember
2008 di ketahui bahwa pekerjaan telah men-
capai 100% dan rekanan berhak menerima
pembayaran sebesar Rp333.076.326,00
(Rp1.078. 638.000,00 - Rp745.561.674,00) =
dikurangi potongan-potongan sbb :
nilai kontrak: Rp1.078.638.000,00
dikurangiSertifikat s/d bulan lalu:
Rp505.026.000,00
Pengemb.U. Muka 20%:
Rp215.727.600,00
Denda keterlambatan 23 hari :
Rp24.808.674,00
rp1.078. 638.000,00 - rp745.561.674,00
jumlah: rp333.076.326,00
Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja kan
dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
No.621/BA-06/Pemel-Jln.DR.Semeru/ XII/ 2008
tanggal 24 Desember 2008 dan telah diba-
yar dengan SP2D No. 931/003464/LS/2008
tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp333. -
076.326,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-
gal 11 Mei 2009 tim yang didampingi oleh
PPTK, pengawas dan kontraktor pelaksana
telah melakukan core drill secara sampling
sebanyak delapan titik pada ruas jalan yang
dibeton panjang 435,50 m’ dan lebar ruas
jalan 6,50 m’ dengan tebal beton 20 cm.
Hasil core drill diperoleh rata-rata ketebalan
18,75 cm atau terdapat kekurangan keta-
balan sebesar 1,25 cm dengan perhitungan
sebagai berikut :
Dengan adanya kekurangan ketebalan
ter sebut maka telah terjadi kekurangan vo -
lume pekerjaan rigid (beton) senilai Rp20. -
367. 790,63 dengan perhitungan sebagai
berikut :
Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 cmTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek
fisik : 18,25 cm ; selisih ketebalan 1,25 cm
1,25/20 x 435,50 x Rp748.300,00 =
Rp20.367.790,63
d. kekurangan volume pekerjaan dankemahalan harga pada kegiatan Pening -katan jalan soemintadireja
Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Bina
Marga dan Pengairan Pemerintah Kota Bo -
gor telah melaksanakan pekerjaam Pening -
katan Jln. Soemantadireja dari APBD Peme-
rintah Kota Bogor dengan anggaran senilai
Rp750.000.000,00.
Untuk menentukan penyedia barang/jasa
Panitia Pengadaan Barang/jasa telah mela -
kukan proses pelelangan, yaitu mulai dari
ta hap pengumuman lelang pada tanggal 19
Juni 2008, pembukaan penawaran yang di-
ikuti oleh tiga peserta penyedia barang/jasa,
yang diikuti anzwijing (penjelasan).
Hasil evaluasi administrasi, teknis, harga
dan penilaian kualifikasi penyedia barang/ -
jasa dengan sistem satu sampul, Panitia Pe -
ngadaan Barang/jasa dengan Berita Acara
Hasil Pelelangan No. 602.1/08/PP/Soeman-
tadireja/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 mene-
tapkan tiga peserta penyedia barang/jasa
No Lokasi Tebal Lajur Kiri Tebal Lajur Kanan Banyak Titik Rata-Rata(CM) (CM) (Buah)
1 Titik 0 20,0 17,0
2 Titik 100 17,0 20,0
3 Titik 200 18,0 16,0
4 Titik 300 16,5 19,0
5 Titik 400 20,0
6 Titik 700 21,0
JUMLAH 91,5 93,0
Jumlah tebal seluruhnya: (91,5 + 93,0) = 184,5 10
Tebal Rata-rata : (184,5 : 10) 18,45
Tebal menurut RAB 20,0
Selisih kurang 1,55
HASIL CEK FISIK PEK. RIGID BETON TEBAL 20 cm
No Lokasi Tebal Jalan (cm) Banyak Titik (Buah) Rata-Rata (cm)
1 Titik 0 M' 13,5
2 Titik 50 M' 23,0
3 Titik 100 M' 18,0
4 Titik 150 M' 16,5
5 Titik 200 M' 20,0
6 Titik 250 M' 18,5
7 Titik 300 M' 20,0
8 Titik 350 M' 20,5
JUMLAH 150,0
Tebal Rata-rata 8 18,75
Tebal menurut RAB 20,00
Selisih kurang 1,25
HASIL CEK FISIK PEK. RIGID BETON TEBAL 20 cm
urutan harga terendah sebagai calon peme-
nang lelang.
Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pem-
buat Komitmen dengan Surat Keputusan
No. 621/07-PKK/BMA-12/VII/2008 tanggal
22 Juli 2008 menetapkan CV ADI PERDANA
dengan harga borongan sebesar Rp530. -
893.000,- sebagai pemenang lelang peker-
jaan peningkatan Jalan Soemintadireja.
Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan telah
ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Kon-
struksi (Kontrak) No.621/8-PPK/BMA-12/ -
VIII/ 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dengan
lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan ga lian
tanah saluran, pasangan saluran U-Ditch,
pembuat plat daker, galian tanah berbatu,
timbunan sirtu, cor beton B0 tebal 5 cm,
bekisting untuk beton, pemasangan tula -
ngan dowel untuk rigid, cor beton K-350 te -
bal 20 cm. Jangka waktu pelaksanaan pe -
kerjaan selama 150 hari kalender terhitung
tanggal 4 Agustus s/d 31 Desember 2008
dan jangka waktu pemeliharaan ada lah 180
hari kalender .
Pada tanggal 13 Nopember 2008 CV ADI
PERDANA mengajukan Addendum kontrak
kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
N0. 621/8-PPK/BMA-12/VIII/2008 tentang
pe nambahan pekerjaan galian tanah salu-
ran, pasangan saluran U-Ditch dan pengu-
rangan pekerjaan pemasangan tulangan
do wel untuk rigid pavement dengan harga
borongan tidak berubah.
Pekerjaan tersebut telah selesai dikerja -
kan dengan Berita Acara Serah Terima Pe -
kerjaan No. 621/BA-08/Pnk.Soemanta direja/
XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 dan
telah dibayar lunas terakhir dengan SP2D
No. 931/003458/LS/XII/2008 tanggal 24 De-
sember 2008 senilai Rp231.817.250,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-
gal 7 Mei 2009 yang didampingi oleh PPTK,
pengawas dan kontraktor pelaksana de -
ngan melakukan core drill secara sampling
sebanyak lima titik pada ruas jalan yang di-
beton dengan panjang 200 m’ dan lebar
ruas jalan 5,50 m’ dengan tebal beton 20 cm,
serta pengambilan sampling dengan hasil
rata-rata ketebalan 19,60 cm, atau terdapat
selisih ketebalan sebesar 0,40 cm dengan
perhitungan sebagai berikut :
Dengan adanya kekurangan ketebalan
tersebut maka telah terjadi kekurangan vo -
lume pekerjaan rigid (beton) senilai Rp2. -
727. 940,83 dengan perhitungan sebagai
berikut :
Pek. rijid beton k-350 tebaL 20 Cmyang terPasang di LaPanganTebal menurut RAB : 20 cm ; Tebal hasil cek
fisik : 19,60 cm ; selisih ketebalan 0,40 cm
0,40/20 x 225,50 x Rp604.864,93 = Rp
2.727.940,83.
Pekerjaan Pemasangan u-ditChHasil pemeriksaan terhadap Analisa Har -
ga Satuan pekerjaan pemasangan U-Ditch
di ke tahui terdapat kemahalan harga satuan
U-Dicth dibandingkan dengan hasil survey
harga satuan U-Ditch ukuran 60x40x120cm
PER m'.
Dengan kemahalan harga satuan U-Ditch
tersebut maka telah terjadi kemahalan har -
ga pekerjaan pemasangan U-Ditch sebesar
Rp193.515,94 per M’, dengan rincian perhi-
tungan sebagai berikut : (Lihat tabel ana -lisa)
Dalam Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB) ditetapkan pekerjaan pemasangan
UDicth sepanjang 50 m’ sehingga telah ter-
jadi kemahalan harga sebesar Rp9.675.797,-
(50 m’ x Rp193.515,94).
e. kekurangan volume pekerjaan padake giatan pemeliharaan berkala jalan Ci -re mai ujung
Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Cire-
mai Ujung dilaksanakan oleh PT Waskita
Jaya Purnama dengan nilai sebesar Rp1. -
309. 871.000,00 sesuai dengan kontrak No -
mor 621/09-PPK/BMA-17/VI/2008 tanggal
24 Juni 2008. Jangka waktu pelaksanaan pe -
kerjaan yang disepakati dalam kontrak se-
lama 120 hari kalender terhitung mulai
tang gal 24 Juni 2008 sampai dengan 21 Ok-
tober 2008. Penetapan PT Waskita Jaya Pur-
nama selaku pelaksana pekerjaan dilakukan
dengan cara pelelangan.
Pada tanggal 17 Juli 2008 dan 12 Agustus
2008 telah dilakukan kesepakatan Adden-
dum perjanjian karena adanya pekerjaan
tambah kurang tanpa merubah nilai kontrak
dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan
telah diserahterimakan sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Sementara/Pertama
Nomor 621/BA-12/Ciremai/IX/2008 tanggal
15 September 2008 serta telah dilakukan
pembayaran lunas kepada penyedia jasa/ -
rekanan terakhir berdasarkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Nomor 931/0027 -
03/LS/2008 tanggal 20 Oktober 2008 senilai
Rp88.373.800,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-
gal 2 Mei 2009 dengan cara corring diketa -
hui bahwa ketebalan lapisan Hotmix Las ton
(AC) rata-rata hanya dikerjakan setebal
3,806 cm, sehingga terjadi kekurangan kete-
balan lapisan Hotmix Laston (AC) setebal
0,194 cm dibandingkan yang seharusnya
ber dasarkan kontrak setebal 4,000 cm. Se -
suai dengan kontrak harga bagian pe kerja -
an lapisan Hotmix Laston (AC) setebal 4,000
cm sebesar Rp573.558.786,00. De ngan de -
mi kian nilai pekerjaan yang kurang di laksa -
na kan sebesar Rp27.817.601,12 (0,194/ 4,000
x Rp573.558.786,00).
Rincian perhitungan da lam Lampiran 1
sebagai berikut :
Liputan Utama19
ANALISA HARGA SATUAN
NO KOMPONEN SATUAN KOEFISIEN HRG SATUAN JML HARGA
A TENAGA
Mandor Hari 0,0327 45.000,00 1.471,50
Tukang Hari 0,1310 30.000,00 3.930,00
Pekerja/Buruh Hari 0,1310 25.000,00 3.275,00
JUMLAH HARGA TENAGA 8.676,00
B BAHAN
Urugan pasir urug M2 0,0413 140.000,00 5.782,00
U-DITCH M' 1,0000 220.000,00 220.000,00
Beton non struktur M3 0,0140 538.000,00 7.532,00
Grounting expansion joint
JUMLAH BAHAN 233.314,00
C PERALATAN 0,00
D JUMLAH HARGA PEKERJAAN (A+B+C) 241.990,50
E OVERHEAD & PROFIT 0,75 % X D 18.149,29
HARGA SATUAN PEKERJAAN (D+E) 260.139,79
HARGA SATUAN PEKERJAAN MENURUT RAB 453.655,73
KEMAHALAN HARGA 193.515,94
HASIL CEK FISIK PEK. RIGID BETON TEBAL 20 cm
No Lokasi Tebal Jalan (cm) Banyak Titik (Buah) Rata-Rata (cm)
1 Titik 0 M' 21,0
2 Titik 50 M' 19,0
3 Titik 100 M' 16,0
4 Titik 150 M' 20,0
5 Titik 200 M' 22,0
JUMLAH 98,0 5,0
Tebal Rata-rata : (98,0 : 5,0) = 19,60
Tebal menurut RAB 20,00
Selisih kurang 0,40
Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Ciremai UjungPelaksana : PT. Waskita Jaya PurnamaTanggal Pemeriksaan : 2 Mei 2009
NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 Rata-Rata
1 0+020 Ki 3,291 3,272 3,532 3,653 3,437
2 0+220 Tgh 3,723 4,122 4,127 4,080 4,013
3 0+400 Ka 3,672 3,663 3,736 3,554 3,656
4 0+600 Tgh 3,443 3,474 3,346 3,640 3,476
5 0+800 Ki 3,495 3,485 3,577 3,770 3,582
6 1+010 Ka 3,894 4,164 4,034 4,059 4,038
7 1+200 Tgh 3,823 3,516 3,399 3,761 3,625
8 1+400 Ki 4,334 4,643 4,656 4,490 4,531
9 1+600 Tgh 3,744 3,883 3,794 3,730 3,788
10 1+720 Ki 4,021 3,882 3,910 3,850 3,916
Jumlah 38,061
Rata-Rata Total 3,806
a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 4,000b. Tebal Hasil Corring (cm) : 3,806c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,194d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Laston (AC) (Rp) : 573.558.786,00e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 27.817.601,12
TABEL ANALISA
f. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan pemeliharaan berkala jalan da -rul Qur’an
Kegiatan pemeliharaan berkala Jalan Da -
rul Qur’an dilaksanakan oleh CV Mega ta ma
Kharisma dengan nilai sebesar Rp722. 000. -
000,00 sesuai dengan kontrak Nomor 621/ -
08-PPK/BMA-13/VI/2008 tanggal 24 Juni
2008. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
yang disepakati dalam kontrak selama 45
hari kalender terhitung mulai tanggal 24 Ju -
ni 2008 sampai dengan 7 Agustus 2008. Pe -
netapan CV Megatama Kharisma selaku
pe laksana pekerjaan dilakukan dengan cara
pelelangan.
Pada tanggal 5 Agustus 2008 telah dilaku -
kan kesepakatan Addendum perjanjian ka -
re na adanya pekerjaan tambah kurang
tan pa merubah nilai kontrak dan jangka
wak tu pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan
telah diserahterimakan sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Sementara/Pertama No -
mor 621/BA-05/Darul Qur’an-DAK/IX/2008
tanggal 16 September 2008 atau terjadi ke -
terlambatan penyelesaian pekerjaan selama
40 hari. Atas keterlambatan tersebut telah
dikenakan denda sebesar Rp28.880.000,-
(40 hari x 1/1000 x Rp722.000.000,00) de -
ngan melakukan pemotongan pada saat
pe lunasan kepada penyedia jasa/rekanan
ter akhir berdasarkan SP2D Nomor 931/ -
002913/LS/2008 tanggal 10 Nopember
2008 senilai Rp476.520.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-
gal 2 Mei 2009 dengan cara coring diketa hui
bahwa ketebalan lapisan Hotmix Laston
(AC) rata-rata hanya dikerjakan setebal
3,938 cm, sehingga terjadi kekurangan ke -
tebalan lapisan Hotmix Laston (AC) setebal
0,062 cm, dibandingkan yang seharusnya
berdasarkan kontrak setebal 4,000 cm. Se -
suai dengan kontrak harga bagian pekerja -
an lapisan Hotmix Laston (AC) setebal 4,000
cm sebesar Rp520.813.984,20. Dengan de -
mikian nilai pekerjaan yang kurang dilaksa -
nakan sebesar Rp8.072.616,76 (0,062/ 4,000
x Rp520.813.984,20). Rincian per hitungan
dalam Lampiran 2 sebagai be rikut :
g. kekurangan volume pekerjaan padakegiatan pemeliharaan berkala jalansurya kencana.
Kegiatan pemeliharaan berkala jalan Sur -
ya Kencana dilaksanakan oleh CV Dharma
Bakti dengan nilai sebesar Rp589.277.970,00
sesuai dengan kontrak Nomor 621/08-PPK/ -
BMA-11/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008. Jang -
ka waktu pelaksanaan pekerjaan yang di se -
pakati dalam kontrak selama 45 hari kalen-
der terhitung mulai tanggal 24 Juni 2008
sampai dengan 7 Agustus 2008. Penetapan
CV Dharma Bakti selaku pelaksana peker-
jaan dilakukan dengan cara pelelangan.
Pada tanggal 9 Juli 2008 dan telah dila -
kukan kesepakatan Addendum perjanjian
kare na adanya pekerjaan tambah kurang
tan pa merubah nilai kontrak dan jangka
wak tu pelaksanaan pekerjaan.
Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan
telah diserahterimakan sesuai dengan Berita
Acara Serah Terima Sementara/Pertama No -
mor 621/BA-02/Surken-DAK/IX/2008 tang-
gal 10 September 2008 atau terjadi keter-
lambatan penyelesaian pekerjaan selama 33
hari. Atas keterlambatan tersebut telah di -
kenakan denda sebesar Rp19.446.173,01,00
(33 hari x 1/1000 x Rp589.277.970,00) de -
ngan melakukan pemotongan pada saat
pelunasan kepada penyedia jasa/rekanan
terakhir berdasarkan SP2D Nomor 931/ -
002713/LS/2008 tanggal 21 Oktober 2008
senilai Rp363.584.507,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tang-
gal 4 Mei 2009 dengan cara corring di -
ketahui bahwa ketebalan lapisan Hotmix
La ta s ton (HRS) rata-rata hanya dikerjakan
setebal 2,857 cm, sehingga terjadi keku -
rangan ketebalan lapisan Hotmix Lataston
(HRS) setebal 0,143 cm, dibandingkan yang
seharusnya berdasarkan kontrak setebal
3,000 cm.
Se suai dengan kontrak harga ba gian pe -
kerjaan lapisan Hotmix Lataston (HRS) se -
tebal 3,000 cm sebesar Rp422. 761.950,00.
De ngan demikian nilai pekerjaan yang ku-
rang dilaksanakan sebesar Rp20. 151. 652,95
(0,143/3,000 x Rp422.761. 950,-). Rincian per-
hitungan dalam Lampiran 3 sebagai berikut:
(Lihat tabel di kanan atas)Keadaan di atas tidak sesuai dengan Ke -
putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
yang telah diubah dengan Peraturan Presi-
den Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah:
a. Bagian Kelima Pasal 5 huruf f yang me -
nyatakan bahwa Penguna barang/jasa, pe -
nyedia barang/jasa dan para pihak yang
te r kait dalam pelaksanaan pengadaan ba -
rang/jasa harus memenuhi etika antara lain
menghindari dan mencegah terjadinya
pem borosan dan kebocoran keuangan Ne-
gara dalam pengadaan barang/jasa.
b. Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang me -
nyatakan bahwa Khusus untuk pekerjaan
kons truksi, pembayaran hanya dapat dila ku -
kan senilai pekerjaan yang telah terpa sang,
tidak termasuk bahan-bahan dan alat-alat
yang ada di lapangan.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan
pem bayaran kepada rekanan sebesar
Rp180. 152.892,78 dengan rincian sebagai
be rikut:
a. Pt Paramitra multi Prakasa sebesarrp45.445.302,00 b. Pt ebfar tator Parahyangan sebesarrp45.894.191,49c. Pt satria Lestari graha sebesarrp20.367.790,63
d. CV adi Perdana sebesarrp12.403.737,83 (rp9.675.797,00 +rp2.727.940,83)e. Pt Waskita jaya Purnama sebesarrp27.817.601,12f. CV megatama kharisma sebesarrp8.072.616,76g. CV dharma bakti sebesarrp20.151.652,95
hal tersebut disebabkan:a. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Pemerintah Kota Bogor kurang optimal da -
lam melakukan pengendalian dan penga -
wa san.
b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), Konsultan Pengawas, dan Pengawas
Lapanganpada masing-masing pekerjaan
terkait kurang cermat dalam melaksanakan
tugasnya.
Atas permasalahan tersebut Plh. Kepala
Dinas Bina Marga dan Pengairan Peme rintah
Kota Bogor menjelaskan akan segera me -
nindaklanjuti permasalahan tersebut dengan
memerintahkan kepada masing-ma sing pe -
laksana kegiatan untuk me ngemba li kan ke -
lebihan pembayaran ke Kas Dae rah.
bPk ri menyarankan Walikota bogoragar :
a. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada Kepala Di -
nas Bina Marga dan Pengairan agar lebih
op timal dalam melakukan pengendalian
dan pengawasan.
b. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada PPTK dan
Pengawas Lapangan pada masing-masing
pekerjaan terkait agar cermat dalam melak-
sanakan tugas.
c. Memerintahkan Kepala Dinas Bina
Marga dan Pengairan Kota Bogor agar me -
narik kelebihan pembayaran kepada ma -
sing-masing penyedia jasa dan me nye tor -
kannya ke Kas Daerah sebesar Rp180. 152. -
892,78 serta bukti setornya disampaikan
kepada BPK RI.
reaLisasi beLanja tidak terdugabeLum didukung bukti yang Leng -kaP sebesar rP1.914.057.064,00 danmeLamPaui ang garan sebesarrP16. 207.064,00
Pemerintah Kota Bogor pada Tahun
Anggaran 2008 telah menganggarkan Be-
lanja Tidak Terduga sebesar Rp3 Milyar, de -
ngan realisasi sebesar Rp3.016.207.064,00
atau 100,54%.
Belanja tersebut digunakan untuk ke -
giatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti pe nangg ula -
ngan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya. Be r da -
sarkan realisasi tersebut telah terjadi pelam-
pauan anggaran sebesar Rp16.207.064,-.
Hasil pemeriksaan terhadap dokumen
per tanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
tersebut diketahui bahwa terdapat pe nge -
luaran yang belum didukung bukti pertang-
gungjawaban yang lengkap sebesar Rp1.
914.057.064,00 dengan rincian sebagai be -
rikut: (Lihat tabel di kanan atas)Pertanggungjawaban pengeluaran terse-
but hanya berupa laporan kejadian, rincian
kebutuhan dana yang diperlukan tanpa di -
dukung dengan bukti penggunaannya.
Dalam hal ini bogor + telah me ngirimkan
surat kepada H. Bambang Gunawan selaku
Sekda Kota Bogor, perihal Per mohonan
Dokumen Informasi Publik de ngan nomor
surat 072/REP/B+/VIII/2011. Sampai dengan
tanggal jatuh tempo pada 19 September
2011 Pihak terkait belum me nanggapi surat
tersebut. Sesuai dengan man dat UU no 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik, pada pasal 7 (1) yang menyatakan
bahwa Badan Publik wa jib menyediakan,
memberikan dan/atau me nerbitkan Infor-
masi Publik yang berada di bawah kewena -
ngannya kepada Pemohon Informasi Publik,
selain Informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
Untuk memudahkan pembaca kami telah
lampirkan Penyusunan, Pengelolaan/Pe lak -
sanaan dan Pertanggungjawaban Ke uang -
an pada Halaman satu (Liptama). Tertera
Su rat Pertanggungjawaban (SPJ) yang disu -
sun berdasarkan hasil proses akun tansi
yang wajib dilaksanakan oleh setiap peng -
gu na anggaran, kuasa pengguna dan pe -
nge lola BUD. Sesuai Standar Akuntansi Pe -
Liputan Utama 20
Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan Surya KencanaPelaksana : CV. Dharma BaktiTanggal Pemeriksaan : 4 Mei 2009
NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 RATA-RATA
1 0+090 Ki 3,732 3,921 4,092 3,950 3,924
2 0+290 Ka 4,773 4,745 4,750 4,770 4,760
3 0+520 Ki 3,680 4,180 4,092 4,030 3,996
4 0+720 Ka 3,590 3,624 3,620 3,665 3,625
5 0+920 Ki 3,371 3,360 3,450 3,361 3,386
Jumlah 19,689
Rata-Rata Total 3,938
a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 3,000b. Tebal Hasil Corring (cm) : 2,857c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,143d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Lataston (HRS) (Rp) : 422.761.950,00e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 20.151.652,95
NO STA PENGAMBILAN TEBAL (CM)SAMPEL 1 2 3 4 RATA-RATA
1 0+050 Ki 3,312 3,012 3,144 2,940 3,102
2 0+200 Tgh 2,591 2,530 2,471 2,690 2,571
3 0+420 Ka 2,832 2,754 2,950 2,540 2,769
4 0+600 Ki 3,415 3,570 3,463 3,581 3,507
5 0+800 Ka 2,820 2,482 2,950 2,697 2,737
6 0+900 Tgh 2,315 2,610 2,471 2,421 2,454
Jumlah 17,140
Rata-Rata Total 2,857
a. Tebal Menurut Kontrak (cm) : 3,000
b. Tebal Hasil Corring (cm) : 2,857
c. Kekurangan Ketebalan (a-b) (cm) : 0,143
d. Jumlah Harga Bagian Hotmix Lataston (HRS) (Rp) : 422.761.950,00
e. Nilai Kekurangan ((c/a)xd) (Rp) : 20.151.652,95
Liputan Utama21
merintah (SAP) PP Nomor 24 Tahun 2005, la-
poran arus kas, dan catatan atas lapo ran ke -
uangan. Yang dimaksudkan ke da lam la po-
ran Pertanggungjawaban Ke uang an AP BD.
Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut di -
ketahui bahwa seluruh realisasi Belanja
Tidak Terduga sebesar Rp3.016.207.064,00
ter sebut belum diberitahukan kepada DPRD
Ko ta Bogor setelah pengeluarannya ditetap-
kan.
Keadaan di atas tidak sesuai dengan Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Ke uangan Daerah :
a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan
daerah dikelola secara tertib, taat pada per-
aturan perundang-undangan, efektif, efi -
sien, ekonomis, transparan, dan ber tang -
gung jawab dengan memperhatikan azas
ke adilan, kepatutan, dan manfaat untuk ma -
syarakat.
b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara
tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ada lah bahwa keuangan daerah dikelola se-
cara tepat waktu dan tepat guna yang didu -
kung dengan bukti-bukti administrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
c. Pasal 122 ayat (5) menyatakan jumlah
belanja yang dianggarkan dalam APBD me -
rupakan batas tertinggi untuk setiap pe -
ngeluaran belanja.
d. Pasal 122 ayat (6) menyatakan penge -
lua ran tidak dapat dibebankan pada ang ga -
ran belanja jika untuk pengeluaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukup tersedia da -
lam APBD.
e. Pasal 134 ayat (1) menyatakan dasar pe -
ngeluaran anggaran belanja tidak terduga
yang dianggarkan dalam APBD untuk men-
danai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, ter-
masuk pengembalian atas kelebihan pene -
rimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup ditetapkan dengan Ke -
putusan Kepala Daerah dan diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan ter -
hi tung sejak keputusan dimaksud ditetap-
kan.
Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran
Belanja Tidak Terduga yang belum didu -
kung dengan bukti yang lengkap sebesar
Rp1.914.057.064,00 secara administrasi be -
lum dapat dipertanggungjawabkan.
hal tersebut terjadi karena:a. Bendahara Bantuan pada Sekretariat
Daerah Kota Bogor lalai dalam melaksana -
kan tanggung jawabnya.
b. Kepala Bagian Keuangan lalai melak-
sanakan tugasnya dalam pengendalian pe -
laksanaan APBD.
c. Sekretaris Daerah sebagai Pengguna
Anggaran tidak optimal dalam melakukan
pe ngendalian dan pengawasan.
Atas permasalahan tersebut Sekretaris
Daerah Pemerintah Kota Bogor menjelaskan
bahwa terjadinya pelampauan anggaran
be lanja tidak terduga dikarenakan kejadian
bencana yang sulit diprediksi. Sedangkan la-
poran ke DPRD dilakukan oleh pemerintah
Kota Bogor melalui APBD, laporan se mester
dan laporan dengar pendapat dengan ko -
misi yang membidangi bencana alam. Ada-
pun pertanggungjawaban pelaksanaan ke -
giatannya akan dikomunikasikan dengan
masing-masing SKPD terkait.
bPk ri menyarankan Walikota bogoragar :
a. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada Bendahara
Bantuan pada Sekretariat Daerah Kota
Bogor agar tidak lalai dalam melaksanakan
tanggung jawabnya.
b. Memberikan teguran secara tertulis di-
ikuti dengan pemberian sanksi sesuai keten-
tuan peraturan perundangan yang berlaku
di bidang kepegawaian kepada Kepala Ba -
gian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bo -
gor agar tidak lalai melaksanakan tugasnya
dalam pengendalian pelaksanaan APBD.
c. Memberikan teguran secara tertulis
kepada Sekretaris Daerah agar lebih optimal
dalam melakukan pengendalian dan pe -
nga wasan serta memerintahkan Sekretaris
Dae rah agar menginstruksikan kepada ma -
sing- masing Kepala SKPD untuk me nyam -
pai kan pertanggungjawaban peng gunaan
da na belanja tidak terduga. *Wina febri
No. No. Tgl SP2D Penerima Uraian Jumlah (Rp)
1 931/000240/LS Ketua KPUD Pembuatan Surat Keterangan dari 180.000.000,0027-02-08 Pengadilan untuk Petugas
Penyelenggara Pemilu/Pilkada
2 931/001265/LS Ka. DLHK Penanggulangan Bencana TPA 219.530.000,0026-06-08 Galuga
3 931/002153/LS Ka.DTKP Bencana Tanah Longsor 84.845.000,0002-09-08
4 931/002734/LS Ka.Disnakersos Pengambilan Bantuan Bencana Ke 5.000.000,0023-10-08 Dinsos Provinsi
5 931/003355/LS Ka.DLHK Dana Kerohiman dan Kompensasi 1.262.911.957,0022-12-08 Warga terkait Penutupan TPA
Galuga
6 931/003394/LS Ka.St.Meteorologi Kegiatan Stasiun Meteorologi 6.270.107,0024-12-08
7 931/003400/LS Ka.DTKP Bencana Tanah Longsor 60.000.000,0024-12-08
8 931/003486/LS Ka.DBMP Bencana Tanah Longsor Jalan 95.500.000,0030-12-08
JUMLAH 1.914.057.064,00
Pada Edisi 12 bulan lalu, tabloid Bogor +
telah mengupas habis permasalahan me -
ngenai laporan hasil pemeriksaan atas ke -
patuhan terhadap perundang-undangan
da lam kerangka pemeriksaan laporan ke -
uang an Pemerintah Kota Bogor Tahun
Anggaran (TA) 2007 yang dikeluarkan oleh
Ba dan Pemeriksa Keuangan Republik Indo -
ne sia (BPK RI) pada tanggal 30 Juni 2008.
Da lam laporan hasil pemeriksaan BPK ter -
sebut, terdapat empat temuan pokok-po -
kok ketidakpatuhan terhadap peraturan
per undang-undangan dalam pelaporan
keuang an yang ditemukan BPK RI di Peme -
rintahan Kota Bogor Tahun Anggaran 2007.
Bogor + edisi 13 ini akan menyajikan sudah
se jauh mana tindak lanjut dari Pemkot
Bogor da lam menyikapi adanya temuan dari
BPK TA 2007 tersebut. Sehingga masyarakat
me ngetahui informasi terbaru apa yang ter-
jadi dalam dua bulan terakhir.
Pembahasan tiap masalah dalam edisi 13
ini tentunya mangacu pada tahapan pe -
nyusunan, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang telah dijelaskan pada
rubrik awal. Untuk itu berdasarkan laporan
BPK RI TA 2007, pada edisi ini juga akan
men jelaskan gambaran umum sistem pe -
ngendalian intern pada sistem akuntansi
dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota
Bo gor TA 2007. Ini bertujuan agar diharap-
kan masyarakat dapat memahami berbagai
permasalahan pada TA 2007. Terkait per-
masalahan tersebut, pada edisi 13 juga akan
me ngangkat bagaimana tanggapan Inspek-
torat kota Bogor dalam menindaklanjuti
temuan BPK RI tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo-
laan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran
2007 yang terdiri dari Neraca per 31 Desem-
ber 2007, Laporan Realisasi Anggaran, La -
poran Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Ke uangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut.
Untuk memperoleh keyakinan memadai,
apa kah laporan keuangan bebas dari salah
saji material, Standar Pemeriksaan Ke uang -
an Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK
RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pe -
ngujian atas kepatuhan Pemerintah Kota
Bogor terhadap peraturan perundang-un-
dangan. Kepatuhan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan merupakan tanggung
jawab Pemerintah Kota Bogor.
Selain itu, peraturan perundang-unda -
ngan dan SPKN yang ditetapkan oleh BPK RI
mengharuskan BPK RI untuk melaporkan
ke pada pihak berwenang, apabila dalam
me lakukan pemeriksaan atas laporan ke -
uangan ditemukan kecurangan dan pe -
nyim pangan dari ketentuan peraturan per -
undangundangan yang berindikasi un sur
tindak pidana.
dana Penunjang kegiatan retri -busi Pe La yanan kebersihan diberi -kan kePada yang tidak berhakse besar rP111.000.000,-
Dana Penunjang Kegiatan Retribusi Pe -
laya nan Kebersihan Diberikan kepada yang
Tidak Berhak sebesar Rp111.000.000,00.
Pada rekening Belanja Jasa Pihak Ketiga ter-
dapat anggaran dana penunjang kegiatan
yang berkaitan dengan restribusi pelayanan
persampahan/kebersihan dengan pem b a -
gi an fee/insentif berdasarkan pada Nota Ke-
sepakatan Bersama antara PDAM Tirta
Pa kuan, DLHK, dan Dispenda.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas do -
kumen realisasi dana penunjang kegiatan
yang berkaitan dengan restribusi pelayanan
persampahan/ kebersihan diketahui bahwa
pemberian fee/ insentif untuk DLHK dan Dis-
penda yang tidak sejalan dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ -
2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan
APBD.
Berdasarkan kelemahan-kelemahan ter -
se but BPK RI menyarankan Walikota Bogor
agar memberikan teguran tertulis kepada
Kepala Dispenda dan Kepala DLHK untuk
mengikuti ketentuan yang berlaku dan me -
nyetorkan kembali dana penunjang ke gia -
tan yang telah diterima oleh DLHK dan
Dis penda sebesar Rp111.000.000,00 ke Kas
Daerah serta menyampaikan bukti setor ke -
pada BPK RI.
Sementara itu, dalam surat balasan dari
Dispenda Kota Bogor dengan nomor surat
480/925-Penetapan tanggal 25 Juli 2001,
perihal tanggapan atas permintaan data/ -
dokumen informasi publik yang ditandata -
ngani oleh Plt. Kepala Dispenda, Drs. Arif
Mustofa Budiyanto. Dalam balasan suratnya,
Dis penda hanya bisa memberikan tiga
data/ dokumen informasi publik dari 4 data/
dokumen informasi publik yang di minta
me lalui surat yang dilayangkan bogorplus
dengan nomor surat 004/REP/B+/VII/2011
TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2007
Liputan Utama 22
pada tanggal 7 Juli 2011. Tiga dokumen
tersebut adalah addendum kesepakatan
ber sama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,
Dispenda dan DLHK tentang pengaturan
dana penunjang kegiatan yang berkaitan
de ngan penerimaan retribusi pelayanan
sampah.
Kemudian Dokumen Kesepakatan Ber -
sama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Dis-
penda dan DLHK tentang pengaturan dana
penunjang kegiatan yang berkaitan de ngan
penerimaan retribusi pelayanan sampah.
Serta surat teguran tertulis Wali kota kepada
Dispenda dan DLHk kota Bo gor. Sedangkan
pada poin ke empat yaitu bukti tanda setor
pengembalian dana penunjang kegiatan
retribusi pelayanan kebersihan tidak dilam-
pirkan pada surat ba lasan.
Sedangkan pada surat balasan Dinas Ke-
bersihan dan Pertamanan dengan nomor
surat 485/1828-Humas tanggal 3 Juli 2011
bahkan hanya bisa memberikan satu data/ -
dokumen saja yaitu Dokumen Kesepakatan
Bersama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,
Dispenda dan DLHK tentang pengaturan
dana penunjang kegiatan yang berkaitan
dengan penerimaan retribusi pelayanan
sampah. Dalam suratnya pada poin tiga DKP
berjanji akan memberikan data yang di min -
takan bogor + pada surat yang dila yang kan
dengan no. 005/REP/B+/VII/ 2011 tanggal
13 Juli 2011. Namun hingga diterbitkannya
edisi 13 ini, data tersebut belum diberikan.
reaLisasi biaya oPerasionaL uPtdterminaL Lebih tinggi sebesarrP20.357.900,-
Pada Tahun Anggaran (TA) 2007, Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota
Bogor merealisasikan Biaya Operasional
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ter -
minal, sebesar Rp1.148.354.804,- atau 97,73%
dari anggaran sebesar Rp1.175.000.000,-. Se-
mentara itu Honorarium PNS dan Non PNS
diberikan kepada pegawai UPTD Ter minal
baik yang PNS maupun Tenaga Kerja Kon-
trak (TKK) selama 30 hari setiap bulannya
sebesar Rp23.000,00/hari untuk Petugas
Pengawas Retribusi, Rp20.000,00/hari untuk
Petugas Pengaturan Lalu Lintas dan Rp20. -
000,00 untuk Petugas Retribusi dan Petugas
Kebersihan. Hal tersebut dimaksudkan un tuk
mempermudah perhitungan pembaya ran
honorarium kepada pegawai. Reali s asi se-
lama TA 2007 untuk pembayaran honora rium
PNS adalah sebesar Rp300.700.500,00 dan
honorarium TKK sebesar Rp700.200.450,.
Hasil pemeriksaan terhadap daftar absen
pegawai UPTD Terminal diketahui bahwa
tidak semua pegawai masuk kerja selama 30
hari setiap bulannya, hal ini disebabkan ka -
rena beberapa pegawai tidak bekerja pada
hari libur, ijin atau sakit dan juga karena le -
pas piket. Namun mereka tetap menda pat -
kan honorarium secara penuh selama 30
hari setiap bulannya.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peratu-
ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten-
tang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4
ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan
daerah dikelola secara tertib, taat pada per-
aturan perundang-undangan, efisien, eko -
no mis, efektif, transparan, dan bertanggung
ja wab dengan memperhatikan asas ke -
adilan, kepatutan dan manfaat untuk ma -
sya rakat.
Dan Pasal 61 ayat (1) yang me nya ta kan,
bahwa setiap pengeluaran harus di du kung
oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai
hak yang diperoleh oleh pihak yang me -
nagih. Hal tersebut mengakibatkan kelebi -
han pembayaran honorarium Kegia tan
Bia ya Ope rasional UPTD Terminal sebesar
Rp20.357.900,-.
Atas temuan kelebihan pembayaran ter -
sebut, DLLAJ telah menyetorkan ke Kas Dae -
rah pada tanggal 24 Juni 2008 berdasarkan
Surat Tanda Setoran senilai Rp20.357. 900,-.
