Tingkat Kementerian dan Eselon I - ekon.go.id · PDF fileDefinisi : Implementasi...
Transcript of Tingkat Kementerian dan Eselon I - ekon.go.id · PDF fileDefinisi : Implementasi...
Tingkat Kementerian dan Eselon I
Definisi : Implementasi program-program koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian dengan K/L yang menghasilkan Rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian. (Batasan RPP : DPR,
Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian)
Satuan : %
Teknik Menghitung : Implementasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian
r X100%
t
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kedeputian, Biro HPH
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian K/L yang telah ditetapkan, menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada. (Batasan RPP : DPR, Presiden, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian)
Satuan : %
Teknik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
perekonomian = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian.
r X100% t
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kedeputian, Biro HPH
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Presentase Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi
Manual
Perhitungan
IKU KEMENTERIAN 1
Presentase Kebijakan Bidang Perekonomian Yang Terimplementasi
Manual
Perhitungan
IKU KEMENTERIAN 2
Target 2015 : 100% (54 Rancangan Peraturan Baru)
Target 2015 : 100% (9 Rancangan Perubahan Peraturan)
kemen
terian
Definisi :
Mengukur upaya penataan kebijakan teknis kementerian dalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian. Upaya penataan tersebut melalui peraturan atau keputusan Menteri Teknis didalam koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian sebagai tindak lanjut rekomendasi kebijakan perekonomian (deregulasi).
Satuan : Indeks (1 – 4)
Teknik Menghitung :
Nilai Kinerja Manajemen/Tata Kelola diperoleh dari realisasi peraturan/keputusan kementerian teknis dibagi dengan target peraturan/keputusan kementerian teknis dikali seratus
Nilai Kinerja = r/t x 100
Klasifikasi Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian :
85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik (Hijau)
65≤n<85 = 3 : Baik (Hijau)
45≤n<65 = 2 : Kurang (Merah)
n<45 = 1 : Sangat Kurang (Merah)
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kedeputian, Biro HPH
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Batasan Peraturan/Keputusan yang dikeluarkan Kementerian Teknis di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Perekonomian
Tingkat Kinerja Manajeman Kementerian
Manual
Perhitungan
IKU KEMENTERIAN 3
Target 2015 : 4 (141 Peraturan/Keputusan Kementerian
Teknis)
kemen
terian
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
ekonomi makro dan keuangan dengan Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Satuan : % Teknik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target
Sifat Data IKU : Maksimisasi Sumber Data : Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran,
Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN
Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : - Definisi : Implementasi fungsi pengendalian di bidang ekonomi makro dan
keuangan oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berdampak pada pelaksanaan kebijakan
Satuan : % Teknik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi
makro dan keuangan = realisasi dibandingkan target Realisasi X 100 % Target
Sifat Data IKU : Maksimisasi Sumber Data : Keasdepan Fiskal, Keasdepan Moneter dan Neraca Pembayaran,
Keasdepan Ekonomi Daerah & Sektor Riil, Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Keasdepan BUMN
Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : -
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi I 1
Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi I
2
Kedep
utian
I
Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : -
Definisi : Implementasi Penyaluran Pagu Kredit Berpenjaminan KUR
Satuan : %
Teknik Menghitung :
Realisasi Penyaluran dibagi Pagu Penyaluran X 100%
Pagu
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Keasdepan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Tercapainya target penyaluran kredit berpenjaminan Kredit
Usaha Rakyat/KUR
Manual
Perhitungan
IKU Deputi I
3
Kedep
utian
I
Definisi : Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian dengan K/L telah dibahas substansi dan draft rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Pangan dan Pertanian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Satuan : %
Teknik Menghitung : Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan dan pertanian = jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target), rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang pangan dan pertanian. Target 2015 : 18 rancangan peraturan, dihasilkan 22 rancangan peraturan, dan diselesaikan 19 rancangan peraturan. R X100%
T
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan dapat diterbitkan
Presentase Hasil Rekomendasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pangan dan Pertanian yang diselesaikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi II 1
Target 2015 : 106% (19 Rancangan Peraturan Baru)
Kedep
utian
II
Definisi : Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang pangan dan pertanian oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada
Satuan : %
Teknik Menghitung : Implementasi kebijakan pengendalian pangan dan pertanian = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi pengedalian yang dihasilkan (target), rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang pangan dan pertanian. r X100% t
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : kondisi pelaksanaan peraturan yang ada, hasil dan manfaat bila terjadi perubahan peraturan.
