KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ......Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan II...
Transcript of KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ......Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN s.d. Triwulan II...
Penyusun Tim KFR PPA II Kanwil DJPb Provinsi Jambi
Penanggung Jawab Supendi || Ketua Tim Darmawan || Editor Ahmad Yani
Hendra Gunawan Deni Rusdijaman || Desain Grafis Achmad Shafiq Bafadhal
Triwulan II
2020
KAJIAN
FISKAL
REGIONAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI
PROVINSI JAMBI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
JALAN MAYJEN M Y SINGADIKANE NO 45 JAMBI 36122 TELEPON (0741) 668802 FAKSIMILI (0741) 668801 SUREL KANWILJAMBIGMAILCOM SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILJAMBI
NOTA DINASNOMOR ND-432WPB062020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi JambiSifat SegeraLampiran 1 BerkasHal Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2020Tanggal 15 Agustus 2020
Sehubungan dengan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jambi untuk Triwulan IITahun 2020 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut1 PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 172 (y-on-y) dan 141 (q-to-q)
Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan danPerikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran di dominasidari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran PengeluaranKonsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadapperekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
2 Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah142 109 dan 047 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya belimasyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
3 Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani(NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan Hal ini karena sektor pertanian menjadisalah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatifselama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namunperubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Meisehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya padaperiode-periode berikutnya
4 Gini ratio per Maret 2020 sebesar 032 menurun sebesar 0004 Poin dari September 2019Daerah perkotaan mengalami peningkatan ratio dibandingkan daerah pedesaan dengan ratioketimpangan masing-masing sebesar 1896 dan 225 yang termasuk kategoriketimpangan rendah
5 Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari paguSedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari paguBelanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan BelanjaTransfer sebesar 798051 Miliar (5905)
6 Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengantingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telahmencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasisebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesarRp183129 Miliar (2008)
7 Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 daritahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasianyang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yangnaik sebesar 10884
8 Terdapat beberapa isu fiskal regional yang terjadi sepanjang triwulan II ini namun karenaketerbatasan ketentuan terkait KFR Triwulanan maka kami mengambil salah satu isu yaitumasih rendahnya penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi khususnya untuk Bidang Kesehatanyang ditujukan untuk penanganan COVID-19 Sampai dengan triwulan II ini bahkan masihterdapat 2 KabupatenKota yang belum sama sekali mencairkan DAK Fisik untuk BidangKesehatan Sementara di 2 KabupatenKota tersebut merupakan Zona Kuning bahkan sempatMerah karena sempat terjadi kasus pasien meninggal pertama karena COVID-19 Untuk lebihlengkapnya informasi tersebut dapat dibaca pada bagian V KFR Triwulan II Provinsi Jambi
Untuk penjelasan lebih rinci dan detail mengenai masing-masing data tersebut dapat dilihat padaKFR Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Jambi sebagaimana terlampir
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronikSupendi
TRIWULAN II 2020
ldquoAnggaran yang dikelola
dengan baik tidak hanya
mencerminkan kualitas
ekonomi yang baik tapi
mencerminkan martabat
suatu bangsa yang BAIKrdquo
- Sri Mulyani Indrawati
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat
menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi untuk Triwulan II Tahun 2020 ini
Kajian ini merupakan salah satu output unggulan
dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi
sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di
Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun
yang menyelesaikan laporan ini Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara
aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini Secara khusus kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini
Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini
Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik saran dan masukan agar kajian ini
dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan Hari ini harus lebih baik dari kemarin
dan esok harus lebih baik dari hari ini
ldquoJangan bosan mencuci tangan
Kalau ingin jauh dari corona
KFR Triwulan II ini kami persembahkan
Semoga bermanfaat bagi BapakIbu semuardquo
Wassalamualaikum Wr Wb
Jambi 12 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Supendi
Kepala Kantor Supendi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI
JALAN MAYJEN M Y SINGADIKANE NO 45 JAMBI 36122 TELEPON (0741) 668802 FAKSIMILI (0741) 668801 SUREL KANWILJAMBIGMAILCOM SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILJAMBI
NOTA DINASNOMOR ND-432WPB062020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi JambiSifat SegeraLampiran 1 BerkasHal Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2020Tanggal 15 Agustus 2020
Sehubungan dengan hasil Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Jambi untuk Triwulan IITahun 2020 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut1 PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 172 (y-on-y) dan 141 (q-to-q)
Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan danPerikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran di dominasidari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran PengeluaranKonsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadapperekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
2 Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah142 109 dan 047 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya belimasyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
3 Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani(NTP) sebagai salah satu indikator kesejahteraan Hal ini karena sektor pertanian menjadisalah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatifselama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namunperubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Meisehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya padaperiode-periode berikutnya
4 Gini ratio per Maret 2020 sebesar 032 menurun sebesar 0004 Poin dari September 2019Daerah perkotaan mengalami peningkatan ratio dibandingkan daerah pedesaan dengan ratioketimpangan masing-masing sebesar 1896 dan 225 yang termasuk kategoriketimpangan rendah
5 Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari paguSedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari paguBelanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan BelanjaTransfer sebesar 798051 Miliar (5905)
6 Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengantingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telahmencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasisebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesarRp183129 Miliar (2008)
7 Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 daritahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasianyang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yangnaik sebesar 10884
8 Terdapat beberapa isu fiskal regional yang terjadi sepanjang triwulan II ini namun karenaketerbatasan ketentuan terkait KFR Triwulanan maka kami mengambil salah satu isu yaitumasih rendahnya penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi khususnya untuk Bidang Kesehatanyang ditujukan untuk penanganan COVID-19 Sampai dengan triwulan II ini bahkan masihterdapat 2 KabupatenKota yang belum sama sekali mencairkan DAK Fisik untuk BidangKesehatan Sementara di 2 KabupatenKota tersebut merupakan Zona Kuning bahkan sempatMerah karena sempat terjadi kasus pasien meninggal pertama karena COVID-19 Untuk lebihlengkapnya informasi tersebut dapat dibaca pada bagian V KFR Triwulan II Provinsi Jambi
Untuk penjelasan lebih rinci dan detail mengenai masing-masing data tersebut dapat dilihat padaKFR Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Jambi sebagaimana terlampir
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronikSupendi
TRIWULAN II 2020
ldquoAnggaran yang dikelola
dengan baik tidak hanya
mencerminkan kualitas
ekonomi yang baik tapi
mencerminkan martabat
suatu bangsa yang BAIKrdquo
- Sri Mulyani Indrawati
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat
menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi untuk Triwulan II Tahun 2020 ini
Kajian ini merupakan salah satu output unggulan
dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi
sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di
Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun
yang menyelesaikan laporan ini Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara
aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini Secara khusus kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini
Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini
Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik saran dan masukan agar kajian ini
dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan Hari ini harus lebih baik dari kemarin
dan esok harus lebih baik dari hari ini
ldquoJangan bosan mencuci tangan
Kalau ingin jauh dari corona
KFR Triwulan II ini kami persembahkan
Semoga bermanfaat bagi BapakIbu semuardquo
Wassalamualaikum Wr Wb
Jambi 12 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Supendi
Kepala Kantor Supendi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
8 Terdapat beberapa isu fiskal regional yang terjadi sepanjang triwulan II ini namun karenaketerbatasan ketentuan terkait KFR Triwulanan maka kami mengambil salah satu isu yaitumasih rendahnya penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi khususnya untuk Bidang Kesehatanyang ditujukan untuk penanganan COVID-19 Sampai dengan triwulan II ini bahkan masihterdapat 2 KabupatenKota yang belum sama sekali mencairkan DAK Fisik untuk BidangKesehatan Sementara di 2 KabupatenKota tersebut merupakan Zona Kuning bahkan sempatMerah karena sempat terjadi kasus pasien meninggal pertama karena COVID-19 Untuk lebihlengkapnya informasi tersebut dapat dibaca pada bagian V KFR Triwulan II Provinsi Jambi
Untuk penjelasan lebih rinci dan detail mengenai masing-masing data tersebut dapat dilihat padaKFR Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Jambi sebagaimana terlampir
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronikSupendi
TRIWULAN II 2020
ldquoAnggaran yang dikelola
dengan baik tidak hanya
mencerminkan kualitas
ekonomi yang baik tapi
mencerminkan martabat
suatu bangsa yang BAIKrdquo
- Sri Mulyani Indrawati
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat
menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi untuk Triwulan II Tahun 2020 ini
Kajian ini merupakan salah satu output unggulan
dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi
sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di
Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun
yang menyelesaikan laporan ini Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara
aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini Secara khusus kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini
Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini
Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik saran dan masukan agar kajian ini
dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan Hari ini harus lebih baik dari kemarin
dan esok harus lebih baik dari hari ini
ldquoJangan bosan mencuci tangan
Kalau ingin jauh dari corona
KFR Triwulan II ini kami persembahkan
Semoga bermanfaat bagi BapakIbu semuardquo
Wassalamualaikum Wr Wb
Jambi 12 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Supendi
Kepala Kantor Supendi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
TRIWULAN II 2020
ldquoAnggaran yang dikelola
dengan baik tidak hanya
mencerminkan kualitas
ekonomi yang baik tapi
mencerminkan martabat
suatu bangsa yang BAIKrdquo
- Sri Mulyani Indrawati
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat
menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi untuk Triwulan II Tahun 2020 ini
Kajian ini merupakan salah satu output unggulan
dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi
sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di
Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun
yang menyelesaikan laporan ini Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara
aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini Secara khusus kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini
Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini
Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik saran dan masukan agar kajian ini
dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan Hari ini harus lebih baik dari kemarin
dan esok harus lebih baik dari hari ini
ldquoJangan bosan mencuci tangan
Kalau ingin jauh dari corona
KFR Triwulan II ini kami persembahkan
Semoga bermanfaat bagi BapakIbu semuardquo
Wassalamualaikum Wr Wb
Jambi 12 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Supendi
Kepala Kantor Supendi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr Wb
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT
karena atas rahmat dan karunia dari-Nya kita dapat
menyelesaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi untuk Triwulan II Tahun 2020 ini
Kajian ini merupakan salah satu output unggulan
dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jambi dengan harapan dapat menjadi
sebuah masukan terhadap kebijakan pembangunan perekonomian khususnya di
Provinsi Jambi
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun
yang menyelesaikan laporan ini Dan tak luput pula kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh mitra kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi yang secara
aktif turut mendukung penyelesaian laporan ini Secara khusus kami juga mengucapkan
terima kasih kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan Badan Pusat
Statistik Provinsi Jambi yang telah banyak membantu penyusunan kajian ini
Selanjutnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kajian ini
Tentunya kami selalu terbuka terhadap segala kritik saran dan masukan agar kajian ini
dapat lebih baik dan lebih bermanfaat lagi ke depan Hari ini harus lebih baik dari kemarin
dan esok harus lebih baik dari hari ini
ldquoJangan bosan mencuci tangan
Kalau ingin jauh dari corona
KFR Triwulan II ini kami persembahkan
Semoga bermanfaat bagi BapakIbu semuardquo
Wassalamualaikum Wr Wb
Jambi 12 Agustus 2020
Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi
Supendi
Kepala Kantor Supendi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GRAFIK iii
DAFTAR TABEL iv
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B Neraca Perdagangan Internasional 2
C Inflasi 3
D Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 6
B Pendapatan Negara 7
C Belanja Negara 11
D Pengelolaan BLU Pusat 14
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) 16
F Prognosis Realisasi APBN 18
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 19
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19
B Pendapatan Daerah 20
C Belanja Daerah 22
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 24
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 25
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) 25
B Pendapatan Konsolidasian 26
C Belanja Konsolidasian 27
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 32
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi 32
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020 1
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi 3
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020 3
Grafik 4 Perkembangan NTP 4
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019 7
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020 11
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi) 20
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019 21
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota 21
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020 22
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja 23
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga 24
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 6
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020 12
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019 14
Tabel 4 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020 16
Tabel 5 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 18
Tabel 6 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020
dan 2019 19
Tabel 7 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020) 24
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan
2019 25
Tabel 9 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019 27
Tabel 10 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020
dan 2019 27
Tabel 11 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020 30
Tabel 12 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020 33
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Perekonomian Jambi terkontraksi -172 PDRB sebesar Rp4880659 Miliar (ADHB)
PDRB Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar -172 (y-on-y) dan -141 (q-to-q) Dominasi pada sektor Produksi masih disumbang oleh sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 3098 Sedangkan dari sisi Pengeluaran didominasi dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 4714 Peran Pengeluaran Konsumsi Pemerintah masih sangat rendah dengan dampak yang sangat kecil terhadap perekonomian dengan kontribusi hanya sebesar 915 dengan laju pertumbuhan -1843 (y-on-y) dan 7676 (q-to-q)
Rata-rata inflasi Triwulan II adalah sebesar 099
Inflasi gabungan untuk Provinsi Jambi pada April Mei dan Juni (y-on-y) berturut-turut adalah 142 109 dan 047 dengan rata-rata sebesar 099 Tren penurunan ini masih terpengaruh dengan rendahnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan aktifitas selama pandemi
Nilai Tukar Petani (NTP) Rata-rata Triwulan II sebesar 10062 Gini Ratio per Maret 2020 sebesar 032
Sebagai indikator kesejahteraan pada KFR kali ini kami menggunakan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Gini Ratio sebagai salah satu indikator kesejahteraan NTP digunakan karena sektor pertanian menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian NTP di Provinsi Jambi cukup fluktuatif selama triwulan dengan NTP per Bulan sebesar 10216 9855 dan 10115 Namun perubahan ini menunjukkan tren yang positif dan kembali akan menanjak setelah bulan Mei sehingga sektor Pertanian ini diharapkan semakin menunjukkan pertumbuhannya pada periode-periode berikutnya Sedangkan Gini Ratio tercatat sebesar 032 turun 0004 poin dari sebelumnya
Realisasi APBN terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp241106 Miliar (3826) amp Realisasi Belanja Rp1043899 Miliar (5280)
Pendapatan dari APBN telah terealisasi sebesar Rp241106 Miliar atau 3826 dari pagu Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp1043899 Miliar atau 5280 dari pagu Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar 245848 Miliar (3931) dan Belanja Transfer sebesar 798051 Miliar (5905)
Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan sebesar Rp784201 Miliar (4121) amp Realisasi Belanja sebesar Rp579921 Miliar (2817)
Pendapatan dari APBD telah terealisasi sebesar Rp784201 Miliar atau 4121 dengan tingkat PAD turun sebesar 4046 dari tahun 2019 Sedangkan realisasi belanja telah mencapai Rp579921 Miliar atau 2817 dari pagu Belanja Tidak Langsung telah terealisasi sebesar Rp396792 Miliar (3461) Sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp183129 Miliar (2008)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi Pendapatan Konsolidasian sebesar Rp338777 Miliar dan Belanja Konsolidasian sebesar Rp325245 Miliar
Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp338777 Miliar naik tipis sebesar 416 dari tahun sebelumnya Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian yang naik sebesar 65 Sedangkan Belanja Konsolidasian tercatat sebesar Rp921971 Miliar atau naik tipis sebesar 758 dengan peningkatan terbesar pada Belanja Transfer yang naik sebesar 10884
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Provinsi Jambi termasuk daerah yang juga merasakan dampak dari penurunan aktifitas
perekonomian karena COVID-19 Faktor utamanya adalah karena menurunnya daya
beli masyarakat Ditambah lagi sektor UMKM yang paling merasakan dampak dari
COVID-19 tersebut sehingga sangat mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga secara
umum Namun kabar baiknya dibeberapa sektor tetap ada yang mengalami peningkatan
seperti jasa kesehatan dan industri komunikasi dan teknologi yang mengalami
peningkatan jumlah permintaan Lebih lengkapnya dampak tersebut pada Provinsi
Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Triwulan II ini tercatat pada angka Rp4880659 Miliar atas dasar harga berlaku
(ADHB) Jumlah tersebut membuat perekonomian terkontraksi sebesar -172
dibanding Triwulan II 2019 (y-on-y) dan juga turun sebesar -141 dibanding Triwulan I
2020 (q-to-q) Perkembangan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut
Dilihat dari sisi produksi sektor dengan pertumbuhan
terbesar adalah Administrasi Pemerintahan Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib dengan laju pertumbuhan 321
(q-to-q) Sedangkan jika dibandingkan tahun sebelumnya
maupun jumlah kumulatif pada tahun 2020 sektor Informasi
dan Komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan
tertinggi dengan laju pertumbuhan sebesar 1308 (y-on-y)
dan 141 (c-to-c) Sektor Administrasi Pemerintahan
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mampu mengalami
pertumbuhan karena dipicu pencairan gaji 14 THR yang disalurkan pada bulan Mei
2020 Sementara sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami peningkatan seiring
tingginya intensitas Work from Home (WFH) dan Learning from Home sehingga tingkat
permintaan terhadap kuota internet maupun langganan internet meningkat tajam
Namun meskipun dengan laju pertumbuhan yang lambat sektor Pertanian Kehutanan
dan Perikanan tetap menjadi andalan sektor produksi dengan kontribusi terhadap PDRB
sebesar 3098 Sektor ini mampu tumbuh seiring dengan membaiknya harga sawit
meskipun juga diikuti dengan penurunan harga karet Selain itu juga pada triwulan ini
panen padi masih dapat dilakukan dengan kondisi musim yang masih mendukung
sehingga sektor ini tetap dapat bertahan
52770 54334 54326 56282
5374348807
0
20000
40000
60000
Q1 Q2 Q3 Q4
Mil
iar
Ru
pia
h
2019 2020
Grafik 1 Perkembangan PDRB Jambi 2019-2020
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan tajam baik dari
triwulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya (-2172 (q-to-q) dan -2775 (y-on-
y)) Sektor ini merupakan sektor yang paling merasakan dampak nyata dari pembatasan
aktifitas untuk pencegahan COVID-19 Larangan berkumpul dan pembatasan keluar-
masuk daerah sangat mempengaruhi pengusaha transportasi baik darat maupun udara
Sedangkan pengelola gudang mengalami penurunan karena beberapa sektor usaha