BPK RI menyarankan Walikota Bogor agar
memberikan teguran tertulis kepada Kepala
DLLAJ untuk lebih optimal dalam mela -
kukan pengawasan. Serta memerintahkan
Ke pa la DLLAJ untuk menegur secara tertulis
ke pada Kepala UPTD Terminal selaku PPTK,
agar cermat dalam melaksanakan tugasnya.
Oleh karena itu, Bogor + sudah mela yang -
kan Surat permintaan data/dokumen infor-
masi publik dengan nomor surat 024/ REP/
B+/VII/2011 kepada Kepala DLLAJ Kota Bo gor
sebagai konfirmasi tertulis, namun hing ga
saat ini belum ada tanggapan ter tulis me nge -
nai penyelesaian permasalahan ter se but.
terdaPat kekurangan VoLume Pe -kerjaan Pada dua kegiatan Pe -ning katan jaLan Pada dinas binamarga dan Pengairan sebesarrP82.143.905,29
Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan
pada Dua Kegiatan Peningkatan Jalan pada
Dinas Bina Marga Dan Pengairan Sebesar
Rp82.143.905,29. Dinas Bina Marga dan Pe -
ngairan Kota Bogor pada Tahun Anggaran
(TA) 2007 melaksanakan kegiatan-kegiatan
antara lain Kegiatan Peningkatan Jalan KH
Abdullah Bin Nuh (Bantuan Provinsi).
Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT Satria
Lestari Graha berdasarkan Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 621/05/ABD
BIN NUH/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 seni-
lai Rp1.698.690.445,00 dan Surat Perintah
Mu lai Kerja (SPMK) Nomor 621/07/ABD BIN
NUH/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 dengan
jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari
se jak tanggal 23 Juli s.d. 19 Desember 2007.
Pada tanggal 9 Oktober 2007 ditan da -
tangani Berita Acara Pekerjaan Tambah Ku-
rang karena adanya perubahan volume
pe kerjaan dengan tidak merubah nilai kon-
trak. Kegiatan ini telah dinyatakan selesai
100% ber dasarkan Berita Acara Serah Te -
rima Pe kerjaan Tahap Pertama Nomor
621/BA.05/ Pnk.Jln.Abd/12/2007 tanggal 19
De sem ber 2007 dan telah dibayar lunas ter-
akhir de ngan menggunakan Surat Perintah
Pencai ran Dana (SP2D) Nomor 931/ -
003316/ LS/ 2007 tanggal 27 Desember 2007
senilai Rp84.934.521,00.
Kegiatan Peningkatan Jalan Johar di Ci -
manggu Taman (Bantuan Provinsi). Kegia tan
ini dilaksanakan oleh PT Intan Karya Ber -
sama berdasarkan Surat Perjanjian Pelak sa -
naan Pekerjaan Nomor 621/05/JOHAR/ VII/
2007 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp778. -
710.499,00 dan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK) Nomor 621/07/JOHAR/VII/ 2007
tang gal 26 Juli 2007 dengan jangka waktu
pe laksanaan selama 120 hari sejak tanggal
26 Juli s.d. 22 November 2007.
Pada tanggal 17 September 2007 ditan-
datangani Berita Acara Pekerjaan Tambah
Kurang karena adanya perubahan volume
pekerjaan dengan tidak merubah nilai kon-
trak. Kegiatan ini telah dinyatakan selesai
100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan Tahap Pertama Nomor 621/BA.05 -
/Pnk.Jln.Johar/IX/2007 tanggal 26 Septem-
ber 2007 dan telah dibayar lunas terakhir
de ngan menggunakan Surat Perintah Pen-
cairan Dana (SP2D) Nomor 931/002491/ -
LS/2007 tanggal 9 Nopembar 2007 senilai
Rp38.935.524,00.
Hasil pemeriksaan lapangan pada Kegia -
tan Peningkatan Jalan Johar di Cimanggu
Taman (Bantuan Provinsi) terdapat kekura -
ngan pekerjaan yaitu tebal rata-rata ham-
paran AC adalah 3,3416 cm sedangkan
me nurut RAB adalah 4,7 cm (3,995 cm sete-
lah dikurangi toleransi aus 15%) sehingga
terdapat selisih sebesar 0,6534 cm (3,995 cm
- 3,3416 cm). Dengan demikian terdapat ke -
kurangan pekerjaan senilai Rp51.176.531,78
(0,6534 cm / 4,7 cm x Rp368.120.139,80).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Keputu-
san Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pe-
doman Pelaksanaan Pengadaan Barang/
Ja sa Pemerintah Penjelasan Pasal 33 ayat (2)
yang menyatakan bahwa Khusus untuk pe -
kerjaan konstruksi, pembayaran hanya da -
pat dilakukan senilai pekerjaan yang telah
terpasang, tidak termasuk bahan-bahan,
alat-alat yang ada di lapangan.
Pada Tabloid Bogor + edisi 12, Kadis Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kota Bo gor,
Her mansyah, K menyatakan bahwa diri nya
belum bisa mengkonfirmasi mengenai per-
masalahan tersebut. Dan untuk permoho-
nan permintaan data harus melalui surat.
Akhirnya surat tertulis perihal permintaan
datapun dilayangkan bogorplus melalui no -
mor surat 010/REP/B+/VII/2011 pada tang-
gal 12 Juli 2011. Namun Sampai saat ini
pi hak dari Dinas Binarga dan Sumber Daya
Air Kota Bogor tidak pernah membalas surat
yang dilayangkan Bogor +.
beberaPa Pekerjaan Pada dinastata kota dan Pertamanan kotabogor ta 2007 kurang diLaksana -kan sebesar rP267.934.590,32.
Serta temuan yang terakhir yaitu Bebe -
rapa Pekerjaan Pada Dinas Tata Kota dan
Pertamanan Kota Bogor TA 2007 Kurang Di-
Jalan KH Abdullah Bin Nuh, salah satu kegiatan peningkatan jalan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan BPK TA 2007
Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama23
laksanakan Sebesar Rp267.934.590,32. Di -
nas Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah
Kota Bogor pada TA 2007 telah mengalo ka -
sikan anggaran belanja modal pada bebe -
rapa kegiatan infrastruktur fisik.
Hasil Pe me riksaan secara uji petik ter -
hadap ke gia tan-kegiatan yang telah di lak -
sa na kan me ng ung kapkan hal-hal seba gai
be ri kut: Ke giatan Pembangunan Rumah
Pemoto ngan He wan Bubulak Tahap II, Ke -
giatan Pemba ngunan Talud Kelurahan Ke -
bon Pe des RW 11, Kegiatan Pembangunan
Talud Kelurahan Kencana, Kegiatan Pem-
bangunan Ta lud Ke lurahan Bondongan RW
16, Ke giatan Pem bangunan Talud Curug
Me k ar RW 08.
Masalah ini mengakibatkan kelebihan
pem bayaran kepada rekanan sebesar Rp -
267. 934.590,32 (Rp182.677.457,00 + Rp32. -
508 .637,80 + Rp25.010.542,72 + Rp5.181.
141,17 + Rp22.556.811,63).
Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh
Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Pe-
merintah Kota Bogor kurang cermat dalam
melakukan pengendalian dan pengawasan.
PPTK dan Pengawas Lapangan kurang cer-
mat dalam melakukan evaluasi pekerjaan
yang dilakukan oleh pihak rekanan.
Atas permasalah tersebut Kepala Dinas
Tata Kota dan Pertamanan menyatakan,
bah wa untuk kegiatan yang akan datang,
pengawasan yang dilaksanakan oleh Peng-
guna Anggaran, PPTK dan Pengawas Lapan-
gan akan lebih dioptimalkan lagi dan segera
menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas
Daerah.
BPK RI menyarankan Walikota Bogor agar
memberikan teguran tertulis kepada Kepala
Dinas Tata Kota dan Pertamanan untuk lebih
optimal dan cermat dalam melakukan pe -
ng a wasan. Memerintahkan Kepala Dinas
Tata Kota dan Pertamanan untuk mem beri -
kan teguran tertulis kepada Pejabat Pe -
laksana Teknis Kegiatan dan Pengawas
La pa ngan agar cermat dalam melaksanakan
tu gas nya.
Sementara itu pada Tabloid Bogor + Edisi
12, tanggapan dari Dinas Tata Kota dan Per -
tmanan yang sekarang berubah nama men-
jadi Pengawasan Bangunan dan Pe mu ki -
man (Wasbangkim) Kota Bogor menya ta kan
bahwa sudah menyelesaikan per masa lahan
tersebut. Dengan surat ba lasan de ngan no -
mor surat 480/741-sekr tang gal 29 Juli 2011.
Namun demikian, pernyataan ter sebut tidak
didukung dengan bukti-bukti bahwa per-
masalahan tersebut sudah diselesaikan. Un -
tuk itu bogor + kembali mela yangkan surat
kedua perihal permintaan data/dokumen in-
formasi publik dengan no mor surat 071/REP/
B+/VIII/2011, namun hingga kini belum men-
dapat balasan dari Di nas Wasbangkim.
gambaran umum sistemPengendaLian intern Padasistem akuntansi dan PeLaPoran keuangan Pe merintah kota bogor ta 2007
Gambaran umum sistem pengendalian
intern pada sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan Pemerintah Kota Bogor TA 2007
pada Buku II yang dikeluarkan BPK RI tang-
gal 30 Juni 2008 terbagi menjadi tiga bagian
utama, yaitu Struktur Organisasi, Kebijakan
serta Sistem dan prosedur. Dalam gamba -
ran umum ini akan dijelaskan pula bagai m -
ana mekanisme mengenai Sistem Pe ren ca-
naan dan Penganggaran, Sistem Pelak sa na -
an, Sistem Penatausahaan Kas, Sistem Pem -
bukuan dan Penyusunan Laporan Ke uang -
an Dae rah, Sistem Pertang gung ja wa ban Sis-
tem Pe ngawasan Pemerintah kota Bogor TA
2007.
struktur organisasiOrganisasi Pemerintah Kota Bogor selama
TA 2007 dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2004 ten-
tang Organisasi Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:
a. sekretaris daerahb. asisten tata Praja, yang meliputi:1). Bagian Pemerintahan, yang membawahi
tiga Sub Bagian;
2). Bagian Hukum, yang membawahi tiga
Sub Bagian;
3). Bagian Organisasi, yang membawahi tiga
Sub Bagian;
4). Bagian Pengelolaan Aset, yang mem-
bawahi tiga Sub Bagian.
c. asisten sosial dan ekonomi, yang me -liputi:1). Bagian Sosial, yang membawahi tiga Sub
Bagian;
2). Bagian Penyusunan Program, yang mem-
bawahi dua Sub Bagian;
3). Bagian Perekonomian, yang membawahi
tiga Sub Bagian;
d. asisten umum, yang meliputi:1). Bagian Perlengkapan, yang membawahi
tiga Sub Bagian;
2). Bagian Kepegawaian, yang membawahi
tiga Sub Bagian;
3). Bagian Keuangan, yang membawahi tiga
Sub Bagian;
4). Bagian Rumah Tangga, yang memba wahi
tiga Sub Bagian.
Unsur Organisasi Pemerintahan Kota Bo -
gor pada TA 2007 terdiri dari 26 (dua puluh
enam) SKPD yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, 11 (sebelas) Di -
nas, 3 (tiga) Badan, 3 (tiga) Kantor, 1 (satu)
Sa tuan Polisi Pamong Praja, dan 6 (enam)
ke camatan. Kekuasaan pengelolaan ke -
uang an daerah pada Pemerintah Kota Bo -
gor dilakukan oleh Bagian Keuangan Se kre-
tariat Daerah Kota Bogor yang terdiri dari:
a. bidang anggaran;b. bidang Perbendaharaan;c. bidang akuntansi.
Ditinjau dari SPI, susunan organisasi telah
memisahkan fungsi pencatatan, fungsi
pem bayaran dan fungsi pelaksanaan serta
tidak terdapat perangkapan jabatan yang
melemahkan pengendalian.
kebijakanDalam menyusun Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah Tahun Anggaran 2007, Pe-
merintah Kota Bogor mengacu pada
Pe r aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pe -
merintah Kota Bogor TA 2007 terdiri dari La-
poran Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Arus Kas dan Catatan atas Laporan Ke -
uangan yang dilampiri dengan Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
Basis Akuntansi yang digunakan dalam
Laporan Keuangan Pemerintah adalah basis
kas (cash basis) untuk pengakuan pendap-
atan, belanja dan pembiayaan dalam Lapo-
ran Realisasi Anggaran, dan basis kas yang
di modifikasi/akrual yang dimodifikasi (mo -
dified cash basis/modified accrual basis) un -
tuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas
dalam Neraca.
Pemerintah Kota Bogor telah menyusun
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18
Tahun 2002 tentang Pokok–pokok Pengelo-
laan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah yang telah dirubah dengan Per atu -
ran Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal
28 Desember 2007 tentang Po kok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, namun
demikian pada tahun 2007 Kota Bogor be -
lum memiliki Keputusan/Peraturan Walikota
yang mengatur Sistem dan Prosedur Pe -
ngelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 58 Tahun 2005 pasal 151 ayat (1) dan
ayat (2) yang menyebutkan bahwa Keten-
tuan tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah diatur dengan peraturan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan selanjutnya ber -
dasarkan peraturan daerah tersebut, kepala
daerah menetapkan peraturan kepala dae -
rah tentang sistem dan prosedur pengelo-
laan keuangan daerah.
sistem dan ProsedurPemerintah Kota Bogor pada tahun 2007
belum memiliki Peraturan Walikota yang
mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pe -
ngelolaan Keuangan Daerah. Karena Perat-
uran Walikota tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah belum ada,
maka Pemerintah Kota Bogor mengacu pa -
da Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor
13 Tahun 2006 sebagai Sistem dan Pro sedur
dengan gambaran sebagai berikut :
a. sistem PerenCanaan dan Peng anggaran
Penyusunan APBD dimulai dengan pe -
nyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 lima
tahun yang merupakan penjabaran dari Visi,
Misi dan Program Walikota yang berpedo-
man pada RPJP Daerah dengan memperha -
tikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan Pemerintah. Se-
lanjutnya SKPD menyusun Rencana Strate-
gis berupa Renstra-SKPD yang memuat visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan. Pemerintah
Daerah selanjutnya menyusun RKPD yang
Rumah Potong Hewan (RPH) di Bubulak, salah satu dari beberapa Pekerjaan Pada Dinsa Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor TA 2007
Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama 24
Ilustrasi : Pmerintahan Kota Bogor
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
Berdasarkan RKPD, Walikota menyusun
Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)
yang berpedoman pada Pedoman Penyu -
sunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri
Dalam Negeri setiap Tahun.
Kebijakan Umum APBD (KUA) dibahas
oleh Walikota dan DPRD. Selanjutnya Peme -
rintah Daerah dan DPRD membahas ranca -
ngan Prioritas dan Plafon Anggaran Se men -
tara (PPAS), setelah disepakati oleh Wali kota
dan DPRD maka KUA dan PPAS dituangkan
dalam Nota Kesepakatan yang ditanda -
tangani bersama oleh Walikota dan Pim -
pinan DPRD.
KUA dan PPAS selanjutnya menjadi dasar
penyu su nan Rencana Kerja Anggaran SKPD
(RKA-SKPD). RKA-SKPD selanjutnya diguna -
kan untuk menjadi dasar menyusun Ran-
cangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
APBD. Raperda APBD yang telah disetujui
DPRD dan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD disampaikan ke -
pada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi
dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peratu-
ran Dae rah tentang APBD dan Peraturan
Wali kota tentang Penjabaran APBD.
b. sistem PeLaksanaanPeraturan Daerah tentang APBD dan Per-
aturan Walikota tentang Penjabaran APBD
diberitahukan kepada semua Kepala SKPD
agar menyusun dan menyampaikan Ran-
cangan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan
Ang garan-SKPD). Rancangan DPA-SKPD
yang telah disusun oleh Kepala SKPD selan-
jutnya diserahkan kepada PPKD. DPA-SKPD
tersebut diverifikasi oleh Tim Anggaran Pe-
merintah Daerah bersama Kepala SKPD.
Hasil Verifikasi tersebut disahkan oleh PPKD
dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-
SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Kepala SKPD selaku peng-
guna anggaran/barang.
Pembayaran atas beban APBD dilakukan
berdasarkan SPD atau DPA-SKPD. Pelaksa -
naan pembayaran atas beban APBD dila ku -
kan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Ang -
ga ran dan selanjutnya diterbitkan SP2D
oleh Kuasa BUD.
Penanggungjawab penge lolaan ang ga -
ran satuan kerja adalah Pe mim pin Satuan
Kerja yang bertindak se ba gai pengguna
ang garan. Pengelola ke gia tan atas peng -
gunaan Belanja Daerah di lingku ngan Pe -
me rintah Kota Bogor adalah Pe nang gung-
ja wab kegiatan dan Pemimpin Pelaksana
Kegiatan yang ditunjuk ber da sarkan Surat
Perintah Walikota. Sedangkan Satuan Pe-
megang Kas (SPK) dan atasan langs ung SPK
di setiap perangkat daerah ditetapkan me -
lalui Surat Keputusan Kepala SKPD terkait.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
belum sepenuhnya sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku, antara lain berdasarkan
hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas
kegiatan pengadaan barang/jasa pada Di -
nas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pen di -
dikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan,
dan Dinas Tata Kota dan Pertamanan me-
nunjukkan terdapat beberapa pelaksa naan
pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. Hal ter -
sebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pe -
ngawasan atas pekerjaan fisik di lapa ngan
masih lemah sehingga hasil pekerjaannya
kurang dapat dipertanggungjawabkan.
C. sistem Penatausahaan kas
Penatausahaan penggunaan anggaran
SKPD dilakukan oleh Bendahara Penerima
dan Bendahara Pengeluaran masing-ma -
sing SKPD. Bendahara Penerima pada SKPD
menyelenggarakan pembukuan terhadap
seluruh Penerimaan dan Penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawab-
nya. Bendahara Pengeluaran menyeleng -
gar akan pembukuan atas uang yang di te -
ri ma dari pencairan SP2D
(LS/UP/GU/TU), dan Pembayaran yang di-
lakukannya. Selanjutnya Bendahara Pene -
rima dan Bendahara Pengeluaran menyam -
paikan Laporan pertanggungjawaban ke -
pada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
d. sistem Pembukuan danPenyusunan LaPoran keuangandaerah
Pembukuan dan penyusunan Laporan Ke -
uangan Kota Bogor TA 2007 diseleng ga -
rakan dengan menggunakan sistem pem -
bu kuan ganda (double entry) dan susunan
Laporan Keuangannya terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran TA 2007, Neraca per 31
De sember 2007, Laporan Arus Kas TA 2007
dan Catatan atas Laporan Keuangan TA
2007 disajikan sesuai dengan Peraturan
Men teri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke -
uangan Daerah dan Standar Akuntansi Pe-
merintahan (SAP).
Sistem Penatausahaan Aset Daerah masih
belum optimal. Pengelolaan dan pemeliha -
raan aset tetap dilakukan oleh Bagian Pe -
ngelolaan Aset Sekretariat Daerah dan oleh
SKPD masing-masing. Sal do awal aset tetap
Tahun 2007 pada ma sing-masing SKPD di-
catat berdasarkan data yang diperoleh dari
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
Selanjutnya setiap terjadi penambahan
atau pe ngurangan, Pengurus Barang pada
masing -masing SKPD melakukan penye -
suaian pencatatan. Penambahan Aset Tetap
pada masingmasing SKPD dapat terjadi dari
pengadaan oleh SKPD sendiri dan oleh Se -
kretariat Daerah, serta pemberian/hibah
dari pihak lain. Aset tetap yang diterima
oleh SKPD dari Sekretariat Daerah dicatat
sesuai dengan Berita Acara Serah Terima
(BAST). Namun masih terdapat perbedaan
pengakuan nilai perolehan aset tetap antara
BAST yang diterima SKPD dengan yang ter-
catat di Bagian Pe ngelolaan Aset. Pengguna
Barang SKPD be lum membuat laporan ba -
rang secara pe r io dik sebagai dasar pe nyu -
sunan Neraca Daerah sehingga Bagian
Ke uangan baru melakukan penyesuaian se -
telah ada pemeriksaan.
Hasil rekapitulasi jumlah aset tetap di
Bagian Pengelolaan Aset, Laporan Ke uang -
an SKPD dan Bagian Keuangan menunjuk -
kan bahwa terdapat ketidakcocokan jumlah
penambahan aset tetap. Hal tersebut tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No -
mor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke -
uangan Daerah Pasal 10 huruf i yang me -
nyatakan, bahwa Pejabat pengguna ang -
garan/pengguna barang daerah mempun-
yai tugas dan wewenang mengelola barang
milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Dae rah/ -
Negara Pasal 8 ayat (2) huruf c yang me -
nyatakan bahwa Kepala satuan perangkat
dae rah berwenang dan bertanggung jawab
Foto: Dok.Bogorplus
Liputan Utama25
melakukan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah yang berada dalam pe -
nguasaannya, Pasal 75 ayat (1) yang menya -
takan, bahwa pengguna barang melakukan
pemantauan dan penertiban terhadap
peng gunaan, pemanfaatan, pemindah ta -
nganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan
pengamanan barang milik negara/daerah
yang berada di bawah penguasaannya, Pe -
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (j) yang me -
nyatakan bahwa Kepala SKPD selaku peja-
bat pengguna anggaran/pengguna ba rang
mempunyai tugas mengelola barang milik
daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tang gung jawab SKPD yang dipimpinnya,
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Inventarisasi
Ba rang yang menyatakan bahwa (1) Buku
Inventaris memuat data meliputi lokasi, je -
nis/merk type, jumlah, ukuran, harga, ta hun
pembelian, asal barang, keadaan ba rang
dan sebagainya; (2) Agar buku in ven taris di-
maksud dapat digunakan sesuai fungsi dan
peranannya, maka pelaksanaannya harus
tertib, teratur dan berkelanjutan, berda sar -
k an data yang benar, lengkap dan akurat se-
hingga dapat memberikan informasi yang
tepat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No -
mor 17 Tahun 2007 tentang Inventarisasi Ba -
rang Pasal 30 yang menyatakan bahwa
untuk memudahkan pendaftaran dan pen-
catatan serta pelaporan barang milik daerah
secara akurat dan cepat dapat digunakan
aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ba -
rang Daerah.
Pajak daerah tidak ditetapkan dengan
surat ketetapan pajak daerah. Terdapat be-
berapa jenis pajak daerah seperti pajak ho -
tel, pajak restoran dan pajak hiburan yang
dikelola Dinas Pendapatan Daerah serta
pajak parkir yang dikelola Dinas Angkutan
Lalu Lintas dan Jalan Raya yang dihitung se-
cara self assesment tidak ditetapkan dengan
surat ketetapan pajak daerah. Hal tersebut
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No -
mor 15 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
Walikota menetapkan pajak terhutang den-
gan menerbitkan SKPD; Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pajak Resto -
ran Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bah -
wa Berdasarkan SPTPD sebagaimana di mak -
sud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dae -
rah ini, Walikota menetapkan pajak terhu -
tang dengan menerbitkan SKPD; Pera tu ran
Daerah No mor 3 Tahun 2007 tentang Pajak
Hiburan Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan
bahwa Berdasarkan SPTPD sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 ayat (1), Walikota
menetapkan pajak terhutang dengan me -
nerbitkan SKPD; dan Peraturan Daerah No -
mor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Parkir Pasal
13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Ber da -
sarkan SPTPD sebagaimana dimaksud da -
lam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
Wa likota menetapkan pajak terhutang de -
ngan menerbitkan SKPD.
e. sistem PertanggungjaWabanPertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kota Bogor TA 2007 yang disusun oleh Pe-
merintah Kota Bogor dan disampaikan ke -
pada BPK RI terdiri dari empat jenis laporan
keuangan sebagai berikut:
a. Laporan realisasi anggaran ta 2007;b. neraca per 31 desember 2007;c. Laporan arus kas ta 2007;d. Catatan atas Laporan keuangan ta2007.
Bentuk dan Format Laporan Realisasi Ang -
garan TA 2007 Neraca per 31 Desember 2007
dan Laporan Arus Kas TA 2007 disaji kan
sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Standar Akuntansi Peme rinta -
han (SAP).
Dalam Rangka Pertang gung ja waban pe -
laksanaan APBD seluruh Satuan Kerja Per -
angkat Daerah (SKPD) diamanatkan untuk
membuat Laporan Ke uangan yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah
(entitas akuntansi) untuk membuat laporan
atas penggunaan anggaran/penggunaan
barang selanjutnya digabungkan menjadi
La poran Keuangan Pemerintah Kota Bogor
yang dibuat oleh Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Sub
Bagian Akuntansi pada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut
entitas pelaporan, namun demikian pada
ke nyataannya Sub Bagian Akuntansi me -
nyu sun Laporan Realisasi Anggaran berda -
sa rkan SP2D yang dicairkan, serta surat
per tanggungjawaban yang sudah masuk ke
Bagian Keuangan, sehingga setelah dilaku -
kan pencocokan dengan lembar pengesa-
han SPJ dari tiap SKPD tidak ada kecocokan.
Dalam hal penyusunan Neraca, pihak Sub
Bagian Akuntansi melakukan konfirmasi ter-
hadap masing-masing SKPD namun tetap
saja pada saat pemeriksaan terdapat keti-
dakcocokan jumlah.
Tata Cara Pemberian dan Pertanggung-
jawaban Belanja Tidak Terduga Sebesar
Rp700.000.000,00 tidak sesuai ketentuan ka -
rena digunakan sebagai dana talangan un -
tuk melakukan penyertaan modal. Hal ini
ti dak sesuai dengan Peraturan Menteri Da -
lam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal
15 Mei 2006 tentang Keuangan Daerah Pa -
sal 134 ayat (1) Dasar pengeluaran ang garan
belanja tidak terduga yang dianggar kan
dalam APBD untuk mendanai tang gap da -
rurat, penanggulangan bencana alam dan/ -
atau bencana sosial, termasuk peng em -
ba lian atas kelebihan penerimaan dae rah
ta hun sebelumnya yang telah ditutup di te -
tapkan dengan keputusan kepala dae rah
dan diberitahukan kepada DPRD pa ling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak ke putu -
san dimaksud ditetapkan ayat (4) Tata cara
pemberian dan pertanggungjawaban be-
lanja tidak terduga untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dite-
tapkan dalam peraturan kepala dae rah.
f. sistem PengaWasanPengawasan secara internal di masing-
masing SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD
terkait dan oleh Badan Pengawas Daerah
Kota Bogor dengan melakukan pemeriksa -
an reguler. Hasil penelaahan atas sistem
pembukuan dan penyusunan Laporan Ke -
uangan serta pelaksanaannya oleh Pe me rin -
tah Kota Bo gor ternyata belum se pe n uh-
nya me ngi kuti ketentuan-ketentuan yang
ber laku, sehing ga masih terdapat kelema-
han-kelemahan yang tercermin dalam te -
muan pemeriksaan. *bima Cf
TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2006LaPoran hasil keuangan Pemerintah
Kota Bogor untuk Tahun Anggaran (TA)
2006 yang dikeluarkan oleh Badan Peme -
riksa Keuangan (BPK) pada tanggal 4 Juni
2007 menemukan ada sembilan permasala-
han yang tidak sesuai dengan aturan. Lima
permasalahannya telah dibahas dalam Ta -
bloid edisi 12, empat sisanya akan dibahas
dalam edisi 13 ini. Selain itu, perkembangan
atas permasalahan yang telah dibahas di
edisi se belumnya, seyogyanya dipaparkan
dalam bahasan kali ini sehingga masyarakat
mengetahui apa yang terjadi dalam dua
bulan terakhir dan bagaimana tindak lanjut
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor
menyikapi temuan BPK tersebut.
Permasalahan pada TA 2006 yang dibahas
dalam edisi ini berhubungan dengan in -
ternal Pemerintah Kota Bogor meliputi Se -
kretaris Daerah, Bagian Keuangan dan Sub
Bagian Perlengkapan, dan Sub Bagian Uru-
san Dalam. Berikut uraian temuan BPK atas
laporan hasil keuangan Pemerintah Kota
Bogor TA 2006. Pembahasan tiap masalah
dalam edisi ini tentunya merujuk pada taha-
pan penyusunan, pelaksanaan dan pertang-
gungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang telah dijelaskan
pada rubrik awal dan diharapkan masya -
rakat dapat memahami berbagai permasa -
la han pada TA 2006.
beLanja kegiatan 27 skPd meLebihianggaran yang teLah ditetaPkan
Pemerintah Kota Bogor tidak mengawasi
dengan baik keuangan daerahnya. Pasalnya,
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
dan Laporan Anggaran Realisasi dalam La-
poran hasil keuangan Badan Pemeriksa Ke -
uangan (BPK) Tahun Anggaran (TA) 2006
ditemukan 228 kode rekening anggaran
pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang melebihi anggaran sebesar Rp
6.305.224.237,00. Meski realisasi anggaran
program atau SKPD yang bersangkutan
tidak melebihi plafon yang telah ditetapkan,
tetapi mengakibatkan realisasi belanja Pe-
merintah Kota Bogor belum dapat diper-
tanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Hal ini disebabkan oleh Bagian Keuangan
yang berperan sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) tidak mengelola keuangan se-
cara tertib dengan memperhatikan alokasi
anggaran. Kepala SKPD juga kurang mem-
perhatikan kebutuhan anggaran dan Se -
kretaris Daerah pun tidak mengendalikan
ang garan sesuai kewenangannya.
Pengelolaan keuangan yang dilakukan
tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah
(PP) No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 54 ayat (1) yang me -
nyebutkan SKPD dilarang melakukan pe -
ngeluaran atas beban anggaran belanja
dae rah untuk tujuan yang tidak tersedia
ang garannya dan/atau yang tidak cukup
tersedia anggarannya dalam APBD.
Dalam penyusunan Anggaran Penda pa -
tan dan Belanja Daerah (APBD), masing-ma -
sing SKPD telah memberikan rencana kerja
dan anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang berisi
rencana pendapatan, belanja program, ke -
giatan SKPD dan rencana pem biayaan.
Se suai RKA-SKPD tersebut, SKPD dapat
me minta penyediaan dana terhadap pro-
gram yang telah ditetapkan dalam APBD.
Dana dapat dikeluarkan jika surat perintah
pencairan dana (SP2D) lengkap diberikan
kepada kas daerah yang ditunjuk yakni Bank
Jabar. Namun dalam PP No. 58/2005 Pasal
94, kuasa BUD berhak menolak permintaan
pembayaran yang diajukan pengguna ang -
garan jika pengeluaran tersebut melebihi
pagu dan/atau tidak didukung oleh keleng -
kapan dokumen sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Atas permasalahan tersebut, BPK me nya -
rankan agar Walikota Bogor menegur secara
tertulis Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian
Keuangan untuk tidak melakukan pe ng e -
luaran yang melebihi anggaran dan mem -
per hatikan kebutuhan anggaran yang se -
be narnya serta melaporkan secara terpisah
kepada DPRD Kota Bogor atas perubahan
realisasi anggaran tersebut. Akan tetapi,
pihak-pihak yang bersangkut tidak bersedia
memberikan keterangan dan bukti laporan
realisasi anggaran yang secara terpisah di-
laporkan kepada DPRD Kota Bogor perihal
masalah tersebut.
PengeLuaran beLanja tidak ter-sangka tidak sesuai ketentuan
Pengeluaran anggaran Belanja Tidak Ter-
sangka Tahun Anggaran (TA) 2006 beralih
fungsi sebagai anggaran untuk menam-
pung pembayaran atas penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang belum dianggarkan
26Liputan Utama
dalam APBD. Hasil pemeriksaan dokumen
Laporan Realisasi Anggaran dan bukti per-
tanggungjawaban dalam laporan hasil ke -
uangan untuk Pemerintah Kota Bogor TA
2006 menunjukkan pengeluaran Belanja
Tidak Tersangka sebesar Rp 211.564.000,-
tidak sepenuhnya digunakan untuk ke -
perluan penanganan bencana alam, ben -
cana sosial dan pengeluaran tidak tersangka
lainnya yang sangat diperlukan dalam pe -
nye lenggaraan kewenangan Pemerintah
Dae rah.
Pemerintah Kota Bogor menganggarkan
Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp 7.160. -
451.280,00 dan direalisasikan sebesar Rp
2.153.229.000,00 atau 30,07 %. Dari realisasi
tersebut sebesar Rp 211.564.000,00 per -
untukkannya tidak didasarkan kepada SK
Walikota maupun persetujuan DPRD Kota
Bo gor, hanya berdasarkan memo dari Wa-
likota Bogor.
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Ke -
putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke -
uangan Daerah serta Tata Cara Penyu sunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pen dapatan dan Belanja Daerah, yaitu Pasal
7 yang menyatakan bahwa belanja tidak ter-
sangka dianggarkan untuk pengeluaran-pe -
ngeluaran penanganan bencana alam, ben-
ca na sosial atau pengeluaran lainnya yang
sangat diperlukan dalam rangka pe nye leng -
garaan kewenangan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah, sebagai
orang yang memberikan persetujuan se-
harusnya memperhatikan permintaan pen-
geluaran dari SKPD sesuai peruntukan dan
APBD yang telah ditetapkan. Kepala Bagian
Keuangan juga seharusnya memperhatikan
kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
da lam pengeluaran keuangan, tidak ber -
dasar kan atas memo dari Walikota Bogor se-
mata. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan
yang dibayarkan ke SKPD tidak dapat diper-
tanggungjawabkan dari aspek kepatuhan
terhadap perundangan-undangan yang
ber laku.
Atas permasalahan ini, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) menyarankan kepada Wali -
kota Bogor untuk memberikan teguran ter-
tulis kepada Sekretaris Daerah dan Ke pala
Bagian Keuangan agar lebih selektif dan se-
lalu berpedoman pada ketentuan yang ber -
laku dalam menyetujui pengeluaran atas
be ban biaya tak tersangka.
Sementara itu, dalam surat balasan No.
900-04/1877-BPKAD tanggal 8 Agustus
2011 perihal tanggapan atas permintaan
data/ dokumen informasi publik yang di -
tandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota
Bogor, Bambang Gunawan menyatakan,
bah wa yang mempunyai kewenangan un -
tuk data tersebut adalah Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Per-
wakilan Jawa Barat sebagai pihak yang me -
lak sanakan pemeriksaan. Sekretaris Dae rah
dalam surat tersebut menjelaskan telah me -
nindaklanjuti saran BPK berdasarkan lapo-
ran hasil pemeriksaan BPK RI atas kajian
keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor
Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2011.
Pemkot boroskan dana Perbaikan dan Penyediaan sukuCadang kendaraan dinas
Pemerintah Kota Bogor habiskan dana ra-
tusan juta rupiah untuk pekerjaan perbai -
kan/service dan penyediaan suku cadang
kendaraan dinas roda empat dan roda dua.
Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan
daerah dengan penambahan pengeluaran
belanja sebesar Rp 314.193.150,00 pada
Tahun Anggaran (TA) 2006.
Sesuai Keputusan Walikota Bogor No.
900.45-240 Tahun 2005 tanggal 26 Oktober
2005 Tentang Penetapan Standar Biaya Pe -
ngelolaan Kegiatan di Lingkungan Pemerin-
tah Kota Bogor mengenai Biaya Eksploitasi
dan Pemeliharaan Kendaraan dalam 1 (satu)
tahun yakni Rp 4.000.000,00 untuk mini bus
kendaraan roda empat dan Rp 1.200.000,00
untuk kendaraan motor roda dua.
Hasil pemeriksaan dokumen pertang-
gungjawaban pada Sekretariat Kota Bogor
TA 2006 diketahui bahwa pekerjaan perbai -
kan/service dan penyediaan suku ca dang
kendaraan dinas roda empat dan roda dua
melebihi ketentuan yang telah ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bo -
gor dengan selisih Rp 314.193.150,00, rin-
cian tiap kendaraan sebagai berikut:
Kepala Bagian Pengelolaan Aset menje-
laskan dalam hasil laporan pemeriksaan ter -
sebut bahwa biaya yang dikeluarkan untuk
pemeliharaan kendaraan dinas merupakan
investasi agar kendaraan tersebut laik jalan,
aman dikendarai serta menambah umur
teknis kendaraan sehingga pelaksanaan
tugas dari para pejabat di lingkungan Kota
Ilustrasi : Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkot Bogor
No No.Pol Kend Realisasi(Rp) Standar biaya (Rp) Selisih (Rp)1 2 3 4 5=3-4
1 F 2808 B 3.925.000,- 1.200.000,00 2.725.000,00
2 F 2809 B 3.925.000,- 1.200.000,00 2.725.000,00
3 F 7081 A 20.086.700,00 4.000.000,00 16.086.700,00
4 F 1247 A 6.024.600,00 4.000.000,00 2.024.600,00
5 F 1097 A 8.912.000,00 4.000.000,00 4.912.000,00
6 F 7119 A 19.158.900,00 4.000.000,00 15.158.900,00
7 F 1294 A 4.185.000,00 4.000.000,00 185.000,00
8 F 1250 A 8.887.900,00 4.000.000,00 4.887.900,00
9 F 8104 A 8.423.800,00 4.000.000,00 4.423.800,00
10 F 785 A 7.676.200,00 4.000.000,00 3.676.200,00
11 F 11 A 23.569.100,00 4.000.000,00 19.569.100,00
12 F 1317 A 21.276.400,00 4.000.000,00 21.276.400,00
13 F 1244 A 13.130.050,00 4.000.000,00 9.130.050,00
14 F 1294 A 35.578.550,00 4.000.000,00 31.578.550,00
15 F 8203 A 4.856.500,00 4.000.000,00 856.500,00
16 F 8310 A 4.774.000,00 4.000.000,00 774.000,00
17 F 1253 A 9.888.200,00 4.000.000,00 5.888.200,00
18 F 1251 A 4.898.050,00 4.000.000,00 898,050,00
19 F 785 A 5.141.250,00 4.000.000,00 1.141.250,00
20 F 1260 A 4.493.500,00 4.000.000,00 493.500,00
21 F 8309 A 4.898.700,00 4.000.000,00 898.700,00
22 F 1208 A 4.972.000,00 4.000.000,00 972.000,00
23 F 8185 A 14.283.500,00 4.000.000,00 10.283.500,00
24 F 8264 A 27.247.000,00 4.000.000,00 23.247.000,00
25 F 10 A 17.061.100,00 4.000.000,00 13.061.100,00
26 F 785 A 5.302.500,00 4.000.000,00 1.302.500,00
27 F 7119 A 6.765.000,00 4.000.000,00 2.765.000,00
28 F 1297 A 28.735.650,00 4.000.000,00 24.735.650,00
29 F 12 65 A 17.464.650,00 4.000.000,00 13.464.650,00
30 F 1259 A 18.045.550,00 4.000.000,00 14.045.550,00
31 F 1264 A 14.033.100,00 4.000.000,00 10.033.100,00
32 F 8107 A 9.136.700,00 4.000.000,00 5.136.700,00
33 F 1236 A 5.799.500,00 4.000.000,00 1.799.500,00
34 F 8025 A 4.906.000,00 4.000.000,00 906.000,00
35 F 1242 A 9.729.500,00 4.000.000,00 5.729.500,00
36 F 1254 A 19.144.950,00 4.000.000,00 15.144.950,00
37 F 1252 A 8.986.700,00 4.000.000,00 4.986.700,00
38 F 8104 A 12.607.950,00 4.000.000,00 8.607.950,00
39 F 1234 A 12.541.400,00 4.000.000,00 8.541.400,00
40 F 9 A 8.126.000,00 4.000.000,00 4.126.000,00
Jumlah 314.193.150,00
Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama27
Bogor dapat berjalan dengan baik, hal ini
disebabkan pada Tahun Anggaran 2006
tidak ada anggaran untuk pengadaan ken -
daraan operasional pengganti kendaraan
lama, bahkan menambah umur teknis dari
kendaraan tersebut.
