KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

(“Keterbukaan Informasi”) SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (“Peraturan No.IX.E.1”) DAN PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG

TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“Peraturan No.IX.E.2”)

PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam Industri Tekstil dan Garmen melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat: Puri Indah Financial Tower, Lantai 7, Unit #01-03

Jl. Puri Lingkar Dalam, Blok T-8 Jakarta Barat, 11610

Telepon: (021) 22588888 Faksimili: (021) 22580550

Situs web: www.apinvestama.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan bukan merupakan suatu penawaran atau pemberian kesempatan untuk menjual, atau penawaran ataupun ajakan untuk memperoleh atau mengambil bagian atas saham Perseroan dalam yurisdiksi manapun di mana penawaran atau ajakan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Distribusi atas Keterbukaan Informasi ini ke yurisdiksi selain Indonesia dapat dibatasi oleh hukum negara yang bersangkutan. Kegagalan untuk memenuhi pembatasan tersebut dapat merupakan pelanggaran peraturan pasar modal dari setiap yurisdiksi tersebut.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2019

2

PENDAHULUAN Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban PT Asia Pacific Investama Tbk (“Perseroan/API Tbk”) untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material yang dilakukan anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Apac Inti Corpora (“AIC”) sehubungan dengan kerja sama operasi antara AIC dan PT Indah Jaya Textile Industry (“IJTI”) (“Transaksi”) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi yang dibuat oleh dan antara AIC dan IJTI, tanggal 28 Juni 2019 (“Perjanjian KSO”). Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Sehubungan dengan Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, dengan telah dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian KSO, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1. dan Peraturan No. IX.E.2 yang wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi.

DEFINISI Kecuali didefinisikan secara khusus dalam Keterbukaan Informasi ini, semua definisi yang diawali dengan huruf kapital mengacu pada definisi dalam Perjanjian KSO.

KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI A. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Para pihak dalam Perjanjian KSO, yaitu: AIC sebagai Pihak Pertama yang merupakan pemilik bangunan dan tanah dan IJTI sebagai Pihak Kedua yang merupakan pemilik mesin-mesin dan peralatannya.

1. AIC

Riwayat Singkat AIC didirikan dengan nama PT Kanindotex Inti Corpora berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Juli 1995 dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuharjo Pharmanto, SH, Notaris di Serang (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-8905.HT.01.01. TH-95 tanggal 24 Juli 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1995, Tambahan No.7571. Anggaran dasar AIC telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 31 Desember 2018, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat (“Akta No. 24/2018”). Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 24/2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AIC adalah sebagai berikut:

Modal Saham Nilai (Rp)

@ Rp 100

Modal dasar 26.000.000.000 2.600.000.000.000

Modal ditempatkan dan disetor 19.609.300.000 1.960.930.000.000

3

Struktur Pemegang Saham:

No. Pemegang Saham Saham Nilai (Rp)

@ Rp 100

Persentase

(%)

1. Perseroan 18.911.800.000 1.891.180.000.000 96,44

2. Koperasi-koperasi 697.500.000 69.750.000.000 3,56

19.609.300.000 1.960.930.000.000 100,00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Februari 2018, dibuat di hadapan Edi Priyono, SH, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0002976.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 7 Februari 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi AIC adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tony Pesik Komisaris : Benny Soetrisno Direksi Direktur Utama : Johnny Pesik Direktur : Carel Christanto Machmud Direktur : Buntomi Direktur : Pe Maria Indra Direktur : Ivan Pesik

Kontak Alamat : Puri Indah Financial Tower, Lantai 7, Unit #01-03

Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T-8 Jakarta Barat, 11610

Telepon : (021) 22588888 Faksimili : (021) 22580080

2. IJTI

Riwayat Singkat Perseroan didirikan dengan nama PT Indah Djaja berdasarkan Akta Pendirian No. 184 tanggal 30 Oktober 1962, dibuat di hadapan Profesor Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A.5/41/24 tertanggal 24 April 1963. Anggaran dasar IJTI telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 46, tanggal 15 April 2015, dibuat oleh Setiawan, SH., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 17 April 2015 No. AHU-0933526.AH.01.TAHUN 2015, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2015 nomor No. AHU-AH.01.03-0925087 (“Akta No. 46/2015”).

