LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP ... · Penyusunan Laporan Akuntabilitas...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2013
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2014
Jl. Bhayangkara No. 105 Sukabumi 43123 Telp/Fax. (0266) 221074
Website : pn-sukabumikota.go.id Email : [email protected]
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)
Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 yang merupakan salah satu wujud dalam
pelaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan
Negeri Sukabumi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri
Sukabumi Tahun 2013 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor:7Tahun 1999 tentang LAKIP, dan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur
dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentangPenyampaian Laporan (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014,
Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah
wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani
sebagaimana harapan masyarakat. lni adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan,
untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertaiproduktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah
ditetapkan.
LAKIP Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 ini merupakan laporan atas capaian
pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 yang semata-mata kitatunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai komitmen
dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil,
baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip
transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu "Tenuuiudnya Pengadilan
Negeri Sukabumi yang Agung".\
NEGERT suKABu *ril/
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pengadilan Negeri Sukabumi mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam
melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2010-2014 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola.
Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Negeri Sukabumi didasarkan pada tujuan,
sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
Kontrak Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Kementrian Negara/Lembaga
dari Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Presiden, serta Rencana Strategis (Renstra)
Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2010-2014 secara konsisten, terus menerus dan
berkesinambungan.
Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan
dicapai dalam tahun 2013. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 16 indikator kinerja dan 16 target kinerja. Ilustrasi dapat dilihat dalam
table berikut ini :
No SASARAN INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
iii
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………….. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………. iv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................ 1
B. TUGAS DAN FUNGSI ................................................................................................... 2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................................ 3
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ....................................................... 5
A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 .............................................................................. 5
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .............................................................................. 8
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ................................................................................ 9
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014 ............................... 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………………. 12
A. PENGUKURAN KINERJA ………………………………………………………………………………………….. 12
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………………………………….. 14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN …………............................................................................. 20
BAB IV PENUTUP ………………………………...……………………………………………………………………… 21
A. KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………………............. 21
B. SARAN - SARAN ………………………………………………………………………………………………….. 21
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
3. MATRIKS RENSTRA 2010 – 2014
4. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
6. SK TIM PENYUSUN LAKIP
Page 1 of 21
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.
Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun
anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal
24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur
dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan
demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.
Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab
untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai
Page 2 of 21
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun
dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan Kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dalam satu
tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta
menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan
sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun
2013 tertanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta DIKTUM
KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan
Indikator Kinerja Utama masing-masing.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. TUGAS
Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah
Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri
Sukabumi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yang
menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima,
memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.
Page 3 of 21
2. FUNGSI
Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Sukabumi antara lain:
a) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam
tingkat pertama.
b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan
administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan
umum/perlengakapan).
f) Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah
menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi
peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan
Negeri Sukabumi adalah sebagai berikut :
Page 4 of 21
BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan
fungsi, serta Sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana
strategis 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 serta Perjanjian Kinerja
(Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014. Pada bab ini rencana strategis Tahun
2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategis, program
utama dan kegiatan pokok.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : pada bagian ini disajikan pengukuran, analisis akuntabilitas
kinerja dan analisis akuntabilitas keuangan.
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
Pengadilan Negeri Sukabumi serta strategi pemecahan masalah. Kemudian
disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan
Akuntabilitas Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun Anggaran 2013.
Page 5 of 21
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan
Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi,
Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Sukabumi merupakan lingkungan
Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik
Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan
Negeri Sukabumi. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan
kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang
memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi, baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk
mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga
pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1. VISI DAN MISI
1.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2010 – 2014
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan
perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Page 6 of 21
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta
tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Negeri Sukabumi. Visi Pengadilan Negeri Sukabumi mengacu pada Visi Mahkamah
Agung RI adalah sebagai berikut :
“ MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI YANG AGUNG ”
1.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Sukabumi, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan
transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka
peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Negeri Sukabumi.
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai berikut :
Page 7 of 21
a) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
b) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
c) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan
2 di atas.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Sukabumi adalah sebagai berikut :
a) Meningkatnya penyelesaian perkara.
b) Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
c) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
d) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
e) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
f) Meningkatnya kualitas pengawasan.
3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri
Sukabumi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian
Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor.
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat
waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.
Page 8 of 21
b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pengadilan Negeri Sukabumi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK
Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: W11-U4/560/KP.01.01/SK/IX/2013 tanggal 16
September 2013, dapat dilihat sebagai berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
c. Persentase perkara yang diselesaikan :
- Perdata
- Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
a. Banding
- Perdata
- Pidana
b. Kasasi
- Perdata
- Pidana
Page 9 of 21
c. Peninjauan Kembali
- Perdata
- Pidana
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke
Majelis
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti.
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015
Pengadilan Negeri Sukabumi telah memiliki Rencana Kerja Tahunan 2015 sebagai berikut :
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
30%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
50% 98%
50% 98%
75%
100%
Page 10 of 21
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
30%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2014
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun
tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan
kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai
wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran Pengadilan Negeri Sukabumi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Sukabumi, sebagai berikut:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
70% 95%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
15%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana
50% 99%
Page 11 of 21
b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
60% 99%
80%
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 75
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan. 50%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
20%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
15%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5%
Page 12 of 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi tahun 2013,
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang
telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan
tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun
2013 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan
dalam tabel dibawah ini.
