Kkp Raskin
-
Upload
ravibrielianto -
Category
Documents
-
view
102 -
download
3
Transcript of Kkp Raskin
1
KERTAS KERJA PERSEORANGAN (KKP)
RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA
TIM PELAKSANA DAN POKMAS DISTRIBUSI RASKIN TINGKAT DUSUN OLEH BIDANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL
OLEH :
PESERTA No. 30/Diklatpim III/VIII/DIY/2013
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III ANGKATAN VIII YOGYAKARTA
2013
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang
memerlukan penanganan secara serius oleh pemerintah dalam membantu
meningkatkan kesejahteraannya. Raskin merupakan program nasional yang
cukup strategis dan dikelola secara lintas sektoral, dimana pemerintah daerah
mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program
raskin tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,
sedangkan pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan.
Presiden secara khusus telah memberikan instruksi kepada Perum
Bulog untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi
masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin dan meningkatkan akses dalam pemenuhan kebutuhan
pokok pangan. Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial
Tahun 2011, Tim Nasional Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
menetapkan jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-
PM) Tahun 2013.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7/KEP/2013 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor
31/Kep.KDH/A/2013 tentang Program Raskin sebanyak 60.485 RTS-PM,
dengan jumlah beras 10.887.300 Kg, setiap RTS-PM menerima 15 Kg per
bulan, dengan harga tebus Rp. 1.600,- per Kg di Titik Distribusi (Desa). Untuk
3
pengendalian dan peningkatan efektivitas pelaporan pelaksanaan distribusi
program raskin telah ditetapkan indikator kinerja yaitu Tepat Sasaran, Jumlah,
Harga, Waktu, Administrasi dan Tepat Kualitas.
Dalam implementasinya pelaksanaan program raskin di lapangan
menghadapi permasalahan diantaranya adalah ditribusi raskin yang tidak
tepat sasaran, jumlah, kualitas dan pembayaran, yang secara spesifik
memerlukan kebijakan dan kearifan lokal. Melalui Musyawarah Desa
(MUSDES), Pemerintah Desa bersama unsur terkait membangun
kesepahaman dan kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara MUSDES.
Sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengatasi permasalahan
sosial dan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2013 dengan tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi
Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Maka penulis mengambil
judul Kertas Kerja Perorangan (KKP) adalah “Rencana Kerja Peningkatan
Kinerja Tim Pelaksana dan Pokmas Distribusi Raskin Tingkat Dusun
oleh Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Kabupaten Bantul“.
B. Isu Aktual
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VIII
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 mengambil
Tema yaitu “Membangun World Class Governance melalui Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aparatur, Pembangunan Berkelanjutan dan
Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Berbudaya”.
4
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial
yaitu menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kesejahteraan sosial,
rehabilitasi tuna sosial dan bantuan sosial, dengan isu strategis pada urusan
sosial adalah angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang masih cukup tinggi belum dibarengi dengan penanganan secara intensif
dan terintegrasi.
Dalam pelaksanaannya di lapangan saat ini menghadapi
permasalahan yaitu kinerja pelaksana ditribusi raskin kurang optimal yang
menyebabkan penyaluran raskin tidak tepat sasaran dan terjadi
keterlambatan pembayaran.
C. Visi dan Misi Organisasi
1. Visi
Pengertian visi menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI)
adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015
adalah: “Terwujudnya Tenaga Kerja, Penyandang Masalah Sosial dan
Warga Miskin yang lebih mapan secara ekonomi maupun sosial pada
tahun 2015”.
2. Misi
Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang diharapkan
agar seluruh anggota organisasi, semua pemangku kebijakan dan pihak
yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan fungsi Dinas Tenaga
Kerja dan Sosial dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Misi Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul meliputi:
5
a. Mengoptimalkan penyelenggaraan sistem ketatausahaan dan kinerja
aparatur.
b. Meningkatkan kapasitas daya saing tenaga kerja dan penganggur.
c. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
d. Meningkatkan kapabilitas warga miskin dan kepesertaan transmigrasi.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial tertuang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 9 tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 48 tahun 20011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan
Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagai berikut (tabel 1):
Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kesejahteraan Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul ( L. 1 )
No Tugas Pokok dan Fungsi 1.
2.
Tugas Pokok : Menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial dan bantuan sosial. Fungsi : a. penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Sosial; b. perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna
sosial dan bantuan sosial; c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan
sosial; d. penyelengaraan, pembinaan dan pengendalian rehabilitasi sosial; e. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian bantuan sosial; f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
bidak kesejahteraan sosial.
6
E. Tujuan Jangka Panjang
Bantuan raskin yang disalurkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu
besar manfaatnya bagi keluarga miskin yang penanganannya melibatkan
seluruh stakeholder yang prakteknya di lapangan menghadapi kendala dan
permasalahan. Sesuai dengan tupoksi Bidang Kesejahteraan Sosial adalah
merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan, pembinaan dan
pengendalian bantuan raskin, maka tujuan jangka panjang dapat di lihat
sebagai berikut (Tabel 2):
Tabel 2. Tujuan Jangka Panjang Bidang Kesejahteraan Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul ( L. 2 )
No Tujuan Jangka Panjang
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah/miskin
2. Meningkatkan peran lembaga pelaksana distribusi raskin di tingkat desa
3. Meningkatkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat
Untuk menentukan prioritas, digunakan analisis USG (Urgency,
Seriousness, Growth) yang dilakukan dengan cara menentukan skor tiap
tujuan berdasarkan urgensi, keseriusan dan tingkat berkembangnya masalah
dengan skala nilai 1 (satu) sampai 5 (lima) sebagai berikut :
1. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi
2. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi
3. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi
4. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah
5. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
7
Hasil analisis USG tersebut kemudian disajikan ke dalam tabel sebagai
berikut (Tabel 3):
Tabel 3. USG Tujuan Jangka Panjang Prioritas
Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul
No Tujuan Jangka Panjang U S G Total
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah/miskin
4 4 3 11
2. Meningkatkan peran lembaga pelaksana distribusi raskin di tingkat desa
5 5 5 15
3. Meningkatkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat
4 4 4 12
Tujuan Prioritas : nomor 2 Meningkatkan peran lembaga pelaksana distribusi raskin di tingkat desa
Berdasarkan hasil analisis USG tersebut di atas maka yang menjadi
tujuan jangka panjang prioritas adalah tujuan yang kedua yaitu ”Meningkatkan
peran lembaga pelaksana distribusi raskin di tingkat desa” dengan total skor
USG 15, sedangkan di urutan kedua adalah tujuan nomor 3 dengan total nilai
skor USG 12, dan di urutan ketiga adalah tujuan nomor 1 dengan total nilai
skor USG 11.
Pemilihan tujuan jangka panjang prioritas tersebut juga berdasarkan
pertimbangan bahwa kinerja lembaga pelaksana distribusi raskin di tingkat
desa/dusun sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi raskin dari
titik distribusi ke titik bagi yang mempunyai dampak luas terhadap
keberhasilan program raskin di daerah. Dengan demikian tujuan jangka
panjang tersebut diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya kelancaran
distribusi raskin sesuai kriteria Tepat Sasaran, Jumlah, Harga, Waktu,
8
Administrasi dan Tepat Kualitas, serta dapat meminimalisir keterlambatan
pembayaran.