Atas permasalahan tersebut, Badan Pe -
me riksa Keuangan (BPK) mnyarankan Wa li -
kota Bogor agar memberikan peringatan
ter tulis kepada pimpinan kegiatan dan
atasan langsungnya sehingga dalam pe me -
li haraan dan perawatan kendaraan berpe -
doman pada ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, Bogorplus mencoba kon-
firmasi mengenai masalah ini kepada Ke -
pala Bagian Sub Bagian (Kasubag) Urusan
Dalam yang memiliki berwenang dalam
kegiatan tersebut, tetapi yang bersangku-
tan sedang keluar kota. Surat permintaan
data/dokumen informasi publik pun dila -
yang kan kepada Kasubag Urusan Dalam se-
bagai konfirmasi tertulis, namun tidak ada
tanggapan hingga saat ini.
Perubahan aset tetaP tidakdidukung bukti yang sah
Pemerintah Kota Bogor menganggarkan
kegiatan koreksi neraca awal sebesar Rp.
200.000.000,00 dan telah direaliasikan sebe-
sar Rp200.000.000,00 atau 100% untuk Tan-
hun Anggaran (TA) 2006. Kegiatan tersebut
bertujuan untuk mendata dan menilai ke-
wajaran aset TA 2005 sehingga telah terjadi
penambahan nilai aset tetap sebesar Rp
1.718.732.980.182,00.
Hasil pemeriksaan dokumen dan laporan
keuangan diketahui laporan keuangan pada
neraca per 31 Desember 2005 menunjuk kan
adanya perubahan nilai aset tetap sebagai
koreksi atas Neraca per 31 Desember 2005.
Perubahan tersebut adalah adanya proses
revaluasi aset tetap sebesar Rp 1.724.850. -
307.748,00 serta pengurangan nilai aset
per alatan dan mesin senilai Rp 5.612.891. -
450,-. Perubahan-perubahan tersebut tidak
didukung dengan bukti-bukti transaksi
yang mendasari pencatatannya. Selain itu,
terdapat juga mutasi tambah dan kurang
aset tetap seluruhnya sebesar Rp 45.414. -
558. 549,00 yang belum diketahui transaksi
yang mendasarinya.
Hal tersebut tidak sesuai dengan penje-
lasan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 58
Tahun 2005 mengenai pertanggungjawa-
ban keuangan daerah yang menyebutkan
pe ngaturan bidang akuntansi dan pela -
poran dilakukan dalam rangka untuk me -
nguat kan pilar akuntabilitas dan trans -
pa ran si Pemda wajib menyampaikan per-
tanggung jawaban berupa laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerin-
tahan. Selanjutnya, PP No. 58 Tahun 2005
tentang Penge lolaan Keuangan Daerah Pa -
sal 7 tentang pe ja bat pengelola keuangan
daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, huruf p yaitu melak-
sanakan sistem akuntansi dan pelaporan
ke uangan daerah serta huruf q yakni me -
nyajikan informasi keuangan daerah. Pera -
tu ran Pemerintah No. 24 Tahun 2005 ten -
tang Standar Akuntansi Pemerintah Pa sal 4
yang menyebutkan Pe ngantar Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1 ten-
tang penyajian laporan ke uangan.
Perubahan-perubahan tersebut meng -
akibatkan nilai aset yang disajikan dalam
Neraca per 31 Desember 2006 belum dapat
menunjukkan angka yang seharusnya ter-
jadi karena Kepala Bagian Keuangan beserta
staf kurang memahami proses pencatatan
dan pengendalian aset sesuai prinsip-prin-
sip Akuntansi dengan pengelolaan keuan-
gan daerah yang baik.
Bagian Keuangan menjelaskan dalam ha -
sil laporan keuangan tersebut akan me nga -
da kan pembinaan yang lebih intensif me -
nge nai tata cara penatausahaan ke uangan
sesuai dengan peraturan yang ber laku se-
hingga dapat menghindari ke sa la- han yang
sama.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD), Sudradji mengatakan
pihaknya telah menindaklanjuti laporan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas lapo-
ran hasil pemeriksaan keuangan untuk TA
2006. Namun ia tidak memberikan bukti-
bukti atas tindak lanjut tersebut. Sementara
itu, Sekretaris Daerah, Bambang Gunawan
menanggapi permintaan bukti tersebut
melalui surat tanggapan No. 900-04/1877-
BPKAD Tanggal 8 Agustus 2011. Ia menje-
laskan BPK Perwakilan Jawa Barat yang
mem punyai kewenangan untuk mem beri -
kan data tersebut sebagai pihak yang me -
laksanakan pemeriksaan.
resume LaPoran atas PengendaLian internLaPoran keuangan Pemerintah kota bogortahun anggaran 2006
Masih ingatkah Anda berita-berita me -
nge nai hasil laporan keuangan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) terhadap Peme rin-
tah Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2006
di Bogor + Edisi 12? Bagaimana tindak lanjut
Pemerintah Kota atas masing-masing per -
ma salahan yang dibahas dalam berita-be -
rita sebelumnya?.
Adapun lima berita yang membahas ten-
tang hasil laporan keuangan BPK terhadap
Pemerintah Kota Bogor TA 2006 antara lain
Pertanggungjawaban Keuangan SKPD Am-
buradul BPKAD Enggan Berikan Bukti Ter-
tulis, Belanja Sekretariat Daerah dan DPRD
Kota Bogor Belum Didukung Bukti Sah dan
Lengkap, Pengadaan Aspal Belum Diman-
faatkan Secara Optimal Untuk Kepentingan
Umum, DPRD Kota Bogor Boroskan Dana
BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas,
serta Pengadaan Bahan pakaian Dinas Har-
ian (PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor
Belum Bermanfaat Secara Maksimal.
sekretaris daerah menanggaPiPer mintaan data informasi PubLik
Beberapa permasalahan dalam laporan
hasil pemeriksaan keuangan BPK ternyata
ditanggapi oleh Sekretaris Daerah (Sekda),
Bambang Gunawan melalui surat nomor
No. 900-04/1877-BPKAD tanggal 8 Agustus
2011. Permasalahan tersebut terdapat da -
lam berita yang berjudul “Pertanggungja -
waban Keuangan SKPD Amburadul BPKAD
Enggan Berikan Bukti Tertulis” dan “Belanja
Sekretariat Daerah dan DPRD Kota Bogor
Belum Didukung Bukti Sah dan Lengkap”.
Permasalahan pertama, mengenai per-
tanggungjawaban keuangan SKPD yang
am buradul. Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) masih dipertanyakan penyalurannya.
Pasalnya, terjadi selisih dana sebesar
Rp.53.082. 597.748,00 dalam laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Tahun Ang garan (TA) 2006.
Berdasarkan laporan tersebut, Pemerin-
tah Kota Bogor telah mencairkan dana Be-
lanja sebesar Rp.558,083,246,019.00 dengan
dikeluarkannya Surat Perintah Membayar
untuk Pemegang Kas (SPM-PK) sebesar
Rp.162.261.063.381.00 dan Surat Perintah
Membayar Beban Tetap (SPM-BT) sebesar
Rp.395.822.182.638.00 dari anggaran sebe-
sar Rp.567.105.565.536.00 atau 98% untuk
kepentingan tiap SKPD. Perhitungan total
SPM-PK yang dikeluarkan dari 27 SKPD se -
be sar Rp 162.261.063.381,00, yang dicatat di
Register SPJ sebesar Rp.109.178.465.633,00.
Atas permasalahan tersebut, Kepala Ba -
dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD), Sudradji mengaku pihaknya telah
menindaklanjuti laporan BPK atas laporan
hasil pemeriksaan keuangan TA 2006. Na -
mun, ia tidak bersedia memberikan bukti
tertulis terkait tindak lanjut yang dilakukan.
Menurutnya, pemberian bukti harus seijin
dari Walikota Bogor, Diani Budianto.
Sedangkan permasalahan lainnya me -
ngenai belanja sekretariat daerah dan DPRD
Kota Bogor yang belum didukung bukti
yang sah dan lengkap. Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD habiskan belanja un -
tuk Tahun Anggaran (TA) 2006 masing-ma -
sing sebesar Rp 972.786.000,00 dan Rp
3.180. 000.000,00. Dalam laporan hasil pe-
meriksaan keuangan Badan Pemeriksa Ke -
uangan (BPK) pada TA 2006 menunjukkan
bukti pertanggungjawabannya hanya be -
rupa kuitansi tanda terima. BPK berpenda-
pat adanya kecurangan atas realisasi belanja
tersebut. Sementara itu, Laporan Keuangan
disusun berdasarkan Kepmendagri No. 29
TA 2002 tentang Pedoman Penyusunan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke -
uangan serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang
merupakan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
Hal ini disebabkan Kepala Bagian Ke -
uangan lalai dalam mengendalikan realisasi
Belanja sesuai dengan ketentuan dan
Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pe-
megang Kas Sekretariat Daerah, dan Se -
kretariat DPRD kurang memperhatikan
ke tentuan yang ber la ku dalam memper -
tang gungja wab kan pe ngeluaran sebesar
Rp 4.152.786. 000,00.
Berdasarkan kedua permasalahan terse-
Ilustrasi : Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemkot Bogor Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama 28
but, redaksi mengirimkan surat permintaan
data/dokumen informasi publik yang ditu-
jukan kepada Kepala BPKAD masing-masing
dengan Nomor 012/REP/VII/2011 dan 027/ -
REP /B+/VII/2011. Surat tersebut ditanggapi
oleh Sekda. Dalam suratnya, Sekda menje-
laskan telah menindaklanjuti saran BPK
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK
RI atas kajian keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bogor Tahun 2010 Tanggal 15 Juli 2011.
Sekda juga melampirkan rekap permintaan
data informasi publik untuk tiap-tiap surat.
Namun, lampiran tersebut tidak menjawab
apa yang dimintakan yakni berupa doku-
men atau bukti-bukti tindak lanjut.
enggan berikan bukti tertuLis Terkait permasalahan lainnya dengan
judul “Pengadaan Aspal Belum Dimanfaat -
kan Secara Optimal Untuk Kepentingan
Umum”, “DPRD Kota Bogor Boroskan Dana
BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas”,
serta “Pengadaan Bahan pakaian Dinas Ha -
rian (PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor
Belum Bermanfaat Secara Maksimal”, ada
pihak-pihak yang bersedia memberikan
tanggapan berupa konfirmasi langsung ke -
pada narasumber tetapi tetap tidak berse-
dia melampirkan data/dokumen informasi
publik terkait masing-masing permasala-
han.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perlengka-
pan, Rudiyana, mengakui adanya 155 drum
sisa aspal senilai Rp 161.293.000,00 dalam
pengadaan aspal yang dilaksanakan oleh
CV Puspa Calliandra berdasarkan kontrak
No. 510.2/4.ASP/XI/2006 tanggal 8 Novem-
ber 2006.
Dari sisa aspal tersebut, ternyata sebanyak
50 drum dipinjamkan pada PU Dinas Bina
Marga sesuai dengan surat perjanjian pem-
injaman aspal tanggal 1 Februari 2007 an-
tara Bagian Perlengkapan dan Dinas Bina
Marga, periode peminjaman tersebut se-
lama tiga bulan terhitung ditandatangani
perjanjian dan akan berakhir tanggal 30
April 2007. Peminjaman tersebut dikarena -
kan kondisi fisik jaringan jalan di Kota Bogor
yang intensitas kerusakannya me ning kat -
kan akibat cuaca yang tidak baik. Oleh ka -
rena masih ada sisa stok aspal pada Bagian
Perlengkapan dan belum ada anggaran
Dinas Bina Marga. Namun sampai berakhir
pemeriksaan, ternyata aspal belum dikem-
balikan.
Ternyata sebelum tanggal perjanjian be-
rakhir, Dinas Bina Marga belum dapat me -
ngembalikan aspal disebabkan oleh belum
disetujuinya anggaran. Maka Bagian Per-
lengkapan membuat dokumen perpanjan-
gan pengembalian aspal pada 1 Mei 2007,
dengan periode peminjaman selama tiga
bulan hingga 31 Juli 2007. Dinas Bina Marga
telah mengembalikan sebanyak 50 drum
aspal kapada Bagian Perlengkapan pada 12
Juli 2007.
Redaksi kembali mengirimkan surat per-
mintaan data/dokumen informasi publik di-
tujukan kepada Kasubag Perlengkapan,
Rudiyana melalui surat nomor 002/REP/B+/ -
VII/2011 tetapi tidak diterima oleh pihak
terkait dikarenakan Sub Bagian Perlengka-
pan di bawah naungan Bagian Umum se -
hing ga surat ditujukan kepada Kepala
Ba gian (Kabag) Umum dengan Nomor 007/
REP/ B+/VII/2011. Surat tersebut awalnya di-
terima oleh staf bagian umum atas re ko -
men dasi Kasubag Perlengkapan. Namun,
se telah Walikota Bogor mengadakan koor-
dinasi dengan Humas Pemerintah Kota agar
semua surat ditujukan kepada Walikota
Bogor, Diani Budianto. Oleh karena itu,
Rudiyana menjelaskan bahwa surat yang di-
tujukan sebelumnya kepada Kabag Umum
tidak dapat dibalas. Akan tetapi, alasan ter -
sebut tidak disampaikan melalui surat ba -
lasan tertulis.
Hal senada juga terjadi terhadap Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bo -
gor yang menghabiskan dana ratusan juta
rupiah untuk belanja bantuan BBM dan pe -
meliharaan kendaraan dinas dan meng -
akibatkan kerugian keuangan daerah de -
ngan penambahan pengeluaran belanja Ta -
hun Anggaran (TA) 2006. Sesuai dengan
Keputusan Walikota Bogor No. 900.45-240
Tahun 2005 tanggal 26 Oktober 2005 ten-
tang Penetapan Standar Biaya Pengelolaan
Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota
Bogor Tahun 2006 mengenai Kegiatan Ope -
rasional Pemeliharaan untuk BBM dalam 1
(satu) Tahun yakni 12 x 270.000=Rp. 3.240. -
000,00 dan Pemeliharan Roda 4 Per tahun
yakni Rp 4.000,00,00.
Hasil Pemeriksaan Surat Pertang gung -
jawa ban Pengeluaran Belanja Kegiatan Se -
kretariat DPRD Tahun Anggaran 2006 di ke -
tahui bahwa pengeluaran Belanja Bantuan
BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
yang diberikan bantuan, melebihi keten-
tuan yang telah ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Walikota Bogor dengan
selisih lebih sebesar Rp. 186.448.300,00 (Rp.
81.902.500,00 + Rp. 104.545.800,00).
Dalam hasil laporan pemeriksaan terse-
but, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Edang
menjelaskan pengeluaran BBM dan Pemeli-
haraan Kendaraan dikarenakan tingginya
aktivitas kerja pimpinan dan anggota DPRD
Kota Bogor sehingga perlu ditunjang BBM
yang memadai. Menurutnya, hasil laporan
tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak -
nya. Namun Edang enggan memberi kan
bukti tertulis berupa teguran dari Wa li kota
Bogor sesuai saran dari BPK. Ia melanjutkan
bahwa butuh waktu lama untuk mencari
bukti tindak lanjut tersebut disebabkan TA
2006 sudah lima tahun ke belakang dan
permohonan permintaan data ditujukan
kepada Walikota.
Surat permintaan data dikirimkan kepada
Sekretaris Dewan tetapi sampai tulisan ini
dibuat, tidak ada tanggapan berupa apapun
dari pihak terkait mengenai permasalahan
tersebut. DPRD sebagai pengawas atau kon-
trol pemerintahan termasuk kebijakan Wa-
likota yang ditunjuk rakyat seharusnya lebih
mementingkan kepentingan rakyat dari-
pada kepentingan penguasa. Tidak ada ala -
san bagi wakil rakyat untuk menutupi data
apalagi untuk kepentingan masyarakat Kota
Bogor.
Permasalahan lainnya yang pernah di-
angkat dalam Tabloid Bogor + Edisi 12 yakni,
Pengadaan Bahan pakaian Dinas Harian
(PDH) Pegawai Sekretariat Kota Bogor Be -
lum Bermanfaat Secara Maksimal. Sekre -
tariat Daerah Kota Bogor mendapatkan
alo kasi anggaran untuk pengadaan Bahan
Pa kaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp 969. -
000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 994. -
500.000,00. Pekerjaan yang dilaksanakan
oleh CV Kencana Wangi adalah menyedi-
akan bahan PDH sebanhyak 25.500 M de -
ngan Merk Kain Jazz High Twisted dengan
warna Coklat Khaki harga per meter Rp
38.000,00. Bahan PDH tersebut telah selu-
ruhnya didistribusikan kepada Pegawai Se -
kretariat Daerah, SKPD dan Kecamatan yang
ada di lingkungan Kota Bogor.
Hasil konfirmasi dengan bendaharawan
barang diketahui bahwa untuk pengadaan
bahan PDH untuk tahun 2006 masih tersisa
sebanyak 554 stel bahan, 601 buah badge
Kota Bogor dan 613 buah embilium lencan
KORPRI. Hal tersebut mengakibatkan be-
lanja sebesar Rp 75.204.800,00 tidak ber -
manfaat secara maksimal.
Atas permasalahan tersebut, Kasubag
Per le ngkapan, Rudiyana, mengakui adanya
sisa stok pada pengadaan PDH pegawai
pada Sekretariat Daerah kota Bogor TA
2006. Sisa stok tersebut disebabkan adanya
pengurangan pegawai yang pension, mu-
tasi, dan berhenti kerja. Meski ada penam-
bahan pegawai baru, tetapi jumlahnya tidak
lebih banyak dari pengurangan tersebut.
Menurutnya, sisa stok akan dipergunakan
kembali untuk TA 2007.
Redaksi Bogor+ meminta permintaan da -
ta/ dokumen atas permasalahan tersebut
melalui surat Nomor 025/REP/B+/VII/2011
yang ditujukan kepada Kasub Perlengka-
pan. Dokumen tersebut tidak termasuk in-
formasi publik yang dikecualikan dan mem -
bahayakan negara. Namun, hingga saat
berita ini dibuat tidak ada balasan atas surat
tersebut.
Atas tanggapan dan saran dari Kepala
Bidang Keuangan (Kabid) DPRD Kota Bogor
yang mengatakan dokumen lima tahun se-
belumnya terdapat di kantor Inspektorat
Kota Bogor, Jalan Pahlawan Blk. 44 Bogor. Ia
menambahkan, semua temuan BPK telah
ditindaklanjuti dan dokumennya diserah -
kan kepada Inspektorat dikarenakan fungsi
salah satu Inspektorat yaitu pemeriksaan,
pengusutan kebenaran laporan/pengaduan
terhadap penyimpangan/penyalahgunaan,
pengujian, dan penilaian dalam tugas pen-
gawasan dan urusan lainnya yang menjadi
kewenangan dan petunjuk walikota.
Oleh karena itu, redaksi mengirimkan su -
rat permintaan data/dokumen informasi
publik terkait pokok-pokok permasalahan
pada hasil laporan pemeriksaan BPK TA
2006 yakni Pertanggungjawaban Dari Tiap
SKPD Belum Dicatat Dalam Diversifikasi
Sebesar Rp 53.082.597.748,00, Belanja pada
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kota Bogor Belum Didukung Bukti Sah dan
Lengkap Sebesar Rp 4.152.786.000,00, Pen-
geluaran belanja Kegiatan TA 2006 pada 27
SKPD Melebihi Anggaran Yang Telah Dite-
tapkan, Revaluasi Aset Tetap Sebesar Rp
1.724.850.307.748,00 Pengurangan Aset
Per alatan dan Mesin Sebesar Rp 5.612.891. -
450,00 dan Mutasi Aset Sebesar Rp 45.414. -
558.549,00 Tidak Didukung Dengan Bukti
Transaksi Secara Memadai, Kegiatan Pen-
gadaan Aspal pada Bagian Perlengkapan
Kota bogor TA 2006 Belum Dimanfaatkan
Secara Optimal untuk Kepentingan Umum
Se besar Rp 161.293.000,00, serta Terjadi Pin-
jaman Stok Aspal yang belum Dikembalikan
oleh SKPD Sebanyak 50 Drum Senilai Rp
52.030.000,00, Pembayaran Pengeluaran
Belanja Bantuan BBM dan Pemeliharaan
Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Sebesar
Rp 186.448.300,00 Melebihi Biaya Standar
Surat Keputusan Walikota Bogor, Penge -
luaran Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp
211.564.000,00 Peruntukannya Tidak Sesuai
Dengan Ketentuan Yang Berlaku, Pengelu-
aran Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda
Empat dan Roda Dua pada Sekretariat Dae -
rah Kota Bogor Tidak Sesuai dengan Standar
Biaya SK Walikota Sebesar Rp 314.193. -
150,00, Pengadaan Bahan Pakaian Dinas
Harian (PDH) Pegawai Pada Sekretariat Kota
Bogor TA 2006 Melebihi kebutuhan Sebesar
Rp 75.204.800,00.
Inspektorat dalam hal ini membalas surat
tersebut dengan Nomor surat 700/361-in-
spektorat Tanggal 28 Juli 2011 yang dit -
anda tangani oleh Inspektur, Hj. Saryati
Ko sa sih, SH. Surat tersebut menjelaskan,
bah wa Inspektorat Kota Bogor sebagai
Badan Publik yang independen adalah me -
rupakan informasi publik yang bukan dalam
penguasaan Inspektorat Kota Bogor.
berikut kutiPan daLam surat, an-tara Lain:
Terkait Inspektorat Kota Bogor sebagai
Badan Publik yang independen dan sesuai de -
ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2007 tentang pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelengga raan Pemerin-
tah Daerah sebagaimana telah dirubah den-
gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 tahun 2009 Tentang Peru bahan Atas Perat-
uran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 Tentang Pedoman Tata Cara Penga wa -
san Atas Penyelengga raan Pemerintah Da e -
rah Pada Pasal 16 ayat (3) yaitu laporan hasil
monitoring dan evaluasi pejabat pengawas
pemerintah inspektorat Kabupaten/ Kota dis-
ampaikan kepada Bupati/Walikota dan tem-
busan kepada Gubernur, adapun peme rik-
saan atas laporan kkeuangan pemerintah
Kota Bogor Tahun Anggaran (TA) 2006 di-
lakukan oleh badan pemeriksa keuangan Re-
publik Indonesia (BPK RI), oleh karena itu yang
mempunyai kewenangan untuk data tersebut
adalah badan pemeriksa keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) sebagai pihak yang melak-
sanakan pemeriksaan.
Penjelasan di atas tentunya tidak sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
yang tercantum dalam situs resmi Pemerin-
tah Kota Bogor http://kotabogor.go.id/ yang
telah disebutkan sebelumnya. *irnanda ulfa
Liputan Utama29
berdasarkan Kepmendagri No. 900/ -
009 Tahun 1980, sebagaimana telah ditam-
bah dan diubah, terakhir dengan Kep men-
dagri No. 3 Tahun 1999, PP No. 105 Tahun
2000, Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan
berdasarkan pasal 31 ayat 2 UU No. 17 Ta -
hun 2003 tentang keuangan negara, Peme -
rintah Kota Bogor berkewajiban menyusun
laporan keuangan daerah yang terdiri dari
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas,
neraca dan catatan atas laporan keuangan
daerah. Pada tahun anggaran 2005, Peme -
rintah Kota Bogor telah menyusun laporan
keuangan per 31 Desember 2005 yang be -
rupa laporan realisasi APBD , laporan arus
kas, neraca dan catatan atas laporan ke -
uang an sesuai dengan surat Representasi
Pemda.
Pembukuan dan penyusunan laporan
keuangan Kota Bogor yang dilakukan oleh
bagian keuangan untuk tahun anggaran
2005 telah diselenggarakan dengan sistem
pembukuan ganda (double entry). Pembu -
kuan ganda ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) No.105 Tahun 2000 ten tang
pengelolaan dan pertanggungja waban ke -
uangan daerah. Selain PP No. 105 Tahun
2000, penggunaan sistem pembukuan gan -
da ini juga berdasarkan pada Kepmendagri
No.29 Tahun 2002 tentang pe doman pe -
ngurusan, pertanggungjawaban dan pe -
ngawasan keuangan daerah serta tata cara
penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha
keuangan daerah dan pe nyu su nan perhi-
tungan APBD.
Data yang terdapat dalam edisi 13 meru-
pakan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI ter-
hadap Pemerintah Kota Bogor pada Tahun
anggaran (TA) 2005. Laporan hasil pemerik-
saan BPK-RI ini membahas tentang laporan
keuangan pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atas reali -
sasinya yang tidak sesuai ketentuan. Dalam
laporan tersebut dipaparkan sebanyak se-
belas catatan pemeriksaan BPK-RI terhadap
Pemerintah Kota Bogor dan beberapa ins -
tansi seperti Dinas Perindustrian, Perdaga -
ngan dan Koperasi, serta Dinas Bina Marga.
Pada edisi kali ini, ada enam catatan peme -
riksaan BPK-RI yang akan dibahas dan ula -
san resume dari lima catatan pemeriksaan
yang sudah dibahas pada edisi sebelumnya.
Berikut ini adalah lanjutan hasil pemerik-
saan BPK-RI yang ada pada tubuh Peme -
rintah Kota Bogor dan beberapa instansi
ter kaitnya TA 2005.
bantuan biaya ke Luarnegeri tidak sesuai ketentuan
Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) terkait pembe -
rian bantuan biaya ke luar negeri, ternyata
melebihi standar biaya (SB) yang ditetapkan
sendiri oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bo -
gor. Standar biaya ini merupakan biaya ako-
modasi atau penginapan selama di New
York dan St. Louis dimana terdapat penge -
luaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor
meng anggarkan biaya pengembangan SDM
da lam belanja administrasi umum se besar
Rp 3.185. 000. 000,00 pada tahun ang garan
2005. Realisasi dari anggaran ter s ebut ada -
lah sebesar Rp 3.037.898.600,00 atau sekitar
95,38 persen yang anatara lain digunakan
untuk kegiatan penandatanganan Memo-
randum of Understanding (MoU) ke St. Louis,
Amerika Serikat sebesar Rp 160.000.000,00.
Yang diselenggarakan pada 12 September
2005. Kegiatan penandatanganan MoU juga
diselenggarakan di Shenzen, Cina, dengan
anggaran sebesar Rp 185.179.000,00 yang
diselenggarakan pada 21 sampai 27 Fe brua -
ri 2005 serta pada 18 sampai 22 September
2005.
Hasil pemeriksaan BPK-RI merujuk pada
dokumen pertanggungjawaban keuangan
(SPJ) pemegang kas cabang. Melalui hasil
pemeriksaan tersebut diketahui terdapat
pengeluaran biaya yang tidak sesuai de -
ngan ketentuan, yaitu bantuan biaya ke
kota St. Louis Country Missouri, Amerika Se -
rikat sebesar Rp 29.960.000,00 dan bantuan
biaya penandatanganan MoU Sister City Bo -
gor Shenzen sebesar Rp 52.807.200,00.
Dalam bantuan biaya yang diperuntuk -
kan bagi Kota St. Louis Country Missouri,
Amerika Serikat, jangka waktu pelaksanaan
kunjungannya terhitung dari 10 sampai 14
September 2005 (lima hari) sesuai dengan
surat persetujuan penugasan ke luar negeri
dari Sekretariat Negara RI (No. KL.0703/ -
UMPL/4158 tanggal 9 September 2005 un -
tuk Walikota Bogor dan Surat No. KL.0703/
UMPL/4100 tanggal 7 September 2005
un tuk Kabag TU Bappeda). Hal ini juga di -
dukung dengan agenda kegiatan yang di -
susun Komite Sister City di St Louis yang
hanya diselenggarakan dari 11 sampai 12
Sep tember 2005.
Hasil pemeriksaan BPK-RI mengungkap-
kan bahwa sebesar Rp 160.000.000 biaya
yang dikeluarkan adalah biaya perjalanan
untuk sembilan hari terhitung dari 10 sam-
pai 17 September 2005 bukan biaya perja -
lanan untuk lima hari. Berdasarkan surat
perintah penugasan dari Walikota Bogor No.
090/Sprint.676-Kepeg tanggal 10 Septem-
ber 2005 selama sembilan hari. Dengan de -
mikian, terdapat selisih hari perjalanan
se banyak empat hari.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan BPK-RI
me ngarah pada pemberian bantuan yang
melebihi SB Pemkot Bogor. Standar biaya
yang ditetapkan Pemkot Bogor yaitu biaya
akomodasi selama di New York sebesar Rp
1.940.000,00 per hari dan di St. Louis sebesar
Rp 2.700.000,00 per hari. Sedangkan, stan-
dar biaya menetapkan bahwa biaya ako-
modasi perjalanan luar negeri yang tidak
disediakan oleh panitia penyelenggara per
hari diberikan bantuan Rp 1.000.000,00.
Dengan demikian terdapat pengeluaran
yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah
sebesar Rp 29.960.000,00. Rincian pengelua -
ran tersebut, yaitu:
Hasil pemeriksaan BPK-RI juga mengarah
pada bantuan biaya penandatanganan MoU
Sister City Bogor Shenzen. Kunjungan ke
Shenzen dilaksanakan dua kali, yaitu pada
21 sampai 27 Februari 2005 dengan ban-
tuan biaya sebesar Rp 23.400.000,00 dan
pada 18 sampai 22 September 2005 dengan
bantuan biaya sebesar Rp 161.779.000,00.
BPK-RI melakukan pemeriksaan atas doku-
men pertanggungjawaban keuangan (SPJ)
pemegang kas cabang. Dalam pemeriksaan
tersebut ditemukan bahwa kunjungan pada
21 sampai 27 Februari 2005 dilakukan da -
lam rangka studi banding ke Cina dan India.
Namun dalam pelaksanaannya, studi band-
ing hanya dilakukan ke Shenzen, Cina, dari
tanggal 21 sampai 27 Februari 2005. Selain
itu, perjalanan studi banding tidak didu -
kung dengan surat persetujuan untuk mela -
ku kan perjalanan ke luar negeri dari Se kre-
tariat Negara RI.
Kemudian, kunjungan ke Shenzen pada
18 sampai dengan 22 September 2005 di-
ikuti enam peserta. Berdasarkan hasil wa -
wan cara dengan Kepala Dinas Informasi,
Kepariwisataan dan Kebudayaan diketahui
bahwa kunjungan ini mengikutsertakan pe-
serta non pegawai sebanyak dua orang. Per -
nyataan serupa juga didukung dengan surat
Sekda mengenai jadwal kunjungan delegasi
Kota Bogor No. 099/2829- Disparbud pada
September 2005. Dengan demi kian, dite-
mukan pembayaran yang tidak se suai den-
gan ketentuan sebesar Rp
52.807.200,00.
Total keseluruhan pe -
ngeluaran biaya bantuan
biaya kegiatan luar negeri
yang tidak sesuai dengan
ketentuan adalah sebesar Rp 82.767.200,00
(Rp 29.960.000 + Rp 52.807. 200,00).
TEMUAN BPK TERHADAP PEMKOT BOGOR TA 2005
NO RINCIAN PROPOSAL STANDAR BIAYA SELISIH(1) (2) (1)- (2)
1. Penginapan 37.960.000,00 10.000.000,00 27.960.000,00
2. Uang Saku 4.500.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
Jumlah 29.960.000,00
Ilustrasi: St. Louis County Missouri, Amerika Se rikat, salah satu kota yang dikunjungi oleh Pemkot Bogor Foto: Net.
Liputan Utama 30
Pe ngeluaran tersebut tidak sesuai dengan
standar biaya pengelolaan kegiatan di ling -
ku ngan Pemkot Bogor No. 900.45-230 yang
me nyatakan bantuan ke luar negeri diberi -
k an berupa uang saku, biaya transportasi,
biaya administrasi, biaya akomodasi dan
biaya kesehatan.
Sedangkan, bantuan akomodasi yang
tidak disediakan oleh pa nitia penyelenggara
diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari.
Kemudian, pengelua ran ini juga tidak sesuai
dengan Surat Eda ran (SE) Menteri Dalam
Negeri RI No. 009/ 1785/sj tanggal 15 Agus-
tus 2002 mengenai petunjuk perja lanan
dinas luar negeri, huruf III, point (3) yang
menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang
akan melakukan perjalanan dinas luar ne -
geri terlebih dahulu mendapat izin dari Pre -
siden RI. Untuk Bupati, Walikota, Ketua
DPRD Kabupaten/Kota, Wakil DPRD Kabu-
paten/Kota dan Peja bat/Pegawai lainnya,
izin berasal dari Sekretaris Negara.
Hal yang menyebabkan keuangan daerah
mengalami kerugian sebesar Rp82.767.200,-
ada lah pengguna anggaran yang tidak me -
matuhi ketentuan yang berlaku dan Kepala
Bagian Keuangan Setda Kota Bogor dan
atasan langsungnya menyetujui pemberian
bantuan biaya tersebut. Atas permasalahan
tersebut, Kepala Bagian Kepegawaian Se -
kre taris Daerah Kota Bogor menjelaskan
stan dar biaya untuk ako modasi sebesar
Rp1.000.000,- sudah tidak memadai sehing -
ga terjadi penambahan biaya. Untuk ke de -
pan, akan ditinjau kembali standar biaya
untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
Terkait dengan permasalahan di atas,
BPK-RI menyarankan kepada Walikota Bo -
gor, Kepala TU Bapeda dan dua personil non
pegawai Pemerintah Daerah agar memper-
tanggungjawabkan kerugian daerah se be -
sar Rp82.767.200,00 dengan menye torkan
ke kas daerah dan menyampaikan bukti se -
tor tersebut ke BPK-RI.
Berdasarkan permasalahan yang telah di-
paparkan di atas, pihak Bogor + telah me -
ngirimkan surat kepada Walikota Bogor
yang bernomor 015/REP/B+/VII/2011 ter-
tanggal 18 Juli 2011 dengan perihal per-
mintaan dokumen informasi publik yang
be rupa copy bukti surat persetujuan penu-
gasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara
RI, dokumentasi agenda kegiatan yang di -
susun Komite Sister di St. Louis, bukti surat
penugasan dari Walikota Bogor, bukti pem-
bayaran akomodasi perjalanan luar negeri,
proposal kegiatan kunjungan ke New York
dan St. Lous, dokumen pertanggungjawa-
ban keuangan (SPJ) pemegang kas cabang
dan bukti setor telah mempertanggung-
jawabkan kerugian keuangan daerah sebe-
sar Rp82.767.200,00. Namun, hingga seka -
rang, Walikota Bogor belum memberikan
jawaban atas surat yang telah dikirimkan
tersebut.
ganti rugi PembebasanLahan sebesar rP 422.333.750 tidak sesuai ketentuan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor men g -
anggarkan pengadaan tanah untuk pemba -
ngunan jalan sebesar Rp 38.927.750.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 20.757.195.220
atau sekitar 53,32 persen. Berdasarkan Surat
Keputusan (SK) Walikota Bogor No. 593.45-
16 Tahun 2005, Walikota Bogor membentuk
Panitia Pengadaan tanah (P2T) bagi pelaksa -
naan pembangunan dan melaksanakan
kegiatan pembebasan lahan.
Salah satu tugas P2T adalah mengadakan
mu syahwarah dan membahas besarnya
gan ti rugi dengan para pemegang hak atas
tan ah dan instansi pemerintah yang me -
mer lukan tanah. Hasil tanah yang sudah
bersertifikat diberikan ganti rugi sebesar 10
persen, sedangkan yang belum bersertifikat
sebesar 90 persen.
Sebagai wujud realisasi atas ganti rugi,
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indo -
nesia (BPK-RI) ingin mengetahui perkem-
bangan realisasi ganti rugi tersebut dengan
melakuka pemeriksaan atas bukti hak tanah.
Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK-RI me -
nemukan bahwa bukti pembayaran ganti
rugi tanah yang belum bersertifikat lebih
tinggi atau sama dengan tanah yang sudah
bersertifikat sehingga timbul kelebihan
pembayaran sebesar Rp 422.333.750.
Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Agraria dan Kepala Badan
Pertahanan Nasional No. 1 Tahun 1994 ten-
tang ketentuan pelaksanaan pengadaan ta -
nah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum. Dalam Pasal 17 ayat 1
ini dinyatakan bahwa taksiran nilai tanah
menurut jenis hak atas tanah dan status pe -
nguasaan tanah untuk hak milik yaitu untuk
yang bersertifikat dinilai 100 persen dan
yang belum bersertifikat dinilai 90 persen.
Kelebihan pembayaran ganti rugi ini telah
menyebabkan kerugian keuangan daerah
sebesar Rp 422.333.750,00.
Atas permasalahan tersebut, Plh. Kepala
Bagian Pengelolaan Aset menjelaskan, bah -
wa pemberian ganti rugi merupakan hasil
musyawarah dengan masyarakat dan tidak
melampaui pagu Dokumen Anggaran Sat-
uan Kerja (DASK). Selain itu, dalam pembe-
basan tanah ada beberapa bangunan yang
terkena pembebasan termasuk pagar dan
makam sehingga ada beberapa pembaya -
ran ganti rugi yang tidak mengacu pada Per-
aturan Pemerintah tersebut.
