Konstitusi Afrika Selatan
-
Upload
adela-shofia -
Category
Documents
-
view
287 -
download
0
description
Transcript of Konstitusi Afrika Selatan
3. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Afrika Selatan.
Afrika Selatan (melihat peta) adalah negara yang diberkati dengan kelimpahan sumber
alam termasuk tanah pertanian subur dan sumber penghasilan barang tambang unik. Tambang
Afrika Selatan adalah pemimpin dunia di produksi intan dan emas itu serta metal strategis seperti
platina. Iklim lunak, menurut laporan menyerupai cuaca bidang Teluk San Francisco lebih dari di
mana pun di dunia.
Afrika Selatan ialah negara jajahan Inggris dan Belanda pada abad ketujuh belas.
Dominasi Inggris orang Belanda descendents (dikenal sebagai Boers atau orang Afrikaans)
menghasilkan orang Belanda yang mendirikan koloni baru Orange Free State dan Transvaal.
Penemuan intan di negeri ini sekitar 1900 menjadikan serbuan Inggris yang mencetuskan Boer
War.
Afrika selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam
proses demokratisasi. Di tengah kobaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil
mengakhiri rezim apartheid, yang sebelumnya mencengkeram negara tersebut selama puluhan
tahun dari 1979 hingga 1991, rezim yang memecah belah nilai kemanusiaan berdasarkan
perbedaan warna kulit, warga kulit putih dan kulit hitam.
Pada tahun 1993, Afrika Selatan mengadopsi sebuah konstitusi yang dianggap
demokratis bagi Afrika Selatan yaitu Konstitusi Sementara. Disebut Konstitusi Sementara sebab
dalam konstitusi sendiri disebutkan bahwa akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan
tidak dibentuk secara terburu-buru layaknya konstitusi sementara. Konstitusi Sementara Tahun
1993 mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly dan
National Council of Parliament atau Senate. Konstitusi Sementara juga mencantumkan Bill of
Rights. Pengubahan sistem trikameral menjadi bikameral serta pencantuman Bill of Rights inilah
yang dianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan.
Pada tahun 1996 Afrika Selatan sukses menghasilkan Undang Undang Dasar bagi negara
tersebut. Afrika Selatan muncul sebagai negara demokratis setelah berhasil menyelenggarakan
pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1999, lima tahun setelah “belajar” demokrasi.
Sejarah manis peta perpolitikan ditorehkan Mandela saat ia membatasi periode
kepemimpinannya.
Sejak 14 Juni 1999 Afsel memiliki presiden baru, Thabo Mvuyelwa Mbeki, yang
bertugas meneruskan peta demokrasi bagi Afrika Selatan yang telah dirintis Mandela. Satu
langkah penting –demokrasi– telah tercapai, Afrika Selatan berupaya melebarkan sayap untuk
meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Dilihat dari struktur tata negara afrika selatan, maka akan ditemui salah satu di antaranya
adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Deputi Chief Justice, Monseneke, pelayanan terhadap
constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam setahun terakhir ini telah
tercatat berjumlah 570 perkara.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan, pada tahapan agenda, setting
mereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitution making yang terdiri:
1. kesepakatan membuat konstitusi sementara sebagai masa peralihan dari rezim apartheid;
2. pemberian mandat kepada parlemen hasil Pemilu 1994 sekaligus menjadi Majelis Konstitusi;
3. pembuatan 34 prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan konstitusi baru. Constitutional
principles itu mencakup hal-hal dasar universal seperti perlindungan HAM dan kemerdekaan
kekuasaan peradilan;
4. pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menyertifikasi rancangan konstitusi yang
disiapkan Constitutional Assembly. Caranya, Mahkamah Konstitusi mengecek apakah rancangan
konstitusi Majelis Konstitusi bertentangan atau tidak dengan ke 34 constitutional principles; dan
5. mekanisme pengesahan konstitusi sekaligus menyediakan alternatif guna menghindari
deadlock.