F. Tujuan Jangka Pendek, Indikator Kinerja dan Perolehan Informasi
1. Tujuan Jangka Pendek
Dengan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) penerima
raskin untuk dapat berperan aktif dalam pendistribusian raskin dari titik
distribusi ke titik bagi sesuai dengan tujuan untuk mencapai indikator
kinerja yaitu Tepat Sasaran, Jumlah, Harga, Waktu, Administrasi dan
Tepat Kualitas maka tujuan jangka pendek yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut (Tabel 4):
Tabel 4. Tujuan Jangka Pendek Bidang Kesejahteraan Sosial
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul (L.3)
No Tujuan Jangka Pendek
1. Meningkatnya kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun
2. Meningkatnya kesadaran penerima raskin untuk membayar tepat waktu
3. Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin
Untuk menentukan tujuan jangka pendek prioritas, digunakan
teknik analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk mengukur
tingkat kepentingan masalah, tingkat keseriusan masalah, dan tingkat
berkembangnya masalah dengan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) sebagai berikut :
a. Angka 5 memiliki USG yang relatif sangat tinggi
b. Angka 4 memiliki USG yang relatif tinggi
9
c. Angka 3 memiliki USG yang relatif cukup tinggi
d. Angka 2 memiliki USG yang relatif rendah
e. Angka 1 memiliki USG yang relatif sangat rendah
Hasil analisis USG tersebut kemudian disajikan ke dalam tabel
sebagai berikut (Tabel 5):
Tabel 5. USG Tujuan Jangka Pendek Prioritas
Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul
No Tujuan Jangka Pendek U S G Total
1. Meningkatnya kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun
5 5 5 15
2. Meningkatnya kesadaran penerima raskin untuk membayar tepat waktu
4 5 4 13
3. Meningkatnya monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi raskin
4 4 4 12
Tujuan Prioritas : nomor 1 Meningkatnya kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin
tingkat dusun
Berdasarkan analisa USG, prioritas pertama yang ingin dicapai
dalam tujuan jangka pendek adalah Meningkatnya kinerja tim pelaksana
dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun, dengan tujuan untuk
mempercepat tercapainya indikator kinerja, yaitu Tepat Sasaran, Jumlah,
Harga, Waktu, Administrasi dan Tepat Kualitas sehingga dapat
mempercepat pelaporan hasil distribusi, monitoring dan evaluasi raskin di
tingkat desa.
2. Indikator Kinerja
Indikator adalah satuan, variabel, besaran-besaran yang dapat
dikuantitatifkan sebagai petunjuk alat ukur yang dipergunakan untuk
10
mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja harus jelas dan mudah dipahami serta memiliki syarat yaitu:
- S = Specific artinya bersifat khusus atau sederhana,
- M = Measurable artinya dapat diukur,
- A = Achievable artinya dapat dicapai,
- R = Relevant artinya bersifat sesuai dengan ketentuan perundangan
- T = Time Related artinya dimensi waktunya jelas.
Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan pencapaian tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan
adalah sebagai berikut:
a. Penerima raskin tepat sasaran, satuan indikator kinerjanya adalah
keluarga.
b. Meningkatnya pokmas distribusi raskin di tingkat dusun, satuan
indikator kinerjanya adalah jumlah.
c. Berkurangnya keterlambatan pembayaran raskin, satuan ukuran
indikator kinerjanya adalah hari.
d. Meningkatnya pelaporan distribusi raskin tingkat desa, satuan indikator
kinerjanya adalah desa.
3. Perolehan Informasi
Dari rumusan Tukadek (L.3.A), kemudian akan dirumuskan
prioritas tukadek, indikator kinerja, satuan ukuran dan perolehan informasi
(L.3.B) dengan menganalisis atau membahas dengan mencoba
menguraikan hubungan sebab dan akibat dari fakta-fakta yang diselidiki
dan disimpulkan melalui indikator kinerja (performance indicators).
11
Sumber data berasal dari Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), hasil Pendataan Program
Perlindungan Sosial Tahun 2011, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi
Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim
Koordinasi Pusat yang di kirim kepada Gubernur DIY., Bupati, yang
diteruskan kepada Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten, Kecamatan
dan Tim Pelaksana Raskin Tingkat Desa.
Tujuan jangka pendek, indikator kinerja, satuan ukurannya serta
diperolehnya informasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 6) :
Tabel 6. Prioritas Tukadek, Indikator Kinerja dan Perolehan Informasi
Pada Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 3B )
No Prioritas Tukadek
Indikator Kinerja Satuan Ukuran
Perolehan Informasi
Diperoleh Di Dicari Di
1. Meningkatnya kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun
a. Penerima raskin tepat sasaran
Keluarga Seksi Bansos
Desa / dusun
b. Meningkatnya pokmas distribusi raskin di tingkat dusun
Jumlah
Seksi Bansos
Desa / dusun
c. Berkurangnya keterlambatan pembayaran raskin
Hari
Seksi Bansos
Desa / dusun
d. Meningkatnya pelaporan distribusi raskin tingkat desa
Desa
Seksi Bansos
Tim koordinasi
raskin kabupaten
Keterangan:
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di
kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
.
12
BAB II GAMBARAN KEADAAN
A. Keadaan Tingkat Kinerja Sekarang
1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten
Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor
9 tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 tahun 20011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bantul nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian
Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1). Sub Bagian Umum;
2). Sub Bagian Kepegawaian
3). Sub Bagian Keuangan;
4). Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
1). Seksi Pelatihan, Produktivitas, Penempatan dan Perluasan;
2). Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
3). Seksi Pengembangan dan Pengawasan Ketenagkerjaan; dan
4). Seksi Transmigrasi
d. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
1). Seksi Bina Sosial;
13
2). Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
3). Seksi Bantuan Sosial.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sumber Daya Manusia
Secara keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja
dan Sosial Kabupaten Bantul termasuk UPT Balai Latihan Kerja per 30
Juni 2013 berjumlah 107 pegawai dengan rincian sebagai berikut:
a. Berdasarkan golongan/ruang
1). Golongan I : 1 orang
2). Golongan II : 14 orang
3). Golongan III : 80 orang
4). Golongan IV : 12 orang
b. Berdasarkan jenjang pendidikan
1). SLTP : 7 orang
2). SLTA : 40 orang
3). Sarjana Muda (D3) : 5 orang
4). Sarjana (S1) : 51 orang
5). Pasca Sarjana (S2) : 4 orang
c. Berdasarkan jabatan struktural sebanyak 17 orang, yaitu:
1). Eselon II-b : 1 orang
2). Eselon III-a : 1 orang
3). Eselon III-b : 2 orang
4). Eselon IV-a : 11 orang
5). Eselon IV-b : 1 orang
14
d. Berdasarkan jabatan fungsional
1). Mediator : 4 orang
2). Pengawas Ketenagakerjaan : 5 orang
3). Pengantar Kerja : 1 orang
4). Instruktur : 28 orang
3. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan
operasional Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul sebagai
berikut :
a. Gedung kantor : 1 unit
b. Gedung BLK : 1 unit
c. Kendaraan roda 4 : 6 buah
d. Kendaraan roda 2 : 39 buah
e. Komputer / laptop : 33 buah
f. Printer : 19 buah
g. Mesin tik : 14 buah
h. Meja / Kursi kerja : 229 buah
i. Almari kayu : 22 buah
j. Filing cabinet : 32 buah
4. Tingkat Kinerja Sekarang
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul mempunyai
tugas yang penting untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan
di bidang tenaga kerja dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan indikator
kinerja dalam pencapaian tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan
15
yaitu peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin
tingkat dusun maka gambaran tingkat kinerja sekarang dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Penerima raskin tepat sasaran
Berdasarkan data dari Tim Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TPKD) jumlah Kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar
15,85%, sedangkan menurut data dari BPS sebesar 10,43%. Data
yang diterima dari TNP2K, di tetapkan dengan SK Bupati Bantul
Nomor 31/Kep.KDH/A/2013 tentang Program Raskin sebanyak 60.485
keluarga (RTS-PM), sebagai dasar distribusi Raskin di Kabupaten
Bantul Tahun 2013.