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
5%
3%
60%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
100% 96%
100% 96%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
65% 92%
60% 90%
92,31% 97,83%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
75% 90%
88,24% 90%
Page 13 of 21
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
17%
17%
100%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
50% 98%
50% 98%
80%
100%
50% 96%
50% 95%
80%
100%
100% 97,96%
100%
96,94%
100% 100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
100%
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
100%
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
75
75
100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
100%
100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
50%
50%
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
15%
15%
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
10%
10%
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5%
5%
100%
Page 14 of 21
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi Tahun 2013 mengacu pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Sukabumi telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara
Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2013 sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
5%
3%
60%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
100% 96%
100% 96%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
65% 92%
60% 90%
92,31% 97,83%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
75% 90%
88,24% 90%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
17%
17%
100%
a. Indikator 1. Persentase Mediasi yang Menjadi akta perdamaian
Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
adalah perbadingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yg selesai dengan
akta perdamaian. Hal ini dikarenakan perkara perdata yang masuk hanya sebagian kecil
yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.
Adapun hal-hal yang membuat mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:
1. Karena para pihak tetap pada gugatannya dan menginginkan putusan majelis hakim.
2. Karena dikala telah ditentukan hari mediasi oleh hakim mediator para pihak yang
berperkara tidak hadir.
Page 15 of 21
b. Indikator 2. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan
Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan
adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus
diselesaikan.
Persentase sisa perkara Pidana dan Perdata yang masing‐masing ditargetkan
selesai 100% pada tahun 2013, ternyata dapat tercapai 100% untuk Perdata dan
96% untuk Pidana. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2012, hampir
seluruhnya dapat diselesaikan karena merupakan tunggakan yang wajib diselesaikan
ditahun 2013.
Penyelesaian sisa perkara 2012 pada tahun 2013 dengan capaian sebesar
100% dan 96% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan
Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.
c. Indikator 3. Persentase Perkara yang Diselesaikan
Persentase capaian perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan
pada tahun 2013 sebesar 92,31% dan 97,83%. Hal ini dikarenakan Pengadilan
Negeri Sukabumi berusaha menyelesaikan perkara di tahun berjalan tetapi
masih ada perkara yang belum selesai karena adanya perkara yang masuk
diakhir tahun 2013. Alasan lainnya adalah para pihak kebanyakan berada
diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga panggilan harus
melalui delegasi pengadilan negeri setempat dimana para pihak berada.
d. Indikator 4. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu maksimal 6
Bulan
Persentase capaian perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan ditahun 2013 sebesar 88,24% dan 90%. Capaian ini
dapat dikarenakan dalam perkara Pidana memiliki batas waktu untuk melakukan
penahanan terhadap terdakwa dan dalam perkara Perdata persentase tersebut
dicapai dikarenakan untuk para pihak yang berada di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sukabumi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan, terutama
perkara perceraian dan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sukabumi mencapai
lebih dari 50% dari total perkara yang masuk.
Page 16 of 21
e. Indikator 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu lebih dari 6
bulan
Persentase perkara di Pengadilan Negeri Sukabumi yang diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan sebesar 17% dan realisasi sebesar 17% maka
pencapaiannya sebesar 100%, ini lebih dikarenakan para pihak diluar wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sukabumi sehingga membutuhkan waktu 1 bulan untuk 1 kali
panggilan.
2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim
Pencapaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2013
sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
50% 98%
50% 98%
80%
100%
50% 96%
50% 95%
80%
100%
100% 97,96%
100%
96,94%
100% 100%
Dalam perkara pidana, tingginya persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum banding, maupun kasasi oleh karena baik penuntut umum maupun
terdakwa telah merasa puas terhadap putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sukabumi. Dan tidak adanya pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk
perkara pidana di Pengadilan Negeri Sukabumi.
Dalam perkara perdata, para pihak sebagian telah merasa puas dengan
putusan Majelis Hakim, dan kebanyakan perkara di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sukabumi adalah perceraian, yang selalu menerima putusan Majelis Hakim.
Page 17 of 21
3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada
tahun 2013 sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
100%
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
100%
100%
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100%
100%
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
75
75
100%
a. Indikator 1. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebesar 100% dan pencapaiannya
pun sebesar 100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas
tersebut akan dikembalikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ataupun Mahkamah
Agung.
b. Indikator 2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase berkas yang diregister
dan siap didistribusikan ke Majelis sebesar 100% dan pencapaiannya pun sebesar
100% dikarenakan apabila berkas perkara tidak lengkap maka berkas tersebut tidak
akan diterima oleh Majelis dan harus sesuai dengan peraturan Undang-undang yang
berlaku.