4

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 46/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham IJTI adalah sebagai berikut:

Modal Saham Nilai (Rp) @ Rp 200.000

Modal dasar 1.883.250 376.650.000.000

Modal ditempatkan dan disetor 1.883.250 376.650.000.000

Struktur Pemegang Saham:

No. Pemegang Saham Saham Nilai (Rp) @ Rp 200.000

Persentase

(%)

1. PT Terry Palmer Indonesia 1.608.250 321.650.000.000

85,40

2. Johnny Pesik 137.500 27.500.000.000

7,30

3. Tony Pesik 137.500 27.500.000.000

7,30

1.883.250 376. 650.000.000 100,00

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham (Sirkuler) No. 69 tanggal 22 Agustus 2016, dibuat di hadapan Setiawan, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0076195, tanggal 31 Agustus 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi IJTI adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Tony Pesik Direksi Direktur Utama : Johnny Pesik Direktur : Wiryadinata Gunawan Direktur : Arifin Widjaja Direktur : Victor Pesik Direktur : Ivan Pesik Direktur : Thavasi Vijayakumar Direktur : Liana Liesty Kontak Alamat : Jalan Pajajaran 14 No. 62

Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang

Telepon : (021) 5918888 Faksimili : (021) 5918830

5

B. OBYEK TRANSAKSI

Obyek Transaksi adalah kerja sama operasi yang dituangkan dalam Perjanjian KSO. Dalam hal ini, bentuk kerja sama operasi sebagai berikut: a. Pihak Kedua menempatkan Mesin di gedung Weaving 3, Gudang 6 dan Gudang 10 pabrik Pihak

Pertama. b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk divisi knitting untuk melakukan proses produksi dan

penjualan atas produk tersebut. c. Laba bersih atas penjualan produk (sebelum pajak penghasilan badan) dibagi hasil antara Pihak

Pertama 53% dan Pihak Kedua 47%. Persentase bagi hasil berdasarkan kontribusi investasi Para Pihak.

C. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah investasi dari AIC yang merupakan entitas anak Perseroan berupa tanah dan bangunan senilai USD5.528.624 atau setara dengan Rp80.060.000.000. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia Rp14.481 per USD pada tanggal 31 Desember 2018.

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Hubungan Afiliasi berdasarkan Kepemilikan Saham 1. Bapak Tony Pesik dan Bapak Johnny Pesik adalah pemegang saham IJTI dengan masing-masing

kepemilikan saham sebesar 7,30%. 2. Bapak Tony Pesik dan Bapak Johnny Pesik adalah ultimate shareholders dari PT Indah Jaya Investama

(“IJI”) yang merupakan pemegang saham PT World Harvest Textile (“WHT”) sebesar 65% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor WHT. WHT merupakan pemegang saham API Tbk dengan kepemilikan saham Seri A sebesar 18,76% dan saham Seri B sebesar 58,77% dan API Tbk merupakan pemegang saham AIC sebesar 96,44%.

Hubungan Afiliasi berdasarkan Kesamaan Direktur dan Dewan Komisaris

Nama Jabatan pada IJTI Jabatan pada API Tbk Jabatan pada AIC

Tony Pesik Komisaris Utama Presiden Komisaris Komisaris Utama

Johnny Pesik Direktur Utama Presiden Direktur Direktur Utama

Ivan Pesik Direktur Direktur Direktur

E. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL

Nilai Transaksi adalah 33,52% dari ekuitas Perseroan sebesar Rp238.836.000.000 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2018 Serta Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen, sehingga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia Rp14.481 per USD pada tanggal 31 Desember 2018.

F. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Perjanjian Pinjaman KSO 1. Penjelasan

AIC telah menerima sejumlah fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri Persero Tbk (“Bank Mandiri”), berdasarkan perjanjian-perjanjian berikut:

6

a. Akta Perubahan Akta Penegasan atas Pembaharuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor: KP-CRO/006/PK-KI/2008, Akta No. 31 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 31”) sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL/605/ADD/2018, tanggal 29 Juni 2018 perihal Addendum I atas Akta No. 31.

b. Akta Perubahan dan Pembaharuan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CRO.KP/262/KMK/11, Akta No. 32 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 32”) sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL/604/ADD/2018, tanggal 29 Juni 2018 perihal Addendum I atas Akta No. 32.

c. Akta Perubahan dan Pembaharuan Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan Nomor:

CRO.KP/263/NCL/11, Akta No. 33 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 33”) sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL/606/ADD/2018, tanggal 29 Juni 2018 perihal Addendum I atas Akta No. 33.

d. Akta Perubahan dan Pembaharuan Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Nomor: KP.CRO/312/TL/2011, Akta No. 34 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 34”) sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL/608/ADD/2018, tanggal 29 Juni 2018 perihal Addendum I atas Akta No. 34.

e. Akta Perubahan dan Pembaharuan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bill Purchasing Line, Akta No. 35 tertanggal 20 Juni 2017, dibuat di hadapan Muhammad Hanafi, SH, Notaris di Jakarta (“Akta No. 35”) sebagaimana diubah dengan Surat Bank Mandiri No. TIO.CRO/CCL/607/ADD/2018, tanggal 29 Juni 2018 perihal Addendum I atas Akta No. 35.

(untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut “Perjanjian Restrukturisasi”). Berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi, terdapat syarat untuk menempatkan mesin milik Group

Indah Jaya berupa mesin spindles di gedung Spinning 7 pabrik AIC yang dibutuhkan AIC untuk

melakukan proses produksi. Selanjutnya, berdasarkan surat AIC kepada Bank Mandiri No. S-

016/AIC/DIR/LGL/VI/2019, tanggal 12 Juni 2019, rencana penempatan mesin spindles di gedung

Spinning 7 pabrik AIC diubah menjadi mesin knitting (rajut) (“Mesin”) di gedung Weaving 3,

Gudang 6 dan Gudang 10 pabrik AIC.

AIC memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memproduksi produk tekstil, sehubungan

dengan hal tersebut AIC dan IJTI bermaksud untuk melakukan kerja sama operasi.

2. Pihak-pihak yang Bertransaksi

AIC sebagai Pihak Pertama yang merupakan pemilik bangunan dan tanah dan IJTI sebagai Pihak Kedua yang merupakan pemilik mesin-mesin dan peralatannya.

3. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah kerja sama operasi yang dituangkan dalam Perjanjian KSO. Dalam hal ini, bentuk kerja sama operasi sebagai berikut: a. Pihak Kedua menempatkan Mesin di gedung Weaving 3, Gudang 6 dan Gudang 10 pabrik Pihak

Pertama. b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk divisi knitting untuk melakukan proses produksi dan

penjualan atas produk tersebut. c. Laba bersih atas penjualan produk (sebelum pajak penghasilan badan) dibagi hasil antara Pihak

Pertama 53% dan Pihak Kedua 47%. Persentase bagi hasil berdasarkan kontribusi investasi Para Pihak.

7

4. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah investasi dari AIC yang merupakan entitas anak Perseroan berupa tanah dan bangunan senilai USD5.528.624 atau setara dengan Rp80.060.000.000. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia Rp14.481 per USD pada tanggal 31 Desember 2018.

5. Ringkasan Perjanjian KSO antara lain:

a. Bentuk Kerja Sama Operasi:

1) Pihak Kedua menempatkan Mesin di gedung Weaving 3, Gudang 6 dan Gudang 10 pabrik

Pihak Pertama;

2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk divisi knitting untuk melakukan proses produksi

dan penjualan atas produk tersebut;

3) Laba bersih atas penjualan produk (sebelum pajak penghasilan badan) dibagi hasil antara

Pihak Pertama 53% dan Pihak Kedua 47%. Persentase bagi hasil berdasarkan kontribusi

investasi Para Pihak.

b. Mesin:

1) Pihak Pertama menggunakan Mesin untuk melakukan proses produksi sampai dengan

kapasitas 600 ton/bulan. Pihak Kedua tidak akan menarik Mesin selain berdasarkan instruksi

Bank Mandiri;

2) Apabila dibutuhkan, Pihak Pertama dapat mengusulkan kepada Pihak Kedua untuk membeli

Mesin baru, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pembelian Mesin baru atas nama Pihak Kedua;

- Biaya pembelian Mesin baru disediakan oleh Pihak Kedua.

