kriteriapr_jlnarteri

8/15/2019 kriteriapr_jlnarteri

1/43

Pd. S-01-2004-B

dari 431

Kriteria pemanfaatan ruangdan pengendalian pemanfaat an r uang

di sepanjang jalan ar t er i pr imer antar kota

1 R uang L ingkup

Pedoman kriteria pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang inimencakup ketentuan umum, ketentuan teknis, kriteria pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kotapada kawasan budidaya. Kriteria yang ada dalam pedoman ini merupakanperangkat operasionalisasi Rencana T ata Ruang Wilayah (RT RW) Provinsi danKabupaten.

Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi :a. Pemerintah Provinsi/Kabupaten sebagai acuan dalam rangka menyiapkan

peraturan-peraturan dan kebijakan pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di s epanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota;

b. Pembina Jalan dan Pengelola Jalan sebagai acuan untuk menyelenggarakanpengaturan dan kebijakan pembinaan di sepanjang Jalan Arteri Primer AntarKota;

c. Pengelola dan Pengguna lahan di sekitar Jalan Arteri Primer Antar Kotasebagai acuan dalam pemanfaatan ruang.

2 Acuan Normat if

Kriteria Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di SepanjangJalan Arteri Primer Antar Kota, disusun berdasarkan peratur an perundang-undangan yang berlaku, yaitu :- Undang Undang RI No. 13 T ahun 1980 tentang Jalan ;- Undang-Undang RI No. 14 T ahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ;- Undang Undang RI No. 24 T ahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

- Undang-Undang RI No. 23 T ahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup ;

- Undang-Undang RI No. 22 T ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;- Peraturan Pemerintah No. 26 T ahun 1985 tentang Jalan ;- Peraturan Pemerintah No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban,

serta Bentuk dan T ata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang ;


2/43

Pd. S-01-2004-B

dari 432

- Peraturan Pemerintah No. 47 T ahun 1997 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional ;

- Peraturan Pemerintah No. 102/2000 tentang Standarisasi Nasional ; - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 480/KPT S/1996 tentang Penetapan

Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Pr imer menurut Peranannya ;- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.

327/KPT S/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang PenataanRuang .

3 I st ilah dan def inis i

3.1

Ruang

Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satukesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukankegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. ( UU No. 24/1992 )

3.2

T ata Ruang

Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.(UU No. 24/1992 )

3.3

Penataan RuangProses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang. ( UU No. 24/1992 )

3.4

Pemanf aat an Ruang

Rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkanruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. ( UUNo. 24/1992 )

3.5Struktur Pemanfaatan Ruang

Susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang secara hirarkis danfungsional berhubungan satu s ama lain membentuk tata ruang. ( UU No.24/1992 )


3/43

Pd. S-01-2004-B

dari 433

3.6

Pola Pemanfaat an R uang

Bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber dayaalam, sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi,

administr asi, pertahanan keamanan; fungsi lindung budidaya dan estetikalingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuhmenyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang. ( UU No. 24/1992 )

3.7

Pengendalian P emanf aat an R uang

Kegiatan pengendalian yang dilakukan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangdiselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanismeperijinan. ( UU No. 24/1992 )

3.8

Kawasan Budidaya

Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasarkondis i, dan potensi sumber daya alam, s umber daya manusia, dan sumber dayabuatan. ( PP No. 47/1997 )

3.9

Kawasan Perdesaan

Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaansumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatanekonomi. ( UU No. 24/1992 )

3.10

Kota

Permukiman, berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnyabersifat non-agraris, kepadatan penduduk relatif tinggi; tempat sekelompokorang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama di suatuwilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis danindividualistis. ( Kamus T ata Ruang )

3.11S ist em Jar ingan Jalan P r imer

Disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan strukturpengembangan wilayah tingkat nasional, yang menghubungkan simpul-simpul

jasa distribusi, sebagai berikut : dalam satu Satuan Wilayah Pengembanganmenghubungkan secara menerus kota jenjang kesatu, kota jenjang kedua, kota

jenjang ketiga dan kota jenjang dibawahnya sampai ke pers il di dalam satu


4/43

Pd. S-01-2004-B

dari 434

kesatuan wilayah pengembangan dan yang menghubungkan kota jenjang kesatudengan kota jenjang kesatu antar satuan wilayah pengembangan. ( PP No.26/1985 )

3.12

Jalan

Suatu prasarana perhubungan darat dalam benbtuk apapun, meliputi segalabagian j alan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yangdiperuntukkan bagi lalu-lintas. ( UU No. 13/1980 )

3.13

Jalan Ar t eri

Jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak j auh,kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah j alan masuk dibatasi secara efisien. ( UUNo. 13/1980 )

3.14

Jalan Ar t er i P r imer

Menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan ataumenghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. ( PP No.26/1985 )

3.15

Kawasan P r imer

Kawasan kota yang mempunyai fungsi primer; fungsi primer sebuah kotadihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebihberorientasi ke dalam dan jangkauan lokal; fungsi primer dan fungsi sekunderharus tersusun teratur dan tidak terbaurkan; fungsi primer, fungsi sekunderkesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubunganhirarki. ( PP No. 26/1985 )

3.16

Daerah Manf aat Jalan

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dankedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dimana

ruang tersebut meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng,ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalandan bangunan pelengkap lainnya. ( PP No. 26/1985 )


5/43

Pd. S-01-2004-B

dari 435

3.17

Daerah Milik Jalan

Merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentuyang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diperuntukkan bagi daerahmanfaat jalan dan pelebaran j alan maupun penambahan j alur lalu lintas dikemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, . (PP No.26/1985 )

3.18

Daerah Pengawasan Jalan

Ruang sepanjang jalan di luar Damija yang berada di bawah pengawasanpenguasa jalan, ditujukan untuk penjagaan terhadap terhalangnya pandanganbebas pengemudi dan untuk konstruks i jalan, dalam hal ruang daerah milik jalantidak mencukupi, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan. ( PP No. 26/1985 )

3.19

Pedoman

Acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapatdisesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat. ( PP No.25/2000 )

4 Ketentuan Umum

4.1 S t rukt ur pemanfaatan ruang di sepanj ang jalan ar teri primerantar kota

Struktur pemanfaatan ruang yang ditetapkan di dalam Rencana Tata RuangWilayah Kabupaten meliputi sistem permukiman dan kegiatan, s istem jaringan

jalan arteri primer, dan sistem prasarana lainnya. Dalam struktur pemanfaatanruang ters ebut telah diatur norma dan prinsip di bawah ini.

4.1 .1 S ist em Pusat Permukiman dan Kegiat an

Pemenuhan kebutuhan permukiman diwuj udkan melalui pembangunan kawasanpermukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu denganpelaksanaan yang bertahap. Pembangunan kawasan permukiman bertujuanuntuk:− Menciptakan kawasan permukiman yang ters usun atas satuan-satuan

lingkungan permukiman;


6/43

Pd. S-01-2004-B

dari 436

− Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkunganperumahan yang telah ada di dalam atau sekitarnya.

Satuan-satuan lingkungan permukiman satu dengan yang lain dihubungkan oleh jaringan transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan kawasan lain yang

memberikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.

4.1 .2 S ist em Jar ingan Jalan Pr imer

Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti struktur ruang wilayah nasional,yang menghubungkan simpul-simpul jasa distr ibusi secara menerus PusatKegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal(PKL), dan sampai ke Persil. (lihat Gambar 1)

Sistem jaringan jalan arteri primer juga terkait dengan fungsi dan wilayahadministrasi Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. (lihat Gambar 2)

Menurut fungsinya, jaringan jalan primer terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor,dan jalan lokal. Pedoman ini hanya akan mengulas mengenai jaringan jalanarteri primer.

4.1.2.1 Cir i Jalan Ar teri Pr imer

Jalan arteri primer menghubungkan secara efisien antar Pusat KegiatanNasional, atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah(serta menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional dengan kota lain di negaratetangga yang berbatasan langsung).

Ciri jalan arteri primer adalah :− Jalan arteri primer (antar kota) yang memasuki wilayah perkotaan tidak

boleh terputus (menerus);− Jalan arteri primer melalui dan atau menuju kawasan primer;− Lalu lintas j arak j auh pada jalan arteri primer adalah lalu lintas regional

(menerus); lalu lintas menerus tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulangalik atau lalu lintas lokal (dari kegiatan bersifat lokal);

− Kendaraan angkutan barang dan kendaraan angkutan umum jenis bus dapatdiijinkan melalui jalan ini;

− Jalan arteri primer sebaiknya dilengkapi/disediakan tempat istirahat menurutpedoman perencanaan tempat istirahat yang ada.