Langkah awal Afrika Selatan melakukan reformasi konstitusi adalah membuat prosedur
pembuatan konstitusi yang lebih demokratis. Inilah kelemahan mendasar reformasi konstitusi
Indonesia yang melakukan perubahan UUD 1945 bersandarkan ketentuan Pasal 37. Suatu
absurditas reformasi konstitusi, karena menggantungkan proses perubahan pada pasal yang
seharusnya menjadi bagian yang diubah. Berangkat akan arti penting self-belonging rakyat atas
konstitusinya maka Afrika Selatan menyebarluaskan rancangan UUD-nya melalui radio, televisi,
buletin selain seminar-seminar. Hasilnya, diperkirakan 82 persen penduduk di atas usia 18 tahun
mendengarkan siaran radio konstitusi; Tiga puluh tujuh program tentang konstitusi di televisi
mendapatkan sambutan hangat 34 persen pemirsa; Setiap dua minggu 160.000 buletin
Constitutional Assembly dibagikan kepada khalayak ramai. Akhirnya, April 1996 menjelang draf
konstitusi selesai, survei independen menyimpulkan, kampanye reformasi konstitusi berhasil
menjaring 73 persen orang dewasa Afrika Selatan (Christina Murray: 2001). Last but not least
Afrika Selatan diuntungkan dengan kepemimpinan negarawan sekelas Presiden Nelson Mandela.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Selatan
Kewenangan Mahkamah konstitusi afrika selatan langsung di sebutkan dalam dalam
konstitusinya (Undang-undang Dasarnya), sama halnya seperti wewenang mahkamh konstitusi
Indonesia yang sama-sama wewenangnya di berikan dan di sebutkan langsung dalam UUD
1945, wewenang mahkamah konstitusi afrika selatan adalah sebagai berikut.
1. memutuskan perselisihan antara organ-organ negara dalam lingkup nasional atau propinsi
tentang status konstitusional, kekuasaan atau fungsi-fungsi dari setiap organ-organ negara
tersebut;
2. memutuskan konstitusionalitas dari setiap parlemen atau rancangan Undang-undang Provinsi,
tapi hanya dapat melakukannya dalam keadaan diantisipasi dalam pasal 79 atau 121 kostitusi
afrika selatan;
3. memutus permohonan atas onstitusionalitas UU atau Peraturan Daerah yang diajukan oleh
anggota parlemen atau anggota legislatif daerah sebagaimana diatur dalam pasal 80 atau 122.
Di dalam pasal 80 tersebut dejelaskan bahwa Aplikasi oleh anggota majelis Nasional ke
Mahkamah Konstitusi. Anggota Dewan Nasional dapat mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memesan menyatakan bahwa semua atau bagian dari Undang-
undang Parlemen adalah inkonstitusional. Permohonan harus didukung oleh sekurang-kurangnya
sepertiga anggota Majelis Nasional; dan harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari tanggal yang
disepakati Presiden dan menandatangani Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat
memerintahkan bahwa semua atau bagian dari undang-undang yang merupakan subjek aplikasi
dalam hal ayat (1) tidak memiliki kekuatan sampai Mahkamah telah memutuskan aplikasi jika
kepentingan pengadilan memerlukan ini; dan pelaksanaan berjalan dengan baik serta yang masuk
akal.
Sedangkan dalam pasal 122 disebutkan Aplikasi dengan anggota Mahkamah Konstitusi.
Anggota dari legislatif provinsi dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menyatakan bahwa semua atau sebagian dari UU provinsi tersebut inkonstitusional atau
tidak sesuai dengan konstitusi. Permohonan di antaranya harus didukung oleh sekurang-
kurangnya 20 persen dari anggota legislatif dan harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari
tanggal yang disepakati Perdana Menteri dan menandatangani Undang-Undang. Mahkamah
Konstitusi dapat memerintahkan bahwa semua atau bagian dari undang-undang yang subjek
penerapan dalam hal ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan sampai Pengadilan telah
memutuskan jika kepentingan pengadilan memerlukan ini; dan penerpan sebuah UU berjalan
dengan baik. Jika suatu pelaksanaan UU tidak berhasil, dan tidak memiliki kemajuan yang
masuk akal Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pemohon untuk membayar kerugian
yang di timbulkan.
1. memutuskan konstitusionalitas dari setiap amandemen Konstitusi;
2. memutuskan bahwa DPR atau Presiden telah gagal memenuhi kewajiban konstitusional atau
3. mengesahkan konstitusi propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 144.
