LAKIP - LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
-
Upload
dpuairjatimprov -
Category
Documents
-
view
182 -
download
0
description
Transcript of LAKIP - LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
-
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
Jl. Gayung Kebonsari No. 169 Surabaya 60235
Telp. (031) 8292419, 8292234, 8291711, 8295822 Faks. (031) 8292047
Email : [email protected] Website : www.jatimprov.go.id
DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013
LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
Wataala atas rahmat dan hidayahNya semata, Laporan
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
dapat diselesaikan.
Disusunnya LAKIP ini merupakan implementasi dari Tap
MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti Instruksi
Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi.
Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 mewajibkan setiap
Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Negara mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya serta kewenangan yang berdasarkan tolok ukur
Perencanaan Strategis.
Mengacu pada aturan tersebut diatas, Laporan
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. Dan memuat unsur-unsur
Perencanaan Strategik dan Evaluasi Kinerja serta Analisis
pencapaian Kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
Akhirnya LAKIP ini diharapkan dapat menjadi wujud
pertangungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dalam melaksanakan Visi dan
Misinya sesuai Rencana Strategi Dinas.
Surabaya, 23 Januari 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROPINSI JAWA TIMUR
Ir. SUPAAD, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 1950816 198703 1 006
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI ....
DAFTAR TABEL ...
IKHTISAR EKSEKUTIF ...
BAB I PENDAHULUAN . 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM .. 2
1.3 TUJUAN 3
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR .. 4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .... 10
2.1 RENCANA STARTEGIS TAHUN 2014-2019 .... 10
2.1.1 Visi .. 10
2.1.2 Misi . 11
2.1.3 Tujuan 11
2.1.4 Sasaran . 13
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan .. 14
2.1.6 Program dan Kegiatan 15
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 . 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA . 22
3.1 PENGUKURAN KINERJA .. 22
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 23
3.2.1 Tujuan pemenuhan kebutuhan air untuk
Pertanian, Permukiman, Rumah Tangga dan
Industri secara kuantitas dan kualitas ........... 23
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
3.2.2 Tujuan mewujudkan sistem pengendalian dan
pengurangan dampak daya rusak air serta
melakukan upaya pemulihan kerusakan
kualitas lingkungan 25
3.3 TELAAHAAN RENSTRA .............. 26
3.3.1 Pencapaian Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku . 26
3.3.2 Pencapaian Program Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai . 27
3.3.3 Pencapaian Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa, dan
Jaringan Pengairan Lainnya ............................. 29
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN 28
3.4.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya . 28
3.4.2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku . 28
3.4.3 Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai 28
3.4.4 Program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air
Lainnya 29
3.4.5 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan .................. 29
BAB IV PENUTUP........................................................... 32
4.1 KESIMPULAN ........ 32
4.2 SARAN/REKOMENDASI ....... 38
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN I
MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
2014-2019.
LAMPIRAN II
PENGUKURAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
LAMPIRAN III
PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan ..... 12
Tabel 2.2 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran ....... 13
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ........................... 20
Tabel 3.0 Skala Pengukuran CapaianSasaran Tahun 2013 23
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Terlayaninya
Kebutuhan Air untuk Irigasi .... 24
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Terlayaninya Air Baku
untuk berbagai keperluan ................. 25
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Penurunan Luas
Genangan Banjir untuk Debit Periode Ulang Tertentu
................... 26
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku Tahun 2009-2013........ 27
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Pengendalian Banjir dan
Pengaman Pantai Tahun 2009-2013 ....................... 28
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengiaran Lainnya Tahun 2009-2013 ....................... 30
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan secara periodik.
Evaluasi pada tahun 2013 perlu dilakukan untuk
mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi
berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya
sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.
Visi dan Misi
Visi merupakan kondisi atau keadaan yang diharapkan
terwujud pada akhir periode perencanaan sesuai dengan sasaran
yang dapat dicapai dalam periode tertentu. Visi Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014
sebagaimana dalam Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah sebagai
berikut :
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang
menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk
mencapai kesejahteraan rakyat, serta mendukung Persatuan
dan Kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara
berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta keswadayaan
masyarakat
Misi merupakan pernyataan tujuan yang ingin dicapai
untuk mewujukan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan
visi tersebut, misi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut :
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013
Meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan
yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat
untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar
kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air,
penadayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya
rusak air
Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur
realisasinya, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2009 telah menetapkan
Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas
keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari
integritas pembangunan selama 5 tahun kedepan (2009-2014).
Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan
dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 dengan alat
ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :
1. Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman,
rumah tangga dan industri secara kuantitas dan kualitas diukur
melalui 2 (dua) Indikator Kinerja dengan capaian rata-rata
sebesar : 100 %.
2. Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak
daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan
kualitas lingkungan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja
dengan capaian rata-rata sebesar : 100 %.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-32
BAB IV
P E N U T U P
4.1 KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013 sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari
hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran
pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis
dikatagorikan.
Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang
merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama
atau Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Strategis tahun
2009-2014, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan
dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
TUJUAN 1 : Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian,
permukiman, rumah tangga dan industri secara
kuantitas dan kualitas mendapat predikat nilai Baik
(rata-rata : 100 %).
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-33
TUJUAN 2 : Mewujudkan sistem pengendalian dan
pengurangan dampak daya rusak air serta
melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas
lingkungan mendapat predikat nilai Baik (rata-rata :
100 %).
Beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana berikut :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air terjadi
lebih cepat dibanding kemampuan melakukan perbaikan.
- Pola pemakaian air irigasi di tingkat petani masih cukup tinggi,
serta terjadi penyimpangan pengambilan air yang telah disepakati
dalam rencana tata tanam dan pola alokasi air.
- Pemanfaatan sumur air dangkal untuk irigasi yang berlebihan
sehingga berpengaruh terhadap penurunan muka air tanah dan
menyebabkan kekeringan pada sumur-sumur penduduk.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-34
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan
masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga,
permukiman, pertanian maupun industri juga semakin
meningkat. Peningkatan kebutuhan air baku yang tidak
seimbang dengan kemampuan penyediaan diperkirakan akan
memicu konflik antar pengguna air. Dengan berkembangnya
daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan
air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam
menyediakan air. Selain itu, kapasitas infrastruktur penampung
air, seperti waduk dan bendungan semakin menurun sebagai
akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan
keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi
ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang
belum optimal sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya
air, dari waktu ke waktu semakin menurun.
- Kondisi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebagian besar tidak
berfungsi dan memerlukan rehabilitasi.
- Penggarap tanah Negara meminta santunan seperti pada tahun
sebelumnya, sedangkan peraturan yang baru tidak ada santunan
(Jabung Ring Dike).
