LAKIP TAHUN 2017 -...
Transcript of LAKIP TAHUN 2017 -...
LAKIP TAHUN 2017
KECAMATAN KUSAN HULU
KECAMATAN KUSAN HULU
KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN
Jl.Pemerintahan No.01 RT.04 Desa Binawara Kusan Hulu - 72272
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Salah satu tuntutan publik saat ini adalah transparansi dan akuntabiltas pengelolaan
keuangan Negara.Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya
kepemerintahan yang baik (good Governance), sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme.
LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah berdasarkan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai.
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada
pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan
pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di
daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk
mempercepat laju pembangunan daerah.
Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan,
tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.Sebagai
perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna
urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban
penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.
Peranan Pemerintah Kecamatan memiliki perubahan yang cukup
mendasar.Kecamatan sekaranglebih berfungsi sebagai pelaksana administrasi,
sedangkan fungsi pembangunan lebih diserahkankepada masing-masing
desa/kelurahan.Justru disini peranan kecamatan lebih tepat sebagaipendorong
pembangunan desa yang berbasis pembangunan partisipatif.
Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan rencana strategic dan sebagai tindak lanjut atau respon
terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
b. Landasan Hukum
a. UUD 1945, pasal 4 (1);
b. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN;
c. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN;
d. Inpes Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP;
e. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/4/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan AKIP;
f. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikkan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Penyusunan Pelaporan AKIP;
g. Surat Menteri Negara PAN RI Nomor : B/2894/M.PAN/12/2007 tanggal 10
Desember 2007 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2007 dan Penetapan
Kinerja Tahun 2008
c. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Kecamatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
(1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaanmasyarakat Desa dan
Kelurahan.
(2) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelanggarakan fungsi :
a. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemerintahan;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang ketentraman dan ketertiban
umum;
c. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pelayanan umum;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang pemberdayaan
masyarakatdan kesejateraan sosial;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian di bidang prasarana dan sarana umum;
dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah
kerjanya;
b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di
Kecamatan;
j. mengoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan kebersihan di wilayah
Kecamatan;
k. melakasanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dana desa;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi dana desa;
m. menerbitkan perizinan/non perizinan yang kewenangannya
n. dilimpahkan oleh pemerintah/perangkat daerah kepada kecamatan;
o. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
p. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Unsur-unsur organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Seksi Pelayanan Umum;
e. Seksi Pemberdayaan MasyarakatdanKesejahteraan Sosial;
f. Seksi Prasarana dan Sarana Umum; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakankoordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisasi.
(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan,
kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
d. pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas.
(3) Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
(2), Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan
Kecamatan;
b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran
Kecamatan;
c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan
perlengkapan;
m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
n. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
o. melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
k. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-
undangan;
m. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
n. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
o. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan
urusan teknologi informasi;
p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
q. melaksanakanpemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub BagianUmumdanKepegawaian;
b. Sub BagianPerencanaan, KeuangandanPelaporan.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan,
rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, kehumasan dan
pengelolaan barang milik daerah/negara.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan
Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU);
d. melaksanakan layanan pengadaan Kecamatan;
e. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor
dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unitorganisasi;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi,
pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik
daerah/negara;
g. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan
kantor;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan
kerasipan;
i. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi
serta pemusnahan arsip;
j. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu,
kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
k. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin,
pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan
dan kedudukan hukum pegawai;
l. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi
bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan
rekapitulasi absensi pegawai;
m. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan,
kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pemindahan, pemberhentian, pensiundan cuti;
n. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);
o. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi
(LP2P)Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
p. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah
dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan
kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk
dan ketentuan yang berlaku;
q. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, pengelolaan
keuangan,penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pengelolaan data dan
informasi publik serta pelaporan kegiatan Kecamatan.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana
kerja kecamatan;
b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta
rencana kerja tahunan (Renja);
c. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan kecamatan;
d. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan
anggaran (RKA);
e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak
langsung kecamatan;
f. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja
kecamatan;
g. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan
keperluan/kebutuhan kantor;
h. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran;
i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
j. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara
pengarsipan administrasi keuangan;
k. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
l. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan,
pengelolaan, analisa dan penyajian data;
m. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunanperaturan perundang-
undangan;
n. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
o. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
p. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
q. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas
dinas,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan
kedinasan lainnya;
r. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil
kegiatan administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan
kecamatan;
s. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan
kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja
kecamatan;
t. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
u. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.