Dalam pasal 144 tersebut, di jelaskan mengenai Sertifikasi konstitusi provinsi, Jika
sebuah provinsi memiliki badan legislative yang mengubah sebuah konstitusi, maka Ketua
legislatif harus menyerahkan teks konstitusi atau amandemen konstitusi yang hendak di ubah ke
Konstitusi Mahkamah untuk sertifikasi. Tidak ada UU yang dapat di jalankan di tingkat provinsi
sebelum ada pengakuan atau pengesahan dari mahkamah konstitusi, semua UU yang hendak di
ubah harus di laporkan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi. bahwa teks UU tersebut
telah disahkan sesuai dengan pasal 142; dan bahwa seluruh teks sesuai dengan pasal 143.
Mahkamah Konstitusi membuat keputusan akhir apakah suatu Undang-undang Parlemen,
sebuah pelaksanaan Undang-undang provinsi atau Presiden adalah konstitusional, dan harus
mengkonfirmasi urutan ketidakabsahan yang dibuat oleh putusan Banding Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi, atau pengadilan lainnya yang status sama, sebelum perintah itu mempunyai
kekuatan. Undang-undang Nasional atau peraturan Mahkamah Konstitusi harus membiarkan
seseorang untuk bertindak, ketika tindakan itu dalam kepentingan keadilan dan dengan izin dari
Mahkamah Konstitusi antara lain untuk membawa masalah secara langsung ke Mahkamah
Konstitusi; atau banding langsung ke Mahkamah Konstitusi dari pengadilan lain serta Masalah
konstitusional termasuk segala masalah yang melibatkan penafsiran, perlindungan atau
penegakan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tertinggi yang memutus permasalahan
konstitusional (pasal 167 ayat (2a) Konstitusi Republik Afrika Selatan). Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara konstitusional dan atas permasalahan
yang berkaitan dengan putusan pada tingkat peradilan lain atas perkara konstitusional. Yang
dimaksud perkara konstitusional adalah setiap permasalahan yang menyangkut penafsiran,
penjagaan atau penegakan konstitusi (pasal 167 ayat (7) Konstitusi Republik Afrika Selatan
1996). Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berbeda dengan Konstitusi
Mahkamah RI. Di Indonesia, Konstitusi Mahkamah berdampingan seiring sejalan dengan MA
sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi Konstitusi Mahkamah dan lembaga-
lembaga peradilan di bawah MA tidak memiliki keterkaitan.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah lembaga peradilan tertinggi yang
memutus permasalahan konstitusi. Sehingga perkara yang ditangani oleh peradilan tinggi,
misalnya yang berkaitan dengan perkara konstitusional maka kata akhir putusan atas perkara
tersebut berada di tangan Konstitusi Mahkamah (pasal 169 jo. Pasal 167 Konstitusi Republik
Afrika Selatan). Pemohon biasanya mengajukan perkara-perkara konstitusional (constitutional
complaints) ke pengadilan tinggi terlebih dahulu. Konstitusi mengatur bahwa pemohon yang
dapat mengajukan gugatan konstitusional sangatlah longgar, setiap warga negara dapat
mengajukan gugatan sebagai individu, atas nama kelompok atau lembaga-lembaga privat
lainnya. Atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara konstitusional, bilamana Pengadilan
Tinggi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon terutama dalam hal putusan atas
tidak berlakunya sebuah UU atau Peraturan Daerah, putusan Pengadilan Tinggi itu harus
dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di depan sidang
terbuka dan putusan itu dinyatakan berlaku serta memiliki kekuatan hukum tetap.
Bilamana putusan Pengadilan Tinggi menyatakan menolak atau tidak dapat menerima
permohonan, maka Pemohon yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan banding
ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pengajuan banding kepada Konstitusi Mahkamah tidak
seketika itu lantas diterima oleh Konstitusi Mahkamah. Pemohon harus menyampaikan
pengajuan banding dalam jangka waktu 15 hari setelah sidang pembacaan putusan oleh
Pengadilan Tinggi. Syarat dan tata cara pengajuan banding diatur dalam peraturan nomor 19 dan
20 Peraturan Konstitusi Mahkamah.
Hukum acara Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berbeda dengan hukum acara
Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan lebih banyak melakukan
pemeriksaan dokumen-dokumen dan tidak melakukan pemeriksaan perkara melalui persidangan.