7/43

Pd. S-01-2004-B

dari 437

Gambar 1 S is t em Jar ingan Jalan Pr imer


8/43

Pd. S-01-2004-B

dari 438

Gambar 2 S is t em Jar ingan Jalan Ar t er i Pr imer dalam KeterkaitanPenataan R uang secara Fungsi U tama dan Administ rat if

Jalan Arteri Primer


9/43

Pd. S-01-2004-B

dari 439

4.1.2.2 Kar akterist ik Jalan Ar t er i Pr imer

Karakteris tik jalan arteri primer adalah sebagai berikut :− Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60

(enam puluh) kilometer per jam (km/h);− Lebar Daerah Manfaat Jalan minimal 11 (sebelas) meter;− Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien; jarak antar jalan masuk/akses

langsung minimal 500 meter, jarak antar akses lahan langsung berupakapling luas lahan harus di atas 1000 m 2, dengan pemanfaatan untukperumahan;

− Persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentuyang sesuai dengan volume lalu lintas dan karakteristiknya;

− Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka,lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain;

− Jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk s epeda dankendaraan lambat lainnya;

− Jalan arteri primer mempunyai 4 lajur atau lebih dan seharusnya dilengkapidengan median (sesuai dengan ketentuan geometrik);

− Apabila persyaratan jarak akses jalan dan atau akses lahan tidak dapatdipenuhi, maka pada jalan arteri primer harus disediakan jalur lambat(frontage road ) dan juga jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor(sepeda, becak, dll).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada T abel 1 dan penampang jalan arteri

primer pada Gambar 3 dan Gambar 4.


10/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4310

T abel 1 Ketentuan T eknis Jalan Ar teri Pr imer

ASP EK KET ENT UAN

Hubungan Menghubungkan antar PKN dengan PKN, dan PKN denganPKW (Kawasan Primer dalam kota dengan KawasanPrimer luar kota )

L alu lint as Proporsi terbesar lalu lintas regional, lalu lintas ulang alik.

Lalu lintas lokal tidak boleh mengganggu.

Batas L uar Dawasja 20 m dari as jalan.

T rotoar T idak ada di jalan arteri primer luar kota.

Jalur Pejalan Kaki dan/ataufasilitas untuk kendaraan tidakbermotor

T idak berupa trotoar atau perkerasan, bila diperlukandis ediakan seperti foot path , jalur sepeda, dan lain-lain.

Garis Sempadan Bangunan Minimum 20 m.

Kecepatan R encana Minimum 60 Km/h.

L ebar Badan Jalan Mini mum(Damija)

14 m.

Jarak Antar Jalan Masuk Minimum 500 m.

Persimpangan Pengaturan disesuaikan dengan volume dan karakteristiklalu lintasnya.

Kapasitas (desain) Kemampuan j alan dalam menampung volume lalu lintasrata-rata tiap jam (smp/jam).

Pembatasan Persimpangan dan tidak untuk parkir.

Perlengkapan Median, rambu, marka, lampu lalu lintas, lampupenerangan.

Fasilitas Pelayanan T empat I stirahat, untuk setiap minimum jarak 25 km.


11/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4311

Sumber : Pedoman Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan di Kawasan Perkotaan, 2003.

Gambar 3 Penampang T ipikal Jalan Ar t eri Pr imer


12/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4312

4.1 .2.3 Kr it er ia Pelayanan Jalan Ar t er i Pr imer

Kr iteria yang harus dipenuhi dalam pelayanan jalan arteri meliputi :

- Kelancaran

Kelancaran berkaitan dengan waktu perjalanan pengguna jalan yang secarateknis, diidentifikasi dengan kecepatan perjalanan. Untuk j alan arteri,kecepatan perjalanan minimal 60 km/jam. Kebutuhan akan kelancaran lalulintas ini ditunjang dengan terbatasnya persimpangan sebidang maupun tidaksebidang pada ruas jalan, serta hambatan yang disebabkan penggunaanruang di sekitarnya untuk kegiatan fungsional tertentu.

- Keselamatan

Keselamatan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar pengguna jalan dapat mengendarai kendaraannya dengan selamat, pada kecepatanyang telah ditentukan. Penataan lahan secara teknis terkait dengan lebar

bahu jalan, lebar bahu median, jarak simpang, tempat istirahat, frontageroad (jalur lambat), dan lain-lain.

- Kenyamanan

Kenyamanan berkaitan dengan penataan lingkungan j alan s ecara teknis, baikdalam penerapan geometrik jalan, penerapan bentuk arsitektur bangunandan lansekap, serta berkaitan dengan lingkungan hidup alami dan kegiatansosial ekonomi.

4.1 .2.4 Jalan Kolekt or Pr imer

Jalan kolektor primer menghubungkan secara efisien antar pusat kegiatanwilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusatkegiatan lokal.

4.1 .2.5 Jalan L okal Pr imer

Jalan lokal primer menghubungkan secara efisien pusat kegiatan nasionaldengan persil atau pusat kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan

lokal dengan pusat kegiatan lokal, pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan dibawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau pusat kegiatan di bawahnyasampai persil.


13/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4313

4.1 .3 S is t em Prasarana L ainnya ( lihat R ancangan PedomanPenempatan U t il it as pada Daerah Milik Jalan)

Sistem prasarana lainnya terdiri dari jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, jaringan gas, j aringan air bers ih, jaringan sanitasi, dan jaringan irigasi.

Aturan mengenai sistem prasarana lainnya yang terkait langsung dengan jaringan jalan arteri primer dapat dilihat pada Pedoman Perencanaan UtilitasJalan.

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan arteri primerantar kota maka :− T ata letak jaringan utilitas paralel dengan jalan arteri primer dan mempunyai

sifat pelayanan wilayah pada sistem jaringan jalan di luar kota, harusditempatkan di luar DAMI JA;

− T ata letak jaringan utilitas paralel dengan jalan arteri primer dan mempunyaisifat pelayanan lokal pada sistem jaringan jalan di luar kota, dapatditempatkan di luar DAMAJA sejauh mungkin, mendekati ke batas luarDAMI JA;

− T ata letak jaringan utilitas bersilangan dengan jalan arteri primer, harusmemenuhi syarat ruang bebas DAMAJA (paling rendah 5 meter di ataspermukaan perkerasan j alan, atau di kedalaman 1,5 meter dan harus mampumemikul beban struktur perkerasan dan lalu lintas di atasnya. Apabila

jaringan utilitas telah ada lebih dahulu, maka jaringan yang dibangunbelakangan harus mengikuti jaringan yang telah dibangun lebih dahulu.

4.2 Pola Pemanfaat an R uang di Sepanjang Jalan Ar teri Pr imer

4.2 .1 Penataan Ruang Pr asarana T ranspor t asi

Penataan ruang di sepanjang Jalan Arteri Primer dititikberatkan pada koridor jalan (ruang prasarana transportasi), yang meliputi :

- Penataan Ruang Kebutuhan T eknis Jalan

Merupakan penataan ruang dengan dasar perkiraan lalu lintas yangmeningkat secara gradual, dengan output ketentuan batas lahan daerah milik

jalan (Damija) yang diperkir akan terhadap keperluan untuk penambahanlajur lalu lintas di kemudian hari.

- Penataan Ruang Kebutuhan Penunjang Pelayanan

Penataan ruang ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pelayananterhadap pemakai jalan, seperti tempat istirahat, dan kawasan tertentu yangdapat dikembangkan untuk melayani pemakai jalan dan memenuhi


14/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4314

kebutuhan perjalanan, serta kebutuhan lainnya yang melibatkan penduduksekitarnya (bengkel kecil, rumah makan, SPBU, dan lain-lain).

- Penataan Ruang Kebutuhan Lingkungan

Penataan ruang kebutuhan lingkungan ini berkaitan dengan permasalahanlingkungan yang mungkin timbul setelah masa operasional, sepertikebutuhan j alan lintas (jembatan penyeberangan, dan s ebagainya) karenatuntutan masyarakat sekitarnya, perkembangan lingkungan alami yangberdampak terhadap lingkungan alam sekitarnya seperti banjir, longsor, dansebagainya.