Dalam pelaksanaan distribusi raskin di Kabupaten Bantul tahun
2013 masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya tidak Tepat
Sasaran, Jumlah beras yang diterima kurang dari 15 Kg, Harga tebus
raskin lebih dari Rp 1600,- per kg. Dari jumlah penerima raskin di
Kabupaten Bantul sebanyak 60.485 keluarga tersebut, yang tepat
sasaran hanya 51.412 keluarga.
b. Meningkatnya pokmas distribusi raskin di tingkat dusun
Pemerintah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 86
Desa, dan 1.212 Dusun. Dari jumlah dusun sebanyak 1.212 tersebut,
belum semua dusun sudah terbentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)
yang menangani raskin sehingga distribusi raskin menjadi kurang
optimal. Saat ini jumlah Pokmas yang sudah terbentuk di Kabupaten
Bantul sebanyak 912 Pokmas sehingga masih ada kekurangan
Pokmas untuk 300 dusun.
16
c. Berkurangnya keterlambatan pembayaran raskin
Permasalahan lain yang saat ini dihadapi dalam pelaksanaan
distribusi raskin di Kabupaten Bantul yaitu masih seringnya terjadi
keterlambatan pembayaran raskin. Sesuai peraturan yang ditetapkan
bahwa pelaksanaan pembayaran maksimal selama 3 hari, namun
dalam prakteknya seringkali dijumpai pembayaran raskin yang lebih
dari batas waktu 3 hari bahkan sampai 10 hari.
d. Meningkatnya pelaporan distribusi raskin tingkat desa
Laporan distribusi raskin tingkat desa harus segera disusun dan
dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten. Namun dalam
kenyataannya di lapangan masih banyak dijumpai laporan tim
pelaksana distribusi raskin yang tidak segera dibuat / dikirim, tidak
tertib administrasi, dan belum semua desa melaksanakan Musdes,
sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, dalam hal ini Bidang
Kesejahteraan Sosial sebagai tim koordinasi kabupaten kesulitan dan
mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan sesuai
dengan ketentuan. Saat ini pelaporan raskin yang sudah tertib dan
tepat waktu baru sebanyak 72 desa dari 86 desa yang ada di
Kabupaten Bantul.
B. Keadaan Tingkat Kinerja yang Diinginkan
Berdasarkan uraian tingkat kinerja sekarang, maka diperlukan adanya
tindakan perbaikan yang lebih komprehensif dalam rangka meningkatkan
kinerja Tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun di
Kabupaten Bantul. Harapan yang diinginkan adalah tercapainya indikator
kinerja yaitu Tepat Sasaran, Jumlah, Harga, Waktu, Administrasi dan Tepat
17
Kualitas, laporan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan
sehingga permasalahan tersebut dapat segera diatasi pada program kerja
tahun 2014.
Deskripsi tentang tingkat kinerja yang diinginkan dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Penerima raskin tepat sasaran yang saat ini sebanyak 51.412 keluarga,
diharapkan pada tahun mendatang akan dapat meningkat menjadi 60.000
keluarga.
2. Meningkatnya pokmas distribusi raskin di tingkat dusun yang saat ini baru
terdapat 912 pokmas, diharapkan pada tahun mendatang jumlah tersebut
akan meningkat menjadi 1.212 pokmas.
3. Berkurangnya keterlambatan pembayaran raskin yang saat ini hingga
mencapai 10 hari, diharapkan dengan semakin meningkatnya pembinaan
dan pengawasan maka pembayaran raskin akan semakin tepat waktu
yaitu maksimal 3 hari.
4. Meningkatnya pelaporan distribusi raskin tingkat desa yang saat ini
sebanyak 72 desa, diharapkan pada tahun mendatang seluruh desa akan
dapat dapat melaporkan distribusi rakisn di desa masing-masing sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan uraian Keadaan Tingkat Kinerja Sekarang dan Kinerja
yang Diinginkan (L.4), maka dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel. 7):
18
Tabel 7. Tujuan Jangka Pendek, Tingkat Kinerja Sekarang dan Tingkat Kinerja Yang Diinginkan Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Bantul (L. 4)
Tukadek Indikator Kinerja Satuan Ukuran
Tingkat Kinerja
Sekarang (2013)
Tingkat Kinerja Yang Diinginkan (Thn 2014) 3
bln 6
bln 9
bln 12 bln
Meningkatnya kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun
a. Penerima raskin tepat sasaran
Keluarga 51.412 53 rb
56 rb
58 rb 60 rb
b. Meningkatnya pokmas distribusi raskin di tingkat dusun
Pokmas 912 950 1100 1150 1212
c. Berkurangnya keterlambatan pembayaran raskin
Hari 10 8 6 4 3
d. Meningkatnya pelaporan distribusi raskin tingkat desa
Desa 72 76 79 82 86
19
BAB III
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS
KEKUATAN PENGHAMBAT DAN KEKUATAN PENDORONG
A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Penghambat Utama Kinerja
1. Identifikasi Kekuatan Penghambat Utama Kinerja
Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja peningkatan kinerja tim
pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun oleh Bidang
Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul,
tidak terlepas dari adanya kekuatan penghambat yang akan menghalangi
pencapaian tukadek. Kekuatan penghambat yang ada dan diperkirakan
akan muncul harus dapat diidentifikasi dan diantisipasi sedini mungkin.
Berdasarkan gambaran kinerja sekarang dan gambaran kinerja yang
diinginkan dalam upaya meningkatkan kinerja tim pelaksana dan Pokmas
distribusi raskin tingkat dusun maka disajikan beberapa faktor yang menjadi
kekuatan penghambat dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek
tersebut. Pada langkah ini adalah mengidentifikasikan kekuatan
penghambat utama (L.5) yang dapat dianggap sebagai kekuatan yang
merintangi tercapainya tujuan, yang berjumlah 6 (enam) berasal dari 3 (tiga)
kelemahan (Weaknesses) dan 3 (tiga) ancaman (Threats).
Dalam membuat L.5 diklasifikasikan menurut dimensinya yang
meliputi sumber daya manusia, prosedur, dana, sarana dan prasarana,
mekanisme kerja dan koordinasi yang berasal dari dalam atau luar
organisasi. Identifikasi Kekuatan Penghambat Utama dapat dijelaskan
sebagai berikut (Tabel. 8):
20
Tabel 8. Identifikasi Kekuatan Penghambat Utama Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul Tahun 2013 ( L. 5 )
No Kekuatan Penghambat Utama Kinerja
H1 Petunjuk teknis distribusi raskin belum maksimal
H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
H3 Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal
H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
H6 Kurang kesiapannya pembayaran raskin tepat waktu
2. Analisis Kekuatan Penghambat Utama Kinerja
Untuk pemberian nilai atau bobot besarnya hambatan (dampak) dari
kekuatan penghambat serta tingkat kemudahan dalam pemecahan
kekuatan penghambat maka perlu dilakukan analisis terhadap kekuatan
penghambat yang teridentifikasi. Dengan analisis tersebut dapat diketahui
kekuatan penghambat dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan jangka
pendek. Analisis tersebut dapat disajikan sebagai berikut:
H.1 Petunjuk teknis distribusi raskin belum maksimal
Petunjuk teknis distribusi raskin saat ini masih belum maksimal
karena belum dapat dipahami dengan baik oleh seluruh aparatur yang
terlibat dalam pelaksanaan distribusi raskin. Hal ini mengakibatkan
masih adanya pelaksanaan distribusi raskin yang tidak sesuai aturan.
H.2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
Penjadwalan distribusi raskin sering kali molor / terlambat dari
yang telah ditetapkan sehingga distribusi raskin kepada masyarakat
menjadi terlambat. Keterlambatan jadwal distribusi tersebut antara lain
21
disebabkan oleh adanya perubahan data pada rumah tangga sasaran
penerima manfaat (RTS-PM).