Sehingga Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tidak mendengar keterangan-keterangan dalam
hal pembuktian dengan memanggil saksi atau ahli dalam persidangan terbuka, layaknya hukum
acara Mahkamah Konstitusi RI. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi juga
dapat melakukan persidangan terbuka. Yaitu bilamana diperlukan keterangan-keterangan
tambahan dari pihak-pihak yang berperkara disebabkan keteranganketerangan yang diperoleh
Hakim melalui dokumen tertulis tersebut sulit untuk dicerna oleh Hakim. Dibukanya persidangan
terbuka terhadap satu kasus harus dengan persetujuan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi menentukan secara rigid jadwal sidang terbuka Mahkamah
Konstitusi. Ada 4 waktu dimana Mahkamah Konstitusi bisa menggelar sidang terbuka yaitu,
pertama antara 15 Februari s.d 31 Maret; kedua, antar 1 Mei s.d 31 Mei; ketiga, antara 15
Agustus s.d 30 September; terakhir keempat, antara 1 November s.d 31 November. Meskipun
persidangan ini terbuka untuk umum dan pers, namun terdapat tata tertib yang melarang
pengambilan gambar dan merekam jalannya persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah
eksklusif hanya mengenai penafsiran atas konstitusi berkenaan dengan perkara yang diperiksa.
Oleh sebab itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan hukuman atau sanksi bagi
pihakyang bersalah atau memberikan putusan untuk membayar ganti rugi bagi pihak penggugat.
D. sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan.
Afrika Selatan (melihat peta) adalah negara yang diberkati dengan kelimpahan sumber
alam termasuk tanah pertanian subur dan sumber penghasilan barang tambang unik. Tambang
Afrika Selatan adalah pemimpin dunia di produksi intan dan emas itu serta metal strategis seperti
platina. Iklim lunak, menurut laporan menyerupai cuaca bidang Teluk San Francisco lebih dari di
mana pun di dunia.
Afrika Selatan ialah negara jajahan Inggris dan Belanda pada abad ketujuh belas.
Dominasi Inggris orang Belanda descendents (dikenal sebagai Boers atau orang Afrikaans)
menghasilkan orang Belanda yang mendirikan koloni baru Orange Free State dan Transvaal.
Penemuan intan di negeri ini sekitar 1900 menjadikan serbuan Inggris yang mencetuskan Boer
War.
Afrika selatan dikenal dunia sebagai negara yang memiliki sejarah fenomenal dalam
proses demokratisasi. Di tengah kobaran patriotisme Mandela, Afrika Selatan berhasil
mengakhiri rezim apartheid, yang sebelumnya mencengkeram negara tersebut selama puluhan
tahun dari 1979 hingga 1991, rezim yang memecah belah nilai kemanusiaan berdasarkan
perbedaan warna kulit, warga kulit putih dan kulit hitam.
Pada tahun 1993, Afrika Selatan mengadopsi sebuah konstitusi yang dianggap
demokratis bagi Afrika Selatan yaitu Konstitusi Sementara. Disebut Konstitusi Sementara sebab
dalam konstitusi sendiri disebutkan bahwa akan dibentuk konstitusi yang lebih permanen dan
tidak dibentuk secara terburu-buru layaknya konstitusi sementara. Konstitusi Sementara Tahun
1993 mengubah parlemen menjadi sistem dua kamar yang terdiri dari National Assembly dan
National Council of Parliament atau Senate. Konstitusi Sementara juga mencantumkan Bill of
Rights. Pengubahan sistem trikameral menjadi bikameral serta pencantuman Bill of Rights inilah
yang dianggap sebagai pondasi bagi sebuah kehidupan baru yang demokratis di Afrika Selatan.
Pada tahun 1996 Afrika Selatan sukses menghasilkan Undang Undang Dasar bagi negara
tersebut. Afrika Selatan muncul sebagai negara demokratis setelah berhasil menyelenggarakan
pemilihan umum yang pertama kalinya pada tahun 1999, lima tahun setelah “belajar” demokrasi.
Sejarah manis peta perpolitikan ditorehkan Mandela saat ia membatasi periode
kepemimpinannya.