- Penataan Ruang Kebutuhan Jaringan Jalan

Adalah penataan ruang yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinanperkembangan jaringan jalan sehubungan adanya keterkaitan dengansimpul-simpul kegiatan transportasi (terminal, penumpang, terminal barang,pelabuhan laut, lapangan terbang, lintasan KA).

4.2.2 Pemanf aat an Ruang pada Kawasan Budidaya

Pola pemanfaatan ruang menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Muatan Pola Pemanfaatan Ruang meliputidelineasi/batas kawasan kegiatan social, ekonomi, dan budaya.

Berdasarkan PP No. 47/1997 tentang Rencana T ata Ruang Wilayah Nasional,kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produks i, hutan rakyat, pertanian,

pertambangan, peruntukan industr i, pariwisata, dan permukiman. Pemanfaatanruang pada kawasan budidaya di sepanjang jalan arteri primer antar kotameliputi :

1) Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi terdiri dari 3 jenis yaitu :

a. Hutan Produks i T erbatas : pemanfaatannya untuk menunjangkepentingan pembangunan dengan produksi secara terbatas dan untukkepentingan umum terbatas.

b. Hutan Produks i Biasa : pemanfaatannya untuk menunjang kepentinganpembangunan dan untuk kepentingan umum.

c. Hutan Produks i yang Dapat Dikonversi : pemanfaatannya sebagaikawasan hutan yang dicadangkan untuk dapat digunakan bagipengembangan kegiatan budidaya lainnya (transmigrasi, permukiman,pertanian, dan perkebunan).


15/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4315

Kriteria ruang hutan produksi secara umum :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil

hutan seperti kawasan industr i;• Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional, dan

internasional (pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api);• Didukung oleh ketersediaan tenaga kerja;• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya

lingkungan dan sumberdaya air (s ungai, mata air , dan air tanah);• Di dalam radius pelayanan jaringan jalan dan sungai s erta pusat

permukiman/industri pengolahan hasil hutan.

2) Kawasan Pertanian

- Kawasan Pertanian Lahan Basah : kawasan pertanian dengan sistempengelolaan yang memerlukan air (gilir musim atau terus menerussepanjang tahun) dengan tanaman utama padi/sagu dan ataudibudidayakan untuk usaha tani perikanan.

- Kawasan Pertanian Lahan Kering : areal lahan yang keadaan dan sifatfisiknya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawijadan holtikultura (kebun rakyat, tanaman holtikultura, palawij a, padiladang, dan dapat dibudidayakan untuk usaha tani peternakan).

- Kawasan T anaman T ahunan/Semusim : areal yang diperuntukkan untuk jenis tanaman keras/tahunan sebagai tanaman utama yang dikeloladengan teknologi sederhana sampai tinggi dan memperhatikan asaskonservasi tanah dan air (perkebunan besar atau rakyat dan hutan

produksi). Dalam kawasan ini dimungkinkan adanya budidayapermukiman terbatas.

Kriteria ruang :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil

pertanian seperti kawasan industr i, dan kawasan peternakan;• Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional, dan

internasional (angkutan sungai, jaringan jalan);• Didukung oleh ketersediaan tenaga kerj a;• Didukung oleh prasarana irigasi/sumber air ;• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan permukiman

pedesaan;• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan industr i pengolahan

hasil pertanian;• Di dalam radius pelayanan jaringan jalan regional dan lokal;


16/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4316

• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kegiatanperkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

3) Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambangan terdiri dari :− Kawasan pertambangan terbuka ( surface mining ) : kawasan

pertambangan dimana semua kegiatan penggaliannya dilakukan ditempat terbuka, langsung berhubungan dengan udara luar.

− Kawasan pertambangan bawah tanah ( underground mining ) : kawasanpertambangan dimana kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah tanahdengan menggunakan sistem tambang bawah tanah.

Kriteria ruang :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil

pertanian seperti kawasan industr i dan kawasan peternakan;• Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional dan internasional

(pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api);• Didukung oleh ketersediaan tenaga kerja;• Di luar wilayah permukiman penduduk dan hutan lindung minimal j arak

3 – 20 km dengan batas yang jelas, dapat dipisahkan oleh hutan danatau perkebunan;

• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya airseperti sungai, mata air, air tanah, waduk dan udara.

4) Kawasan I ndustr i

Kawasan industri terdiri dari :− Kawasan industr i yang mendekati bahan baku : industr i kimia dasar

(ammonia, semen, clinker, kaca, pulp dan kertas, industr i organik dananorganik), industr i mesin dan logam dasar (besi baja, aluminimum,tembaga, timah, kereta api, pesawat terbang, kapal, alat-alat beratlainnya).

− Kawasan industr i yang mendekati pasar : industr i aneka pangan, industr ianeka tekstil dan kimia, industri aneka alat listrik dan logam, industrianeka bahan bangunan dan umum

Kriteria ruang :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti

kawasan pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan;• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal,

regional, nasional, dan internasional (pelabuhan laut, terminal kargo,angkutan sungai, bandar udara, j alan raya, kereta api);


17/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4317

• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan konsumen danbahan baku;

• Memiliki akses yang tinggi dengan jaringan jalan regional atau sekitar jalan regional untuk menampung angkutan berat (klasifikasi Jalan Kelas

A • 10.000 ton);• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan ketersediaan tenaga

kerja;• Di luar wilayah permukiman penduduk/permukiman perkotaan dan

hutan lindung minimal jarak 3 – 20 km dengan batas yang jelas, dapatdipisahkan oleh hutan dan atau perkebunan;

• Antara kawasan industr i dengan kawasan perumahan perludikembangkan suatu kawasan penyangga ( buffer zone );

• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya air(sungai, mata air, air tanah, waduk dan udara).

5) Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdir i dari :− Kawasan wisata alam : lebih menonjolkan panorama alam, dilengkapi

dengan jasa pelayanan makan, minum, akomodasi. Wisata alam dibagilagi menjadi dua yaitu wisata pegunungan dan wisata bahari.

− Kawasan wis ata buatan : terdiri dari wis ata sejarah dan budaya, dantaman rekreasi.

Kriteria ruang :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti

kawasan pertanian, perikanan dan perkebunan;• Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional, dan

internasional (pelabuhan laut, terminal kargo, angkutan sungai, bandarudara, jalan raya, kereta api);

• Didukung oleh ketersediaan tenaga kerja;• Jauh dari kegiatan yang memproduks i polusi tinggi (industr i, tambang,

T PA, pasar ternak/ikan);• Didukung oleh prasarana dan s arana penunjang serta pelengkapnya

(pasar/kios hasil kerajinan, akomodasi, energi listrik, telepon, air bersih,persampahan, sanitasi jaringan j alan);• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan kawasan industri

kecil/ handycraft , pusat budaya masyarakat/kesenian, bangunanpertunjukan.


18/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4318

6) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman dibagi dua :− Kawasan permukiman perkotaan : ruang yang diperuntukkan bagi

pengelompokan permukiman penduduk dengan dominasi kegiatan non

pertanian (pemerintahan, perdagangan, dan jasa lainnya) untukmenampung penduduk pada saat sekarang maupun perkembangannya dimasa yang akan datang.

− Kawasan permukiman perdesaan : ruang yang diperuntukkan bagipengelompokan permukiman penduduk yang terikat dengan polalingkungan pedesaan, dominasi kegiatan usahanya di bidang pertaniandan sarana serta prasarana pertanian.

Kr iteria ruang kawasan permukiman secara umum :• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti

kawasan pertanian, pertambangan, perikanan, peternakan, kehutanan,dsb;

• Memiliki aksesibilitas cukup baik terhadap wilayah sekitarnya (adanya jalan raya, j alan kereta aoi, angkutan umum, angkutan sungai);

• Didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana penunjang sepertirumah sakit, sekolah, pasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dsb;

• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dankualitas sumberdaya air;

• Berada di luar kawasan yang berfungsi lindung.