H.3 Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal
Sosialisasi distribusi Raskin adalah kegiatan untuk memberikan
informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan
Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6
(enam) Tepat. Sosialisasi distribusi raskin kepada masyarakat dan
pihak-pihak terkait lainnya selama ini belum maksimal dan belum
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
H.4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
Data keluarga penerima raskin (RTS-PM) di Kabupaten Bantul
berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K). Seringkali data RTS-PM yang diterima tersebut masih
kurang akurat sehingga distribusi Raskin menjadi tidak tepat sasaran
kepada masyarakat yang membutuhkan. Kenyataan di lapangan
menunjukkan adanya perbedaan jumlah data rumah tangga miskin
(RTM) dengan kondisi riil di masyarakat sehingga rawan menimbulkan
gejolak dan kecemburuan sosial di masyarakat.
H.5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
Pokmas tingkat dusun merupakan pelaksana distribusi raskin
langsung kepada masyarakat. Selama ini peran pokmas tingkat dusun
masih kurang optimal dalam pelaksanaan distribusi raskin karena
belum meratanya pemahaman anggota pokmas terhadap program
raskin. Disamping itu, belum seluruh dusun yang ada di Kabupaten
Bantul telah terbentuk pokmas.
22
H.6 Kurang kesiapannya pembayaran raskin tepat waktu
Berdasarkan pengalaman selama ini, pembayaran raskin masih
seringkali terlambat dari ketentuan yang ditetapkan, bahkan banyak
yang menunggak. Umumnya keterlambatan pembayaran terjadi di
tingkat desa/dusun, sedangkan dari masyarakat tidak ada masalah
terkait pembayaran karena pembayaran dari masyarakat diberikan
secara langsung (cash and carry).
3. Dampak Relatif dan Kemudahan Pemecahan Kekuatan Penghambat
Setelah kekuatan penghambat terhadap pencapaian tujuan
diidentifikasi dan dianalisis, maka diperoleh gambaran akan pemecahan
kekuatan penghambat utama dalam rangka pencapaian Tukadek. Pada
KKP ini untuk menentukan dampak relatif dan mudahnya memecahkan
(L.6) melalui Identifikasi Kekuatan Penghambat Utama (L.5), kemudian
dianalisis dengan memberikan nilai atau bobot terhadap 2 (dua) hal yaitu:
a. Besarnya dampak kekuatan penghambat dianalisis melalui pengukuran
dengan skala interval angka 5 (dampak sangat kuat menghambat)
sampai angka 1 (dampak sangat kurang menghambat).
b. Tingkat kemudahan dalam memecahkan kekuatan penghambat
dianalisis melalui pengukuran dengan skala interval dari angka 5
(hambatan sangat mudah dipecahkan) sampai angka 1 (sangat sukar
dipecahkan).
Untuk lebih jelas memberikan gambaran mengenai besarnya
dampak relatif kekuatan penghambat tersebut maka perlu dilakukan
penilaian dengan menggunakan skala ukuran kuantitatif sebagai berikut:
a. Angka 5 : Menyatakan dampak sangat kuat menghambat
23
b. Angka 4 : Menyatakan dampak kuat menghambat.
c. Angka 3 : Menyatakan dampak cukup kuat menghambat.
d. Angka 2 : Menyatakan dampak kurang kuat menghambat.
e. Angka 1 : Menyatakan dampak sangat kurang kuat menghambat.
Skala penilaian kuantitatif terhadap mudah tidaknya pemecahan
kekuatan penghambat dapat digunakan skala bobot sebagai berikut:
a. Angka 5 : Menyatakan hambatan sangat mudah dipecahkan.
b. Angka 4 : Menyatakan hambatan mudah dipecahkan.
c. Angka 3 : Menyatakan hambatan cukup mudah dipecahkan.
d. Angka 2 : Menyatakan hambatan sukar dipecahkan.
e. Angka 1 : Menyatakan hambatan sangat sukar dipecahkan.
Hasil analisis kekuatan penghambat dan kemudahan pemecahannya
tersebut dapat disajikan sebagai berikut (Tabel. 9):
Tabel 9. Kekuatan Penghambat, Dampak Relatif dan Kemudahan
Pemecahannya Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 6 )
No Kekuatan Penghambat Dampak Relatif
Kemudahan Pemecahannya
H1 Petunjuk teknis distribusi raskin belum maksimal 3 3
H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal 4 4
H3 Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal 4 3
H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat 4 3
H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal 4 3
H6 Kurang kesiapannya pembayaran raskin tepat waktu 3 3
24
B. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Pendorong Utama Kinerja
1. Identifikasi Kekuatan Pendorong Utama Kinerja
Disamping kekuatan penghambat yang ditemui dalam upaya
pencapaian tujuan jangka pendek yaitu meningkatnya kinerja tim pelaksana
dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun oleh Bidang Kesejahteraan
Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul, juga terdapat
sejumlah kekuatan pendorong yang akan membantu dalam pemecahan
dalam rangka peningkatan kinerja yang diinginkan. Hasil identifikasi
kekuatan pendorong utama (L.7) dapat dijelaskan sebagai berikut
(Tabel.10) :
Tabel 10. Identifikasi Kekuatan Pendorong Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul Tahun 2013 ( L. 7 )
No Kekuatan Pendorong Utama Kinerja
D1 Adanya SOP Distribusi Raskin
D2 Dukungan dana distrisbusi raskin dari APBD cukup
D3 Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
D4 Adanya dukungan dari Forum Lintas Pelaku (FLP)
D5 Adanya partisipasi warga masyarakat.
D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
2. Analisis Kekuatan Pendorong Utama Kinerja
Penjelasan tentang kekuatan pendorong yang membantu dalam
penyajian tujuan jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
D.1 Adanya SOP Distribusi Raskin
Dalam pelaksanaan distribusi raskin, Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Bantul mengacu pada Standar Operasional dan
25
Prosedur (SOP) yang telah ada. Dalam SOP telah diatur mengenai
mekanisme pelaksanaan distribusi raskin sejak dari perencanaan
sampai dengan pengendalian dan pelaporan.
D.2 Dukungan dana distrisbusi raskin dari APBD cukup
Untuk menunjang pelaksanaan distribusi raskin maka
dibutuhkan dana operasional yang terdiri dari belanja pegawai untuk
honor tim dan belanja barang untuk menunjang operasional seperti
alat tulis kantor. Dukungan dana untuk distribusi raskin saat ini telah
dirasakan cukup memadai.
D.3 Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan distribusi
Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan
Program Raskin dan permasalahannya. Hasil monitoring dan evaluasi
dibahas secara berjenjang sesuai dengan lingkup dan bobot
permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan
pertimbangan dalam penyempurnaan program.Monitoring dan evaluasi
dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi
dan pelaporan.
D.4 Adanya dukungan dari Forum Lintas Pelaku (FLP)
Forum Lintas Pelaku (FLP) adalah lembaga independen yang
memantau pelaksanaan distribusi raskin. Dengan adanya dukungan
dari FLP tersebut maka diharapkan pelaksanaan distribusi raskin akan
lebih tepat sasaran dan memenuhi target 6 (enam) Tepat.
D.5 Adanya partisipasi warga masyarakat
Partisipasi warga masyarakat sangat penting dalam
pelaksanaan distribusi raskin dalam rangka mewujudkan target 6
26
(enam) Tepat. Masyarakat berperan dalam hal pengawasan dan
pelaporan terkait penyimpangan pelaksanaan distribusi raskin. Untuk
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan raskin,
maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyediakan layanan
pengaduan dari masyarakat sehingga masyarakat berani melaporkan
kesalahan yang dilakukan oknum dalam penyaluran raskin.
D.6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
Tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin merupakan ujung
tombak dalam pelaksanaan distribusi raskin kepada masyarakat
sehingga keberhasilan program raskin tersebut sangat tergantung
pada kinerja dari tim pelaksana dan pokmas. Oleh karena itu kinerja
tim pelaksana dan pokmas tersebut harus selalu ditingkatkan sehingga
dapat mewujudkan target 6 (enam) Tepat yaitu Tepat Sasaran, Tepat
Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat
Administrasi.