Page 18 of 21
c. Indikator 3. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak sebesar 100% dan
pencapaiannya pun sebesar 100% dikarenakan apabila panggilan tidak sah maka
Majelis Hakim memerintahkan untuk mengulang panggilan kembali untuk sidang
yang akan datang.
d. Indikator 4. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat sebesar 100% dan pencapaiannya sebesar 100%, karena data
yang diajukan telah lengkap, sehingga Majelis Hakim mengeluarkan penetapan dan
sistem kerja di Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik.
e. Indikator 5. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Rasio Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi yang ditargetkan 1
Majelis Hakim menangani 75 perkara (1:75) ternyata dari realisasi di Pengadilan
Negeri Sukabumi dapat disimpulkan bahwa target tercapai 100%. Rasio ini ditentuan
oleh jumlah hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi.
4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Pencapaian sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
to justice) pada tahun 2013 sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
100%
100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
50%
50%
100%
a. Indikator 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan sebesar 100% dan pencapaiannya di tahun 2013 sebesar 100%,
meskipun tidak ada lagi dana bantuan hukum pada DIPA 2013.
Page 19 of 21
b. Indikator 2. Persentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase Kepuasan Pelayanan
Pengadilan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 50% maka pencapaian di tahun
2013 sebesar 100%, ini tercapai karena dukungan adanya website dan CTS
Pengadilan Negeri Sukabumi serta Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Pencapaian sasaran kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2013
sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
15%
15%
100%
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
sebesar 15% dengan realisasi sebesar 15% maka di tahun 2013 pencapaiannya
sebesar 100%.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Pencapaian sasaran kualitas pengawasan pada tahun 2013 sebagai berikut :
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
(%)
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
10%
10%
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
5%
5%
100%
a. Indikator 1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Pengadilan
Negeri Sukabumi mencapai 100% dari target sebesar 10% dan realisasi sebesar 10%,
dikarenakan adanya pengaduan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Bandung yang
Page 20 of 21
berhubungan dengan Kinerja Pengadilan Negeri Sukabumi dan pengaduan tersebut
telah ditindak lanjuti dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
b. Indikator 2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Pengadilan Negeri Sukabumi menargetkan persentase temuan hasil
pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti sebesar 5% dengan realisasi sebesar 5%
maka pencapaiannya sebesar 100% karena segala temuan pada Pengadilan Negeri
Sukabumi, dan pengaduan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Sukabumi telah
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya bersama-sama antara satker dengan tim dari
Korwil Jawa Barat dan Mahkamah Agung RI.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas Keuangan merupakan gambaran pencapaian penyerapan / realisasi anggaran
yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima oleh Pengadilan
Negeri Sukabumi. Pada tahun 2013 total anggaran yang diterima adalah sebesar
Rp.4.697.403.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu
Rupiah), yang berasal dari 2 (dua) DIPA yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
(Ditjen BADILUM) dan DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA).
Rincian realisasi anggaran berdasarkan program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Renstra
Pengadilan Negeri Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen BADILUM) sebesar
Rp.58.986.000,- dengan rincian sebagai berikut :
a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp.58.986.000,-
dengan realisasi sebesar Rp.47.824.500,- atau sebesar 81,08%.
2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) sebesar Rp.4.638.417,000,- dengan perincian
sebagai berikut :
a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung sebesar Rp.4.538.417,000,- dengan realisasi sebesar
Rp.4.527.082.132,- atau sebesar 99,75%.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar
Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.100.000.000,- atau sebesar
100,00%.
Page 21 of 21
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan
untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat
dicapai oleh lebih dari satu program.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3 (tiga) program pada Pengadilan Negeri
Sukabumi menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun
berjalan, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat
diukur setelah tahun anggaran. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerja yang
berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Sukabumi telah berjalan dengan baik dan lancar.
B. SARAN-SARAN
Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana
yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan
sehingga hasil yang maksimal belum terwujud. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi
dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang
diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Pagu Anggaran kegiatan yang besar
dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran
kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan sesuai dengan yang diharapkan.
LAMPIRAN - LAMPIRAN
STRUKTUR ORGANISASI
INDIKATOR KUNERJA UTAMA
(IKU)
&
SK IKU
PENGADILAN NEGERI
SUKABUMI
PEITGAI}TLAN IqE GERI SUKABUMIJalan. Shayangkara No. 1$5
Telp. { *256 } 222S5* - ZZt*74,sul{ABUi,tr 43123
l{ebsih r pr-su*abumikota.go.id
SURAT HEPUTUSAN KATUA TENGA}ILAIT N{GERI SUKABU}II}.'"SMOF- :W! l-Li# f 0o A{P.81.0USI{4X#SI3
Menirnlratrg
lv{engingai
TENTANGREVTU PEII{ETAPAN INI}IKATCR KINERJA UTAMA
FENGAIIILAN NBGESI $I-IKABI-}&,$
KSTUA PANGADILAN NEGERI SUKABUMI
: 1, Bahrra rrrtek raelaksan*kan kete*fuan pasal 3 dan pasal 4Peraftran Menteri F{egara Pendayagrraan Aparatur Negam Ncmor :
PER19&{.PAI{/5/?00? tentang Fed*man Umtx* Fenetapan IndikatcrKure.qa Uta:*a {IKLQ Insta*si Fe.me.rittah;
7. Sahwa deugan berakhimya masa Reflcaila Pembangunan JangkaMenengah EPJM) Tahun ?0f4 * ?S09, dan dirnulainya RencanaPernbaginan Jangka Meueagah {RPJMi Tahun 201S - 2S14 makaPengariiian i.iegeri Sukabu:ni periu nteninjau kembaii aiau mereviuuntuk Fsnyenrpilrnaan Indikatcr Kinerja Utama {fK$}.
