KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Solo, 9 Agustus 2016

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

INTEGRASI RENCANA INDUK RISET NASIONAL (RIRN)

KEDALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL

2

PROF. DR. R. AGUS SARTONO, MBA

Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan Dan Agama

LATAR BELAKANG

3

Sub Agenda Nawacita 7: 5. Penguatan Teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi

nasional

Sub Agenda Nawacita 8: 5. Memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang Iptek

POTENSI TANAH AIR INDONESIA

Lebih Dari

17.000 Pulau

Panjang Garis Pantai

54.716 Km

Kekayaan Aneka

Hayati

3 Besar Dunia

Letak Geografis

Persilangan

Produksi Ikan

3 Besar Dunia

Potensi Migas

70% Perairan

Jumlah Penduduk

4 Besar Dunia

Hutan dan Biodiversiti Hasil Laut

POTENSI TANAH AIR INDONESIA KEKAYAAN ALAM

Batubara dan Mineral Lain

Gas Alam

Emas dan Logam Lain

Perkebunan dan Pertanian

Minyak Bumi

5

97

GII

2015

87 2014

37

GCI

2016

34 2015

6

NO PILAR 2013/2014 2014/2015 2015/2016

38/4,5 34/4,6 37/4,5

1 Institutions 4,0 4,1 4,1

2 Infrastructure 4,2 4,4 4,2

3 Macroeconomic environment 5,8 5,5 5,5

4 Health and primary education 5,7 5,7 5,6

5 Higher education and training 4,3 4,5 4,5

6 Goods market efficiency 4,4 4,5 4,4

7 Labor market eficiency 4,0 3,8 3,7

8 Financial market development 4,2 4,5 4,2

9 Technological readiness 3,7 3,6 3,5

10 Market size 5,3 5,3 5,7

11 Business sophistication 4,4 4,5 4,3

12 Innovation 3,8 3,9 3,9

2

KONDISI KETENAGAKERJAAN

LATAR BELAKANG (lanjutan)

Amanat RPJMN 2015-2019:

Konsolidasi dan Sinergitas Riset Nasional

4

Perpres No. 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019, Buku 2 BAB 4 Bidang

Iptek Bagian 4.5.2 Kerangka Kelembagaan, Halaman 4-41menyebutkan:

‘’Undang-undang No. 18/2002 tentang P3Iptek, mengamanatkan DRN

menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yang diharapkan menjadi acuan

bagi semua kementerian / lembaga menyusun program dan kegiatan riset.

Program yang telah disusun baik dalam ARN tidak effektif sebagai

acuan penyusunan program riset di berbagai lembaga. Alternatif

penyelesaian kelembagaan seperti ini ada dua, yakni melalui mekanisme

hirarki kelembagaan sehingga semua lembaga berada dalam satu

garis komando, atau melalui mekanisme pembagian sumberdaya

khususnya pendanaan riset”.

LATAR BELAKANG (Lanj.)

menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka

transformasi ekonomi nasional menuju

innovation driven economy

Buku Putih Penelitian,

Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi 2005-2025

Kebijakan Strategis Nasional

Bidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Jakstranas Iptek)

Agenda Riset Nasional (ARN)

Iptek dalam Masterplan

Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI)

Kapasitas dan kompetensi riset;

Kemampuan pengembangan

menuju proses penciptaan

berbasis Iptek;

Jaringan kelembagaan dan

peneliti di ranah lokal, regional

dan global;

Relevansi & Produktivitas

litbangnas utk menjawab kebu-

tuhan teknologi masyarakat;

Pendayagunaan riset dan

pengembangan nasional

Lembaga Riset Non Kementerian

(LPNK)

Unit Riset Pendidikan

Tinggi

Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN

Unit Riset Kementerian/

Lembaga/Daerah

•Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; •Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; •Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).

Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya:

Sejumlah kebijakan Iptek telah

diterbitkan tapi belum optimal

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

MARWAH IPTEK (RISET)

Arahan Menko PMK

pada rakornas IPTEK 2015:

agar dilakukan penyusunan Rencana Induk

Riset Nasional, dikarenakan adanya kebutuhan

akan dokumen induk nasional yang menjadi

pedoman riset dan pengembangan iptek

jangka menengah dan panjang;

LATAR BELAKANG (lanjutan)

5

LATAR BELAKANG (Lanj.)

menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka

transformasi ekonomi nasional menuju

innovation driven economy

Buku Putih Penelitian,

Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi 2005-2025

Kebijakan Strategis Nasional

Bidang Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (Jakstranas Iptek)

Agenda Riset Nasional (ARN)

Iptek dalam Masterplan

Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI)

Kapasitas dan kompetensi riset;

Kemampuan pengembangan

menuju proses penciptaan

berbasis Iptek;

Jaringan kelembagaan dan

peneliti di ranah lokal, regional

dan global;

Relevansi & Produktivitas

litbangnas utk menjawab kebu-

tuhan teknologi masyarakat;

Pendayagunaan riset dan

pengembangan nasional

Lembaga Riset Non Kementerian

(LPNK)

Unit Riset Pendidikan

Tinggi

Masyarakat/ Komunitas Peneliti spt AIPI, DRN

Unit Riset Kementerian/

Lembaga/Daerah

•Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; •Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset; •Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).

Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi masih lemahnya:

Sejumlah kebijakan Iptek telah

diterbitkan tapi belum optimal

SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

MARWAH IPTEK (RISET)

RENCANA INDUK RISET NASIONAL

POSISI RIRN DALAM SISTEM PERENCANAAN NASIONAL

RIRN

“sebagai rencana sektor Iptek”

LIMA

TAHUNAN

RIRN MEMUAT TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045 DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Catatatan : 1) MFP: multi factor productivity (%)

2) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti

3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang)

4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%)

5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%))

T. SDA OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT

DIPENUHI

T. Maju

SDA

T. Terapan Manufaktur

T. Terapan

Jasa

T. Tinggi

T. Frontier

SASARAN 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044

MFP 16,7 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

PRODUKTIVITAS

PENELITI 0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,22

SDM PENELITI 1.071 1.600 3.200 4.800 6.400 8,000 9.600

SDM KANDIDAT

PENELITI 5,6 20 40 60 80 90 100

GERD/PDB 0,20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04

GBAORD/PDB 0,15 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26

out

com

e

ouput

input

SD

M

input

anggara

n

Korsel 2015

RIRN MEMUAT STRATEGI PENCAPAIAN

Meningkatkan peran swasta dalam riset (unit R&D, double tax,

Filantropis, CSR, Link-match)

Meningkatkan jumlah (absolut) dan kualitas peneliti (PT, LPNK, LPK,

Industri, peneliti lain)

Meningkatkan jumlah S2 + S3 (perbanyak beasiswa dan

kemudahan S2 & S3)

Terkait Sasaran Input GERD; dan BRB-APBN

Terkait Sasaran Input SDM Peneliti

Terkait Sasaran Input SDM kandidat peneliti

SI.1-2

SI.3

SI.4

OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT DIPENUHI

Meningkatkan relevansi & produktivitas peneliti (sarpras, insentif, regulasi)

Terkait Sasaran Output produktifitas peneliti

SI.1

PEMILIHAN PRIORITAS AREA & TEMA FOKUS RISET MENENTUKAN !!

RIRN MEMUAT RENCANA KEBUTUHAN

ANGGARAN RISET

BIDANG AKTOR UTAMA

Kementerian/ Lembaga LPNK Perguruan Tinggi Swasta/ lainnya

Kemandirian Pangan Kementan, Kemenristekdikti, KKP, LHK,

Agraria/BPN, Kemenristekdikti

BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN,

BPOM,

PTN/PTS terkait PTPN, Indofood, BUMN Pangan,

dan pihak terkait

Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

ESDM, Kemenperin, PUPR, LHK, DPDT2,

KKP,

Kemenhub, Kemenristekdikti

BATAN, LIPI, BAPETEN, BPPT PTN/PTS terkait Industri yang bergerak di sektor

energi

Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat

Kemenkes, LHK, Kemenperin BPOM, LIPI, BPPT PTN/ PTS terkait PT Bio Farma, Indofarma, Medica,

Dexa dan pihak terkait

Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi

Kemenhub, Kominfo, Kemenristekdikti,

Kemenperin, PUPR

LAPAN, BPPT PTN/ PTS terkait PT DI, PT LEN INDUSTRI,

INKA, PT PAL, dan pihak lain

terkait

Teknologi Informasi dan Komunikasi Kominfo, PUPR, Kemenhan LIPI, BPPT, BIG, Bekraf,

Kemenristekdikti

PTN/ PTS terkait INTI, CMI, SOLUSI, dan

pihak lain terkait

Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan

Kemenko Polhukan, Kemenhan, Kominfo,

Kemenperin, Kemenristekdikti

BPPT, LIPI PTN/ PTS terkait PT DI, PT Dahana, PT PAL,

PT LEN dan pihak terkait

Material Maju Kemenperin, ESDM, LHK, Kementan,

Kemenkes, Kemenristekdikti

BPPT, LIPI PTN/ PTS terkait PT DI, PT Dahana, PT PAL,

PT LEN dan pihak terkait

Kemaritiman Kemenko Maritim, KKP, Kemenristekdikti,

Kemenpar, Kemenhub

Bakamla, LIPI, BMKG, LAPAN,

BIG, BPPT

PTN/ PTS terkait PT PAL dan pihak terkait

Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan Lingkungan

LHK, Agraria/ BPN, PUPR, Kemenristekdikti,

Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkes,

Kemensos

LAPAN, LIPI, BPPT, BNPB,

BMKG, PVMBG, BIG

PTN/ PTS terkait IABI, WWF, KEHATI,

WALHI, dan pihak lain terkait

Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan

Bappenas, Kemensos, Kemenaker, Dikbud,

DP2DT, Parekraf, Kemenristekdikti, Kemenag

LIPI, BPS PTN/ PTS terkait Masyarakat sipil terkait

RIRN MEMUAT INTEGRASI AKTOR RISET NASIONAL 2015-2019

17

Matriks Rencana Aksi 8

RIRN MEMUAT URAIAN RINCI SAMPAI KEPADA TARGET CAPAIAN PER BIDANG FOKUS

TERIMA KASIH