Pihak Bogorplus telah mengirim surat
kepada Sekretaris Daerah Kota Bogor, Bam-
bang Gunawan yang bernomor 011/RED/ -
VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 dengan pe -
rihal permintaan dokumen informasi pu blik
berupa teguran tertulis Walikota Bogor
kepada P2T sesuai rekomendasi BPK-RI
kepada Walikota Bogor untuk memberikan
teguran tertulis kepada P2T untuk mem -
pertang gungjawabkan kerugian dae rah
se besar Rp 422.333.750,00.
Paket PeLebaran jaLantidak sesuai dengan kontrak
Perseroan Terbatas (PT) Karadenan me lak -
sanakan pelebaran Jalan Soleh Iskandar
(jalur lambat sebelah kiri) yang terdapat
pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bogor. Pelaksanaan pelebaran jalan ini dida -
sarkan pada kontrak No. 621/19-Plb. Jln/ VIII/ -
2005 tertanggal 10 Agustus 2005 se har ga
Rp 2.152.125.000,-. Pekerjaan tersebut telah
dinyatakan selesai sesuai dengan berita
acara serah terima pekerjaan No. 621/ BA-
06/Plb.Jln/2005 tanggal 7 Desember 2005
dan kepada PT. Karadenan telah dibayarkan
lunas dengan SPM No. 931/ 00385/BT/05
tanggal 26 Desember 2005.
Namun, dalam pelaksanaannya Pemkot
Bogor mengalami kerugian sebesar Rp78. -
728.896,63 yang disebabkan oleh pim pinan
kegiatan yang kurang aktif dalam mela -
kukan pengawasan pekerjaan di lapa ngan,
kon sultan pengawas belum sepe nuhnya
menjalankan tugas dan fungsinya se cara
optimal dan pelaksana pekerjaan tidak me -
laksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi
yang telah ditentukan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
Kota Bogor menyatakan bahwa kekurangan
pekerjaan tersebut bukan sesuatu yang di -
se ngaja untuk kepentingan dinas tetapi
murni merupakan human error dan akan
Jl. Sholeh Iskandar, Kota Bogor Foto: Amir Syahrudin
Liputan Utama31
mengembalikan kerugian tersebut ke kas
daerah yang menjadi tanggung jawab PT.
Karadenan Jaya.
Berkaitan dengan ketidaksesuaian kon-
trak, pihak Bogor + telah mengirimkan surat
kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pen-
gairan Kota Bogor yang bernomor 009/ -
RED/VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011
de ngan perihal permintaan dokumen in for -
masi publik berupa isi kontrak No. 621/19-
Plb.Jln/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005
dan bukti pengembalian kerugian tersebut
ke kas daerah. Sampai saat ini, surat tersebut
belum mendapat balsan beserta bukti-bukti
yang terkait dari Kepala Dinas Bina Marga
dan Pengairan Kota Bogor.
Pemkot bogor Lebih Pungut Pajak Pengadaan tanah
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meng -
anggarkan pengadaan tanah untuk pem-
bangunan jalan sebesar Rp 38.927.750.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 20.757. 195.220,-
atau sekitar 53,32 persen yang mencakup
kegiatan pembebasan lahan di 10 lokasi.
Pimpinan kegiatan pengadaan tanah te -
lah memungut pajak penghasilan atas pe -
ngalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebesar lima persen atau sekitar Rp732. -
536.443,-. Pajak tersebut terdiri dari pajak
penghasilan atas pengadaan tanah untuk
jalan umum sebesar Rp 559.099.698,-.
Ber dasarkan Peraturan Pemerintah RI No.
79 Tahun 1999 tentang pembayaran pajak
peng hasilan atas penghasilan dari pe ng -
alihan hak atas tanah dan/atau bangunan,
me netapkan orang pribadi yang menerima
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan kepada pemerintah
yang akan digunakan untuk kepentingan
umum dikecualikan dari kewajiban pe mim -
pin kegiatan kelebihan melakukan pe mu -
ngutan pajak atas pengalihan pembayaran
pajak. Dengan demikian, pemimpin kegia -
tan kelebihan melakukan pemungutan pa -
jak atas pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan selama tahun anggaran 2005 se -
besar Rp 559.099.698,-.
Pemungutan pajak yang berlebih ini me -
ngakibatkan warga yang terkena pembe -
basan dirugikan sebesar Rp 559.099.698,-.
Per masalahan ini terjadi, karena pimpinan
kegiatan pengadaan tanah tidak mema-
hami ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan permasalahan di atas Plh.
Kepala Bagian Pengelolaan Aset Kota Bogor
menjelaskan kelebihan pemungutan pajak
final atas pembebasan tanah sebesar Rp
559.099.698,00 sudah disetorkan dan akan
direstitusi kepada kantor pelayanan pajak.
Terkait dengan permasalahan tersebut,
pihak Bogorplus telah mengirimkan surat
pada tanggal 13 Juli 2011 dengan nomor
011/RED/VII/2011 dengan perihal permin -
taan dokumen informasi publik berupa
copy bukti/surat instruksi Walikota Bogor
kepada pimpinan kegiatan pengadaan ta -
nah di 10 lokasi untuk pembangunan jalan.
Sampai saat ini, surat tersebut belum men-
dapat tanggapan dari Sekda Kota Bogor,
Bambang Gunawan sehingga bukti tersebut
belum transparan. Di samping itu, pihak
BPK-RI menyarankan agar Walikota Bogor
menginstruksikan kepada pimpinan ke gia -
tan untuk mengajukan restitusi atau pe -
ngembalian kelebihan penyetoran pajak
se besar Rp 559.099.698,00.
Pengadaan tanah tidaksesuai ketentuan, keuangan daerah rugi rP 13 juta
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) me -
nemukan temuan berupa pengadaan tanah
yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini
mengakibatkan keuangan daerah me ng -
alami kerugian sebesar Rp 13.150.000,00 di-
mana panitia pengadaan tanah dan tim
pe nyusunan Dokumen Anggaran Satuan
Kerja (DASK) tidak memahami ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1993.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah
menganggarkan biaya operasional, hono-
rarium dan administrasi pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan sebesar Rp433. -
075.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 387. -
773.865,00 atau sekitar 89,54 persen dan
kegiatan pengadaan tanah untuk lahan Ru -
mah Potong Hewan (RPH) Bubulak sebesar
Rp 47.000.000.000,00 dengan realisasi sebe-
sar Rp 42.423.898,00 atau sekitar 90,26
persen.
Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan
bahwa panitia pengadaan tanah yang dipe-
runtukkan untuk kepentingan umum ber -
jumlah 12 orang. Hal ini bertentangan
de ngan Keppres RI No. 55 Tahun 1993 ten-
tang pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
Dalam Keppres tersebut ditetapkan bahwa
susunan panitia pengadaan tanah hanya
terdiri atas sembilan orang sehingga terda-
pat kelebihan pembayaran honor terhadap
tiga orang sebesar Rp 8.100.000,00. Kemu-
dian, kegiatan peninjauan lapangan dan pe-
matokan pada pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan yang dilaksanakan
pada empat lokasi juga tidak sesuai dengan
ketentuan, seperti di Kecamatan Tanah
Sareal dilaksanakan oleh 25 orang, Keca-
matan Bogor Barat dilaksanakan oleh 31
orang, Kecamatan Bogor Selatan dilaksa -
nakan oleh 23 orang dan Kecamatan Bogor
Utara dilaksanakan 34 orang.
Sedangkan, dalam standar biaya pengelo-
laan kegiatan di Lingkungan Pemkot Bogor
No. 900.45-230 Tanggal 25 Oktober 2004
dinyatakan bahwa anggota dalam kegiatan
maksimal terdiri dari tujuh orang. Dalam
per masalahan ini terjadi kelebihan pemba-
yaran honor sebesar Rp 4.200.000,00.
Pemeriksaan BPK-RI juga merambah da -
lam kegiatan sosialisasi dan inventarisasi
pengadaan lahan RPH. Kegiatan sosialisasi
dan inventarisasi ini dilakukan oleh 17
orang, padahal standar biaya pengelolaan
kegiatan di Lingkungan Pemkot Bogor No.
900.45-230 Tanggal 25 Oktober 2004 me -
netapkan bahwa pelaksana kegiatan mak -
simal hanya tujuh orang. Dalam per ma sa -
lahan ini BPK-RI menemukan kelebihan
pembayaran honor sebesar Rp 850.000,00.
Selain melakukan pemeriksaan, BPK-RI
juga menyarankan atas permasalahan ter -
sebut, Plh. Kepala Bagian Pengelolaan Aset
Sekretaris Daerah Kota Bogor menjelaskan
bahwa pembayaran honor panitia tersebut
disesuaikan dengan kebutuhan kerja di la-
pangan dan berpedoman pada Surat Kepu-
tusan (SK) Walikota Bogor terkait pem ben-
tukan panitia pengadaan tanah.
Dalam hal ini, BPK-RI menyarankan agar
Walikota Bogor memberikan teguran ter-
tulis kepada Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
agar mempertanggungjawabkan kerugian
daerah sebesar Rp 13.150.000,00 dan me -
nyetorkan ke kas daerah serta menyampai -
kan bukti setor tersebut kepada BPK-RI.
Berkaitan dengan hal tersebut, Bogorplus
mengirimkan surat yang bernomor 011/ -
RED/ VII/2011 tertanggal 13 Juli 2011 de -
ngan perihal permintaan dokumen in for-
masi publik. Dalam surat ini, pihak Bogor +
meminta copy teguran Walikota Bogor ke -
pada Panitia Pengadaan Tanah (P2T) serta
bukti setor P2T ke kas daerah atas pertang-
gungjawaban kerugian keuangan daerah
sebesar Rp 13.150.000,00. Namun, surat ini
tidak mendapat balasan dari pihak Sekda
Kota Bogor.
PertanggungjaWaban PengeLuaran sebesar rP754.275.000 tidak sesuai ketentuan
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bogor
pada tahun anggaran 2005 menganggar -
kan biaya penunjang peningkatan kegiatan
sebesar Rp 11.147.298.746,00 dengan rea -
lisasi sebesar Rp 11.145.111.595,00 atau se -
kitar 99,98 persen. Hasil pemeriksaan BPK-RI
menemukan bahwa surat pertanggung-
jawaban ternyata dari realisasi biaya sebesar
Rp 754.525.000,00 merupakan realisasi pe -
ngeluaran tahun anggaran 2004, dimana
terdapat 17 kegiatan wilayah dengan rea -
lisa si anggaran sebesar Rp 486.775.000 dan
15 kegiatan Setda dengan realisasi ang ga -
ran Rp 267.500.000,00. Total keseluruhan
ketidaksesuaian biaya penunjang pening -
katan kegiatan adalah Rp 754.275.000.
Permasalahan ini tidak sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29
Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan,
pertanggungjawaban dan pengawasan ke -
uangan daerah serta tata cara penyu su nan
APBD. Pelaksanaan tata usaha keuangan
daerah dan penyusunan perhitungan APBD,
Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan belanja
daerah meliputi semua pengeluaran yang
merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran yang akan menjadi pen-
geluaran kas daerah. Ini jelas menimbulkan
indikasi bahwa pertanggungjawaban pen-
geluaran sebesar Rp 754.275.000,00 kurang
diyakini kebenarannya karena tidak adanya
bukti yang mendukung yang menjelaskan
anggaran ini.
Atas permasalahan tersebut, BPK-RI mem-
berikan saran agar Walikota Bogor agar
mem berikan teguran tertulis kepada Kepala
Bagian Keuangan untuk mempertang gung -
ja wabkan anggaran sebesar Rp 754.275.000,.
biaya Penunjang Peningkatan kegiatan seniLai rP 6.775.023.495,00beLum sah
Realisasi biaya penunjang peningkatan
kegiatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp
11.145.111.595,- yang dilakukan oleh Se -
kretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor terdapat
ketidakjelasan penggunaan. Hal ini se suai
dengan temuan Badan Pemeriksa Ke uang -
an Republik Indonesia (BPK-RI), bah wa ter-
dapat biaya sebesar Rp6.775. 023. 495,- di si -
nyalir tidak jelas peruntukan nya dan tidak
didukung dengan bukti-bukti sah.
Realisasi biaya ini terbagi atas dua ke gia -
tan, yaitu biaya penunjang kegiatan Se kre -
tariat Daerah (Setda) sebesar Rp6. 329. -
591.595,- dan biaya penunjang kegiatan
wi la yah sebesar Rp 4.815. 520.000,. Dari ke -
dua kegiatan tersebut terdapat biaya sebe-
sar Rp 6.775.023.495,00 yang dinilai tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.
109 Tahun 2000 yang membahas tentang
pengelolaan dan pertanggung jawaban ke -
uangan daerah.
Pada pasal 27 dalam Peraturan Pemerin-
tah No 109 Tahun 2000 menjelaskan bahwa
setiap pembebanan APBD harus didukung
oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah me -
ngenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih. Peraturan yang jelas telah berlaku
pada proses pertanggung jawaban biaya
penunjang peningkatan kegiatan ini tidak
diperhatikan oleh Walikota, Bagian Ke -
uangan dan para pengguna anggaran pada
Pemerintah Kota Bogor.
Namun, Sekda menjelaskan bahwa Pe-
merintah Kota Bogor tidak bisa menghin-
dari hal-hal yang sifatnya mendadak dan
belum teranggarkan sebelumnya dimana
hal tersebut membawa konsekuensi ter-
jadinya pengeluaran, sehingga atas penge -
luaran tersebut dibebankan kepada biaya
penunjang kegiatan yang pengeluarannya
sepengetahuan Walikota.
Berkaitan dengan hal ini, Sekda dinilai
belum memenuhi keterbukaan informasi
publik yang berupa seluruh bukti dan doku-
men bahwa telah selesainya pertanggung
jawaban biaya penunjang peningkatan ke -
giatan tahun anggaran 2005 sebesar Rp6. -
775.023.495 dengan perincian biaya pe nun -
jang kegiatan Setda tahun anggaran 2005
sebesar Rp4.244.759.495 dan biaya penun-
jang kegiatan wilayah tahun ang garan 2005
sebesar Rp2.530.264.000.
Hasil temuan BPK-RI mengenai biaya pe-
nunjang peningkatan kegiatan dibagi da -
lam dua kegiatan yang masing-masingnya
memiliki anggaran yang berbeda setiap bu-
lannya dalam satu tahun. Perincian perta -
ma, terdapat dalam kegiatan Setda tahun
anggaran 2005. Kegiatan ini dimulai dari 18
Januari sampai 24 Maret 2005 dengan
meng habiskan biaya penunjang sebesar
Rp779.180.500,-.
Kemudian kegiatan Setda pada 30 Maret
sampai 30 Mei 2005 menghabiskan biaya
Liputan Utama 32
penunjang sebesar Rp1. 057. 245.000. Pada
Juni 2005, kegiatan Setda terdiri dari 39
kegiatan yang menghabiskan biaya penun-
jang sebesar Rp 396.380.000. Pada Juli 2005,
kegiatan Setda terdiri dari 56 kegiatan den-
gan meng ha biskan biaya penunjang sebe-
sar Rp662.650.000. Kemudian pada Agustus
2005 ditemukan sebanyak 74 kegiatan
meng habiskan biaya penunjang sebesar
Rp667.155.000. Pada September 2005, biaya
penunjang sebesar Rp216.910. 895 telah di-
habiskan untuk melaksanakan kegiatan Set -
da sebanyak 26 kegiatan.
Pada Oktober, 2005 biaya penunjang se -
be sar Rp 465.238.100 dihabiskan untuk me -
laksana kan 43 kegiatan Setda. Jika biaya
pe nunjang peningkatan kegiatan Setda ter -
sebut dijumlahkan, total keseluruhan dari
biaya penunjang peningkatan kegiatan
yang dihabiskan pada tahun anggaran 2005
adalah sebesar Rp4.244.759.495.
Sedangkan, perincian biaya penunjang
kegiatan wilayah tahun anggaran 2005 di -
mulai dari kegiatan wilayah yang dilaksa -
nakan dalam bulan Januari sampai Maret
se banyak 14 kegiatan dan menghabiskan
dana sebesar Rp 350.186.000. Kemudian, se-
banyak 26 kegiatan wilayah dilaksanakan
pada Mei 2005 dengan menghabiskan biaya
penunjang sebesar Rp469.963.000.
Pada Bulan Juni 2005, kegiatan wilayah
yang dilaksa nakan yaitu sebanyak 13 kegia -
tan dengan menghabiskan biaya pe nun -
jang Rp262. 395. 000. Pada Juli 2005, se ba -
nyak 19 ke giatan wilayah dilaksanakan dan
meng habiskan biaya penunjang Rp267. -
500.000. Kemudian, sebanyak 16 kegia tan
juga dilaksanakan pada bulan Agustus 2005
yang menghabiskan biaya penunjang sebe-
sar Rp203.245.000. Pada September 2005,
biaya penunjang sebesar Rp177. 575.000 di-
habiskan untuk melaksanakan 12 kegiatan
wilayah. Pada Oktober 2005 terdapat 25
kegiatan wilayah yang dilaksanakan dengan
biaya penunjang Rp259.150.000. Kemudian,
November 2005, biaya penunjang sebesar
Rp202.500.000 digunakan untuk melak-
sanakan delapan kegiatan wila yah. Pada De-
sember 2005, biaya penunjang kegiatan
sebesar Rp 337.750.000 dihabiskan untuk
melaksanakan 18 kegiatan wilayah. Bila di-
total secara keseluruhan, biaya pe nun jang
peningkatan kegiatan wilayah yang telah di-
habiskan sebesar Rp2.530.264.000.
Berdasarkan temuan BPK-RI yang telah di-
paparkan tersebut, ditemukan bahwa Peng-
gunaan biaya tersebut hanya didasarkan
pada bukti memo dari Walikota Bogor dan
kuitansi pembayaran. Pemerintah Kota
(Pemkot) Bogor tidak memberikan bukti pe -
laksanaan dan pertanggungjawabannya se-
cara sah atas penggunaan biaya sebesar Rp
6.775.023.495,00 tersebut. Atas temuan itu-
lah BPK-RI menyarankan kepada Walikota
Bogor untuk lebih disiplin dalam melakukan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendap-
atan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai den-
gan ketentuan yang berlaku dan melakukan
teguran tertulis kepada pengguna ang ga -
ran agar mempertanggungjawabkan pe -
nge luaran tersebut dengan melengkapi
buk ti-bukti yang sah.
Hal tersebut diperkuat dengan bukti bal-
asan surat dari pihak Sekda Kota Bogor,
Bambang Gunawan pada 8 Agustus 2011
dengan nomor surat 900-04/1877-BPKAD
yang merupakan jawaban atas surat dari
pihak Bogorplus pada 8 Juli 2011 dengan
nomor 012/RED/VII/2011. Dalam balasan
surat tersebut, Sekda menyatakan bahwa
telah selesainya pertanggung jawaban dan
adanya bukti-bukti yang sah atas pertang-
gung jawaban biaya penunjang pening -
katan kegiatan tahun anggaran 2005.
Na mun, balasan surat tersebut tidak sama
sekali didukung bukti laporan pelaksanaan
dan pertanggungjawaban atas biaya pe-
nunjang peningkatan kegiatan tahun ang -
garan 2005 dari Sekda Kota Bogor.
Bambang memberikan pernyataan dalam
surat balasannya tersebut bahwa yang
memiliki kewenangan atas dokumen ter-
hadap tindak lanjut atas temuan BPK-RI
pada tahun anggaran 2005 adalah BPK-RI
Per wa ki lan Jawa Barat sebagai pihak yang
me lak sanakan pemeriksaan.
Pihak Bogorplus telah mengirim kembali
surat nomor 070/REP/B+/VIII/2011 yang
ber kenaan dengan somasi dan permoho-
nan kembali dokumen informasi publik ke -
pada Sekda terhitung tanggal 25 Agustus
2011 dengan jatuh tempo pada 14 Septem-
ber 2011. Surat ini diberikan untuk mem -
beri kan keterbukaan informasi terhadap
pu blik berupa bukti laporan pelaksanaan
dan pertanggungjawaban atas biaya pe-
nunjang peningkatan kegiatan. Namun,
hingga se karang, Bambang belum memba -
las surat tersebut.
sekda Langgar ketentuanbeLanja bantuan keuangan tahun 2005
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor me -
langgar ketentuan yang berlaku dalam
penggunaan anggaran belanja bantuan
keuangan sebesar Rp 375.998,000,00. Pe-
merintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun
anggaran 2005 mengalokasikan anggaran
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
kepada organisasi profesi kemasyarakatan
sebesar Rp 12.786.195.537,80 dan telah di-
realisasikan sebesar Rp 11.640.728.000,00
atau sekitar 91,04 persen.
Hasil pemeriksaan BPK-RI menunjukkan
bahwa bantuan keuangan sebesar Rp 115. -
324.000,00 ternyata tidak digunakan se -
bagaimana mestinya. Anggaran tersebut
d i gu nakan untuk membiayai kegiatan ope -
ra sio nal dan pengadaan sarana prasarana
dinas/satker/kantor di lingkungan Pemkot
Bogor yang sudah mempunyai mata ang -
garan tersendiri dalam Anggaran Pendap-
atan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp
115.324.000,-.
Anggaran yang digunakan untuk membi-
ayai lima kegiatan operasional dan penga -
daan sarana prasarana di lingkungan Pem -
kot Bogor tersebut memiliki perincian, yaitu
honor notaris tanah RPH sebesar Rp75 juta,
pelunasan cicilan tanah SDN Kelurahan Ke-
dung Jaya sebesar Rp5.250.000,00, Komisi A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke
Cina dan India sebesar Rp15.000.000,00,
Kantor Kesbang untuk seminar sebesar
Rp2.500.000,00 dan Kabag Sosial serta penil
evaluasi kinerja kelurahan sebesar Rp17. -
574. 000,00. Total semua anggaran yang ti -
dak sesuai dengan ketentuan ini yaitu
se besar Rp115.324.000,00.
Selain anggaran belanja bagi hasil dan
bantuan keuangan yang digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan tersebut, ketidakse -
suaian anggaran juga terdapat dalam real-
isasi bantuan kepada instansi lain. Reali sasi
bantuan kepada instansi lain yaitu sebesar
Rp 885.734.750,00 yang juga merupakan
bagian dari belanja bantuan keuangan.
Dari realisasi tersebut ditemukan sebesar
Rp260. 674.000,00 ternyata digunakan un -
tuk membiayai dinas-dinas di lingkungan
Pem kot Bogor dengan tiga penerima, yaitu
Kantor arsip (pindah kantor) sebesar Rp7. -
750. 000,-, Kantor arsip (penilaian angka
kredit jabatan fungsional) sebesar Rp2.924. -
000,00 dan Dinas Bina Marga (pembuatan
pintu perlintasan rel kereta api) se besar
Rp250. 000.000,-.
Berdasarkan pe rincian yang telah dipa-
parkan, jumlah pengeluaran belanja ban-
tuan keuangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan adalah sebesar Rp 375.998. 000,-.
Angka anggaran yang tidak sesuai ini di -
lengkapi dengan pembuktian penjumlahan,
yaitu Rp115.324.000,- + Rp 260.674. 000,-.
Akibat dari pengeluaran-pengeluaran terse-
but, kemampuan Pemerintah Daerah (Pem -
da) Kota Bogor menjadi terbatas dalam
mem biayai berbagai kegiatan pembangu-
nan untuk kepentingan publik.
Semua perealisasian belanja bantuan
keuangan tahun anggaran 2005 tidak sesuai
dengan Lampiran Keputusan Menteri Da -
lam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang menya -
takan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan
keuangan dimaksudkan untuk keperluan
belanja bantuan keuangan kepada pemer-
intah desa atau kelurahan, bantuan keuan-
gan kepada organisasi kemasyarakatan dan
belanja bantuan keuangan kepada orga -
nisasi profesi.
Hal tersebut terjadi karena kebijaksanaan
Sekda Kota Bogor melanggar ketentuan
yang berlaku. Sekda menanggapi bahwa
dalam Surat Edaran (SE) Mendagri yang ti -
dak secara tegas melarang pemeberian ban-
tuan kepada instansi vertikal. Maka atas
dasar itulah Pemkot Bogor masih membe -
rikan bantuan dana kepada instansi vertikal
sesuai permohonan dana yang disampaikan
kepada Pemkot Bogor. Namun mulai tahun
anggaran 2006, Pemkot Bogor tidak menga-
lokasikan bantuan keuangan kepada in-
stansi vertikal dan menguapayakan tidak
memberikan bantuan keuangan kepada
dinas atau satker di lingkungan Kota Bogor.
Pihak Bogorplus sempat mengirimkan
surat yang bernomor 011/RED/VII/2011 ter-
tanggal 13 Juli 2011 dengan perihal permin -
taan data atau dokumen informasi pu blik
kepada Bambang Gunawan. Dokumen-
dokumen yang diminta yaitu berupa Surat
teguran Walikota Bogor kepada Sekda Kota
Bogor dan bukti pertanggungjawaban Sek -
da atas tindak kelalaian dan pelanggaran
terkait memberikan bantuan dana kepada
instansi vertikal dan kepada dinas/satker di
lingkungan Kota Bogor tahun 2005. Namun,
surat tersebut tidak mendapat tanggapan
dari pihak yang terkait.
Pihak Bogor + kemudian melakukan kon-
firmasi tentang tindak lanjut yang dilakukan
Pemkot Bogor terhadap hasil temuan BPK-
RI kepada Sudraji selaku Kepala Badan Pe -
ngelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Bogor, mengatakan temuan
BPK-RI pada tahun 2005 sudah lewat dan
ditindaklanjuti.
“Jadi temuan BPK itu kalau sudah lewat
dari temuan saat itu kemudian ditindaklan-
jut dan selesai, sudah ada tindak lanjutnya
sesuai dengan arahan BPK, makanya tidak
lagi diteruskan. Kalau ini ditindaklanjuti, kita
pasti diperiksa terus dan BPK tidak pernah
menunda. Mereka akan terus mengawasi,”
jelas Sudraji kepada Bogorplus.
Sudraji juga mengungkapkan bahwa hasil
temuan BPK-RI tersebut telah diselesaikan.
Akan tetapi, ketika pihak Bogorplus mem-
inta data laporan yang mendukung atas tin-
dak lanjut dari laporan BPK-RI, Sudraji
me ng atakan data tersebut ada di BPK-RI.
“Sudah selesai, tapi datanya ada di BPK
dan saya tidak pegang. Kalau pun ada, harus
cari arsip lama. Tetapi yang jelas kalau BPK
itu begitu selesai pemeriksaan ada jangka
waktu untuk tindak lanjut, kemudian di -
periksa lagi ya sudah stop. Kalau masalah-
nya belum selesai ya pasti dikejar terus,” jelas
Sudraji bernada deras.
Sudraji mengatakan, semua arsip hasil tin-
dak lanjut dari temuan BPK tersebut ada,
tetapi kewenangan untuk mengeluarkan
data tersebut ada pada Sekda atau Walikota.
“Semua ada arsipnya, tetapi untuk menge -
luarkannya itu bukan kewenangan saya. Saya
harus lapor ke pimpinan dulu,” pung kasnya.
LaPoran hasiL temuan bPk-ri terkait dengan Penge -Luaran yang meLanggaraturan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mene-
mukan anggaran penunjang peningkatan
kegiatan yang dikeluarkan Sekretariat Dae -
rah, tahun anggaran 2005 sebesar Rp6. 775. -
023.495,00 yang tidak jelas per untu kan-
nya. Selain itu, anggaran yang dikeluar kan
tidak didukung dengan bukti-bukti yang
sah serta bukti hanya berupa memo dari
Wa likota Bogor dan kuitansi pembayaran.
Atas kelalaian dan pelanggaran tersebut
mengakibatkan pertanggungjawaban atas
biaya penunjang peningkatan kegiatan
pada tahun anggaran 2005 sebesar
Rp6.775.023.495,00 belum sah.
Realisasi biaya ini terbagi atas dua ke -
giatan, yaitu biaya penunjang kegiatan Se -
kre tariat Daerah (Setda) sebesar Rp6. 329. -
591.595,- dan biaya penunjang kegiatan
wilayah sebesar Rp 4.815.520.000,00. Dari
kedua kegiatan tersebut terdapat biaya
sebesar Rp 6.775.023.495,00 yang dinilai
tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Liputan Utama33
No. 109 Tahun 2000 yang membahas ten-
tang pengelolaan dan pertanggung jawa-
ban keuangan daerah.
Pada pasal 27 dalam Peraturan Pemerin-
tah No 109 Tahun 2000 tentang pengelo-
laan dan pertanggungjawaban keuangan
daerah, menjelaskan bahwa setiap pembe-
banan APBD harus didukung oleh bukti-
bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
Peraturan yang jelas telah berlaku pada
proses pertanggung jawaban biaya penun-
jang peningkatan kegiatan ini tidak diper-
hatikan oleh Walikota, Bagian Keuangan
dan para pengguna anggaran pada Pe me -
rintah Kota Bogor.
Merujuk dari hasil laporan BPK, atas per-
masalahan tersebut menyarankan, agar
Sekretaris Daerah Kota Bogor menjelaskan
bahwa Pemerintah Kota Bogor tidak bisa
menghindari hal-hal yang sifatnya menda -
dak dan belum teranggarkan sebelumnya
dimana hal tersebut membawa kon sek uensi
te rjadinya pengeluaran, sehingga atas pen-
geluaran tersebut dibebankan kepada biaya
penunjang kegiatan yang pengeluaran den-
gan sepengetahuan Walikota.
Berikutnya, temuan BPK mengarah pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko -
perasi yang menganggarkan kegiatan ren-
cana teknis penataan pedagang kaki lima
(PKL) sebesar Rp 250.000.000,00 pada tahun
anggaran 2005 dan telah direalisasikan se -
besar Rp 250.000.000,00 atau 100 persen
dari anggaran.
Akan tetapi, meski realisasi anggaran
men capai 100 persen berdasarkan hasil pe-
meriksaan BPK atas dokumen pertanggung-
jawaban tersebut, ditemukan adanya ke le-
bihan pembayaran sebesar Rp 15.825.000,-
dan PPh Pasal 21 yang belum dipungut
sebesar Rp 3.225.000,00.
Total keseluruhan kelebihan bayar terse-
but rincian kelebihannya seperti honor
narasumber kegiatan seminar untuk tiga
orang yang seharusnya Rp750.000 dibayar -
kan Rp1.500.000,00, kemudian honor n a -
rasumber kegiatan sosialisasi untuk tiga
orang dibayarkan Rp1.050.000,- seharusnya
Rp900.000,-, lalu biaya untuk kegiatan se -
minar dibayarkan Rp 30.000.000.000,00 se-
harusnya Rp 16.275.000,00 dan terakhir
transport narasumber kegiatan seminar dan
sosialisasi untuk enam orang dibayarkan Rp
1.200.000,00 dimana seharusnya tidak ada
pembayaran uang transport.
Pelanggaran tersebut mengakibatkan ke -
rugian daerah sebesar Rp 15.825.000,00 dan
penerimaan negara berupa pajak penghasi-
lan kurang diterima sebesar Rp 3.225.000,-.
Hal tersebut disebabkan kelalaian pemim -
pin kegiatan dan pembantu pemegang kas
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi tidak mematuhi ketentuan dan ku-
rangnya pengawasan dari penanggung-
jawab kegiatan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi dalam melak-
sanakan tugasnya.
Menilik dari saran BPK atau tindak lanjut
yang harus diupayakan atas permasalahan
tersebut, Kepala Dinas Perindustrian, Perda-
gangan dan Koperasi yang menyatakan
bah wa pembayaran diatas telah sesuai de -
ngan DASK. Selain itu, pajak yang belum di -
pungut akan ditagih dan disetorkan ke kas
negara.
Selain itu, untuk pungutan PPh telah di -
atur dan jelas dipaparkan pada UU No. 7
tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan seba-
gaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU no. 17 Tahun 2000 Pasal 21 ayat
(1) Huruf B dan ayat (5) yang menyebutkan
bahwa pemotongan, penyetoran dan pela-
poran pajak atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan de -
ngan nama atau bentuk apapun yang dite -
rima atau diperoleh wajib pajak orang
pri badi dalam negeri, wajib dilakukan oleh
bendaharawan pemerintah yang membayar
gaji, upah, honorarium, tunja ngan dan pem-
bayaran lain sehubungan dengan pekerjaan
jasa atau kegiatan dan tarif pemotongan
pajak atas gaji, upah, honorarium dan pem-
bayaran lainnya adalah sebesar 15 persen.
Kembali menilik laporan hasil pemerik-
saan BPK, diamanatkan kepada Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ko -
perasi agar menegur pemimpin kegiatan
dan pembantu pemegang kas agar me ma -
tuhi ketentuan yang berlaku dan memper-
tanggungjawabkan kerugian daerah se be -
sar Rp 15.825.000,00 dan pajak penghasilan
sebesar Rp 3.225.000,00 dengan menye -
torkan ke kas daerah dan bukti setor disam-
paikan ke BPK-RI.
Temuan BPK-RI lainnya yaitu mengenai
permasalahan pembayaran tunjangan kese-
hatan tidak dipungut pajak penghasilan.
Me rujuk dari SK Walikota Bogor No.840. 1.45-
08 tanggal 15 Januari 2004 menetapkan
bah wa para pegawai golongan III dan IV di
lingkungan Pemerintah Kota Bogor dibe ri -
kan tunjangan kesehatan sebesar Rp30.000,-
per bulan.
Berdasarkan realisasi pembayaran tunja -
ngan kesehatan TA 2005 total biaya sebesar
Rp 554.633.333,33, dan berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuan-
gan) menunjukkan bahwa pembayaran tun-
jangan kesehatan tersebut tidak dikenakan
PPh Pasal 21 sebesar Rp83.195.000,00.
Sedikitnya 26 Unit kerja yang berada di
pemerintah Kota Bogor mendapatkan tun-
jangan kesehatan tanpa dikenakan pung-
utan Pph, hal tersebut tidak sesuai dengan
UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Peng-
hasilan sebagaimana telah beberapa kali di-
ubah terakhir dengan UU No. 17 tahun Pasal
21 ayat (1) Huruf B dan ayat (5).
Pasal tersebut menerangkan bahwa pe-
motongan, penyetoran dan pelaporan pajak
atas penghasilan sehubungan dengan pe -
kerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama
atau bentuk apapun yang diterima atau
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri, wajib dilakukan oleh bendaharawan
pemerintah yang membayar gaji, upah, ho -
norarium, tunjangan dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan jasa atau
kegiatan dan tarif pemotongan pajak atas
gaji, upah, honorarium dan pembayaran
lainnya adalah sebesar 15 %.
Dari kelalaian tersebut berdampak pada
penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan
kurang diterima sebesar Rp83.195.000,00
yang disebabkan Kepala Bagian Keuangan
Setda Kota Bogor lalai dalam melakukan ke-
wajibannya sebagai Wajib Pungut Pajak.
Menilik dari data laporan BPK TA 2005 ter -
kait kelalaian yang dilakukan Kepala Bagian
Keuangan Setda Kota Bogor atas permasala-
han tersebut, Kepala Bagian Keuangan Kota
Bogor seharusnya menjelaskan bahwa mu -
lai bulan April 2006 atas tunjangan keseha -
tan PNS golongan III dan IV telah dipungut
PPh Pasal 21 sebesar 15%.
Bukan hanya lalai dalam menjalankan tu-
gasnya, permintaan data atau dokumen
atas tindak lanjut dari kelalaian tersebut
tidak diberikan informasinya kepada publik,
padahal sesuai dengan mandat UU no 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik, pada Pasal 7 (1) yang menyatakan
bah wa Badan Publik wajib menyediakan,
memberikan dan/ atau menerbitkan Infor-
masi Publik yang berada dibawah kewena -
ngannya kepada Pemohon Informasi Publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan.
Temuan BPK lainnya juga menyentuh
ang garan belanja tidak tersangka Kota Bo -
gor pada tahun anggaran 2005. Pada Tahun
Anggaran 2005 pemerintah kota bo gor
mengalokasikan anggaran belanja se besar
Rp 8.820.288.344,00 dan telah direa lisasikan
sebesar Rp 4.557.693.900,00 (51,67%).
Menilik dari hasil pemeriksaan BPK (Badan
Pemeriksa Keuangan) mengungkapkan,
bah wa anggaran belanja tidak tersangka
tersebut ternyata tidak sepenuhnya digu-
nakan untuk keperluan penanganan ben-
cana alam, bencana sosial dan pengeluaran
tidak tersangka lainnya, faktanya anggaran
dana tersebut beralih fungsi sebagai ang -
garan untuk menampung pembayaran ter-
hadap kegiatan-kegiatan belanja modal
yang belum dianggarkan dalam APBD mur -
ni (sebelum perubahan APBD).
Selain itu pengeluaran yang dibebankan
kepada belanja tidak tersangka tersebut
tidak didasarkan kepada SK walikota mau -
pun persetujuan dari DPRD kota bogor,
namun hanya berdasarkan memo dari Wali -
kota Bogor.
Pengeluaran tersebut adalah pengelua -
ran untuk pembayaran proyek-proyek pem -
bangunan melalui 25 SPMU (Surat Perintah
Mengeluarkan Uang) sebesar Rp 1.841.371. -
840,00 dan untuk dinas/unit kerja di ling -
kungan pemerintah Kota Bogor melalui 10
SPMU sebesar Rp1.390.687.650,00.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Ke -
uangan Daerah serta tata cara penyu sunan
anggaran pendapatan dan belanja daerah,
yakni pada pasal 7 yang menyata kan bahwa
belanja tidak tersangka diang gar kan untuk
pengeluaran - pengeluaran pe nanganan
bencana alam, bencana sosial atau pengelu-
aran lainnya yang sangat d i perlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan pe-
merintahan daerah.