1
J.
Undang-unciang i"iom*r : 3 Tah*n 2**9 teniang perubahan kedua aiasUndaag-nndang Nsmor :14 Tahsa 1985 tentang Mahkamah Aggrg.
Undang*adaag N*mrr : 48 Tahua ?*S9 tentang Kek$asaanKehakiman.
Undang-u*dang Na*ror : 49 Tah*r: 20*9 tenta*g perubaka:r keduaata-s Unda*g- rmdang Nrmor : 2 Tahun 1986 tentang FeradilanUmum.
Undang-undang l-foxror :50 ?ahm 2S{i9 teutaag p*rubahan keduaatas Uadang-md,ang Nomor : ? Tahua 1989 teatang Peradilan Negeri.
Perahlraa Pemeriatah Nomcr : I Tahun ?S0S tentaag PelapcranKerangarr da* Kine{a Insfaasi Pemetintah.
Feraturar: Presid*n Nomor: ? Tahun 2fiS5 tent*ng RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasi*nal Ta*rur 2S*4-2CS9.
Ferat$ran Presiden Nomor : I Tahun 2SS5 tentang Kedudukan,Fungsi, Sfrulcur Grganisasi" dan Tata Ke{a.
Peratural Presiden Nornor' : 13 Tahun 7CI05 teatangSekref ariat Malrkamah Agrur g.
Perafir*n FrEsiden Ncmor : 14 Tah*n ?S05 tentangKryaniteraan Mahkamah Ag*ng"
U*dang-u*dang l-Iarnor : 3 Tah*n 2SS9 tentang pertbahaa kedua atas{ Indang-nndang Nnmor : l4 T*h*n I985 tentang Mahkamah Ag*ng
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagraraan AparaturNegara Nomor : PERJ9 M-PAN/51?00? tentang Pedoman UmumPenetapan fu dikator Kinerj a
4.
5.
6,
7"
8.
9.
1*
Menetapkan
Pertama
Keds*
Ketiga
Keempat
MEMUTUSKAN
KEPUTU$AN KSTIIA PSNGADILAN NEGERI SUKA3UMITEN?AF{G PEilSTAPAN INDTKAT*R KTNERJA UTAR{{PENGAI}ILAN NEGERI STIHABUMI.
lsdik*tcr Ki*erja Utama sebagairnana tcrcanturn datam lampiran peraturan iniarrrupakar a*uaa kinerja ya$g dipnakas cleh Peagadilan Negeri Sukabalni,
u*fuk me*etapkan rfl$afla kinerja tahunaa, menyampaikan rencana kiasrja dan
anggatan, fieii3iisriii d*kiim*ii p*neiapa:i kiiierja, ifisiiliiiiiii laporaii
akrmt*bilitas kineqa serta melalankari evaluasi pencapaian lqinerja sesuai dengan
doktunen Rencana Strategis Pengadilan Negeri $trkabumi tah*n 2(}tS-2*14.
Fcnwrc***n T *ncran A1"rr**ohitif*e Finori* r{*n Frmftr*ci fertrqrlqn lencgnriqn
kin*rja dan disampaikan kepada Pengadilaa Tinggl Bandung.
Dalam rasgka lebib meaingkatkan efsktifitas pelaksanaan keputusarlperaturan
isi, Hakim P*ugawas Bidang dibedkaa tlgas untuk :
a" Melalq*kaa reviu atas
meyakink** keandalan
kinerja.L l t^l-1--l-^- ----1,---: r^*1,^l-- t--*--L--^-/- :-i l--- --^t^-^-1--- l-^-^^-t^@r lYltrtitlltll\ilu EvitlUitbr H;IUA$AF ftcrlJgrtil$drFplnti*ttttillt lul. llaltt [rgti*Ft]tKnn rilipd$ii
Ketua Pengadilan Negeri Snkaburni
Keputr:san ini mnlai berlaku s*jak tar:ggal ditetapkar, dengan ketent{ran apabila
dksn::dia:r hnri terd*pei k*-?-elin:an a},en diperbaiki sebagaima::* mestir4'e.
cap*ian kinerja setiap sahran kerja dalam rangka
inf*rmasi yang disajikan dalarn lapcran akuntabilitas
Direhpkan diPada Tanggal
: SUKAEUMI: Septernber 20i3
ilan Negeri Sukabumi
WTLARSC, SIL,*IH.
Salina:r Keputusa* ir:i disampaikan kepada:l. KekraP*ngadilan Ti*ggi Bandrurg2. Hakim Pengawas Eidang F*ngadila* Negeri Srrkabruni
19S112 I SSI
Page 1 of 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. X 100% Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana
Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan
Majelis Hakim Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Page 2 of 2
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X 100% Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera/Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan
Jumlah Masyarakat Pencari Keadilan Yang puas X 100% jumlah kuisioner yg disebarkan
Panitera /Sekretaris Hasil kuisioner
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal
Ketua Pengadilan & Pan/Sek
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PENGAT}TLAIT NEGERI SUKABUMI.Ialan. Bhayangkara lta, 1$5
Telp. { C255 } 22285CI - ?,2t874-suKABUprr 43123
Websib : pn-sulrabumikda"ga,id
SURAT KNPUTUSAN K*TUA PENGA}ILAN NSGARI $UKABUMINOMSR :!Vil-U4.r qq 5 !I'Jp.g1.A!.iSI#/3813
TgNTANGPENETAPAN TNNIKATCR KINERJA UTAMA
PENGABILAN NEGERI STTKABI-}MI
KETUA PENGAI}II,A$ NEGfi,RI SUXASUMI
Meni*rbang : l.
rwecglllgar : i.