- Pembebasan tanah di Waduk Nipah (Sampang) belum
mendapatkan persetujuan warga dan untuk pembebasan tanah
Waduk Bendo (Ponorogo) terkendala persetujuan ijin prinsip dari
Menteri Kehutanan.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-35
- Terdapat permasalahan teknis berupa masalah geologi di Waduk
Bajulmati (Banyuwangi) dan perbedaan hasil investigasi Waduk
Kresek (Madiun)
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Akibat kerusakan lingkungan terutama pada Daerah Tangkapan
Air bagian hulu (hutan), aliran permukaan semakin besar dan
menimbulkan erosi yang pada akhirnya terjadi sedimentasi di
sungai dan waduk, sehingga berdampak mengurangi daya
tampung sungai dan waduk yang dapat menyebabkan banjir;
- Morfologi sungai yang berkelok-kelok, kemiringan memanjang
relatif datar dan adanya pengaruh pasang surut air laut;
- Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri,
aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah dataran
banjir;
- Infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat diatas sungai justru
mengurangi penampang basah aliran saat terjadi banjir;
- Kondisi Kali Brantas saat ini terjadi kerusakan tanggul dan tebing,
penurunan dasar sungai akibat penambangan pasir yang tidak
terkendali, perubahan bentuk sungai, dan kerusakan prasarana
pengairan;
- Pembebasan tanah dan permasalahan sosial terhadap usulan
kegiatan pembangunan infrastruktur sepanjang sungai Bengawan
Solo;
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-36
- Koefisien Run Off saat ini pada WS. Bengawan Solo > 70%
(koefisien runoff yang baik < 70%);
- Jika terjadi hujan pada daerah hulu, maka elevasi muka air
Bengawan Solo tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran anak-anak
sungai yang bermuara di Bengawan Solo tertahan dan meluap.
Hal ini akan menyebabkan genangan banjir pada area
permukiman, persawahan disekitar muara anak sungai Bengawan
Solo;
- Jika terjadi air laut pasang (tinggi 2-3m), maka aliran air pada
Bengawan Solo tertahan tidak dapat mengalir ke laut;
- Banyaknya permukiman dan persawahan pada daerah depresi
(rutin genangan) disekitar Bengawan Solo; dan
- Terdapat beberapa infrastruktur pengendali banjir yang belum
selesai dibangun.
4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan
secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung
Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air.
Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses
percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air.
- Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah
mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak
air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi
cenderung mendorong penggunaan sumber air yang tidak
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-37
bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan
sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan
kualitas air tanah, intrusi air laut dan penurunan permukaan
tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga
apabila hal tersebut terjadi terus menerus secara pasti akan
berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi
luas.
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatatalaksanaan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat
reformasi memerlukan beberapa lanhkah penyesuaian tata
kepemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD dan
peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air.
Penguatan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD
dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan
memperkokoh basis sumber daya.
- Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan
antar daerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber
daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling
berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat
sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan
pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat
yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan
kemampuan.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-38
4.2 SARAN/REKOMENDASI
Beberapa saran/rekomendasi terhadap
permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
kewenangan Provinsi di 169 DI seluas 167.289 Ha secara rutin
untuk mempertahankan kinerja jaringan.
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
kewenangan Pusat di 35 DI seluas 295.933 Ha secara rutin
untuk mempertahankan kinerja jaringan.
- Mengembangkan jaringan irigasi air permukaan direncanakan
seluas 37.100 yang diproyeksikan untuk meningkatkan IP>2
(Jabung Ring Dike di Lamongan sebesar 2.300 Ha, Bojonegoro
Barrage di Bojonegoro sebesar 12.000 Ha, Bengawan Jero di
Lamongan sebesar 12.000 Ha, Waduk Bajulmati di Banyuwangi
sebesar 1.800 Ha, Waduk Gonggang di Magetan sebesar 1.500
Ha, Papar Peterongan di Kediri sebesar 7.000 Ha dan Rowo
Paras di Kediri sebesar 500 Ha).
- Melaksanakan studi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi yang
sudah ada dan mengaktifkan kembali tampungan-tampungan
yang sudah tidak berfungsi.
- Penyuluhan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-39
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Dengan semakin berkurangnya kapasitas dari bangunan-
bangunan sumber daya air (waduk dan embung) akibat semakin
meningkatnya laju sedimentasi dikarenakan kerusakan lingkungan
pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu, maka sebagai salah
satu upaya untuk tetap mempertahankan kapasitas tampungan
bangunan waduk dan embung adalah dengan melakukan
pengerukan sedimen di waduk dan embung;
- Perbaikan rumah pompa dan Jaringan Irigasi Air Tanah perpipaan
dilakukan secara regular;
- Gubernur telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan terkait dasar hukum pemberian santunan
kepada penggarap tanah Negara. Beberapa Kepala Desa tidak
bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan,
solusi yang ditempuh adalah masing-masing petani penggarap
akan membuat Pakta Integritas;
- Untuk pembebasan lahan Waduk Nipah (Sampang), bersama
Pemkab Sampang dan tokoh masyarakat (ulama) telah
diupayakan pendekatan/ penyuluhan kepada masyarakat, namun
belum mencapai kesepakatan. Sedangkan untuk Waduk Bendo
(Ponorogo), lahan pengganti milik Perhutani lintas kabupaten
telah disetujui ijin prinsip dari Menteri Kehutanan seluas 54
hektar; dan
- Untuk permasalahan geologi di Waduk Bajulmati, dilakukan review
desain serta diberikan tambahan waktu pelaksanaan dan untuk
perbedaan hasil investigasi antara Kabupaten Madiun dan BBWS
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-40
Bengawan Solo pada Waduk Kresek (Madiun), Pemerintah Provinsi
mengambil inisiatif untuk melakukan investigasi ulang dan
hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk memindahkan lokasi.