Presentase Kebijakan Bidang Pangan dan Pertanian Yang Terimplementasi
Manual
Perhitungan
IKU Deputi II 2
Target 2015 : 100% (5 Rancangan Perubahan Peraturan)
Kedep
utian
II
Definisi : Mengukur budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi, dan tata kelola keuangan, serta partisipasi stakeholders dalam kebijakan pangan dan pertanian
Satuan : %
Teknik Menghitung :
Gabungan nilai tata kelola keuangan (realisasi), Laporan Kinerja, dan partisipasi stakeholder dalam kebijakan pangan dan pertanian, Bobot Nilai :
a) Realisasi Keuangan (bobot 30%)
b) Laporan Kinerja ( bobot 30%)
c) Partisipasi Stakeholder kebijakan pangan dan pertanian (bobot 40 %)
Persentase Tingkat Kinerja = (aX30%)+(bX30%)+(cX40%)
Persentase Tingkat Kinerja :
85≤n≤100 = 4 : Sangat Baik
65≤n<85 = 3 : Baik
45≤n<65 = 2 : Kurang
n<45 = 1 : Sangat Kurang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase Partisipasi Stakehlders dalam Kebijakan Pangan dan Pertanian
Manual
Perhitungan
IKU Deputi II 3
Target 2015 : 90%
Kedep
utian
II
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di
bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan
hidup dengan K/L yang menghasilkan Rancangan Peraturan
Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan
disinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup
Satuan : %
Teknik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup =
realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan
perundang-undangan baru bidang perekonomian
r X100%
t
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : kondisi sebelum adanya peraturan,
hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan
hidup oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi
pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada
Satuan : %
Teknik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup =
realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan
peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian.
r X100%
t
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup
Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup
Manual
Perhitungan
IKU Deputi III 1
Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam,
dan lingkungan hidup yang terimplementasi
Manual
Perhitungan
IKU Deputi III 2
Target 2015 : 100% (5 Rancangan Peraturan Baru)
Target 2015 : 100% (3 Rancangan Perubahan
Peraturan)
Kedep
utian
III
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : kondisi pelaksanaan peraturan yang ada, hasil dan manfaat bila terjadi perubahan peraturan.
Definisi :
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap
kebijakan baru EITI dihitung berdasarkan nilai skor yang
dilakukan secara rata-rata pada saat dilakukannya sosialisasi
standar baru EITI (Standar EITI 2013) kepada para pemangku
kepentingan di bidang industri ekstraktif
Satuan : Indeks (1 – 5)
Teknik Menghitung :
Target tingkat pemahaman para pemangku kepentingan
adalah dengan nilai tingkat pemahaman 4. Penilaian tingkat
pemahaman dari para peserta dihitung dari pengisian kuesioner
setelah dilakukan sosialisasi EITI, dengan pemberian skor:
Sangat Paham dengan skor 5
Paham dengan skor 4
Cukup Paham dengan skor 3
Tidak Paham dengan skor 2
Sangat Tidak Paham dengan skor 1
Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO
untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
Indeks Capaian = Realisasi x 100%
Target
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI
Manual
Perhitungan
IKU Deputi III 3
Target 2015 : 4
Kedep
utian
III
Definisi : Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Menko Bidang Perekonomian melalui pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri, penetapan peraturan atau keputusan Pemerintah/Presiden/Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Satuan : %
Teknik Menghitung : Diselesaikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi dan sinkronisasi yang diselesaikan (realisasi) dibandingkan dengan target dan atau rekomendasi dan sinkronisasi yang dihasilkan (target).
x 100
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan,
dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain :
Persentase perumusan rancangan peraturan di bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang diselesaikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi IV 1
Target 2015 : 85% (10 Rekomendasi kebijakan) Kedeputian IV
Definisi : Implementasi kebijakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi, penyusunan rancangan peraturan, atau ditindaklanjuti oleh K/L.
Satuan : %
Teknik Menghitung : Pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan daya saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan = jumlah rekomendasi pengendalian yang terimplementasikan (realisasi) dibandingkan dengan target rekomendasi pengendalian. R X100% T
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase kebijakan bidang Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM, serta SDM dan ketenagakerjaan ekonomi kreatif nasional yang terimplementasikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi IV 2
Target 2015 : 85% (10 laporan pengendalian kebijakan)
Kedeputian IV
Definisi : Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan terkait daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Satuan : %
Teknik Menghitung :
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh dan KUKM dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100%
T
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase perumusan rancangan peraturan kebijakan Ekonomi Kreatif Nasional yang mendukung penerapan daya saing SDM, ketenagakerjaan/buruh, dan KUKM mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Manual
Perhitungan
IKU Deputi IV 3
Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan)
Kedeputian IV
Definisi :
Diselesaikan rekomendasi dan sinkronisasi kebijakan terkait sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015.
Satuan : %
Teknik Menghitung :
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 = jumlah rekomendasi kebijakan terkait sertifikasi SDM, ketenagakerjaan/buruh, KUKM serta produk ekonomi kreatif dalam mendukung pelaksanaan MEA 2015 yang diselesaikan dibandingkan target. R X100%
T
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing KUKM
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase kebijakan sertifikasi uji kompetensi nasional/ internasional terhadap SDM, ketenagakerjaan/ buruh, dan pengusaha UMKM serta produk Ekonomi Kreatif Nasional, untuk mewujudkan daya saing dan market share di negara negara ASEAN.