Kr iteria ruang kawasan permukiman perkotaan :• Memiliki kawasan perumahan dengan kepadatan bangunan rendah

sampai tinggi (rumah susun), tipe rumah mewah sampai sederhana,kavling besar sampai kecil;

• Memiliki aksesibilitas yang lengkap (jaringan sistem primer, tol,sekunder, dan lokal), dengan sistem pelayanan angkutan jalan raya,

jalan rel, angkutan udara dan angkutan sungai);• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan prasarana dan

sarana penunjang seperti rumah sakit, sekolah sampai perguruan tinggi,perdagangan dan jasa, pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal

kargo, terminal bus, parkir, jaringan utilitas yang baik, serta fasilitassosial dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan jumlah penduduk danhirarki kota (metropolitan, besar, sedang, kecil);

• Antar kawasan dihubungkan oleh aks esibilitas yang baik, sesuai denganfungsi pelayanan kegiatannya;

• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dankualitas sumberdaya air;


19/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4319

• Berada di luar kawasan yang berfungsi lindung.

Kriteria ruang kawasan permukiman pedesaan :

• Memiliki kawasan perumahan dengan kepadatan bangunan rendah

sampai s edang, tipe rumah relatif homogen, kavling besar sampaisedang;• Memiliki aksesibilitas cukup baik (sekunder dan lokal), dengan sistem

pelayanan angkutan jalan raya, dan angkutan sungai/danau/laut;• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan prasarana dan

sarana penunjang seperti puskesmas, sekolah, perdagangan tradisional,terminal, tambatan perahu/perahu motor, Balai Desa, industripenggilingan padi, kios/depot/koperasi/BPR, pasar pelelangan hasilbumi, industri es, tempat pengeringan, perbengkelan, jaringan utili tas,serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya yang diatur menurut

jumlah penduduk dan perkembangan wilayahnya;• Antar kawasan dihubungkan oleh aksesibilitas yang baik (jalan

desa/lingkungan/setapak, angkutan pedesaan);• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan

kualitas sumberdaya air;• Berada di luar kawasan yang berfungsi lindung.

7) Kawasan Budidaya Lainnya

a . Kawasan Hutan Kota

Pembagian Kawasan Hutan Kota adalah sebagai berikut : Jalur Hijau, T amanKota, Kebun dan Halaman, Kebun Raya, Hutan Raya, dan Kebun Binatang,Hutan Lindung, Kuburan dan T aman Makam Pahlawan.

Kr iteria ruang kawasan hutan kota :• Berfungsi s ebagai kawasan lindung;• Diarahkan pada lokasi yang memiliki tingkat polusi tinggi, dan atau

pinggiran kota, bantaran sungai/laut.

b. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosistem,luas penutupan tajuk minimal 50 persen dan merupakan tanaman cepat

tumbuh dengan luas minimal 0,25 hektar.Kr iteria ruang kawasan hutan rakyat :

• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasilhutan seperti kawasan industri;


20/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4320

• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal,regional, nasional, dan internasional (pelabuhan laut, angkutansungai, jalan raya, kereta api);

• Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan ketersediaan

tenaga kerja;• T idak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya

lingkungan dan sumberdaya air (s ungai, mata air, air tanah).

4.3 Pelaksanaan Pemanf aat an R uang Kawasan Budidaya

4.3.1 Umum

Sesuai ketentuan UU 24 T ahun 1992 Pasal 15, ditetapkan bahwa :

a. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatanruang, beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang tersebut diselenggarakan secara bertahap sesuaidengan j angka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.

4.3 .2 Pelaksanaan Pr ogram Pemanfaat an Ruang

Dalam rangka program pemanfaatan ruang sesuai pasal 15 UU No. 24 T ahun1992, maka :

a. Bagi investasi pemerintah, program pemanfaatan ruang dituangkan dandiselenggarakan melalui Program Pembangunan Daerah (Propeda) danProgram/Proyek tahunan.

b. Bagi investasi masyarakat, diatur dan diselenggarakan dalam bentukpelayanan umum dengan mengacu pada rencana tata ruang yang terdiriatas : pelayanan perizinan pemanfaatan ruang termasuk pengaturaninsentif dan disinsentif.

4.3 .3 Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

I zin pemanfaatan ruang dalam hal ini berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang,tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adatdan kebiasaan yang berlaku.

Pemanfaatan ruang melalui mekanis me perizinan ini merupakan wewenang dariPemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk konteks pemanfaatan ruangstr ategis dan berskala besar adalah wewenang Gubernur, dimana sebelum


21/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4321

dikeluarkan izin oleh Bupati/Walikota harus direkomendasikan terlebih dahuluoleh Gubernur (melalui rekomendasi prinsip tata ruang).

4.3 .3.1 R ekomendasi T at a R uang

Pemberian rekomendasi diberikan berdasarkan prinsip-prins ip tata ruang yangmencakup :a. Gagasan rencana : penyesuaian antara potensi wilayah dengan identifikasi

masalah pembangunan dan perumusan tujuan pemanfaatan ruang yangsesuai dengan visi dan mis i yang tertuang dalam RT RW Kabupaten/Kota.

b. Kesesuaian peruntukan : pemanfaatan ruang yang diarahkan denganpersyaratan yang ditentukan dapat mengakomodasikan pemanfaatan ruangyang telah dialokasikan RT RW Provinsi /Kabupaten.

c. Persyaratan pemanfaatan ruangPersyaratan pemanfatan ruang dipertimbangkan dari :

1) hubungan fungsional antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya,dengan pengaturan :

θ Kegiatan yang saling menunjang didekatkan, dan kegiatan yangsaling menggangu dijauhkan.

θ Kegiatan yang menghasilkan polusi tertentu (udara, air, suara)perlu pengaturan pencegahannya.

2) Persyaratan alokasi pemanfaatan ruang yang dipertimbangkan dari

besaran arus lalu lintas yang dihasilkan oleh setiap unit lingkunganperuntukan yang akan membebani pemanfaatan jalan arteri primer disekitar kawasan tersebut, dengan memperhatikan faktor-faktor :

θ T rip rate (T R), yang diartikan sebagai jumlah perjalanan rata-rata perhari yang dilakukan oleh perorangan yang melakukankegiatan pada suatu bidang lahan dengan fungsi tertentu.

θ T rip generation (T G), yang diartikan sebagai jumlah perj alananyang dihasilkan oleh suatu unit lingkungan peruntukan unitpemanfaatan ruang.

θ T rip distribution (T D), yang diartikan sebagai penyebaranperjalanan yang dihasilkan oleh unit lingkungan peruntukan (unitpemanfaatan ruang) tertentu.

d. Jangka waktu rekomendasi : ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintahProvins i/Kabupaten/Kota dan pemenuhan persyaratan pemanfaatan ruang.


22/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4322

4.3 .3.2 Pengatur an dan Ketentuan T eknis Geometr ik Pemanfaat anR uang Kawasan

Pengaturan dan ketentuan teknis geometris pemanfaatan ruang mencakup:

1) Pengaturan jumlah dan jarak jalan masuk/jalan simpang yangdiperkenankan pada kawasan di sepanjang jalan arteri untuk meniadakankonflik perpotongan (konflik mengumpul, konflik perpotongan).

2) Pengaturan pemanfaatan ruang sepanjang jalan arteri dengan sistem jaringan jalan yang berkaitan dengan :

θ Lebar jalan (dawasja, damij a, dan damaja)θ Garis sempadan bangunan/pagarθ Pola aliran lalu lintas yang diharapkan dalam kawasanθ Jumlah simpangan yang ada pada jalan arteri primer.

3) Pengaturan ketinggian dan kepadatan bangunan

Pengaturan ini ditentukan berdasarkan kemampuan fisik/daya dukunglahan, jumlah penduduk yang akan ditampung, denganmempertimbangkan:

θ Daya dukung daerah tangkapan airθ Faktor sosial ekonomiθ Kepadatan penduduk yang diarahkan pada setiap blok atau areal

tertentuθ Estetika lingkungan

4.3.4 Pengaturan I nsentif dan Disinsenti f

Kebijakan insentif bertujuan untuk memberikan dorongan terhadap kegiatanyang sesuai dengan tujuan rencana tata ruang. Kebijakan disinsentif dilakukanuntuk membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuaidengan rencana tata ruang.

Perangkat insentif yang dapat diterapkan dalam kegiatan pemanfaatan ruangantara lain:− Kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan ijin usaha pemanfaatan ruang

bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;− Kemudahan untuk mendapatkan dukungan prasarana dan s arana yang

menunjang usaha produktif;− Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang

menunjang fungsi kawasan;− Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau

lahan;


23/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4323

− Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan denganditerapkannya rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.