Untuk mencegah keragu-raguan, Mesin baru dimiliki oleh Pihak Kedua.

c. Bagi Hasil

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mendapatkan bagi hasil atas laba bersih (sebelum

pajak penghasilan badan) yang diperoleh dari Penjualan Produk dengan terlebih dahulu

memperhitungkan pengeluaran atas Biaya Operasional.

2) Bagi hasil akan diberikan setiap 3 (tiga) bulan dengan pembagian pada Pihak Pertama

sebesar 53% (lima puluh tiga persen) dan Pihak Kedua sebesar 47% (empat puluh tujuh

persen) yang akan dipindahbukukan oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua setelah

Laporan Penjualan Produk disetujui Para Pihak.

3) Apabila tidak terdapat laba bersih (sebelum pajak penghasilan badan), maka kerugian akan

dibagi di antara Para Pihak dengan mekanisme yaitu Pihak Pertama sebesar 53% (lima puluh

tiga persen) dan Pihak Kedua sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).

4) Jika dana untuk pembayaran Biaya Operasional tidak mencukupi, Pihak Kedua akan

menyetorkan dana atas kekurangan tersebut ke dalam rekening Pihak Pertama yang akan

diperhitungkan sebagai piutang kepada Pihak Kedua.

d. Biaya Operasional:

Biaya Operasional yang ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1) Biaya bahan baku dan penolong knitting;

2) Biaya overhead pabrik knitting;

3) Biaya penjualan dan administrasi yang berkaitan dengan knitting;

4) Biaya modal kerja yang berkaitan dengan knitting.

8

e. Perpajakan:

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menanggung pajak yang dikenakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan

pendapatan yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian ini.

f. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.

g. Pengalihan:

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

6. Manfaat Transaksi

a. AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk tidak perlu mengeluarkan biaya untuk

penambahan investasi (capital expenditure) untuk mesin-mesin dan peralatannya karena akan

disediakan oleh IJTI;

b. AIC dapat memanfaatkan bangunan pabrik dan gudang secara lebih optimal;

c. Potensi pendapatan AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk diharapkan akan meningkat

dari penjualan produk yang dihasilkan oleh divisi knitting;

d. Potensi kerugian AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk akan berkurang karena jika AIC

mengalami kerugian IJTI juga akan ikut menanggung kerugian tersebut.

7. Risiko

Potensi kerugian terhadap risiko kegagalan dalam memasarkan dan menjual produk yang dihasilkan.

8. Pertimbangan dan Alasan

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Perjanjian KSO adalah untuk memenuhi Kewajiban AIC kepada Bank Mandiri. Lebih lanjut, pertimbangan dan alasan lainnya adalah manfaat yang akan diperoleh sebagaimana diuraikan di atas.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kewajaran dari nilai Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Independen Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (“Penilai”) sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran nilai Transaksi. Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perjanjian KSO Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh Penilai melalui laporan File No. 00347/2.0018-00/BS/04/0148/1/VI/2019/LL, tertanggal 27 Juni 2019 perihal Laporan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT Apac Inti Corpora (“AIC”) yang merupakan Anak Perusahaan PT Asia Pacific Investama Tbk (“API Tbk”) dengan PT Indah Jaya Textile Industry (“IJTI”) .

9

Semua definisi yang diawali dengan huruf kapital mengacu pada Fairness Opinion atas Perjanjian KSO. 1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Para pihak dalam Perjanjian KSO, yaitu: AIC sebagai Pihak Pertama yang merupakan pemilik bangunan dan tanah dan IJTI sebagai Pihak Kedua yang merupakan pemilik mesin-mesin dan peralatannya.