Seksi Pemerintahan
(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Kabupaten dibidang pemerintahan yang meliputi urusan
pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di
kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang
meliputi :
a) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dana desa (APBN/APBD);
b) merencanakan monitoring danevaluasipembangunan dana desa
(APBN/APBD);
c) memberikan rekomendasi penyaluran dan pencairan dana Desa
APBN/APBD;
d) pembinaan politik dan Pemilu/Pilkada/Pilkades;
e) pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
f) melaksanakan fasilitasi musrenbang di wilayah kecamatan;
g) pengelolaan tata batas wilayah kabupaten (bagi kecamatan yang
berbatasan dengan kabupaten lain), kecamatan, desa/kelurahan;
h) pembinaan kependudukan dan catatan sipil;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa/kelurahan;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintahan desa/kelurahan;
f. melaksanakanlombadesa/kelurahantingkatKecamatan;
g. membuatrekomendasipengangkatandanpemberhentianaparatdesa;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintah kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan
dari pemerintah kabupaten dibidang keamanan dan ketertiban umum yang
meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan
Peraturan Perundang-undangan.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan
ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan
wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
a) pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dan lingkungan di
kecamatan dan desa/kelurahan;
b) pembinaan ketertiban pemanfaatan fasilitas umum dan fasilitas
pemerintahan di kecamatan dan desa/kelurahan;
c) pembinaan ketentraman kehidupan warga masyarakat di kecamatan,
desa/kelurahan;
d) pembinaan Siskamling di desa/kelurahan;dan
e) pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan di kecamatan,
desa/kelurahan;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman
dan ketertiban umum;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di
kecamatan, desa/kelurahan sesuai bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Pelayanan Umum
(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintahandi Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan Pemerintah
Kabupaten di bidang pelayanan umum.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelayanan Umummempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di
bidang pelayanan umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang
pemerintah kabupaten yang meliputi:
a) pemberian pelayanan umum/perizinan (surat izin, surat keterangan,
rekomendasi, akta, tanda identitas, dokumen dan benda-benda/surat-surat
berharga dan lain-lain);
b) pelayanan umum dan perizinan sesuai bidang tugasnya;dan
c. penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten);
d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di
bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
oleh pemerintahan desa/kelurahan;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosialmempunyai tugas
melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten
dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai
pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten yang meliputi:
a) pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
b) pembinaan keluarga berencana;
c) pembinaan pemberdayaan keluarga, masyarakat, perempuan dan
perlindungan anak;
d) pembinaan kesehatan masyarakat dan posyandu;
e) pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keluarga
kurang mampu, dll;
f) pembinaan keluarga sejahtera; dan
g) pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan korban bencana;
h) melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang keagamaan;
i) pembinaan perdagangan,industri, koperasi dan usaha mikro;
j) pembinaan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,
kehutanan, kelautan dan perikanan), energi dan sumber daya mineral,
lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika serta
penanaman modal;
k) pembinaan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan;dan
l) menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan;
c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Seksi Prasarana dan Sarana Umum
(1) Seksi Prasarana dan Sarana Umummempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah Kabupaten dalam
mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum serta
kebersihan.
(2) Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Prasarana dan Sarana Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di
kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupatendalam hal
pembinaan bidang tata ruang, pekerjaan umum, tata bangunan, pasar dan
kebersihan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang
prasarana dan sarana umum;
d. menyiapkan bahan pengoordinasian, pengawasan dan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum termasuk prasarana dan sarana
kesehatan;
e. menyiapkan bahan pengoordinasian upaya-upayamenjagakebersihan
sesuai wilayah kerjanya;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh
pemerintahan desa/kelurahan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Camat sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
TATA KERJA
(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagianyang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional
Senior; dan
(6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi
dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok
Jabatan Fungsional di lingkup Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
unsur organisasi pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya.
Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kecamatan wajib mengawasi
bawahannya masing-masing sesuai fungsi pengawasan melekat.
