Lampiran Surat No : 385.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 18 ... · PDF filehalaman 1 dari 4 surat...
Transcript of Lampiran Surat No : 385.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 18 ... · PDF filehalaman 1 dari 4 surat...
Lampiran Surat No : 385.1/EQ.S/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan bahwa Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Izin Usaha
Industri, sebagai berikut :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:
II. Nama IUI : PT BAROCO
No.SK. IUI : 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal 18 Maret 2009
Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Kapasitas : 2.000 M3/Tahun
Alamat :
Desa Rengging RT.09/RW.02, Kecamatan Pacangaan,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
III. Waktu Pelaksanaan : 11 sd 13 Juli 2013
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT BAROCO BERHAK
DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 18 Desember 2013
PT EQUALITY INDONESIA
UcepSucitra, A.Md
Manager Subdiv VLK Industri
Halaman 1 dari 4
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 099/EQI-KEP.Cert/XII/2013
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT BAROCO
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 275/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 18 MARET 2009
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Baroco
sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 040/EQI-F090 tanggal 23 Juli 2013;
b. bahwa pada Tanggal 27 Juli 2013 telah dilakukan Pengambilan Keputusan oleh
Pengambilan Keputusan (PK) atas hasil Verifikasi PT Baroco dan terdapat 3 (Tiga) Verifier
dinyatakan TIDAK MEMNUHI, yaitu Verifier 1.1.1.c (LKS No.1) , 4.1.1.a. (LKS No.2), dan 4.2.2.
(LKS No.3) sehingga dinyatakan TIDAK LULUS sampai berhasil meaksanakan tindakan
koreksi atas Verifier yang TIDAK MEMENUHI tersebut hingga dinyatakan MEMENUHI
seluruhnya;
c. PT Baroco telah melakukan tindakan koreksi terhadap ketiga Verifier dan telah dilakukan
Penutupan terhadap LKS Nomor: 2 pada tanggal 4 Oktober 2013 serta tanggal 14 November
2013 untuk Verifier Nomor 1 dan 3 oleh Tim Auditor;
d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi Ulang pada PT
Baroco sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 073/EQI-F090 tanggal 28
November 2013;
e. bahwa berdasarkan huruf c dan d, Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan
Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 037.1/EQI-F037 tanggal 4 Desember 2013 dan
Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 039.1/EQI-F039 tanggal 11
Desember 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator
Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 072 tanggal 27 Juli 2013 dan Nomor Urut 072.1
tanggal 11 Desember 2013 menunjukkan PT Baroco telah “MEMENUHI” seluruh norma
penilaian untuk setiap Verifier Legalitas Kayu (LK);
g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e dan f, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012, PT BAROCO telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
Halaman 2 dari 4
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 :
Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga
Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan;
9. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil
Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16
Agustus 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-
Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi
Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan
Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka
Indonesia National Single Window;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor
Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya;
20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan
perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1
September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian –
Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal
2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan
dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-
VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Halaman 3 dari 4
Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18
Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating
product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan
dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-
VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang
Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17
September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK);
25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 065/EQI-F065/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT BAROCO DI
KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 275/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL
18 MARET 2009 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.000 M³/TAHUN.
PERTAMA : PT Baroco dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS
KAYU (S-LK) Nomor : 080/EQC-VLK/XII/2013.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10
Desember 2016 selama PT Baroco (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi
persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat
dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di
media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang
ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau
penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-
lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian
Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia
serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila
terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama
perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen
Pemegang Sertifikat.