Perangkat disinsentif yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pemanfaatanruang antara lain:− T idak diberikan ij in atau perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;− T idak diberikan prasarana dan sarana pendukung pada kegiatan

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuaidengan rencana tata ruang.

4.4 Pengendalian Pemanf aatan R uang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataanruang yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konseppengendalian dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan denganmemasukkan indikator pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kr iteria yangdiperlukan, pada saat rencana dilaksanakan dan sesudah implementasi.Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasandan penertiban terhadap pemanfaatan ruang wilayah sebagai berikut :

4.4.1 PengawasanPenyelenggaraan pengawasan dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauandan evaluasi.

- Pelaporan merupakan kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenaikegiatan pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuaidengan r encana tata ruang.

- Pemantauan adalah usaha mengamati, mengawasi dan memeriksa dengancermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai denganrencana tata ruang.

- Evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruangdalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi mempunyai kedudukanpenting sebagai masukan pada peninjauan kembali rencana tata ruang,sehingga rencana tata ruang harus selalu dis esuaikan dengan perkembanganyang terjadi.


24/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4324

Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya meliputi kegiatan :− Pengawasan terhadap proses pelaksanaan berbagai kegiatan berdasarkan

prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di kawasan budidaya;

− Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian eksplorasi mineral danair tanah serta kegiatan lain terkait dengan pencegahan bencana alam;

− Pengawasan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian hakpengelolaan lebih dari satu pada suatu kawasan;

− Pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pemanfaatan ruang.

4.4.2 Penertiban

T indakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai denganrencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi yangberupa sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku dan pengenaan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing (lihat T abel 2 dan T abel3).

Penertiban terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan budidayameliputi :

− Penegakan prosedur perijinan pemanfaatan ruang untuk menjamin ruangyang akan dibangun sesuai dengan rencana peruntukan ruang, ketentuan

teknis dan kegiatan yang telah dir encanakan.− Pemberian ijin mendir ikan bangunan harus memperhatikan ketentuan-

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan, pengawasan danpenertiban merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling mengkait.

Perijinan merupakan langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasandan penertiban. Suatu ijin diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tataruang. Berdasarkan perijinan kegiatan pengawasan dan penertibab dalampemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan s anksi ataudengan insentif dan disinsentif.

Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinanantara lain : I jin Pemanfaatan Ruang (I PR), Surat I jin Penambangan Daerah(SPI D), I j in Lokasi, I j in Mendir ikan Bangunan (I MB), dan I jin Undang-UndangGangguan/HO.


25/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4325

T abel 2 Alt ernat if Bentuk Pener t iban

Bent uk Pelanggaran Alt ernat if Bentuk Pener t ibanSetelah R T R Diundangkan1. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi

ruang/penggunaan lahan yang telah ditetapkandalam RTR.

Kegiatan/pembangunan dihentikan;

Pencabutan ijin.2. Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang

tetapi luasan tidak sesuai dengan ketentuandalam RTRW.

Kegiatan/pembangunan dihentikan;Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan;Denda;Kurungan.

3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsiruang tetapi kondisi teknis pemanfaatan ruang(bangunan, proporsi pemanfaatan, dll) tidaksesuai dengan persyaratan teknis yangditetapkan dalam RTR.

Kegiatan dihentikan;Memenuhi persyaratan teknis.

4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsiruang tetapi bentuk atau pola pemanfaatanruang tidak sesuai dengan yang telahditetapkan dalam RTR.

Kegiatan dihentikan;Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang;Denda;Kurungan.

Sebelum R T R Diundangkan1. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan fungsi

ruang.a. Pemulihan fungsi ruang secara bertahap melalui :

Pembatasan masa perijinan;Pemindahan/relokasi/resettlement;Penggantian yang layak.

b. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang;Pembatasan perluasan bangunan;Pembatasan jenis & skala kegiatan;Penyesuaian persyaratan teknik;Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang.

c. Pembinaan melalui penyuluhan2. Pemanfaatan sesuai dengan fungsi ruang tetapi

luasan menyimpang.a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :

Pembatasan luas areal pemanfaatan ruang;Pembatasan perluasan bangunan;Pembatasan jenis & skala kegiatan.

b. Pembinaan melalui penyuluhan3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi

ruang tetapi persyaratan teknis menyimpang.a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :

Penyesuaian persyaratan teknis;Pembatasan perluasan bangunan;Pembatasan jenis & skala kegiatan.

b. Pembinaan melalui penyuluhan4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi

ruang tetapi bentuk pemanfaatan ruangmenyimpang.

a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui :Penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang;Pembatasan perluasan bangunan;Pembatasan jenis & skala kegiatan;Penyesuaian persyaratan teknik.

b. Pembinaan melalui penyuluhan


26/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4326

T abel 3 Kegiatan Pener t iban Pemanfaat an R uang

No Kegiatan Keluaran Pelaksana Keter angan

1 Menugaskan TimKhusus/PPNS untukmengkaji secarahukum ataspelanggaranpemanfaatan ruang

Rumusan kajian hukumpelanggaran pemanfaatanruang

Bupati/ Walikota ♣ Bupati dapat membentuk TimKhusus untuk melakukan koordinasitindakan penertiban yang melibatkanBagian Penertiban, Satpol PamongPraja & instansi terkait.

♣ Pelanggaran yang dikaji adalah yangbaru maupun yang sudah dikenaisanksi.

2 Menyiapkan langkah-langkah penertibanpelanggaranpemanfaatan ruang

Rumusan awal langkah-langkah penertiban

BappedaKab/Kota

Penertiban dilakukan padapelanggaran yang sudah pernahdikenai sanksi maupun yang belum

3 Membahas langkahpenertiban dalamforum TKPR Provinsi

Rumusan final langkah-langkahpenertiban

TKPR Kab/Kota

4 Menugaskan TimKhusus/PPNS untukmelaksanakankoordinasi tindakanpenertiban

Keputusan Bupati tentangpembentukan Tim Khusus bagipenertiban pelanggaranpemanfaatan ruang

Bupati/ Walikota

5 Melaporkan kepadaBupati tentang rencanatindakan penertiban

Surat Ketua TKPR Kab

kepada Bupati tentang rencanatindakan penertiban

TKPRD Kab/Kota

6 Koordinasi tindakanpenertiban

pelanggaranpemanfaatan ruang

Pemberian sanksi administratifkepada aparat pemerintah atau

sanksi administratif kepadamasyarakat

Tim khususpenertiban

♣ Tim khusus dapat menugaskananggotanya untuk melaksanakan

tindakan penertiban sesuai denganfungsi dan tugas yang telahditetapkan perundang-undangan

♣ Tim khusus dapat bekerja samadengan polisi, Kodim, dll untukmelaksanakan tindakan penertibanlangsung

7 Pengawasanpelaksanaan sanksi

Daftar pelanggar yang tidakmelaksanakan sanksi

Tim khususpenertiban

Apabila pelanggar tidak menjalankansanksinya maka Tim Khusus wajibmengajukan ke pengadilan untukdiproses secara hukum

8 Pengajuan atau

pengaduan kelembaga peradilan

Berkas pengajuan ke

pengadilan

♣ Tim khusus

♣ Masyarakatatau badanhukum

Pengajuan ke lembaga peradilan dapat

dilakukan oleh masyarakat atau badanhukum tertentu apabila merasadirugikan oleh pelanggar

9 Pengenaan sanksi Sanksi pidana dan/atau sanksiperdata

Lembagaperadilan

Sanksi dikenakan apabila terbuktibersalah secara hukum olehpengadilan


27/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4327

4.5 Kelembagaan dan Peran Sert a Masyarakat

4.5.1 Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaks ud dalam pedoman ini berkaitan dengan kewenangan

yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga yang tersediapada masing-masing provinsi, kabupaten dan kota, adalah lembaga yangmempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penataan ruang, pembangunandan pengelolaan prasarana jalan, lingkungan hidup dan lembaga yangberwenang dalam mengelola sektor-sektor dominan dalam pengaturanpemanfaatan ruang dan pembangunan jalan.