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kecamatanwajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di
Lingkungan Kecamatan dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut:
(1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melakukan tugas-tugas
Camat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Camat dan Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka ditunjuk salah
seorang Kepala Seksi sebagai pejabat yang mewakili Camat dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.
(3) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, maka ditunjuk salah seorang
Kepala Sub Bagian sebagai pejabat yang mewakili sekretaris kecamatandalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.
Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili pimpinan di
Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 18di atas ditetapkan
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
d. Data pegawai
URAIAN
JUMLAH
- Jumlah pegawai
a. PNS
33 Orang
b. PTT Khusus 5 Orang
- Kualifikasi Pendidikan (PNS)
a. SD
b. SLTP
c. SLTA
d. D-3
e. S-1
f. S-2
a. 2 Orang
b. 2Orang
c. 21 Orang
d. 2 Orang
e. 9 Orang
f. 2 Orang
Pangkat Golongan
A. Golongan . I 6 orang
a. I.a
b. I.b
c. I.c
d. I.d
a. - orang
b. 5 orang
c. -orang
d. 1orang
B. Golongan II 14orang
a. II.a
b. II.b
c. II.c
d. II.d
a. 2 orang
b. 7 orang
c. 3orang
d. 2 orang
C. Golongan III 9 orang
a. III.a
b. III.b
c. III.c
d. III.d
a. 3 orang
b. 2 orang
c. 3 orang
d. 2 orang
D. Golongan IV
a. IV.a
b. IV. B
- orang
1 orang
E. Eselonering
a. Eselon III/a
b. Eselon III/b
c. Eselon IV/a
d. Eselon IV/b
1 orang
1 orang
5 orang
2 orang
2 o
r
a
n
g
e. Aspek Strategis Organisasi/ Issu Trategis dan Permasalahan Utama
yang dihadapi
Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan
Kusan Hulu timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang
disebabkan oleh faktor internal dan exsternal.
a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Kusan Hulu antara lain :
1) SDM yang belum profesional.
2) Prasarana belumlengkap.
3) Sistem kerja yang belum optimal.
4) Administrasi yang belum tertib.
b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :
1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar
golongan .
2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.
3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.
4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.
5) Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
6) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
7) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah
8) Adminsitrasi kependudukan masih belum terkelola dengan baik
9) Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat masih belum
optimal dan terkoordinatif
10) Pusat pelayanan administrasi yang berhubungan dengan perizinan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten relative sangat jauh
f . Sistematika Penyusunan
Bab I. PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan/disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
Bab II. PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
( 2017) ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini ( 2017), dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;
3. Membandingkan realisasi kiinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional ( jika ada );
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi pnggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV. PENUTUP
Pada sub bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran-lampiran
1. Perjanjian kinerja SKPD tahun 2017.
2. Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun 2017.
3. Pengukuran kinerja SKPD Tahun 2017.
4. Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2017.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
1. VISI DAN MISI KECAMATAN KUSAN HULU
a. VISI
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana sebuah
organisasi akan dibawa agar dapat eksis antisipatif dan inovatif, berupa
komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa. Visi ini merupakan
akselerator proses pencapaian apa yang telah dicita-citakan. Berpijak
atas dasar kondisi obyektif serta pemikiran atas perkembangan situasi
dan tantangan di masa mendatang, maka visi Kecamatan Kusan Hulu
Kabupaten Tanah Bumbu adalah :
“MEWUJUDKAN KECAMATAN KUSAN HULU SEBAGAI PUSAT PELAYANAN MASYARAKAT”
Dalam rumusan visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah
Bumbu terdapat kata kunci, yaitu pelayanan, Peningkatan kualitas
pelayanan aparatur Kecamatan yang Komprehensif dan pemberdayaan
diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan aparatur yang
berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang efektif, efisien
dan profesional. Visi dari Kecamatan Kusan Hulu ini sesuai dengan Misi
Kabupaten Tanah Bumbu pada poin 5 yaitu “Menyelenggarakan tata
kelola birokrasi yang baik dan bersih”
Peningkatan kualitas pelayananaparatur Kecamatan yang
komprehensif, diharapkan mampu memberikan akselerasi