3. Dampak Relatif dan tingkat Kendali Kekuatan Pendorong
Untuk menganalisis dampak relatif dan tingkat kendali kekuatan
pendorong (L.8) berdasarkan kekuatan pendorong utama (L.7), dengan
memberikan nilai atau bobot terhadap 2 (dua) hal yaitu :
a. Besarnya dampak relatif terhadap pencapaian Tukadek, dianalisis
melalui pengukuran dengan skala interval angka 5 (dampak sangat kuat
mendorong) sampai angka 1 (dampak sangat kurang mendorong)
sebagai berikut:
1) Angka 5 menyatakan dampak sangat kuat mendorong
2) Angka 4 menyatakan dampak kuat mendorong
27
3) Angka 3 menyatakan dampak cukup kuat mendorong
4) Angka 2 menyatakan dampak kurang mendorong
5) Angka 1 menyatakan dampak sangat kurang mendorong
b. Besarnya tingkat kendali kekuatan pendorong yang ada di bawah
pengaruh, dianalisis melalui pengukuran dengan skala interval angka 5
(seluruhnya di bawah kendali dan atau pengaruh penyusun) sampai
angka 1 (sangat kecil di bawah kendali) sebagai berikut:
1) Angka 5 menyatakan seluruhnya di bawah kendali
2) Angka 4 menyatakan sebagian besar di bawah kendali
3) Angka 3 menyatakan sebagian di bawah kendali
4) Angka 2 menyatakan sebagian kecil di bawah kendali
5) Angka 1 menyatakan sebagian sangat kecil di bawah kendali
Adapun analisis Kekuatan Pendorong, Dampak Relatif dan Tingkat
Kendali dari kekuatan pendorong (L.8) dapat dijelaskan sebagai berikut
(Tabel. 11) :
Tabel 11. Kekuatan Pendorong, Dampak Relatif dan Tingkat Kendali
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 8 )
No Kekuatan Pendorong Dampak Relatif
Tingkat Kendali
Pihak Lain Yang
Berpengaruh D1 Adanya SOP Distribusi Raskin
5 4 Bupati
D2 Dukungan dana distrisbusi raskin dari APBD cukup
3 3 DPRD, TAPD
D3 Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
4 3 Bappeda
D4 Adanya dukungan dari Forum Lintas Pelaku (FLP)
4 2 FLP
D5 Adanya partisipasi warga masyarakat
4 3 Masyarakat
D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
4 3 Pokmas
28
C. Perkiraan Tingkat Kekuatan Relatif Pendorong dan Penghambat
Pada tahapan ini dilaksanakan pembobotan kembali kekuatan-kekuatan
yang telah diperoleh dalam rangka menentukan tingkat kekuatan relatif dari
kekuatan pendorong dan penghambat. Dalam menetapkan tingkat kekuatan
relatif penilaiannya didasarkan atas professional judgement yaitu
pertimbangan-pertimbangan profesional yang sejalan dengan standar dan
kriteria yang telah ditetapkan oleh profesi yang dianut, termasuk di dalamnya
pengetahuan dan dengan membandingkan antara tingkat kekuatan
penghambat dengan kemudahan pemecahannya dan tingkat kekuatan
pendorong dengan besarnya tingkat kendalinya.
Untuk membobot tingkat kekuatan relatif dari kekuatan pendorong dan
penghambat (L.9) dipergunakan pengukuran dengan skala interval mulai dari
angka 5 (mewakili kekuatan relatif yang sangat kuat) sampai angka 1 (mewakili
kekuatan relatif yang sangat lemah) sebagai berikut:
1. Angka 5 : mewakili tingkat kekuatan relatif sangat kuat
2. Angka 4 : mewakili tingkat kekuatan relatif yang kuat
3. Angka 3 : mewakili tingkat kekuatan relatif cukup kuat
4. Angka 2 : mewakili tingkat kekuatan relatif yang lemah
5. Angka 1 : mewakili tingkat kekuatan relatif sangat lemah
Hasil analisis penilaian tingkat kekuatan relatif dari kekuatan pendorong
dan penghambat tersebut (L.9) dapat disajikan sebagai berikut (Tabel. 12) :
29
Tabel 12. Tingkat Kekuatan Relatif Pendorong dan Penghambat
Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 9 )
No Kekuatan Pendorong Tingkat
Kekuatan Relatif
No Kekuatan Penghambat Tingkat
Kekuatan Relatif
D1 Adanya SOP Distribusi Raskin. 5
H1 Petunjuk teknis distribusi raskin belum maksimal 3
D2 Dukungan dana distrisbusi raskin dari APBD cukup 3
H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal 4
D3 Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
4 H3 Sosialisasi distribusi
raskin belum maksimal
4
D4 Adanya dukungan dari Forum Lintas Pelaku (FLP) 4
H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
4
D5 Adanya partisipasi warga masyarakat 4
H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
4
D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
4 H6 Kurang kesiapannya
pembayaran raskin tepat waktu
3
D. Diagram Medan Kekuatan
Untuk menemukan kekuatan mana yang mempunyai pengaruh yang
sangat besar dalam upaya pencapaian tujuan jangka pendek maka perlu
digambarkan besarnya kekuatan-kekuatan penghambat dan kekuatan
pendorong tersebut dalam sebuah diagram yang disebut diagram medan
kekuatan. Besarnya kekuatan relatif dari masing-masing kekuatan baik
kekuatan penghambat maupun kekuatan pendorong digambarkan dengan
menggunakan anak panah.
Agar anak panah dalam diagram memperlihatkan setiap kekuatan yang
panjangnya berbanding dengan kekuatan relatif yang dimiliki, maka penetapan
anak panah tersebut ditempatkan secara selang seling, hal ini dimaksudkan
untuk menghindari penafsiran bahwa masing-masing kekuatan saling
berhadapan. Untuk dapat mengenali dengan cepat dan untuk memperjelas
30
diagram pada masing-masing anak panah ditulis kekuatan relatif yang dimiliki.
Panjang anak panah menyesuaikan dengan kekuatan relatif yang dimilikinya.
Nilai skor / angka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada diagram
merupakan gambaran nilai tingkat kekuatan. Sedangkan titik 0 pada garis tegak
lurus menggambarkan keadaan kinerja saat ini. Diagram medan kekuatan ini
dapat menunjukkan tingkat kekuatan relatif dari setiap kekuatan baik
pendorong maupun penghambat.
Gambaran diagram medan kekuatan tersebut adalah sebagai berikut
(Gambar 1) :
∑D = 24 ∑H = 22 Gambar 1.
Diagram Medan Kekuatan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 10 )
Arah Yang Diinginkan
H1 = 3 D1 = 5 H2 = 4 D2 = 3 H3 = 4
D3 = 4 H4 = 4 D4 = 4 H5 = 4
D5 = 4 H6 = 3 D6 = 4 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5
31
E. Keterkaitan Antar Kekuatan
Kekuatan penghambat dan pendorong dimungkinkan untuk mempunyai
keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut dapat terjadi
antara kekuatan pendorong dengan kekuatan pendorong lainnya, kekuatan
pendorong dengan kekuatan penghambat, dan antara kekuatan penghambat
dengan kekuatan penghambat lainnya.
Keterkaitan antar kekuatan akan memberikan gambaran terhadap
kekuatan organisasi dalam mengantisipasi/menghadapi hambatan-hambatan
serta memanfaatkan kekuatan pendorong sehingga eksistensi organisasi dapat
dipertahankan dan ditingkatkan agar visi, misi dan tujuan organisasi dapat
terwujud.
Dari keterkaitan antara kekuatan tersebut kemudian dapat dicari
kekuatan kunci yang selanjutnya dituangkan menjadi ide-ide strategis dan
langkah-langkah penyusunan rencana kegiatan sebagai alternatif untuk
menanggulangi dampak negatif atas kekuatan penghambat dengan harapan
akan mempunyai dampak positif guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Untuk menilai besar keterkaitan antar kekuatan digunakan nilai
pembobotan sebagai berikut:
Angka 5 : menyatakan besar sekali keterkaitannya.