T ugas dan fungsi kelembagaan dalam rangka pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang meliputi :

a. Mendeliniasi kawasan sepanjang jalan arteri primer antar kota sesuai kriteria;

b. Menetapkan rona lingkungan kawasan di sepanjang jalan arteri primer antarkota;

c. Menyusun rencana tata ruang kawasan di sepanjang jalan arteri primer antarkota berdasarkan kriteria pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang;

d. Merumuskan program pengelolaan kawasan di sepanjang jalan arteri primerantar kota;

e. Memantau dan mengendalikan pemanfaatan ruang sepanjang jalan arteriprimer;

f. Menjaga agar fungsi jalan arteri primer tidak berubah sesuai atur an.

4.5 .2 Kegiatan Peran S er t a Masyarakat dalam Pemanfaat an R uang

Peran masyarakat adalah kegiatan yang timbul atas kehendak dan keinginansendiri di tengah masyarakat untuk berminat, bergerak dalam penyelenggaraanpenataan ruang, meliputi:

a. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan kebijakanpemanfaatan ruang di s epanjang jalan arteri primer antar kota;

b. Melakukan peningkatan efis iensi dan, efektifitas serta menjaga keserasian

dalam pemanfaatan ruang dengan fungsi jalan arteri;c. Melaksanakan pembangunan, berdasarkan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan;

d. Melakukan kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarianfungsi lingkungan

e. Memberikan masukan untuk menetapkan lokasi pemanfaatan ruang.


28/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4328

4.5.3 Kegiat an Peran Sert a Masyarakat dalam Pengendali anPemanf aat an Ruang

a. T urut s erta dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatanruang di sekitar jalan arteri primer antar kota;

b. Memberikan masukan dalam alternatif tindakan penertiban pemanfaatanruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

c. Memberikan masukan kepada lembaga yang berwenang dalam menyusunlaporan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.

d. Mengingatkan lembaga yang berwenang atas terganggunya fungsi jalanarteri primer sebagai akibat dari kegiatan penggunaan ruang yang tidaksesuai dengan rencana tata ruang.

5 Ketentuan T eknis5.1 Kawasan Hut an Pr oduksi

5.1.1 T ujuan Pengaturan

• Meminimalkan gangguan dari keberadaan kawasan hutan produksi terhadapfungsi jalan arteri primer;

• Menjaga keserasian lansekap pada koridor jalan arteri primer;• Menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian lingkungan/ekosistem.

5.1.2 Kesesuaian Peruntukan

1) Kr iteria Peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curahhujan yang mempunyai nilai s kor 125-174 di luar hutan suaka alam, hutanwisata, dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981 dan837/Kpts/Um/1980).

2) Kr iteria Peruntukan Kawasan Hutan Produksi T etap

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curahhujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam,hutan wisata, dan hutan konversi lainnya (SK MentanNo.683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/1980)


29/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4329

3) Kr iteria Peruntukan Kawasan Hutan Produksi Konversi

Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curahhujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang, di luar hutan suaka alam,hutan wisata, dan hutan produks i tetap, hutan produks i terbatas, dan hutan

konversi lainnya (SK Mentan No.683/Kpts/Um/8/1981 dan837/Kpts/Um/1980)

5.1 .3 Ketentuan Pemanfaat an R uang

Untuk kawasan hutan produks i secara umum :

a. T opografi : kelerengan berkisar 8 – 40% (landai sampai dengan curam);

b. Hidrologi : berfungsi sebagai penyangga air;

c. Geologi : berperan melindungi tanah dari longsor;

d. Karakteristik tanah memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi rendahsampai tinggi;

e. Klimatologi : memiliki intensitas hujan tinggi sampai rendah (13,6 – 34,8mm/hr.hujan);

f. Dalam radius pelayanan jaringan jalan (sungai, jalan raya).

Untuk kawasan hutan produks i biasa adalah sebagai berikut :

a. T opografi : kelerengan berkisar 0 – 40% (landai sampai dengan curam);

b. Hidrologi : berfungsi sebagai penyangga air;

c. Geologi : berperan melindungi tanah dari longsor;d. Karakteristik tanah memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi rendah

sampai tinggi;

e. Dalam radius pelayanan jaringan jalan (sungai, j alan raya).

Untuk kawasan hutan produks i yang dapat dikonversi adalah sebagai berikut :

a. T opografi : kelerengan berkisar 0 – 40% (landai s ampai dengan agakcuram);

b. Geologi : tanah dengan tingkat kepekaan erosi r endah;

c. Karakteristik tanah memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi rendahsampai sedang;

d. Dalam radius pelayanan jaringan jalan (sungai, jalan raya).


30/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4330

5.1.4 S t andar T eknis

a. Penetapan batas lahan dawasja sesuai dengan dimensi lebar jalan yang adaatau minimum 20 meter;

b. Penyediaan lahan untuk penempatan rambu-rambu lalu lintas, dan rambu-rambu peringatan yang berkaitan dengan karakteristik kawasan;

c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraanalat berat dan alat angkut;

d. Penetapan larangan pembangunan fisik di sepanjang koridor j alan arteri;

e. Pelarangan menambah/memperluas ruang kegiatan fungsional yangdiperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalan dankawasan;

f. Disinsentif dukungan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikandampak langsung terhadap fungsi jalan dan kawasan.

5.2 Kawasan Per t anian


• Meminimalkan gangguan dari keberadaan kawasan pertanian terhadap fungsi jalan arteri primer;

• Menjaga keserasian lansekap pada koridor jalan arteri primer;• Menjamin keberlangsungan proses produks i dan distr ibusi kawasan

pertanian;• Menjamin keselamatan penduduk dan tenaga kerja pada kawasan pertanian.


Lokasi peruntukan kawasan pertanian sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruangyang diatur dalam RT RW Propinsi dan RT RW Kabupaten.

1) Kr iteria Peruntukan Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan yang mempunyai s istem dan atau potensi pengembanganpengairan yang memenuhi kriteria :• Ketinggian < 1.000 meter (daerah rendah);• Kelerengan < 40% ;• Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;• Curah hujan antara 1.500 – 4.000 mm per tahun;


31/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4331

• Berada pada daerah endapan aluvial/endapan banj ir dan batuan lunakdengan muka air tanah dangkal.

2) Kr iteria Peruntukan Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan yang tidak mempunyai sistem atau pengembangan pengairan danmemenuhi kriteria :

• Ketinggian < 1.000 meter;• Kelerengan < 40% ;• Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;• Curah hujan antara 1.500 – 4.000 mm per tahun.

3) Kr iteria Peruntukan Kawasan Perkebunan

Kawasan yang memenuhi kr iteria :•

Ketinggian < 2.000 meter;• Kelerengan < 40% ;• Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm;• Curah hujan > 1.500 mm per tahun.


a. Penggunaan lahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;

b. Orientasi pergerakan dari kawasan pertanian tidak langsung ke jalan arteriprimer;

c. T idak memberikan perpanjangan izin HGU dan HGB pada ruang di sepanjangkoridor jalan;

d. T idak memberikan pelayanan umum perizinan penggunaan lahan untukkegiatan fungsional di sepanjang koridor jalan, s ebatas tidak mengganggukeberadaan fungsi jalan;

e. Menerapkan aspek dis insentif ekonomi di sepanjang koridor jalan arteri,meliputi :• Pengenaan biaya dampak pembangunan secara progresif;• Pengenaan pajak khusus secara progresif;• Pengenaan r etribusi progresif bagi pelanggaran sempadan dan ruang

pada koridor jalan arteri.

f. Menerapkan aspek dis insentif fisik di sepanjang koridor j alan arteri, meliputi :


32/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4332

• Pelarangan pemberian utilitas umum terhadap kegiatan budidaya yangdiperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalandan kawasan;

• Pelarangan menambah/memperluas ruang kegiatan budidaya yang

diperkirakan akan memberikan dampak negatif terhadap fungsi jalan dankawasan;• Disinsentif dukungan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikan

dampak langsung terhadap fungsi jalan dan kawasan.



b. Penyediaan lahan untuk penempatan rambu-rambu lalu lintas dan rambu-rambu peringatan yang berkaitan dengan karakteristik kawasan;

c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraanserta tempat istirahat di sepanjang kawasan;


e. Penyediaan lahan untuk pembuatan jalan kendaraan dengan pergerakanlambat yang menunjang kegiatan produksi.