pembangunan partisipatif guna memantapkan fundamental ekonomi
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. MISI
Guna menunjang Visi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten
Tanah Bumbu ditetapkan langkah-langkah pencapaian tujuan yang
dituangkan dalam misi-misi, sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur Kecamatan;
2. Optimalisasi koordinasi internal dan eksternal pemerintah
kecamatan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan;
3. Mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat terhadap
pembangunan perdesaan dan dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penataan dan meningkatkan pembinaan
administrasi pemerintahan desa dan kecamatan;
5. Mendorong terimplementasinya kebijakan pemerintah daerah dan
pusat;
2. Tujuan Dan Sasaran
a. Tujuan
Tujuan dari penyusunan renstra 2016-2021 yang ditetapkan
oleh Kecamatan Kusan Hulu selama lima tahun nantinya adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
desa
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum
b. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Kusan Hulu
adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
2. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan 21
Desa
3. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
Tujuan dansasaran jangka menengah SKPD beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.Tujuan dan sasaran jangka
menengah pelayanan kecamatan Kusan Hulu.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
KECAMATAN KUSAN HULU
Tahun 2016 s.d 2021
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
AWAL
TARGET
KINERJA
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
2015 2021
Kondisi
awal
(2015)
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
60% 90%
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
60 65 75 80 85 90
Meningkatkan
pembinaan
penyelenggar
aan
pemerintahan
desa
Dokumen
perencanaan
dan
penganggaran
desa
100% 100%
Terwujudnya
peningkatan
penyelengga
raan
pemerintaha
n 21 desa
RPJM Desa
yang
ditetapkan
21 21 21 21 21 21
RKP Desa yang
ditetapkan 21 21 21 21 21 21
APBDesa yang
ditetapkan 21 21 21 21 21 21
Meningkatkan
Ketentraman
dan
ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
10% 0 %
Terwujudnya
peningkatan
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk Tdk
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Untuk mempertegas pengukuran pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
sasaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategis dan
kebijakan maka ditetapkan indicator kinerja utama ( IKU ) Kecamatan
Kusan Hulu sebagaimana ditetapkan melalui SK Camat Kusan Hulu
Tahun 2017, adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
KECAMATAN KUSAN HULU
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
Target dan Sasaran
Penjelasan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
kepuasan
masyarakat
70
75
80
85
90
95
Sumber data adalah Nilai
Angket/Survey kepuasan
masyarakat rata rata dalam 1
Tahun Pelayanan (Kotak Saran),
di bagi target pada tahun tersebut
di kali 100%
Terwujudnya
peningkatan
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Tdk
ada
Laporan keamanan dan
ketertiban (Tim Monitoring dan
Evaluasi) Pimpinan Muspika dan
Staf terhadap Gangguan/Konflik
yang terjadi di wilayah kecamatan
Kusan Hulu – 21 Desa.
Capaian Target Sasaran =Nilai Hak Angketx 100% Target
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
B. RENCANA KERJA TAHUN 2017
Rencana kerja tahun 2017 Kecamatan Kusan Hulu secara rinci sebaga berikut :
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
Tahun 2017
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja
Program / Kegiatan Anggaran
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
masyarakat
Indeks
kepuasanan
masyarakat
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat
Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Program Hubungan Pemrintah Dengan
Masyarakat
Penyelenggaraan MTQ
9.442.000
9.400.000
233.110.000
Meningkatkan
ketentraman
dan
ketertiban
umum
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Konflik antar
suku, ras,
agama dan
golongan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi
masyarakat perdayaan ( Monitoring dan Evaluasi
lintas sektoral )
26.700.000
Rencana Aksi
Ikm dengan pencapaian secara quesioner sebanyak 672 Pelayanan pada tahun 2017,
490 atau 72.92 % Menyatakan Pelayanan Kecamatan Kusan Hulu, Baik sebagaimana
terlampir.
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,
yang ditetapkan dalam visi dan misi Kantor Kecamatan Kusan Hulu. Pengukuran yang
dimaksud itu merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada
kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak.
Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi
keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk
menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa
akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja
kegiatan dengan program dan kebijakan.