Hal tersebut mengakibatkan kegiatan be -
lanja modal dan pembayaran kepada dinas-
dinas senilai Rp3.232.059.490,00, (Rp1. 841. -
371.840,00 + Rp 1.390.687.650,00) kurang
dapat dipertanggungjawabkan dari aspek
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Kemudian, BPK juga memeriksa belanja
bantuan keuangan Kota Bogor. Pada TA
(tahun anggaran) 2005 pemerintah kota bo -
gor mengalokasikan anggaran belanja bagi
hasil dan bantuan keuangan kepada orga -
nisasi profesi kemasyarakatan sebesar Rp
12.786.195.537,80 dan telah direali sa sikan
sebesar Rp 11.640.728.000,00 (91,04%).
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun
2005 menunjukkan bahwa bantuan ke uang -
an tersebut diantaranya sebesar Rp 115.324. -
000,00 ternyata digunakan untuk membiayai
kegiatan operasional dan pe ngadaan sarana
prasarana dinas/satker/kantor di lingkungan
pemerintah Kota Bogor yang sudah mem-
punyai mata anggaran ter sendiri dalam APBD
sebesar Rp115. 324.000,-.
Bantuan keuangan tersebut antara lain
honor notaris tanah RPH Rp 75.000.000,00,
pelunasan cicilan tanah SDN Kelurahan Ke-
dung Jaya Rp 5.250.000,00, DPRD komisi A
ke China dan india Rp 15.000.000,00, kantor
Kesbang untuk seminar Rp 2.500.000,00,
Kabag Sosial, penilaian evaluasi kinerja kelu-
rahan Rp 17.574.000,-.
Selain itu dari realisasi bantuan kepada in-
stansi lain sebesar Rp 885.734.750 dian ta -
ranya sebesar Rp260.674.000,00 ternyata
d i gunakan operasional untuk membiayai
dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota
Bogor, antara lain kantor arsip, pindah kan-
tor Rp 7.750.000,00, kantor arsip, penilaian
angka kredit jabatan fungsional Rp2.924. -
000,00, dinas bina marga, pembuatan pintu
perlintasan rel ka Rp 250.000.000,00.
Dengan demikian jumlah pengeluaran
belanja bantuan keuangan yang tidak se -
suai dengan ketentuan sebesar Rp 375. -
998.000,- (Rp115.324.000,- + Rp260. 674. 000,-)
hal ini tidak sesuai dengan lampiran kepu-
tusan menteri dalam negeri No.29 tahun
2002 menyatakan bahwa belanja bagi hasil
dan bantuan keuangan dimaksudkan untuk
keperluan belanja ban tuan keuangan ke -
pada pemerintah desa atau kelurahan, ban-
tuan keuangan kepada organisasi ke ma-
syarakatan dan belanja bantuan keuangan
kepada organisasi profesi.
Akibatnya pengeluaran tersebut mengu-
rangi kemampuan pemerintah daerah
dalam membiayai berbagai kegiatan pem-
bangunan untuk kepentingan publik. Hal
tersebut terjadi karena kebijaksanaan sekre-
taris daerah melanggar ketentuan yang
berlaku. Sekretaris daerah Kota Bogor me -
nanggapi bahwa dalam SE mendagri tidak
secara tegas melarang pemberian bantuan
kepada instansi vertikal maka pemerintah
Kota Bogor masih memberikan bantuan
dana kepada instansi vertikal sesuai permo-
honan dana yang disampaikan kepada pe-
merintah kota bogor. *Wina ayu
Liputan Khusus 34
KAYUMANIS… MEMANG HARUS BERLANJUT !!! TERINFORMASI, TERANALISIS, TERPERIKSA & TER... !!!
seTelaH dikupas, diulas, dianalisis dan diinformasikan
kepada khalayak umum oleh Bogor + pada edisi 7 terbit
Bulan maret 2011, edisi 8 terbit bulan April 2011 dan Edisi
9 terbit bulan Mei 2011, nasib Kayumanis sepanjang
berkenaan dengan pengelolaan dana cadangan Lahan
Tempat Pengolahan Akhir Sampah Kota Bogor yang ke-
semuanya bersumber dari APBD, seperti yang sudah
diprediksi oleh Bogor +, memang ternyata dan terbukti
permasalahannya harus terus bergulir dan dibuat menjadi
terang.
Untuk menyegarkan ingatan dan menginformasikan
kegagalan logika berpikir sehat dari para pelayan yang
sedang maupun telah menikmati jabatan pada SKPD-
SKPD dan Badan-Badan yang terkait dengan Pengelolaan
Dana Cadangan sebesar Rp. 32.000.000.000,- dan pene -
tapan lokasi dan pengadaan tanah Kayumanis, maka be -
rikut disajikan beberapa hipotesis hasil analisis bogorplus
yang sudah mulai bergeser mendekati suatu tesis.
TaTa ruang, Pengadaan TanaH, lingkungan HiduP,aMdal dan PersaMPaHan
MasYarakaT berhak mengetahui atas dasar apa Pani-
tia Pengadaan Tanah (P2T) melakukan pembebasan ta -
nah, karena berdasarkan peraturan yang harus dipatuhi
oleh P2T yang secara terang mengatur tentang peng -
adaan tanah yaitu diantaranya Pasal 4 Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum seba-
gaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 5
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak-
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah
jelas dan tegas diatur bahwa pengadaan dan rencana pe-
menuhan kebutuhan tanah, yang diperlukan bagi pelak-
sanaan pembangunan untuk kepentingan umum hanya
dapat dilakukan apabila berdasarkan pada Rencana Tata
Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebih dahulu. Dan
bagi daerah yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang
Wilayah, maka pengadaan tanahnya harus dilakukan ber -
dasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota YangTelaH ada.
Bahwa penetapan lokasi dan pengadaan tanah Kayu-
manis sebagai TPPAS melalui Keputusan Walikota Bogor
No. 658.1.45-118 tahun 2010 pada tanggal 8 April 2010,
telah dilakukan tanpa berdasarkan pada Rencana Tata
Ruang Kota Bogor Yang TelaH ada yaitu Perda No. 1
Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bogor Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor jo
Revisi Rencana Tata Ruang Kota (TDTRK) Kecamatan Tanah
Sareal t.a. 2002 yang jelas dan terang Tidak pernah mene-
tapkan lokasi Kayumanis sebagai “TPPAS”.
Perlu diingat dan direkam khususnya oleh para pelayan
yang menjabat pada SKPD-SKPD dan Badan-Badan yang
terlibat dalam penetapan lokasi dan pengadaan tanah
Kayumanis untuk “TPPAS”, bahwa Negara Republik In-
donesia adalah Negara Hukum yang menganut asas
hukum yang berlaku universal yaitu ASAS HUKUM TIDAK
BERLAKU SURUT.
Artinya kalo para pelayan itu berbicara dan atau men-
cari-cari alasan bahwa Penetapan Lokasi Kayumanis telah
diperkuat dengan Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang Ren-
cana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 ter tanggal
28 Juni 2011, maka dapat dipastikan bahwa para pelayan
itu jelas telah dan sedang mengalami kegagalan lO -gi ka BerPikir seHaT, bahkan patut diduga mereka se -
dang berupaya untuk menutupi kesalahannya dengan
memperlihatkan dan menunjukkan keBOdOHannYa.
Sudah jelas peraturan perundangan-undangan mene -
gas kan, bah wa suatu Pengadaan Tanah itu Harus ber -
dasarkan pada suatu perencanaan ruang wilayah atau
kota Yang TelaH ada, tapi masih juga mencoba ber -
kelit.
keBOdOHan lainnya yang sangat nyata adalah justru
dengan diberlakukannya Perda No. 8 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011- 2031, yang
BARU memasukkan rencana Kayumanis sebagai “TPPAS”
dalam tahapan PerenCanaan tata ruang maka semakin
membuktikan bahwa tahapan PeManFaaTan ruang
berupa pemberian ijin pengadaan tanah/pembebasan
tanah yang dilakukan oleh Pemerintah kota Bogor, ber -
sama-sama dengan P2T dan Dinas Cipta Karya, adalah
pemberian ijin dan pengadaan tanah Yang MelawanHukuM, sebagaimana diatur dalam :
Pasal 1 undang undang no. 26 Tahun 2007 TentangPenataan ruang yang telah mengatur dan mendefi -nisikan bahwa :
= ”Perencanaan Tata Ruang” adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
=“Pemanfaatan Ruang” adalah upaya untuk mewujud-
kan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya”.
= Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Pasal 37 ayat 7 Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Ten-
tang Penataan Ruang telah mengatur bahwa
“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang mener-
bitkan ijin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan ijin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang”.
Pasal 73 (1) Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang yang mengatur bahwa
“Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang
menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana
de ngan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
den da paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta ru-
piah)”.
Bahwa oleh karena Perda No. 1 Tahun 2001 Tentang Ren -
cana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bogor jo Revisi Rencana Tata Ruang
Kota (TDTRK) Kecamatan Tanah Sareal t.a. 2002 Tidak per-
nah merencanakan/menetapkan lokasi Kayumanis se -
bagai “TPPAS”, maka sangaT PaTuT diduga secara
ber sama-sama sebagaimana dimaksud Pasal 55 kuH Pi-dana, para pelayan dari warga kota Bogor tersebut, yang
memberikan ijin, yang menggunakan ijin dan me la kukan
pengadaan tanah Kayumanis dengan mencairkan akan
Dana Cadangan sebesar Rp. 32.000.000.000, telah mel a ku -
kan kejahatan tata ruang yang mengakibatkan ke rugian
bagi Negara sebagaimana diatur pasal 2 UU TiPikOr.
BaHwa Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah
dan UU Tata Ruang tersebut bukan satu-satunya per atu -
ran yang diduga telah dilanggar, karena berdasarkan Pasal
9 Ayat (1) huruf d UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelo -
la an Sampah telah diatur bahwa “Pemerintah Kota me-
mang memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi
tempat penampungan sementara, tempat pengolahan
sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sam-
pah”, namun selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat 2 nya
ditegaskan bahwa “Penetapan lokasi tempat pe ngolahan
sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
bagian dari rencana tata ruang wilayah ka bupaten/kota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Artinya
perencanaan ruangnya harus ada ter lebih dahulu se-
belum penetapan lokasi.
Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Men -
teri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman
Pengelolan Sampah yang berlaku pada tanggal ditetap-
kan yaitu tanggal 30 April 2010, telah mengatur pula bah -
wa Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA
Pengadaan TanaH Tidak Berdasarkan TaTa ruang Yang TelaH ada
Pelanggaran TaTa ruang
Pelanggaran lingkungan HiduP, aMdal dan PersaMPaHan
Liputan Khusus35
sesuai dengan kebutuhan dan penyediaan yang ha rus se -
suai dengan rencana tata ruang wilayah kota.
Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang
juga nyata-nyata patut diduga telah dilanggar adalah Pa -
sal 22 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Per lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Per-
aturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang telah me -
ngatur bahwa terhadap proses pengambilan keputusan
ten tang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan
yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, diperlukan analisis mengenai dampak
lingkungan hidup (aMdal).
Bahwa “proses pengambilan keputusan tentang pelak-
sanaan rencana usaha”, selaras dengan UU Tata Ruang,
harus dipahami sebagai suatu tahapan dimulainya pe -
man faatan ruang yang telah direncanakan dalam Tata Ru -
ang Kota. Artinya sebelum Walikota melakukan Pe ne ta-
pan lokasi dan atau sebelum P2T melakukan pencairan
dana cadangan pengadaan lahan Kayumanis, maka de -
ngan mengingat dampak penting “TPPAS” terhadap ling -
kungan hidup dan serta guna memastikan dana yang
di cadangkan dapat efektif dan tidak sia-sia, tentunya
sudah menjadi Kewajiban berdasarkan UU bahwa wa-
likota, P2T dan SKPD terait untuk memastikan dan mem-
persiapkan terlebih dahulu AMDAL “TPPAS” Kayumanis.
Bahwa kegiatan Pengadaan Tanah/Pembebasan lahan
+/- 150.000m2 guna keperluan pembangunan Tempat Pe -
ngolahan dan Pemrosesan Sampah (TPPAS) adalah ke gia -
tan yang berdampak penting sebagaimana dimaksud
da lam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.
11 tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dam -
pak Lingkungan Hidup, yang telah mengatur dalam Lam -
pi ran I halaman 20 angka 9 bahwa jenis kegiatan Per sam-
pahan diantaranya berupa Pembangunan TPA sam pah
domestik Pembuangan dengan sistem kontrol land fill/
sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya de ngan
Luas kawasan TPA lebih besar dari 10ha atau ka pa sitas
total lebih besar dari 10.000 ton, dan Pembangunan In-
stalasi Pengolahan Sampah Terpadu dengan ka pa sitas
lebih besar sama dengan 500 ton/hari adalah termasuk
Jenis Kegiatan yang WAJIB dilengkapi dengan AMDAL.
Perlu masyarakat ketahui bahwa faktanya kegiatan Pe -
ngadaan Tanah/Pembebasan lahan +/- 150.000m2 se -
bagaimana dimaksud Keputusan Walikota Bogor No.
658.1.45-118 tahun 2010 tertanggal 8 April 2010 guna
keperluan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pem-
rosesan Sampah (TPPAS) yang terletak di Kelurahan Kayu-
manis Kecamatan Tanah Sareal, hingga saat ini diketahui
telah tidak memiliki AMDAL yang seharusnya sudah ada
sebelum dimulainya atau direalisasikan pengadaan lahan
untuk keperluan TPPAS, yang sangat jelas akan ber dam -
pak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Bogor,
tidak ada aMdal, belum lagi berbicara mekanisme dan
prosedur pengadaan dan pencairan dana cadangan, mau
dianggap lalai atau dianggap dilakukan dengan sengaja,
yang pasti kesemuanya itu telah mengakibatkan beralih-
nya uang rakyat yang bersumber dari dana APBD dan
menguntungkan orang lain.
Berdasarkan Berita acara P2T pembayaran ganti rugi
pengadaan tanah (TPPAS) Kayumanis Nomor 04/P2T/BA. -
Pembayaran/IX/ 2010 tertanggal 07 September 2010 dan
Berita Acara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
dan Banten (Tbk.) No. 661/ Pmsr-Bgr/2010 tertanggal 07
September 2010; Berita Acara PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.) No. 683/Pmsr-
Bgr/2010 tertanggal 16 November 2010; Berita Acara PT.
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.)
No. 720/Pmsr-Bgr/2010 tertanggal 16 Desember 2010;
Berita acara P2T pembayaran ganti rugi pe ngadaan tanah
(TPPAS) Kayumanis Nomor 01/Pem/ BA/ V/2011 tertanggal
27 Mei 2011 dan Berita Acara PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten (Tbk.) No. 318/Bgr-Pmsr/ -
2011 tertanggal 27 Mei 2011, paling tidak di luar honor
P2T dan biaya lain-lain, dari dana ca da ngan sebesar Rp.
32.000.000.000,- tersebut su dah da pat dipastikan telah
mencair sebesar Rp. 19.862.935.750,-
Pengelolaan Dana cadangan sebesar Rp.32.000. 000. -
000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) yang merupakan ba -
gi an dari dana APBD Kota Bogor ini sudah sewajibnya
har us dipertanggung-jawabkan oleh Walikota beserta
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Ang ga ran
daerah terkait.
Mereka berkewajiban memberikan dan masyarakat
ber hak untuk meminta seluruh laporan realisasi anggaran
apapun yang bersumber dari APBD termasuk realisasi
Dana Cadangan 32 Milyar yang peruntukkannya untuk
pengadaan lahan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan
Akhir Sampah di Kelurahan Kayumanis. Hak masyarakat
tersebut dijamin oleh konstitusi dan undang-undang an-
tara lain Pasal 28 huruf E dan Huruf F Undang Undang
Dasar 1945; Pasal 9 dan 10 Undang-undang Republik In-
donesia No. 31 Tahun 2009 jo Undang-undang Republik
Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-
dak Korupsi; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, serta ketentuan pi-
dana dari Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia
No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Mereka semua harus secara transparan membuka se-
cara jelas dan rinci bagaimana sesungguhnya dana ca -
dangan yang dianggarkan tersebut direncanakan, di lak sa -
nakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan pengguna -
an nya, kepada bukan saja DPRD kota Bogor namun juga
kepada rakyat Kota Bogor secara langsung.
Berkenaan dengan hak-hak masyarakat tersebut, serta
mengingat hak kami selaku insan pers untuk menyajikan
informasi terkini terkait Kayumanis yang telah kami muat
pada versi online dalam Bogorplus.com, maka pada ta -
bloid inipun kami muat beberapa hasil wawancara para
pe jabat terperiksa yang dimintakan keterangannya untuk
kasus Kayumanis sebagaimana berikut ini :
Rabu, 05 Oktober 2011
Bogorplus.com - Kepala Ba dan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BP KAD), Sudradji di pe rik sa petugas
Polres Bo gor Kota terkait pe nyidikan kasus dugaan ko -
rup si Panitia Pembeba san Tanah (P2T) untuk pe ngadaan
lahan pa da pro yek pembangunan Tem pat Pembuangan
Ak hir Sam pah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis, Keca-
matan Ta nah Sareal, Kota Bogor pada Rabu (5/10/11).
Penyidikan di lakukan oleh petugas di ruangan Reskrim
Polres Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Bogor.
Setelah menjalani pemeriksaan, Ia mengungkapkan
per tanyaan yang ditanyakan oleh penyidik mengenai
pen cairan dana untuk ganti rugi tanah. Menurutnya,
dana ter sebut telah dianggarkan oleh BPKAD. Sedan-
gkan saat di tanyakan perihal penyidikan terkait, Su-
dradji menambah kan, bahwa dirinya siap bila dipanggil
lagi jika dibutuhkan untuk melengkapi data yg kurang.
"Kita mah siap saja," ka tanya.
Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Sudra -
dji mengaku, pemeriksaan dirinya adalah terkait Panitia
Pem bebasan Tanah (P2T) untuk pengadaan lahan pada
proyek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sam-
pah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah
Sa real, Kota Bogor.
"Saya ditanya 19 pertanyaan, kaitannya dengan ang -
ga ran yang tersedia untuk dana cadangan pembebasan
ta nah TPPAS Kayumanis. Dan kita jelaskan semua. Tugas
BP KAD cuma membayar apa yang diminta oleh SKPD.
SKPD meminta kepada kita untuk membayar pembe ba -
san tanah, kita keluarkan SP2D nya dan nanti dibayar di
Bank Jabar," urai Sudraji.
Saat ditanya keterkaitan dirinya dengan P2T, Sudraji
menegaskan, tidak ada. "Tidak, P2T membuat daftar
nominatif pembayaran, nanti diajukan daftar nominatif
kepada Dinas Cipta Karya waktu tahun 2010. Setelah itu
Dinas Cipta Karya meminta uang kepada kita untuk
dibayar, kita keluarkan surat SP2D. Dari Pak Sekda selaku
ketua P2T kepada Dinas Cipta Karya," pungkas kepala
BPKAD sambil menuju mobilnya. Oleh : ulfa, amir, Bima dan wina F
kesia-siaan PenCairan Yang Melawan HukuM
kOruPsi kaYu Manis, kePala BPkad diCeCer 19 PerTanYaan
sudradjiKepala BPKAD
Liputan Khusus 36
kOruPsi TPPas kaYu Manis, ManTan kePala BaPPeda kOTa BOgOr diPeriksa
kOruPsi kaYu Manis : giliran wasBangkiM kOTa BOgOr diPeriksa
Jum’at, 07 Oktober 2011
Bogorplus.com - Polres Bogor Kota terus melakukan pe -
nyi dikan secara intensif terhadap kasus dugaan korupsi,
pro yek pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sam-
pah (TPPAS) Kayumanis. Pemeriksaan kali ini dilakukan
terhadap mantan Kepala Badan Perencanaan Bangunan
Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Azrin.
Azrin diperiksa di ruang reskrim Mapolres Bogor Kota,
Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat
(7/10/11).
Setelah menjalani pemeriksaan selama enam jam oleh
pe tugas, kepada Bogorplus.com Azrin mengatakan, diri -
nya dipanggil terkait kasus rekomendasi perencanaan ta -
ta ruang untuk proyek TPPAS Kayumanis. Dia men je las-
kan, rekomendasi perencanaan tersebut sudah memenu -
hi standar perencanaan tata ruang Kota Bogor. "Untuk lo -
k a si, Kayumanis masih masuk," jelasnya.
Ia menambahkan, untuk lokasi TPPAS Kayumanis me -
nu rutnya sudah memenuhi syarat Undang-undang, dima -
na di dalam Undang-undang No. 18 tentang per sam - pa -
han, lokasi TPPAS sudah memenuhi syarat. Ha Ini juga di -
perkuat dengan perda No.8 Tahun 2011 mengenai ren-
cana tata ruang wilayah Kota Bogor.
Pantauan Bogorplus.com di ruang penyidik Polres Bo gor
Kota, pemeriksaan mantan Kepala Badan Perenca na an
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor tidak di - lak -
sanakan sampai selesai, dikarenakan ada kegiatan di luar
pemeriksaan dan akan dilanjutkan pada Senin, 10 Okto-
ber 2011.
Oleh : rendy ardi Firdaus dan Muhammad Faisal
Kamis, 20 September 2011
Bogorplus.com - Setelah memeriksa kepala BAPPEDA
dan BPLH Kota Bogor, terkait dugaan korupsi yang dila -
ku kan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk peng a daan
la han pada proyek pembangunan Tempat Pem buangan
Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu Manis, Kecama -
tan Tanah Sareal, Selasa (20/9/11) siang, Polres Bogor Ko -
ta memeriksa M. Abdurachman, selaku PLT Pengawas Tata
Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) Kota Bo gor.
"Tadi, ada 12 pertanyaan yang diajukan kepada saya.
Per tanyaannya hanya mengenai TPPAS Kayumanis saja
kok," ujar Abdurachman, ketika ditemui bogorplus.com di
Mapolres Bogor Kota.
Ia menambahkan, pe negasan per tanyaan yang di be -
rikan pihak ke polisian kepadanya, lebih mengarah ke pa -
da tata letak TPPAS Kayumanis.
"Lebih membahas tata letaknya, ka rena saya kan di
Was bangkim. Berbicara me ngenai tata letak, kita me li-
hatnya dari beberapa ka jian, kajian tata ruang dan seba-
gainya, itu saja. Lagipula saya kan baru menjabat tiga
bulan di Wasbangkim, sedangkan kasusnya, tahun 2010.
Saya menjabat 2011, jadi saya tidak tahu banyak," pung -
kas nya, seraya tersenyum.
Sementara itu, pihak DLLAJ yang seharusnya hari ini
diperiksa, tidak memenuhi panggilan Polres Bo gor Kota.
Belum ada konfirmasi dari pihak DLLAJ mengenai keti-
dakhadirannya.
Oleh: riza nugraha dan devita
Kamis, 22 September 2011
Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi yang
dilakukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk pe nga -
daan lahan pada proyek pembangunan Tempat Pem -
buangan Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu Ma nis,
Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor masih berlanjut.
Kali ini petugas Polres Bogor Kota memeriksa Asisten
Ta ta Praja Kota Bo gor dan Kepala Ba gian Pemerintahan
Ko ta Bogor di ruang Reskrim Polres Bogor Kota, Jl. Kap ten
Muslihat, Keca ma tan Bogor Tengah, Ko ta Bogor, Kamis
(22/ 09/ 11). Pemeriksaan pertama, dilakukan kepada Ade
Syarif Hidayat selaku Asisten Tata Praja Kota Bogor, setelah
sebelumnya menerima su rat pemanggilan kesaksian dari
Polres Bogor Kota pada Rabu (21/09/11) kemarin.
“Per tanyaan-pertanyaan dari penyidik tadi mengenai
ke napa Kayumanis ditetapkan sebagai TPPAS, me ka nis -
me pembayarannya seperti apa, bagaimana musyawarah
di lakukan?. Ya, sekitar kayumanis saja, kurang lebih ada
20 per tanyaan yang diajukan kepada saya,” ungkap Ade
saat di temui Bogorplus.com.
Ia menambahkan, dirinya sangat berterimakasih ke pa -
da Kapolres terkait pemanggilan ini. "Saya sangat mendu -
kung atas panggilan ini. Agar masyarakat tahu mengenai
Ka yumanis ini. Terima kasih kepada Kapolres Kota Bogor,"
pung kasnya yang ditemani Iwan selaku staf bagian hu -
kum.
Sementara itu, ko men tar lain disampai kan oleh Dody
Ach diat, Kepala Bagian Pemerintahan yang ikut di perik sa
pada hari yang sama, ia mengatakan, peme rik saan ter-
hadap diri nya hanya sebatas pada proses penerbitan SK
penetapan lokasi untuk pembangunan TPPAS.
"Ada sekitar 23 perta nya an yang diajukan ta di. Saya kan
dari bagian pemerintahan, jadi per ta nyaannya hanya se -
putar proses penerbitan SK penetapan lo kasi untuk pem-
bangunan TPPAS Kayu Manis," ujar Dody yang ditemani
stafnya.
Ia menambahkan, "lebih detilnya, membahas mengenai
prosedur penetapan SK tersebut, bagaimana dan seperti
apa dan Alhamdulillah, prosedurnya sudah sesuai dengan
aturan yang berlaku kok," paparnya yang diperiksa sekitar
3 jam.
Dody berpendapat, hal ini juga sebagai rangka menje-
laskan juga kepada khalayak, bahwa prosedur penetapan
tanah dan pembangunannya menjadi kebutuhan Kota
Bogor. Oleh : riza nugraha
dody achdiatKepala Bagian Pemerintahan
ade syarif HidayatAsisten Tata Praja Kota Bogor
M. abdurachmanPLT Pengawas Tata Bangunan & Pemukiman (Wasbangkim)
kOruPsi TPPas kaYu Manis: asisTen TaTa Praja dan kaBag PeMerinTaHan diPeriksa
Liputan khusus37
Senin, 19 September 2011
Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi yang
dilakukan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk pe -
ngadaan lahan proyek pembangunan Tempat Pembu a -
ngan Akhir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayumanis,
Ke camatan Tanah Sareal, Kota Bogor terus dilakukan Pol-
res Bogor Kota.
Setelah sebelumnya memeriksa Kepala Bappeda, Hari
Sucahyo pada Jumat (16/9/11) lalu, kali ini, petugas Polres
Bogor Kota meminta keterangan saksi dari Kepala Badan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) di ruang Reskrim
Polres Bogor Kota, Jl. Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor
Tengah, Kota Bogor, Senin (19/9/11).
Pemeriksaan terhadap Lilis Sukartini, Kepala BPLH Kota
Bogor, kurang lebih selama tiga jam, setelah sebelumnya
menerima surat pemanggilan kesaksian dari Polres Bogor
Kota pada Jumat (16/09/11) lalu.
“Saya hanya dimintai sebagai saksi dan memberikan ke -
terangan saja mengenai TPPAS” ujar Lilis ketika ditemui
Bogorplus.com.
Lilis menambahkan, pemanggilan yang dilakukan Pol-
res terhadap dirinya hanya menanyakan tentang me ka -
nis me penetapan dan penempatan lokasi TPPAS Ka yu -
manis, "Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan penyidik Pol-
res Bogor Kota kepada saya dan itu semua tentang TPPAS
Kayu manis. Tidak ada hal-hal lain yang ditanyakan kok,"
papar Lilis yang terlihat terburu-buru.
Lilis menyambut positif. pemanggilannya ini. "Ya, Jadi
lebih akurat mengenai kewajiban-kewajiban BPLH di da -
lam hal penanganan TPPAS. Itu saja," tutup Lilis. Semen-
tara itu, dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang
seharusnya dimintai sebagai kesaksian pada hari ini, tidak
hadir untuk dimintai keterangan tanpa alasan yang jelas.
Oleh : riza nugraha & devi
kOruPsi TPPas kaYu Manis: kePala BaPPeda diPeriksa
Jum’at, 16 September 2011
Bogorplus.com - Proses penyidikan dugaan korupsi
proyek Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sam-
pah (TPPAS) Kayu manis, di Kelurahan Kayu Manis, Keca-
matan Tanah Sareal, Kota Bogor terus dilakukan Polres
Bogor Kota.
Setelah sebelumnya memeriksa Camat Tanah Sareal
dan Lurah Kayu Manis pada Selasa (13/9/11) lalu, kini gili-
ran Kepala Bappeda Kota Bogor, Hari Sucahyo yang
diperiksa petugas di Mako Polres Bogor Kota, Jalan Kapten
Muslihat, Kota Bogor, pada Jumat(16/9/11) siang.
Hari Sucahyo diperiksa di ruangan penyidik selama tiga
jam. Ia mengaku pihaknya dipanggil terkait proyek TPPAS
Kayu Manis. "Kita hanya mengkofirmasi saja atas pemang-
gilan ini," jelasnya kepada Bogorplus.com saat ditemui
setelah pemeriksaan di ruang penyidik Polres Bogor Kota,
Jumat (16/9/11).
Menurutnya, pemanggilan yang dilakukan polres hanya
menanyakan tentang mekanisme penempatan lokasi
TPPAS Kayu Manis, "tadi sekitar 15 lebih pertanyaan yang
ditanyakan penyidik polres bogor kota kepada saya, itu
semua tentang TPPAS Kayu manis," ungkapnya kepada
Bogorplus.com.
Sucahyo menerangkan, dengan pemanggilan yang di-
lakukan Polres Bogor Kota, pihaknya harus kooperatif
dalam menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Ia
juga berharap agar hal ini bisa berjalan dengan lancar dan
tidak terjadi apa, "mudah-mudahan ini tidak terjadi hal
yang tidak diinginkan," ujarnya. Oleh : Muhammad Faisal
dugaan kOruPsi TPPas kaYu Manis, CaMaT dan luraH diPeriksa POlres BOgOr kOTaSelasa, 13 September 2011
Bogorplus.com - Proses penyelidikan du ga an korupsi
yang dila kukan Panitia Pembe - ba san Tanah (P2T) untuk
pengadaan lahan pada proyek pembangunan Tempat
Pembuangan Ak hir Sampah (TPPAS) di Kelurahan Kayu
Manis, Kecamatan Tanah Sare al, Kota Bogor terus dila ku -
kan Polres Bogor Kota.
Pada Selasa (13/09/ 11), petugas Polres Bogor Kota me -
minta keterangan saksi, Camat Tanah Sareal dan Lurah
Ka yu Manis di ruang Res - krim Polres Bogor Kota, Jl.
Kapten Muslihat, Kecamatan Bogor Tengah, Kota bogor.
Pemeriksaan pertama, dilakukan kepada Loeloe Sapei
se laku Camat Tanah Sareal, setelah sebelumnya mener-
ima surat pemanggilan kesaksian dari Polres Bogor Kota
pada Jumat (10/09/11).
“Karena diminta untuk memberikan kesaksian saya
penuhi hari ini, pertanyaan-pertanyaan dari penyidik tadi
mengenai berkas-berkas atau produk hukum dari proyek
pembangunan TPPAS, Perda-perda penunjukan dan pe-
nentuan lokasi, kurang lebih konfirmasi-konfirmasi untuk
14 pertanyaan yang diajukan kepada saya,” ungkap Loe -
loe saat ditemui Bogorplus.com seusai dirinya di BAP.
Loeloe Sapei yang menjabat sebagai Camat, nyatanya
termasuk dalam anggota P2T untuk pembebasan lahan
di Kayu manis, sepak terjangnya sebagai anggota P2T
mem berikan kontribusi pada proses pembebasan lahan.
“Saya memang anggota, tapi saya berikan kesaksian
apa yang saya ketahui saja, kapasitas saya sebagai ang -
go ta saja, hanya menerangkan apa yang saya ketahui se -
la ma jadi Camat di Tanah Sareal,” singkat pria asal Suka -
bumi tersebut.
Sementara itu, komentar berbeda disampaikan oleh
Mur tlado selaku Lurah Kayu Manis yang ikut diperiksa
pada hari yang sama, ia mengatakan pemeriksaan terha -
dap dirinya hanya sebatas pada proses pembayaran pem-
bebasan lahan warga yang baru-baru ini dilakukan oleh
P2T.
“Hari ini saya datang untuk memberikan kesaksian,
enam pertanyaan tadi diajukan kepada saya, terutama
yang berhubungan mengenai proses pembayaran lahan
kepada warga oleh P2T kalau tidak salah yang ke-tiga,
saya memang hadir waktu itu tapi saya tidak mengetahui
mengenai pembagian uang,” papar Murtlado.
Ia menambahkan, penegasan pertanyaan yang di be -
rikan pihak kepolisian kepadanya, lebih mengarah ke pa -
da uang yang diduga didapat setiap pejabat setempat
ser ta persetujuan warga.
Murtado merupakan Lurah baru untuk Kelurahan Kayu
Manis dimana sebelumnya dijabat oleh Taspin yang di -
gan tikan pada bulan Januari lalu. Proses penyelidikan
yang dilakukan kepolisian rupanya tidak main-main se-
tiap pihak yang terkait dengan TPPAS Kayu Manis diminta
untuk memberikan kesaksian.
“Saya baru menjabat lima bulan juga kaget, ada apa de -
ngan pemanggilan ini, saya hanya menghadiri proses
pembayaran lahan saja kepada warga tidak lebih,” pung -
kas Murtlado bernada tegas. Oleh : Bagja s alam
lilis sukartiniKepala BPLH Kota Bogor
loeloe safeiCamat Tanah Sareal
kOruPsi TPPas kaYuManis, kePala BPlH diPeriksa
1. Surat No. 188.342/2706/Hukham tertanggal 17 Juni
2011 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah u.b. Asisten
Pemerintahan, Hukum dan HAM perihal Penyampaian Ke -
putusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/ Kep. 834-
Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Per - atu ran
Daerah Kota Bogor Tentang Rencana Tata Ruang wi layah
Kota Bogor 2011-2031, pada paragraf 3 yang menyatakan
“Selanjutnya Walikota Bogor untuk segera menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan
Daerah Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima keputusan
termaksud, dan apabila Rancangan Peraturan Da erah ter -
sebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dila-
p o r k a n
k e m b a l i
k e p a d a
Menteri
Peker-
j a a n
Umum Cq. Direktorat Jendral Pena taan Ruang, Menteri Da -
lam Negeri Cq. Biro Hukum di Jakarta, dan Guburner Jawa
Barat Cq. Biro Hukum dan HAM Sekterariat Daerah Propinsi
Jawa Barat.”
Adalah surat yang tidak sesuai dan tidak berpedoman
pada Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28
Tahun 2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu-
ran Daerah Tentang Rencana Tata Ruang, yang telah me -
ngatur bahwa
“Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (3) dan melapor kan hasilnya
kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak di terimanya
Keputusan Gubernur.”
Bahwa waktu “paling lam-
bat 7 (tujuh) hari” ter sebut
ada lah bukan wak tu yang
diberikan kepada Bupati/
Wali kota untuk me ne -
tapkan RAPERDA men-
jadi PERDA me lainkan
wak tu yang diberikan ke -
pada Bupati/Walikota un -
tuk menindaklanjuti hasil
evaluasi dan melaporkannya
kepada Gubernur.
Bahwa keberlakuan hukum Pasal 20 ayat 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008, telah sangat te -
rang adalah untuk memastikan adanya terlebih dahulu
kepatuhan Bupati/Walikota dalam mentaati seluruh hasil
evaluasi Gubernur, sebelum Bupati/Walikota bersang ku tan
menetapkan RAPERDA menjadi sebuahPERDA.
2. Bahwa Butir KEEMPAT halaman 2 Keputusan Gu ber nur
Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.834-Hukham/ 20 11 Tentang
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bo gor Tentang
Rencana Tata Ruang wilayah Kota Bogor 2011-2031, yang
menetapkan
“Gubernur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bogor menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor
setelah Walikota Bogor bersama DPRD Kota Bogor me -
la kukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor Tentang
Renca na Tata Ruang wilayah Kota Bogor 2011-2031,
ber da sar kan hasil evaluasi tersebut di atas paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan Gubernur ini”.
Adalah isi butir yang tidak se suai dan tidak
ber pedoman pada butir KELIMA
Format hasil evaluasi
yang telah ditetap-
kan dan diatur bah -
kan di lampir kan
dalam Pera turan
Men teri Da lam
Ne geri No. 28
Tahun 2008
sebagai for-
mat baku,
s e b a -
Liputan Khusus 38
CaCaT HukuM!!!TerkaiT PrOsedural evaluasi Perda rTrw kOTa BOgOr 2011-2031
“Sekda Kota Bogor : Tidak Ada Korupsi di Kota Bogor (bogorplus.com 29/9/2011)”
Happy nih.... Aman Euy...
Perda no. 8 Tahun 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011- 2031
Liputan Khusus39
gaimana berikut ini
“Bupati/walikota... bersama DPRD segera melakukan pe -
nyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Pe -
raturan Daerah Kabupaten/Kota ... tentang ..., ber da sar kan
hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.”
Bahwa kalimat sepanjang frasa “Gubernur menyetujui
penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor men -
jadi Peraturan Daerah Kota Bogor setelah…”, adalah telah
bertentangan dengan maksud dari diperlukannya suatu
evaluasi terhadap suatu RAPERDA yaitu untuk me mastikan
adanya kepatuhan dari Bupati/Walikota da lam mentaati
seluruh hasil evaluasi Gubernur.
Bahwa dengan adanya kalimat sepanjang frasa “Gubernur
menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bogor menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor setelah…”,
akan menjadikan walikota/bupati tidak perlu lagi mela-
porkan tindak lanjut atas hasil evalusi Gubernur dan hal itu
jelas melanggar Pasal 20 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 28 Tahun 2008.
Memastikan kepatuhan tindak lanjut atas hasil evaluasi
Gubernur adalah suatu keharusan yang secara langsung
dapat mengantisipasi potensi-potensi yang merugikan ma -
syarakat maupun keuangan Negara. Memang dengan ke -
wenangannya sebagai Gubernur, dapat saja membatalkan
suatu PERDA yang tidak sesuai dengan hasil evaluasi Guber-
nur, namun tentunya akan lebih baik dan ber - maslahat bila
akibat-akibat hukum terhadap masyarakat dari adanya
PERDA itu dapat terantisipasi dalam tahapan RAPERDA.
“Men cegah selalu lebih baik dari pada mengobati”.
Terkait Evaluasi Substansial Perda No. 8 Tahun 2011 Ten-
tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011- 2031
3. Bahwa PERDA RTRW Kota Bogor 2011-2031, dalam
pasal 60 ayat 2 mengatur bahwa kawasan pertanian kota
bogor kurang lebih seluas 600 hektar. Luas tersebut kontra -
diktif dan bertentangan dengan renCana sTraTegisdinas PerTanian kOTa BOgOr 2010-2014 yang telah
menetapkan bahwa
“Potensi luas lahan pertanian seluas 3.125 Ha, terdiri atas
lahan sawah seluas 750 Ha dan lahan bukan sawah seluas
2.375 Ha. Lahan bukan sawah terdiri atas tanah tegalan/ -
kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, ko lam/ empang
dan lahan pekarangan yang ditanami tanaman pertanian.