yang biasa memanfaatkan jasa ini juga mengalami penurunan aktifitas sehingga mereka
menghindari risiko penumpukan barang karena rendahnya arus perputaran barang
Dari sisi pengeluaran seluruh sektor mengalami penurunan Namun yang paling
membuat ironi adalah sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang diharapkan
mampu menjadi stimulus perekonomian justru menjadi sektor dengan laju terendah
dengan pertumbuhan (-1843 y-on-y) Tidak hanya itu pengaruh Belanja Pemerintah
baik APBN maupun APBD di Provinsi Jambi ini juga masih sangat kecil pada periode ini
dengan kontribusi hanya sebesar 915 dari PDRB Hal ini dapat menjadi indikasi
bahwa kesadaran para ASN dan Pejabat Pemerintahan untuk memanfaatkan berbagai
dana yang telah disiapkan Pemerintah untuk dapat mempercepat dan mendorong
kembali pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah Hal yang sama juga akan terlihat
pada capaian realisasi APBN maupun APBN yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian
berikutnya
Untuk mendorong hal tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan
satuan kerja dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi
anggaran Koordinasi tersebut dilaksanakan baik melalui daring maupun dengan
mengunjungi beberapa satuan kerja terkait untuk mengetahui kendala-kendala yang
dihadapi Selain itu telah dilakukan pula monitoring secara berkala yang disampaikan
kepada para Kepala Kantor dan Kepala Daerah di masing-masing tingkat untuk
memantau perkembangan pencairan tersebut
B Neraca Perdagangan Internasional
Nilai ekspor untuk triwulan II ini tercatat secara total sebesar 34340 Juta USD Jumlah
tersebut terdiri dari 3 sektor utama yaitu pertanian industri dan pertambangan Aktivitas
ekspor pada triwulan ini mulai didominasi dari sektor industri dengan kontribusi sebesar
5117 atau senilai 17573 Juta USD Sedangkan sektor pertambangan yang biasanya
mendominasi mengalami penurunan dengan sumbangan hanya sebesar 4527 atau
senilai 14116 Juta USD Sementara sektor pertanian hanya menyumbang 772 atau
hanya senilai 2651 USD
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Penurunan aktifitas pertambangan tersebut akibat turunnya
permintaan baik karena turunnya perekonomian di negara
tersebut maupun karena kebijakan lockdown yang diterapkan
oleh negara tujuan ekspor Selain itu turunnya harga minyak
dunia dan batubara yang cukup tajam juga mempengaruhi arah
kebijakan ekspor ini khususnya untuk ekspor migas dan
batubara yang mengalami penurunan paling tajam baik
dibandingkan triwulan lalu maupun tahun lalu
Jika dilihat dari nilai eskpornya komoditas utama yang masih
menjadi unggulan dari Provinsi Jambi di sektor pertanian adalah Pinang dengan total
ekspor sebanyak 1499448 ton dengan nilai 1722 Juta USD Sedangkan di sektor
industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan total ekspor sebanyak 6220832
ton dengan nilai 7867 Juta USD Dan dari sektor pertambangan ditopang oleh minyak
dan gas dengan total ekspor sebanyak 61198652 ton dengan nilai 13644 Juta USD
Keseluruhan komoditas tersebut sebagian besar masih di ekspor ke Singapura yang
memiliki pangsa pasar sebesar 4587
Nilai impor tercatat sebesar 1936 Juta US Dolar Jumlah tersebut terdiri dari 5 sektor
utama yaitu makanan dan sejenisnya bahan kimia dan sejenisnya karet dan sejenisnya
mesin dan alat angkutan serta hasil industri lainnya Sektor yang paling mendominasi
adalah impor mesin dan alat angkutan dengan total sebesar 1015 Juta US Dolar atau
5233 dari total impor dengan negara pengimpor utama berasal dari India dengan
pangsa impor sebesar 2108
C Inflasi
Sampai dengan triwulan II ini inflasi kembali terjadi
di Provinsi Jambi meskipun sempat mengalami
deflasi pada awal triwulan II Salah satu faktor yang
sedikit memperkuat daya beli masyarakat di
triwulan II 2020 ini adalah disalurkannya THR pada
pertengahan Mei 2020 dan mulai
diberlakukannssya protokol new normal di awal
Juni 2020 yang membuat para pedagang kecil
dapat kembali beraktifitas meskipun dengan
beberapa pembatasan dan protokol yang harus diikuti
Perkembangan nilai inflasi sd Triwulan II Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
081
152
087
025
056
09
244
358
261
142
109
0470
05
1
15
2
25
3
35
4
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Inflasi c-to-c Inflasi YoY
Grafik 3 Perkembangan Inflasi Gabungan Januari sd Juni 2020
772
5117
4111
Pertanian Industri Pertambangan
Grafik 2 Porsi Ekspor dari 3 Sektor di Provinsi Jambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Sektor yang paling dominan mengalami inflasi untuk Provinsi Jambi di bulan Juni adalah
sektor Makanan Minuman dan Tembakau yang dipicu dari mulai kembalinya aktifitas di
pasar Sedangkan di bulan Mei di dominasi oleh sektor transportasi yang dipicu dari
aktifitas pulang kampungmudik yang dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri
Sedangkan di bulan April terjadi deflasi secara umum karena berkurangnya daya beli
masyarakat dan banyaknya karyawan yang mulai dirumahkan sementara maupun yang
permanen
D Indikator Kesejahteraan
Dari beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan
kami hanya akan menfokuskan pada 2 aspek yaitu aspek Nilai Tukar Petani (NTP) dan
Gini Ratio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak dibahas terlalu mendetail karena
tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya
1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani Dengan kata lain nilai ini dapat
menggambarkan tingkat daya beli petani di pedesaan dan juga dapat menggambarkan
apakah hasil penjualan sektor pertanian ini dapat menutupi kebutuhan biaya produksi
dan konsumsi rumah tangga si petani Adapun perkembangan NTP dari Januari sd Juni
2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Bulan Mei menjadi jurang terbawah NTP di triwulan
ini dimana sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat
mengalami NTP terendah Hal ini disebabkan
penurunan yang sangat signifikan dari harga TBS
CPO dan Kernel dari Perkebunan Sawit yang
merupakan salah satu komoditas utama sektor
perkebunan di Provinsi Jambi Sepanjang triwulan II
bulan Mei menjadi bulan dengan harga TBS CPO
dan Kernel terendah dengan indeks K1 rata-rata
sebesar 8793 Sebagai perbandingan di Bulan
Januari yang menjadi awal titik balik kebangkitan
perkebunan sawit indeks K rata-rata sebesar 8956 Harga TBS dan Kernel ini juga
1 Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase () yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun Semakin tinggi Indeks K semakin tinggi harga TBS dan semakin besar pendapatan yang diterima pekebun
11047
10707
10485
10216
9855
10115
0 20 40 60 80 100 120
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
NTP
Grafik 4 Perkembangan NTP
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab I ndash Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
penting dan menjadi signifikan karena kedua komponen merupakan barang yang
dieskpor dari olahan sawit selain CPO Maka setiap perubahan harga pada kedua
komponen tersebut juga akan sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani sawit
NTP kembali mulai membaik pada periode Juni 2020 seiring dengan diberlakukannya
protokol new normal dimana masyarakat sudah diperbolehkan melaksanakan aktifitas
dengan wajib mengikuti protokol kesehatan Kebijakan tersebut membuat roda
perekonomian kembali berputar Para petani berangsur-angsur kembali hasil penjualan
pertaniannya dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan produksinya
Indeks NTP secara umum mengalami peningkatan sebesar 26 Poin dengan
peningkatan terbesar dari sektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan peningkatan
sebesar 325 poin menjadi 10173 Hal ini merupakan dampak langsung dari kenaikan
harga TBS Kernel dan CPO di bulan Juni Sedangkan sub sektor Tanaman Pangan
Hortikultura Peternakan dan Pembudidayaan Ikan masih harus bersabar karena indeks
NTP masih berada di bawah 100 poin meskipun sebagian sudah mengalami kenaikan
2 Gini Ratio
Gini Ratio tercatat sebesar 032 per Maret 2020 menurun sebesar 0004 poin dari
September 2019 Jumlah penduduk miskin mencapai 27780 ribu orang (758)
bertambah sebesar 44 ribu orang dibandingkan September 2019 yang hanya 27337
ribu orang (751) Peningkatan jumlah masyarakat miskin ini sebagian besar berasal
dari masyarakat yang terdampak COVID-19 Terlihat dari tambahan masyarakat miskin
paling banyak di daerah perkotaan yang bertambah sebanyak 85 ribu orang sedangkan
di pedesaan turun sebesar 4 ribu orang Namun indeks kedalaman kemiskinan dan
indeks keparahan kemiskinan justru menunjukkan penurunan yang mengindikasikan
rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan
ketimpangan pengerluaran penduduk miskin juga semakin mengecil
ldquoPeningkatan dan percepatan eskpor Provinsi Jambi sangat penting untuk meningkatkan
perekonomian Provinsi Jambi di tengah pandemi Covid-19 saat ini Beratnya tantangan investasi saat
ini mewajibkan Jambi harus menggenjot ekspor agar dapat menjadi penggerak ekonomi daerahrdquo
--- Pj Sekda Pemprov Jambi ndash Sudirman (beritasatucom)
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
A Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Berikut merupakan I Account APBN Satuan Kerja (satker) di Provinsi Jambi Tahun 2020
Tabel 1 Pagu dan Realisasi APBN sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
TA 2020 TA 2019 NaikTurun
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A Pendapatan Negara 630107 241106 583551 171688 4043
I Penerimaan Dalam Negeri 630107 241106 583551 171688 4043
1 Penerimaan Pajak 568666 211387 549968 142573 4827
2 PNBP 61441 29719 33583 29115 207
B Belanja Negara 1976902 1043899 2374661 1100684 -516
I Belanja Pemerintah Pusat 625381 245848 735374 286193 -1410
1 Belanja Pegawai 249964 116177 249232 114153 177
2 Belanja Barang 262940 89251 299571 120055 -2566
3 Belanja Modal 110812 40021 184673 51658 -2253
4 Belanja Bantuan Sosial 1665 399 1898 327 2202
II Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1351521 798051 1639287 814491 -202
1 Transfer ke Daerah 1230848 731816 1520831 744155 -166
1) Dana Alokasi Umum 753246 455147 830192 482067 -558
2) Dana Bagi Hasil 162658 88869 243809 93336 -479
3) Dana Transfer Khusus 290045 170888 328374 98416 7364
4) Dana DID 24899 16912 118456 70336 -7596
2 Dana Desa 120673 66235 118456 70336 -583
C SurplusDefisit -1346795 -802793 -1791110 -928996 -1358
Sumber OM SPAN SIMTRADA (data diolah)
Sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dilaksanakan refocussing dan reallocating
pagu untuk percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia secara umum Sebagai
dampak kebijakan tersebut Provinsi Jambi mengalami perubahan postur yang cukup
signifikan baik ketika dibandingkan kondisi awal tahun maupun tahun sebelumnya
terutama dari pagu belanja transfer ke daerah Sedangkan untuk belanja pemerintah
pusat meskipun mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan
Secara umum dampak pandemi COVID-19 cukup terasa di sisi pendapatan dengan
kontraksi yang cukup besar Namun di sisi lain stimulus APBN yang sudah disiapkan
belum dilaksanakan dengan optimal oleh satuan kerja sehingga multiplier effect dari
APBN terhadap perekonomian tidak terasa Pada kondisi saat ini perekonomian tidak
bisa berharap pada sektor investasi sehingga dorongan pengeluaran pemerintah sangat
diharapkan agar perekonomian dapat kembali tumbuh Lebih lengkapnya rincian
penjelasan terhadap aspek APBN tersebut adalah sebagai berikut
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Negara
Secara total pendapatan pada Triwulan II 2020 mengalami peningkatan dibandingkan
Triwulan II 2019 Peningkatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Penerimaan Perpajakan
Secara total untuk Triwulan II ini mengalami penurunan dari triwulan yang sama pada
tahun sebelumnya Namun untuk total penerimaan pajak Triwulan I dan II untuk tahun
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Hal ini disebabkan
penerimaan pada Triwulan I 2020 memiliki selisih yang cukup jauh dibandingkan