Angka 3 : menyatakan besar keterkaitannya.
Angka 1 : menyatakan kecil keterkaitannya.
Angka 0 : menyatakan tidak ada keterkaitannya.
Gambar keterkaitan antara kekuatan pendorong dan kekuatan
penghambat adalah sebagai berikut ( Gambar 2 ) :
32
D1 Adanya SOP Distribusi Raskin
5 D2 Dukungan dana distrisbusi raskin dari APBD cukup
3 1 D3 Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik
1 5 1 D4 Adanya dukungan dari Forum Lintas Pelaku (FLP)
1 5 3 1 D5 Adanya partisipasi warga masyarakat
5 3 3 3 1 D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
3 1 1 3 1 1 H1 Petunjuk teknis distribusi raskin belum maksimal
3 1 3 1 3 1 5 H2
Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
3 3 3 1 3 3 1 1 H3
Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal
3 3 1 3 1 3 1 3 3 H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
1 1 1 1 5 3 1 5 1 1 1
H6
Kurang kesiapannya pembayaran raskin tepat waktu .
Jumlah Nilai
Keterkaitan
33 29 21 21 27 29 19 27 23 25 21 21
D1 D2 D3 D4 D5 D6 H1 H2 H3 H4 H5 H6
Gambar 2. Keterkaitan Antar Kekuatan
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 ( L. 11 )
F. Kekuatan Kunci Pendorong dan Penghambat
1. Proses Pemilihan Kekuatan Kunci
Dalam proses penentuan kekuatan kunci perlu mempertimbangkan
sebagai berikut:
a. Ditentukan oleh tingkat kekuatan relatif pendorong dan penghambat
yang lebih besar.
b. Apabila tingkat kekuatan relatif sama, maka dipilih berdasarkan tingkat
keterkaitan yang lebih besar.
33
c. Apabila tingkat keterkaitan sama besarnya, maka dipilih berdasarkan
tingkat kendali kekuatan pendorong dan kemudahan pemecahan
kekuatan penghambat yang lebih besar.
d. Apabila tingkat kendali kekuatan pendorong atau kemudahan
pemecahan kekuatan penghambat sama besarnya, maka dipilih yang
dampaknya lebih besar.
e. Apabila juga masih sama, diserahkan pada pertimbangan sendiri untuk
memilih berdasarkan kemampuan yang dimiliki (professional
judgement).
Untuk lebih jelasnya mengenai proses pemilihan kekuatan kunci
dapat dilihat sebagai berikut (Tabel 13) :
Tabel 13. Proses Pemilihan Kekuatan Kunci
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2013 (L. 12A)
No Kekuatan L.5 & l.7
Dampak L.8 & L.6
Kemuda-han
Peme-cahan
L.6
Tk. Kendali
L.8
Tk. Kekuatan
Relatif L.9
Tk. Keterkaitan
L.11
Prioritas Kekuatan
Kunci
1. D1 5 - 4 5 33 I
2. D2 3 - 3 3 29 VI
3. D3 4 - 3 4 21 IV
4. D4 4 - 3 4 21 V
5. D5 4 - 3 4 27 III
6. D6 4 - 3 4 29 II
1. H1 3 3 - 3 19 VI
2. H2 4 2 - 4 27 I
3. H3 3 2 - 4 23 III
4. H4 4 2 - 4 25 II
5. H5 4 2 - 4 21 IV
6. H6 3 3 - 3 21 V
34
2. Kekuatan Kunci
Kekuatan kunci pada dasarnya merupakan kekuatan-kekuatan yang
besar dampaknya terhadap pencapaian tujuan jangka pendek atau yang
mempunyai pengaruh terhadap kemudahan, serta kekuatan pendorong
yang ada di bawah kendali. Dengan mempertimbangkan kembali tingkat
kekuatan relatif dan keterkaitan, maka dapat ditentukan Kekuatan Kunci (L.
12. B) sebagai berikut (Tabel 14) :
Tabel 14. Kekuatan Kunci ( L. 12B )
Kode Kekuatan Pendorong Kode Kekuatan Penghambat
D1 Adanya SOP Distribusi Raskin.
H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
D5 Adanya partisipasi warga masyarakat
H3 Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal
H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal.
35
BAB IV
STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN TERKOORDINASI
A. Ide-Ide Strategis
Setelah kekuatan kunci dipilih, langkah berikutnya adalah
menentukan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan agar kinerja
yang diinginkan dapat tercapai. Strategi merupakan rencana tindakan yang
tepat dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan
pengaruh kekuatan kunci atau keunggulan organisasi agar terarah pada
pencapaian kinerja (tujuan) yang telah ditetapkan.
Proses penyusunan strategi dilakukan melalui serangkaian
pengembangan visi, misi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek,
identifikasi peluang dan kekuatan, dan identifikasi kelemahan dan
ancaman, serta menganalisanya guna menentukan kekuatan kunci.
Strategi kegiatan ini diarahkan untuk dapat mengatasi kekuatan-kekuatan
penghambat yang ada, serta diharapkan pula dapat memacu kekuatan
pendorong.
Rumusan strategi dibuat dalam bentuk pernyataan positif atau
kalimat yang bersifat operasional, spesifik dan terarah pada indikator
kinerja yang ingin dicapai / ditingkatkan. Ada 2 (dua) strategi utama yang
dapat ditetapkan terhadap kekuatan kunci organisasi yaitu :
1. Strategi optimalisasi atau efektifitas terhadap kekuatan kunci
pendorong yang diandalkan / diunggulkan.
2. Strategi perubahan atau perbaikan atau eliminasi terhadap kekuatan
kunci penghambat.
36
Adapun ide-ide strategis pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas
Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan
kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun dapat
dilihat sebagai berikut (Tabel 15) :
Tabel 15. Ide-Ide Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul ( L. 13 )
No Kode Kekuatan Pendorong dan Penghambat Kunci
Strategi
1. D1 Adanya SOP Distribusi Raskin
Tingkatkan pelaksanaan distribusi raskin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
2. D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
Tingkatkan kinerja tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin melalui monitoring dan evaluasi secara periodik
3. D5 Adanya partisipasi warga masyarakat
Manfaatkan partisipasi warga masyarakat untuk meningkatkan pengawasan distribusi raskin melalui penyediaan layanan pengaduan
4. H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
Tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penjadwalan distribusi raskin, pelaporan dan pembayaran tepat waktu
5. H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
Tingkatkan akurasi data keluarga penerima raskin melalui Musyawarah Desa (MUSDES)
6. H3 Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal
Tingkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan distribusi raskin kepada masyarakat
7. H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
Tingkatkan peran pokmas dalam pelaksanaan distribusi raskin melalui pendampingan
37
B. Rencana Kegiatan Terkoordinasi
Setelah strategi dan kegiatan-kegiatan diiventarisasi dalam satu
format maka langkah selanjutnya menentukan siapa atau unit mana yang
akan melaksanakan kegiatan tersebut dan siapa yang akan bertanggung
jawab serta menentukan jadwal waktunya.