2. Obyek Penilaian

Obyek penugasan adalah penyusunan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana Transaksi Perjanjian Kerja Sama Operasi antara AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk dengan IJTI.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran (fairness opinion) atas Rencana

Transaksi yang ditujukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No.

IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 dan Peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No.

IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Ketua Bapepam dan

LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Dalam melakukan penugasan pemberian pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, kami berpedoman

pada Peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian

Laporan Pendapat Kewajaran di Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012

tanggal 19 April 2012, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 (SPI

2018 edisi VII), serta peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari Manajemen API Tbk, Rencana Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi

dan transaksi material karena nilai rencana transaksi di kisaran 20%-50% dari ekuitas API Tbk per 31

Desember 2018, yaitu 33,52% namun tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga tunduk pada

ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi

dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan

Kegiatan Usaha Utama.

4. Ringkasan Rencana Transaksi

a. Bentuk Kerja Sama Operasi:

1) Pihak Kedua menempatkan Mesin di gedung Weaving 3, Gudang 6 dan Gudang 10 pabrik Pihak

Pertama;

2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua membentuk divisi knitting untuk melakukan proses produksi dan

penjualan atas produk tersebut;

3) Laba bersih atas penjualan produk (sebelum pajak penghasilan badan) dibagi hasil antara Pihak

Pertama 53% dan Pihak Kedua 47%. Persentase bagi hasil berdasarkan kontribusi investasi Para

Pihak.

b. Mesin:

1) Pihak Pertama menggunakan Mesin untuk melakukan proses produksi sampai dengan kapasitas

600 ton/bulan. Pihak Kedua tidak akan menarik Mesin selain berdasarkan instruksi Bank

Mandiri;

2) Apabila dibutuhkan, Pihak Pertama dapat mengusulkan kepada Pihak Kedua untuk membeli

Mesin baru, dengan tata cara sebagai berikut:

- Pembelian Mesin baru atas nama Pihak Kedua;

10

- Biaya pembelian Mesin baru disediakan oleh Pihak Kedua.

Untuk mencegah keragu-raguan, Mesin baru dimiliki oleh Pihak Kedua.

c. Bagi Hasil

1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mendapatkan bagi hasil atas laba bersih (sebelum pajak

penghasilan badan) yang diperoleh dari Penjualan Produk dengan terlebih dahulu

memperhitungkan pengeluaran atas Biaya Operasional.

2) Bagi hasil akan diberikan setiap 3 (tiga) bulan dengan pembagian pada Pihak Pertama sebesar

53% (lima puluh tiga persen) dan Pihak Kedua sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) yang

akan dipindahbukukan oleh Pihak Pertama ke rekening Pihak Kedua setelah Laporan Penjualan

Produk disetujui Para Pihak.

3) Apabila tidak terdapat laba bersih (sebelum pajak penghasilan badan), maka kerugian akan

dibagi di antara Para Pihak dengan mekanisme yaitu Pihak Pertama sebesar 53% (lima puluh

tiga persen) dan Pihak Kedua sebesar 47% (empat puluh tujuh persen).

4) Jika dana untuk pembayaran Biaya Operasional tidak mencukupi, Pihak Kedua akan

menyetorkan dana atas kekurangan tersebut ke dalam rekening Pihak Pertama yang akan

diperhitungkan sebagai piutang kepada Pihak Kedua.

d. Biaya Operasional:

Biaya Operasional yang ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1) Biaya bahan baku dan penolong knitting;

2) Biaya overhead pabrik knitting;

3) Biaya penjualan dan administrasi yang berkaitan dengan knitting;

4) Biaya modal kerja yang berkaitan dengan knitting.

e. Perpajakan:

Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menanggung pajak yang dikenakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan

pendapatan yang diperolehnya berdasarkan Perjanjian ini.

f. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak.

g. Pengalihan:

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya

kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

5. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi-Asumsi

Penilaian ini bergantung pada hal-hal sebagai berikut:

a. Kami mengasumsikan bahwa Rencana Transaksi tersebut dijalankan seperti yang telah dijelaskan

oleh manajemen API Tbk dan sesuai dengan kesepakatan serta kebenaran informasi mengenai