Halaman 4 dari 4
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap
kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau
Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku
sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada
Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan
segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk
menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang
Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi
persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan
penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil
Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur
dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga)
bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan
penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau
mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin
usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Desember 2013
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Utama PT Baroco;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 13
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No 72 Ciater Kelurahan
Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon
Nomor Faks
:
:
:
0251 - 7157103; 0251 - 7550722
0251 - 7550724
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2012
g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Kiki Sri rejeki, S,Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti, S.Hut
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
: PT BAROCO
b. Nomor & Tanggal SK : 275/T/INDUSTRI/2009, Tanggal 18 Maret 2009
c. Kapasitas
d. Nomor&Tanggal SK
Perubahan
e. Kapasitas
:
:
:
6.000 Pcs/ Tahun setara 2.000 M3/Tahun
-
-
f. Alamat kantor : Desa Rengging RT 09 RW 02 Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa
Tengah
g. Nomor telepon
Nomor Fax
:
:
:
0291 – 3399318
0291 – 592516
-
h. Pengurus
- Presiden Direktur
- Komisaris
:
:
:
Mun Changy.oon
Lee Young Sun
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 13
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik
(bila dibutuhkan)
Tidak ada -
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 11 – 13 Juli 2013 di
ruang rapat PT Baroco
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting
Kantor PT Baroco – Kabupaten Jepara.
Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan
tujuan dan ruang lingkup verifikasi,
menyampaikan jadwal/rencana kerja
verifikasi, menyampaikan metodologi dan
prosedur verifikasi, menyampaikan
ketidaksesuaian pada verifikasi, serta
menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.
Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
Tanggal 11 – 13 Juli 2013
Kantor PT Baroco, Observasi di
Gudang bahanbaku,
Pabrik Pengolahan dan
Gudang barang jadi.
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan
dokumen dan menggunakan criteria dan
indicator pada Lampiran 2.5, Peraturan
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-
BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data,
tim Audit melakukan pengamatan,
pencatatan, uji petik menggunakan criteria dan
indicator pada Lampiran 2.5 Peraturan
Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan
Tanggal13 Juli 2013, ruang
rapat PT Baroco – Rengging
Jepara
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
PT Baroco atas kerjasamanya selama
verifikasi.
Menyampaikan daftar periksa VLK
Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan
Keputusan
Tanggal,27 Juli2013 di Ruang
Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Dari hasil rapat Pengambil Keputusan (PK)
semua Ketidaksesuaian belum dilakukan
tindakan koreksi oleh Auditee yaitu Indikator 1.1.1.c, 4.1.1.a, dan 4.2.2.
PK mengambil keputusan PT Baroco (Auditee)
tidak LULUS mendapatkan Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) dan diberikan waktu untuk
tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
tersebut maksimal selama jangka waktu 3
(tiga) bulan. Selanjutnya auditee meminta
perpanjangan waktu, sehingga diberi
perpanjangan waktu lagi selama 3 (tiga) bulan.
Tindakan Koreksi Tanggal 04 Oktober 2013 Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap
LKS pada verifier 4.1.1.a
Tanggal 14 November 2013 Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap LKS pada verifier 1.1.1.c
Tanggal 14 November 2013 Pemenuhan tindakan koreksi auditee terhadap
LKS pada verifier 4.2.2
Pengambilan Tanggal, 11 Desember 2013 Rapat Pengambil Keputusan (PK) meninjau
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 13
Keputusan di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
kembali terhadap semua Tindakan Koreksi
yang telah dilakukan Auditee dan
disampaikan oleh Tim Auditor beserta bukti-
bukti pemenuhan atas ketidaksesuaian.
PK mengambil keputusan PT Baroco
MEMENUHI seluruh Verifier Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Lampiran 2.5 Peraturan
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 Tanggal 17
Desember 2012 dan dinyatakan LULUS
sehingga berhak mendapatkan S-LK.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk
(a) Industri pengolahan dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1:
Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier a
Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
MEMENUHI
Akta pendirian PT BAROCO (Auditee) Nomor :
152, tanggal 16 April 2008, yang di keluarkan oleh KIagus Daud, SH, MKn.
Susunan Saham terdiri dari :
1. Tuan Mun Changyoon sebanyak 100.000 lembar saham.
2. Nyonya Lee Young Sun sebanyak 50.000 lembar saham
Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan
nomor : AHU-28221.AH.01.01.Tahun 2008
tanggal 28 Mei 2008 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, disahkan oleh
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
an Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia Dr. Syamsudin Manan
Sinaga, SH., MH., NIP. 040 039 881.