Triwulan I 2019 sehingga selisihnya masih lebih besar dibandingkan penurunan pada
Triwulan II Capaian ini dapat dikatakan memuaskan dengan capaian total di atas target
dan bahkan masih dapat lebih baik dari tahun sebelumnya Meskipun di beberapa sektor
mengalami penurunan karena menurunnya aktifitas perekonomian namun tetap diikuti
peningkatan pada sektor-sektor yang lain Dengan adanya program PEN dari
pemerintah diharapkan pendapatan perpajakan dapat kembali bangkit pada periode-
periode berikutnya
Dilihat dari sisi sektor penyumbang penghasilannya sektor-sektor utama penyumbang
pajak seperti perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan mengalami
penurunan yang sangat tajam Tidak hanya itu sektor-sektor unggulan lain seperti
Pertanian Kehutanan dan Perikanan Konstruksi dan juga Jasa Keuangan dan Kegiatan
Sosial juga mengalami hal yang serupa Sektor-sektor ini menjadi sektor yang paling
merasakan dampak pandemi COVID-19 terutama dengan adanya larangan berkumpul
dan kebijakan lockdown yang ditetapkan
558
462
163
9 328
642
444
164
11 323
0
100
200
300
400
500
600
700
PajakPenghasilan
PajakPertambahan
Nilai
Pajak Bumi DanBangunan
Pajak Lainnya Bea Masuk Bea Keluar
(Mili
ar
Rupia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 5 Perbandingan Penerimaan Perpajakan pada Triwulan II 2020 dan 2019
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Namun disisi lain banyak-banyak sektor-sektor yang menjadi primadona baru sebagai
penyumbang pajak Sektor Informasi dan Komunikasi misalnya menjadi primadona baru
sebagai penyumbang pendapatan perpajakan dengan lonjakan yang luar biasa Tidak
hanya itu sektor Jasa Pendidikan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga
termasuk sektor baru dengan lonjakan luar biasa Sektor-sektor ini mendapatkan
lonjakan permintaan yang luar biasa seiring dengan larangan berkumpul dan
pembatasan aktifitas yang dapat menimbulkan kerumunan
Penurunan dibeberapa bidang lain juga dipengaruhi oleh menurunnya aktifitas beberapa
sektor yang memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar Contohnya
perusahaan yang bergerak di sektor jasa konstruksi dan jasa lainnya yang biasanya
mengerjakan proyek baik dari pemerintahan maupun swasta Dengan berkurangnya
jumlah proyek maka pembayaran penghasilan kepada pegawai juga turut berkurang
bahkan tidak sedikit yang di PHK Fenomena ini mengakibatkan banyak orang yang
kehilangan penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan uangnya untuk belanja
kebutuhan hidup maupun kebutuhan lainnya
Tidak hanya itu terdapat juga pengaruh dari pemanfaatan insentif PPh oleh sebagian
Wajib Pajak sebagaimana yang diatur pada PMK-44 tahun 2020 Dengan tingginya
jumlah Wajib Pajak yang mengajukan insentif maka jumlah pendapatan pajak secara
otomatis mengalami penurunan Meskipun terlihat merugikan namun kebijakan ini
dikeluarkan agar Wajib Pajak yang sebagian besar juga menjadi pelaku usaha ini dapat
kembali menjalankan usahanya Dengan usaha yang kembali berjalan diharapkan roda
perekonomian dapat kembali berputar dan pendapatan pajak dari aktifitas tersebut
diharapkan dapat kembali mendekati normal pada periode-periode berikutnya
Selain dari beberapa faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari pergerakan harga
sawit Penurunan harga yang terjadi sepanjang triwulan II dengan puncaknya di Bulan
Mei 2020 cukup mempengaruhi pendapatan pajak terutama untuk sektor Pertanian
Kehutanan dan Perikanan Hal ini sangat dirasakan pada daerah yang mengandalkan
perkebunan sawit sebagai salah satu sumber pendapatan pajak utama seperti daerah
tanjung jabung barat tanjung jabung timur muaro bungo tebo dan sarolangun Kabar
baiknya harga sawit ini sudah mulai menunjukkan tren peningkatan pada Bulan Juni
dan Juli sehingga diharapkan sektor ini dapat kembali bangkit pada periode berikutnya
Sektor ini masih harus berjuang untuk memulihkan harga karet yang semakin terpuruk
meskipun sudah mulai ada perbaikan seiring dengan dibukanya proses ekspor
Sementara itu sektor pertambangan mengalami tren peningkatan dari periode
sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan dari negara-negara tujuan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
ekspor yang sebelumnya melaksanakan kebijakan lockdown
Hal yang cukup unik pada triwulan ini juga adalah tingginya penggunaan materai untuk
penggunaan akad perikatan rekrutmen tenaga kerja maupun transaksi Hal ini
ditunjukkan dengan pendapatan untuk benda materai yang mengalami lonjakan luar
biasa pada triwulan ini Tingginya tingkat penggunaan materai ini diharapkan dapat
menjadi indikasi positif bangkitnya perekonomian dengan adanya kebutuhan tenaga
kerja
COVID-19 diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat Maka dari itu diperlukan
langkah-langkah strategis agar dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi ini tidak
semakin parah Beberapa hal yang kami rekomendasikan untuk mendorong
perekonomian Jambi adalah sebagai berikut
1 Memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan Pemerintah agar para pelaku
usaha dapat kembali beraktifitas tanpa merasa terlalu terbebani dengan kewajiban
memungut maupun menyetor pajak Insentif ini telah disosialisasikan kepada Wajib
Pajak secara luas melalui berbagai media agar semakin banyak yang mengetahui
dan memulai kembali usahanya
2 Menjaga konsumsi masyarakat yang rentan dengan menopang daya beli melalui
jaring pengaman sosial Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam
bentuk bantuan langsung tunai diharapkan benar-benar dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk membantu perputaran ekonomi disamping untuk
mempertahankan hidup
3 Mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan
Rendahnya tingkat penularan akan menimbulkan stigma yang positif baik dari sisi
permintaan dan penawaran sehingga perekonomian dapat kembali berjalan
Disamping itu juga akan dapat menarik investor untuk dapat kembali menanamkan
modalnya sehingga multiplier effect yang ditimbulkan dapat lebih terasa
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP secara total mengalami peningkatan tipis dari tahun sebelumnya
Peningkatan ini ditopang dari Pendapatan BLU yang meningkat cukup tajam namun
diimbangin dengan kontraksi yang juga cukup besar pada PNBP Lainnya Sektor
Pendapatan BLU meningkat tajam pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Hal
ini cukup wajar mengingat terdapat penambahan satker BLU di bidang Kesehatan yaitu
RS Bhayangkara yang baru menjadi BLU pada tahun 2019 Sedangkan Pendapatan
Jasa Pelayanan Pendidikan juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar Jasa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pelayanan Rumah Sakit Peningkatan ini juga memberikan stigma positif bahwa
meskipun dalam kondisi COVID-19 namun tidak mengurangi aktifitas perekonomian dari
perkuliahan maupun minat masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan ke
Perguruan Tinggi Lebih lanjut tentang BLU ini kami jelaskan tersendiri pada bagian BLU
Pusat Bagian II Huruf D KFR ini
Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor PNBP lainnya Penurunan terbesar terjadi pada
jasa kesehatan lebih khusus pada Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dan Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan
Namun disisi lain Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan dan Pendapatan dari BPJS
Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan
meskipun dengan sumbangan yang tidak signifikan Di sisi lain pendapatan di sektor
Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi justru mengalami peningkatan Peningkatan
terbesar diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan dan menjadi satu-satunya
pendapatan di sektor ini yang mengalami peningkatan Selain sektor pendidikan budaya
dan ristek Pendapatan Lain-lain juga menjadi penyumbang PNBP yang mengalami
peningkatan di tahun ini Pendapatan ini sebagian besar berasal dari penerimaan
kembali belanja pada tahun anggaran sebelumnya Pengembalian paling besar terjadi
pada belanja modal yang merupakan pengembalian atas temuan BPK pada proses
audit
Perubahan pola yang cukup signifikan pada PNBP ini sebagian besar merupakan
dampak pengurangan aktifitas yang disebabkan pandemi COVID-19 Sebagian besar
satker mengurangi dan membatasi aktifitas pada kantornya sehingga proses
penerimaan PNBP juga mengalami penurunan yang cukup signifikan Namun jika dilihat
lebih jauh sektor lain terutama di bidang Pendidikan tetap dapat mampu meningkatkan
performanya Hal ini karena proses Belajar Mengajar sendiri tetap berjalan meskipun
dilaksanakan secara daring Oleh karena itu untuk tetap menjaga peningkatan PNBP
ini kami merekomendasikan kepada satuan kerja yang memiliki PNBP khususnya yang
bersifat pelayanan agar lebih memaksimalkan teknologi yang ada agar pelayanan tetap
dapat berjalan meskipun dengan terdapat keterbatasa Layanan-layanan yang sifatnya
dapat diselesaikan melalui sistem harus lebih didorong agar pelayanan kepada
masyarakat tidak terhenti Seandainya kondisi mengharuskan untuk tetap bertemutatap
muka maka tetap dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang
ada Dengan begitu diharapkan sektor penerimaan bukan pajak tetap dapat tumbuh
pada periode-periode berikutnya
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
C Belanja Negara
Secara umum belanja negara mengalami penurunan dari periode sebelumnya Belanja
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
1 Belanja Pemerintah Pusat
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai
angka Rp245848 Miliar atau telah terealisasi sebesar 3944 dari total pagu Pada
periode yang sama di triwulan II 2019 mampu mencapai 286193 Miliar atau 3892
dari pagu Jadi meskipun secara nominal nilainya lebih rendah tapi secara capaian
persentase mampu mencapai lebih tinggi Hal ini disebabkan karena terjadi
pengurangan pagu di tahun 2020 karena adanya kebijakan refocussing anggaran untuk
penanganan COVID-19 Pagu APBN untuk belanja
pemerintah pusat di Provinsi Jambi di awal tahun
adalah sebesar 730059 Miliar turun hingga 623356
Miliar Penurunan terjadi pada belanja modal yang
turun sebesar 65701 Miliar dan belanja barang yang
turun sebesar 27412 Miliar dan belanja pegawai
sebesar 1359 Miliar Sedangkan untuk belanja
bantuan sosial hampir tidak terdapat pengurangan
Dilihat dari realisasi per jenis belanja belanja pegawai
cenderung stabil dengan perbandingan realisasi tiap
tahunnya hampir sama yaitu 4645 di tahun 2020 dan 4580 di tahun 2019
Sedangkan belanja barang mengalami penurunan yang paling signifikan yaitu sebesar
30804 Miliar atau 2566 dari tahun sebelumnya Penurunan ini paling besar terjadi
pada belanja barang non operasional belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja
barang operasional Begitu pula untuk belanja modal mengalami penurunan jumlah
realisasi dari 51658 Miliar menjadi 40021 Miliar atau turun sebesar 2253
Pada triwulan II 2020 ini realisasi APBN mulai mendekati target yang diharapkan
Namun yang agak disayangkan pola ini masih sama dengan pola realisasi pada tahun-
tahun sebelumnya dan berakhir dengan penumpukan realisasi pada triwulan IV
Padahal pagu DIPA sudah diupayakan untuk dipercepat mulai dari November ndash
Desember dengan harapan pada bulan Januari satuan kerja sudah mulai dapat segera
merealisasikan program dan kegiatannya Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut
adalah kurangnya perencanaan yang matang dan timeline yang jelas dalam
pelaksanaan kegiatan Akibatnya proses pencairan dana selalu menunggu dan selalu
terkendala dengan hal yang sama
250116260804
110770
1666
116177 89251 40021 399
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
BPegawai
BBarang
B Modal BBantuanSosial
Pagu Realisasi
Grafik 6 Pagu amp Realisasi per Jenis Belanja TA 2020
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Untuk memperbaiki hal tersebut kami sudah menyarankan dan terus memantau secara