Ke terbatasan lahan tersebut merupakan sumber daya po -
tensial untuk budidaya pertanian yang meliputi tanaman
pangan/hortikultura, sentra tanaman hias, budidaya ternak
kecil, unggas dan ikan hias/pembibitan ikan konsumsi“
Bahwa penetapan luas kawasan pertanian seluas 600 hek-
tar jelas tidak berdasar dan sangat bertentangan dengan
renCana sTraTegis dinas PerTanian kOTa BO gOr2010-2014, bahkan telah dengan terang-terangan me -
ngabaikan keberlakuan Undang No. 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang
sangat membatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian
yang menjadi ancaman terhadap pencapaian ketahanan
dan kedaulatan pangan.
4. Bahwa selain berkenaan dengan permasalahan luas
tersebut, menjadi sangat penting dan krusial bahwa PERDA
RTRW Kota Bogor 2011-2031 telah tidak mengatur lokasi
mana saja yang menjadi Kawasan/Lahan/Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan hal itu jelas bertentan-
gan dan mengabaikan keberlakuan Undang-Undang No. 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Khususnya Pasal 75 ayat 1 yang mengatur
bahwa
“Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang be -
lum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cada ngan
Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undang kan”,
Oleh karenanya untuk kepastian hukum dan ketaatan
serta kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun
2009, maka evaluasi Gubernur sewajibnya menyampai kan
pula usulan saran, perubahan dan penyesuaian agar Wa-
likota Bogor dan DPRD menetapkan dalam RAPERDA nya
suatu ketentuan yang mengatur lokasi-lokasi mana saja
yang di wilayah Kota Bogor yang menjadi Kawasan/ La -
han/Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Bahwa pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bo gor 2011-
2031 secara keseluruhan dan pasal 35 huruf a dan b PERDA
RTRW Kota Bogor 2011-2031 sepanjang frasa “TPA atau
TPPAS sebagaimana telah diusulkan untuk direvisi oleh
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.834-
Hukham/2011 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bogor Tentang Rencana Tata Ruang wilayah
Kota Bogor 2011-2031, adalah ber tentangan dengan Un-
dang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sam-
pah maupun Peraturan Men teri Dalam Negeri No. 33 Tahun
2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sampah, karena:
a. Istilah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sam-
pah (TPPAS) tidak dikenal dan tidak didefinisikan dalam Un-
dang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sam pah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33
Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sampah. Dalam
bidang hukum terdefinisikannya suatu istilah memberikan
kepastian hukum dan dasar/landasan hukum bagi pembuat
kebijakan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanakan
dan penjabaran suatu perundangan yang lebih tinggi
dalam ketentuan/peraturan yang lebih konkret;
b. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pe nge -
lolaan Sampah maupun Peraturan Menteri Dalam Ne ge ri
No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolan Sam pah
hanya mengenal tiga tipe tempat yang terdefinisikan dan
diberikan norma pengaturannya yaitu :
= Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tem -
pat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
= Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemila-
han, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,
dan pemrosesan akhir sampah.
= Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk
memroses dan mengembalikan sampah ke media lingku -
ngan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
Pengaturan tiga tipe tempat terkait pengelolaan sampah
tersebut, merupakan perwujudan dari paradigma baru da -
lam bidang persampahan. Paradigma lama pengelolaan
sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-
pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang
ke tempat pemrosesan akhir sampah, sudah saatnya diting-
galkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan
sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat di-
manfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk atau -
pun untuk bahan baku industri.
c. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan sampah, penetapan lokasi
khusus untuk TPST dan TPA, harus merupakan ba gi an dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai peratu-
ran perundang-undangan.
Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Kepentingan Umum jo Peraturan Presiden
No. 65 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pre s -
i den Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pem ba -
ngunan Kepentingan Umum, telah sangat tegas di ten tukan
bahwa Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan
tanah, yang diperlukan bagi pelaksanaan pem bangunan
untuk kepentingan umum hanya dapat di lakukan apabila
berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah
ditetapkan lebih dahulu. Dan bagi da erah yang belum me -
netapkan Rencana Tata Ruang Wi layah, pengadaan tanah-
nya harus dilakukan berdasarkan perencanaan ruang
wi la yah atau kota yang telah ada.
Bahwa rencana tata ruang yang telah ada dan masih ber -
laku yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor tidak pernah me -
rencanakan pembangunan TPPAS Kayumanis, bahkan telah
menetapkan terlebih dahulu dalam rencana detailnya se-
bagai TPU (tempat pemakaman umum).
Bahwa rencana dalam Perda terdahulu tersebut tidak per-
nah dibatalkan dan atau dirubah bahkan tidak sedikitpun
di bicarakan/disinggung dalam RAPERDA Kota Bogor 2011-
2031, hal ini jelas tidak saja melanggar peraturan per -
undangan, bahkan lebih dari pada itu telah menimbulkan
ke tik pastian hukum bagi masyarakat.
6. Bahwa pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bogor 2011-
2031, telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup; Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyeleng-
garaan penataan Ruang
a. Bahwa rencana “pembangunan Tempat Pengolahan
dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis” se-
bagaimana diatur pasal 35 huruf c PERDA RTRW Kota Bogor
2011-2031, adalah kebohongan publik, karena faktanya saat
ini dengan telah adanya realisasi pengadaan tanah yang
tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka sesung-
guhnya bukan lagi merupakan bagian dari suatu “peren-
canaan ruang” namun sudah menjadi “pemanfaatan ruang”
yang berdasarkan peraturan perundangan berlaku harus
sudah terlebih dahulu melalui tahapan KLHS atau paling
tidak AMDAL.
b. Bahwa rencana “pembangunan Tempat Pengolahan
dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) di Kayumanis” se-
bagaimana diatur pasal 35 huruf c RAPERDA RTRW Kota
Bogor 2011-2031, telah dilakukan TANPA melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategik (KLHS) dan atau AMDAL. Pe-
merintah Kota Bogor telah menetapkan terlebih dahulu
lokasi kayumanis sebelum memasukkannya sebagai bagian
PERDA RTRW Kota Bogor 2011-2031, bahkan telah mereali -
sa sikan sebagian pencairan uang pembebasan tanah yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang tidak saja menimbulkan kerugian bagi ma sya -
rakat, namun lebih dari pada itu patut diduga telah menim-
bulkan kerugian Negara yang berpotensi TIPIKOR.
c. Bahwa untuk memastikan ketidak-patuhan dan
dugaan-dugaan pelanggaran terhadap peraturan perun-
dangan sebagaimana tersebut di atas, serta mem per tim -
bangkan pembiaran suatu kesalahan adalah juga suatu
ke salahan, maka sudah sewajibnya bagi Gubernur untuk
memeriksa kembali ketidak-keberadaan dokumen-doku-
men KLHS dan atau AMDAL terkait pasal 35 huruf c PERDA
RTRW Kota Bogor 2011-2031.
d. Bahwa dengan terbuktinya pelanggaran terhadap per-
aturan perundangan yang lebih tinggi dan dengan ketidak-
beradaan dokumen-dokumen KLHS dan atau AMDAL
ter kait PERDA No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bogor
2011-2031 tertanggal 28 Juni 2011, maka sudah sewajibnya
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Ten-
tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga -
raan Pemerintah Daerah, tidak melakukan tindakan agar
PERDA Kota Bogor No. 8 Tahun 2011 tersebut untuk di-
batalkan.*
Promosikan Usaha Anda di
Hubungi :
Gunawan 0821 2430 5112
Liputan Khusus 42
iMPleMenTasi pendidikan budaya dan
karakter bangsa dalam layanan siswa cerdas
istimewa dan berbakat istimewa memiliki
arti penting untuk lebih memfokuskan per-
hatian penyelenggara pendidikan terhadap
komitmen peningkatan mutu dalam pers -
pektif pendidikan global. Pendidikan ber -
budaya dan berkarakter merupakan isu
pen ting di Indonesia terutama untuk me na -
namkan daya juang pendidikan bangsa un -
tuk menjajarkan produk pendidikan yang
le bih bermutu dalam persaingan, pelayanan
pendidikan dan hasil pendidikan yang lebih
bermutu.
Pelayanan pendidikan untuk siswa isti me -
wa salah satunya yaitu program akselerasi
yang merupakan program pelayanan pen-
didikan peserta didik yang memiliki potensi
cerdas istimewa dan atau berbakat istimewa
(CI/BI).
Penyelenggaraan program akselerasi me -
ru pakan implementasi dari Undang-undang
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pen -
didikan Nasional pasal 5 ayat 4 yaitu “Bahwa
war ga negara yang memiliki kecerdasan
dan bakat istimewa berhak memperoleh
pen didikan khusus”. Oleh karena itu, sela -
yak nya kurikulum yang diberikan, pelak sa -
naan pembelajaran yang dilakukan, pe nilai -
an yang diterapkan hingga pada kebijakan
se kolah yang menunjang pogram tersebut
ha rus istimewa.
Keistimewaan itu yang lebih penting di -
sertai dengan daya dukung pendidik untuk
menguasai keterampilan istimewa sehingga
dapat memotivasi anak-anak yang berbakat
mengoptimalkan potensi dirinya dan dapat
memicu pertumbuhan karya anak bangsa
yang lebih inovatif di masa depan.
HadirnYa karakTerisTikdan POTensi siswa YangBerBeda-Beda
Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi
beberapa tahun ini menyebabkan pendidi -
kan di Indonesia harus berubah. Perubahan-
perubahan tersebut tidak lain dari hadirnya
karakteristik dan potensi siswa yang ber -
beda-beda, khususnya siswa CI+BI. Hal itu
dipaparkan oleh Dr. Rahmat, Pakar Pendi -
dikan. Menurutnya dalam menggerakkan
pendidikan siswa harus diajak untuk be -
kerja. "Be lajar itu adalah learning is doing,
learning is working, jadi belajar itu adalah
bekerja oleh karena itu ukuran kehebatan
siswa bukan dari didorong untuk berusaha
mencari informasi tapi lebih kepada imple-
mentasi untuk memunculkan inovasi dan
krea tifitasnya dalam menciptakan produk
atau karya,” ujar Rahmat.
Menurutnya, dalam pemaparannya, ada
perkembangan lain yang luar biasa, karena
semula perubahan-perubahan pendidikan
itu selalu berakar dari hasil-hasil penemuan
diberbagai negara Eropa, dan Amerika, jus-
tru sekarang berbalik.
Sistem pendidikan yang telah berjalan, di
Korea, Jepang, dan Cina dengan melaksa -
nakan lesson studi, ada culture bahwa guru
itu sangat dihormati, guru itu tidak boleh di -
sa lah kan dan guru itu harus didengar, se -
hing ga perkembangan efektifitas guru tidak
di lihat dari dalam kelas, tapi dari efeknya
hasil belajar siswa.
Selain itu, dalam sistem yang mereka
jalan kan, sangat konsen pada peningkatan
ke mampuan menggunakan teknologi infor-
masi untuk alat bekerja dan menyajikan da -
ta, computer literacy, ICT literacy, In forma-
tion literacy. "Perkembangan teknologi in-
formasi serta penggunaannya akan me nen -
tu kan tingkat kemampuan bekerja se tiap
sis wa, oleh karena itu apabila kita melihat
per kembangan ini, maka puncak keberhasi-
lannya, tidak lagi pada penguasaan terha -
dap ilmu pengetahuan, tetapi output dari
pe ngem bangan potensinya, yaitu dari karya
yang tercipta,” terangnya.
Dalam program pelayanan untuk siswa-
siswi istimewa sendiri, masih mengacu ke -
pa da undang-undang system pendidikan.
Anak-anak berhak mendapat pelayanan
pendidikan dan diberikan kepada anak is-
timewa, anak standar, dan anak yang memi-
liki kehambatan belajar, “Jadi dalam ope ra-
sional pendidikan itu sudah berjalan. Kemu-
dian Disdik memiliki aturan-aturan khusus
untuk pelayanan bagi anak-anak CI+BI, pro-
duk peraturan tingkat nasional bisa diterap-
kan di daerah, tetapi kita harap peraturan
daerah akan muncul,” katanya.
Peraturan daerah sendiri dibutuhkan un -
tuk menjadi landasan berfikir dan landasan
bertindak pendidikan Kota Bogor supaya
memiliki keunggulan-keunggulan yang ber -
beda. Saat ini, sebelum adanya peraturan
da erah, keunggulan-keunggulan yang dari
Kota Bogor masih ditafsirkan oleh setiap se -
kolah, karena masih merujuk kepada atu-
ran-aturan nasional, pedoman-pedoman
ke giatan di tingkat nasional, serta pedoman
di tingkat provinsi.
Menurut prediksi teori, dari 8000 orang
anak hanya terdapat 160 orang anak yang
merupakan siswa CI+BI. Sistem pende tek -
sian atau penjaringan anak CI+BI di kota
Bogor dilakukan melalui test IQ (psikotest),
performa belajar siswa yang berada di seko-
lah, pengujian, serta performa non aka de -
mis. Selain itu, sekolah yang menye leng ga -
rakan program CI+BI harus memenuhi sya -
rat-syarat seperti memiliki sumber daya be-
lajar yang cukup, sarana belajar yang ber -
kua litas, memiliki guru yang cukup, sang-
gup menyediakan program, dan ada siswa
yang berminat, “Berdirinya sekolah CI+BI itu
harus diadakan sidang terlebih dahulu, se -
perti pengkajian apakah layak atau tidak se -
kolah menyelenggarakan program CI+BI,”
tandas Rahmat.
Di samping itu, kata dia, sekolah pun ha -
rus menanamkan karakteristik cinta tanah
air kepada siswa CI+BI pasalnya banyak anak
cerdas istimewa yang dikontrak oleh Negara
lain, “Hal itu merupakan persaingan antar
Negara, idealnya kita harus memilki dana yg
khusus untuk membiayai anak-anak CI+BI,
kalaupun harus keluar negeri mereka harus
dibiayai oleh pemerintah Negara kita, harus
disejahterakan full, Negara harus ikut ber -
tanggung jawab agar mereka menjadi anak-
anak bangsa dan pekerja bangsa. supaya
nan ti mereka tidak dimilki oleh Negara lain,”
pungkasnya.
leBiH Baik Hujan BaTu dinegeri sendiri dariPadaHujan eMas di negeriOrang
Arti dari implementasi pendidikan bu-
daya dan karakter bangsa untuk siswa CI+BI
yaitu penanaman pendidikan kultur bangsa
Indonesia untuk siswa cerdas istimewa dan
berbakat istimewa. Siswa CI+BI memiliki be-
berapa syarat kriteria dari IQ point, motivasi,
serta kreativitas, dan mempunyai standar
untuk setiap sekolah.“Mereka memiliki IQ
point diatas rata-rata yaitu 130,” tutur Dr. Ir.
Dwi Hastuti, M.Sc selaku dosen Fakultas
Ekologi Manusia IPB.
Dwi Hastuti menuturkan, bahwa pendi -
dikan karakter sebetulnya sudah ada di per-
aturan mendiknas, namun bagaimana cara -
nya sekolah dapat menerapkan peraturan
itu dari prasekolah sampai perguruan tinggi.
Siswa CI+BI sendiri adalah bagian dari sis-
tem sekolah untuk anak-anak cerdas isti -
mewa, dengan demikian karena berada di
sistem sekolah, maka sekolah harus menye-
diakan pendidikan karakter juga. Dalam pe -
nerapannya, hanya tinggal metode seperti
apa yang akan digunakan untuk siswa CI+BI
tersebut. “Negara kita menginginkan kuali-
tas SDM yang lebih bagus, bukan saja dari
karakter tapi juga dari emotional quetion-
nya, sehingga dengan pendidikan karakter
ini kita bisa bentuk anak-anak yang berkua -
litas”. Katanya kepada Bogor +.
Penanaman pendidikan budaya dan ka -
rak ter bangsa sebenarnya sudah ada dari
dahulu, seperti budi pekerti, namun sayang -
nya lebih teoritis. Maka dari itu, saat ini di -
per lukan cara penanaman pendidikan dan
karakter yang lebih memainkan feeling dan
emosi. Karakter yg akan ditanamkan adalah
karakter seperti anak-anak yang memiliki
kemampuan respect, respect kepada Tuhan
dan sesama manusia.
Nilai-nilai budaya sendiri terdapat pada
hubungan mereka dengan masyarakat, ko-
munitas, serta norma-norma yang ada. “Bu-
daya disini maksudnya bukan membuat
bu daya yang baru, namun budaya seperti
gotong royong, musyawarah dan mu fakat.
Kultur seperti itu sudah terkikis karena za -
man modernisasi yg masuk ke masyarakat
kita. Sehingga dibutuhkan cara untuk me -
na namkan kembali dari sisi yang lainnya,”
urai sekretaris departemen ilmu keluarga
dan konsumen IPB.
Penanaman pendidikan budaya dan ka -
rak ter bangsa untuk siswa CI+BI itu perlu,
ka rena mereka memiliki kelebihan yang
anak-anak standar tidak punya. Hal itu men-
jadikan mereka lebih mudah untuk dita -
nam kan kultur-kultur bangsa yang sudah
hilang, lebih mudah untuk dimotivasi, dan
terutama menanamkan ketidakegoisan me -
reka karena siswa CI+BI cenderung pintar,
“Jangan sampai kelebihan yang mereka me -
ngarah ke arah yang negatif, sombong dan
takabur,” tandasnya.
Dari keseluruhan, kekurangan pada kuri -
ku lum di sekolah hanya kurang diapli kasi -
Implementasi Pendidikan Budaya & KarakterBangsa dalam Layanan Siswa CI+BI
dr. rahmat Pakar Pendidikan
dr. ir. dwi Hastuti, M.sc Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
kan, bagaimana anak-anak punya internal
dan eksternal control yang bagus, rasana-
sionalisme,yang tinggi, serta jiwa kepah -
lawanan, “Jiwa heroic itu penting, karena
menjadikan anak tidak memikirkan diri sen -
diri dan anak lebih cinta kepada tanah air.
Seperti istilah Walau hujan emas di negeri
orang, lebih baik hujan batu di negeri sen -
diri,” pungkas dosen IPB ini.
jangan Biarkan BungaelOk diTanaM di negeriOrang
Tunas bangsa yang cakap dan handal se-
jatinya dapat memberikan kontribusi besar
untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah
satunya anak-anak Cerdas Istimewa dan
Berbakat Istimewa (CI+BI). Mereka meru-
pakan aset berharga milik bangsa yang
sepa tut nya dijaga dan dilindungi ke se jah te -
raan nya. Prihatin melihat banyaknya tunas
bang sa yang mengabdi kepada negara
orang lain mendapat perhatian DR. Seto
Mulyadi.
Menurut Kak Seto begitu ia kerap disapa,
kunci dari mempertahankan tunas bangsa
yang berpotensi tersebut ada pada Kemen -
te rian Pendidikan Nasional yang berkewa-
jiban menjalankan amanat dari UU Per lin-
dungan Anak, juga UU Sistem Pendidikan
Nasional untuk memenuhi hak-hak para
anak CI+BI. “Jangan ada diskriminasi karena
mereka tetap harus dipenuhi hak-haknya
untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai
potensi yang mereka miliki,” kata Seto.
Para pemimpin pun harus lebih aware
kepada anak-anak CI+BI karena seperti yang
diketahui, anak-anak CI+BI berkembang
dengan potensi yang istimewa dan negara-
negara lain dengan mudah mengambil
sumber daya manusia berkualitas yang ada
di Indonesia, dan ironisnya anak CI+BI itu
sendiri tidak mau mengabdi kepada Ne-
garanya, “Jangan kita membiarkan bunga-
bunga elok tersebut ditanam di negeri lain,
justru kita harus memanfaatkan ini sebagai
potensi untuk kemajuan bangsa kita sendiri,
sejauh itu tidak ada political wild dari pe -
merintah, kalau para pemimpin terus hanya
sibuk dengan perebutan kekuasaan; ko-
rupsi; dan segala macam yang terjadi adalah
hal yang seperti itu tadi,” jelas Kak Seto pan-
jang lebar.
Pada umumnya anak CI+BI hanya mencari
kesejahteraan dan biasanya dia tidak men-
dapatkannya disini, maka ia akan mencari di
Negara lain. Bukan saja kesejahteraan, tapi
juga kesejahteraan bathiniah yang dimana
ia merasa lebih dihargai, merasa mendapat
kesempatan untuk bisa me ngem bangkan
potensinya melalui praktek yang nyata dan
sebagainya. “Jadi sayang se kali Indonesia
belum mempunyai kolose untuk betul-betul
memanfaatkan anak-anak unggul ini, se -
perti yang dulu pernah digagas oleh pak BJ
Habibie,” pungkas Kak Seto.
PeMerinTaH Harus leBiHjeli dengan sekOlaH Ci+Bi
Program pelayanan pendidikan pada
siswa CI+BI membantu pemerintah dalam
men jalankan program akselerasi, dimana
siswa lebih cepat menerima pelajaran di -
ban dingkan dengan teman-teman sebaya.
R. Eryanto selaku Ketua Asosiasi CI+BI Jawa
Barat menuturkan, bahwa sebenarnya pe-
merintah sendiri sudah baik dalam menja -
lankan program-program pendidikan, na -
mun masih ada keterbatasan-keterba ta san,
“Keterbatasan-keterbatasan itu yang kami
bantu semampu kami,” ujar Eryanto kepada
Bogor +.
Menurut Eryanto, untuk sekolah-sekolah
yang menyelenggarakan CI+BI sendiri ter-
dapat 52 sekolah se-Jawa Barat yang ter -
daftar dari sekolah dasar hingga SMA,
se dangkan jumlah anak-anak CI+BI sendiri
tidak bisa didata, karena ada syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi misalnya dari
psi kotest, kreativitas, akademik, serta pe-
mantauan dari setiap sekolah. Menurut sta-
tistic, rata-rata siswa CI+BI ada 2% dari 8000
anak. Siswa berbakat istimewa pun harus
menyeimbangkan IQ akademik, karena ba -
kat istimewa saja tidak akan sejalan dengan
akademis.
Permasalahan yang dihadapi tentang
penyelenggaraan sekolah CI+BI ini adalah
biaya. Eryanto menyatakan bahwa jalan ke -
luar untuk sekolah yang memiliki siswa
CI+BI namun tidak dapat menyelengga ra -
kan, pemerintah harus menunjuk satu seko-
lah yang dikhususkan untuk para siswa
CI+BI. “Dari asosiasi CI+BI sendiri belum
mam pu membantu secara finansial, namun
kami menghimbau kepada masyarakat un -
tuk tidak hanya berinvestasi untuk men di -
rikan mall, coba berinvestasi ke bidang
pendidikan, karena anak-anak adalah inves-
tasi bangsa,” katanya.
Seperti yang diketahui, untuk mendirikan
sekolah CI+BI membutuhkan biaya yang ba -
nyak. Asosiasi CI+BI Jawa Barat berupaya
memberikan penyuluhan dan menghimbau
masyarakat untuk membantu di bidang
pen didikan karena pendidikan bukan hanya
dinikmati oleh sekolah-sekolah elit namun
semua golongan masyarakat dapat me nik -
mati pendidikan. “Disini adalah ranah pe -
merintah juga masyarakat, ada tidaknya
orang yang terketuk hatinya untuk mem-
bantu pen didikan orang-orang yang kurang
mam pu. Jangan sampai anak-anak hebat di-
ambil oleh negera luar, jadi habis manis
sepah di buang. Harusnya pemerintah jeli
akan hal tersebut,” tegas Eryanto.
Selain itu anak-anak CI+BI perlu pene ka -
nan tentang kesadaran berbangsa dan ber -
negara, karena banyaknya anak yang ber -
potensi direkrut oleh Negara lain, maka me -
reka perlu ditanamkan rasa cinta tanah air
se hingga mereka tidak pergi begitu saja me -
ninggalkan Indonesia, membangun di luar
ne geri selama bertahun-tahun setelah itu
di kembalikan lagi ke Indonesia, sehingga kita
hanya mendapat ampasnya, seperti ha bis
manis sepah dibuang, oleh karena itu diper-
lukan perhatian dari semua ma sya rakat.
Bina insani Terus suPPOrTPelaYanan siswa Ci+Bi
Terselenggaranya seminar sehari yang
mengusung tema Implementasi Pendidikan
Budaya dan Karakter Bangsa dalam Layanan
Siswa CI+BI menyimpan cerita tersendiri
bagi SD Bina Insani sebagai anggota seko-
lah yang tergabung dalam asosiasi CI+BI.
Subana Hazarpriadi selaku Kepala Sekolah
SD Bina Insani mengatakan, program-pro-
gram kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi
CI+BI Jawa Barat akan terus di support dan
fasilitasi setiap anggota sekolah penyeleng-
gara pelayan siswa CI+BI.
“Ini merupakan wujud kepercayaan aso -
sia si CI+BI Jawa Barat kepada Pokja Kota
Bo gor sebagai tuan rumah dalam meng -
adakan seminar, dan kita merasa terhormat
un tuk menerima kunjungan dari perwakilan
sekolah-sekolah penyelenggara pelayanan
peserta didik CI+BI se-Jawa Barat,” urai Kep -
sek BI ini.
Dari terselenggaranya kegiatan tersebut
Bana begitu ia kerap disapa, berharap kede-
pannya anak-anak yang potensial dan isti -
mewa tersebut bisa menjadi pemimpin
yang memiliki karakter jujur, dan adil. “Wa -
lau pun mendidik siswa-siswa CI+BI bukan
hal yang instan, lima tahun atau tiga tahun
bisa jadi orang sukses atau berhasil memer-
lukan proses panjang, yang jelas dari tenaga
pendidiknya harus terus mengembangkan
diri dan terus belajar untuk mengimbangi
ke mampuan anak didik yang luar biasa ini,”
terangnya.
OrangTua BanTing sTirMenjadi TeMan
Perbedaan yang terlihat pada anak CI+BI
terlihat dari sikap, cara berpikir, serta sifat
ego yang menimbulkan kekhawatian orang -
tua akan pergaulan anak mereka yang
mung kin sulit diterima oleh teman seba ya -
nya. Itu yang dialami oleh dr. Fusia Meidi-
awaty, MH, Kes yang merupakan orangtua
dari salah satu siswa CI+BI program aksele -
rasi SMAN 3 Bogor. Fusia mengatakan, bah -
wa sebenarnya anak-anak yang masuk ke
dalam program akselerasi pada umumnya
mempunyai motivasi dari dalam diri ma -
sing-masing, “Anak saya berusia 14 tahun
su dah kelas XI SMA, dia terpilih dan pada
saat itu saya tawarkan untuk mundur, ka rena
me ngingat umurnya yang saya kha wa tir saat
dia lulus terlalu muda. Tapi dia me nikmati,
ka rena motivasi dari guru-gurunya, support
dari keluarga dan teman-temannya, sehing -
ga mereka percaya diri,” ujar Fusia
Ibu dari siswa akselerasi SMAN 3 Bogor,
Masayu Athifah, mengaku bahwa anaknya
tidak merasa terbebani karena tetap me -
nikmati setiap apapun yang dilakukan dan
te tap optimis. Penanaman karakter untuk
anak nya pun, Fusia mencoba untuk menjadi
teman bagi anaknya, “Saya banting setir
menjadi teman untuk anak saya bukan saya
jadikan “anak”. Begitu saya menjadikan te -
man untuknya, dia jadi bisa sharing, saya
bisa explore kegiatan dia dan tetap bisa me -
ngawasi anak saya,” kata Fusia.
Fusia menambahkan bahwa ia berharap
agar anaknya serta siswa-siswa CI+BI yang
lain tetap bisa setara dengan anak-anak se-
umurannya, “Dan bagi orangtua harus tetap
berkomunikasi dengan guru di sekolah agar
terus berada dalam pantauan,” tutup Fusia. *sofie Trimeita
dr. seto MulyadiAktifis Pemerhati Anak
r. eryanto Ketua Asosiasi CI+BI Jawa Barat
dr. Fusia Meidiawaty, MH, kesOrangtua Siswa CI + BI
subana Hazarpriadi Kepala Sekolah SD Bina Insani
Liputan Khusus43
Kilas Kabar 44
dalaM rangka menjalin kemitraan de -
ngan masyarakat, serta kepedulian ter ha -
dap dunia pendidikan, Polres Bogor Kota
menggelar program Polisi Peduli Pendi di -
kan. Program ini merupakan Pilot Project
yang merupakan ide Kapolda Jawa Barat,
Irjen. Pol. Drs. Pu tut Eko Bayuseno, SH.,
dalam rangka membangun kepercayaan
publik dan kepedulian terhadap dunia
pen di dikan.
Tujuan program ini adalah untuk me -
ningkatkan kualitas pendidikan di masya -
ra kat, khususnya masyarakat Kota Bogor
yang dapat me ning kat kan kesejahteraan
Kota Bogor gu na me nekan kriminalitas,
de ngan cara dianta ra nya membantu re -
ha bilitas sarana dan pra sa rana pendi di -
kan. Sasaran utama di tu jukan pada
se kolah-sekolah dasar yang kon disi b a -
ngunannya sudah tidak layak pakai untuk
kegiatan belajar mengajar.
Setelah melakukan pengecekan dan
ob ser vasi langsung ke beberapa sekolah
yang rusak dan tidak layak, sedikitnya pa -
da survey awal yang dilakukan oleh Polres
Bogor Kota melalui Bha binkamtib - mas-
nya, ada 20 bangunan gedung SD dan
satu SMP di Kota Bogor yang renca nanya
akan dibantu oleh pihak kepolisian mela -
lui Program Polisi Peduli Pendidikan. Se -
ko lah ter sebut, antara lain SDN Sartika 3,
SDN Men teng, SDN Duta Pakuan, SDN Se-
meru 4, SDN Gunung Batu 2, SDN Bulung-
bang Jaya 3, SDN Batutulis 4, SDN Kayu
Manis 2 dan SMPN 16. Survey ini juga
langsung dimonitor oleh Kapolres Bogor
Kota, AKBP Hilman, SIK, SH, MH.
Sementara itu, pada kesempatan ter pi -
sah ketika diwawancara oleh Bogorplus,
me nurut Kapolda Jabar, Irjen. Pol. Drs. Pu -
tut Eko Bayuseno, SH., Program Polisi
Peduli Pendidikan merupakan program
dalam membantu pemerintah pusat pada
bi dang pendidikan, "dalam hal ini Polri
sekarang tengah berada pada Grand
Strategi tahap kedua yaitu, Partnership
Building (mem ba ngun kemitraan) dan itu
salah satu wu jud dari Partnership Building
itu, mengajak para pengusaha dengan
CSR-nya (Corporate Social Res pon sibility),
untuk membantu membangun gedung-
gedung atau kelas-kelas yang rusak, se-
hingga anak-anak kita bisa ber sekolah
dengan baik dan belajar dengan tenang
tanpa adanya ke kha watiran ter ha dap an-
caman akan roboh dan sebagainya," jelas
Kapolda Jabar ketika se dang melakukan
kunjungan ke Bogor (17/ 9/ 11).
Menurut Kapolda, dalam Program Polisi
Peduli Pendidikan, kepolisian tidak ikut
cam pur dalam pendanaan, namun men-
jadi fasilitator dengan pihak ketiga dalam
hal ini para pengusaha. “Kepolisian di situ
ti dak ikut campur dalam pembiayaan dan
sebagainya, polisi hanya mendata, kemu-
dian memfasilitasi antara pengusaha dan
pihak sekolah, kemudian mengawasi pe -
lak sanaannya,” jelasnya.
Turut andilnya para pengusaha pada
program tersebut, merupakan realisasi
dari program Corporate Social Responsibil-
ity (CSR), yaitu program sosial kepedulian
pe ngusaha swasta kepada masyarakat.
Sementara itu, tanggapan positif da -
tang dari pihak sekolah, salah satunya
seperti yang diutarakan Ujang Sugandi,
guru SDN Menteng yang beralamat di
Jalan Ma nung gal, Kecamatan Bogor Ba -
rat, Kota Bo gor. Menurut Ujang Sugandi,
pihaknya me rasa terbantu dengan ada -
Polisi Peduli Pendidikan
sdn Batutulis 4
Kilas Kabar45
sdn duta
nya program tersebut, "sangat memban tu
dan mendu kung sekali dengan pro gram
polisi tersebut. Ternyata polisi sangat per -
hatian sekali dengan dunia pendidikan.
Yang jelas apa pun itu, untuk kemajuan pen-
didikan kita terima dengan lapang dada. Ka -
rena itu un tuk kenyama nan anak-anak
be lajar juga," ujar Ujang.
Ujang pun menambahkan, bahwa se ko -
lahnya sempat diobservasi oleh pihak kepo -
lisian pada hari Senin kemarin. "Ke betulan,
Senin kemarin sudah dilihat langsung oleh
pi hak kepolisian, arahnya memang ke ba -
ngu nan perpustakaan, karena ada ke ru sa -
kan, seperti pada atap, pintu dan kaca
jen dela. Selain itu keru sa kan juga terdapat
di kelas V serta kelas VI. Memang bangunan
ini belum pernah ada renovasi," jelasnya.
Tanggapan lain datang dari Kepala Se -
kolah SDN Sartika 3, Djuariah menga ta kan
ia sangat kagum pada polisi dan me muji
program tersebut. "Alhamdulillah, ya, saya
sangat bersyukur dari polres itu mem per -
sdn Menteng
hatikan dunia pendidikan. Saya juga me -
ngucap kan terima kasih kepada pihak Ke-
polisian dengan rencana adanya bantuan
ini dan me rasa sangat gembira dan ka -
gum pada polisi sampai bisa memban tu
sekolah kami," ujar ibu berkaca mata ini.
Menurut Djuariah rencananya bangu-
nan kelas 6 yang bersebelahan dengan
Polsek Bogor Tengah akan direhabilitasi.
Ia menga ku belum bisa memperbaiki ke -
rusakan yang ada di kelas 6 tersebut. Dan
hanya bisa mem perbaiki secara sedikit-
sedikit, tidak se luruhnya.
Untuk itu, Ia sangat mendukung sekali
de ngan adanya program polisi peduli
pen didikan ini dan berharap sekali bisa
se cepat- nya direalisasikan, "Saya mengu-
capkan teri ma kasih yang sebesar-besar -
nya kepada jajaran Polres Bogor Kota,"
tutupnya dengan tersenyum.
Hal Senada juga diutarakan Asep Hik-
mat Muslihat, Guru Bidang Kesiswaan,
SDN Duta Pakuan Bogor Timur, bahwa
program tersebut merupakan bentuk ke -
pedulian terha dap pendidikan. "Ini ada -
lah suatu ke banggaan, dimana institusi di
luar pendidikan sa ja, seperti kepolisian ini,
sudah sangat peduli seperti 'Dewa peno-
long' bagi kami. Harusnya, pihak da ri
Dinas pendidikan harus lebih bisa mem -
be rikan perhatian yang lebih," kata Asep
dengan tegas. Asep juga merasa bersyu -
kur, karena pen didikan bukan hanya
tang gungja wab pemerintah saja, Tetapi
juga tanggungjawab dari keluarga dan
masya rakat. Ia pun berharap semoga se -
mua program-program dari kepolisian
bisa sukses kedepannya.
Sejak hari Senin (12/11/11), sampai de -
ngan saat ini, Polres Bogor Kota yang di -
pim pin oleh AKBP Hilman, SIK, SH, MH,
telah hampir menyelesaikan perbaikan
se banyak 30 SD, 1 SMP, dan 1 TK di wila -
yah Kota Bogor, melalui Program Polisi
Peduli Pendidikan. *Bima CF, kurniadi & riza
sdn sartika 3
unTuk memeriahkan hari Tentara Nasional
Indonesia ke-66 dan HUT Korem 061 Surya Ken-
cana yang Ke-62, Kodim 0606 Ko ta Bogor meng -
gelar turnamen futsal di lapangan Futsal Munjul
Jaya, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah
Sareal, Kota Bogor, Jumat 23 September 2011.
Komandan Kodim 0606 Kota Bogor, Let kol.
Kav.Sinyo, Sip mengatakan, turnamen fut sal
tersebut merupakan yang pertama ka li nya di-
adakan jajaran Kodim 0606 Kota Bogor. Dan
melalui pertandingan futsal ini diharapkan ada
bibit pemain futsal terbaik. Karena akhir-akhir
ini, futsal telah menjadi olahraga yang mendunia
dan war ga Kota Bogor pun tidak ketinggalan.
Dandim menambahkan, Kota Bogor ha rus
memiliki tim andalan yang bisa diandal kan di
tingkat nasional dan internasional. Ke depannya
kata Dandim, melalui pertan dingan futsal terse-
but bisa menjadi contoh bagi organisasi mau -
pun kelompok lain un tuk mengadakan tur na-
men serupa.
Sedangkan dalam turnamen kali ini, me nu -
rutnya, akan memperebutkan piala ber gi lir Dan -
dim Cup Kota Bogor.
Kedepannya kata Dandim, kompetisi futsal
bisa menjadi kegiatan rutin TNI dan mun cul
bakat-bakat pemain futsal baru. "Saya ha rapkan
ini menjadi kegiatan yang mem bu at anak muda
menjadi kreatif," kata Dan dim. *Muhammad Faisal
Kilas Kabar47
TiM futsal SMA Bina Bangsa Sejahtera
(BBS) berhasil menjadi juara di Gamagud-
abo Futsal Championship 2011 yang dilak-
sanakan di GOR Pajajaran Kota Bogor, Sabtu
(8/10/11).
Dalam pertandingan final tersebut, tim
futsal SMA BBS menggilas SMA PGRI 3 Kota
Bogor dengan Skor fantastis 8-1. Sedangkan
juara ketiga berhasil direbut oleh MAN 1 Ko -
ta Bogor yang mengalahkan SMK Me ka nika
Kota Bogor Dengan skor 10-8.