Perhitungan pengukurankinerja dilakukandengan menggunakan rumus
sebagaiberikut:
a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
digunakan rumus ini :
b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,
maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/
kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
Pengukurankinerja dilakukandenganmenggunakan indicator kinerja pada
level sasarandankegiatan.Pengukurandenganmenggunakanindikator kinerja
padalevelsasarandigunakanuntukmenunjukkansecaralangsung kaitanantara
sasarandengan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilansasaranberdasarkan
rencana kinerja tahunanyangditetapkan dapatdilihatdenganjelas. Selainitu,
untukmemberikanpenilaianyang lebihindependenmelalui indikator-indikator
outcomes atauminimal outputdarikegiatanyang terkait langsung dengan sasaran
yangdiinginkan.
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
3.2 Metode penyimpulan capaian kinerja sasaran
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal
yaitu :
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat
Skala Ordinal Predikat/ Kategori
85 - 100 Sangat Baik
70 -85 Baik
55 – 70 Cukup
<55 Kurang
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarakan
“Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap
kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang ada
disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap
kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,
dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
3.3 Analisis Capaian Kinerja
Dari Renstra kecamatan Kusan Hulu untuk Tahun 2016 s/d 2021, pada
tahun 2017 telah ditetapkan Renja kemudian dibuat penetapan kinerja, tujuan,
sasaran strategis dan idikatornya guna mewujudkan visi, misi Kecamatan Kusan
Hulu. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatannya.Oleh karena itu maka analisis pencapaian
kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk
meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih
matang dan terpadu mengalokasikan dana pada kegiatan yang sangat prioritas
dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan di dapat.
Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan.Dengan adanya
peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari
semua pihak diharapkan kinerja Kecamatan Kusan Hulu dapat meningkat.
Rincian atas capaian masing-masing sasaran strategis disajikan pada tabel
berikut :
Tabel 3.2
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN TAHUN 2016 (%)
1 Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat 97.23 %
2 Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa
100%
3 Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban
umum
100%
Rata-rata capaian 98.62 %
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 sasaran strategis dan 2 indikator
sasaran, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian rata – rata 98.62 % dan
dikategorikan sangat baik.
Selanjutnya analisis atas capaian kinerja kecamatan tahun 2016, untuk
tiap-tiap sasaran adalah sebagai berikut :
SASARAN 1
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
MASYARAKAT
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
Sasaran 1 mempunyai satu indikator sasaran yaitu Terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, guna mewujudkan sasaran tersebut di
tetapkan 2 (Dua) Program Kegiatan yaitu,
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Anggaran Rp.
714.126.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rp. 3.000.000,00.
Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dimana realisasi fisik dan
keuangannya sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mencapai 100 % dan realisasi
keuangan 92.18 %.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi Fisik dan
Keungannya mencapai 100 %.
Pada sasaran yang ingin di capai,melalui kegiatan PATEN yang terdiri dari
pelayanan perizinan dan non perizinan.Urusan Perizinan sebanyak 13 jenis dan
urusan non perizinan sebanyak 10 jenis. Kegiatan PATEN ini sudah dilaksanakan
sejak tahun 2013 dan pada tahun 2017 dinilai pelaksanaannya sudah semakin baik
hal ini dapat dilihat dari jumlah perizinan yang dapat diterbitkan yang terus
mengalami peningkatan.