Manual
Perhitungan
IKU Deputi IV 4
Target 2015 : 85% (1 rekomendasi kebijakan)
Kedeputian IV
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
Manual
Perhitungan
Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan
IKU Deputi V 1
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan
dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2016 : 5 Rancangan Peraturan Baru
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Kedep
utian
V
Manual Perhitungan
Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan
IKU Deputi V 2
Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2016 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan
Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring
dan evaluasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Kedep
utian
V
Manual Perhitungan
Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan
IKU Deputi V 3
Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
Satuan : %
Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri realisasi x 100% target
Target 2016 : 2 Usulan Rancangan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil
kajian/FGD/Workshop dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil
kajian/FGD/Workshop dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%
3. Rekomendasi kebijakan dari hasil kajian/FGD/Workshop dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%
4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.
Kedep
utian
V
Definisi Indikator Kinerja
: Indikator Pembebanan tingkat efektifitas koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari tujuh kegiatan yang terdiri dari Sumber Daya Air, Telematika dan Utilitas, Transportasi Multi Moda, Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP.
Satuan : Indeks
Teknik Menghitung : Nilai Indeks Koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi didasarkan pada jumlah keseluruhan nilai efektifitas persentase unit kegiatan
Indeks Nilai ∑ Kriteria
4 85 =< n =< 100 Sangat Baik 3 65 =< n < 85 Baik 2 45 =< n < 65 Kurang Baik 1 n < 45 Kurang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI dan KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Indeks Efektifitas Koordinasi dan Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 1
Kedep
utian
VI
Definisi Indikator Kinerja
:
Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang di implementasikan merupakan akumulasi dari pencapaian Indikator di tujuh kegiatan yang dilaksanakan masing-masing unit kerja dengan bobot: (i) Kegiatan Infrastruktur Sumber Daya Air; (ii) Kegiatan Telematika dan Utilitas; (iii) Kegiatan Sistem Transportasi Multi Moda; (iv) Kegiatan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi; (v) Kegiatan Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur; (vi) Kegiatan KP3EI; dan (vii) Kegiatan KPPIP.
Satuan : %
Teknik Menghitung : Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data :
Asdep Sumber Daya Air, Asdep Telematika dan Utilitas, Asdep Transportasi Multi Moda, Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Asdep Perumahan, Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, KP3EI, dan KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase rekomendasi Kebijakan yang di Implementasikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 2
Kedep
utian
VI
Definisi : Terwujudnya jumlah kawasan strategis ekonomi baru yang diusulkan (KEK, Kawasan Industri) di luar Pulau Jawa
Satuan : Nilai
Teknik Menghitung : Jumlah kawasan yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis ekonomi baru
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Definisi : Jumlah penetapan proyek infrastruktur prioritas nasional yang ditetapkan oleh KPPIP
Satuan : Jumlah
Teknik Menghitung : Jumlah proyek inf prioritas nasional yang ditetapkan KPPIP
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : KPPIP
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Pengembangan kawasan strategis ekonomi baru diluar Pulau Jawa
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 3
Penetapan Proyek Infrastruktur Prioritas yang diusulkan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VI 4 Kedep
utian
VI
`
Definisi : Mengukur hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait
Satuan : %
Teknik Menghitung : % terimplementasikan = Jumlah kesepakatan yang dilaksanakan (L) dibagi jumlah kesepakatan yang disetujui (S) dalam pertemuan/perundingan internasional dikalikan 100%. Formula:
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan
Periode Data IKU : Semesteran
Definisi : Jumlah rekomendasi yang dihasilkan untuk peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi MEA Komitmen Indonesia dalam MEA : pemenuhan janji (tindakan/kegiatan) Indonesia dalam integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
Satuan : %
Teknik Menghitung
: Jumlah rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA (R) dibagi jumlah komitmen Indonesia dalam MEA (K) dikalikan 100%. Formula: R/K x 100 %
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional
Periode Data IKU : Semesteran
Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang terimplementasikan
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VII
1
Persentase rekomendasi hasil penguatan daya saing nasional dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam MEA
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VII
2
Kedep
utian
VII
Definisi :