Verifier.b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
NOT
APPLICABLE
Auditee adalah perusahaan PMA, dengan Auditee
tidak diperbolehkan melakukan jual beli di dlam
negeri Indonesia, maka tidak memerlukan SIUP
Verifier.c.
Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI
Izin HO yang dimiliki auditee berupa
Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara
Nomor : 503/IG.ITU/530 Tahun 2008 Tentang
Pemberian Izin Gangguan/ Izin Tempat Usaha
Bagi Sdr Mun Chang Yoon tanggal 10 Juli
2008. Terletak di Desa Rengging RT 9/2
Pecangaan, Jepara. Izin Gangguan (HO) ini
berlaku mulai dari 1 Juli 2008 sampai dengan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 13
tanggal 10 Juli 2013, karena itu Izin Gangguan
(HO) ini sudah tidak berlaku lagi.
Namun, hingga rapat Pengambilan Keputusan
tanggal 27 Juli 2013, Izin Gangguan (HO)
belum diperpanjang, sehingga tindakan
koreksi belum diterima.
Tindak lanjut koreksi telah dilaksanakan
berupa pemenuhan Dokumen perpanjangan
Izin Gangguna (HO) Nomor :
502.6/IG.ITU/180/2013, yang dikeluarkan
oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan dan Kabupaten Jepara tanggal
tanggal 23 Juli 2013 telah sesuai dengan
peruntukan serta peraturan yang berlaku
(terlampir). Dengan demikian Lembar
Ketidaksesuaian (LKS) Nomor: 1 (satu) telah ditutup pada tanggal 14 November 2013
Verifier.d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Auditee memiliki TDP dengan nomor :
112615300105 tanggal 15 Agustus 2008, masa
berlaku TDP sampai dengan 15 Agustus 2013.
Informasi yang terdapat dalam TDP auditee terdiri dari :
1. Agenda Pendaftaran Nomor :
19/BH.1126/VIII/2008 tanggal 15 Agustus
2008.
2. Nama Perusahaan : PT Baroco
3. Status : Pusat
4. Alamat Perusahaan : Desa Rengging RT 09
RW 02 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
5. Nama Penanggung jawab : Mun Changyoon
6. Kegiatan Usaha Pokok : Mebel
7. KLUI : 53391
8. Pengesahan Menteri Kehakiman Nomor :
AHU-28221.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008.
TDP ini dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten
Jepara dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Kabupaten Jepara, pada tanggal 15 Agustus 2008.
Verifier,e.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
MEMENUHI
Auditee memiliki NPWP dengan Nomor :
21.048.133.9-516.000 atas nama PT BAROCO,
alamat Rengging RT 009 RW 002 Pecangaan,
Jepara Jawa Tengah 59462. Terdaftar pada tanggal 30 Agustus 2008.
Terdapat Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
PEM-0001552ER/WPJ.10/KP.1303/2008.
Atas nama PT BAROCO tanggal 03 September 2008.
Verifier.f.
AMDAL/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) – Upaya
MEMENUHI
Tersedia Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL
UPL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 13
Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara melalui Surat
Rekomendasi dari BLH Nomor : 660.1/213
tanggal 13 Mei 2013, yang ditujukan kepada
Direktur PT Baroco Perihal Rekomendasi UKL-UPL
PT Baroco yang ditandatangani oleh Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan di Stempel basah.
Dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan
bahwa PT Baroco wajib melaporkan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai
dengan ketentuan dalam UKL-UPL setiap 6
(enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut
kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Jepara. Karena surat rekomendasi tersebut
dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2013 maka PT
Baroco belum menyusun laporan semesteran tersebut.
Verifier g.
Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
MEMENUHI Auditee memiliki Izin Usaha Industri berupa Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor : 275/T/INDUSTRI/2009 tanggal
18 Maret 2009 Tentang Izin Usaha Industri yang
dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam IUI ini terdiri dari :
1. Nama Perusahaan : PT BAROCO
2. Akta Pendirian dan Perubahannya : Notaris
Kiagus Daud, SH,.M.Kn No. 152 tanggal 16 April 2008
Pengesahan Menkum HAM : No. AHU-
28221.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 28 Mei 2008
3. Bidang Usaha : Industri Furnitur dari kayu
4. NKP : 3610-33-21573
5. NPWP : 21.048.133.9-516.000
6. Alamat :
- Kantor Pusat : Desa Rengging RT 09 RW 02
Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
Telp. (0291) 339 9318/ (0291) 592 516.
- Lokasi Proyek : Kabupaten Jepara, Provinsi
Jawa Tengah.
7. Jenis dan Kapasitas Produksi terpasang per
tahun :
- Furniture dari kayu berupa mebel, kursi,
meja dan tempat tidur.
- KBLI : 36101
- Satua : set
- Kapasitas : 6.000
- Keterangan : Setara 2.000 M3
8. Nilai Investasi Perusahaan :
- Modal Tetap : US$. 450.000,00
- Modal Kerja : US$. 350.000,00
- Jumlah : US$. 800.000,00
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 13
9. Jumlah Tenaga Kerja : 33 Orang.
IUI ini ditandatangani oleh Kepala Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal u.b. Deputi Bidang
Pelayanan Penanaman Modal a.n. Menteri
Perindustrian. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
18 Maret 2009.
Verifier.h.
Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
NOT
APPLICABLE
Verifier ini tidak diterapakan karena Auditee
bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
Indikator.1.1.2
Verifier
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
MEMENUHI
Auditee memiliki Pengakuan Sebagai Eksportir
Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dari
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
untuk Mebel dari kayu dengan Nomor :
5906/DAGLU/ETPIK/III/2009 tanggal 31 Maret
2009.
Data yang terdapat dalam ETPIK terdiri dari :
1. Nama Perusahaan : PT BAROCO
2. Alamat Kantor :
Desa Rengging, RT 09/ RW 02, Kecamatan
Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Alamat Pabrik :
Desa Rengging, RT 09/ RW 02, Kecamatan
Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
4. Nomor Izin Usaha Industri :
- 723/B.1/A.8/2008, tanggal 14 April 2008
- 275/T/INDUSTRI/2009, tanggal 18 Maret 2009.
5. Nomor Tanda Daftar Perusahaan : 112615300105, tanggal 15 Agustus 2008.
6. Penanggung Jawab Perusahaan : Mun Changyoon
7. Nomor Pokok Wajib Pajak : 21.048.133.9.516.000
ETPIK ditandatangani oleh Direktur Ekspor
Produk Pertanian dan Kehutanan, pada tanggal
31 Maret 2009.
Indikator 1.1.3
Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah
tangga/pengrajin, atau bekerjasama dengan IU
Verifier: 1.1.3.a
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK) non-
produsen
NOT
APPLICABLE
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee
bukan ETPIK non-produsen.
Verifier :1.1.3.b.
Memiliki perjanjian atau kontrak
kerjasama dengan IUI atau TDI atau
industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK
NOT
APPLICABLE
Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee
bukan ETPIK non-produsen dan tidak
bekerjasama dengan industri rumah
tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 13
Kriteria.1.2
Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun
Indikator 1.2.1
Akte pembentukan kelompok
Verifier : 1.2.1.a
Dokumen akte pembentukankelompok
NOT APPLICABLE
Auditee bukan merupakan grioup sertifikat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Verifier.1.2.1.b
Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)
NOT APPLICABLE
Auditee bukan merupakan group sertifikat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Kriteria K2.1.
Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1
Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a.