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Pemeliharaan sungai dengan menggunakan alat berat secara
swakelola;
- Kajian pengendalian banjir di Kali Kemuning (Sampang);
- Penanganan secara bertahap permasalahan banjir di Kali Welang,
Kali Petung, dan Kali Rejoso (Pasuruan), Kali Merakan
(Situbondo), Kali Selowogo (Situbondo), dan Kali Kembar
(Tulungagung);
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di
Bengawan Solo (Pemeliharaan Floodway Plangwot, Kali lamong),
Kali Song, Kali Bodeng, Kali Ngasinan (Tulungagung/Trenggalek),
Kali Kuncir (Nganjuk), Kali Surabaya (Medokan Semampir), Kali
Kedung Larangan dan Kali Wrati (Pasuruan);
- Sosialisasi serta pengaturan dan penegakan hukum untuk
penertiban kegiatan masyarakat pada wilayah dataran banjir
maupun ijin pembangunan infrastruktur oleh masyarakat di badan
sungai;
- Melanjutkan pembebasan tanah Remaining Work LSRIP;
- Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui untuk menghentikan
penambangan pasir di Kali Brantas dan mengalihkan
penambangan pasir ke kantong lahar Gunung Kelud, sesuai
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-41
dengan usulan Gubernur Jawa Timur. Perlu tindak lanjut terkait
dengan Surat Edaran Menteri ESDM tentang perijinan wilayah
pertambangan baru;
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka Pendek :
- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada Saluran Floodway
Plangwot-Sedayu Lawas di Lamongan;
- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada anak-anak sungai yang
bermuara di Bengawan Solo untuk memperbesar daya tampung
sungai;
- Melakukan normalisasi pada waduk-waduk misalnya Waduk Pacal,
Nglambangan, Prijetan, Gondang;
- Khusus pada daerah depresi dilakukan Management Flood Prone
Area/Pengelolaan pada Daerah Yang Rentan Bencana Banjir yaitu
dengan melakukan :
- Membangun Flood Evacuation Center yaitu daerah yang
mempunyai elevasi tinggi digunakan sebagai Pusat Evakuasi
saat Banjir untuk mempermudah akses pemberian bantuan
pangan, kesehatan dll
- Mempertahankan tradisi masyarakat yaitu Living Harmony
with Flood (membiasakan hidup bersama banjir), misalnya
Pola Tanam : Banjir-Padi-Polowijo, membangun rumah
panggung, keterampilan membuat perahu sederhana,
meliburkan sekolah saat terjadi banjir dll;
- Menambah kapasitas Floodway Plangwot-Sedayu Lawas dari
640 m3/dt menjadi 2.500 m3/dt (sesuai dengan kapasitas
maksimum) dengan membangun penambahan pintu Inlet
Flood Way dan memperlebar saluran floodway Plangwot;
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-42
- Mempercepat penyelesaian Jabung Ring Dike sebagai
Retarding Basin sekaligus sebagai tampungan air baku;
- Membangun pintu-pintu air pada muara anak-anak sungai
Bengawan Solo dan anak-anak sungai Kali Madiun, dengan
tujuan menahan masuknya aliran air Bengawan Solo jika
elevasi muka air Bengawan Solo tinggi dan sebaliknya;
- Normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Lamong di
Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka panjang :
- Melakukan reboisasi hutan di DAS Bengawan Solo oleh BP DAS
Bengawan Solo;
- Membangun waduk pengendali banjir di daerah hulu anak-anak
sungai Bengawan Solo, untuk menampung aliran air permukaan
sehingga mengurangi debit aliran air masuk ke sungai. Antara
lain: membangun Waduk Pejok (vol. 6 jt m3), Waduk Gongseng
(20 jt m3) dan embung-embung Solo Valley (50 jt m3), Waduk
Tugu Madiun (20 jt m3), Waduk Kresek Madiun (1,5 jt m3),dan
Waduk Bendo Ponorogo (33 jt m3);
- Membangun chekdam-chekdam pada hulu anak-anak sungai;
- Membangun tanggul-tanggul sungai Bengawan Solo khusus pada
daerah yang padat penduduk; dan
- Merevitalisasi sistem drainase Bengawan Jero (Lamongan).
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-43
4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Penanaman pohon di DAS kritis dan sempadan irigasi guna
mengembalikan fungsi daerah resapan air dan sebagai upaya
pengawetan air.
- Melaksanakan studi/kajian serta penyediaan data dan dokumen-
dokumen perencanaan untuk penatagunaan sumber daya air.
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatatalaksanaan
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Menguatkan koordinasi antar pengelola sumber daya air di setiap
level pemerintahan dan kewenangan melalui lembaga koordinasi
yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air
Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan terkait dengan
pengelolaan sumber daya air.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-44
Demikian Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran
pada tahun 2013 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
Surabaya, 23 Januari 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. SUPAAD, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19560816 198703 1 006
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA
merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi,
tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan
dan program Kepala Daerah.
RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa
Timur merupakan perencanaan jangka panjang dan bersifat global
yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro,
operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur.
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014
RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 2014 dibuat berdasar pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2009 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014.
2.1.1 V i s i
Visi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 2014 adalah
sebagai berikut :
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-11
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang
menyeluruh, terpadu dan berwawasan
lingkungan untuk mencapai kesejahteraan
rakyat, serta mendukung Persatuan dan
Kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara
berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta
keswadayaan masyarakat.
2.1.2 M i s i
Misi adalah sesuatu yang harus diemban
atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari
visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
2014 sebagai berikut :
Meningkatkan pengelolaan sumber
daya air permukaan yang memberikan keadilan
dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi
berbagai kebutuhan antar daerah dan antar
kepentingan dengan melakukan konservasi
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya
air dan pengendalian daya rusak air.
2.1.3 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-12
Tujuan yang terdapat dalam RENSTRA Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 2014 mendatang adalah sebagai
berikut :
1. Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian,
pemukiman, rumah tangga dan industri secara
kuantitas dan kualitas; dan
2. Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan
dampak daya rusak air serta melakukan upaya
pemulihan kerusakan kualitas lingkungan.
Tabel : 2.1 Matriks Hubungan antara Misi dan Tujuan
MISI
TUJUAN
INDIKATOR Meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air
I
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman, rumah tangga dan industri secara kuantitas dan kualitas
1
2
Intensitas tanam/cropping intensity (CI) sebesar 225 % Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku sebesar 87 %
II
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas lingkungan
1
Prosentase penurunan luas genangan banjir sebesar 20 %
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-13
2.1.4. S a s a r a n
Sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun (20092014), dapat dirumuskan berdasarkan
tujuan yang ada , yaitu :
Tujuan-1 : Pemenuhan kebutuhan air untuk
pertanian, permukiman, rumah tangga dan industri
secara kuantitas dan kualitas . Sasarannya adalah :
a. Terlayaninya kebutuhan air untuk irigasi; dan
b. Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan.
Tujuan-2 : Mewujudkan sistem pengendalian dan
pengurangan dampak daya rusak air serta
melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas
lingkungan. Sasarannya adalah :
a. Penurunan luas genangan banjir untuk debit
periode ulang tertentu.
Tabel : 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan, dan Sasaran
TUJUAN
SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator
I
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman, rumah tangga dan industri secara kuantitas dan kualitas
Intensitas
tanam/cropping
intensity (CI) sebesar
225 %
Rasio ketersediaan dan
kebutuhan air baku
sebesar 87 %
1
2
Terlayaninya kebutuhan air untuk irigasi Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan
Intensitas tanam/cropping
intensity (CI) sebesar 225 %
Rasio ketersediaan dan
kebutuhan air baku sebesar
87 %
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-14
II
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas lingkungan
Prosentase penurunan luas genangan banjir sebesar 20 %
1
Penurunan luas genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu
Prosentase penurunan luas genangan banjir sebesar 20 %
2.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan
sasaran. Strategi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kemampuan penyediaan air;
b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan
dibidang pengairan;
c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air;
d. Peningkatan koordinasi tata pengaturan air;
e. Mewujudkan azas kemanfaatan umum,
keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
f. Meningkatkan daya resap di daerah tangkapan air dan
pengamannya;
g. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat;
h. Pengelolaan manajemen data;
i. Melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) dan
customers (penerima manfaat) untuk sadar air; dan
j. Memanfaatkan potensi yang ada dengan
meningkatkan efisiensi.