Mengukur kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang telah disetujui/ditandatangani dalam pertemuan/perundingan internasional dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan stakeholder terkait
Satuan : %
Teknik Menghitung
:
% ditindaklanjuti = jumlah kesepakatan yang ditindaklanjuti (R) dibagi jumlah kesepakatan yang diselesaikan (T) dikalikan 100%. Formula:
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan
Periode Data IKU : Semesteran
Definisi : Mengukur jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait
Satuan : %
Teknik Menghitung
:
Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang dilaksanakan (R) dibagi jumlah monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerjasama ekonomi internasional yang ditargetkan (T) dikalikan 100%. Formula:
Sifat Data IKU : Maximize
Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Ditindaklanjuti
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VII
3
Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VII
4 Kedep
utian
VII
Sumber Data : Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan
Periode Data IKU : Semesteran
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi :
Mengukur indikator tingkat pemahaman peserta sosialisasi terhadap hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional yang dipaparkan Hasil kuisioner yang dibagikan kepada peserta sosialiasi terhadap
pemahaman materi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional Data kualitatif dengan skala likert:
Kurang paham (1), cukup paham (2), paham (3), sangat paham (4)
Satuan : %
Teknik Menghitung
:
Jumlah peserta sosialiasi yang memahami (P) materi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional dibagi dengan jumlah peserta seluruhnya (T) dikalikan 100% Formula:
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Asdep KSE Asia; Amerika dan Pasifik; Eropa, Afrika dan Timur Tengah; Regional & Sub Regional; Multilateral & Pembiayaan
Periode Data IKU : Semesteran
Persentase Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-hasil Kerjasama Ekonomi Internasional
Manual
Perhitungan
IKU Deputi VII
5
6
Kedep
utian
VII
Definisi : Pemenuhan dokumen sebagaimana yang diminta oleh ketentuan-ketentuan bidang Perencanaan, Keuangan, Perlengkapan/Organisasi, dan Kepegawaian
Satuan : %
Teknik Menghitung : % Kepatuhan = Rata-rata gabungan nilai Realisasi per Target dokumen dari masing-masing bidang
r/t (Perencanaan) +r/t (keuangan) + r/t (pengelolaan BMN) + r/t (Kepegawaian) X100%
4
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Perencanaan dan Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan adalah dengan melihat hasil survei yang termasuk dalam Komponen Hasil PMPRB: Survei internal pegawai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian terhadap kapasitas organisasi, termasuk didalamnya unsur pelayanan. (Nilai Indeks 1-5)
Survei Eksternal kepada Kementerian/Lembaga (K/L) adalah melihat nilai kualitas pelayanan publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (Nilai Indeks 1-4)
Satuan : Indeks
Teknik Menghitung : Rata-rata penjumlahan Nilai Konversi Indeks Survei Internal dan Eksternal (KSinternal + KSeksternal)/2 Konversi Indeks Survei (KS): Internal Eksternal 1 = 20 1 = 25 2 = 40 2 = 50 3 = 60 3 = 75 4 = 80 4 = 100 5 = 100
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Inspektorat
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase Kepatuhan Terhadap Ketentuan Di Bidang Perencanaan Anggaran, Keuangan, Perlengkapan Dan Kepegawaian
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 1
Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 2
Indeks Nilai Kategori 1 < 20 Kurang Sekali 2 21-40 Kurang 3 41-60 Cukup 4 61-80 Baik 5 81-100 Baik Sekali
Setmen
ko
Definisi :
Menghitung Pemakaian Aplikasi Komputer dalam bidang Keuangan dan BMN ( bobot 20%), Perencanaan (bobot 20%), Kepegawaian (bobot 20%), Persuratan (bobot 20%), SJDIH (bobot 20%)
Satuan : %
Teknik Menghitung : Gabungan atau penjumlahan capaian masing-masing bidang
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Perencanaan, Biro HPH, Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Melihat tata kelola keuangan melalui hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian
Satuan : Nilai
Teknik Menghitung : Clusterisasi kualifikasi BPK menjadi angka atau nilai : WTP = 100, WTP-DPP=80 ,WDP =60, TW=40, TMP=20
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Tahunan
Keterangan Lain : -
Persentase Penggunaan Aplikasi Di Bidang Kesekretariatan
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 3
Kualifikasi Laporan Keuangan tetap “Wajar Tanpa Pengecualian
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 4 Setmen
ko
Definisi : Jumlah Pegawai yang telah dilakukan asesmen dan memenuhi kriteria standar kompetensi pada Kemenko Bidang Perekonomian
Satuan : %
Teknik Menghitung : ∑ Pegawai memenuhi Kriteria Standar Kompetensi X 100%
Jumlah Seluruh Pegawai
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Definisi : Membandingkan antara realisasi jumlah pengadaan sarana prasarana dan rencana pengadaan sarana parasaran
Satuan : %
Teknik Menghitung : Realisasi pengadaan Sarpras X 100% Target Pengadaan Sarpras
Sifat Data IKU : Maximize
Sumber Data : Biro Umum
Periode Data IKU : Semesteran
Keterangan Lain : -
Persentase Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Standar Kompetansi
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 5
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Yang Berkualitas Untuk Seluruh Pegawai
Manual
Perhitungan
IKU Setmenko 6 Setmen
ko