Untuk Rencana Kegiatan Terkoordinasi (L.14) tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut (Tabel. 16) :
Tabel 16. Rencana Kegiatan Terkoordinasi
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2014 ( L. 14 )
No
Ko de
Kekuatan Kunci
Pendorong & Penghambat
Strategi Langkah Kegiatan
Penanggung Jawab
Jadwal Waktu (2014)
1 2 3 4 5 6 7 1. D1 Adanya SOP
Distribusi Raskin
Tingkatkan pelaksanaan distribusi raskin sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
a. Mensosialisasi kan SOP distribusi raskin kepada tim pelaksana dan pokmas tingkat dusun
b. Melaksanakan pengendalian penerapan SOP distribusi raskin secara rutin
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Jan
Jan - des
2. D6 Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin
Tingkatkan kinerja tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin melalui monitoring dan evaluasi secara periodik
a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi distribusi raskin secara periodik
b. Melaksanakan pembinaan bagi tim pelaksana dan pokmas dalam distribusi raskin
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Jan – des
Jan - des
38
No
Ko de
Kekuatan Kunci
Pendorong & Penghambat
Strategi Langkah Kegiatan
Penanggung Jawab
Jadwal Waktu (2014)
1 2 3 4 5 6 7 3. D5 Adanya
partisipasi warga masyarakat
Manfaatkan partisipasi warga masyarakat untuk meningkatkan pengawasan distribusi raskin melalui penyediaan layanan pengaduan
a. Menyediakan layanan pengaduan distribusi raskin melalui surat, sms dan telepon
b. Menyusun
rencana tindak lanjut setiap pengaduan dari masyarakat
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Jan
Setiap ada
aduan
4. H2 Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal
Tingkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penjadwalan distribusi raskin, pelaporan dan pembayaran tepat waktu
a. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penjadwalan distribusi raskin
b. Mensosialisasi
kan batas waktu pelaporan pelaksanaan distribusi raskin
c. Memberikan
teguran terhadap keterlambatan pembayaran raskin oleh pemerintah dusun/desa
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kepala dinas
Setiap 3 bulan
Jan
Jan - des
5. H4 Data keluarga penerima raskin kurang akurat
Tingkatkan akurasi data keluarga penerima raskin melalui Musyawarah Desa (MUSDES)
a. Memfasilitasi pelaksanaan MUSDES penentuan RTS-PM raskin
b. Mengupdate data keluarga penerima raskin sesuai berita acara MUSDES
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Kabid Kesejahteraan
Sosial
Setiap 3 bulan
Setiap 3 bulan
39
No
Ko de
Kekuatan Kunci
Pendorong & Penghambat
Strategi Langkah Kegiatan
Penanggung Jawab
Jadwal Waktu (2014)
1 2 3 4 5 6 7 6. H3 Sosialisasi
distribusi raskin belum maksimal
Tingkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan distribusi raskin kepada masyarakat
a. Menyusun jadwal sosialisasi program raskin kepada masyarakat
b. Melaksanakan sosialisasi distribusi raskin kepada masyarakat
Kasi Bansos
Kasi Bansos
Mar
Mar
7. H5 Peran pokmas di dusun kurang optimal
Tingkatkan peran pokmas dalam pelaksanaan distribusi raskin melalui pendampingan
a. Mendata pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
b. Melaksanakan
pendampingan pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
Kasi Bansos
Kasi Bansos
Feb
Feb - Mar
40
BAB V PENGATURAN UNTUK PELAKSANAAN
A. Pembentukan Tim Kerja dan Perumusan Peranannya
Agar rencana kerja peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas
distribusi raskin tingkat dusun oleh Bidang Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Bantul dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka perlu
dibentuk tim kerja yang akan melibatkan Bidang Kesejahteraan Sosial
pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul dan seluruh unit
kerja terkait lainnya yang diharapkan akan dapat mendukung pencapaian
tujuan jangka pendek tersebut. Pembentukan tim kerja dibuat secara
sederhana namun disusun seefektif mungkin. Pembentukan tim kerja ini
terdiri dari :
1. Susunan Tim Kerja
2. Tugas dan Peran Tim Kerja
3. Jadwal Tim Kerja
Untuk Susunan Tim Kerja, Tugas dan Peranannya (L. 15) tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut (Tabel 17) :
Tabel 17. Susunan Tim Kerja, Tugas dan Peranannya
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul (L. 15)
No Jabatan dalam Tim
Jabatan dalam Dinas
Tugas dan Peranannya
1.
Penanggung jawab
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul
a. Memberikan pengarahan dan pembinaan terhadap rencana kerja dan pengoperasian kerja Tim;
b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian terhadap program kerja;
41
No Jabatan dalam Tim
Jabatan dalam Dinas
Tugas dan Peranannya
2. Ketua Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial
a. Memimpin rapat b. Menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program serta pertanggungjawaban;
3. Sekretaris Kasi Bansos a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi;
b. Mengkoordinir pengumpulan data dan laporan;
c. Mengkoordinir penyiapan bahan-bahan pembinaan tim pelaksana dan pokmas tingkat dusun;
d. Menyajikan data perencanaan e. Membuat laporan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program.
4. Anggota 1). Kasi
Rehabilitasi Tuna Sosial
2). Kasi Bina Sosial
3). Kasubbag Perencanaan
4). Kasubbag Umum
a. Melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi atau bidang tugas masing-masing;
b. Menyiapkan bahan perencanaan; c. Menyampaikan laporan
pelaksanaan; d. Mengusulkan langkah-langkah
peningkatan kinerja Tim pelaksana dan pokmas tingkat dusun;
5. Staf
Sekretariat Staf Bidang Kesejahteraan Sosial
a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan;
b. Membuat notulensi rapat; c. Menyiapkan dokumentasi
kegiatan; d. Menyiapkan penjilidan dan
pencetakan naskah beserta pendistribusiannya;
e. Melaksanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
Jadwal waktu tim kerja selama dua belas bulan mulai bulan Januari
sampai dengan Desember 2014 dan dilaksanakan sesuai dengan
jadwal/rencana yang sudah ditentukan. Untuk lebih jelasnya mengenai
42
kegiatan peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin
tingkat dusun oleh Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Menyusun anggaran kegiatan : Januari – Maret 2014
2. Pelaksanaan program kegiatan : Bulan Januari –Desember 2014
3. Pelaksanaan Monev : Bulan Januari –Desember 2014
B. Perkiraan Kesulitan Dalam Pelaksanaan dan Strategi Menanggulanginya
Dalam pelaksanaan rencana kerja peningkatan kinerja tim
pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat dusun oleh Bidang
Kesejahteraan Sosial di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul
tentu ada kendala atau kesulitan yang dperkirakan mungkin akan terjadi
pada pelaksanannya nanti. Kendala atau kesulitan tersebut harus
diiventarisir sehingga dapat dicarikan alternatif penanggulangannya dan
untuk mengantisipasi kesulitan tersebut ditempuh melalui strategi yang
terbaik.
Perkiraan kesulitan dan strategi menanggulangi (L.16) dapat
dijelaskan sebagai berikut (Tabel. 18) :
Tabel 18. Perkiraan Kesulitan dan Strategi Menanggulanginya
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2014 (L. 16)
No Kesulitan Yang Diperkirakan Terjadi
Strategi Menanggulanginya
1.
2.
Distribusi raskin terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan Tim pelaksana dan pokmas belum terbentuk di seluruh dusun yang ada di Kab. Bantul
a. Koordinasikan dengan Perum BULOG b. Lakukan penjadwalan ulang kegiatan a. Fasilitasi pembentukan Pokmas tingkat
dusun b. Tingkatkan peran pemerintah desa /
dusun dalam distribusi raskin
43
C. Musyawarah Hal-Hal Utama Dengan Pihak Terkait
Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kesulitan-kesulitan yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan maka perlu dimusyawarahkan hal-hal
utama yang berpotensi sebagai penghambat kelancaran kegiatan untuk
mendapatkan kesepakatan atau persetujuan bersama. Hal-hal utama yang
dimusyawarahkan adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan penggunaan
tenaga, dana, sarana dan prasarana serta kebijaksanaan lain yang
mengikat. Dimungkinkan anggota tim kerja kurang memiliki akses dalam
penyediaan sumber daya, oleh karena itu pimpinan harus mampu
memberikan kemudahan penyediaan sumber daya yang diperlukan
dengan mengkoordinasikan, memusyawarahkan, menyepakati dengan
instansi / pejabat yang berwenang.