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-15
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur adalah
sebagai berikut :
a. Mempertahankan dan meningkatkan produksi
pertanian melalui optimalisasi lahan dan sumber daya
air;
b. Menyediakan air baku lainnya untuk berbagai
keperluan;
c. Penataan daerah manfaat sungai;
d. Peningkatan koordinasi tata pengaturan air seluruh
stakeholder;
e. Konservasi dan pelestarian sumber daya air;
f. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air;
g. Pengendalian perijinan dan rekomendasi;
h. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait
kewenangan Provinsi;
i. Melaksanakan PP 14/1994; PP 15/1994 dan PP
16/1994; dan
j. Melaksanakan pengendalian anggaran keuangan
secara efektif dan efisien.
2.1.6 Program dan Kegiatan
a) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu operasi dan
pemeliharaan, rehabilitasi saluran pembawa dan
pembuang serta prasarana air baku lainnya;
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-16
pembangunan prasarana pengambilan dan saluran
pembawa air baku, terutama pada kawasan-kawasan
dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah
penduduk miskin yang sulit air; pembangunan dan
normalisasi sumur-sumur air tanah dengan
memperhatikan prinsip-prinsip conjunctive use
dengan air permukaan pada daerah-daerah rawan air,
pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal; sinkronisasi
kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan
pengolahan dan distribusi; dan pemberdayaan
kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan
memanfaatkan sumber daya air melalui swaorganisasi
dan swakelola.
b) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu
peningkatan pembangunan prasarana pengendali
banjir dan pengamanan pantai, terutama pada
daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air
laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta
pulau-pulau kecil yang terkait/terpengaruh oleh
muara sungai; mendukung peningkatan
pembangunan embung-embung untuk penampungan
air hujan di wilayah rawan banjir, sekaligus berfungsi
untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan sumber air
baku; pengendalian daya rusak air di sungai
Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro,
Tuban, Lamongan, Gresik, dengan melakukan
pengelolaan daerah rawan bencana banjir (Flood
Prone Area Management) sebagai contoh membuat
Pusat Evakuasi Korban Banjir (Flood Evacuation
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-17
Center) di Bojonegoro dan Tuban, dan membuat
tampungan sementara (Retarding Basin); rehabilitasi,
operasi dan pemeliharaan sungai, prasarana
pengendali banjir (pompa banjir, doorlaat, floodway),
dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan
normalisasi sungai; pengaturan dan penegakan
hukum untuk penertiban terhadap hunian liar di
daerah bantaran sungai; dan pemberdayaan dan
pengembangan budaya masyarakat setempat dalam
pengendalian banjir.
c) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu
pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam
pengelolaan jaringan irigasi; peningkatan kinerja
jaringan irigasi yang belum berfungsi; rehabilitasi
jaringan irigasi terutama pada daerah penghasil
pangan; pengelolaan jaringan irigasi, serta jaringan
pengairan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah
Jawa Timur; optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi
yang telah dikembangkan; peningkatan kegiatan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam
pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk
irigasi pertanian.
d) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yaitu
penatagunaan sumber daya air; penyelenggaraan
konservasi air tanah pada wilayah kritis air;
peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-18
waduk, danau, embung, serta bangunan penampung
air lainnya; rehabilitasi bangunan tampungan air
seperti waduk/embung; percepatan pembangunan
waduk, embung, dan bangunan penampung air
lainnya dalam skala kecil di wilayah rawan
kekeringan; peningkatan pemanfaatan potensi
kawasan dan air waduk, danau, embung, dan
bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk
pengembangan wisata tirta; pengembangan
pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk
konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun
pemerintah daerah; penggalian dan pengembangan
budaya masyarakat dalam konservasi air; dan
pengembangan teknologi tepat guna.
e) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu
penyusunan/penyesuaian peraturan perundang-
undangan tentang pengelolaan sumber daya air,
sungai, pengusahaan sumber daya air wilayah sungai,
irigasi, dan pembiayaan pengelolaan sumber daya air
wilayah sungai; penataan dan perkuatan
kelembagaan pengelola sumber daya air daerah
Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; pengembangan
dan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan
sumber daya air tingkat Provinsi, Wilayah Sungai
(WS), dan/atau Kabupaten/Kota; perkuatan Unit
Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai (UPT PSDAWS); pembangunan
sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat
memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat,
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-19
aktual, dan mudah diakses; peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan
konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya;
peningkatan kemampuan dan pemberdayaan
masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air
(HIPPA) dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi
pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber
daya air lainnya; dan penegakan hukum dan
peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya
air.
2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Rencana Strategis (RENSTRA) berisikan perencanaan
yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada
program hingga perlu dioperasionalisasikan dengan
perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir
pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman
dari seluruh perencanaan, perencanaan yang lebih mikro tadi
disebut dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-20
Adapun Rencana Kinerja Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
Tabel : 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2013
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
1
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman, rumah tangga dan industri secara kuantitas dan kualitas
1
2
Terlayaninya kebutuhan air untuk irigasi Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan
1
Intensitas tanam/cropping intensity (CI) sebesar 225 %
225 %
2
Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku sebesar 87 %
87 %
2
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas lingkungan
1
Penurunan luas genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu
1
Prosentase penurunan luas genangan banjir sebesar 4 %
4 %
Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2013 yang telah dibuat untuk melaksanakan
kegiatan, program dan sasaran di tahun 2013 menjadi tumpuan
bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan kinerja
Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti
dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 II-21
Pada tanggal 31 Desember 2010 muncul Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja
Gubernur Jawa Timur dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja,
sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013.
Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
dan melaporkannnya dalam LAKIP.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja
(PK) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan
sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur
dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang
diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah
sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah
arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.
3.1 PENGUKURAN KINERJA
Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui
selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa
yang akan datang (performance improvement).
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja
setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat)
kategori sebagai berikut :
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-23
TABEL : 3.0. Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2013
NO PERSENTASE CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 75 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan metode yang
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan
sasaran Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
tahun 2012 disajikan sebagai berikut :
3.2.1 TUJUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR UNTUK
PERTANIAN, PERMUKIMAN, RUMAH TANGGA DAN
INDUSTRI SECARA KUANTITAS DAN KUALITAS
Tujuan Pemenuhan Kebutuhan Air untuk
Pertanian, Permukiman, Rumah Tangga dan Industri
secara Kuantitas dan Kualitas dijabarkan kedalam 2 (dua)
Sasaran dengan 2 (dua) indikator.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-24
Sasaran Terlayaninya Kebutuhan Air untuk Irigasi
diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu Intensitas
Tanam/Cropping Intensity (CI) sebesar 225 % dan Rasio
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku sebesar 87 %.
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran
ini disajikan dalam Tabel 3.1. sebagai berikut :
TABEL : 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran Terlayaninya
Kebutuhan Air untuk Irigasi
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1
Intensitas tanam/cropping intensity (CI) sebesar 225 %
225 % 225 % 100 %
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1.1 pada
Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran
Terlayaninya Kebutuhan Air untuk Irigasi pada tahun 2013
tergolong Baik.