Rekapitulasi Pelayanan Paten Perijinan dan Non Perijinan
Tahun 2017
NO JENIS IZIN
JUMLAH IZIN
DALAM 1 TAHUN (2017)
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
KURANG SEDANG BAIK SANGAT
BAIK
I PERIZINAN
1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 0 0 0
2 IZIN GANGGUAN (HO) 1 1 0
3 SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) 4 3 1
4 SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 10 1 7 2
5 IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) 147 2 108 37
6 IZIN USAHA KEPARIWISATAAN (IUJK) 0 0 0
7 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 5 4 1
8 TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) 0 0 0
9 IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) 0 0 0
10 IZIZN PENUMPUKAN BARANG (IPB) 3 2 1
11 IZIN USAHA PETERNAKAN 0 0 0
12 IZIN PENGEBORAN AIR DIBAWAH TANAH 0 0 0
13 IZIN REKLAME 0 0 0
JUMLAH 170 8 120 42
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
CAPAIAN KEPUASAN MASYARAKAT (%) - 4.71
70.59
24.71
II NON PERIZINAN
1 REKOMENDASI KARTU KELUARGA (KK) 153 11 115 27
2 REKOMENDASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) 172 12 129 31
3 REKOMENDASI PINDAH PENDUDUK 101 7 76 18
4 REKOMENDASI IMB 4 1 3
5 REKOMENDASI HO 12 1 9 2
6 REKOMENDASI SITU 13 1 10 2
7 REKOMENDASI SIUP 12 1 9 2
8 REKOMENDASI PROPOSAL 29 2 22 5
9 REKOMENDASI DISPENSASI NIKAH 6 1 4 1
10 REKOMENDASI PENELITIAN 0 0 0 0
JUMLAH 502 44 370 88
CAPAIAN KEPUASAN MASYARAKAT (%) 8.76 73.71 17.53
TOTAL I + II 672 52 490 130
CAPAIAN KEPUASAN MASYARAKAT I + II (%) 7.74 72.92 19.35
Adapun capaian indikator kinerja sasaran 1 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 75.00 72.92 97.23 %
Dari hasil inter prestasi atas penacapaian kepuasan masyarakat dalam
kurun waktu 1 ( satu ) tahun pada tahun 2017. Dari 672 Pelayanan yang di berikan,
490 atau 72.92 % Masyarakat yang dilayani menyatakan, Pelayanan Kecamatan
Kusan Hulu “Baik”
Sehingga diperoleh kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 72,92 %
Masyarakat menyatakan pelayanan“Baik” dari target 75.00 % sehingga capaian
realisasi kinerja sebesar 97.23 % ( sangat baik ).
SASARAN 2
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
Sasaran 2 terdiri dari satu indikator sasaran yaitu Konflik antar suku, ras,
agama, golongan. Program yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut
28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
adalah,
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Monitoring Evaluasi, dengan anggaran. Rp. 26.700.000,00.
pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dimana tim
monitoring dan evaluasi lintas sektoral dengan koordinasi yang baik dapat
menciptakan suasana kondusif sehingga tidak terjadi konflik antar suku, ras, agama
dan golongan di seluruh wilayah Kecamatan Kusan Hulu di 21 Desa.
Adapun capaian indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut :
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET REALISASI %
1.
Konflik antar suku, ras, agama dan
golongan
Tidak ada
konflik
Tidak ada
konflik
100
Dari hasil inter prestasi atas penacapaian menjaga kondisi keamanan dan
ketertiban masyarakat, dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun pada tahun 2017.
Sehingga kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat tidak terjadi konflik antar
suku, ras, agama dan golongan, sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 100 %
( sangat baik ).
3.4 Akuntabilitas Keuangan
3.5.1 Sebelum Perubahan
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya
Kecamatan Kusan Hulu mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan
Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2017 sebesar Rp. 3.603.785.699,-
(Tiga milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu
enamratus Sembilan puluh sembian rupiah).
Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2017
tersebut antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.553.067.199,-
2. Belanja Langsung Rp. 1.050.718.500,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp. 2.895.997.199,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 692.788,500,-
c. Belanja Modal Rp. 15.000.000,-
Jumlah Rp. 3.603.785.699,-
29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
3.3.2 Setelah Perubahan
Pelaksanaan perubahan anggaran dilaksanakan pada bulanAgustus2016,
dimana anggaran sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 3.559.720.544,- (Tiga
milyar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima
ratusempat puluh empat rupiah).atau mengalami penurunan sebesar Rp.