Rencana Transaksi tersebut yang diungkap oleh pihak API Tbk dalam draft Perjanjian Kerja Sama

Operasi antara AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk dengan IJTI yang telah kami terima.

b. Rencana Transaksi akan dilaksanakan sebelum 30 Juni 2019. Pendapat kewajaran atas Rencana

Transaksi disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi

keuangan serta kondisi usaha API Tbk, serta Peraturuan OJK dahulu Bapepam dan LK pada tanggal

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di

11

luar kendali API Tbk akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat

berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini.

c. Kami mengasumsikan bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana

Transaksi sampai tanggal efektifnya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang

berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat

kewajaran ini.

d. Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini disusun untuk kepentingan Direksi API Tbk

sehubungan dengan rencana tersebut, dan tidak digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya Laporan

Pendapat Kewajaran ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemegang

saham API Tbk untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi tersebut atau mengambil

tindakan-tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.

e. Kami mengasumsikan bahwa API Tbk merupakan perusahaan yang berkelanjutan usahanya di masa

mendatang dan dikelola oleh manajemen yang profesional dan kompeten (going concern).

f. Seluruh pernyataan dan data yang terdapat di dalam laporan ini adalah relevan, benar dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur penilaian yang umum berlaku dan disampaikan

dengan itikad baik.

g. Kami menggunakan proyeksi laporan keuangan yang diperoleh dari manajemen API Tbk dan kami

telah melakukan penyesuaian yang mencerminkan kewajaran proyeksi dengan kemampuan

pencapaiannya (fiduciary duty).

h. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran Proyeksi Laporan Keuangan.

i. Seluruh asumsi penilaian yang digunakan di dalam proses penelaahan proyeksi laporan keuangan

didasarkan kepada dokumen pendukung yang diterima dari manajemen API Tbk.

j. Seluruh data yang diterima sehubungan dengan penilaian ini adalah relevan, benar dan dapat

dipercaya.

k. Kami telah menelaah informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.

l. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap iklim politik, ekonomi dan hukum

dimana API Tbk melakukan bisnisnya.

m. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan atas tarif perpajakan atau tingkat suku bunga

yang didapat dari Proyeksi Laporan Keuangan yang telah diberikan kepada kami.

n. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di

dalam negara dimana API Tbk mempunyai bisnis usaha yang mempengaruhi pendapatan API Tbk.

o. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap tenaga kerja dan biaya lain-lain yang

signifikan.

p. Tidak ada gangguan yang material dan signifikan terhadap hubungan industrial atau asosiasi tenaga

kerja.

q. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap kebijakan akuntansi yang digunakan

oleh manajemen API Tbk.

r. Tidak ada perubahan yang material dan signifikan terhadap teknologi industri dan kompetisi pasar di

negara dimana API Tbk menjalankan bisnisnya.

s. Kami bertanggung jawab atas laporan ini dan kesimpulan nilai akhir.

Kondisi dan Syarat Pembatas

a. Laporan Pendapat Kewajaran ini dilaksanakan sesuai dengan tujuan penilaian yang dinyatakan dalam

laporan, oleh karena itu tidak dapat digunakan dan atau dikutip untuk tujuan lain tanpa adanya ijin

tertulis dari Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.

b. Informasi yang telah diberikan oleh pemberi tugas kepada penilai seperti yang disebutkan dalam

Laporan Pendapat Kewajaran dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak bertanggung jawab

jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.

Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami

12

terhadap data-data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi

pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi

tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.

c. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia

yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

d. Penilaian yang kami lakukan didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh manajemen.