Dokumen jual beli dan atau kontrak
suplai bahan baku dan atau bukti
pembelian dan dilengkapi dengan
dokumen legalitas hasil hutan/surat
keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Auditee
dalam pemenuhan barang produk mebel
setengah jadi, Auditee telah membuat atau
memberikan SPK atau surat pembelian barang
kepada pengrajin, ketika barang dikirim oleh
pengrajin dilengkapi dengan nota pengiriman,
yang mencantumkan banyaknya jenis barang dan
harga perunit barang. Nota ini kemudian diterima
dengan terlebih dahulu dilakukan pembayaran
dan sekaligus mensyahkan bahwa produk yang
dipesan telah sesuai, karena Auditee merupakan
pemesan produk mebel setengah jadi dengan
demikian pengrajin dalam mengirim produk
mebel yang dimaksud tidak memerlukan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.:
Verifierb.
Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terima dan atau
berita acara pemeriksaan dan
dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap
penerimaan barang mebel setengah jadi yang
dikirim oleh pengrajin, bagian administrasi
Auditee melakukan pengecekan terhadap barang
yang diterima, dengan memakai form QC Ceck,
yang didalamnya mencantumkan tgl penerimaan,
nama pengrajin, nama barang, spesifikasi
/ukuran jumlah barang yang dikirim dan
keterangan pengecekan serta ditandatagani oleh
penerima dan pengirim, serta petugas QC dari Auditee.
Verifier c.
Kayu impor dilengkapi dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
dengan keterangan asal usul kayu.
Bahan baku impor dilengkapi dengan
dokumen asal negara pemanenan
kayu yang dibuat oleh eksportir asal
bahan baku
NOT
APPLICABLE
Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya
seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu.
Verifier. d.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI
Bahan baku produk mebel setengah jadi dibeli
oleh Auditee dari pengrajin/langganan yang ada
disekitar desa tempat pengrajin memproduksi
barang, sementara pengrajin dalam memenuhi
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 13
bahan bakunya membeli dari penggergajian
dengan hanya mempergunakan nota angkutan
biasa, karena penggergajian tidak memberikan
Dokumen FAKO karena sampai saat ini hampir
seluruh penggergajian tidak mengeluarkan Dokumen Angkutan kayu olahan yaitu FAKO.
Selanjutnya pengiriman barang setengah jadi
dari pengajin memakai nota angkutan yang
sesuai dengan pembelian barang tersebut.
Karena untukproduk furniture dari kayu sampai
ini belum ada ketentuan pengunaan dokumen angkutan jenis furniture
Verifeir. e.
Kayu bekas/hasil bongkaran
dilengkapi Nota dan Dokumen
Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud
NOT
APPLICABLE
Verifier ini tidak diterapakan karena bahan baku
yang diterima Auditee tidak ada kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier.f.
Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu
hanyut atau hasil memungut dari
sungai dan/atau pantai dilengkapi
Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud
NOT APPLICABLE
Auditee tidak menggunakan kayu bekas/hasil
bongkaran,kayu hanyut atauhasil memungut dari
sungai dan/atau pantai.
Verifier g.
Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
NOT
APPLICABLE
Verifier ini tidak diterapakan karena bahan baku
yang diterima Auditee bukan kayu limbah industri.
Verifier.h.
Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK
MEMENUHI LMHHOK penerimaan barang mebel setengah
jadi dan pengeluaran /ekspor produk Auditee,
telah dibuat secara manual, dan tercatat secara
berkala tiap bulannya, LMHHOK diambil dari
laporan produksi harian dan mingguan, dari hasil
pemeriksaan laporan penerimaan dan hasil
produksi telah menunjukan adanya data yang
lengkap dan sesuai dengan operasional Auditee
sehari hari, dan data yang yang diperiksa oleh
team auditor terindikasi telah tertelusur mulai dari pembelian bahan dari pengrajin
Verifier.i
Dokumen pendukung RPBBI (SKRKT)
NOT
APPLICABLE
Auditee merupakan industri lanjutan, jadi tidak
menyusun RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.1.
Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu
Verifier.a.