kepada satker agar terus memperbaiki proses perencanaan kegiatan agar lebih jelas
dengan waktu pelaksanaan yang lebih spesifik Perbaikan rencana ini harus dapat
tercermin dalam perencanaan penarikan dana pada Halaman III DIPA Sehingga tidak
perlu melakukan revisi yang berulang
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Realisasi penyaluran dana transfer ke daerah sudah mencapai 5832 dari pagu dan
dana desa sebesar 5489 dari pagu Dana transfer ke Daerah masih di dominasi dari
DAU dengan proporsi 6367 disusul oleh DAK sebesar 239 dan DBH sebesar
1243 Namun karena penyaluran DAU DAK Non Fisik selain BOS dan DBH
disalurkan secara terpusat melalui KPPN Jakarta 2 maka dana-dana ini tidak akan kami
bahas secara mendalam
Tabel 2 Pagu dan Realisasi DAK Fisik dan BOS Triwulan II 2020
(dalam miliar Rupiah)
Pagu Realisasi
DAK Fisik 110086 20951
Afirmasi 2307 155
Penugasan 27220 4862
Reguler 80559 15934
DAK Non Fisik (BOS) 76066 47170
Total DAK 186152 68121
Untuk Dana Transfer ke Daerah yang disalurkan terbagi menjadi DAK Non Fisik untuk
penyaluran BOS dan DAK Fisik Dana BOS yang disalurkan adalah BOS yang
disalurkan kepada seluruh sekolah yang non Kementerian Agama Total sekolah yang
menerima bantuan adalah sebanyak 3546 sekolah dengan total jumlah siswa sebesar
627326 siswa
Hingga akhir triwulan II ini penyaluran BOS sudah selesai hingga tahap 2 Penyaluran
tahap 1 dilakukan dalam 4 batch dengan total penyaluran sebesar 20216 Miliar
Sedangkan untuk tahap 2 dilakukan dalam 2 batch dengan total penyaluran sebesar
26954 Miliar Beberapa kendala yang masih ditemui dilapangan terkait penyaluran BOS
umumnya diakibatkan oleh ketidaktelitian satker yang memberikan data Yang paling
sering terjadi adalah retur yang disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor rekening
kesalahan penulisan nama rekening tidak aktif maupun kesalahan pada saat
pendaftaran supplier pada aplikasi SPAN Hal ini perlu menjadi perhatian karena proses
penyelesaian Retur SP2D membutuhkan waktu karena harus melakukan
perubahanperbaikan suplierrekening yang dimulai dari sekolah hingga ke DJPK
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Proses yang panjang ini membuat KPPN tidak memproses pembayaran kembali Retur
SP2D dengan cepat Oleh karena itu pencegahan dan konfirmasi yang cepat dan tepat
sangat diperlukan untuk mencegah retur tersebut terjadi
Sedangkan untuk DAK Fisik dianggarkan sebesar 90291 Miliar dengan jumlah realisasi
sebesar 11251 Miliar DAK Fisik ini tersebar di 16 Bidang pada 12 KabupatenKota 16
Bidang tersebut terdiri dari 5 Bidang untuk DAK Fisik Reguler 9 Bidang untuk DAK Fisik
Penugasan dan 2 Bidang Affirmasi Pada awal triwulan II terdapat kebijakan refocussing
untuk DAK Fisik dimana seluruh kegiatan selain pendidikan dan kesehatan agar ditunda
kecuali jika pekerjaan tersebut sudah dikontrakkan Hal ini mengakibatkan terjadi
perubahan pagu yang cukup besar pada dimana pada triwulan I DAK Fisik masih
dianggarkan sebesar 143740 Miliar namun mengalami penurunan menjadi 90291
Miliar (turun sebesar 53449 Miliar)
Dari Pagu DAK Fisik tersebut terdapat beberapa pos yang dianggarkan secara khusus
untuk percepatan penanganan COVID-19 Dana tersebut diambil dari sub bidang
Pelayanan Rujukan pada DAK Fisik Reguler dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit pada DAK Fisik Penugasan Total pagu yang tersedia adalah
sebesar 19095 Miliar dengan jumlah realisasi sebesar 422 Miliar (221) Dana ini
tersebar di seluruh KabupatenKota di Provinsi Jambi namun sampai dengan akhir
triwulan II baru 6 dari 12 KabupatenKota yang sudah merealisasikan belanja ini
Untuk Dana Desa juga sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun sebelumnya
Pada periode ini Dana Desa telah disalurkan sebesar 66235 Miliar (5489) sedangkan
tahun sebelumnya mampu mencapai 70336 Miliar (5938) Sampai dengan akhir
triwulan II seluruh desa atau sebanyak 1399 desa telah menerima penyaluran dana
desa tahap I Namun dari rupiah yang disalurkan proses ini belum mencapai 100
disalurkan mengingat penyaluran tahap 1 dibagi menjadi 3 kali penyaluran Penyaluran
pertama dan kedua sebesar 15 dan penyaluran ketiga sebesar 10
Pada tahun ini terdapat perintah agar pencairan dana desa dipercepat agar dapat
digunakan sebagai JPS atau Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Untuk mendukung percepatan penyaluran tersebut pemerintah melalui
Kementerian Keuangan telah memberikan kemudahan syarat penyaluran dimana untuk
penyaluran tahap 2 tidak membutuhkan syarat apapun sehingga dapat segera
disalurkan Sedangkan untuk tahap 1 hanya membutuhkan perkada atau SK Kepala
Daerah dan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Pengelolaan BLU Pusat
Berikut adalah perbandingan pendapatan BLU Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Tabel 3 Realisasi Pendapatan BLU Triwulan II 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Pendapatan 2020 Pendapatan 2019 NaikTurun
Pendapatan Badan Layanan Umum 20251 14459 4006
Pendapatan Penyediaan Barang Dan
Jasa Kepada Masyarakat
19980 14073 4197
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 034 233 -8551
Pendapatan BLU Lainnya 210 112 8730
Pendapatan BLU Lainnya Dari Sewa 028 041 -3132
Sumber OM SPAN (data diolah)
Jika dilihat sekilas seolah terjadi lonjakan penerimaan yang luar biasa pada BLU yang
bergerak pada bidang kesehatan yaitu pada RS Bratanata dan RS Bhayangkara
Peningkatan ini bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang
meningkat tajam Meskipun pendapatan tersebut seluruhnya diperoleh dari layanan
reguler non COVID-19 (kedua Rumah Sakit ini tidak menjadi rumah sakit rujukan
COVID-19) namun peningkatan tersebut lebih disebabkan karena RS Bratanata belum
diperhitungkan sebagai BLU pada tahun 2019 sehingga seolah-olah tidak terdapat
pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada satker BLU tersebut
Selain itu terdapat peningkatan yang cukup tajam pada pendapatan Jasa Penyediaan
Barang dan Jasa Lainnya Pendapatan tersebut diperoleh dari aktifitas sewa kantin
sewa ATM sewa alat pada UPT Laboratorium Terpadu serta pendapatan PAUD
Meskipun nominal ini terlihat cukup besar namun jika dilihat dari sumber penerimaannya
kami menilai bahwa terdapat kesalahan penggunaan akun dalam pencatatannya Oleh
karena itu permasalahan ini akan menjadi bahan pembinaan kami ke depan dalam
membina satker BLU ke depan agar terjadi penyeragaman penggunaan akun untuk jenis
penerimaan yang sama
Peningkatan cukup tinggi juga terjadi pada Pendapatan BLU Lainnya Namun
pendapatan ini meningkat cukup signifikan karena Penerimaan Kembali Belanja Barang
dan Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian ini terjadi pada satker UNJA
berdasarkan hasil audit dari BPK Disamping itu terjadi peningkatan yang tidak kalah
besar dari Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan tersebut diperoleh dari bunga
jasa giro atas dana yang dimiliki Melihat jumlah pendapatan yang cukup besar
mengindikasikan bahwa idle money yang dimiliki juga cukup besar sehingga perlu diteliti
lebih lanjut apakah kas tersebut sudah memiliki perencanaan pengeluaran yang jelas
ataukah hanya dibiarkan mengendap di rekening
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Di sisi lain terjadi penurunan pendapatan hasil kerja sama BLU dan Pendapatan BLU
lainnya dari sewa yang biasanya menjadi penyumbang pendapatan pada Satker BLU
Sektor Pendidikan Pendapatan hasil kerja sama terbagi menjadi 2 yaitu kerja sama
perorangan dan lembaga Pendapatan hasil kerja sama perorangan bersumber dari para
pedangang yang berjualan di lokasi UIN STS Dengan tiadanya aktifitas perkuliahan
maka tidak ada pedangang yang berjualan Sedangkan untuk kerja sama dengan
lembaga bersumber dari kerja sama dengan pihak JEC (Jambi English Course) untuk
peningkatan kualitas hasil tes TOEFL pada UIN STS maupun kerjasama dengan
lembaga penelitian seperti LPDP PEMDA PLTI pada UNJA
Dampak lanjutan atas larangan mengadakan kegiatan adalah pendapatan sewa Sewa
ruangan sewa tanah maupun sewa gedung juga mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya Hal ini disebabkan karena gedung aula dan beberapa gedung multi
guna yang dimiliki biasanya disewakan kepada pihak luar untuk menyelenggarakan
pernikahan training ataupun kebutuhan lainnya
Tabel 4 Realisasi Belanja Satker BLU Tahun 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Total Pagu Total Realisasi Realisasi
RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI 4553 2262 4968
51 - B Pegawai 477 256 5367
52 - B Barang 4057 1991 4908
53 - B Modal 019 015 7895
RUMKIT TKIV DR BRATANATA UNANG KESDAM IISWJ 11622 5130 4414
51 - B Pegawai 864 441 5104
52 - B Barang 10200 4672 4580
53 - B Modal 559 017 304
UIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI 38587 11289 2926
51 - B Pegawai 5796 3016 5204
52 - B Barang 5041 1399 2775
53 - B Modal 27043 6572 2430
57 - B Bansos 707 302 4272
UNIVERSITAS JAMBI 35797 9413 2630
51 - B Pegawai 11708 5745 4907
52 - B Barang 19573 3663 1871
53 - B Modal 4516 005 011
Grand Total 90560 28095 3102
Sumber MEBE (data diolah)
Dari sisi belanja total belanja seluruh Satker BLU baru sebesar 3102 Satker BLU
yang mengalami kesulitan dalam realisasi adalah UIN STS Jambi dan UNJA yang
bergerak di bidang pendidikan Rendahnya realisasi ini sangat berkaitan dengan
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
pengalihan proses perkuliahan tatap muka menjadi daring sehingga banyak biaya-biaya
operasional biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas yang belum terealisasi
Rendahnya realisasi belanja modal pada satker UIN STS disebabkan karena belum
mencairkan kontrak untuk termin ke-2 Juga masih terdapat beberapa belanja modal
yang belum direalisasikan Selain itu juga realisasi belanja barang pada satker ini masih
cukup rendah dengan total 2775 dari pagu Hal senada juga dialami oleh satker UNJA
dengan total realisasi Belanja Barang dan Modal masing-masing 1871 dan 011
Dengan rendahnya tingkat belanja tersebut kami merekomendasikan kepada satker
BLU khususnya yang bergerak di bidang pendidikan sebagai berikut
1 Segera membuat rencana kegiatan sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran
baru pada triwulan III Rencana kegiatan ini bertujuan untuk menentukan berapa
besar kebutuhan belanja yang diperlukan hingga akhir tahun
2 Melakukan realokasi dana yang berlebih atau dana yang sulit untuk direalisasikan
Hal ini agar kegiatan lain yang bersifat urgent dan dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan dapat lebih diprioritaskan Dengan fleksibilitas yang dimiliki
oleh satker BLU seharusnya hal-hal seperti ini dapat lebih dimaksimalkan
E Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Tabel 5 Penyaluran KUR per Sektor Usaha 2019-2020
(dalam Miliar Rupiah)
No Sektor Usaha Triwulan II 2020 Triwulan II 2019
Debitur Akad Beredar Debitur Akad Beredar
1 Industri Pengolahan 766 3391 2862 795 2764 1559
2 Jasa Kemasyarakatan Sosial Budaya Hiburan Dan Perorangan Lainnya
973 41 3534 1481 4480 2393
3 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
47 283 252 53 265 189
4 Jasa Pendidikan 4 031 029 7 037 024
5 Konstruksi 0 0 0 5 071 051
6 Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
380 2335 2071 254 1706 1184
7 Perdagangan Besar Dan Eceran 5291 28378 2389 10970 44994 26883
8 Perikanan 171 973 885 249 1321 975
9 Pertanian Perburuan Dan Kehutanan
11898 65177 57195 17777 80059 51555
10 Real Estate Usaha Persewaan Dan Jasa Perusahaan
46 26 224 58 395 294
11 Transportasi Pergudangan Dan Komunikasi
88 544 492 209 1028 627
Total 19664 105466 91429 31858 137115 85727
Sumber httpssikpkemenkeugoid (data diolah)
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Pada triwulan ini terdapat penurunan jumlah penyaluran terutama dari Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran Penurunan ini wajar mengingat sektor perdagangan
besar dan eceran merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya
pembatasan aktifitas selama pandemi COVID-19 terutama untuk pelaku UMKM Senada