5.3 Kawasan Per t ambangan


• Menekan gangguan keberadaan kawasan pertambangan terhadap fungsi jalan arteri primer;

• Menjamin keberlangsungan proses produks i dan distr ibusi kawasanpertambangan;

• Menjamin keselamatan penduduk dan tenaga kerja pada kawasanpertambangan.


a. Lokasi peruntukan kawasan pertambangan sesuai dengan alokasipemanfaatan ruang yang diatur dalam RT RW Propinsi dan RT RW Kabupaten;

b. Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung untuk menjaga keseimbanganlingkungan.


33/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4333


a. Rona lingkungan awal, terdir i dari :- T opografi : bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang

bergelombang atau landai {kemiringan lereng antara (0 ° - 17 °), curam(17 ° - 36 °) hingga sangat curam (> 36 °), pada alur sungai, dan carapencapaian.

- Lokasi penambangan :

• tidak berada di kawasan hutan lindung, dengan tujuan untuk menjagakeseimbangan lingkungan.

• tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnyabergradien dasar sungai yang tinggi), dengan maksud untukmenghindari bahaya banjir dan sedimentasi di bagian hilir sungai.

• tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman, denganmaksud untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakantanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintaspengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit,dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakanbahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan.

• tidak terletak di daerah tadah huj an (daerah imbuhan) untuk menjagakelestarian sumber air (mata air, air tanah, dan sebagainya).

• tidak terletak pada lereng curam (> 40% ) yang kemantapanlerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi danlongsor.

• Bila penambangan dilakukan di dalam sungai, harus seimbang dengankecepatan sedimentasi.

b. Geologi, terdir i dari :- Jenis dan besarnya cadangan/deposit bahan tambang secara ekonomis

menguntungkan untuk dieksplorasi.

- Lokasi penggalian tidak terletak di daerah r awan bencana alam seperigerakan tanah, j alur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya.

Khusus untuk kawasan pertambangan di sungai, kr iteria teknisnya adalah

sebagai berikut :Lokasi Penambangan

• T idak diijinkan melakukan penambangan di daerah degradasi, tikunganluar, tebing, dan bagian-bagian sungai yang kr itis serta di sekitarbangunan-bangunan sungai pada umumnya.


34/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4334

• Penambangan diarahkan ke daerah-daerah degradasi/sedimentasi,tikungan dalam, bagain-bagian tertentu pada sungai berjalin ( braiding )dan daerah rencana sudetan serta kantong-kantong pasir/lahar.

Posisi Penambangan

Jarak posisi penambangan yang pasti terhadap suatu bangunan sungaiditentukan oleh macam bangunan, jenis material, dan ketebalan lapisan perisaidasar sungai.

Secara umum jarak penambangan terhadap bangunan sungai ditentukansebagai berikut :

• Lokasi penambangan yang berada di sebelah hulu bangunan sungaisekurang-kurangnya berj arak 500 meter dari bangunan yangbersangkutan.

•

Lokasi penambangan yang berada di s ebelah hilir bangunan sungai,sekurang-kurangnya berjarak 1000 m dari bangunan yang bersangkutan.• Jarak pasti lokasi penambangan terhadap suatu bangunan sungai

ditetapkan berdasarkan penelitian dan perhitungan, baik ke arah hulu danhilir maupun ke samping pada arah melintang sungai.

5.3.4 St andar T eknis



c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraanalat berat dan alat angkut;


e. Pelarangan menambah/memperluas ruang kegiatan fungsional yangdiperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalan dankawasan;

f. Disinsentif dukungan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikandampak langsung terhadap fungsi jalan dan kawasan.


35/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4335

5.4 Kawasan I ndust ri


• Menekan gangguan keberadaan kawasan industri terhadap fungsi jalan arteri

primer;• Menjamin keberlangsungan proses produksi dan dis tr ibusi kawasan industr i;• Menjamin keselamatan penduduk dan tenaga kerj a pada kawasan industri.


Ruang untuk kawasan industr i secara umum adalah :• Lokasi peruntukan kawasan industr i sesuai dengan alokasi pemanfaatan

ruang yang diatur dalam RT RW Propinsi dan RT RW Kabupaten;• Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil

industri;• Memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional dan internasional

(pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api).


1. Kawasan Industr i yang Mendekati Bahan Baku

a. T opografi : dengan lereng 0 – 8 % , ketinggian tidak lebih dari 1000meter dpl.

b. Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baiksampai sedang.

c. Klimatologi : berada pada lokasi dengan tingkat arah angin minimumyang menuju permukiman penduduk.

d. Geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada didaerah rawan bencana longsor.

e. Lahan : area cukup luas minimal 10 ha; karakteristik tanahbertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanahmarginal untuk pertanian.

2. Kawasan I ndustr i yang Mendekati Pasar

a. T opografi : dengan lereng 0 % – 8 %

b. Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air.


36/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4336

c. Klimatologi : berada pada lokasi dengan tingkat arah angin minimumyang menuju permukiman penduduk.

d. Geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada didaerah rawan bencana longsor.

e. Lahan : area cukup luas minimal 10 ha; karakteristik tanahberteks tur bertekstur sedang sampai kasar, berada padatanah marginal untuk pertanian.



b. Penyediaan lahan untuk penempatan rambu-rambu lalu lintas, dan rambu-

rambu peringatan yang berkaitan dengan karakteristik kawasan;c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraan di

sepanjang kawasan;

d. Pembatasan jalan akses ke lingkungan industri minimal setiap 500 meter;

e. Pembatasan pemanfaatan lahan pada ruang persimpangan jalan darikegiatan fungsional;

f. Penetapan larangan pembangunan fisik di sepanjang koridor jalan arteriprimer dalam radius jarak 500 meter.

5.5 Kawasan Pariw isata


• Menekan gangguan keberadaan kawasan pariwisata terhadap fungsi jalanarteri primer;

• Menjamin keberlangsungan proses produks i dan distr ibusi kawasanpariwisata;

• Menjamin keselamatan penduduk dan tenaga kerja pada kawasan pariwisata.


• lokasi peruntukan kawasan pariwisata sesuai dengan alokasi pemanfaatanruang yang diatur dalam RT RW Provins i atau Kabupaten dan rencanapengembangan pariwisata;


37/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4337

• mempunyai fungsi yang mendukung kegiatan ekonomi dan keberadaan jalanarteri primer;

• memiliki akses terhadap pasar lokal, regional, nasional, dan internasional(pelabuhan laut, terminal kargo, angkutan sungai, bandar udara, j alan raya,

kereta api).


a. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata tidak mengganggu lahanpertanian produktif.

b. Kegiatan pemanfaatan kawasan pariwis ata meliputi lahan yang dilengkapidengan prasarana dan sarana sebagai tempat untuk menyelenggarakankegiatan wisata;

c. Penyediaan sarana dan prasarana meliputi jenis sarana dan prasarana,tingkat aksesibilitas, dan dampak kegiatan pariwisata terhadap kondisi lalulintas di sekitarnya.

d. Menerapkan aspek dis insentif ekonomi di s epanjang koridor jalan arteri,meliputi :• Pengenaan pajak khusus secara progresif;• Pengenaan r etribusi progresif bagi pelanggaran sempadan dan ruang

pada koridor jalan arteri.

e. Menerapkan aspek dis insentif fis ik di sepanjang koridor jalan arteri, meliputi :•

Pelarangan pemberian utilitas umum terhadap kegiatan budidaya(kegiatan fungsional) yang diperkirakan akan memberikan dampaklangsung terhadap fungsi j alan dan kawasan;

• Pelarangan menambah/memperluas ruang kegiatan fungsional yangdiperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalandan kawasan;

• Disinsentif dukungan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikandampak langsung terhadap fungsi jalan dan kawasan.





38/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4338

c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraanserta tempat istirahat di sepanjang kawasan;


e. Pengaturan intensitas penggunaan lahan secara propors ional (KLB/KDB);

f. Pengaturan tata letak bangunan di sepanjang koridor jalan arteri;

g. Pembatasan jalan akses ke lingkungan wisata minimal setiap 500 meter;

h. Pembatasan pemanfaatan lahan pada ruang persimpangan jalan darikegiatan fungsional;

i. Pengaturan tata letak bangunan pada persimpangan jalan;

j. Penyediaan ruang untuk fasilitas transportasi (halte, jembatanpenyeberangan).