2.
3.
?.
Bahwa *nt*k melaksenakffl ketentu*n pasal 3 daa pasal 4Peraturan Me*teri Negara Fe*dayagrna*n Aparatur Negara Ncmor :
PERJ9&f.FANIS|XJ*7 tentang Pedem*n Umun Per:etapan In*ikatcrKne.rja Uta:ua {LK,LI} Instansi Perce.n$ah;
Babwa deng*n berakhirnya masa Rencana Pernbaaguaar JaagkaMeneagah EPJM) Tahun ?$S4 - 2009, daa dirnulainya ReacanaPembaagunan Jaagka Meirengah EPJful) Tahul 2010 * 2014 makaPcngadiian i'iegeri Sakabruni periu me*injau kembaii aiaa mereviurmhrk Fenyerrrpilrnaan Indikatar Kiner_ia Utasa $Kui.
U$dang-$ruiang Norncr : 3 Taium ?*09 ientang perubairan keiiua aiasUndang-undang Namar :14 Tabun 1985 tentang Mahkamah Aguag.
Undang-unda:g Ncmar : 48 Tahrur ?S09 teatang Kek$asaaaKshakima*.
Undang-u*da:rg Namcr : 49 Tahur l0*9 tenta*g per*b*han keduaatas Undailg- und*ng N*mar : 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum.
Undang'undarg Namcr :5S Tshun 2$Sg ier$ang perabahan keduaatas Uudang-tndang Namor : ? Tahun 1989 teatang Peradilaa Negeri.
Ferahran Pemerintah Nomor : I Tahmr 2006 fenfang PelapcranKelangan da:: Kinefa Instansi Pemerinfah.
Feraturan Presid*n N*mor: 7 ?ahun 20*5 tentang RencanaPer*ba:rgunan Jangka Menengah Nasi*nal Tahm ?SS4-2S*9.
Peraturan Fresiden Nomar : 9 Tahun ?S05 tenta:rg Kedndukan,Furgsi, Stn:ltur Organisasi, dan Tata Kerja.
Perahran Presideu Nomcr : 13 Tahun ?SS5 tentangSe*ref ariat Mahkamah Agung.
Per*ftrr*n Presiden Ncmor :
Kepa*ileraan M*hkamah Agr*ng-14 Tahun 20S5 fentang
Undang*rndang No*or : 3 Tahua 2**9 tentang penrbahan kedsa atasI indang-und*fls Nnmr$' : 14 Tahrrn 1985 fenfang Mahkamah Agnng
Pcraturan fu{srteri Negara Pendayaguraan AparaturNegara Ncmor : PER/9 M.PAN/51?00? tentang Pedaman UmumPenetapan lsdikator Ki**rj a
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1S.
11,
Menetapka*
Pertama
ts-ed*a
Ketiga
Keempat
MEMUTUSKAN
KEPTITUSAN KETUA PENGAT}IIAN NgGEAI SUKAB{"'MITSNTANG PE}!{ETAPAN INI}IKATOR KINERJA {,TTAMAPENGABILAN NESERI SUKABUMI.
I*dikatar Kinerja Utama sebagainan* tsrsantum dalam lampiran pcratr:ran ininerupakar a*uan kin*rja yang dignaakan aleh Pengadilan i'legeri Sukabuxi,rnfuk rner:etapkan rsncana kine.{a tahxran, menyampaikan rencana kiaerja dan
ar-rgga"rdfi, illeii)-risiiil dokuri-reii p€meiapaii kinerja, ineiiyiisiiii laporar--t
akrmtabilitas kinerja serta melakr&an evaluasi pencap*ian lcinerja sesuai dengan
dol*une* Rencana Strategis Pengadilan Negeri Strkabumi tshu* 20lS-?*14.
Fenrnrcrr*ln f cr*^r*fl At"rrnf*hilifce I{inpri* rlen llsh*ei fcrh*rlqn nprnm*irnrvr!44:. Fe:a--f*i*.i
kinerja dan disampaikan kepada Pengadilaa Tinggl Bandung,
Dalam rangka lebih rneningkatkan ef,ektifitas peialcsanaan keput*sarfp€rafuranisi, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas uutuk :
a. MelalE*kan reviu atas c*paian kinerja setiap saftialr kerja dal*m rangkameyekir:kan kean*alan infermasi yang disajikan dalam lapcran aktmtahilitaski*erja.