dengan hal tersebut sektor pertanian perburuan dan kehutanan juga mengalami
penurunan yang sangat signifikan yang merupakan dampak dari menurunnya aktifitas
penanaman sawit dan karet yang merupakan produk unggulan Provinsi Jambi karena
berkurangnya permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri
Jika melihat tren penyaluran KUR sepanjang tahun 2020 ini triwulan II menjadi
penyaluran terendah dengan puncaknya pada Bulan Mei 2020 Penurunan yang sangat
besar ini adalah tingginya risiko pemberian pinjaman karena aktifitas ekonomi
masyarakat khususnya UMKM banyak yang terhenti Namun di bulan Juni 2020 jumlah
penyaluran perlahan mulai kembali meningkat khususnya pada sektor Pertanian
Perburuan dan Kehutanan serta Perdagangan Besar dan Eceran Tren peningkatan ini
adalah dampak dari kebijakan new normal yang diberlakukan pemerintah sehingga para
pelaku UMKM dapat kembali beraktifitas Selain itu jumlah permintaan karet dan sawit
yang sebelumnya hampir terhenti juga mulai berangsur pulih dengan aktifitas ekspor ke
beberapa negara seperti Cina Jepang dan India yang kembali dibuka
Sementara untuk penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) justru mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2019 Pada tahun sebelumnya kredit UMi hanya mampu disalurkan
sebesar 36 Juta dengan jumlah debitur hanya sebanyak 14 debitur pada triwulan II 2019
Sedangkan pada periode ini telah mampu disalurkan sebesar 227 Miliar dengan jumlah
debitur sebanyak 427 debitur Penyaluran kredit UMi sampai saat ini hanya dinikmati
oleh para pelaku di sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan jumlah debitur
terbesar di Kota Jambi (5761) Sedangkan di KabupatenKota lainnya masih sangat
rendah bahkan ada yang hanya memiliki 1 debitur
Untuk mempercepat kestabilan UMKM pemerintah melalui Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) telah menyiapkan berbagai strategi untuk membantu UMKM
kembali bangkit Diantara kebijakan yang telah disiapkan tersebut adalah subsidi bunga
penempatan dana untuk restrukturisasi penjaminan modal kerja dan lain-lain Sampai
dengan triwulan II ini secara spesifik belum terdapat data yang menunjukkan berapa
dana yang akan disalurkan APBN untuk PEN di Provinsi Jambi Namun Kanwil DJPb
Provinsi Jambi bekerja sama dengan Perwakilan BI Provinsi Jambi Perwakilan BPKP
Provinsi Jambi dan OJK Perwakilan Jambi telah melaksanakan rapat koordinasi pada
tanggal 2 Juli 2020 yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis pada tanggal 14 Juli
Bab II ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2020 Laporan dengan data yang lebih rinci direncanakan untuk dipaparkan pada
laporan KFR triwulan III dan laporan tahunan 2020
F Prognosis Realisasi APBN
Dengan kondisi seperti saat ini cukup sulit memprediksi realisasi APBN hingga akhir
tahun Namun melihat arahan dan perintah dari Presiden Republik Indonesia bahwa
seluruh jajaran pemerintah harus mengoptimalkan dan memaksimalkan APBN dan
APBD kami masih optimis bahwa Realisasi Belanja hingga akhir tahun 2020 akan
mencapai angka Rp1771 Triliun (9084 dari pagu) pada akhir tahun 2020 Sedangkan
untuk pendapatan dengan memperhatikan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya
dalam kondisi normal capaian pendapatan tidak melebihi 95 maka dengan adanya
kondisi COVID-19 ini kami memperkirakan bahwa capaian Pendapatan hanya akan
mampu menyentuh angka Rp533 Triliun (8417)
Prediksi ini juga mempertimbangkan harga sawit sebagai salah satu penyumbang besar
di Provinsi Jambi yang mulai membaik di triwulan ini Selain itu kebijakan PEN yang
mulai berjalan pada triwulan III dan IV juga menjadi faktor penting dan menimbulkan
sentimen yang positif terhadap perekonomian Optimisme ini juga didukung dengan
mulai dibukanya ekspor ke beberapa negara yang sebelumnya membatasi aktifitas
ekspor impor dari dan ke negera tersebut seperti Jepang India Cina dan sebagainya
Meskipun begitu ada beberapa hal yang tetap menjadi catatan terkait penanganan
COVID-19 di Provinsi Jambi Meskipun sempat tidak terdapat penambahan pasien
positif pada akhir Mei hingga pertengahan Juni yang lalu namun mendekati akhir Juli
hingga awal agustus ini terdapat penambahan cluster baru pasien COVID-19 Kejadian
ini sudah direspon oleh pemerintah setempat dengan kembali diberlakukannya
pembatasan aktifitas kegiatan perjalan dinas dan sebagainya Kebijakan-kebijakan ini
tentu akan kembali mempengaruhi aktifitas ekonomi namun tetap diharapkan dari sisi
APBN tetap dapat dioptimalkan melalui refocussing anggaran
Tabel 6 Proyeksi APBN pada Prov Jambi sd Triwulan IV Tahun 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi sd Tw II
Realisasi sd Tw II
Rp Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Perkiraan Realisasi sd
Tw IV
Pendapatan 633387 234693 3705 533122 8417
Belanja 1949978 1026987 5267 1771360 9084
SurplusDefisit (1316591) (792294)
-1386971
Keterangan proyeksi menggunakan analisis tren linier dan tidak termasuk belanja transfer daerah
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
A Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Berikut ini merupakan data realisasi APBD agregat seluruh Pemda
(ProvinsiKabupatenKota) di Provinsi Jambi
Tabel 7 Pagu dan Realisasi APBD Agregat Lingkup Prov Jambi sd Triwulan II TA 2020 dan 2019 (dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu 2020 Realisasi 2020 Pagu 2019 Realisasi 2019
PENDAPATAN 1903008 784201 1951861 1025355
1 Pendapatan Asli Daerah 270308 123724 292472 207799
11 Pendapatan Pajak Daerah 165788 83919 181557 146101
12 Hasil Retribusi Daerah 12041 3626 12504 4754
13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
13161 11912 13152 13797
14 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 79320 24269 85260 43148
2 Dana Perimbangan 1319573 590218 1396535 731927
21 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 309519 153872 386541 265276
22 Dana Alokasi Umum 795380 378903 793189 433663
23 Dana Alokasi Khusus 211578 56090 207776 32990
24 DID Dana Insentif Daerah 3098 1355 9030 000
3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 313128 70260 262855 85630
BELANJA 2058580 579921 2074192 688895
1 Belanja Tidak Langsung 1146609 396792 1068472 494938
11 Belanja Pegawai 694942 277264 698263 332935
12 Belanja Bunga 100 000 000 000
13 Belanja Subsidi 1401 1402 1618 923
14 Belanja Hibah 99452 27288 66151 25473
15 Belanja Bantuan Sosial 6156 3632 5598 010
16 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintah Desa
56586 37426 63529 58629
17 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
Kabupaten Kota Dan Pemerintahan Desa
222250 39811 226843 75725
18 Belanja Tidak Terduga 65825 9973 6267 1246
2 Belanja Langsung 911872 183129 1005721 193958
21 Belanja Pegawai 89110 27850 89212 32148
22 Belanja Barang Dan Jasa 399353 92940 435283 124948
23 Belanja Modal 423410 62340 481227 36863
SURPLUS 155472 204280 122331 336460
PEMBIAYAAN DAERAH 162722 51861 144233 54158
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 157667 49535 133283 50590
2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 5055 2327 10951 3568
SILPA 7150 256141 21902 390618
Sumber SIKD (data diolah)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Realisasi APBD agregat menunjukkan pendapatan daerah sudah terealisasi sebesar
4121 dari total pagu pendapatan daerah Jumlah realisasi tersebut hanya sedikit lebih
rendah dari periode sebelumnya yang mencapai 4363 Penurunanan aktifitas
perekonomian karena ditutupnya tempat wisata tempat hiburan dan beberapa tempat-
tempat lainnya yang menjadi sumber utama PAD tidak terlalu mempengaruhi penurunan
pendapatan asli daerah secara umum Dari sisi belanja juga tidak mengalami penurunan
yang signifikan meskipun masih sangat jauh dari target dengan capaian sebesar 2817
dari sebelumnya 2897 Rincian realisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut
B Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Capaian realisasi agregat PAD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 mencapai 4577
dari total target PAD Hanya terpaut tipis dari persentase capaian pada periode yang
sama di tahun 2019 yang mencapai 4602 Rata-rata sebaran realisasi masih sama
dengan periode sebelumnya dengan realisasi terbesar dari Provinsi Jambi sebesar
71024 Miliar (gambar tidak ditampilkan karena skala yang terlalu jauh) dan terkecil dari
Kab Tanjung Jabung Timur sebesar 1544 Miliar Sektor utama penyumbang terbesar
PAD masih di dominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
bermotor dari Provinsi Jambi Sedangkan sektor retribusi disumbang dari Retribusi Jasa
1544
16951796
2035
3635 37914658 4717
5798 6741
16289
1339
2087 2015
1468
41294672
5743
51815117
5816
18735
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Q2 2020 Q2 2019
Grafik 7 Realisasi PAD 2020 dan 2019 per KabKota (selain Prov Jambi)
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Umum dari Kota Jambi Sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
didominasi oleh Provinsi Jambi dari sub Sektor Bagian Laba atas Penyertaan Modal
pada Perusahaan Milik Daerah BUMD Dan sumbangan Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah didominasi oleh Kab Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pembagian proporsi PAD berdasarkan masing-masing
sektor dapat dilihat pada grafik berikut
2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) DBH baik Pajak maupun
Bukan Pajak masih di dominasi dari Provinsi Jambi sebesar 22685 Miliar dari 85773
Miliar dengan penyumbang terbesar dari sub sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Gas
Bumi sebesar 11421 Miliar Begitu pula untuk DAU masih didominasi oleh Provinsi
Jambi sebesar 68092 Miliar dari 440862 Miliar Namun dari sisi DAK didominasi dari
6783
293
963
1962Pendapatan Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
Grafik 8 Komposisi Realisasi PAD 2020 dan 2019
68098
41365 4064438367 36258 34532 34371 32587 31608 29524 28563
24944
3554 3817
5502
5057
17096
22685
6725
45013829 4347 4902
3759
61387453
7386 6136
5213 5435 5243 4732 4345 43312970 2844 0
50
100
150
200
250
0
100
200
300
400
500
600
700
800
(Mil
iar
Ru
pia
h)
(Mil
iar
Ru
pia
h)
DAU DBH DAK
Grafik 9 Realisasi Dana Perimbangan 2020 Per KabKota
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Kota Jambi dengan realisasi sebesar 7453 Miliar dari 62228 Miliar dengan realisasi
DAK Fisik sebesar 1145 Miliar dan DAK Non Fisik sebesar 6301 Miliar Sedangkan DID
hanya dimiliki oleh Kabupaten Tanjab Barat dengan nilai realisasi sebesar 1354 Miliar
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar 313128 Miliar Pendapatan
ini terdiri dari Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 152 Miliar yang terealisasi dari 3
Pemda yaitu Provinsi Jambi dari Sumbangan Jasa Raharja Bungo dari Lembaga
Swasta Perkebunan dan Merangin dari Pemerintah Daerah DBH Pajak dari Provinsi
terealisasi sebesar 37273 Miliar dengan realisasi terbesar dari Kota Jambi sebesar
8258 Miliar yang bersumber dari DBH Pajak dari Provinsi Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus terealisasi sebesar 1844 Miliar dengan sumbangan terbesar dari Kab
Bungo yang bersumber dari Dana Insentif dan Dana Desa dari APBN Bantuan
Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar 762 Miliar
dengan sumbangan terbesar dari Kab Kerinci Pendapatan lainnya terealisasi sebesar
5341 Miliar dan Dana Insentif Daerah sebesar 1433 Miliar
C Belanja Daerah
Belanja Daerah hanya mengalami menurun sebesar 348 pada periode ini Penurunan
yang tidak terlalu besar ini disebabkan karena penurunan yang sangat signifikan pada
Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvinsiKabupatenKota dan Pemerintahan Desa
Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai diimbangi dengan peningkatan
signifikan pada Belanja Modal Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga Penjabaran
belanja tersebut dapat dilihat sebagai berikut
152
37273
18440
76205341
1433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