Sementara itu, di kategori SMP Putra, di-
menangkan oleh SMP Tunas Bangsa yang di
final mengalahkan SMP Budi Mulya dengan
skor 3-1. Serta juara ketiga diraih oleh SMPN
16 Kota Bogor yang mengalahkan SMPN 5
Kota Bogor dengan skor 3-2. Sedangkan un -
tuk kategori SMP dan SMA Putri keluar seba -
gai juara yaitu dari SMA 3 Cibinong yang
mem pecundangi SMP 3 Cibinong dengan
skor 9-0.
Menurut ketua panitia, Jaka M. Ichsan da -
lam Gamagudabo Futsal Championship 20 -
11, diikuti 68 tim futsal se-Bogor Raya yang
terbagi menjadi 3 kategori yaitu SMA putra
sebanyak 32 tim, SMP putra 24 tim dan SMP
dan SMA putri 12 tim.*Bima CF dan Bimandika
SMA BBS Raih Juara Gamagudabo Futsal Championship 2011
kOdiM 0606 Kota Bogor melaksanakan
program Mini Tani di Koramil 0601/Bogor
Tengah, Jalan Perwira No.2, Kelurahan Paba-
ton, Kecamatan Bogor Tengah, pada Jum'at
(07/10/11). Program tersebut merupakan
program pemanfaatan ruang yang terbatas
untuk mengembangkan pertaniaan dalam
skala mini.
Menurut Danrem Suryakencana, Kolonel.
Kav. Kustanto Widiatmoko, gagasan mini
tani perlu ditindak lanjuti dan terus dikem-
bangkan. “Kami berharap ini menjadi con-
toh untuk masyarakat,” ujar Danrem.
Danrem menambahkan, di Koramil lain-
nya perlu dikembangkan program tersebut,
karena seluruh masyarakat harus melihat
program tersebut. Agar masyarakat bisa
mencontoh dan bisa diterapkan di tiap
rumah. “Kalau buat saya pribadi, ini bisa
buat hiburan melihat tumbuh dari kecil
sampai waktunya berbuah,” kata Danrem.
Danrem berharap, program tersebut bisa
diikuti di lingkungan Korem dengan me-
manfaatkan ruang-ruang yang terbatas
untuk bertani. *kurniadi
Danrem Galakan Program Mini Tani
Turnamen Futsal Pertama Kodim 0606 Kota Bogor
Foto: Ist
Foto: Bimandika
Foto: Muhammad Faisal
Kilas Kabar 48
keMeriaHan HUT TNI ke-66 begitu te -
rasa di pelosok penjuru Negeri Indonesia,
salah satunya peringatan HUT TNI tingkat
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang dilak-
sanakan di lapangan, depan Istana Cipanas,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu 5
Oktober 2011.
Guna memeriahkan HUT TNI kali ini, Yon
Armed 5/105 Tarik memboyong 10 pucuk
me riam M101 A1 kaliber 105 mm tarik yang
diletakkan mengelilingi lapangan upacara
peringatan HUT TNI, dimana setiap unsur
Muspida serta masyarakat Kabupaten Cian-
jur dapat melihatnya.
Unsur Muspida Kabupaten Cianjur yang
hadir pada saat itu Bupati H. Tjetjep Muchtar
Soleh, Dandim 0608 Letkol. Inf Andi Perdana
Kahar, Kapolres AKBP, Dadang Hartanto,
Ketua DPRD Gatot Subroto, Kajari Solichin,
Ke tua PN Endang Hipsiani, Ketua PA, serta
Danyon Armed 5/105 Tarik, Letkol. Arm Rio
Firdianto.
Upara yang dimulai pukul 07.30 WIB ter -
sebut dipimpin oleh Dandim yang bertin-
dak sebagai Inspektur Upacara, dengan
Ko mandan Upacara Kapten. Arm. Aris Sugi-
harto. Amanah Panglima TNI yang dalam ke -
giatan tersebut disampaikan dan dibacakan
oleh inspektur upacara, mengimbau, bahwa
sebagai tentara rakyat, TNI hanya bertindak
berdasarkan kepentingan rakyat dan Ne-
gara dengan tidak pernah berhenti ber ju -
ang mewujudkan cita-cita bangsa, dengan
mengutamakan kepentingan bangsa dari
pa da kepentingan daerah, suku, ras, dan go-
longan agama.
Selain itu, Panglima TNI juga berpesan
agar setiap anggota TNI memaknai amanah
da ri Jenderal Sudirman pada saat 17 Agus-
tus 1948 yang mengatakan robek-robeklah
ba danku, potong-potonglah jasadku, tetapi
jiwaku yang dilindungi benteng merah pu -
tih akan tetap hidup, akan tetap menuntut
bela, siapapun lawan yang kami hadapi, me -
nurut Panglima TNI, inilah sesungguhnya se -
mangat cinta bangsa, dan tanah air yang
sejati.
HUT TNI yang digelar dan terbuka untuk
masyarakat tersebut, menampilkan atraksi
beladiri Yong Moo Do, Kempo, dan Defile
da ri prajurit Yon Armed 5/105 Tarik, Stan Pa -
meran senjata berat seperti Meriam M101
A1 kaliber 105 mm tarik berikut optic AC
(Aiming Circle), Senapan laras panjang jenis
FNC dan P-1, serta stan pameran pertanian
dan makanan tradisional yang bisa dinik ma -
ti secara gratis oleh masyarakat.
Menurut Danyon Armed 5/105 Tarik, Let -
kol. Rio Firdianto mengatakan, konsep serta
tujuan perayaan HUT TNI kali ini tidak lain
untuk mendekatkan para pejuang rakyat
dengan rakyat dan memaknai sejarah TNI
da ri semangat para pejuang tanah air tem -
po dulu.
“Dari pelatihan prajurit kita bisa melihat
kemampuan TNI, dari peragaan atau de -
mons trasi beladiri Yong Moo Do, Kempo,
Defile, dan parade kali ini terlihat kemam-
puan prajurit semakin profesional, jadi mo -
men ini sebagai bukti TNI sebagai pejuang
rakyat yang dekat dengan rakyat,” jelas Da -
nyon yang pernah menjabat sebagai Kasiter
di Korem 061/SK.
Ditemui Bogor+ usai kegiatan, Danyon
berharap melalui HUT TNI ke-66 ini, kede-
pannya kemampuan serta profesionalisme
prajurit TNI semakin meningkat para prajurit
TNI yang dilatih harus melahirkan prajurit-
prajurit yang tangguh, profesional dan siap
membela NKRI dengan segenap jiwa dan
raga, dan semakin mencintai dan dicintai
rakyat. *Bagja s alam
Meriam Yon Armed 5/105 Tarik Meriahkan HUT TNI Ke-66
Foto: Bagja S Alam
Kilas Kabar49
uPaCara Peringatan Hari Ulang Tahun
(HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-
66 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2011
dipusatkan di Lapangan Sempur, Kota Bo -
gor, Rabu 5 Oktober 2001 berlangsung hik-
mad. Bertindak sebagai Inspektur upacara,
Komandan Pusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI,
Brigjen. TNI Herry Ramlan.
Dalam Amanat Panglima TNI, Laksamana
TNI. Agus Suhartono, SE, yang dibacakan
oleh inspektur upacara mengatakan, arti
dari tema HUT TNI ke-66 ini, yaitu dengan
keterpaduan dan profesionalisme TNI ber -
sama komponen bangsa siap menjaga dan
menegakkan kedaulatan serta keutuhan
NKRI. Tema ini merefleksikan niat, tekad dan
semangat seluruh keluarga besar TNI untuk
berbuat dan berkarya dengan lebih baik,
lebih berkualitas dan lebih berkapasitas.
Upacara memperingati HUT TNI yang ke-
66 ini dihadiri oleh Danlanud ATS, Danrem
061/SK, dan para Dandim se wilayah Koren
061/SK, serta jajaran Muspida Kota Bogor.
Acara upacara peringatan HUT TNI terse-
but dimeriahkan oleh atraksi bela diri militer
Yong Moo Do dari Batalyon Infanteri (Yonif )
315/Garuda. Sebanyak 110 orang anggota
melakukan atraksi-atraksi bela diri yang me -
madukan antara bela diri full body contact
seperti karate dan juga kuncian-kuncian
yang ada pada beladiri judo.
Selain atraksi beladiri militer Yong Moo
Do, dalam acara tersebut juga diramaikan
oleh penampilan Marching band dari Pusat
Pendidikan Zeni (Pusdikzi). Kemudian acara
ditutup dengan Pelaksanaan defile dari
seluruh peserta upacara. Diantaranya terdiri
dari Satu ssk pasukan Atang Sanjaya, Pleton
Paskas 1 & 2, Pleton Khusus 315 Garuda, Ple-
ton Rider 300/RBK, satu ssk Sat II pelopor
dan kelompok PNS, Satpol PP hingga siswa
pramuka. *Bima CF dan amier s.
HUT TNI Ke-66 Tingkat Bogor Dipusatkan di Lapangan Sempur
Pelaksanaan kuliah perdana, maha-
siswa baru Universitas Djuanda tahun aka -
de mik 2011-2012 di Gedung C, Universitas
Djuanda (Unida), Kabupaten Bogor, Jawa
Barat pada Kamis (22/9/11) sedikit berbeda
dan tidak seperti biasanya.
Pasalnya, dalam kuliah perdana yang me -
ngusung tema "Politik Perpolisian Masy a ra -
kat (Polmas) dan Perkembangannya di Kota
Bogor, Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman,
SIK., SH., MH., menjadi pembicara kegiatan
tersebut.
Acara yang dimulai pukul 09.55 WIB terse-
but, dihadiri Rektor Unida, Dr. Martin Roes-
tamy beserta jajarannya, serta tim ahli Polres
Bogor Kota tentang konsep perpolisian Ma -
syarakat.
"Ini merupakan, salah satu upaya kita
untuk menyentuh seluruh stakeholder, ter-
masuk di dalamnya Universitas, sehingga,
melalui komunikasi kerjasama dengan kam-
pus perlu dikembangkan, dimana sebagai
komunitas yang strategis untuk mensosiali -
sasikan dan memberikan pemahaman men-
genai Polmas," ujar Kapolres Bogor Kota
kepada bogor+ usai kegiatan berlangsung.
Ia menambahkan, pemahaman mengenai
konsep kepolisian berupa perkembangan
perilaku polisi yang sudah berubah, perlu
dikomunikasikan kepada mahasiswa seba-
gai intelektual-intelektual muda calon pe -
nerus bangsa.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres mem-
berikan pemaparan materi tentang polmas
secara detail dan menyeluruh, dimulai dari
latar belakang, sejarah, perkembangan pol-
mas, dan perbandingan polmas di setiap
Negara.
Sementara itu, Rektor Unida Bogor Dr.
Martin Roestamy menyatakan, keterlibatan
kepolisian di setiap kegiatan kampus sudah
bukan hal biasa, menurutnya Unida adalah
sahabat polisi. "Banyak hal keterlibatan Uni -
da dengan pihak kepolisian, seperti dalam
penelitian SPN Lido, dan juga banyak polisi
yang menjadi mahasiswa di sini, mulai dari
kesatuan Brimob sampai Densus 88 juga
ada," ungkap Rektor. *Bagja s alam
Kuliah Perdana UNIDA Bersama Kapolresta Bogor
Foto: Amir Syahrudin
Foto: Bagja S Alam
Kilas Kabar 50
Bina Insani Bersama Asosiasi CI+BI Jabar Gelar Seminar
Bina Insani bersama Asosiasi Cerdas Isti -
mewa dan Berbakat Istimewa (CI+BI) Jawa Ba -
rat, menyelenggarakan seminar tentang se ko-
lah penyelenggara layanan siswa CI+BI di Bukit
Gumati, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat,
pada Rabu 14 September 2011.
Seminar tersebut mengambil tema Imple-
mentasi Pendidikan Budaya Dan Karakter
Bangsa Dalam Layanan Siswa CI+BI (Cerdas Is-
timewa dan Bakat Istimewa). Dalam kegiatan
tersebut para tamu undangan yang sebagian
besar dari sekolah penyelenggara mendapat -
kan paparan dari Kak Seto, serta penampilan
unik dari para siswa CI+BI di Kota Bogor.
Menurut Ketua Asosiasi CI+BI Jabar Drs. N.
Eriyanto, M. Mpd, seminar tersebut merupakan
seminar ke-10 yang diselenggarakan oleh Aso -
siasi CI+BI Jabar. “Dalam kegiatan ini kita akan
memberikan pemaparan kepada para orang-
tua murid, serta para tenaga pendidik yang be-
rasal dari seluruh sekolah di Jabar selaku
penyelenggara layanan siswa CI+BI,” jelasnya
kepada Bogor+ sebelum acara berlang-
sung.
Dalam kegiatan tersebut, terbagi men-
jadi dua sesi paparan mengenai CI+BI
dari narasumber yang berbeda, sesi per-
tama disampaikan oleh Dr. Rahmat, Pen-
gawas Dikmenum Disdik Kota Bogor, sesi
kedua oleh Dr. Dwi Hastuti, Dosen IPB
Fakultas Ekologi Manusia dan terakhir
adalah Dr. Seto Mulyadi bapak dari se-
muan anak bangsa yang ditunggu-tung -
gu oleh para peserta undangan.
Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi be-
berapa tahun ini menyebabkan pendidikan di
Indonesia harus berubah. Perubahan-peruba-
han tersebut tidak lain dari hadirnya karakter-
istik dan potensi siswa yang berbeda-beda,
khu susnya siswa CI+BI.
Berangkat dari itu, Dr. Rahmat selaku pem-
bicara pertama pada seminar memaparkan,
bahwa dalam menggerakkan pendidikan siswa
harus diajak untuk bekerja.
Kilas Kabar51
"Belajar Itu adalah learning is do -
ing, learning is working, jadi belajar
itu adalah bekerja oleh karena itu
ukuran kehebatan siswa bukan dari
didorong untuk berusaha mencari
informasi tapi lebih kepada imple-
mentasi untuk memunculkan ino-
vasi dan kreatifitasnya dalam men -
ciptakan produk atau karya," papar
pakar pendidikan di hadapan tamu
undangan.
Selain itu, sambungnya dalam sis-
tem yang mereka jalankan, sangat
konsen pada peningkatan kemam-
puan menggunakan teknologi in -
for masi untuk alat bekerja dan me -
nyajikan data, computer literacy,
ICT literacy, Information literacy.
Sementara itu, kehadiran Dr. Seto
yang ditunggu-tunggu para pe-
serta undangan, begitu piawai
memberikan pemaparan kepada
audiens di forum terseut, dalam
pemaparannya Kak Seto begitu ia
kerap disapa menjelaskan bahwa
orangtua adalah guru psikologi ter-
baik.
“Orangtua terbaik adalah orang-
tua yang perduli terhadap perma -
salahan yang dihadapi anak, jangan
lakukan kekerasan terhadap seo-
rang anak, kekerasan terbagi men-
jadi tiga yaitu, kekerasan terhadap
Media Elektronik, Orangtua, dan
Guru,” ungkap Kak Seto separuh ter -
senyum.
Ia menambahkan, kurangnya pe -
ngawasan terhadap anak meru-
pakan penyebab utama dari pe ri-
laku menyimpang seorang anak.
“Langkah tepat yang harus di be -
ri kan kepada anak CI+BI yaitu Pro-
gram Akselerasi, Pengayaan, Khu -
sus, Emosional, perlakuan biasa
yang tidak membedakan anak dari
anak biasa lainnya,” urainya bernada
Kilas Kabar 52
serius.
Selain itu, imbuhnya anak-anak CI+BI jangan
dibedakan dan jangan didiskriminasi, karena
me reka juga tetap harus dipenuhi hak-haknya
untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan
po tensi yang dimiliki, dan itu amanat dari UU.
“Jangan membiarkan bunga-bunga elok ini
untuk ditanam di Negara lain, justru harus me-
manfaatkan ini sebagai potensi untuk mema-
jukan bangsa kita sendiri, untuk betul-betul bisa
memanfaatkan dan menyalurkan potensi anak
CI+BI ini,” ungkap Chairman dari Mutiara Indone-
sia.
Sementara itu menurut Subana Hazarpriadi se-
laku Kepala Sekolah SD Bina Insani mengatakan,
program-program kegiatan yang dilakukan oleh
asosiasi CI+BI Jawa Barat akan terus di support
dan fasilitasi setiap anggota sekolah penyeleng-
gara pelayan siswa CI+BI. “Hari ini merupakan
wujud kepercayaan asosiasi CI+BI Jawa Barat
kepada Pokja Kota Bogor sebagai tuan rumah
dalam mengadakan seminar, dan kita merasa
terhormat untuk menerima kunjungan dari per-
wakilan sekolah-sekolah penyelenggara pela ya -
nan peserta didik CI+BI se-Jawa Barat,” urai
Kepsek SD Bina Insani kepada Bogorplus.com
Dari terselenggaranya kegiatan tersebut Bana
begitu ia kerap disapa, berharap kedepannya
anak-anak yang potensial dan istimewa tersebut
bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakter
jujur, dan adil. “Walaupun mendidik siswa-siswa
CI+BI bukan hal yang instan, lima tahun atau tiga
tahun bisa jadi orang sukses atau berhasil me -
mer lukan proses panjang, yang jelas dari tenaga
pendidiknya harus terus mengembangkan diri
dan terus belajar untuk mengimbangi kemam-
puan anak didik yang luar biasa ini,” pungkasnya.*Bagja s alam & amir s
Foto: Amir S & Bagja S Alam
Kilas Kabar53
lOMBa Cipta Seni Pelajar Tingkat Na-
sional ke-enam dilaksanakan di Istana Bo -
gor pada Sabtu 17 September 2011, lomba
tersebut merupakan wadah ekspresi krea -
tifitas dan pengembangan bakat serta po -
tensi bagi generasi penerus khususnya
pe lajar dalam hal berkesenian.
Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat Nasio -
nal 2011 masih merupakan rangkaian HUT
RI ke-66 dengan mengusung tema, Bersatu
Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Lomba
ter sebut diikuti sedikitnya 188 peserta,
para peserta merupakan hasil seleksi ting -
kat provinsi yang dilaksanakan oleh di -
rektorat pendidikan dasar Kementerian
Pen di dikan Nasional.
Ke 188 peserta, terdiri dari 92 siswa SD,
dan 96 siswa SMP dari 33 provinsi di In-
donesia, dengan rincian, tingkat SD, lomba
lukis 32 anak, lomba cipta puisi 32 anak,
lomba cipta lagu 28 anak. Sedangkan
tingkat SMP, antara lain lomba lukis 25
anak, lomba cipta puisi 26 anak, lomba
cipta lagu 24 anak, serta lomba desain
motif batik 21 anak.
Menurut ketua panitia acara, Drs. Kukus
Kuswara, M.M., yang juga menjabat se -
bagai Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni
Budaya dan Film, dalam sambutannya me -
ngatakan, Keseluruhan Lomba Cipta Seni
Pelajar dilaksanakan dalam waktu 2 jam 15
menit. "Pembinaan kecintaan seni dan bu-
daya kepada anak-anak, dapat memberi
bekal kemampuan intelektual, melalui pen-
didikan logika jiwa seni dan kreativitas dan
menjadi penerus bangsa yang cerdas, san-
tun dan berkarakter,” harap Kukus.
Sementara itu, yang menjadi tim juri
pada lomba cipta karya seni tersebut an-
tara lain, Agus Dermawan sebagai juri
untuk Lomba Lukis, kemudian Suwarno. W
Buntje. H sebagai juri Lomba Puisi, lalu Putu
Wijaya, Jose Rizal Manua, Purwacaraka, dan
Diah Kemalawati untuk Lomba Cipta Lagu,
dan terakhir untuk juri pada Lomba Desain
Motif Batik yaitu Dharma Oratmangun,
Rully Chairul Azwar, Sjamsidar Isa, Indra Ri-
awan, dan Sendy Dede Yusuf.
Setelah waktu yang ditentukan telah ha -
bis, akhirnya karya seni dari para peserta
dinilai para dewan juri, yang melakukan pe-
nilaian berdasarkan kriteria, seperti meng-
haruskan setiap peserta untuk me ngeluar -
kan kemampuan estetis, sponta nitas, dan
orisinalitas, juga kreatif dan ino vatif.
Beberapa siswa akhirnya keluar sebagai
pemenang setelah para dewan juri mengu-
munkan secara langsung para pemenang
lomba, untuk lomba lukis tingkat SD dime-
nangkan oleh John Edwin dari SD Damai
Provinsi DKI Jakarta, untuk lomba puisi di-
menangkan Ade Shifa Azzahra SDN 132405
Provinsi Sumatera Utara, dan terakhir untuk
lomba cipta lagu juara 1 diraih oleh Ega In-
driyani dari SDN 56 Rante Paol 4 Propinsi
Sulawesi Selatan dengan judul lagu cip-
taannya ‘Gunakan Ilmu Padi’.
Sementara itu, untuk para juara tingkat
SMP pada lomba lukis dimenangkan oleh
Mutiara Islami N dari SMPN 01 Pelabuhan
Ratu Provinsi Jawa Barat dan untuk lomba
puisi Agis Dwi Lestari dari SMPN 1 Ternate
Provinsi Maluku Utara, sedangkan untuk
lomba desain motif batik diraih oleh Rama
Albertus Jonathan Supardi dari SMP Tunas
Bangsa Provinsi Kalimantan Barat dan ter-
akhir untuk lomba cipta lagu dimenangkan
oleh Ratih Putri Apriliani dari SMPN 22 Ban-
dung Provinsi Jawa Barat dengan judul la-
gunya ‘Untukmu Ibu’.
Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden RI,
Susilo Bambang Yudhono, beserta Ibu Ne-
gara Ani Yudhoyono, Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata, Jero Wacik, Menteri Pen-
didikan Nasional, Mohammad Nuh, Men teri
Pemuda dan Olahraga, Andi Mala ra ngeng,
Kapolri, Jenderal. Timur Pradopo, Wakil Gu-
bernur Jawa Barat, Dede Yusuf, serta beber-
apa Anggota Komisi 10 DPR RI.
Sebelum Presiden RI, Susilo Bambang
Yudhoyono beserta Istri, Ani Yudhoyono
menyerahkan piala dan hadiah secara lang-
sung kepada para pemenang lomba. SBY
memberikan sambutan dan mengatakan,
seni adalah salah satu jalan untuk mem-
bentuk hati manusia.
Menurut SBY, melalui pendekatan seni dan
budaya, kita bisa membangun watak dan
perilaku anak-anak Indonesia menjadi bang -
sa yang mencintai perdamaian, persau da ra -
an, kasih sayang, toleransi dan meng hormati
sesama yang menunjukan budaya dan per-
adaban yang luhur. “Indo nesia memiliki ba -
nyak keunggulan dan ke kha san yang tidak
kalah dengan bangsa lain, karena sebuah
bangsa dikenal karena kekhasan dan keung-
gulannya. Misalnya, kata SBY, jika orang ingat
Hollywood maka ingat Negara Amerika,
ingat Bollywood ingat dengan India, ingat
Toyota, Honda ingat Negara Jepang, dan
seterusnya,” jelas SBY.
Selain itu, SBY berharap dunia di masa
depan semakin mengenal Indonesia dan
Indonesia bisa mengenalkan dirinya de -
ngan keunikan dan keunggulannya. “Untuk
itu, mari mulai hari ini, kedepan kita kenal -
kan kepada dunia, bahwa negeri kita me -
miliki banyak keunggulan, antara lain, batik
yang sudah menjadi warisan dunia dan di-
gemari, tidak hanya bangsa sendiri tapi
oleh bangsa lain juga. Saya sangat yakin,
anak-anak kita akan tumbuh menjadi seni-
man dan budayawan yang unggul, yang
akan mengharumkan bangsa dan Negara
kita dan menjadi kebanggaan kita semua,”
pungkasnya. *Bagja s alam dan Bima CF
LOMBA CIPTA SENI PELAJAR TINGKAT NASIONAL KE-6 DI ISTANA BOGOR
Dihadiri SBY dan Ibu Ani
Foto: Bagja S Alam & Bima CF
Tingkat II (LT-II) Tingkat Penggalang Se-Ranting Kecamatan Tanah Sareal
Regu Putri SD Bina Insani Tampil Sebagai PemenangseBanYak 28 regu pramuka mengikuti
Lomba Tingkat II (LT-II) Tingkat Penggalang
Se-Ranting Kecamatan Tanah Sareal di lapa -
ngan Koramil depan Kantor Kelurahan Ka -
yu manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota
Bo gor, pada Sabtu-Minggu (24-25/09/11).
Para peserta LT-II ini terdiri dari tujuh SD
dan delapan SMP dari seluruh wilayah Keca-
matan Tanah Sareal, Kota Bogor, dimana se-
tiap sekolah mengirimkan minimal dua
re gu, putra. Untuk peserta SD diantaranya
dari SDN Kedung badak 3 dan 4, SDN kayu-
manis 1, serta SD Bina Insani. Sedangkan pe-
serta SMP berasal dari SMPN 16, SMP PGRI9,
SMPN 8, dan SMPN 5, putri.
Untuk Gugus Depan (Gudep) 06086 dan
06085 SD Bina Insani sendiri mendelega si -
kan dua Tim Regu Pramuka yaitu Cobra dan
Cempaka. Tim Regu Cobra dimotori oleh
Aditya Tresnobudi sebagai Ketua regu, Yogie
Wisesa, M. Faqih Mukhlisin, Ahmad Nabil
Mau lana, Ahmad Faiz Mu'tasim, Raffa Ikh -
wan, Dhia Farhan Taufik dan Kevin Raihan -
dinda. Sedangkan Tim Regu Cempaka
dipercayakan kepada Winastari Yarhanim
sebagai ketua regu, Nisrina Ana Sofyana,
Dana Aulia Pratiwi, Wafiq Faradilla
Khasanah, Ana Salsabila, Calista Sanaa,
Dinda Halimah dan Azzahra Nurfati-
hah E.P sebagai wakil ketua regu.
Menurut Ketua panitia yang juga Ka
Kwarran Tanah Sareal, Syarifhida yat
S.E, mengatakan, kegiatan
ter sebut untuk mem -
ben tuk karakter kepe -
mimpi nan, solidaritas, ke -
jujuran dan ketang kasan
pa ra peserta. Oleh ka re na
itu, kata Syarif, LT II ter sebut
tidak hanya me ru pakan me -
ningkatkan kua litas pramu -
ka pengga lang, tetapi juga
sebagai evaluasi sejauh
mana im ple mantasi kegiatan
Kilas Kabar 54
Kilas Kabar55
pra mu ka di Gudep dan Kwartir. Rencananya
regu terbaik dalam lomba ter sebut akan di-
ikut sertakan pada lomba ting kat tiga se-
Kota Bogor.
Dalam kegiatan LT-II ini ada beberapa
kriteria penilaian yang dijadikan patokan
pa nitia, diantaranya hastakarya, pidato, pe -
ng e tahuan agama, memasak, pengetahuan
umum, paduan suara, seni sunda, dan wide
game. Ia menambahkan, penilaian tersebut
akan sepenuhnya diserahkan pada pelatih
Pembina.
Syarif berharap dengan adanya kegiatan
LT- II ini, secara umum anak-anak bisa me -
miliki kegiatan yang positif dan bisa meng-
hasilkan prestasi yang membanggakan, ser -
ta bisa menghindari dari kenakalan remaja
yang kondisinya saat ini mem prihatinkan.
Dari keseluruhan kegiatan lomba LT-II ini,
regu putri (Cempaka) SD Bina Insani tampil
sebagai pemenang pertama (Juara 1) pada
Lomba Tingkat Regu Penggalang Tingkat-II
(LT-II) untuk tingkat Kwartir Ranting Tanah
Sareal. Sedangkan regu putra (Cobra) SD
Bina Insani meraih tempat kedua, setelah
hasil perolehan medali diumumkan pada
Ming gu (25/9).
Atas kemenangan tersebut, regu putra
dan putri SD Binas Insani mewakili Kwartir
Ranting Tanah Sareal ke Lomba Tingkat
Regu Penggalang tingkat-III (LT-III) tingkat
Kotamadya.
Tampilnya putri SD Bina Insani menjadi
juara pertama, berdasarkan pengumpulan
penilaian dari berbagai materi yang dilom-
bakan, dimana mereka berhasil me ngum -
pulkan lima poin emas, dua perak dan dua
perunggu. Perolehan poin ini mengungguli,
SDN Kedung Badak 4 di urutan kedua den-
gan tiga emas, dan dua perunggu. Sedang -
kan MI Mathla’Ul Anwar di urutan ketiga
de ngan satu emas dan dua perak.
Sedangkan untuk regu putra, juara per-
tama diraih MI I’Anatusshibyan, dengan per-
olehan poin, tiga emas, dua perak dan dua
perunggu. Sedangkan SDN Bina Insani, dua
Emas, tiga perak, dua perunggu. Untuk tem-
pat ketiga, SDN Kedung Badak 3 dengan
dua emas, satu perak dan satu perunggu.
Menurut penanggung jawab kegiatan,
Umar Suman, yang juga Sekretaris Kwartir
Ranting (Kwaran) Tanah Sareal mengatakan,
juara pertama dan kedua baik putra dan
putri berhak mewakili untuk ke jenjang se-
lanjutnya yaitu LT 3.
Umar Suman menerangkan, selain men-
dapatkan Tropy, para juara pertama akan
mendapatkan tunggul bagi regu yang ber -
pretasi. “Tunggul itu ibaratnya sebuah ben-
dera kemenangan yang disimbolkan de -
ngan sebuah tunggul dan kegiatan seperti
ini adanya setiap empat tahun sekali,” ujar
Umar.
Sementara itu, untuk kelompok Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Putri diraih oleh
SMPN 8, juara kedua SMPN 16 dan ketiga
SMPN 5. Sedangkan untuk kelompok Putra,
jura pertama SMPN 8, kedua SMP PGRI 9 dan
di urutan ketiga MTS, Al Ghazzali Islami.*amir syahrudin dan Bima Chakti
Foto: Amir S
56Kilas Kabar
BaTalYOn Artileri Medan (Yon Armed)
5/105 Tarik menggelar acara Halal Bihalal
dengan seluruh anggota dan masyarakat
sekitar di Asrama Anjawar Yon Armed, Jalan
Raya Puncak Cipanas, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Cianjur, pada Minggu (25/9/11).
Menurut Komandan Batalyon (Danyon)
Armed 5/105, Letkol. Arm. Rio Firdianto,
Halal Bihalal tersebut dilakukan masih
dalam rangka hari raya Idul Fitri dan bertu-
juan untuk lebih mempererat tali silatu-
rahmi antara prajurit dengan keluarga
prajurit lainnya, serta masyarakat sekitar.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini men-
dapat dukungan dari Pangdam III Siliwangi
dengan memberikan sumbangan dua ekor
sapi, dimana dua ekor sapi tersebut dis-
ajikan untuk dimakan bersama-sama den-
gan seluruh anggota, anak yatim, warga
sekitar dan para pedagang.
Rio berharap acara ini bisa dirasakan
semua masyarakat, terutama masyarakat
sekitar lingkungan Batalyon dan Asrama.
Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD
Cianjur dan Ketua MUI Kabupaten Cianjur.
Dalam kesempatan inipun digelar pula
acara ulang tahun bersama bagi putra-putri
anggota Armed Tarik. Dari 100 anak prajurit
yang merayakan ulang tahun, salah satunya
adalah putri ke-2 Danyon Armed 5/105
Tarik, Anindya Vira Ramadhani. Anindya Vira
Ramadhani sendiri merayakan ulang tahun-
nya yang ketiga.
Rio Firdianto mengatakan, ulang tahun
serentak dilaksanakan bagi putra-putri pra-
jurit yang berulang tahun pada bulan April
sampai dengan September 2011.
Menurutnya, acara ulang tahun bersama
ini merupakan yang kedua kalinya, dimana
sebelumnya dilakukan untuk putra-putri
prajurit berulang tahun pada bulan Novem-
ber 2010 sampai dengan Maret 2011. Bagi
yang berulang tahun, kata Rio, pihaknya
memberikan hadiah dan yang tidak beru-
lang tahun diberikan bingkisan.
Rio beryukur atas kegiatan tersebut,
karena bisa membagi kebahagian dengan
semua lapisan masyarakat. Setelah mer-
ayakan Halal Bihalal dan ulang tahun
bersama bagi putra-putri prajurit acara di-
lanjutkan dengan makan bersama.*kurniadi
Danyon Armed 5 /105 Tarik Gelar Halal Bihalal dan Ultah Bersama
korem nobar 5 elang dengan anggota PramukadalaM rangka Hut Korem 061/SK yang
ke-62, Korem 06/SK mengadakan nonton
bareng film "5 Elang" dengan anggota Pra-
muka dari seluruh wilayah Korem 061 di XXI
Botani Square, Bogor pada Sabtu 10 Sep-
tember 2011.
Turut pula hadir Ketua Kwarcab pramuka
kota Bogor, Ade Syarif Hidayat, Dandim 06 -
06 Suryakencana Letkol Kav. Sinyo. Se dang -
kan Koestanto Widiatmoko selaku Danrem
061/SK tidak hadir karena berhalangan.
Acara nobar tersebut cukup disambut an-
tusias oleh para anak-anak pramuka yang
datang. Apalagi saat sebelum film dimulai,
Kasiter Korem 061, Fajar Nugraha menyuruh
anak pramuka untuk melakukan tepuk pra-
muka sebanyak dua kali. Tak heran jika ke-
hadiran korps baju hijau ini mendapat apre -
siasi dari anak-anak pramuka.
"Salam Pramuka!" Teriak Kasiter kepada
anak pramuka sebelum acara. Me re ka pun
lantas membalas, "salam pramu ka!"
Sementara itu, ditemui usai pertunjukan,
Kasiter Korem 061, Fajar Nugraha mengaku
menyambut baik adanya nobar tersebut.
“Banyak pelajaran yang bisa kita ambil me -
lalui film ini,” ujar Fajar saat ditemui bogor+.
Ia menambahkan, melalui film ter se but pe -
mahaman masyarakat yang selama ini salah
bisa diluruskan.
Sebelumnya Korem 061 juga pernah me -
ngadakan nonton bareng 'Sang Pencerah'
bersama Tokoh-tokoh agama tahun kema -
rin. Tingginya apreasiasi yang datang dari
berbagai pihak, membuat Korem akan men-
jadikan nobar ini sebagai agenda rutin. "Ka -
mi akan sesuaikan audience dengan film -
nya, karena hari ini film 5 Elang mengenai
pra muka, maka dari itu kami mengajak
mereka" tandas Fajar. *riza nugraha
Kilas Kabar57
TOkO Buku Gramedia kembali menye-
lenggarakan kegiatan workshop, Gramedia
IT Corner Workshop yang dilaksanakan di
Gramedia Plaza Ekalokasari Bogor, Minggu
25 September 2011. Acara yang dilaksana -
kan setiap bulan tersebut bertema Social
Media dan memiliki tujuan untuk memberi
edukasi tentang IT sehat.
Yohanes H. Widianto, sales Superinten -
dent toko buku Gramedia Ekalokasari me -
ngatakan, tujuan utama dari acara tersebut
untuk mengarahkan masyarakat Bogor agar
menggunakan internet dengan optimal,
lebih positif dan berkembang.
Dalam Workshop tersebut, diisi pembica -
ra dari aktivis social media Kompasiana yaitu
Erick Ghafar dan dihadiri sekitar 20 orang
peserta dari Komunitas Bloggor atau blog-
ger dari Bogor serta para pengunjung.
Dalam diskusinya, Erick menuturkan bah -
wa menggunakan social media harus secara
positif dan sesuai kebutuhan, “saran saya
untuk menggunakan social media yaitu, eti -
ka dan mengetahui privasi sendiri untuk
menghargai privasi orang lain,”ujar Erick.
Selain mengembangkan social network
blog, Gramedia sendiri menginginkan ma -
sya rakat kota Bogor lebih cerdas untuk
meng gunakan internet, karena banyak hal
yang dapat dipelajari. Workshop yang men -
dis kusikan tentang social media seperti
Face book dan Twitter, juga membahas dam -
pak baik dan buruk para pengguna soci al
media. *sofie T dan ida destira
Warga Bogor Dituntut Gunakan Internet
HUT Lantas ke 56 di Botanijajaran Polisi Resort (Polres) Bogor
Kota merayakan Hari Ulang Tahun (HUT)
Lalu Lintas Bhayangkara yang ke-56 di lantai
2 Botani Square, Kota Bogor, Sabtu 24 Sep-
tember 2011. Ulang tahun kali ini me -
ngambil tema "Melalui Kemitraan, Kita
man tap kan Revitalisasi Guna Mewujudkan
Keselamatan Lalu Lintas Jalan".
Kapolres Bogor Kota, AKBP. Hilman me -
nga takan, HUT Lantas ke-56 merupakan se-
buah momentum, dimana kepolisian harus
tetap melakukan yang terbaik ke depan un -
tuk masyarakat, khususnya di bidang lalu
lintas. Caranya, kata Kapolres, dengan men-
ciptakan ketertiban dan kenyamanan lalu
lintas, serta mendidik masyarakat untuk disi-
plin dalam berlalu lintas. Karena hal ini me -
ru pakan tanggung jawab moril polisi un tuk
menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lin-
tas.
Kapolres berharap dengan adanya acara
tersebut, Polantas dapat lebih mantapkan
revitalisasi dan melayani publik dengan se-
baik-baiknya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor
Kota, AKP. Lukman menuturkan, acara kali
ini merupakan salah satu revitalisasi dari Ja-
jaran Polantas untuk menyentuh langsung
lapisan masyarakat. Sebagai bentuknya di -
praktikkan secara langsung mengenai sa fety
riding dan driving.
Lukman menjelaskan, berdasarkan data
dari jajaran Polantas, sebanyak 75 persen
kecelakaan di Kota Bogor melibatkan peng -
guna sepeda motor. Dengan data, dalam se -
minggu terdapat dua sampai tiga orang
meninggal akibat kecelakaan.
Bila dihitung dalam setahun, kata Kasat,
150 orang korban dalam setahun di Kota
Bogor. Maka dari itu, pihaknya menggelar
safety riding dan driving dalam HUT kali ini,
agar masyarakat mengenal ketertiban da -
lam berkendara. Dalam acara tersebut juga
hadir para undangan dari beberapa klub
otomotif. Dalam acara ini juga digelar lomba
mewarnai gambar yang dimeriahkan oleh
Polisi Sahabat Anak (PSA). * wina a & Fahmi
Foto: Fahmi H
Foto: Ida D
Foto: Muhammad Faisal
Kilas Kabar 58
lomba debat Politik Pelajar se-wilayah BogorFakulTas Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Djuanda (UNIDA)
Bogor, menggelar lomba Debat Politik ting -
kat SMA, SMK, dan MAN se-wilayah Bogor,
di ruang 501, Gedung B, Unida Bogor, Jawa
Barat, pada Kamis 22 September 2011.