Tally sheet penggunaan bahan baku
dan hasil produksi.
MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekam
produksi dan penerimaan barang mebel setengah
jadi, kemudian dimasukin ke dalam buku besar
stock, selanjutnya diproses amplas, kemudian
proses wood filler, proses amplas ke 2,
selanjutnya masuk proses sending dan terakhir
finishing sehingga menjadi produk yang siap
dikirim, Audite telah menerapkan pemakaian tally
sheet walau dengan pola yang sederhana, mulai
dari Form pesanan/pembelian barang, Form
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 9 dari 13
penerimaan (buku besar barang) atau QC,
catatan produksi harian dan mingguan, data
barang jadi yang siap kirim, dari semua catatan
tersebut yang telah memakai form adalah, Surat
pembelian, QC Ceck. Dan stok barang jadi,
selebihnya adalah catatan dalam buku dalam
kurun waktu 1 tahun (Juli 2012-juni 2013), tetapi
seluruhnya dapat memberikan keterangan atau informasi asal ususl bahan baku.
Verifier b.
Laporan produksi hasil olahan
MEMENUHI Hasil produksi selama periode Juli 2012 s.d Juni
2013 Laporan sebanyak 5.311 unit. Hanya saja
belum pencatatan volume tiap produk dilakukan.
Dari hasil analisis perhitungan rendemen, jika
disandingkan dengan Peraturan Dirjen Bina
Produksi Kehutanan No: P.13/VI-BPPHH/2009,
tidak terdapat standard perhitungan rendemen untuk furniture.
Menurut tim audit dalam proses produksi tidak
terdapat rendemen yang dimaksud atau
hubungan yang logis antara input-output dari
rendemen dikarena Auditee memesan produk
barang setengah jadi dan lansung dilakukan
finishing dan packing sehingga tidak bisa dihitung rendemennya.bulan Maret – Juni 2013
Verifier.c.
Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
MEMENUHI
Dari hasil verifikasi realisasi produksi periode Juli
2012 s.d Juni 2013, jika dibandingkan dengan
kapasitas produksi terpasang per tahun
berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang
Izin Usaha Industri (IUI) No 275/T/INDUSTRI/2009, adalah sebagai berikut:
Jenis Produksi Kapasitas
Izin (set/th)
Realisasi
Produksi (set/th)
Furniture dari
kayu. Berupa
mebel,
kursi,meja
dan tempat
tidur
6.000 5.311
Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi
produksi satu tahun terakhir belum melebihi kapasitas terpasang.
Indikator. 2.1.1.
Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industry rumah tangga)
Verifier.a
Dokumen kontrak kerjasama atau
kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
NOT APPLICABLE Tidak ada kontrak kerja sama produksi pihak lain,
sehingga verifier ini tidak diterapkan diAuditee
Verifier b.
Dokumen perizinan/ legalitas
perusahaan jasa/ kerjasama
pengolahan dalam hal kerjasama
NOT
APPLICABLE Tidak ada kontrak kerja sama produksi pihak lain,
sehingga verifier ini tidak diterapkan diAuditee
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 10 dari 13
dilakukan dengan industrilain
Verifier c
Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan
NOT APPLICABLE
Tidak ada kontrak kerja sama produksi pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan diAuditee
Verifier d
Adanya pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.
NOT
APPLICABLE Tidak ada kontrak kerja sama produksi pihak lain,
sehingga verifier ini tidak diterapkan diAuditee
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan
Kriteria. K3.1
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator. 3.1.1.
Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT )
Verifier .a
Dokumen PKAPT
Verifier .b.
Dokumen Laporan PKAPT
NOT
APPLICABLE
Auditee adalah industri yang menghasilkan
produk berupa wooden furniture tetapi tidak
melakukan jual beli antar pulau di wilayah
Indonesia dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Indikator 3.1.2
Pengangkutan kayuolahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki
izin yang sah.
Verifier .a
Dokumen yang menunjukan identitas kapal.