P Hibah DBH Pajak dari
Provinsi
Dana
Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan
Keuangan dari
Provinsi atau
Pemda Lainnya
Pendapatan
Lainnya
DID
(Mil
iar
Ru
pia
h)
Grafik 10 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2020
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
1 Realisasi Belanja per KabupatenKota
Pagu belanja sedikit memiliki komposisi yang berbeda dari tahun sebelumnya
dikarenakan terjadi refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 Jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi perubahan signifikan pada Belanja
Tidak Terduga dari yang sebelumnya hanya 6267 Miliar menjadi 65825 Miliar
(bertambah 59558 Miliar) dan Belanja Hibah dari 6615 Miliar menjadi 99451 Miliar
(bertambah 33301 Miliar) Untuk menutupi penambahan tersebut terjadi pergeseran
anggaran yang signifikan pada Belanja Barang dan Jasa dari sebelumnya 435283
Miliar menjadi 399352 Miliar (berkurang 3593 Miliar) dan Belanja Modal dari 481226
Miliar menjadi 423491 Miliar (berkurang 57817 Miliar)
Sedangkan dari sisi realisasi juga terjadi perubahan pola realisasi belanja yang
diakibatkan prioritas belanja untuk penanganan COVID-19 Perubahan terbesar terlihat
dari Belanja Modal dari sebelumnya hanya 35145 Miliar menjadi 6234 Miliar
(bertambah 27195 Miliar) Belanja Hibah dari 17585 Miliar menjadi 27287 Miliar
(bertambah 9703 Miliar) dan Belanja Tidak Terduga dari 1395 Miliar menjadi 9972
Miliar (bertambah 8577 Miliar) Sedangkan belanja yang mengalami penurunan adalah
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemda dan Pemdes dari 82711 Miliar menjadi
3981 Miliar (berkurang 42901 Miliar) Belanja Barang dan Jasa dari 108768 Miliar
menjadi 92939 Miliar (berkurang 15829 Miliar) dan Belanja Pegawai dari 293059
Miliar menjadi 277263 Miliar (berkurang 15796 Miliar)
1402
3631
9972
27287
37426
39810
62340
92940
305112
983
2780
1395
17585
29536
82711
35145
108768
321920
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Subsidi
Bantuan Sosial
Tidak Terduga
Hibah
Bagi Hasil Kepada Pemda dan Pemdes
Bantuan Keuangan Kepada Pemda Dan Pemdes
Modal
Barang Dan Jasa
Pegawai
(Miliar Rupiah)
Realisasi Q2 2019 Realisasi Q2 2020
Grafik 11 Realisasi Belanja 2020 dan 2019 per Jenis Belanja
Bab III ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
D Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020
Tabel 8 Proyeksi APBD (agregat Provinsi Jambi sd Triwulan II Tahun 2020)
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian Pagu Rp Realisasi
sd Tw I Realisasi
sd Tw I Rp Perkiraan
Realisasi sd Tw IV Perkiraan
Realisasi sd Tw IV
Pendapatan 1903008 784201 4121 1428588 7507
Belanja 2058580 579921 2817 1919832 9326
SurplusDefisit 155472 204280 -647735
Sedikit berbeda dari APBN Pendapatan APBD di proyeksikan akan sulit untuk mencapai
target Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pajak daerah yang disumbang dari
aktifitas perhotelan restoran dan tempat hiburan Selain itu potensi retribusi daerah juga
diproyeksikan akan sulit untuk mencapai target dikarenakan aktifitas yang masih sangat
terbatas seiring peningkatan pasien positif COVID-19
Salah satu potensi yang diproyeksi akan mengalami peningkatan adalah jasa giro
bunga deposito dan pendapatan sejenis Hal disebabkan tingginya frekuensi
penggunaan transaksi non tunai untuk berbagai pembayaran dan penempatan dana
baik dalam rangka program Pemerintah maupun kebijakan investasi daerah itu sendiri
Hal ini didukung dengan data tren penempatan dana pihak ketiga sebagai berikut
Sumber Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi (data diolah)
Sedangkan untuk Belanja APBD diproyeksikan akan tetap mampu mencapai angka di
atas 90 Alasannya hampir serupa dengan APBN dimana Belanja Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah diharapkan benar-benar optimal dan menjadi stimulus agar roda
perekonomian berputar di masyarakat Selain itu juga terdapat beberapa Dana Transfer
tambahan yang dipersiapkan pusat sebagai bagian dari Program PEN di masing-masing
Daerah Perkembangan program ini baru akan terlihat pada Triwulan III dan IV yang
akan menjadi penjelasan tersendiri pada KFR berikutnya
2578 2453 2155
5685
4495
6115129
184
284 289270 273
403
474448
413 399
470
0
10
20
30
40
50
60
70
0
1
2
3
4
5
Januari Februari Maret April Mei Juni
Mili
ar
Rupia
h
Trily
un R
upia
h
Tabungan Deposito Giro
Grafik 12 Tren Penempatan Dana Pihak Ketiga
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun
berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu Pada tingkat
wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun LKPK Tingkat Wilayah yang
mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian di wilayah kerja Kanwil Ditjen
Perbendaharaan
Tabel 9 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian sd Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Kenaikan Konsolidasi
Pendapatan Negara 208134 746069 338777 13532 325245
Pendapatan Perpajakan 178416 83918 262334 8866 253468
Pendapatan Bukan Pajak 29718 662151 76443 4666 71777
Belanja Negara 995608 541789 921971 64967 857004
Belanja Pemerintah PusatDaerah 245766 502543 748309 -25539 773848
Transfer 749842 39246 173662 90507 83155
Surplus (Defisit) -787474 204280 -583194 -51435 -531759
Pembiayaan - 47208 47208 -6097 53305
Penerimaan Pembiayaan Daerah - 49534 49534 (8238) 57772
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - 2326 2326 -s2141 4467
Sumber GFS (data diolah)
Dari tabel di atas realisasi penerimaan konsolidasian masih tumbuh jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya Hal ini cukup mengagetkan mengingat pada semester I 2020
pandemi COVID-19 masih menyebar di Indonesia khususnya di Jambi meskipun tidak
sebesar di daerah lain Jumlah realisasi pendapatan Provinsi Jambi tetap mampu
tumbuh dipicu oleh aktifitas perekonomian yang mulai berangsur pulih seiring kebijakan
new normal yang diberlakukan pada awal Juni
Sisi belanja juga mengalami peningkatan Terlihat bahwa sumbangsih belanja transfer
daerah masih cukup besar Namun terdapat satu catatan penting bahwa data ini masih
terdapat sedikit ketidakwajaran yang disebabkan masih banyak transaksi transfer yang
belum dicatat oleh Pemerintah Daerah sehingga angka transfer dari pemerintah pusat
belum saling mengeliminasi dengan catatan transfer yang diterima oleh daerah
Penjelasan lebih lanjut terkait pendapatan dan belanja dapat dilihat sebagai berikut
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Pemerintah Umum (General Government Revenue) atau Pendapatan
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan
yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan proporsi realisasi pendapatan
perpajakan konsolidasian dan PNBP konsolidasian terhadap total pendapatan
konsolidasian pada periode yang sama Perbandingan tersebut dapat dilihat sebagai
berikut
Realisasi pendapatan konsolidasian sd Triwulan II 2020 sebesar Rp338777 Miliar
Berdasarkan komposisinya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019
terdapat peningkatan meskipun tidak signifikan baik dari pendapatan perpajakan
maupun dari pendapatan bukan pajak
Dari pendapatan konsolidasian juga masih terlihat jelas tingginya tingkat ketergantungan
pemerintah daerah dari penerimaan dana transfer Total pendapatan pemerintah pusat
di Provinsi Jambi hanya sebesar Rp178416 Miliar Sedangkan dana transfer ke daerah
mencapai Rp275864 Miliar sehingga terjadi defisit anggaran Meskipun demikian
kondisi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk menggerakkan perekonomian di daerah melalui kebijakan anggaran yang
dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing
2 Analisis Perubahan
Dibandingkan pada periode sebelumnya pada periode ini terjadi pertumbuhan realisasi
pendapatan konsolidasian sebesar 416 dari Rp325245 Miliar menjadi Rp338777
Miliar Peningkatan tersebut sebagian besar masih merupakan dampak kenaikan yang
cukup signifikan pada triwulan I yang tumbuh sebesar 7233 Sektor yang mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan adalah pendapatan PPN Dalam Negeri dan PPh
Sementara itu peningkatan PNBP Konsolidasian didominasi dari peningkatan pada
realisasi pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMND dalam bentuk dividen
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian
Tabel 10 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah)
Uraian 2020 2019
Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 262334 350 253468 4632
Pendapatan Bukan Pajak 69529 -313 71777 11562
Hibah 152 000 0 000
Transfer 6762 000 0 000
Total 338777 416 325245 5749
PDRB 48806 -1016 54324 461
Sumber GFS (data diolah)
Pada Triwulan II PDRB tercatat sejumlah Rp48806 Miliar dengan pertumbuhan ekonomi
sebesar -172 (y-on-y) Sedangkan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian tumbuh
sebesar 416 Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan konsolidasian
tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Meskipun pendapatan pemerintah
disumbang dari aktifitas perekonomian namun persentase kontribusinya masih sangat
kecil dari total PDRB Sehingga meskipun pendapatan pemerintah meningkat PDRB
tetap dapat terkontraksi cukup signifikan
Namun demikian Penurunan perekonomian ini bukan berarti aktivitas perekonomian
masih tidak berjalan Pada periode ini aktifitas perekonomian perlahan mulai membaik
dan target penerimaan negara terutama sektor perpajakan secara mengejutkan tetap
mampu melebihi target Kondisi ini dapat menjadi indikator bahwa sebenarnya masih
banyak sektor yang industri besar yang tetap bertahan walaupun dalam kondisi
pembatasan aktifitas karena COVID-19
C Belanja Konsolidasian
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi) Berikut adalah data
belanja konsolidasian untuk periode Triwulan II tahun 2020 dan 2019
Tabel 11 Komposisi dan Perbandingan Belanja Konsolidasian Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
(dalam Miliar Rupiah
Jenis Belanja Konsolidasian 2020 2019 Komposisi 2020 Komposisi 2019 NaikTurun
B Pegawai 397823 422275 4315 4927 -24452
B Barang dan Jasa 205575 240789 2230 2810 -35214
B Modal 102360 86517 1110 1010 15843
B Subsidi 1402 983 015 011 419
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
B Hibah 27732 18722 301 218 9010
B Bansos 3444 3167 037 037 277
B Tak Terduga 9972 1395 108 016 8577
B Transfer 173662 83155 1884 970 90507
Total Belanja Konsolidasian 921971 857004 10000 10000 64967
Sumber GFS (data diolah)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Analisis atas proporsi dan perbandingan dilakukan atas komposisi realisasi berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja) Perbandingan tersebut dilakukan antara realisasi
Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Konsolidasian Belanja
Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah
pusatdaerah yang memberi manfaat jangka pendek Sedangkan belanja modal adalah
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi
Berdasarkan jenis belanja belanja pegawai dan belanja barang mengalami penurunan
drastis dengan besaran -24452 dan -35214 dari periode sebelumnya Sedangkan
untuk belanja modal justru mengalami peningkatan sebesar 15843 Penurunan belanja
pegawai salah satunya disebabkan penundaan pembayaran Gaji 13 yang baru akan
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020 dan pembayaran Gaji 14 yang hanya dibayarkan
sebesar gaji pokok tanpa tunjangan kinerja Selain itu juga terdapat pembatasan
pembayaran gaji 14 kepada Pejabat atau Pegawai dengan golongan tertentu sehingga
cukup mempengaruhi realisasi belanja pegawai Sedangkan belanja barang dan jasa
menurun signifikan dengan dibatasinya proses pelayanan tatap muka dan perjalanan
dinas Menurunnya belanja perjalanan dinas merupakan dampak larangan pelaksanaan
perjalanan dinas untuk mencegah penyebaran Pandemi COVID-19 Sedangkan
penurunan belanja operasional perkantoran dan biaya non operasional termasuk biaya
penyelenggaraan pertemuan mengalami penurunan disebabkan karena masih