Lomba debat politik kali ini, dalam rangka
meningkatkan wawasan politik, serta pe -
mahaman politik para pelajar, dengan me -
ngu sung tema, Membangun Pemerintahan
yang Bersih dan Amanah. Kegiatan lomba
pidato, diikuti 22 tim yang terdiri dari tiga
sis wa yang berasal dari 16 sekolah SMA,
SMK, MAN Kota, Kabupaten Bogor dan Su -
kabumi.
Menurut Drs R. Akhmad Munjin, Ketua
Pelaksana kegiatan mengatakan, kegiatan
tersebut bertujuan untuk memberikan wa -
wa san politik yang positif, bukan pada poli-
tik negatif seperti yang terjadi saat ini. "Para
siswa-siswi yang sudah memiliki hak pilih,
tentunya harus memiliki pemahaman de -
ngan baik tentang politik, berikut para po -
liti kusnya, sehingga upaya-upaya money
po litik yang notabene konsentrasi pada bi -
dang ekonomi, tidak mempengaruhi me re -
ka kedepannya nanti," ujar Munjin.
Ia menambahkan, pemahaman politik
yang dimiliki sejak dini sangat dibutuhkan
para generasi penerus Negeri. Menurutnya,
terdapat beberapa point yang menjadi pa-
rameter dalam penilaian dewan juri, seperti
konsistensi pendapat, kerjasama atau ke -
kompakan setiap kelompok, korelasi antara
topik dengan argumen-argumen peserta.
"Ada 15 topik yang kita siapkan, antara
lain, Reshuffle Menteri, Mafia hukum, dan
Pilkada. Antusiasme para peserta juga cu -
kup baik, terutama saat argumen-argumen
yang mereka keluarkan yang begitu spon-
tan dan jujur," ungkapnya kepada bogor+.
Setelah berdebat dan berlomba selama
hampir enam jam, dewan juri akhirnya me -
mutuskan para pemenang untuk lomba de -
bat politik tersebut, untuk posisi juara 1,
diraih oleh peserta dari MAN 2 Kota Bogor
yang diwakili oleh Umar Mubarok, Kukuh
Na paki Mutaqin dan Hilman Saryadi, se -
dang kan untuk juara ke dua, diraih oleh
SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, dan
untuk juara 3 dimenangkan oleh SMAN 1
Cigombong. *Bagja s alam
300 pecinta burung yang tergabung d a -
lam Boys and Roots (BnR) cabang Kota Bo -
gor menggelar Latihan Bernilai (Latber) di
Balitro, Jl. Tentara Pelajar, Kota Bogor, Jawa
Barat, Kamis 22 September 2011.
Menurut Joni Nurdin, Ketua BnR Kota Bo -
gor, mengatakan, peserta yang mengi kuti
Latber kali ini terbilang cukup banyak. "Hari
ini yang ikut pesertanya kira-kira ada 300an
peserta, kalo lomba sih bisa sampe dua kali
lipat," jelasnya kepada Bogor+. Selain itu,
Joni menambahkan, bahwa BnR itu sendiri
memiliki cabang di seluruh Indonesia dan
rencananya pada bulan Oktober BnR akan
mengadakan lomba tingkat Nasional.
Menurutnya, BnR juga merupakan wadah
bagi para pecinta burung untuk berkumpul
serta mengikuti berbagai latihan dan juga
perlombaan yang diikuti se JABODETABEK.
Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar
untuk diuji dalam setiap perlombaan, yaitu,
irama, volume dan fisik. Jenis burung yang
mengikuti pelatihan ada sekitar 15 jenis.
Dari 15 jenis tersebut, ada beberapa jenis
bu rung yang menjadi master dalam pelati-
han dan perlombaan. "Iya, yang jadi master
dalam pelatihan dan perlombaan itu, biasa -
nya sih anis merah, kenari sama murai. Bia -
sa nya itu yang jadi master," ujarnya.
Walaupun hanya Latber, masing-masing
peserta yang mengikuti Latber mendapat -
kan hadiah berupa uang tunai. Para peme-
nang merupakan burung yang memenuhi
kri teria yang telah ditentukan panitia. Pani-
tia yang turun dalam penilaian Lat ber kali ini
berjumlah 8 orang. *nadya P dan devita r (Magang)
300 Pecinta Burung ikuti latber di Balitro
Reuni Alumni SMPN 4 BogoraluMni SMPN 4 Bogor Angkatan 1992
mengadakan Halal Bihalal di Cafe Wajan Be -
kas, Jalan Sukasari 1, Nomor 31, Kota Bogor,
Minggu (18/7/2011). Halal bihalal yang dim-
ulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan
pukul 14.00 WIB, dihadiri kurang lebih 80
orang. Acara diawali dengan ramah tamah
dan sambutan dari panitia acara. Selanjut-
nya diikuti dengan acara pembagian sem-
bako untuk kaum dhuafa di sekitar Jalan Ra -
ya Padjajaran Bogor.
Menurut Heidy Livta, salah satu panitia
acara, mengungkapkan, acara tersebut ren -
ca nanya akan diadakan kembali dengan
kon sep Reuni Akbar pada Tahun 2012. Ia
me nambahkan tidak hanya kaum dhuafa
yang menerima santuan berupa sembako
dalam kegiatan ini, tetapi juga anak yatim di
daerah Ciapus. "Kita akan memberikan san-
tunan kepada anak yatim yang berada di ka -
wasan Ciapus, kurang lebih ada 70 sembako
yang akan kita bagikan," ujar Heidy, pemilik
cafe sekaligus panitia acara.
Sedangkan Prima, salah satu peserta Halal
bihalal mengaharapkan para alumni dapat
saling membantu satu sama lain agar tidak
terputus tali silaturahim. Prima mengung -
kapkan, ada alumni angkatan tersebut yang
menjadi Lurah di Mekarsari, Cileungsi, Polisi
dan wiraswasta juga. Oleh karena itu, reuni
seperti ini tetap diadakan setiap tahunnya. *w. Febrian dan irnanda ulfa
Foto: Nad
ya P
Foto: Wina F, Irnan Ulfa
Foto: Bagja S Alam
dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Madinah, Mutiara
Bogor Raya (MBR), Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor
Timur, Ko ta Bogor menggelar kegiatan sosial, be ru pa donor
darah, pada Sabtu 17 September 2011. Kegiatan tersebut
merupakan yang pertama kali dilakukan warga perumahan
Mutiara Bogor Raya.
Humas DKM-Al-Madinah, Andri Susanta mengatakan.
“Donor darah ini baru dila ku kan secara perdana. Kali ini kita
bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Dihara-
pkan dengan adanya donor darah ini, bisa menimbulkan
kepedulian dengan se sa ma dan mengerti pentingnya do -
nor darah, kemudian juga memahami manfaat dari donor
darah itu sendiri,” urai Andri.
Adri menyadari animo untuk donor darah kali pertama
tidak terlalu signifikan, tetapi kegiatan tersebut akan
dievalusi, sehingga ke depannya akan menjadi sesuatu yang
ru tin bagi warga perumahan Mutiara Bogor Raya. "Kita
ingin donor darah ini menjadi sebuah lifestyle, artinya bu-
daya sehat di ling ku ngan MBR, nantinya akan muncul tidak
akan sehat kalau tidak donor darah. Saat ini kegiatan donor
darah di ikuti kurang lebih 40 warga. Dan target kita adalah
satu area perumahan,” ujar Andri.
Andri menambahkan secara jumlah war ga belum me -
menuhi target yang di harapkan, dengan rasio penghuni
dan yang ikut do nor darah. "Kita ada 1200 rumah, tingkat
huniannya katakanlah ada 500, kita ambil 10% persennya
yah belum mencapai target, rumah yang tersisi diperki-
rakan 800-an,” papar Andri yang diiyakan rekan-rekan lain-
nya.
Sedangkan menurut Lurah Katulampa, H Anwar Hady
mengatakan, pihaknya merasa bangga, warganya ada yang
menggelar kegiatan sosial seperti donor darah tersebut.
“Kalau saya lihat kegiatan ini sangat ba ik, dan menjadi con-
toh yang baik dan me rupakan kepedulian. Rasa keber-
samaan dan saling menolong, sehingga kita me ra sa kan
rasa kepentingan bersama,” ungkap Lurah Katulampa ke -
pada Bogor +.
H. Anwar menambahkan, kedepannya jika kegiatan ter -
sebut kembali dilakukan MBR, pihaknya akan turut me -
nsosialisasikan kepada warga lain yang masuk dalam
k e lurahan Katulampa. "Kita akan mensupport kegiatan
seperti ini, salah satunya adalah sosialisasi, agar keber-
samaan ini bisa terus dirasakan bersama oleh warga Katu-
lampa," pungkas Lurah. *amir syahrudin
Kilas Kabar59
TingkaTkan peran organisasi keagamaan
dalam pemberdayaan umat dan juga me -
ning katkan pendidikan islam serta mening -
katkan mutu dakwah. Hal tersebut dika ta-
kan Ketua Dewan Pertimbangan Al-Ittiha -
diyah, Jendral (Purn) Wiranto, saat mem-
buka Muktamar Al-Ittihadiyah yang ke-18 di
Aula Perpustakaan Gedung C, Universitas
Djuanda, 30 September 2011, pagi.
Wiranto mengatakan, Ormas Islam seperti
Al-Ittihadiyah ini bisa memberikan manfaat
bagi umat, harus bisa mensolidkan orga -
nisasi. Agar bisa tercipta dan memberikan
man faat, maka Muktamar yang ke-18 ini
men jadi moment yang baik buat Ormas
Islam Al- Ittihadiyah untuk mensolidkan ka -
dernya dalam beroganisasi.
"Pemberdayaan umat dengan perenca -
naan yang baik, juga mengedepankan so li -
daritas organisasi." Ungkap mantan Men teri
era Pemerintahan Suharto ini.
Ia menambahkan, Muktamar kali ini juga
momentum buar ormas ini agar bisa men -
se jaterahkan umat islam yang ada di Indo -
nesia. Ia pun bangga, Ormas Islam seperti
Al-Ittihadiyah ini mampu eksis selama kurun
waktu 37 tahun. "Banyak Ormas Islam yang
sudah tidak eksis saat ini," ujarnya.
Ia berharap, agar muktamar yang ke-18
ini berlangsung dengan aman, damai, serta
sukses dan juga bisa menghasilkan suatu
rencana yang aklifatif. "Kalau kita sudah me -
naruh hati yang sejuk, mungkin muktamar
ini jadi damai," ungkapnya.
Kegiatan yang mengundang beberapa
tokoh sebagai pembicara, seperti Prof.H.
Fasli Jalal Ph.D., Wakil Menteri Pendidikan
Nasional dan juga Rektor Universitas Juanda
Martin Rustami, SH, MH nantinya akan
memilih Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Al-Ittihadiyah yang baru, menggantikan
ketua umum saat ini KH. A Nazri Adlani. *Muhammad Faisal dan Mahardhika
wiranto Membuka Muktamar al- ittihadiyah ke-18
Warga MBR Gelar Donor Darah
BOgOr Creative Syndicate (BCS) meng -
gelar Know Your Roots di Nu Embrio, Bogor
Nirwana Resident, Minggu 25 September
20 11. Acara band yang mengambil tema
peng gabungan berbagai genre musik, se -
perti Rock Alternative atau Grunge, Punk,
dan Ska dihadiri 300 remaja berasal dari Bo -
gor, Jakarta dan Bandung.
Fanfan selaku media relation menga ta -
kan, Know Your Roots part 1 adalah salah sa -
tu acara musik yang sudah dilaksanakan
beberapa kali. Untuk Know Your Roots part
2 dan part 3 rencananya akan dilaksanakan
dari bulan Desember dan Januari.
Kemudian, kata Fanfan BCS rencananya
juga akan merealisasikan acara puncak de -
ngan menghadirkan semua band yang tam -
pil pada Know Your Roots part 1 sampai 3.
Pada Know Your Roots Part kali ini, dita-
mpilkan band-band lokal Bogor dan beber-
apa band dari luar Bogor yang bergenre
Rock Alternative/Grunge, Punk, dan Ska.
Ketiga genre ini bergabung dalam satu
panggung acara untuk menyamaratakan
perbedaan-perbedaan roots masing-ma -
sing dan membiarkan penonton untuk me -
milih ganre yang mereka suka.
Acara tesebut diisi oleh 16 band yang se-
belumnya telah diseleksi dari tiga kota, yaitu
Bogor, Jakarta dan Bandung. Sedangkan
guest star nya ada Cupumanik, Goodboy
Bad minton, Danger Ranger. *ertina raisa Pertiwi
BCS Gelar Know Your Roots #1
Foto: Fah
mi
Foto: Amir Syahrudin
Foto: Muhammad Faisal
Kilas Kabar 60
Praktisi dan Pecinta Musik Jazz Reuni di SKI Wisata Tas TajurMusik Jazz di Indonesia memasuki pe -
riode yang cukup untuk mengundang dan
menyatukan para praktisi dan pecinta musik
jazz dari beragam generasi yang berbeda
da lam sebuah wadah acara yang baik. Di
aca ra 'Bogor Jazz Reunion 2011' ini para
prak tisi jazz senior dan praktisi jazz generasi
muda tampil bersama dalam satu pang-
gung dan berinteraksi dengan seluruh jazz
lovers yang hadir pada acara ini.
Menurut Labil, ketua panitia acara terse-
but mengungkapkan, Bogor Jazz Reunion
ter sebut dipersiapkan selama kurang lebih
satu bulan setengah, yang dananya sendiri
ber asal dari sponsor Dji Sam Soe. "kami
mem persiapkan acara ini dari satu bulan
setengah yang lalu, dan diselenggarakan
pada sekarang ini, dan dananya kami dapat
dari sponsor Dji Sam Soe." Tuturnya saat di -
temui bogorplus disela-sela acara.
Acara yang digelar di SKI, Wisata Tas Tajur,
Ka tulampa, Bogor ini, berlangsung dari jam
16.00 s/d 22.00 WIB pada Sabtu 1 Oktober
2011 tersebut, dimeriahkan oleh maestro
jazz, Idang Rasjidi, Tompi, Kemala Ayu,
Mathew Sayerz, Sastrani, Azmi Hae rudin,
Shaku, Origen, Syndicate Voice, Ticco Lak-
sana, Shadu Syah, Agung Zulhen, The Cock-
tail, Soulitude dan dimeriahkan juga oleh
Musikalisasi Puisi Jazz dari Rumah Kata, dan
Teater Tubuh.
Acara ini diharapkan agar Bogor Jazz Re-
union dapat menjadi media "reuni" tahunan
para praktisi dan pecinta musik jazz dalam
sebuah penyelenggaraan acara yang me -
mo rable. *wina Febrian dan amier syahrudin
KONI Kota Bogor Nobar Film Tendangan Dari LangitkOMiTe Olahraga Nasional Indonesia
(KO NI) Kota Bogor menggelar acara Halal Bi-
halal yang disertai dengan pemberian apre-
siasi berupa ‘Uang Kadeudeuh’ kepada 28
atlet yang berprestasi. Selain itu, KONI ju ga
menggelar acara Nonton Bareng (Nobar)
dengan para atlet pada Sabtu 24 September
2011 di gedung bioskop XXI, Botani Square,
Bogor. Acara ini dihadiri langsung oleh Ke -
tua KONI Kota Bogor, H. Basuki, S.pd dan
atlet-atlet dari beberapa cabang olahraga
seperti Kem po, Panjat tebing dan Hoki.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini
yang didahulukan dengan Halal Bihalal dan
penyerahan penghargaan serta ‘Uang Ka -
deu deuh’ kepada para atlet yang hadir, sete-
lah itu, KONI bersama para atlet menonton
film Tendangan Dari Langit.
Pemberian ‘Uang Kadeudeuh’ kepada 28
atlet disimbolisasikan oleh tiga perwakilan
cabang olahraga yang berbeda. Perwakilan
dari Kempo yaitu Munir Sofyan, Panjat Te -
bing (Widia Pujiyanti) dan Hoki (Tia Seti-
awati). ‘Uang Kadeudeuh’ ini sendiri me ru -
pa kan anggaran yang dikeluarkan KONI
khu sus untuk atlet yang berprestasi.
Menurut H. Basuki, acara ini sedikit ber be -
da dengan Halal Bihalal yang biasanya. Pa -
salnya, KONI memilih menonton bareng dan
memilih film Tendangan Dari Langit, karena
ingin menanamkan semangat dalam jiwa
para atlet, khususnya atlet-atlet di Kota Bo -
gor ini. "Acara nonton bareng ini merupakan
apre siasi dalam bentuk lain dari humas
KONI. Kami sangat setuju dengan adanya
nonton bareng. Sebenarnya acara ini adalah
Halal Bihalal, tetapi kami ingin lebih dekat
dengan para atlet, salah satunya dengan
aca ra nonton bareng ini. Tujuan kami meng -
gelar acara ini untuk memberikan refreshing
kepada atlet-atlet kami," kata Basuki.
Basuki pun berharap, para atlet dapat te -
rus me numbuhkan semangatnya untuk me -
ngukir prestasi dan mengharumkan nama
Kota Bogor dan melalui 'uang kadeudeuh'
ini diharapkan para atlet dapat menikmati
jerih payah mereka sendiri dan terus fokus
pada kejuaran mendatang. *wina ayu
Foto: Ist.
seBanYak 191 Prajurit Batalyon Infanteri
315/Garuda mendapatkan kenaikan pang -
kat. Mulai dari Tamtama, Bintara hingga per-
wira pada, Sabtu 1 Oktober 2011. Kenaikan
Pangkat ini dirayakan dalam bentuk syu ku -
ran dan panggung prajurit.
Panggung pra jurit yang di gelar pada Hari
Rabu, 5 Okto ber ini juga sekaligus untuk
mem peringati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI
ke-66. Pangkat yang mengalami kenaikan
adalah, Prada ke Pratu, Pratu ke Praka, Praka
ke Kopda, Serda ke Sertu, Letda ke Lettu,
bahkan Komandan Batalyon pun menda -
pat kan kenaikan pang kat, yang semula Ma -
yor menjadi Letnan Kolonel. Sehingga se -
karang batalyon sudah di jabat oleh Koman-
dan berpangkat Letnan Kolonel.
Selain makan bersama dalam syukuran
kenaikan pangkat serta HUT TNI ini, parajurit
Batalion 315/Garuda di hibur oleh artis-artis
lokal Kota Bogor.
“Syukur terhadap nikmat yang telah Allah
SWT berikan kepada kita adalah satu hal
yang patut dilakukan sebagai rasa terima
ka sih. Rasa syukur ini kita wujudkan dalam
bentuk acara panggung prajurit yang di-
dalamnya ada santunan kepada anak ya tim
piatu. Hiburan ini juga diperuntukan ke pada
warga ma sya ra kat Gunung Batu dan se -
kitarnya,” pungkas Danyonif 315/Garuda
Letkol Inf Wawan Pujiatmoko. *amir s
Syukuran Kenaikan Pangkat Yonif 315/Garuda
Foto: Fah
mi
Foto: Amir S
walikOTa Bogor, Diani Budiarto me res mikan gedung
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Bogor di Jl.
Raya Tajur, Kp. Buntar, Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan,
Kota Bogor pada Rabu (14/9/11). Pe res mian tersebut juga
dihadiri oleh perwakilan Direktorat Pembinaan SMK Kom -
diknas, Ke pala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bo gor,
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, anggota Komisi
D DPRD Kota Bogor, jajaran Muspida dan para unda -
ngan.
Peresmian tersebut dibuka dengan pembacaan ayat
suci Al-Quran oleh Miska dari Sekolah Menengah Per-
tama (SMP) 17 Bogor pada pukul 08.00 dan dilan-
jutkan dengan laporan panitia pembangunan oleh
Kepala sekolah (Kasek) SMK Negeri 4 Bogor, Drs. Chairil
Anwar, M.Pd. Selanjutnya, Subdit Sarana Prasarana Di-
rektorat Pembinaan SMK Komdiknas, Endang Sabudhy
Rahayu, MBA memberikan sambutan yang mewakili
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemen diknas). Wa-
likota Bogor pun meresmikan gedung SMK Negeri 4
Bogor dengan me nan datangani prasasti yang didampingi
oleh Subdit Sarana Prasarana, Kadisdik Kota Bogor dan
Sekda, Bambang Gunawan. Usai peresmian gedung terse-
but, Walikota di dam pingi Subdit Sarana Prasarana Direk-
torat Pembinaan SMK Komdiknas, Kadisdik, Sekda dan
Kepala SMKN 4 Bogor melihat kondisi ruangan dan perala-
tan di sekeliling sekolah.
Dalam sambutannya, Diani mengung kap kan, bahwa ge -
dung sekolah ini merupakan SMK ke empat di Kota Bogor,
sehingga perlu dikembangkan untuk warga yang membu-
tuhkan akses pendidikan. Hal senada juga disampaikan
Sub dit Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SMK Kom -
diknas, Endang Sabudhy Rahayu, MBA bahwa siswa SMK
disiapkan sebagai tenaga terampil yang da pat langsung
bekerja atau pun melanjutkan kuliah karena memiliki soft
skill. "Prinsipnya Bekerja, Melanjutkan, Wirausaha (BMW),”
ujarnya saat memberikan sambutan.
Sementara itu Kepala SMKN 4 Bogor, Drs.
Chairil Anwar, M.Pd meng harapkan, dengan
peresmian ge dung baru ini dapat me ning -
katkan proses belajar me ngajar, ka rena awal-
nya di tahun 2008 se ko lah ini masih me-
num pang di SDN Muarasari. Meski ma sih
ada gedung yang belum se lesai, tetapi sis wa
te tap bisa belajar.
"Semoga ke depannya sekolah ini memi-
liki pagar dan akses jalan yang baik", pung -
kasnya. *irnanda ulfa dan Bima CF
Kilas Kabar61
saTuan Pelajar Mahasiswa (SAPMA) Pe-
muda Pancasila Kota Bogor menggelar lati-
han dasar kaderisasi ke-1 di Markas Batalyon
315/Garuda, Jl. Gunung Batu, Bogor Barat ,
Sabtu 17 September 2011.
Menurut ketua SAPMA, Rivaldi Surya me -
ngatakan, kegiatan Latihan Dasar Kederisasi
tersebut bertujuan untuk menyaring kader
SAPMA, agar menciptakan sumber daya ma -
nusia yang mempunyai intelektualitas ting -
gi dan loyalitas tinggi terhadap organisasi.
Menurutnya, kegiatan latihan dasar Ka de -
ri sasi tersebut dilaksanakan selama dua hari
dan diikuti 100 peserta kader SAPMA dari
ber bagai perguruan tinggi dan sekolah-
sekolah yang ada di Bogor.
“Kegiatan ini sebetulnya proses organisasi
yang wajib dilaksanakan ditingkatan ca-
bang dan wajib diikuti oleh seluruh anggota
SAPMA, untuk kedepan, output-nya adalah,
mereka bisa mengimplementasikan apa
yang mereka dapatkan disini dalam beror-
ganisasi di tingkatannya,” urai Ketua SAPMA.
Sedangkan untuk materi kedisiplinan,
diberikan para anggota Yonif 315/Garuda.
Menurut Komandan Batalyon Infanteri
(Danyonif )- 315/Garuda, Mayor Inf Wawan
Fujiatmoko, keterlibatan Yonif 315/Garuda
adalah dalam rangka pembinaan teritorial
dan juga untuk lebih meningkatkan keakra-
ban antara masyarakat dengan Yonif 315/ -
Garuda.
“Selain untuk pembinaan teritorial, ke gia -
tan seperti ini juga untuk menjalin ke akra -
ban antara kita sebagai aparat ke ama - nan
dengan masyarakat, kususnya mahasiswa
dan seluruh komponen masyarakat. Kita
kembali ke jati diri kita sebagai TNI, bahwa
kita adalah prajurit rakyat, artinya kita harus
merakyat, kita berjuang untuk kepentingan
rakyat, dan kita harus bersama-sama den-
gan rakyat. Sehingga diharapkan keakra-
ban, dukungan harmonis antara apa rat
ke ama nan khususnya TNI dengan ma sya -
rakat semakin baik,” papar Danyon.
Danyon menambahkan, pembinaan yang
dilakukan oleh para anggota Yonif 315/ Ga -
ru da adalah kegiatan dalam bentuk pembi-
naan disiplin dan mental, sehingga generasi
muda memiliki disiplin yang baik, mempun-
yai mental yang kuat dalam menghadapi
masa depan.
Danyon juga membuka lebar-lebar pintu
Markas Batalyon bagi semua lapisan ma sya -
rakat. “Kita terbuka bagi siapapun, baik itu,
masyarakat sipil. Mahasiswa, pelajar, semua
bisa bekerja sama dengan kami untuk pem-
binaan. Khususnya untuk pembinaan disi-
plin, pembinaan mental, sehingga kita ha -
rapkan para pelajar, mahasiswa dan masya-
rakat generasi muda, umumnya itu mem-
punyai jiwa semangat dan disiplin yang baik
dalam rangka untuk mendukung masa
depan mereka dan membela bangsa dan
Negara,“ pungkas Danyonif 315/Garuda. *amir syahrudin
Kaderisasi SAPMA di Batalyon 315/Garuda
Diani Resmikan Bangunan SMKN 4 BogorFoto: Ist.
Foto: Bima CF
Kilas Kabar 62
dalaM rangka Hari Ulang Tahun (HUT)
Ko rem 061/Suryakencana yang ke-62, Ko -
dim 0606 Kota Bogor menggelar bhakti so -
sial di Makodim 0606 Kota Bogor Jl. Raya
Su dir man, Kota Bogor, Senin 26 September
2011. Kegiatan melibatkan masyarakat Ko -
ta Bogor, diisi berupa kegiatan donor da rah,
pengobatan gratis, dan membersihkan sun-
gai Ciliwung.
Menurut Kepala Staf Kodim (Kasdim), Ma -
yor. Armed. Kusno, para pendonor darah
yang terlibat berasal dari 50 Anggota Ko -
dim, 25 anggota Yonif 315/Garuda, 10 ang -
gota Satpol PP, 15 anggota PPM, 15 anggota
FKPPI dan 25 pelajar SMA AL-Ghazaly serta
dari Balak Aju.
Menurut Kusno, kegiatan bhakti sosial ti -
dak hanya dilaksanakan di Makodim, pihak -
nya juga melaksanakan pengobatan massal
gratis di Kelurahan Kayu Manis, Jalan Pool
Bina Marga, Kecamatan Tanah Sareal, Kota
Bogor pada Selasa 20 September 2011. Pe -
ngo batan gratis tersebut khusus diperun-
tukan untuk warga Kelurahan Tanah Sareal.
Dalam pengobatan gratis ini, pihaknya
mem bagikan kurang lebih 500 kupon pe -
ngo batan dan jika kupon tersebut habis,
ma ka pihaknya masih menyiapkan cada -
ngan, terutama obat -obatan.
Selain itu, kata Kusno, sebagai bentuk ke -
pedulian terhadap lingkungan, Kodim 0606
Kota Bogor juga menggelar Jumat bersih,
Jumat 9 September 2011. Kali ini kegiatan
Jumat bersih dilakukan di sungai Ciliwung.
Dalam kegiatan tersebut diikuti 400 peserta
dari organisasi-organisasi kepemudaan, ser -
ta siswa-siswi SMA yang ada di Kota Bogor,
diantaranya Satpol PP, DLLAJR, PPM, FKPPI,
serta pelajar Siswa-siswi SMU.*kurniadi
Kodim 0606 Gelar Bhakti Sosial
MenTeri Pertanian (Mentan) Republik
Indonesia, Dr. Ir. Suswono, MMA membuka
Seminar Nasional yang diselenggarakan di
IPB Internasional Covention Center (IICC),
Jum at 30 September 2011. Seminar Nasio -
nal tersebut diselenggarakan atas kerja sa -
ma DPP Asosiasi Produsen Pupuk Organic
dan Hayati Indonesia (APPOHI) dengan
KTNA dan MAPORINA.
Seminar yang mengangkat tema 'Perbai -
kan Lahan Pertanian dengan Pemupukan
Sis tem Organik untuk Produktifitas yang
Ber kelanjutan dan Ramah Lingkungan' ini
dijadikan sebagai sebuah sarana untuk
men dapatkan rumusan-rumusan dengan
ma salah terkait pertanian.
Kegiatan tersebut berlangsung dari pukul
08.00-16.30 WIB, dihadiri oleh Ketua Komisi
D DPR RI, Ketua APPOHI, para produsen pu -
puk, produsen budi karya, peneliti dan pe-
merhati, pengawas, pengambil kebijakan
dalam pengembangan manufaktur pupuk
organik dan hayati di Indonesia, serta pe-
mangku kepentingan pupuk organik yang
berjumlah sekitar dua ratus orang.
Acara ini diawali dengan kata sambutan
dari Ketua APPOHI, Ir. Wahyu, M.M. dan di-
lanjutkan dengan sambutan dari Menteri
Pertanian, sekaligus membuka acara terse-
but. “Pembangunan pertanian di Indonesia
masih menghadapi berbagai macam ken da -
la. Mari kita bersama-sama membangun
untuk kesadaran dalam memperbaiki lahan
pertanian kita,” ujar Suswono.
Selanjutnya, Suswono didampingi oleh
Ketua Komisi D DPR RI dan Ketua APPOHI
mengunjungi stan pameran di ruang pam-
eran. Suswono dapat melihat secara lang-
sung produk-produk yang dihasilkan oleh
para produsen pupuk dan berdiskusi men-
genai pupuk organik tersebut.
Selain pameran stan, dilaksanakan juga
seminar dari pukul 09.30 hingga 16.00 WIB. *irnanda ulfa dan devita rahmasanti
Mentan Buka seminar nasional di iiCC
unTuk mengantisipasi aksi terorisme di
Kota Bogor, Polres Bogor Kota mengadakan
silaturahmi bersama tokoh Agama, tokoh
masyarakat dan tokoh pemuda se Kota Bo -
gor di Aula Mapolres Bogor Kota, Jalan Kap -
ten Muslihat, Kamis 29 September 2011.
Dalam acara yang mengangkat tema 'Me -
nanggulangi Tindak Kejahatan Terorisme di
Kota Bogor' dihadiri Dandim Kota Bogor,
Letkol. Sinyo, Kapolres Bogor Kota, AKBP.
Hilman, Sekda Kota Bogor, Bambang Guna -
wan dan Ketua MUI Bogor, KH. Adam Ibra -
him.
Di hadapan undangan, Kapolres Bogor
Kota, AKBP. Hilman mengajak seluruh warga
Kota Bogor untuk tetap tenang dan was-
pada terhadap kejahatan terorisme. “Kami
selaku jajaran Polres Bogor Kota melakukan
upaya pencegahan anti teror dan juga men-
gajak seluruh komponen masyarakat untuk
meningkatkan ketahanan, mulai dari ling ku -
ngan masing-masing dan memberdayakan
kembali sistem lapor 1 X 24 jam,” ucapnya.
Hilman menjelaskan, dalam mening kat -
kan keamanan, Polres Bogor Kota sudah
me laksanakan patroli terpadu sebagai wu -
jud nyata kepada masyarakat Kota Bogor.
Sementara itu, seusai menjadi pembicara
dalam silaturahmi tersebut, kepada war ta -
wan, Kapolres meminta semua elemen mu -
lai dari masyarakat, RT, RW dan Kelurahan
waspada terhadap aksi terorisme.
Pihaknya juga akan meningkatkan peran
aktif petugas kepolisian dengan melakukan
patroli rutin. *Mahardhika dan M. Faisal
Cegah Teroris, Kapolres Kumpulkan Toga, Tomas dan Tokoh Pemuda Se-Kota Bogor
Foto: Amir
Foto: Irnan
da Ulfa
Foto: M
Faisal
Profil63
“DAN Tidaklah Aku Menciptakan Jin dan Manusia Ke-cuali untuk Beribadah Kepada-Ku” (Adz Dzariyat : 56).
Hal inilah yang menjadi pedoman bagi M Romli, Guru
Sekolah Dasar (SD) Bina Insani. Dalam menjalankan pro-
fesinya sebagai guru, anak ketiga dari tujuh bersaudara,
pasangan (alm) Basaroh dan (alm) Rohana, menjadi seo-
rang pendidik adalah sarana untuk menjalankan ibadah.
Bahkan bagi ayah tiga orang anak ini, menjadi guru
bukanlah pekerjaan yang mudah, karena baginya guru itu
bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, melainkan
juga contoh yang dilihat langsung. “Sebenarnya menjadi
guru itu berat. Sebab guru itu harus digugu dan ditiru.
Kita mengajar atau memberikan nasehat atau pendidikan
pada murid-murid, jangan sampai kita memberi nasehat
tetapi apa yang disampaikan, kita sendiri tidak melak-
sanakan, justru sebaiknya kita dulu yang melaksanakan,
baru sampaikan. Misalkan memberitahu ke anak-anak ja -
ngan membuang sampah sembarangan, kita contohkan
tidak membuang sampah sembarangan dulu, baru kita
sampaikan ke anak-anak,” terangnya.
Pembina Pramuka di SD Bina Insani ini menambahkan,
seorang guru harus menjadi figur yang memberikan sesu-
atu bermanfaat. Menurutnya, pemberian yang bermanfaat
tersebut harus baik untuk dirinya maupun untuk orang
lain. “Saya kira semua orang itu bisa menjadi guru, tapi di
sini ada dua model guru, yaitu ada guru yang sifatnya lahir
batin atau sifatnya lahir saja,” urai pendidik di kelas enam
ini.
Pria yang mengatarkan SD Bina Insani menjadi jura Pra-
muka LT-II Tanah Sareal ini menjabarkan, kalau guru hanya
sekedar mentrasfer ilmu dan hanya sebatas lahir, namun apa yang diajarkan harus dipertanggung jawabkan. Mis-
alkan, seorang guru mengajar Ilmu agama, dan pernah
mengajarkan kesalahan satu hurup ke anak didik maka
akan menjadi dosa besar. Jika hal tersebut dibiarkan tidak
akan ada pembenaran sampai kapanpun akan salah.
Selain itu, guru agama yang mengajarkan lahir dan
batin. Misalkan seorang Ustad memberikan pelajaran ter-
hadap anak tentang tingkatkan ketaqwaan. Kemudian
apakah yang diucapkan bisa dipertanggung jawabkan,
apakah si pengajar itu melaksanakan juga, kebanyakan
orang jika mengajar hanya lahirnya atau hanya mentrasfer
ilmu yang bermanfaat dari seseorang ke orang lain.
Romli menambahkan, seorang guru juga harus menjadi
orang tua bagi si murid, karena murid adalah sebuah
objek yang perlu kita bangun melalui proses pendidikan,
diantaranya kembangkan komunikatifnya, visikomo-
toriknya maupun sikapnya. “Murid itu kan sebetulnya
objek hidup yang perlu dikembangkan. Murid itu kan
karakternya berbeda-beda, memang tantangan guru, di
sini lah seorang guru harus memahami karakter si anak
didik. Jadi guru adalah sebagai seoarang pendidik bukan
pengajar,” terang Romli.
Menurut Romli, dalam mengajarkan ilmu terhadap
anak didik tidak boleh melihat latar belakang murid dari
mana asalnya, karena anak merupakan satu amanah yang
harus dibina secara menyeluruh dan guru di sekolah
merupakan orang tua kedua bagi murid.
Sebagai bukti menjadi orang tua kedua, Romli mener-
apkannya saat menjadi pembina Pramuka. Di dalam or-
ganisasi ke-Pramukaan Romli mengajarkan anak-anak
pramuka binaannya untuk belajar mandiri dan juga bela-
jar berbagai hal. “Dengan mereka belajar mandiri serta
kreatif ini, akan berguna sekali bagi mereka di kemudian
hari, ini yang saya rasakan dengan ikut organisasi gerakan
Pramuka,” ujar Pembina yang ikut Pramuka karena
menggemari baris-berbaris ini.
Romli mengaku, sebelum menjadi guru, awalnya ia
ingin menjadi anggota TNI. “Dulu saya ingin masuk Ten-
tara, karena basic saya menyukai baris berbaris. Mungkin
Allah telah mentakdirkan saya, bahwa saya harus terjun ke
dunia pendidikan,” kenangnya.
Romli bercerita, setelah tamat SMP, ia tidak bisa melan-
jutkan ke SMA karena tidak memiliki biaya dan memilih
tes untuk mengikuti LT - 4 di korem 061/SK. Iapun terpilih
mewakili kota Bogor untuk LT-4 dari Sanawiyah.
“Atas prestasi itu, saya dimasukan ke SPG oleh guru
Sanawiyah, waktu itu pak Suryawan sebagai Andalan
Kwarcab. Akhirnya saya masuklah ke SPG. Nah di situ lah
saya akhirnya, mau tidak mau dituntut untuk menjadi
guru, Alhamdullilah dengan menjadi guru saya bisa berib-
adah dengan memberikan pelajaran bagi anak didik baik
di lingkungan sekolah maupun di ke pramukaan,”
pungkasnya. *amir syahrudin
nama : M romliTempat, Tgl lahir : Bogor, 16 agustus 1964agama : islamalamat rumah : kp Pondok Menteng
rt 03/04-Citapen
nama istri : siti khotimah
nama anak :1. Sri Wahyuni2. M.Ba’du Sholihin3. M Ramadhan
jenjang Pendidikan :1. SD Sukasari 2, Botim thn 19792. MTsN, Botim thn 19823. SPGN, Bobar, thn 1984/9854. PGSMTP, 1990
Pengalaman Mengajar :1. SD Pertiwi, thn 986-1992 (IPS/PKN)2. MTsN, thn 1986-1982 (IPS)3. SMP PGRI Cimahpar, Thn 1990-19924. SD, Bina Insasi, thn 1992-Sekarang
kepramukaan :- KMD, thn 1990- Andalan Penggalang Kwaran Bogor Timur, thn 1991- Andalan Penggalang, Kwaran Semplak, thn 1992
guru Harus di gugu dan diTiru
Mendidik Menjadi Saranauntuk Ibadah
Foto: Amir