k r,f -r-r---r-^- ----t--^----: +-*!=-J-- !-.:=-+=--- t^^-^L--^-:-j J-- -*^t^..^l---- t-^-^-J-u. lY.tstitlLtll{ittt cvilrudbt tfilrrd$.ti} nFF$rlr]iiiirip*t-itliIiill iE.] (lall fii€iaFcr:i{*h K€FaSa
Ketua ?mrgadilan Negeri Sulqabumi
Kepr$usan ini mulai berlaku s*jak *anggat ditetapkan, dengan ketentuan apabilar{ilren-rrrrli- tr }rgri f+r<l:rn:rf lrp.lretinra:: nlr !'! r{inar?loilgi eelramimnna rnpstinrra
Bitetapka* diPada Ta*ggal
: SUKABUMI: Jamrari 2*13
Negeri Sukabumi
Salixax Keputr:sa:r ini disampaikan kepada '1. Ket*aPengadilan Tiftggr Band*ng9. Hakir Fengawas Bidang Fengadilan l'{*geri Sukab*rni
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1 2 3 4 5
Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi
Prosentase mediasi yang diselesaikan Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Prosentase perkara yang diselesaikan Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Peningkatan tertib administrasi perkara
a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Sudah jelas Juru Sita Laporan Bulanan
f. Prosentase berkas yang diajukan banding , kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
g. Prosentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara putusan dengan pemberitahuan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Laporan bulanan
h. Prosentase penetapan penyitaan dan penggeledahan .
Perbandingan antara permohonan penyitaan dan penggeledahan yang masuk dengan penetapan penyitaan dan penggeledahan yang telah dikeluarkan.
Ketua Pengadilan Laporan bulanan
i. Prosentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring
Perbandingan antara jumlah perkara lalu lintas yang telah disidangkan dengan putusan perstek lalu lintas.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan bulanan
j. Penyampaian penetapan dismisel tepat waktu dan tempat
Prosentase penetapan dismisel tehadap jumlah perkara yang masuk
Juru Sita Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
k. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat
Prosentase penetapan penangguhan objek sengketa terhadap jumlah perkara yang masuk.
Juru Sita Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Peningkatan Kualitas SDM
a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum
Prosentase putusan pengadilan yang tidak banding.
Perbandingan antara perkara yang sudah diputus dengan berkas perkara yang diajukan banding.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
Peningkatan kualitas pengawasan
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Peningkatan pelayanan peradilan.
Prosentase penyedian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Perbandingan propsal permintaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
Prosentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo
Perbandingan anatara permohonan bantuan hukum dengan bantuan hukum yang diberikan.
Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris
Laporan Tahunan
Peningkatan penyelesaiaan eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
Prosentase jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah putusan BHT yang dimohonkan eksekusi
Perbandingan jumlah putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah berkas perkara yang telah putusan yang BHT
Ketua Pengadilan sebagai pengawas dan Tergugat sebagai pelaksana
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Tersedianya dukungan managemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan
a. Prosentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.
a. Perbandingan jumlah anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan dengan realisasinya.
Kuasa Pengguna anggaran Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
b. Perbandingan jumlah anggaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan realisasinya.
Kuasa Pengguna anggaran Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
Perbandingan jumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana peradilan dengan realisasinya
Kuasa Pengguna anggaran Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)
a. Prosentase temuan kembali arsip sesuai dengan SOP.
a. Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.
a. Perbandingan jumlah berkas perkara yang telah ditata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah berkas perkara yang telah diminutasi.
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
c. Prosentase sarana dan prasarana ruang arsip.
b. Perbandingansarana dan prasarana yang ada dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi
Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
MATRIKS RENSTRA
2010 - 2014
Page 1 of 3
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI SUKABUMI TAHUN 2010 - 2014
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas .
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya penyelesaian perkara.
a. Persentase mediasi yang menjadi
akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan. - perdata - pidana
c. Persentase perkara yang diselesaikan. - perdata - pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
X
X X
X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X
0%
100% 100%
60% 90%
80% 100%
20%
5%
100% 100%
65% 92%
85% 100%
17%
10%
100% 100%
70% 95%
85% 100%
15%
Page 2 of 3
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata - Pidana b. Kasasi - Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali - Perdata - Pidana
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
b. Persentase Kepuasan Pelayanan Peradilan
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
50% 97%
50% 98%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
75
100%
50%
50% 98%
50% 98%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
75
100%
50%
50% 99%
60% 99%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
75
100%
50%
Page 3 of 3
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Meningkatnya kualitas pengawasan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
X
X
X
X
X
X
10%
5%
5%
15%
10%
5%
20%
15%
5%
RENCANA KERJA
TAHUN 2015
Page 1 of 2
RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
TAHUN 2015
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 92%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
30%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding
- Perdata - Pidana b. Kasasi
- Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali
- Perdata - Pidana
50% 98%
50% 98%
75%
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
Page 2 of 2
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
75
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
b. Presentase Kepuasan Pelayanan Pengadilan.
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
30%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2014
PERNYATAAN PEN ETAPAN KI N ERJA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
: H. SUDIRMAN MUSLIM, SH., MH.
: Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukabumi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rdngka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sufabumi, April 2014
t/ Panite'alsektetdlis
SH., MH,
: H. DANDY WILARSO, SH., MH.
: Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi
t007NrP. 19600s03 198612 1001
Page 1 of 3
Page 2 of 3
PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI SUKABUMI
TAHUN ANGGARAN 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
10%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana
70% 95%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata - Pidana
85% 100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
15%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding
- Perdata - Pidana b. Kasasi
- Perdata - Pidana c. Peninjauan Kembali
- Perdata - Pidana
50% 99%
60% 99%
80%
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadapperkara
75
4. Peningkatan aksesibilitasmasyarakat terhadapperadilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeovanq diselesaikan
lOOo/o
b. Presentase KepuasanPelavanan Pensadilan.
50o/o
5. Meningkatnya kepatuhanterhadap putusanpengadilan.
Persentase permohonan eksekusiatas putusan perkara perdata yangberkekuatan hukum tetap yangditindaklaniuti
20o/o
6. Meningkatnya kualitaspengawasan
a. Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklaniuti
15o/o
b. Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternal yangditindaklaniuti.
5o/o
H. DANDY WIIARSO, SH., MH.
NrP. 19600503 198612 1001
Sukabumi, April 2014
, Panrlera I Sekretaris
NlP. 19550413 198103 1007
Page 3 of 3
SK TIM PENYUSUN LAKIP
PENGAI}TLAIT NEGERI SUKABUMI.Ialan. Bhayangkara t{o, 1O5
Telp. { *266 } 22u85o - ?,?.I's74-
SUX*BUltlI 43123lt$ebsih : pn-sukabumikota.go'id
cttE6? t{FDtlTttcf,il rl'FTua gFilnarrt! trtrl HFGFPT ctn(f,RlllllJU-.F- ia-' V i ii.;Fi- i* I *^ .
-.i--------- i--v-il. Ye.Ua-Y.-r-
FIOMOR :l{$tl-tl4/ 6V6 /KF'Ol'$USKlIxl2Ol3
TEI{TAH€FE U U N! LI !{A!I / PE X G*!'I € T_[54}I TI!! PE }IYLISU N
LAPORAI{ AI(U I{TA3I LITAS KI 1{ E T,]A I }I5TAI{$ PEIiI =
RI IITAH {I.AKI P}Pf ]{GADIIAI{ ItI E€= RI SU I(ABU ilT{I TAH U T{ 2O 13
I{ETUA P=ilGA9IIAII IIE€ETI SUILA-8UII{I
Menimbang
Menrrinn:f
: 1. Eahwa dalam rengka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7
tahun 1999 Entang AkuntabiliHs Kinerja Pemerintah, maka prlu untukmenunjuk dan rnengangkat llm Penyusunan l*poran AkunhbilitasKinerja lnstansi Pemerinbh ;
?. Sahwa Pqawai yang tersebut dalam Surat keputusan ini dipandangcukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusunan
Lapran Akunbbilibs Kinerja lnstansi Pemerintah {ljICP} tahun 2013pda Pengadilan Negeri Sukabumi.
: !..
2"
Incfnrkci Pre<iden llnnrec\ Nnmnr 7 Tahrrn lQ-Q tentantr A-krrntahilitas:;:;i; uiJ; i:; -P. v',
inerja In*nsi Pernerinbh ;
Dikh.rm Ketiga Instruksi Presiden l{omor 5 Tahun 2S04 tentangPenyusunan Dokumen Penebpan l{inerha mulai dafi Pengadilan NegeriTinnlrat Dqrtrrna lrpatrc ca.:r2 Frarioni:nn rlannan hordacarlran Inrlikator'; iiiiii€i iqi GiiiU irLuGJ JLiEis t*iJt.ttett}'
Kineria iJhma r*asing-masing ;
Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasionaf Tahun 2CI04-200$.
Peraturan Presiten Nsmor : I Tahun 20$5 tentang Kedudulen,Fungsi, Struktur Organixsi, dan Tah l(erja.
Perah.rran Presiden Homor : 13 Tahun 2005 tentangSekrehriat illahkamah Agung.
Perat$ra* Presiden lrlomor : t4 Tahun 2S05 tentangKepanibraan F4ahkamah Agung.
kraturan Men** Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN)Irlnaar . Dtr$rn(lltl DltRltnEJ?tln? fan+.nrr De<{nmrn I lmrrm Pcnol:rrrniiuiai'vi . -i-;\a{r;t-=i.-ftiiiUJt-UUt F-agr.:' vrttur.r rL.rLsler.
Indikatar Kinerja Utama ;
Pemturan *tenteri Negara Pendayagunaan Apara*r Nqara (Men PAf'l)
Nomor : 5fJ31/lil.PAltU1A2004 tentang Penehpan Kinerja serta ssuaidengan Tugas Pck+k dan Fwgt$ ;
Feraturan f{enteri |ryffi F€f*1qgunaan Aparatur Negara danRefsrmasi Eirokr#i (fk pAlS & R8) Nomcr : 11 Tahun 2S11 tentang
3.
4.