44.065.155,-,(empat puluh empat ribu enam puluh lima seartus lila puluh lima
rupiah). Dengan rincian anggaran biaya adalah sebagai berikut :
Rencana Penggunaan Anggaran Kecamatan Tahun Anggaran 2017 tersebut
antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.564.142.044,-
2. Belanja Langsung Rp. 995.578.500,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp 2.913.472.044,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 631.248.500,-
c. Belanja Modal Rp. 15.000.000,-
Jumlah Rp.3.559.720.544,-
3.3.3 Realisasi Penggunaan Anggaran 2017
Realisasi penggunaan anggaran 2017 yang telah terlaksana dilaporkan
setiap 3 bulan sekali atau pertri wulan dalam bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan
(LKK).Realisasi penggunaan anggaran tahun 2017 triwulan IV adalah
pelaksanaan dari Program dan kegiatan sebagai berikut
Penggunaan Anggaran Tahun 2017 adalah pelaksanaan dari Program dan
kegiatan sebagai berikut :
Realisasi Anggaran Tahun 2017
Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik Keuangan Fisik (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12,600,000 12,600,000 100.00% 12,600,000 88.10% 8,503,406 67.49%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
18,800,000 18,800,000 100.00% 18,800,000 92.55% 16,498,300 87.76%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
138,770,000 145,170,000 100.00% 145,170,000 100.00% 145,170,000 100.00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5,096,000 5,096,000 100.00% 5,096,000 100.00% 5,096,000 100.00%
Penyediaan alat tulis kantor 14,160,500 14,160,500 100.00% 14,160,500 100.00% 14,160,500 100.00%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15,200,000 13,200,000 100.00% 13,200,000 84.85% 11,200,000 84.85%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20,100,000 20,100,000 100.00% 20,100,000 100.00% 20,100,000 100.00%
30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1,140,000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Penyediaan makanan dan minuman
75,300,000 72,000,000 100.00% 72,000,000 100.00% 72,000,000 100.00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
56,600,000 38,950,000 100.00% 38,950,000 100.00% 25,475,000 65.40%
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *)
204,100,000 204,300,000 100.00% 204,300,000 87.15% 176,144,500 86.22%
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
187,200,000 169,950,000 100.00% 169,950,000 96.65% 163,950,000 96.47%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mebeleur 20,000,000 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3,000,000 3,000,000 100.00% 3,000,000 100.00% 3,000,000 100.00%
Program Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat
Penyelenggaraan MTQ*) 233,110,000 233,110,000 100.00% 233,110,000 100.00% 233,110,000 100.00%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Monitoring dan Evaluasi*) 26,700,000 26,700,000 100.00% 26,700,000 100.00% 26,700,000 100.00%
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
9,442,000 9,442,000 100.00% 9,442,000 100.00 9,442,000 100.00%
Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*)
9,400,000 9,400,000 100.00% 9,400,000 100.00 9,400,000 100.00%
1,050,718,500 995,978,500 100.00% 995,978,500 939,949,706 94.37%
1050718500 995978500
Realisasi penggunaan anggaran 2017triwulan IV dalam laporan kemajuan
kegiatan antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.474,723.970-
2. Belanja Langsung Rp.939.949.706,-
Jumlah Rp.3.414.673.676,-
31 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan( LAKIP) Kecamatan Kusan Hulua 2017
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Kusan Hulu
Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan
Kusan Hulu dalam Tahun 2017.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Kusan Hulu sebagai penjabaran dari
Visi, Misi Kami yang mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan kegiatan –
kegiatan serta penggunaan dana, sesuai dengan program dalam melaksanakan
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan.
Dari hasil inter prestasi atas penacapaian kepuasan masyarakat, Sasaran
Pertama.dalam kurun waktu 1 ( satu ) tahun pada tahun 2017. Dari 672 Pelayanan
yang di berikan, 490 atau 72.92 % Masyarakat yang dilayani menyatakan,
Pelayanan Kecamatan Kusan Hulu “Baik”. Sehingga kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan kecamatan 72,92 % Masyarakat menyatakan pelayanan “Baik”
dari target 75.00 % sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 97.23 % (sangat baik)
kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, Sebagai Sasaran Ke Dua, dalam
kurun waktu 1 ( satu ) tahun pada tahun 2017. Sehingga kondisi keamanan dan
ketertiban Masyarakat tidak terjadi konflik antar suku, ras, agama dan golongan,
sehingga capaian realisasi kinerja sebesar 100 % ( sangat baik ). Dengan demikian
rata rata capaian dari kedua sasaran tersebut Indek Kepuasan Masyarakat dan
Konflik antar Suku, Ras, Agama dan Golongan adalah 98,62 ( Sangat Baik).
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah ini disampaikan dan
dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan
evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.
Kusan Hulu, Januari 2018 Camat Kusan Hulu,
Drs. Herlambang, MIP
NIP19660331 199403 1 010