Sejak 14 Juni 1999 Afsel memiliki presiden baru, Thabo Mvuyelwa Mbeki, yang
bertugas meneruskan peta demokrasi bagi Afrika Selatan yang telah dirintis Mandela. Satu
langkah penting –demokrasi– telah tercapai, Afrika Selatan berupaya melebarkan sayap untuk
meningkatkan kualitas kehidupan rakyatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Dilihat dari struktur tata negara afrika selatan, maka akan ditemui salah satu di antaranya
adalah Mahkamah Konstitusi. Menurut Deputi Chief Justice, Monseneke, pelayanan terhadap
constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam setahun terakhir ini telah
tercatat berjumlah 570 perkara.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Afrika Selatan, pada tahapan agenda, setting
mereka lebih dulu menyiapkan paradigma constitution making yang terdiri:
1. kesepakatan membuat konstitusi sementara sebagai masa peralihan dari rezim apartheid;
2. pemberian mandat kepada parlemen hasil Pemilu 1994 sekaligus menjadi Majelis Konstitusi;
3. pembuatan 34 prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi acuan konstitusi baru. Constitutional
principles itu mencakup hal-hal dasar universal seperti perlindungan HAM dan kemerdekaan
kekuasaan peradilan;
4. pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi menyertifikasi rancangan konstitusi yang
disiapkan Constitutional Assembly. Caranya, Mahkamah Konstitusi mengecek apakah rancangan
konstitusi Majelis Konstitusi bertentangan atau tidak dengan ke 34 constitutional principles; dan
5. mekanisme pengesahan konstitusi sekaligus menyediakan alternatif guna menghindari
deadlock.
Langkah awal Afrika Selatan melakukan reformasi konstitusi adalah membuat prosedur
pembuatan konstitusi yang lebih demokratis. Inilah kelemahan mendasar reformasi konstitusi
Indonesia yang melakukan perubahan UUD 1945 bersandarkan ketentuan Pasal 37. Suatu
absurditas reformasi konstitusi, karena menggantungkan proses perubahan pada pasal yang
seharusnya menjadi bagian yang diubah. Berangkat akan arti penting self-belonging rakyat atas
konstitusinya maka Afrika Selatan menyebarluaskan rancangan UUD-nya melalui radio, televisi,
buletin selain seminar-seminar. Hasilnya, diperkirakan 82 persen penduduk di atas usia 18 tahun
mendengarkan siaran radio konstitusi; Tiga puluh tujuh program tentang konstitusi di televisi
mendapatkan sambutan hangat 34 persen pemirsa; Setiap dua minggu 160.000 buletin
Constitutional Assembly dibagikan kepada khalayak ramai. Akhirnya, April 1996 menjelang draf
konstitusi selesai, survei independen menyimpulkan, kampanye reformasi konstitusi berhasil
menjaring 73 persen orang dewasa Afrika Selatan (Christina Murray: 2001). Last but not least
Afrika Selatan diuntungkan dengan kepemimpinan negarawan sekelas Presiden Nelson Mandela.
BAB III
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan.
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Didalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia diberi kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI
1945 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UUD RI 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
e. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil
Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, danatau tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD
RI 1945.
Pelanggaran hukum yang diduga dilakukan presiden yang disebut dalam pasal 10 ayat (2) UU
No. 24, 2003, telah diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi batasan sebagai berikut:
a. Penghianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana
diatur dalam undang-undang;
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur
dalam undang-undang;
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih;
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-perbuatan yang dapat merendahakan martabat Presiden
danatau Wakil Presiden;
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah syarat
sebagaimana dtentukan dalam pasal 6 UUD RI 1945
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Selatan
Kewenangan Mahkamah konstitusi afrika selatan langsung di sebutkan dalam dalam
konstitusinya (Undang-undang Dasarnya), sama halnya seperti wewenang mahkamh konstitusi
Indonesia yang sama-sama wewenangnya di berikan dan di sebutkan langsung dalam UUD
1945, wewenang mahkamah konstitusi afrika selatan adalah sebagai berikut.
1. memutuskan perselisihan antara organ-organ negara dalam lingkup nasional atau propinsi
tentang status konstitusional, kekuasaan atau fungsi-fungsi dari setiap organ-organ negara
tersebut;
2. memutuskan konstitusionalitas dari setiap parlemen atau rancangan Undang-undang Provinsi,
tapi hanya dapat melakukannya dalam keadaan diantisipasi dalam pasal 79 atau 121 kostitusi
afrika selatan;
3. memutus permohonan atas onstitusionalitas UU atau Peraturan Daerah yang diajukan oleh
anggota parlemen atau anggota legislatif daerah sebagaimana diatur dalam pasal 80 atau 122.