berlakunya larangan untuk berkumpul dalam kerumunan dan mengurangi layanan tatap
muka Sebagai gantinya banyak yang mengalihkan biaya tersebut untuk mendukung
pelaksanaan pertemuan daring (online) seperti pembelian kuota maupun jasa layanan
aplikasi pendukung seperti zoom dan sebagainya
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Analisis Perubahan
Dari sisi komposisi belanja tahun 2020 masih cenderung memiliki komposisi belanja
yang sama dengan tahun 2019 Perbedaan paling besar hanya terdapat pada proporsi
belanja transfer yang mengalami perbedaan signifikan yaitu naik sebesar 914 di tahun
2020 Namun perubahan ini bukan disebabkan tingginya tingkat transfer namun lebih
disebabkan kelalaian administratif dimana Pemerintah Daerah belum mencatat dana
transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Daerah sehingga angka pada laporan
konsolidasian menjadi sangat besar Sedangkan penurunan pada Belanja Pegawai dan
Belanja Barang dan Jasa adalah dampak dari rendahnya realisasi belanja tersebut
sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya Dengan kata lain di Provinsi Jambi
tidak terjadi perubahan pola realisasi anggaran yang signifikan
Konsistensi pola realisasi ini dalam kondisi normal dapat dikatakan baik Namun dalam
kondisi darurat pandemi COVID-19 seperti yang sedang dialami saat ini maka kondisi
menunjukkan kurangnya kesadaran dan awareness dari berbagai pihak dalam
memahami peran APBN sebagai stimulus perekonomian Hal ini pula yang membuat
Pimpinan Negara Republik Indonesia mendesak seluruh elemen ASN dan Pejabat serta
Pegawai di Daerah untuk melaksanakan percepatan realisasi agar perekonomian dapat
kembali bergerak Tidak hanya mendesak realisasi pemerintah juga sudah
mengembalikan danatau memulihkan beberapa pos anggaran yang diharapkan mampu
untuk mempercepat pemulihan ekonomi Progress perubahan dan realisasi tersebut
baru akan tercermin lebih mendetil pada Kajian Fiskal Regional Triwulan III Tahun 2020
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal (dana transfer pemerintah pusat) di Provinsi Jambi sejalan dengan
kebijakan money follow program untuk dapat memberi dampak terhadap kualitas
sumber daya manusia (SDM yang tercermin dalam IPM) Pada tahun ini terjadi
refocussing dana DAK Fisik yang dialihkan untuk kegiatan penanggulan COVID-19
Namun penurunan tersebut tetap menjaga Bidang-Bidang tertentu seperti Pendidikan
dan Kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat terpenuhi
Selain itu meskipun sudah diprediksi bahwa akan terjadi penambahan masyarakat
miskin sebagai dampak pandemi COVID-19 namun diharapkan penambahan tersebut
tidak terlalu besar Untuk menindaklanjuti hal tersebut negara hadir di tengah-tengah
masyarakat dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan berbagai program-
program yang telah dipersiapkan agar masyarakat tetap dapat bertahan di tengah
pandemi
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
4 Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB
PDRB adalah penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupatenkota) dan
dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender) Nilai PDRB suatu daerah dapat
dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu
Y = C + I + G + (X-M)
Keterangan
Y = Pendapatan Nasional C = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi
G = Belanja Pemerintah X = Ekspor M = Impor
Kontribusi pemerintah terhadap PDRB dapat dilihat dari sisi belanja Untuk
menghitungnya dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai pengeluaran
pemerintah terhadap PDRB Sedangkan jika dilihat dari sisi investasi kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dihitung dengan cara membandingkan nilai PMTB terhadap
PDRB Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 12 Data Belanja PMTB dan PDRB Triwulan II 2020
(dalam Miliar Rupiah
Dari tabel di atas kita dapat menghitung peran
belanja pemerintah (G) dan Investasi (I) Hasil
perhitungannya adalah sebagai berikut
Sumber GFS (data diolah)
a Peran Belanja Pemerintah (G) = Belanja Konsolidasian PDRB x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap output
ekonomi Jambi hanya mencapai 571 Dengan melihat angka tersebut kontribusi
belanja pemerintah tidak memiliki peran yang cukup signifikan terhadap perekonomian
Jambi Hal ini disebabkan karena belanja pemerintah cenderung bersifat jangka pendek
dalam mempengaruhi perekonomian sehingga peran belanja pemerintah hanya sebagai
stimulus dalam perekonomian Apalagi pada kondisi saat ini dimana perekonomian
sangat lesu dengan daya beli yang cukup rendah stimulus dari APBN dan APBD
diharapkan memiliki peran strategis dalam menggerakkan kembali perekonomian
Diharapkan pada triwulan berikutnya program yang telah disiapkan pemerintah yang
tergabung dalam program PEN dapat mulai menunjukkan hasil untuk kembali
meningkatkan perekonomian
Uraian Realisasi
Belanja Konsolidasian 916474
PMTB 101595
PDRB 48806
Bab IV ndash Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
b Peran Investasi Pemerintah (I = PMTB PDRB) x 100
Dari tabel di atas dapat dihitung bahwa investasi pemerintah hanya mewakili kontribusi
sebesar 208 terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi Meskipun tidak memiliki
kontribusi yang besar namun investasi pemerintah memiliki peran yang vital dalam
perannya sebagai penunjang dan pengungkit dalam perekonomian Namun dengan
kondisi yang ada saat ini sektor investasi tidak dapat terlalu diharapkan karena fokus
utama saat ini adalah penanganan pasian COVID-19 dan pemulihan ekonomi
Perekonomian Jambi masih sangat bergantung terhadap sektor primer Sektor UMKM
yang mulai kembali aktif membutuhkan dorongan agar perputaran ekonomi dapat
kembali menguat Selain itu jaring pengaman sosial hingga saat ini masih diperlukan
karena para pelaku usaha masih belum berani untuk benar-benar kembali
mempekerjakan karyawan seperti semula Hal ini semakin diperburuk dengan adanya
fenomena pasien yang terkonfirmasi COVID di kluster-kluster perkantoran dan
perindustrian Disisi lain melihat kondisi harga komoditas sawit yang mulai membaik
dan karet yang mengalami penurunan ini peran pemerintah semakin dibutuhkan untuk
mempercepat dan mempermudah ekspor menstabilkan harga dan dorongan agar
produksi semakin baik Peran-peran ini semakin vital pada periode yang akan datang
karena peran belanja Pemerintah benar-benar diharapkan menjadi pendorong utama
agar ekonomi dapat kembali tumbuh
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
V BERITA ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Rendahnya Penyaluran DAK Fisik di Provinsi Jambi
Corona Virus Disease 2019 atau lebih kita kenal dengan nama COVID-19 sekarang
adalah sebuah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus corona Di Provinsi Jambi
kasus pasien positif pertama COVID-19 diumumkan pada akhir Maret 2020 Namun
dibalik itu pasien dengan status ODP dan PDP telah menyentuh angka 178 orang dan
14 orang Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dan KabupatenKota melaksanakan
pembatasan akses keluar dan masuk menutup beberapa tempat hiburan dan wisata
serta memberlakukan jam malam dengan tujuan membatasi ruang gerak masyarakat
agar virus ini tidak semakin menyebar Disamping itu Pemerintah juga perlu
mempersiapkan sarana dan prasarana agar penanganan pasien COVID-19 dapat
berjalan maksimal sehingga tingkat kematian akibat penyakit ini dapat ditekan
Kementerian Keuangan menanggapi kebutuhan tersebut salah satunya dengan
menerbitkan kebijakan tentang penggunaan Dana DAK Fisik Bidang Kesehatan yang
dapat digunakan untuk Pengadaan Ruang Isolasi COVID-19 Peralatan Pengendalian
dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP P2P) dan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk mempermudah penyaluran
Kementerian Keuangan juga telah melakukan relaksasi pada syarat penyaluran
misalnya pada penyaluran tahap I tetap dapat dilakukan tanpa menyampaikan laporan
realisasi tahun anggaran sebelumnya Dengan berbagai kemudahan tersebut
diharapkan Dinas terkait dapat segera memanfaatkan DAK Fisik yang telah disiapkan
untuk penanganan Pasien COVID-19
Sayangnya berbagai fasilitas dan kemudahan tersebut belum dimanfaatkan secara
maksimal oleh Pemerintah Daerah di Lingkup Provinsi Jambi Tingkat penyerapan DAK
Fisik yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19 masih sangat minim bahkan
per 30 Juni 2020 masih terdapat dua daerah yang belum mencairkan sama sekali
Berikut adalah data realisasi DAK Fisik Khusus Bidang Kesehatan per Sub Bidang untuk
wilayah Provinsi Jambi sampai dengan 30 Juni 2020
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
Tabel 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per Sub Bidang sd 30 Juni 2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sub Bidang Pagu Realisasi
Pelayanan Dasar 15518 237 325
Pelayanan Rujukan 18064 223 124
Pelayanan Kefarmasian 2115 003 075
Keluarga Berencana 1195 145 1452
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1031 199 1928
Penguatan Intervensi Stunting 921 - 354
Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas 010 - 9878
Penurunan Stunting (KB) 004 001 2500
Grand Total 38858 808 298
Sumber OM SPAN (data diolah)
Sub Bidang Pelayanan Dasar Pelayanan Rujukan dan Peningkatan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit merupakan sub bidang yang diperkenankan untuk penanganan
COVID-19 Namun seperti yang dapat dilihat untuk pelayanan dasar dan pelayanan
rujukan masih sangat rendah sekali Adapun sebaran realisasi menurut lokasi per
KabupatenKota adalah sebagai berikut
Dari hasil monitoring tersebut Kanwil DJPb Provinsi Jambi telah menindaklanjuti dengan
mengadakan pertemuan baik tatap muka maupun secara virtual kepada beberapa
pimpinan danatau Kepala Daerah terkait Adapun kendala secara umum yang terjadi di
lapangan adalah sebagai berikut
1 Proses kontrak kegiatan memakan waktu lama apalagi jika ada sanggah banding
Terkadang juga proses pengadaan barang di e-katalog memakan waktu karena
barang tidak tersedia
1722
1750
1760
1813
2262
2382
2684
2972
3930
4259
4937
8387
123
077
000
003
059
039
000
119
063
265
028
032
0 50 100
BUNGO
TEBO
KOTA SEI PENUH
JAMBI
SAROLANGUN
TANJAB TIMUR
KERINCI
MA JAMBI
MERANGIN
TANJAB BARAT
BATANGHARI
KOTA JAMBI
(Miliar Rupiah)Realisasi Pagu
Grafik 13 Realisasi DAK Fisik Bidang Kesehatan per KabupatenKota
Bab V ndash Berita Isu Fiskal Regional Terpilih
Kajian Fiskal Regional
Provinsi Jambi
2 Proses Perkada memerlukan proses koordinasi dan sinkronisasi sampai
penandatangan Kepala Daerah
3 Review APIP terkendala komunikasi dan koordinasi antara Inspektorat dan OPD
4 Perencanaan kurang sesuai dengan pelaksanaan sehingga perlu revisi RK (rencana
kegiatan) yang harus mendapat persetujuan KL teknis Operator di daerah yang
mengusulkan ke pusat terkadang tidak memahami secara jelas klasifikasi mana
yang benar-benar perlu diperbaiki atau dibangun Selain itu juga jadwal kerja sering
tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi
Dari hasil pertemuan tersebut kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut
1 KPPN agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Pimpinan Daerah agar segera
mengupdate kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran agar pencairan tahap I
dapat segera dilakukan
2 Kanwil DJPb Provinsi Jambi akan secara berkala membuat monitoring harian
terutama menjelang batas akhir penyaluran Tahap I setelah perpanjangan yaitu
sampai tanggal 31 Agustus 2020
3 Para Pimpinan Daerah agar mendorong SKPD terkait untuk segera mencairkan DAK
Fisik Tahap I yang telah dianggarkan khususnya terkait Bidang Pendidikan dan
Kesehatan yang merupakan prioritas Jika terdapat kendala dalam proses pencairan
agar segera berkoordinasi dengan KPPN setempat untuk segera mendapatkan
penanganan secara komprehensif
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Jl M Yoesoef Singadikane No 45 Telanaipura Kota Jambi 36122
Telp (0741) ndash 668802 | Fax (0741) ndash 668801
Email kanwiljambigmailcom
Website djpbngoidkanwiljambi