TUJUAN 1 SASARAN 1.1
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman, rumah tangga dan indsutri secara kuantitas dan kualitas
Terlayaninya kebutuhan air untuk irigasi
TUJUAN 1 SASARAN 1.2.
Pemenuhan Kebutuhan Air
untuk Pertanian,
Permukiman, Rumah Tangga
dan Industri secara
Kuantitas dan Kualitas
Tersedianya Air Baku untuk
berbagai Keperluan
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-25
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran
ini disajikan dalam Tabel 3.2. sebagai berikut :
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 1.2 pada
Tabel 3.2, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran
Tersedianya Air Baku untuk berbagai Keperluan pada
tahun 2013 tergolong Baik.
3.2.2 TUJUAN MEWUJUDKAN SISTEM PENGENDALIAN
DAN PENGURANGAN DAMPAK DAYA RUSAK AIR
SERTA MELAKUKAN UPAYA PEMULIHAN
KERUSAKAN KUALITAS LINGKUNGAN
Tujuan Mewujudkan Sistem Pengendalian dan
Pengurangan Dampak Daya Rusak Air serta Melakukan
Upaya Pemulihan Kerusakan Kualitas Lingkungan
dijabarkan kedalam 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu)
indikator.
Sasaran Penurunan Luas Genangan Banjir untuk
Debit Periode Ulang Tertentu diukur melalui 1 (satu)
indikator yaitu Prosentase Penurunan Luas Genangan
Banjir sebesar 4 %.
TABEL : 3.2. Pengukuran Kinerja Sasaran Tersedianya Air
Baku untuk berbagai Keperluan
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1 Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku sebesar 87 %
87 % 87 % 100 %
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-26
TUJUAN 2 SASARAN 2.1
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas lingkungan
Penurunan luas genangan banjir untuk debit periode ulang tertentu
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini
disajikan dalam Tabel 3.3. sebagai berikut :
TABEL : 3.3. Pengukuran Kinerja Sasaran Penurunan Luas
Genangan Banjir untuk Debit Periode Ulang
Tertentu
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1
Prosentase penurunann luas genangan banjir sebesar 4 %
4 % 4 % 100 %
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 2.1 pada
Tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran
Penurunan Luas Genangan Banjir untuk Debit Periode
Ulang Tertentu pada tahun 2013 tergolong Baik.
3.3 TELAAHAN RENSTRA
2.1.1 Pencapaian Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air
Baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
dimaksudkan menyediakan air baku untuk memenuhi
kebutuhan pertanian dan rumah tangga terutama
masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, serta
industri, dengan sasaran rasio ketersediaan dan
kebutuhan air baku sebesar 87 %. Untuk mengukur
keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-27
dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program
sebagai berikut :
Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Tahun 2019-2013
Uraian
Capaian Kinerja Program
Satuan 2009 2010 2011 2012 2013
Rasio
ketersediaan
dan kebutuhan
air baku
sebesar 87 %
% 87 87 87 87 87
Capaian Kinerja Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku dapat dilihat dari rasio ketersediaan
dan kebutuhan air baku selama lima tahun terakhir (2009-
2013).
2.1.2 Pencapaian Program Pengendalian Banjir Dan
Pengamanan Pantai
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai dimaksudkan untuk mengurangi tingkat resiko dan
lama genangan banjir, serta menanggulangi akibat
bencana banjir dan abrasi air laut yang menimpa daerah
produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya,
sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat
dikurangi, serta terlindunginya daerah pantai dari abrasi
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-28
laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah
strategis serta yang terkait/terpengaruh oleh muara
sungai, dengan sasaran prosentase penurunan luas
genangan banjir sebesar 4 %. Untuk mengukur
keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program tersebut
dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja program
sebagai berikut :
Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Program
Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
Tahun 2009-2013
Uraian
Capaian Kinerja Program
Satuan 2009 2010 2011 2012 2013
Prosentase
penurunan luas
genangan banjir
sebesar 20 %
% 3,21 3,17 20,00 4,00 4,00
Capaian Kinerja Program Pengendalian Banjir
dan Pengamanan Pantai dapat dilihat prosentase
penurunan luas genangan banjir. Selama lima tahun
terakhir (2009-2013) menunjukkan peningkatan pada
tahun 2009 prosentase penurunan luas genangan banjir
sebesar 3,21 % naik menjadi 4 % di tahun 2012. Pada
Tahun 2011 terdapat prosentase penurunan luas
genangan banjir yang cukup signifikan yaitu sebesar 20 %,
dikarenakan adanya pengaruh pembangunan tanggul
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-29
Kanor (Bojonegoro) oleh Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo (Dana APBN). Untuk Provinsi memberikan
kontribusi sebesar Rp. 10,4 Milyar yang digunakan untuk
biaya pembebasan lahan.
2.1.3 Pencapaian Program Pengembangan Dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik
dalam pengelolaan jaringan irigasi serta jaringan
pengairan lainnya untuk meningkatkan pemenuhan
kebutuhan air pertanian dan pengendalian pemanfaatan
air tanah untuk irigasi, dengan sasaran Intensitas
tanam/cropping intensity (CI) sebesar 225 %. Untuk
mengukur keberhasilan sasaran dari pelaksanaan program
tersebut dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja
program sebagai berikut :
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-30
Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Tahun 2009-2013
Uraian
Capaian Kinerja Program
Satuan 2009 2010 2011 2012 2013
Intensitas
tanam/cropping
intensity
% 225 225 225 225 225
Capaian Kinerja Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya dapat dilihat dari bertahannya
intensitas tanam/cropping intensity pertahun selama lima
tahun terakhir (2009-2013). Intensitas tanam/cropping
intensity merupakan prosentase luas tanam selama
periode Musim Tanam I, Musim Tanam II, dan Musim
Tanam III.
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN
3.4.1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
dengan pagu sebesar Rp. 107.032.664.147, terealisasi
sebesar 95,58% atau Rp. 102.297.351.808.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 III-31
3.4.2 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
dengan pagu sebesar Rp. 20.714.113.770, terealisasi
sebesar 94,48% atau Rp. 19.570.741.178.
3.4.3 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai dengan pagu sebesar Rp. 35.772.256.928,
terealisasi sebesar 93,19% atau Rp. 33.337.134.405.
3.3.4 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
dengan pagu sebesar Rp. 33.251.366.040, terealisasi
sebesar 92,51% atau Rp. 30.759.327.540.
3.3.5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan dengan pagu sebesar
Rp. 11.379.816.150, terealisasi sebesar 93,31% atau
Rp. 10.618.729.155.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-32
BAB IV
P E N U T U P
4.1 KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013 sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari
hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran
pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis
dikatagorikan.
Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang
merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama
atau Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Strategis tahun
2009-2014, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan
dalam mencapai Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Provinsi Jawa Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :
TUJUAN 1 : Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian,
permukiman, rumah tangga dan industri secara
kuantitas dan kualitas mendapat predikat nilai Baik
(rata-rata : 100 %).
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-33
TUJUAN 2 : Mewujudkan sistem pengendalian dan
pengurangan dampak daya rusak air serta
melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas
lingkungan mendapat predikat nilai Baik (rata-rata :
100 %).
Beberapa permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
sebagaimana berikut :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air terjadi
lebih cepat dibanding kemampuan melakukan perbaikan.
- Pola pemakaian air irigasi di tingkat petani masih cukup tinggi,
serta terjadi penyimpangan pengambilan air yang telah disepakati
dalam rencana tata tanam dan pola alokasi air.
- Pemanfaatan sumur air dangkal untuk irigasi yang berlebihan
sehingga berpengaruh terhadap penurunan muka air tanah dan
menyebabkan kekeringan pada sumur-sumur penduduk.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-34
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan
masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga,
permukiman, pertanian maupun industri juga semakin
meningkat. Peningkatan kebutuhan air baku yang tidak
seimbang dengan kemampuan penyediaan diperkirakan akan
memicu konflik antar pengguna air. Dengan berkembangnya
daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan
air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam
menyediakan air. Selain itu, kapasitas infrastruktur penampung
air, seperti waduk dan bendungan semakin menurun sebagai
akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan
keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi
ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang
belum optimal sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya
air, dari waktu ke waktu semakin menurun.
- Kondisi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebagian besar tidak
berfungsi dan memerlukan rehabilitasi.
- Penggarap tanah Negara meminta santunan seperti pada tahun
sebelumnya, sedangkan peraturan yang baru tidak ada santunan
(Jabung Ring Dike).
- Pembebasan tanah di Waduk Nipah (Sampang) belum
mendapatkan persetujuan warga dan untuk pembebasan tanah
Waduk Bendo (Ponorogo) terkendala persetujuan ijin prinsip dari
Menteri Kehutanan.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-35
- Terdapat permasalahan teknis berupa masalah geologi di Waduk
Bajulmati (Banyuwangi) dan perbedaan hasil investigasi Waduk
Kresek (Madiun)
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Akibat kerusakan lingkungan terutama pada Daerah Tangkapan
Air bagian hulu (hutan), aliran permukaan semakin besar dan
menimbulkan erosi yang pada akhirnya terjadi sedimentasi di
sungai dan waduk, sehingga berdampak mengurangi daya
tampung sungai dan waduk yang dapat menyebabkan banjir;
- Morfologi sungai yang berkelok-kelok, kemiringan memanjang
relatif datar dan adanya pengaruh pasang surut air laut;
- Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri,
aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah dataran
banjir;
- Infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat diatas sungai justru
mengurangi penampang basah aliran saat terjadi banjir;
- Kondisi Kali Brantas saat ini terjadi kerusakan tanggul dan tebing,
penurunan dasar sungai akibat penambangan pasir yang tidak
terkendali, perubahan bentuk sungai, dan kerusakan prasarana
pengairan;
- Pembebasan tanah dan permasalahan sosial terhadap usulan
kegiatan pembangunan infrastruktur sepanjang sungai Bengawan
Solo;
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-36
- Koefisien Run Off saat ini pada WS. Bengawan Solo > 70%
(koefisien runoff yang baik < 70%);
- Jika terjadi hujan pada daerah hulu, maka elevasi muka air
Bengawan Solo tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran anak-anak
sungai yang bermuara di Bengawan Solo tertahan dan meluap.
Hal ini akan menyebabkan genangan banjir pada area
permukiman, persawahan disekitar muara anak sungai Bengawan
Solo;
- Jika terjadi air laut pasang (tinggi 2-3m), maka aliran air pada
Bengawan Solo tertahan tidak dapat mengalir ke laut;
- Banyaknya permukiman dan persawahan pada daerah depresi
(rutin genangan) disekitar Bengawan Solo; dan
- Terdapat beberapa infrastruktur pengendali banjir yang belum
selesai dibangun.
4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan
secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung
Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air.
Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses
percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air.
- Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah
mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak
air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi
cenderung mendorong penggunaan sumber air yang tidak
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-37
bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan
sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan
kualitas air tanah, intrusi air laut dan penurunan permukaan
tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga
apabila hal tersebut terjadi terus menerus secara pasti akan
berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi
luas.
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatatalaksanaan
Permasalahan yang dihadapi antara lain :
- Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat
reformasi memerlukan beberapa lanhkah penyesuaian tata
kepemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD dan
peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air.
Penguatan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD
dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan
memperkokoh basis sumber daya.
- Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan
antar daerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber
daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling
berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat
sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan
pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat
yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan
kemampuan.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-38
4.2 SARAN/REKOMENDASI
Beberapa saran/rekomendasi terhadap
permasalahan diatas adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
kewenangan Provinsi di 169 DI seluas 167.289 Ha secara rutin
untuk mempertahankan kinerja jaringan.
- Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
kewenangan Pusat di 35 DI seluas 295.933 Ha secara rutin
untuk mempertahankan kinerja jaringan.
- Mengembangkan jaringan irigasi air permukaan direncanakan
seluas 37.100 yang diproyeksikan untuk meningkatkan IP>2
(Jabung Ring Dike di Lamongan sebesar 2.300 Ha, Bojonegoro
Barrage di Bojonegoro sebesar 12.000 Ha, Bengawan Jero di
Lamongan sebesar 12.000 Ha, Waduk Bajulmati di Banyuwangi
sebesar 1.800 Ha, Waduk Gonggang di Magetan sebesar 1.500
Ha, Papar Peterongan di Kediri sebesar 7.000 Ha dan Rowo
Paras di Kediri sebesar 500 Ha).
- Melaksanakan studi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi yang
sudah ada dan mengaktifkan kembali tampungan-tampungan
yang sudah tidak berfungsi.
- Penyuluhan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-39
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Dengan semakin berkurangnya kapasitas dari bangunan-
bangunan sumber daya air (waduk dan embung) akibat semakin
meningkatnya laju sedimentasi dikarenakan kerusakan lingkungan
pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu, maka sebagai salah
satu upaya untuk tetap mempertahankan kapasitas tampungan
bangunan waduk dan embung adalah dengan melakukan
pengerukan sedimen di waduk dan embung;
- Perbaikan rumah pompa dan Jaringan Irigasi Air Tanah perpipaan
dilakukan secara regular;
- Gubernur telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan terkait dasar hukum pemberian santunan
kepada penggarap tanah Negara. Beberapa Kepala Desa tidak
bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan,
solusi yang ditempuh adalah masing-masing petani penggarap
akan membuat Pakta Integritas;
- Untuk pembebasan lahan Waduk Nipah (Sampang), bersama
Pemkab Sampang dan tokoh masyarakat (ulama) telah
diupayakan pendekatan/ penyuluhan kepada masyarakat, namun
belum mencapai kesepakatan. Sedangkan untuk Waduk Bendo
(Ponorogo), lahan pengganti milik Perhutani lintas kabupaten
telah disetujui ijin prinsip dari Menteri Kehutanan seluas 54
hektar; dan
- Untuk permasalahan geologi di Waduk Bajulmati, dilakukan review
desain serta diberikan tambahan waktu pelaksanaan dan untuk
perbedaan hasil investigasi antara Kabupaten Madiun dan BBWS
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-40
Bengawan Solo pada Waduk Kresek (Madiun), Pemerintah Provinsi
mengambil inisiatif untuk melakukan investigasi ulang dan
hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk memindahkan lokasi.
3. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Pemeliharaan sungai dengan menggunakan alat berat secara
swakelola;
- Kajian pengendalian banjir di Kali Kemuning (Sampang);
- Penanganan secara bertahap permasalahan banjir di Kali Welang,
Kali Petung, dan Kali Rejoso (Pasuruan), Kali Merakan
(Situbondo), Kali Selowogo (Situbondo), dan Kali Kembar
(Tulungagung);
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di
Bengawan Solo (Pemeliharaan Floodway Plangwot, Kali lamong),
Kali Song, Kali Bodeng, Kali Ngasinan (Tulungagung/Trenggalek),
Kali Kuncir (Nganjuk), Kali Surabaya (Medokan Semampir), Kali
Kedung Larangan dan Kali Wrati (Pasuruan);
- Sosialisasi serta pengaturan dan penegakan hukum untuk
penertiban kegiatan masyarakat pada wilayah dataran banjir
maupun ijin pembangunan infrastruktur oleh masyarakat di badan
sungai;
- Melanjutkan pembebasan tanah Remaining Work LSRIP;
- Menteri Pekerjaan Umum telah menyetujui untuk menghentikan
penambangan pasir di Kali Brantas dan mengalihkan
penambangan pasir ke kantong lahar Gunung Kelud, sesuai
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-41
dengan usulan Gubernur Jawa Timur. Perlu tindak lanjut terkait
dengan Surat Edaran Menteri ESDM tentang perijinan wilayah
pertambangan baru;
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka Pendek :
- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada Saluran Floodway
Plangwot-Sedayu Lawas di Lamongan;
- Melakukan pemeliharaan secara rutin pada anak-anak sungai yang
bermuara di Bengawan Solo untuk memperbesar daya tampung
sungai;
- Melakukan normalisasi pada waduk-waduk misalnya Waduk Pacal,
Nglambangan, Prijetan, Gondang;
- Khusus pada daerah depresi dilakukan Management Flood Prone
Area/Pengelolaan pada Daerah Yang Rentan Bencana Banjir yaitu
dengan melakukan :
- Membangun Flood Evacuation Center yaitu daerah yang
mempunyai elevasi tinggi digunakan sebagai Pusat Evakuasi
saat Banjir untuk mempermudah akses pemberian bantuan
pangan, kesehatan dll
- Mempertahankan tradisi masyarakat yaitu Living Harmony
with Flood (membiasakan hidup bersama banjir), misalnya
Pola Tanam : Banjir-Padi-Polowijo, membangun rumah
panggung, keterampilan membuat perahu sederhana,
meliburkan sekolah saat terjadi banjir dll;
- Menambah kapasitas Floodway Plangwot-Sedayu Lawas dari
640 m3/dt menjadi 2.500 m3/dt (sesuai dengan kapasitas
maksimum) dengan membangun penambahan pintu Inlet
Flood Way dan memperlebar saluran floodway Plangwot;
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-42
- Mempercepat penyelesaian Jabung Ring Dike sebagai
Retarding Basin sekaligus sebagai tampungan air baku;
- Membangun pintu-pintu air pada muara anak-anak sungai
Bengawan Solo dan anak-anak sungai Kali Madiun, dengan
tujuan menahan masuknya aliran air Bengawan Solo jika
elevasi muka air Bengawan Solo tinggi dan sebaliknya;
- Normalisasi dan pembangunan tanggul Kali Lamong di
Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya;
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka panjang :
- Melakukan reboisasi hutan di DAS Bengawan Solo oleh BP DAS
Bengawan Solo;
- Membangun waduk pengendali banjir di daerah hulu anak-anak
sungai Bengawan Solo, untuk menampung aliran air permukaan
sehingga mengurangi debit aliran air masuk ke sungai. Antara
lain: membangun Waduk Pejok (vol. 6 jt m3), Waduk Gongseng
(20 jt m3) dan embung-embung Solo Valley (50 jt m3), Waduk
Tugu Madiun (20 jt m3), Waduk Kresek Madiun (1,5 jt m3),dan
Waduk Bendo Ponorogo (33 jt m3);
- Membangun chekdam-chekdam pada hulu anak-anak sungai;
- Membangun tanggul-tanggul sungai Bengawan Solo khusus pada
daerah yang padat penduduk; dan
- Merevitalisasi sistem drainase Bengawan Jero (Lamongan).
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-43
4. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi
Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Penanaman pohon di DAS kritis dan sempadan irigasi guna
mengembalikan fungsi daerah resapan air dan sebagai upaya
pengawetan air.
- Melaksanakan studi/kajian serta penyediaan data dan dokumen-
dokumen perencanaan untuk penatagunaan sumber daya air.
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatatalaksanaan
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :
- Menguatkan koordinasi antar pengelola sumber daya air di setiap
level pemerintahan dan kewenangan melalui lembaga koordinasi
yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air
Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan terkait dengan
pengelolaan sumber daya air.
-
LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Tahun 2013 IV-44
Demikian Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur
yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran
pada tahun 2013 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
Surabaya, 23 Januari 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Ir. SUPAAD, M.Si Pembina Utama Madya
NIP. 19560816 198703 1 006
-
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
- MATRIK RENSTRA
DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2014
- PENETAPAN KINERJA
DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013
- PENGUKURAN KINERJA
DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013
-
VISI :
MISI :
TUJUAN : 1.
2.
TUGAS : 1. Melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya air permukaan;
2. Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya air permukaan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
3.
FUNGSI : 1.
2.
3.
4.
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan/perbaikan Sistem Irigasi lintas Kabupaten/Kota; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
Meningkatkan pengelolaan sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan
melakukan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak.
REVIEW MATRIK RENSTRA
DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 - 2014
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, serta mendukung Persatuan dan Kesatuan Nasional yang
dilaksanakan secara berkeadilan dengan bertumpu pada peran serta keswadayaan masyarakat.
Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembangunan pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota;
Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dalam pengelolaan sumber daya air permukaan yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan dan monitoring
serta Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapnya;
Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan sumber daya air permukaan (mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, diatas maupun melintasi
sumber-sumber air atau saluran irigasi) lintas Kabupaten/Kota;
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, permukiman, rumah tanggga dan industri secara kuantitas dan kualitas; dan
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas lingkungan.
Melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur dan Tugas Pembantuan di bidang sumber daya air permukaan sesuai perundangan yang berlaku.
Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pengelolaan sumber daya air permukaan antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana pengairan;
-
Tujuan 1 (M1) :
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indikator Kinerja
Tujuan
: 225 225 225 225 225 225
TAHUN
DASAR
2009
Target Target Target Target Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Intensitas
tanam/cropping
intensity (CI)
sebesar 225 %
CI = ((Jumlah luas tanam
pada MT I + MT II + MT III) /
(Total luas baku sawah)) x
100%
MT = Musim Tanam
Baku Sawah = Sawah
Beririgasi Teknis
225 225 225 225 225 225 Rehabilitasi dan
peningkatan fungsi
jaringan irigasi
diprioritaskan pada
areal yang
ketersediaan
airnya terjamin dan
petani
penggarapnya
sudah siap,
terutama di daerah
lumbung padi
Program
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
Bidang Operasi
dan Pemeliharaan
serta Unit
Pelaksana Teknis
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Wilayah Sungai
(UPT PSAWS) se-
Jawa Timur
Bidang Operasi
dan Pemeliharaan
URAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERASIONAL &
FORMULA PERHITUNGAN
2
TARGET TAHUNAN
2010 2011 201420132012 PROGRAM/KEGIATAN
NO
KEBIJAKAN
Terlayaninya kebutuhan air
untuk irigasi
SASARAN STRATEGIS STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA
Intensitas tanam/cropping intensity (CI) sebesar 225 %
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian,
permukiman, rumah tangga dan industri secara
kuantitas dan kualitas
PENANGGUNG
JAWAB
-
Tujuan 1 (M1) :
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indikator Kinerja
Tujuan
: 87 87 87 87 87 87
TAHUN
DASAR
2009
Target Target Target Target Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Rasio ketersediaan
dan kebutuhan air
baku sebesar 87 %
Rasio = ((Volume
ketersediaan air baku) /
(Volume kebutuhan air
baku)) x 100 %
87 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 Pemenuhan
kebutuhan air baku
diprioritaskan pada
pemenuhan
kebutuhan pokok
rumah tangga
miskin, terutama di
wilayah rawan
defisit air
Program Penyediaan
dan Pengelolaan Air
Baku
Bidang
Pendayagunaan
Sumber Daya Air,
Bidang
Pembangunan
dan
Pengembangan,
dan Unit
Pelaksana Teknis
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Wilayah Sungai
(UPT PSAWS) se-
Jawa Timur
Bidang
Pendayagunaan
Sumber Daya Air
2
Tersedianya air baku untuk
berbagai keperluan
SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2010 2011 2012 2013 2014 KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN
Rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku sebesar 87
%
NO SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL &
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
URAIAN
Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian,
permukiman, rumah tangga dan industri secara
kuantitas dan kualitas
-
Tujuan 2 (M1) :
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indikator Kinerja
Tujuan
: 100 96 92 88 84 80
TAHUN
DASAR
2009
Target Target Target Target Target
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Prosentase
penurunan luas
genangan banjir
sebesar 20 %
Prosentase Penurunan =
((Luas genangan banjir yang
ditangani) / (Luas genangan
banjir total)) x 100 %
100 96 92 88 84 80 Penanggulangan
banjir diutamakan
pada wilayah
berpenduduk
padat yang dihuni
masyarakat miskin
dan wilayah
strategis
Program Pengendalian
Banjir dan Pengamanan
Pantai
Bidang Operasi
dan Pemeliharaan
serta Unit
Pelaksana Teknis
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Wilayah Sungai
(UPT PSAWS) se-
Jawa Timur
Bidang Operasi
dan Pemeliharaan
NO SASARAN STRATEGIS DEFINISI OPERASIONAL &
FORMULA PERHITUNGAN
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN
PROGRAM/KEGIATAN2014 KEBIJAKAN2013
Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan
dampak daya rusak air serta melakukan upaya
pemulihan kerusakan kualitas lingkungan
Prosentase penurunan luas genangan banjir sebesar 20
%
2
PROVINSI JAWA TIMUR
SUMBER DATA PENANGGUNG
JAWAB
URAIAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2010 2011 2012
Pembina Utama Madya
NIP. 19560816 198703 1 006
Ir. SUPAAD, M.Si
Penurunan luas genangan
banjir untuk debit periode
ulang tertentu
Surabaya, 28 Januari 2013
KEPALA DINAS PU PENGAIRAN
-
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Ir. SUPAAD, M.Si Jabatan : Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. H. SOEKARWO Jabatan : Gubernur Jawa Timur
Selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Surabaya, 28 Januari 2013
Pihak Pertama
Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur
Dr. H. SOEKARWO Ir. SUPAAD, M.Si
-
ANGGARAN
5
225 % 105.730.527.740
- 3.269.808.000
- 7.524.058.000
- 7.505.404.400
- 6.150.077.650
- 12.101.205.000
32
Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan
Lainnya
di Wilayah UPT PSAWS
Bango Gedangan
Terlayaninya kebutuhan air
untuk irigasi
Intensitas
tanam/cropping
intensity (CI) sebesar
225 %
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1
TARGET
Pelaksanaan Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
di Wilayah UPT PSAWS
Puncu Selodono
di Wilayah UPT PSAWS
Buntung Peketingan
di Wilayah UPT PSAWS
Madiun
Satuan Kerja Perangkat DaerahTahun Anggaran
: Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur: 2013
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013DINAS PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
PROGRAM/KEGIATAN
4
Pengelolaan Irigasi dan
Bangunan Pengairan :
-
ANGGARAN
532
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
4
- 4.958.898.390
- 6.776.481.500
- 8.375.275.750
- 4.026.205.000
- 9.679.898.700
- Pelaksanaan, evaluasi,
dan pelaporan
pembangunan/peningkat
an/rehabilitasi sarana
SDA
1.777.820.350
- Operasional Rehabilitasi
Daerah Irigasi
492.320.000
- 281.250.000
- WS Welang Rejoso 750.000.000
di Wilayah UPT PSAWS
Bondoyudo Mayang
Peningkatan Pengelolaan
Kelembagaan Irigasi
Partisipatif
Rehabilitasi Prasarana
Sistem Irigasi Prioritas :
di Wilayah UPT PSAWS
Bengawan Solo
di Wilayah UPT PSAWS
Sampean Baru
di Wilayah UPT PSAWS
Madura
di Wilayah UPT PSAWS
Gembong Pekalen
-
ANGGARAN
532
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1
TARGET PROGRAM/KEGIATAN
4
- WS Pekalen Sampean 2.815.000.000
- UPT PSAWS Bango
Gedangan
3.370.000.000
- UPT PSAWS Puncu
Selodono
641.000.000
- UPT PSAWS Buntung
Paketingan
2.400.450.000
- UPT PSAWS Madiun 2.900.000.000
- UPT PSAWS Sampean
Baru
700.000.000
- UPT PSAWS Bondoyudo
Mayang
1.240.000.000
- UPT PSAWS Gembong
Pekalen