Mengingat hasil dari penilaian kami sangat tergantung dari kelengkapan, keakuratan dan penyajian

data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada data seperti adanya informasi baru

dari publik, informasi yang merupakan hasil penyelidikan khusus ataupun dari sumber-sumber lainnya

akan merubah hasil dari penilaian kami. Oleh karena itu, kami sampaikan bahwa perubahan terhadap

data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian, dan bahwa perbedaan yang terjadi

dapat bersifat material. Walaupun isi dari Laporan Pendapat Kewajaran ini telah dilaksanakan dengan

itikad baik dan dengan cara yang profesional, kami tidak bertanggung jawab atas adanya

kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh analisis tambahan, ataupun

adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.

e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan pendapat kewajaran ini serta setiap nilai lain dalam laporan

yang merupakan bagian dari objek yang dinilai, hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan

penilaian. Hasil kesimpulan yang digunakan dalam laporan pendapat kewajaran ini tidak boleh

digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.

f. Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pertimbangan perekonomian, kondisi umum

bisnis dan kondisi keuangan serta kondisi usaha API Tbk. Analisis, pendapat serta kesimpulan yang

kami buat dalam laporan ini telah sesuai dengan Peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No. VIII.C.3

tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Pendapat Kewajaran di Pasar Modal, Keputusan

Ketua Bapepam dan LK No. Kep-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)

dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI 2018 Edisi VII) serta peraturan perundangan yang berlaku.

g. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi penilaian ini akibat dari

peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan (subsequent events).

h. Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan maupun para penilai dan

karyawan lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap nilai yang diperoleh.

i. Laporan ini dianggap tidak sah apabila tidak tertera cap (seal) Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo

Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan.

j. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.

6. Metode dan Prosedur Penyusunan Pendapat Kewajaran

Untuk dapat memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melaksanakan prosedur

penilaian dengan melakukan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran

nilai transaksi dan analisis faktor-faktor lain yang relevan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi terkait penugasan dimaksud, yaitu:

1. Draft Perjanjian Kerja Sama Operasi antara AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk dengan

IJTI;

2. Laporan Hasil Penilaian Aset yang dilakukan oleh KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan

atas Tanah dan Bangunan milik AIC serta Mesin-mesin dan Peralatan milik IJTI, Tanggal Penilaian 31

Desember 2018, File No. 00343/2.0018-00/PI/0148/1/VI/2019, tertanggal laporan 25 Juni 2019;

3. Laporan Keuangan Auditan API Tbk per tanggal 31 Desember 2017 – 2018 yang telah diaudit dan

disajikan kembali oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe

Horwath) dengan opini wajar dalam semua hal yang material;

13

4. Laporan Keuangan Auditan API Tbk per tanggal 31 Desember 2015 – 2018 yang telah diaudit oleh

Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan

opini wajar dalam semua hal yang material;

5. Laporan Keuangan Auditan API Tbk per tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan opini wajar dalam

semua hal yang material;

6. Laporan Keuangan Auditan API Tbk per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Rekan (Moore Stephens) dengan opini wajar dalam

semua hal yang material;

7. Proyeksi Laporan Keuangan API Tbk termasuk proyeksi Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan

dan Laporan Arus Kas Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi yang diperoleh dari manajemen API

Tbk;

8. Proforma Laporan Keuangan API Tbk dengan adanya Rencana Transaksi;

9. Laporan Keuangan Auditan AIC per tanggal 31 Desember 2017-2018, yang diaudit dan disajikan

kembali oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan

opini wajar dalam semua hal yang material;

10. Laporan Keuangan Auditan AIC per tanggal 31 Desember 2014-2018, yang diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan opini wajar dalam

semua hal yang material;

11. Laporan Keuangan Inhouse IJTI per tanggal 31 Desember 2018;

12. Laporan Keuangan Auditan IJTI per tanggal 31 Desember 2014-2017 yang diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) dengan opini wajar dalam

semua hal yang material;

13. Dokumen legal seperti Akta Notaris dan perubahannya, SIUP, TDP, NPWP, SKDP dan dokumen-

dokumen penting lainnya;

14. Informasi dari API Tbk melalui wawancara dan diskusi sehubungan dengan Rencana Transaksi;

15. Reviu atas data dan informasi yang kami peroleh yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tersebut

yang kami anggap relevan;

16. Melakukan analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi

dan analisis faktor-faktor lain yang relevan;

17. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan pada data dan informasi serta prinsip integritas.