NOT
APPLICABLE
Auditee adalah industri yang menghasilkan
produk berupa wooden furniture tetapi tidak
melakukan jual beli antar pulau di wilayah
Indonesia dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Verifier b.
Identitas kapal sesuai dengan yang
tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah
NOT APPLICABLE
Auditee adalah industri yang menghasilkan
produk berupa wooden furniture tetapi tidak
melakukan jual beli antar pulau di wilayah
Indonesia dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Indikator 3.1.3
PKAPTmampu membuktikan bahwakayu yang dipindahtangan kanberasaldari sumberyang sah
Verifier a.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
NOT
APPLICABLE
Auditee adalah industri yang menghasilkan
produk berupa wooden furniture tetapi tidak
melakukan jual beli antar pulau di wilayah
Indonesia dengan demikian verifier ini tidak
dilakukan verifikasi.
Verifier b.
Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)
NOT
APPLICABLE
Auditee adalah industri yang menghasilkan
produk berupa wooden furniture tetapi tidak
melakukan jual beli antar pulau di wilayah
Indonesia dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 11 dari 13
Verifier. a. PEB MEMENUHI Auditee dapat menunjukan 2 (dua) dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang
menyertai ekspor produk selama periode Maret
– Mei 2013 (tiga bulan), dimana informasi
mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).
Verifier. b. Packing list
MEMENUHI Auditee dapat menunjukan keseluruhan
dokumen Packing List yang menyertai pengiriman
ekspor produk selama Juli 2012 sampai dengan
Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi
mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB,
Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier.c. Invoice
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan keseluruhan
dokumen Invoice yang menyertai pengiriman
ekspor produk selama Juli 2012 sampai dengan
Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi
mengenai penerima, deskripsi produk, jenis
produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List,
PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani
oleh petugas bagian ekspor
Verifier d. B/L
MEMENUHI
Auditee dapat menunjukan keseluruhan
dokumen Bill Of Lading yang menyertai
pengiriman ekspor produk selama periode Juli
2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun),
informasi mengenai penerima, deskripsi produk,
jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai
dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB,
Packing List.
Verifier .e.
Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
NOT
APPLICABLE
Sampai saat ini Auditee belum menerapkan
sistem V-Legal, karena masih dalam tahap
verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
(LV-LK) PT Equality Indonesia.
Verifier. f.
Hasil verifikasi teknis (laporan
surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
NOT
APPLICABLE
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 64/M-
DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012
pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang
di wajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk
Auditee produk yang dihasilkan termasuk dalam
HS Code 9403 dan tidak harus melalui verifikasi
surveyor
Verifier g.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
NOT
APPLICABLE
Produk wooden furniture yang di hasilkan oleh
Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok
produk yang dikenakan tarif bea keluar
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17
Desember 2008 Tentang Penetapan Barang
Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 12 dari 13
Verifier. h.
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu
yang di batasi perdagangannya
MEMENUHI
Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan
produk wooden furniture oleh Auditee adalah
kayu Mahoni (Sweetenia spp) yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.
Prinsip 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan
Kriteria K.4.1.
Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 4.1.1
Prosedur dan implementasi K3
Verifier a.
Implementasi prosedur K3
MEMENUHI Pada saat verifikasi awal, auditee belum
memiliki SOP tentang K3, sehingga diterbitkan
LKS.
Namun, hingga rapat Pengambilan Keputusan
tanggal 27 Juli 2013, SOP tentang K3 belum
dapat dibuktikan, sehingga verifier ini tidak
lulus.
Selanjutnya Auditee melakukan koreksi untuk
kelengkapan ketidaksesuaian berupa prosedur
K3 dalam pelaksanaan kegiatan
operasionalnya, dalam prosedur operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah
sesuai yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003. Dengan demikian,
Lembar Ketidaksesuaian (LKS) Nomor: 2 telah
ditutup pada tanggal 4 Oktober 2013.
Verifier.b.
Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat
Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
MEMENUHI
Untuk penunjang sarana K3 berupa ketersediaan
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia
dan ditempatkan dibeberapa titik lokasi kerja,
namun harus ditambah jumlahnya terutama di
lokasi bagian produksi yang sama sekali belum
terdapat APAR, sedangkan penempatannya
belum steril atau terhalang oleh barang produksi.
Kemudian Alat Pelindung Diri (APD) setiap
pegawai sebagian telah memakai alat Pelindung
Diri yang standar/sederhana berupa Masker,
alat pelindung lainnya belum semua diterapkan.
Untuk Jalur Evakuasi saat ini hanya badan jalan
di dalam industri yang dijadikan petokan untuk jalur Evakuasi
Verifier.c
Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee dalam menunjang penekanan angka
kecelakaan sebagai acuannya telah memiliki
rekaman Laporan Kecelakaan kerja selama 1
tahun antara bulan Juli 2012 – Juni 2013 dan
tidak terjadi kasus kecelakaan yang bersifat
ringan ataupun berat. Formulir Laporan
kecelakaan Kerja memuat identitas korban,
kronologis kejadian, saran dan laporan
kecelakaan dibuat pada setiap bulan.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja
Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 13 dari 13
Verifier :
Ada serikat pekerja atau
kebijaksanaan Perusahaan yang
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Untuk serikat pekerja Auditee belum memiliki
tetapi Auditee telah mengeluarkan kebijakan
bahwa pegawai diperbolehkan membentuk
serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja selama tidak melanggar
peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap
berjalan dan perusahaan tidk dirugikan, Surat
kebijakan tersebut telah dikeluarkan pada
tanggal 01 Mei 2013 dengan nomor : 01/V/2013 yang ditandatangani oleh Direktur
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan KerjaBersama (KKB)atau Peraturan Perusahaan (PP)
Verifier :
Ketersediaan dokumen KKB atau PP
MEMENUHI Setelah dilakukan pemeriksaan tehadap
kelengkapan dokumen KKB ataupun
Peraturan Perusahaan, Auditee belum memiliki
Dokumen baik KKB atau Peraturan
perusahaan. Sehingga auditor menerbitkan LKS.
Namun hingga Rapat Pengambilan Keputusan
dilakukan pada tanggal 27 Juli 2013 tindakan koreksi masih belum dibuktikan.
Selanjutnya Auditee melakukan koreksi untuk
kelengkapan ketidaksesuaian tersebut berupa
kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan
(PP) yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara
sesuai dengan nomor : Kep.560/185/2013
dan Nomor Pengesahan : 132/PP/XI/2013
tanggal 12 November 2013. Dengan demikian
Lembar Ketidaksesuaian (LKS) Nomor: 3 telah ditutup pada tanggal 14 November 2013.
Indikator. 4.2.3
Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur
Verifier :
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
MEMENUHI
Auditee dalam melaksanakan proses produksi
tentunya dibantu oleh tenaga kerja, menurut
data dari bagian personalia sampai bulan Juni
2013 tercatat sebanyak 73 orang tenaga kerja
yang terdiri dari 15 orang Pria dan 58 orang
wanita. Dari seluruh data dan informasi tentang
tenaga kerja Auditee tidak memperkerjakan
tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 19 tahun.
KESIMPULAN :
Dari 4 prinsip, 7 kriteria, 15 indikator dan 49 verifier berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada
Pemegang IUIPHHK dan IUI, Lampiran 2.5 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-
BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, terdapat 24 Verifier yang tidak diterapkan (tidak dinilai) dan 25
Verifier diterapkan. Dari 25 Verifier yang diterapkan, seluruhnya MEMENUHI. Sehingga, pada Verifikasi Awal dan Verifikasi Ulang ini, Audite dinyatakan LULUS.
Dengan demikian, kepada Auditee dapat diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejak tanggal pengesahan hasil keputusan dari Pengambil Keputusan ini.