Di dalam pasal 80 tersebut dejelaskan bahwa Aplikasi oleh anggota majelis Nasional ke
Mahkamah Konstitusi. Anggota Dewan Nasional dapat mengajukan permohonan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk memesan menyatakan bahwa semua atau bagian dari Undang-
undang Parlemen adalah inkonstitusional. Permohonan harus didukung oleh sekurang-kurangnya
sepertiga anggota Majelis Nasional; dan harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari tanggal yang
disepakati Presiden dan menandatangani Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi dapat
memerintahkan bahwa semua atau bagian dari undang-undang yang merupakan subjek aplikasi
dalam hal ayat (1) tidak memiliki kekuatan sampai Mahkamah telah memutuskan aplikasi jika
kepentingan pengadilan memerlukan ini; dan pelaksanaan berjalan dengan baik serta yang masuk
akal.
Sedangkan dalam pasal 122 disebutkan Aplikasi dengan anggota Mahkamah Konstitusi.
Anggota dari legislatif provinsi dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menyatakan bahwa semua atau sebagian dari UU provinsi tersebut inkonstitusional atau
tidak sesuai dengan konstitusi. Permohonan di antaranya harus didukung oleh sekurang-
kurangnya 20 persen dari anggota legislatif dan harus dilakukan dalam waktu 30 hari dari
tanggal yang disepakati Perdana Menteri dan menandatangani Undang-Undang. Mahkamah
Konstitusi dapat memerintahkan bahwa semua atau bagian dari undang-undang yang subjek
penerapan dalam hal ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan sampai Pengadilan telah
memutuskan jika kepentingan pengadilan memerlukan ini; dan penerpan sebuah UU berjalan
dengan baik. Jika suatu pelaksanaan UU tidak berhasil, dan tidak memiliki kemajuan yang
masuk akal Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pemohon untuk membayar kerugian
yang di timbulkan.
1. memutuskan konstitusionalitas dari setiap amandemen Konstitusi;
2. memutuskan bahwa DPR atau Presiden telah gagal memenuhi kewajiban konstitusional
atau
3. mengesahkan konstitusi propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 144.
Dalam pasal 144 tersebut, di jelaskan mengenai Sertifikasi konstitusi provinsi, Jika
sebuah provinsi memiliki badan legislative yang mengubah sebuah konstitusi, maka Ketua
legislatif harus menyerahkan teks konstitusi atau amandemen konstitusi yang hendak di ubah ke
Konstitusi Mahkamah untuk sertifikasi. Tidak ada UU yang dapat di jalankan di tingkat provinsi
sebelum ada pengakuan atau pengesahan dari mahkamah konstitusi, semua UU yang hendak di
ubah harus di laporkan terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi. bahwa teks UU tersebut
telah disahkan sesuai dengan pasal 142; dan bahwa seluruh teks sesuai dengan pasal 143.
Mahkamah Konstitusi membuat keputusan akhir apakah suatu Undang-undang Parlemen,
sebuah pelaksanaan Undang-undang provinsi atau Presiden adalah konstitusional, dan harus
mengkonfirmasi urutan ketidakabsahan yang dibuat oleh putusan Banding Mahkamah Agung,
Pengadilan Tinggi, atau pengadilan lainnya yang status sama, sebelum perintah itu mempunyai
kekuatan. Undang-undang Nasional atau peraturan Mahkamah Konstitusi harus membiarkan
seseorang untuk bertindak, ketika tindakan itu dalam kepentingan keadilan dan dengan izin dari
Mahkamah Konstitusi antara lain untuk membawa masalah secara langsung ke Mahkamah
Konstitusi; atau banding langsung ke Mahkamah Konstitusi dari pengadilan lain serta Masalah
konstitusional termasuk segala masalah yang melibatkan penafsiran, perlindungan atau
penegakan konstitusi.