Kami berasumsi bahwa data dan informasi yang diberikan telah diungkapkan sepenuhnya, sejujurnya,

benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan penjelasan dari Manajemen API Tbk, Rencana Transaksi di atas merupakan transaksi

afiliasi dan transaksi material karena nilai rencana transaksi di kisaran 20% - 50% dari ekuitas API Tbk

per 31 Desember 2018, yaitu 33,52% namun tidak mengandung benturan kepentingan, sehingga

tunduk pada ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK dahulu Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan IX.E.2 tentang Transaksi Material

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

b. Berdasarkan analisis terhadap dokumen korporasi AIC, API Tbk dan IJTI serta informasi dari

manajemen API Tbk, diperoleh informasi mengenai hubungan afiliasi sebagai berikut:

- Tony Pesik dan Johnny Pesik sebagai Presiden Komisaris dan Presiden Direktur di API Tbk dan AIC

adalah pemegang saham IJTI dengan masing-masing kepemilikan saham sebesar 7,30%;

- Tony Pesik dan Johnny Pesik adalah ultimate shareholders dari PT Indah Jaya Investama (“IJI”)

yang merupakan pemegang saham PT World Harvest Textile (“WHT”) sebesar 65%. Dalam hal ini,

14

WHT pemegang saham Seri A API Tbk sebesar 18,76% dan Saham seri B sebesar 58,77%;

- API Tbk merupakan pemegang saham AIC sebesar 96,44%;

- Tony Pesik menjabat sebagai Presiden Komisaris di API Tbk, dan menjabat sebagai Komisaris

Utama di AIC dan IJTI;

- Johnny Pesik menjabat sebagai Presiden Direktur di API Tbk, dan menjabat sebagai Direktur

Utama di AIC dan IJTI;

- Ivan Pesik menjabat sebagai Direktur di API Tbk, AIC dan IJTI.

c. Rencana Transaksi akan meningkatkan kemampuan AIC untuk meningkatkan kapasitas produksi

knitting tanpa melakukan investasi atas mesin-mesin knitting;

d. RencanaTransaksi akan meningkatkan optimasi penggunaan bangunan milik AIC;

e. Rencana Transaksi akan memberikan tambahan pendapatan dan keuntungan bagi AIC;

f. Rencana Transaksi akan meningkatkan laba per lembar saham;

g. Bagi hasil atas keuntungan kerja sama operasi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perbandingan Kontribusi dengan Bagi Hasil menunjukkan bahwa untuk Bagi Hasil yang

disepakati untuk AIC lebih rendah 0,52% dibandingkan dengan kontribusi nilai pasar asset yang

diserahkan untuk rencana kerjasama operasi.

Dengan demikian selisih harga transaksi tersebut masih dalam batas kisaran nilai yaitu ± 7,5% sesuai

dengan Peraturan Bapepam dan LK VIII.C.3. tanggal 19 April 2012 poin 12.e.2). Berdasarkan analisis

tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar karena berada dalam

kisaran nilai yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK VIII.C.3.

h. Perjanjian Kerja Sama Operasi antara AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk dengan IJTI

adalah untuk melakukan modernisasi mesin sebagai persyaratan dari Bank Mandiri dalam Perjanjian

Restrukturisasi.

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi analisis

transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan analisis atas

faktor-faktor lain yang relevan maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi Perjanjian Kerja Sama

Operasi antara AIC yang merupakan anak perusahaan API Tbk dengan IJTI adalah Wajar.

INFORMASI TAMBAHAN Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT Asia Pacific Investama Tbk Up. Corporate Secretary

Puri Indah Financial Tower Lantai 7, Unit #01-03 Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T-8

Jakarta Barat Telepon: (021) 22588888 Faksimili: (021) 22580550

Kontribusi dan Bagi Hasil Para Pihak:

Tanah &

BangunanMesin Total

Kontribusi

%Bagi Hasil

Selisih

%

AIC 5,528,624 0 5,528,624 53.28% 53.00% -0.52%

IJI 0 4,848,698 4,848,698 46.72% 47.00% 0.28%

Total 5,528,624 4,848,698 10,377,322 100.00% 100.00% -0.24%