7.
lvlemperhatikan
Menetapkan
Ferbma
Kedua
Tembiisan disai-:rpaikan kepada "r irt :
a. Ke$a !'lahlernah Agung RI di Jalclta ;
b. Wakil ketua lilahkamah Agung RI Bidang Yudisialdi Jakarb ;
c. Wakii keiua i4ahi<amah Agung Ri Bkiang Non r-udisiaiciijakaria ;
d. Para KSue F{uda Mahkarnah Agung RI di lalerta;e. Panitera Mahicmah Ag*ng RJ diJalqarta ;
t Sekrebns Mahkamah Agr:ng R-J {li-lakarb ;g. Para Belon I di Ungkungnn !{ahlamah Agung RI dilalqarta ;
h. l(etua PengadihnTi*ggi Sandungdi Eandung;
i. K*ua Pengadilan l!€g€rt Sukabumi {sebagai laporan} ;
]. Arstp-
9enyampaian Laporan Akunbbilitas Kinerja Tahun 201? dan SckumenPenetapan Kinerja Tahun ?S12 ;
: Hasil RapatTanggal 18 *pFmber 2013 hntang Pembenil:kan Tim Penyusunanlaporan Akrrnbtrilitas Kinerya Insbnsi Pemerinbh {IAKIP) bhun 7013 padaPengadilan Negesi Sukabumi.
F{EMUTUSI(AN
f'!*nunjuk da* nengangkat yang rian€nya terseb*t pada lajur dua dalam jabatan
sebagairnana teffiritum dalam lajur tign daftar lampiran surat keputusan ini.
Surat Keputusan ini herlaku seiak hnggal ditetapkan dengan keEntuanbahwa apabila dikemudian hariternyah terdapat kekeliruan dalam keputusan iniaka* diadakan perkikan sebagaimana mstinya ;
Ditetapkan di: S UK "4, B UM I
: l8 September 2013
NEGER{ SUKABTTMI
wlr.aRso, sE MH.19&612 I *$1
LAi{P:L{N Sl}R.{T KEPUTUSAN KETU.A PE}'IGADIr-{N I']E*SRISUKABUMI TSNTANC PAMBSNTUKAN TIM LAPORA.ilI AI{LT{TABILITASKINERTA TNSTA.NSI PES{ERTNTAfl { LAKIP il,rorvrCIR :w11-u4l q6Q /KP.s1.01/stvrx/2013]-:rnn:l . lft {snfsmhar ?n1?. av vvt *.t.
PsruNi{-,1trtN DALAMTIIVI LAKTP SEEACAI
I 7 -14
I H. DAf ilY I}.'ILARSS" SH"h{HN{P 195*{15*3 19861? t #}l
Ite*rr* Pencxlilcr Rle a+ri
$ukabtuiPrlinJrnc
]-. wAul'Ll PR qSSTYO MBO1fO, SH.MHNIP 19S30531 t98*{}3 I f{}3
Wakil KstuaPergadilanNecsri Sukabsrrli
Kefua Tirn LAKIP
H, S U}IRMAN fuIUSLIM" sH.MH.NIP. 1955il.3l3 l9$l*3 t {ifi?
Fanitera f Seliretaris lValcil Keh.ta Tim LAKIP
4 SUGTRL SH.ilIP 196311I9 t99l*3I {}S3
trVakil P*nitera Kocrdi**ter Tim EidangTetr*is
EDI SUPRLE.}I. SE-NIP. 196t0S12 t994*3 I {X}3
Wakil Selret*ris Koordinator Tim BidangAdrninisba$i
6 WIDYATIHSRI KLTNCORO YAKTI. SH.tv{HNIP 19?7t?$4 2fr]?12 ? 0CI2
Hakim Anggata
7 HARIS FAtrTLLAH, SH"NIF. 196308r)l t9'i6$3 l rX]5
P*nite.ra Mnda Perd*tc Anggeta
s. TJETJEP HIDAYATN{P r95?t tiir 197713 I {S1
Pardtera btuda Hukum Anggota
9" DJN.DJAN G S L'DARMA].INrP 195?12t2 19?6$3 i {S?
Psritrv* MrrdaPidana 3,rggr:f*
1S. ILHAh4 SAFUTRA- ST..STi.NlP. 1983 0514:SS6{14 I $S?
Ilepala Sub E*gia*Ksumearr
Anggota
II IYAN RUHYANAlTtn lall/n+tn I&nA^r I rua!\ta- t:ttllllrJ4? t??uuJ t wJ
Kepala Sub. Eagianv -^ -----,-:--fuEreTB'UCII
Anggota
t2. EKAhIIruA$AT{NtP t9?3042! i1.'93$3 ? tll I
Kepal* Sub. Bagian Uru*m Auggata
t: A ?\tfll}F tr{NIP. IgTSUrlt :C$904l S*:
Q*a{D@,la*n / L--3:.
t4 TAUFIQ HIDAYAruRAHMAN, SH.NIP. 19*105?r) 2S11S1 : 008
SturfP€rd*ta Anggota 1IT
15 AGLNG NUGROHO. STNIP. 1983$423 2{[t8l I {t13
Sta{ Keumsat Anggota I lT
NEGSRI SUKABITT4IPgfiTq4_srLAH
-i;i:,.,'; f,-ii1 lr'+" t]'.- il - , -: ,l I \-4.- 1\..'. -t /l "r'f. /^ .\l
(\':'.-/H ll\"1l"-(tr- iNL"\|'/
,','t.t {!: r.*
i :.,1
,.
ILAESO. SH.MH.t9861: t 00t