Mahkamah Konstitusi adalah peradilan tertinggi yang memutus permasalahan
konstitusional (pasal 167 ayat (2a) Konstitusi Republik Afrika Selatan). Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk memutus perkara-perkara konstitusional dan atas permasalahan
yang berkaitan dengan putusan pada tingkat peradilan lain atas perkara konstitusional. Yang
dimaksud perkara konstitusional adalah setiap permasalahan yang menyangkut penafsiran,
penjagaan atau penegakan konstitusi (pasal 167 ayat (7) Konstitusi Republik Afrika Selatan
1996). Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berbeda dengan Konstitusi
Mahkamah RI. Di Indonesia, Konstitusi Mahkamah berdampingan seiring sejalan dengan MA
sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi Konstitusi Mahkamah dan lembaga-
lembaga peradilan di bawah MA tidak memiliki keterkaitan.
Sedangkan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan adalah lembaga peradilan tertinggi yang
memutus permasalahan konstitusi. Sehingga perkara yang ditangani oleh peradilan tinggi,
misalnya yang berkaitan dengan perkara konstitusional maka kata akhir putusan atas perkara
tersebut berada di tangan Konstitusi Mahkamah (pasal 169 jo. Pasal 167 Konstitusi Republik
Afrika Selatan). Pemohon biasanya mengajukan perkara-perkara konstitusional (constitutional
complaints) ke pengadilan tinggi terlebih dahulu. Konstitusi mengatur bahwa pemohon yang
dapat mengajukan gugatan konstitusional sangatlah longgar, setiap warga negara dapat
mengajukan gugatan sebagai individu, atas nama kelompok atau lembaga-lembaga privat
lainnya. Atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara konstitusional, bilamana Pengadilan
Tinggi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon terutama dalam hal putusan atas
tidak berlakunya sebuah UU atau Peraturan Daerah, putusan Pengadilan Tinggi itu harus
dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di depan sidang
terbuka dan putusan itu dinyatakan berlaku serta memiliki kekuatan hukum tetap.
Bilamana putusan Pengadilan Tinggi menyatakan menolak atau tidak dapat menerima
permohonan, maka Pemohon yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan banding
ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi pengajuan banding kepada Konstitusi Mahkamah tidak
seketika itu lantas diterima oleh Konstitusi Mahkamah. Pemohon harus menyampaikan
pengajuan banding dalam jangka waktu 15 hari setelah sidang pembacaan putusan oleh
Pengadilan Tinggi. Syarat dan tata cara pengajuan banding diatur dalam peraturan nomor 19 dan
20 Peraturan Konstitusi Mahkamah.
Hukum acara Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berbeda dengan hukum acara
Mahkamah Konstitusi RI. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan lebih banyak melakukan
pemeriksaan dokumen-dokumen dan tidak melakukan pemeriksaan perkara melalui persidangan.
Sehingga Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan tidak mendengar keterangan-keterangan dalam
hal pembuktian dengan memanggil saksi atau ahli dalam persidangan terbuka, layaknya hukum
acara Mahkamah Konstitusi RI. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, Mahkamah Konstitusi juga
dapat melakukan persidangan terbuka. Yaitu bilamana diperlukan keterangan-keterangan
tambahan dari pihak-pihak yang berperkara disebabkan keteranganketerangan yang diperoleh
Hakim melalui dokumen tertulis tersebut sulit untuk dicerna oleh Hakim. Dibukanya persidangan
terbuka terhadap satu kasus harus dengan persetujuan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi menentukan secara rigid jadwal sidang terbuka
Mahkamah Konstitusi. Ada 4 waktu dimana Mahkamah Konstitusi bisa menggelar sidang
terbuka yaitu, pertama antara 15 Februari s.d 31 Maret; kedua, antar 1 Mei s.d 31 Mei; ketiga,
antara 15 Agustus s.d 30 September; terakhir keempat, antara 1 November s.d 31 November.
Meskipun persidangan ini terbuka untuk umum dan pers, namun terdapat tata tertib yang
melarang pengambilan gambar dan merekam jalannya persidangan. Putusan Mahkamah
Konstitusi adalah eksklusif hanya mengenai penafsiran atas konstitusi berkenaan dengan perkara
yang diperiksa. Oleh sebab itu, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan hukuman
atau sanksi bagi pihakyang bersalah atau memberikan putusan untuk membayar ganti rugi bagi
pihak penggugat.��