Untuk Musyawarah Hal - Hal Utama Dengan Instansi Terkait (L.17)
sebagai berikut (Tabel. 19) :
Tabel 19. Musyawarah Hal-Hal Utama Dengan Pihak Terkait
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul Tahun 2014 ( L. 17 )
No Hal-Hal Utama Yang Dimusyawarahkan
Kesepakatan/Kerjasama Dengan Instansi Lain
1.
2.
Penjadwalan dan pelaksanaan distribusi raskin di Kabupaten Bantul Pembentukan Pokmas tingkat dusun
a. Perum BULOG b. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten c. Kecamatan d. Desa / Dusun e. Tim Pelaksana / Pokmas
a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten b. Kecamatan c. Desa / Dusun
D. Tata Urutan Program Kegiatan
Agar terwujud sinkronisasi program kegiatan maka ditempuh
melalui penataan program-program kegiatan sehingga program kegiatan
44
merupakan kegiatan berurutan sesuai dengan skala prioritasnya dengan
menetapkan juga kapan kegiatan itu dimulai serta berakhirnya.
Untuk Tata Urutan Program Kegiatan (L. 18) dapat dijelaskan
sebagai berikut ( Tabel. 20):
Tabel 20. Tata Urutan Program Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2014 ( L. 18 )
No Langkah Kegiatan Jadwal Waktu ( 2014 ) Mulai Berakhir
1. Mensosialisasikan SOP distribusi raskin kepada tim pelaksana dan pokmas tingkat dusun
Januari Januari
2. Menyediakan layanan pengaduan distribusi raskin melalui surat, sms dan telepon
Januari Januari
3. Mensosialisasikan batas waktu pelaporan pelaksanaan distribusi raskin
Januari Januari
4. Melaksanakan pengendalian penerapan SOP distribusi raskin secara rutin
Januari Desember
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi distribusi raskin secara periodik
Januari Desember
6. Melaksanakan pembinaan bagi tim pelaksana dan pokmas dalam distribusi raskin
Januari Desember
7. Menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan dari masyarakat
Januari Desember
8. Memberikan teguran terhadap keterlambatan pembayaran raskin oleh pemerintah dusun/desa
Januari Desember
9. Mendata pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
Februari Februari
10. Melaksanakan pendampingan pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
Februari Maret
11. Menyusun jadwal sosialisasi program raskin kepada masyarakat
Maret Maret
12. Melaksanakan sosialisasi distribusi raskin kepada masyarakat
Maret Maret
13. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penjadwalan distribusi raskin
Maret Desember
14. Memfasilitasi pelaksanaan MUSDES penentuan RTS-PM raskin
Maret Desember
15. Mengupdate data keluarga penerima raskin sesuai berita acara MUSDES
Maret Desember
16. Melakukan monitoring Januari Desember 17. Melakukan evaluasi Januari Desember 18. Menyusun laporan Desember Desember
45
E. Jadwal Peninjauan Kembali Untuk Perbaikan
Untuk mengetahui apakah rencana kegiatan yang dilaksanakan
sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu disusun jadwal
peninjauan kembali. Jadwal Peninjauan Kembali (L.19) dapat dijelaskan
sebagai berikut (Tabel. 21) :
Tabel 21. Jadwal Peninjauan Kembali
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Bantul Tahun 2014 ( L. 19 )
No Kegiatan Evaluasi Waktu Pelaksanaan ( 2014 )
1.
2.
3.
4.
Evaluasi I
Evaluasi II
Evaluasi III
Evaluasi IV
Akhir Maret 2014
Akhir Juni 2014
Akhir September 2014
Akhir Desember 2014
F. Bagan Jadwal Kegiatan
Bagan jadwal kegiatan merupakan alat kontrol untuk mengetahui
kemajuan dari suatu kegiatan yang menggambarkan jadwal dalam bagan
secara jelas, sederhana dan memuat antara lain kapan sesuatu kegiatan
dimulai dan kapan berakhirnya. Untuk Bagan Jadwal Kegiatan (L.20) dapat
dijelaskan sebagai berikut (Tabel . 22) :
46
Tabel 22. Bagan Jadwal Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2014 ( L. 20 )
No Program Kegiatan Tahun 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mensosialisasikan SOP distribusi raskin kepada tim pelaksana dan pokmas tingkat dusun
2 Menyediakan layanan pengaduan distribusi raskin melalui surat, sms dan telepon
3 Mensosialisasikan batas waktu pelaporan pelaksanaan distribusi raskin
4 Melaksanakan pengendalian penerapan SOP distribusi raskin secara rutin
5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi distribusi raskin secara periodik
6 Melaksanakan pembinaan bagi tim pelaksana dan pokmas dalam distribusi raskin
7 Menyusun rencana tindak lanjut setiap pengaduan dari masyarakat
8 Memberikan teguran terhadap keterlambatan pembayaran raskin oleh pemerintah dusun/desa
9 Mendata pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
10 Melaksanakan pendampingan pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
11 Menyusun jadwal sosialisasi program raskin kepada masyarakat
12 Melaksanakan sosialisasi distribusi raskin kepada masyarakat
13 Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam penjadwalan distribusi raskin
14 Memfasilitasi pelaksanaan MUSDES penentuan RTS-PM raskin
15 Mengupdate data keluarga penerima raskin sesuai berita acara MUSDES
16 Melakukan monitoring 17 Melakukan evaluasi 18 Menyusun laporan
47
BAB VI
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari Bab I sampai Bab V dalam upaya
peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat
dusun oleh Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Kinerja tim pelaksana dan Pokmas tingkat dusun dalam distribusi raskin
di Kabupaten Bantul masih belum optimal, hal ini terlihat dari masih
belum tercapainya target 6 (enam) Tepat yaitu tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga dan tepat administrasi.
2. Untuk meningkatkan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin
tingkat dusun terdapat 3 (tiga) kekuatan kunci pendorong utama kinerja
yaitu :
a. Adanya SOP Distribusi Raskin.
b. Adanya tim pelaksana dan pokmas distribusi raskin.
c. Adanya partisipasi warga masyarakat
3. Sedangkan kekuatan kunci penghambat utama dalam upaya
peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat
dusun yaitu :
a. Penjadwalan distribusi raskin kurang maksimal.
b. Data keluarga penerima raskin kurang akurat.
c. Sosialisasi distribusi raskin belum maksimal.
d. Peran pokmas di dusun kurang optimal.
48
B. Rekomendasi
Dari hasil kesimpulan tersebut di atas maka dalam upaya
peningkatan kinerja tim pelaksana dan Pokmas distribusi raskin tingkat
dusun oleh Bidang Kesejahteraan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Kabupaten Bantul dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi distribusi raskin secara periodik.
2. Melaksanakan pendampingan pokmas tingkat dusun dalam distribusi
raskin.
3. Melaksanakan sosialisasi distribusi raskin kepada masyarakat.
4. Memfasilitasi pelaksanaan MUSDES penentuan RTS-PM raskin agar
data penerima raskin lebih tepat sasaran.
5. Meningkatkan pembentukan Pokmas tingkat dusun di seluruh dusun di
Kabupaten Bantul agar distribusi raskin lebih optimal.
6. Mensosialisasikan batas waktu pelaporan pelaksanaan distribusi raskin
dan memberikan teguran terhadap keterlambatan pembayaran raskin
oleh pemerintah dusun/desa.
49
DAFTAR PUSTAKA
Buku / Literatur :
Adiwidjoyo dan Napitupulu P, 2008, Kertas Kerja Perseorangan ( KKP ), Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Bantul, 2010, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015, Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul, 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2012, Bantul.
Sianipar JPG dan Entang HM, 2008 Teknik-Teknik Analisis Manajemen,
Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.
Sudirman dan Wijanarko. T, 2008, AKIP dan Pengukuran Kinerja, Bahan Ajar
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.
Peraturan-Peraturan :
Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/KEP/2013 tentang Penetapan Pagu Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 tahun 20011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul nomor 20 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 31/Kep.KDH/A/2013 tentang Program
Raskin
50
lampiran