5.6 Kawasan Per mukiman

Kawasan permukiman dapat dibagi menjadi beberapa blok peruntukan :permukiman skala besar (r eal estate, BT N, RSS), Rumah Susun, danpermukiman biasa.

a. Perumahan Skala Besar memiliki karakteristik sebagai berikut :

♣ Penggunaan lahan kawasan meliputi areal cukup luas;

♣ T ata letak bangunan dan fasilitas terencana;

♣ Dilengkapi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum;

♣ Jumlah penduduk yang ditampung relatif besar dengan tingkat kepadatanyang diatur ;

♣ Jalan lingkungan tersusun sesuai pola tata bangunan yang direncanakan;

♣ Memiliki jalan akses permukiman ke jalan yang lebih besar.

b. Rumah Susun memiliki karakteristik sebagai berikut :

♣ Penggunaan lahan relatif tidak luas pada bidang lahan tertentu;

♣ T ata letak bangunan dan fasilitas terencana dan dilengkapi denganfasilitas sosial dan fasilitas umum;

♣ Jalan akses memanfaatkan trase yang telah ada.

c. Perumahan Biasa memiliki karakteristik sebagai berikut :

♣ Penggunaan lahan relatif tidak luas dan tersebar pada bidang-bidanglahan tertentu;


39/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4339

♣ T ata letak bangunan, fasilitas sosial dan fasilitas umum tidak terencana;

♣ Jalan lingkungan berkembang mengikuti pertumbuhan pembangunanrumah dan tidak teratur ;

♣ Memiliki jalan langsung ke jalan utama.


a. T ujuan pengaturan untuk kawasan permukiman pedesaan adalah menjagaagar kawasan permukiman tidak terganggu oleh keberadaan j alan arteriprimer (yang digunakan untuk kegiatan umum).

b. T ujuan pengaturan untuk jalan arteri primer adalah :• Meminimalkan dampak negatif terhadap jalan arteri primer;• Mengatur intensitas bangunan di sepanjang jalan arteri primer;• Menjaga keserasian lansekap di sepanjang jalan arteri primer.


a. Lokasi peruntukan permukiman sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruangyang diatur dalam RT RW Provinsi atau Kabupaten;

b. Kondis i fis ik kawasan permukiman memiliki sudut kelerengan < 15% ;

c. Lokasi kawasan permukiman mempunyai fungsi yang mendukungkeberadaan jalan arteri primer (fungsi primer).


a. Penggunaan lahan berskala besar (minimal 20 ha);

b. Pengaturan kapling dengan ukuran sedang hingga besar (minimal 200 m 2);

c. Kepadatan bangunan sedang hingga rendah (100 – 200 unit/ha);

d. Orientasi pergerakan dari kawasan permukiman tidak langsung ke jalanarteri;

e. Menerapkan aspek disinsetif ekonomi di sepanjang koridor j alan arteri,meliputi :• Pengenaan pajak khusus secara progresif pada pemanfaatan ruang yang

tidak s esuai rencana;


40/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4340

• Pengenaan retribusi progresif bagi pelanggaran s empadan dan ruangpada koridor jalan arteri;

• Pelarangan pemberian utilitas umum terhadap kegiatan fungsional yangdiperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalan

dan kawasan;• Pelarangan menambah/memperluas ruang kegiatan fungsional, yang

diperkirakan akan memberikan dampak langsung terhadap fungsi jalandan kawasan;

• Disinsentif dukungan infrastruktur yang diperkirakan akan memberikandampak langsung terhadap fungsi jalan dan kawasan.

5.6.4 St andar T eknis

a. Penetapan batas lahan dawasja sesuai dengan dimensi lebar jalan yang ada,atau minimum 20 meter;


c. Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan arteri primer,ditentukan berdasarkan lebar jalan arteri dan peruntukan persil;

d. Letak garis sempadan dengan memperhatikan point c., tidak boleh kurangdari batas luas Dawasja;

e. Letak garis sempadan bangunan sepanjang jalan lain adalah separuh lebarrencana jalan;

f. Garis pondasi pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukanberimpit dengan batas terluar;

g. Garis lingkungan pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan denganukuran radius/serongan/lengkungan atas dasar simpangan jalan;

h. Garis pondasi teras terluar yang sejajar dengan arah jalan di s ekelilingbangunan, bilamana tidak ditentukan lain adalah s eparuh lebar jalandikurangi sebanyak 2 (dua) meter dan tidak melebihi garis pondasi pagarterluar dihitung dari batas terluar jalan;

i. I ntensitas bangunan di s epanjang jalan arteri adalah rendah, dengan KLB

maksimum 40% dan KDB 0,8; j. Ketinggian bangunan maksimum 2 lantai;

k. Penyediaan lahan untuk pembuatan jalan kendaraan dengan pergerakanlambat yang menunjang kegiatan permukiman.


41/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4341

5.7 Kawasan Budidaya L ainnya


• Meminimalkan gangguan dari keberadaan kawasan hutan kota dan hutan

rakyat terhadap fungsi jalan arteri primer;• Menjaga keserasian lansekap pada koridor jalan arteri primer;• Menjaga fungsi hidrologis dan kelestarian lingkungan/ekosis tem.

5.7 .2 Ketentuan Pemanfaatan R uang

Untuk kawasan hutan kota adalah :

a. Kondisi tanah mengandung C-organik yang cukup dan kaya unsur harayang lain;

b. Jenis tanaman bersifat estetika non produksi;

c. Jenis tanaman bersifat konservasi dan menyerap polusi suara/debu;

d. Luas hutan kota sekitar 10 % sampai dengan 60 % dari luas kota;

e. Lokasi hutan bisa memanfaatkan hutan yang sudah ada.

Untuk kawasan hutan rakyat adalah :

a. Mempunyai lereng lapangan berkisar 0 – 40 % ;

b. Karakteristik tanah yang memiliki tingkat kepekaan terhadap erosi rendahsampai sedang;

c. I ntensitas hujan rendah sampai s angat tinggi dengan kisaran 13,6 – 34,8mm/Hr.Hujan;

d. Mempunyai ketinggian tidak lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut;

e. Luas minimal 0,25 hektar;

f. Mempunyai fungsi hidrologis/pelestarian ekosis tem;

g. Luas penutupan tajuk minimal 50 % dan merupakan tanaman cepattumbuh.





42/43

Pd. S-01-2004-B

dari 4342

c. Penetapan ketentuan tempat pemberhentian dan tempat parkir kendaraan disepanjang kawasan;

d. Pembatasan jalan akses ke lingkungan industri minimal setiap 500 meter;

e. Pembatasan pemanfaatan lahan pada ruang persimpangan jalan dari

kegiatan fungsional;f. Penetapan larangan pembangunan fisik di sepanjang koridor jalan arteri

primer dalam radius jarak 500 meter.


43/43

Pd. S-01-2004-B

Lampiran A

(I nformatif)

Daf tar nama dan lembaga

1. Pemrakarsa

Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah

2. Penyusun

Nama Lembaga

1. DR. I r. I .F. Poernomosidhi, MSc. Dit. Penataan Ruang Wilayah T engah –

Ditj en Penataan Ruang2. I r. Agusbari Sailendra, MSc. Pusat Litbang T ransportasi – Balitbang

Dep. Kimpraswil

3. I r. Puthut S., CES, MSc. Pusat Litbang Permukiman – BalitbangDep. Kimpraswil

4. Dra. Lina Marlia, CES Dit. Penataan Ruang Nasional – DitjenPenataan Ruang

5. Drs. Muchsin Assegaf Dit. Penataan Ruang Wilayah T engah –Ditj en Penataan Ruang

6. I r. Bahal Edison N., MT Dit. Penataan Ruang Wilayah Barat –Ditj en Penataan Ruang

7. Drs. Kr is tianto Solaiman Dit. Penataan Ruang Nasional – DitjenPenataan Ruang

8. Endra Saleh A., ST , MSc. Dit. Penataan Ruang Nasional – DitjenPenataan Ruang

9. I ndira P. Warpani, ST Dit. Penataan Ruang Nasional – DitjenPenataan Ruang

10. Sri Nurnaeni, ST Dit. Penataan Ruang Nasional – Ditj enPenataan Ruang

11. I r. Arifadi Dit. Penataan Ruang Nasional – DitjenPenataan Ruang

kriteriapr_jlnarteri

Documents

Transcript of kriteriapr_jlnarteri